Latest Post

Mojokerto - Suaraharianpagi.com
Program pendidikan gratis di Kota Mojokerto, terus digencarkan oleh pemerintah daerah untuk melahirkan generasi emas yang berkualitas. Hari ini, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyalurkan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah kepada siswa secara simbolis di Pendopo Sabha Kridatama, Gedhong Hageng, Jumat (17/9).
Program pendidikan gratis ini, tidak hanya untuk sekolah negeri, melainkan sekolah swasta juga mendapatkan fasilitas serupa. Seperti :
1. Sekolah Negeri
- Biaya pendidikan.
- Baju seragam tiga setel bagi siswa baru.
- Buku dan alat tulis.
- Angkutan sekolah gratis
2. Sekolah Swasta
- Baju seragam tiga setel bagi siswa baru.
- Satu pasang sepatu bagi siswa baru.
- Buku serta alat tulis
Hari ini, Wali Kota @ningita_ didampingi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Amin Wachid, Ketua Dewan Pendidikan Kota Didik Hoediono, Ketua PGRI Kota Mulib, Kepala K3S Kota Endang Soenarijati, memberikan secara simbolis seragam dan perlengkapan sekolah kepada perwakilan siswa. Untuk siswa SD, Pemerintah Kota Mojokerto memberikan 7.698 setel untuk 67 lembaga (SD/MI Negeri dan Swasta).
Kemudian, untuk siswa SMP sebanyak 2.715 setel yang akan disalurkan kepada 19 lembaga (SMP/MTS Negeri dan Swasta). Selanjutnya, perlengkapan sekolah berupa sepatu dan tas sebanyak 400 paket yang disalurkan kepada TK Negeri dan Swasta. Serta alat peraga edukatif (APE) untuk 10 lembaga TK Negeri dan Swasta. Dan yang terakhir, sepatu gratis untuk siswa SD dan SMP Negeri maupun Swasta sebanyak 4.942 pasang. *ds

Jombang – suaraharianpagi.com
   Salah satu permasalahan yang ada saat ini dan sangat krusial adalah kebutuhan air bersih pada wilayah-wilayah tertentu, yang rawan air ketika musim kemarau tiba. Sebagaimana kita ketahui kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar minimum yang harus disediakan oleh pemerintah. Di wilayah Kabupaten Jombang terdapat banyak lokasi yang merupakan kategori wilayah rawan air bersih, salah satunya Desa Gedangan Kecamatan Sumobito.
   Dalam menyikapi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Dinas Perumahan Dan Permukiman Kab. Jombang melakukan Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Ds. Gedangan Kec. Sumobito. Tujuan tersedianya sarana dan prasarana air minum / air bersih dalam rangka memenuhi pasokan air minum / air bersih bagi masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan dan mudah dalam pemeliharaan kedepannya.
   Sasaran dari kegiatan ini adalah terbangunnya sarana dan prasarana air minum / air bersih yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dengan jaringan pipa sehingga dapat menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan air bersih / air minum daerah setempat. Untuk kegiatan ini diperlukan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) yang dibiayai dari DAK Tahun Anggaran 2021.
   Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Ds. Gedangan Kec. Sumobito, Kabupaten Jombang, dilengkapi dengan Rencana Keselamatan Kerja untuk mengidentifikasi pekerjaan, bahaya pekerjaan dan pengendalian bahaya yang timbul dari pekerjaan.
   Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Ds. Gedangan Kec. Sumobito dilaksanakan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Diharapkan setelah pekerjaan selesai nanti masyarakat desa setempat bisa merawat dengan baik sehingga dimusim kemarau akan datang tidak lagi akan mengalami krisis air minum. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com 
   Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, Dr. H. Akh. Jazuli, SH, MSi menyambut positif dilaksanakanny Koordinasi Bantuan Keuangan Khusus Program Pemberdayaan BUMDes Maju, Pemberdayaan Desa Mandiri dan Pemberdayaan Usaha Perempuan dari Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jombang.
   Disampaikan Sekda Jazuli saat memberikan pengarahan pada acara Sosialisasi dan Koordinasi Bantuan Keuangan Khusus Program Pemberdayaan BUMDes Maju, Pemberdayaan Desa Mandiri dan Pemberdayaan Usaha Perempuan oleh Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh 16 Desa, di Ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang pada Rabu (15/9/2021).
   Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan pemahaman terkait program tersebut kepada semua pemangku kepentingan yang terkait, termasuk kepada pelaksana program dan stake holder lainnya. Sehingga terjalin penyelarasan kebijakan sekaligus kolaborasi dalam rangka proses keberlanjutan program yang pada akhirnya dengan stimulus dana yang diberikan akan mampu menjadi pemicu dan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan program.
   Masih kata Sekda Akh. Jazuli bahwa tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dampak dari adanya wabah covid-19 semakin menurun. Oleh karena itu dengan adanya program khusus ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga di desa sekaligus mendorong perekonomian pedesaan, mengoptimalkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat, pengembangan potensi ekonomi desa, pengelolaan usaha ekonomi produktif serta mendorong tumbuhnya produk unggulan pedesaan melalui program Jatim Puspa, Pemberdayaan BUMDes dan Desa Berdaya. “Dengan adanya program ini semoga BUMDes makin berdaya, mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan”, tuturnya.
   “Dengan sosialisasi ini saya berharap program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat. Perlu dikoordinasikan dengan baik, dijelaskan bagaimana tata penggunaannya, pertanggungjawabannya, sehingga sesuai dengan peruntukannya”, tandas Sekda Jazuli yang didampingi Kepala DPMD Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto.
   Kepala DPMD Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto mengatakan bahwa program pemberdayaan BUM Des Maju, Pemberdayaan Desa Mandiri (Desa Berdaya) dan Pemberdayaan Usaha Perempuan Jawa Timur (Puspa) bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku ekonomi lokal untuk memanfaatkan sumberdaya milik lokal dalam rangka kesejahteraan bersama dan memperbanyak pelaku ekonomi untuk mengurangi faktor produksi yang tidak terpakai.
   Pada kesempatan tersebut diserahkan secara simbolis Bantuan Khusus Keuangan dengan jumlah dana total sebesar Rp. 1.434.625.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta, enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang akan diberikan kepada Pemberdayaan BUMDes Maju kepada 6 desa, masing-masing BUMDes mendapatkan 75 juta rupiah. Sasaran dari program ini adalah untuk penguatan permodalan BUMDes Maju.
   Pemberdayaan Desa Mandiri (Desa Berdaya) kepada 7 desa, masing-masing desa berdaya akan mendapatkan 100 juta rupiah. Sasaran program ini adalah untuk desa yang mempunyai status kemajuan dan kemandirian desa di tahun 2020 sebagai Desa Mandiri.
   Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) sebanyak 3 Desa (total sebanyak 97 keluarga penerima manfaat dalam bentuk barang senilai masing-masing Rp. 2.500.000 per KPM). Sasaran dari program ini adalah KPM Graduasi (Graduasi Sejahtera, Mandiri dan Alamiah) program PKH, dan KPM Pengganti yang berasal dari data DTKS selain KPM Graduasi PKH setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi.
   Hadir pada acara ini, Kukuh Tri Sandi S.Pi, MT, M.Sc, Kasi Promosi dan Pemasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur selaku narasumber, Asisten, Staf Ahli serta kepala OPD terkait lingkup Pemkab Jombang, beserta para Camat, perwakilan dari Bank Jombang dan Bank Jatim, Kepala Desa dan Ketua BPD dari 16 Desa lokasi Program bersama pendamping dan pelaksana program.*ryan

Jombang - suaraharianpagi.com
   Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang bekerjasama dengan Kantor Bea Cukai Kediri terus melakukan sosialisasi sekaligus melakukan pembinaan khususnya kepada para pedagang rokok disejumlah Desa yang ada di kabupaten Jombang. Karena Cukai Hasil Tembakau (CHT) alias cukai rokok memiliki peran penting bagi negara. Keberadaan cukai rokok dapat meningkatkan pendapatan pemerintah.
   Kegiatan sosialisasi khususnya “Gempur Rokok Illegal” kali ini dilanjutkan di desa Kebon Agung - Ploso - Jombang, Kamis
   Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Aries yuswantono saat sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ketetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, Terangnya.
   Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat, “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama – lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.
   Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Doni Sumbada yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal.
   Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang – barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.
   Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.
   Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com
   Cukai Hasil Tembakau (CHT) alias cukai rokok memiliki peran penting bagi negara. Keberadaan cukai rokok dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Dalam rangka mendukung itu semua, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang bekerjasama dengan Kantor Bea Cukai Kediri terus melakukan sosialisasi sekaligus melakukan pembinaan khususnya kepada para pedagang rokok disejumlah Desa yang ada di kabupaten Jombang.
   Kegiatan sosialisasi khususnya “Gempur Rokok Illegal” berlanjut di desa Bawangan - Ploso - Jombang, Kamis.
   Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Aries Yuswantono saat sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ketetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, Terangnya.
   Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat, “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama – lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.
   Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Syaiful Arifin yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal.
    Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang – barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.
   Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.
   Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya. *ryan

Sampang – suaraharianpagi.com

   Penambangan galian C yang terletak di Dusun Banjar Desa Banjartabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Diduga Tak berizin. Dilokasi, nampak terlihat gundukan, lobang tanah yang curam bekas penambangan, dua alat berat berupa Backhoe serta beberapa truk pengangkut pasir.
   Dari keterangan warga setempat kepada wartawan suaraharianpagi.com bahwa lokasi tersebut sangat berbahaya karena dulu pernah memakan korban tertimpa reruntuhan tanah karena galian tanah terlalu dalam. Lain halnya saat sopir truk diberhentikan oleh awak media bilang,“ ndak apa-apa di video ataupun difoto karena saya disini beli bukan pemilik, minggu, (12/9)
   Sementara pemilik tambang saat akan di konfirmasi tidak ada di tempat. Akan tetapi saat dikonfirmasi melalui telp selulernya membenarkan bahwa tambang atau galian tanah tersebut tidak berizin atau ilegal. Menurut pengakuan dari saudara pemilik tambang bahwa setiap bulan harus setor kepada polres sebesar Rp. 2.000.000,-. Sebenarnya berat dengan permintaan Polres harus setor Rp. 2.000.000,- per bulan tapi mau gimana lagi demi keamanan’’, ucapnya kepada awak media.
   Dikesempatan lain wartawan suaraharianpagi.com mencoba menghubungi oknum Polres (polisi yang menerima uang) tidak pernah di respon. *bnts


Jombang - suaraharianpagi.com
   Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai khususnya “Gempur Rokok Illegal” terus dikampanyekan kepada masyarakat, kali ini dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jombang di desa Ngudirejo - Diwek - Jombang, Kamis.
   Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Aries Yuswantono saat memberi sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ketetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, Terangnya.
   Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat, “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama-lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.
    Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Rudi Suprianto yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal.
   Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang-barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.
   Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.
   Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya. *ryan


Jombang – suaraharianpagi.com

   Ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai khususnya “Gempur Rokok Illegal” terus dikampanyekan kepada masyarakat, salah satunya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jombang di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten  Jombang,

   Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Aries Yuswantono saat sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ke-tetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, terangnya.

   Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan    ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat,

   “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. Tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. Saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama-lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.

   Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Raden Doni Sumbada yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal. Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang – barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.

   Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.

   Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen security sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur security dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya. *ryan


Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bekerjasama dengan Bank Jatim, melaunching empat inovasi bertajuk Punokawan Milenial Era Digital. Dua di antara empat inovasi tersebut mengusung basis digital, antara lain “Sistem Elektronik Membayar Retribusi Pasar (Semar)” melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
   QRIS sendiri adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Ada juga inovasi “Penggunaan Retribusi Elektronik Tera/Tera Ulang atau E-Retribusi Tera/Tera Ulang (Gareng)” yang menggunakan virtual account (VA).
   Inovasi selanjutnya yakni “Pelayanan Tera/Tera Ulang Gratis (Petrug)”, yaitu inovasi pelayanan dengan membebaskan biaya, baik biaya retribusi maupun reparasi timbangan. Terakhir, yakni inovasi “Bantuan Timbangan Oentoek Pedagang (Bagong)”, yakni program pemberian bansos berupa 200 timbangan kodok kepada para pedagang dan IKM.
   Empat inovasi tersebut dilaunching langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Rabu (8/9) pagi di Pasar Tradisional Kedungmaling Kecamatan Sooko, dengan dihadiri Kepala Perwakilan BI Jatim Budi Hanoto, Direktur Risiko Bisnis Bank Jatim Rizyana Mirda, Deputi Kepala Perwakilan BI Imam Subarkah, Direktur Pengawasan LJK 2 & Manajemen Strategis Mulyanto, Pimpinan Bank Jatim Cabang Mojokerto Eko Yudi Prastowo serta Plt Kepala Disperindag Iwan Abdillah.
   Rizyana Mirda Direktur Risiko Bisnis Bank Jatim, dalam sambutannya menyebut era digitaliasi sangat sesuai untuk diterapkan pada masa pandemi Covid-19. Mirda juga menyebut beberapa keuntungan penting dari digitalisasi.
   “Adanya inovasi cashless ini kita harap dapat menekan kerumunan sesuai prokes, bahkan menghindari risiko peredaran uang palsu,” kata Rizyana Mirda.
   Budi Hanoto Kepala Perwakilan BI Jatim Budi Hanoto, juga menyebut bahwa digitalisasi telah membuat perubahan besar termasuk perekonomian. Empat inovasi yang dilaunching, diharapkan dapat memudahkan masyarakat khususnya para pedagang.
   “Kenapa semua sekarang menuju serba digital? Karena kita adalah pengguna internet terbesar di dunia. Peningkatan ini tentu akan berpangaruh pada kebiasaan, termasuk dalam perekonomian dan keuangan digital. BI ingin mendorong transaksi non tunai yang kita mulai sejak 2014. Inovasi ini sangat bagus, di Pasar Kedungmaling ini bahkan tercatat sudah ada sekitar 60 QRIS,” kata Budi.
   Pada sambutan arahan, Bupati Ikfina turut menyebut bahwa perluasan digitalisasi daerah, dimakasudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dan memberi pelayanan berkualitas.
   “Digitalisiasi mau tidak mau harus kita laksanakan dalam semua aspek tatanan bidang. Mulai pemerintahan, perekonomian dll. Tidak perlu khawatir tidak bisa mengikuti era digital, karena tentu nanti kita akan menyesuaikan. Digitalisasi sangat penting untuk efisiensi, akuntabel dan transparan. Saya harap inovasi digital ini dapat menjadi fasilitas terlaksanannya transaksi non tunai,” terang bupati. *hms/adv


Lamongan - suaraharianpagi.com
   Maraknya kekosongan jabatan Perangkat Desa dalam waktu bertahun-tahun di Kabupaten Lamongan adalah sebuah fenomena yang yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang patut mendapat perhatian publik. Karena, Perangkat Desa dalam hal ini bersama dengan Kepala Desa merupakan Pemerintah Desa yang bertugas menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal itu berarti bahwa keberadaan Perangkat Desa adalah sangat penting bagi terwujudnya tujuan dari pengaturan Desa. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa poin yang dimaksud sebagai tujuan pengaturan Desa yang sangat terkait dengan eksistensi perangkat desa. 
   Hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 4 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain adalah (1) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; dan (2) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Sementara itu, Pemerintah pusat, sejak diundangkannya UU tentang Desa tahun 2014 tersebut, telah memberikan sebuah kepercayaan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan di Desanya masing-masing. 
   Triliunan rupiah telah di transfer dari pusat ke desa sebagai wujud nyata kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mencapai kemandirian baik dari segi sosial, politik, budaya, dan lebih-lebih ekonomi. Singkatnya bahwa sejak 7 tahun terakhir, desa sudah dianggap sebagai tujuan pembangunan nasional dan pemerintah desa telah dipercaya melaksanakan tujuan tersebut. Namun sayangnya, Pemerintah Desa nampaknya masih gagap dan gugup dalam menjalankan amanat besar undang-undang. 
   Desa masih belum dikelola secara profesional, efektif, dan efisien. Salah satu bukti yang sahih adalah dengan maraknya kekosongan jabatan perangkat yang terjadi dalam waktu bertahun-tahun. Sebagai contoh Beberapa Desa di Kabupaten Lamongan yang jabatan Perangkat Desanya Kosong tersebar dibeberapa desa, antara lain Desa Labuhan, Sendangharjo, Trepan, Trosono, Manyar, Gempoltukmloko, Majenang, Gelap, Pucangtelu, serta beberapa desa di kecamatan Turi dan masih ada kemungkinan di desa lainnya yang mengalami hal yang serupa. 
   Jabatan yang kosong bermacam-macam mulai dari sekretaris desa sampai kepala urusan (KAUR) dengan durasi masa kekosongan yang bervariasi mulai dari hitungan bulan hingga bertahun-tahun. Tentu itu hanya contoh nyata di lapangan dan tidak menutup kemungkinan masih banyak desa lain yang terjadi hal serupa yakni kekosongan Perangkat Desa yang tak kunjung terisi. Sekarang mari kita cermati fenomena kekosongan jabatan Perangkat Desa. Jika kekosongan tersebut terjadi selama bertahun-tahun, maka secara hukum itu jelas tidak sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, termasuk bertentangan dengan Peraturan Bupati. Dengan kata lain, bahwa yang diberi kewenangan oleh Perbup, ternyata tidak mematuhi Perbup yang berlaku.
   Hal tersebut disebabkan karena di dalam regulasinya jelas disebutkan bahwa Pemerintahan Desa diharuskan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lambat 2 bulan sejak jabatan Perangkat Desa tersebut kosong atau diberhentikan. Pengaturannya mulai dari dalam Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 4 ayat 1 poin c bahwa pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Peraturan Bupati Lamongan No 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan. Meskipun Paraturan Bupati tersebut telah diubah hingga 3 kali melalui Peraturan Bupati Lamongan No 43 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Bupati Lamongan No 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lamongan No 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan, namun kesemua aturan tersebut menyatakan dengan jelas dan konsisten bahwa proses pengisian jabatan perangkat desa adalah paling lama 2 bulan sejak jabatan tersebut kosong atau diberhentikan.
    Berangkat dari dasar hukum tersebut diatas, maka fenomena kekosongan jabatan Perangkat Desa yang jamak terjadi di beberapa Desa di Kabupaten Lamongan adalah merupakan tindakan yang patut diduga sebagai tindakan tidak patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan. Sementara yang lebih menarik disini adalah pertanyaan tentang sejauh peran Pemerintah Desa selaku penyelenggara Pemerintahan Desa menyikapi fenomena tersebut? Jangan sampai ada upaya sadar dan terencana untuk melakukan tindakan melawan hukum. Hal ini menjadi penting karena Perangkat Desa unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
   Kekosongan jabatan Perangkat Desa yang terlalu lama berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik bagi warga desa dan terganggunya tujuan pembangunan yang direncanakan karena Sumber Daya Pemerintah Desa yang Kurang. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip Good Government. Apalagi jika terbukti ada pihak atau oknum tertentu yang dengan sengaja membiarkan jabatan Perangkat Desa kosong dalam waktu yang lama hanya demi kepentingan pribadi maupun kelompok, maka hal tersebut jelas merupakan pelanggaran atas aturan perundang-undangan yang berlaku. * Ind

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Remaja sebagai penduduk usia produktif memiliki peran penting sebagai aktor pembangunan. Sifat remaja yang menggebu-gebu dan penuh semangat, harus diiringi dengan karakter yang pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif, memiliki jiwa kepemimpinan dan menguasai keterampilan yang seiring dengan perkembangan teknologi masa kini.
   Tadi malam (26/8), Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menobatkan Muhamad Fawa'id dan Vony Puspitasari sebagai Duta Genre 2021. Bertempat di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Wali Kota @ningita_ berpesan agar emerging skills yang dimiliki oleh penduduk usia produktif harus mampu mengisi emerging jobs dan inovatif dalam membangun the emerging business.
   Pemilihan dan penganugerahan Duta Genre di Kota Mojokerto merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada remaja-remaja Kota Mojokerto yang telah secara sukarela menjalankan perannya sebagai pendidik dan konselor bagi sebayanya. Duta Genre adalah brand ambassador program Generasi Berencana (Genre) bagi remaja-remaja lainnya, dengan berbagi pengalaman dan praktek terbaik untuk memberikan inspirasi, membangun semangat, terus berkreasi dan berinovasi dalam memberikan motivasi bagi teman-teman sebayanya, di lingkungan sekolah, rumah, dan pergaulan masing-masing.
   Turut hadir dalam acara penobatan ini, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hariyanto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Amin Wachid, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Choirul Anwar dan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, yang diwakili oleh Kabid Pariwisata Sutilah. *ds

Jombang - suaraharianpagi.com

   Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kenyamanan serta keamanan pengguna jalan di wilayah Kabupaten Jombang yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah.

   Dari beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang salah satunya adalah Peningkatan Jalan Cukir Mojowarno, ruas jalan tersebut merupakan salah satu ruas jalan utama di wilayah selatan Kabupaten Jombang, selain itu juga menjadi Ruas Jalan Strategis sebagai penunjang Kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur (mantan Presiden RI yang ke-IV).

   Kegiatan Peningkatan Jalan Cukir Mojowarno ini meliputi kegiatan pengaspalan jalan, pelebaran jalan beton dan pembangunan tembok penahan jalan pada titik-titik bahu jalan dalam kondisi kritis.

   Pekerjaan utama kegiatan tersebut yaitu pengaspalan jalan dan pelebaran dengan panjang total sepanjang 2.790 m. Sumber pendanaan kegiatan tersebut berasal dari APBN Program Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2021.

Selain kegiatan Peningkatan Jalan Cukir Mojowarno Dinas PUPR Kabupaten Jombang juga sedang melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Banjaragung Pulosari ruas jalan tersebut merupakan salah satu ruas alternatif sebagai penunjang Kawasan Wisata Wonosalam dan juga sebagai akses untuk mendukung pertanian didaerah tersebut. .

   Pekerjaan utama kegiatan tersebut yaitu pengaspalan jalan dan perkerasan bahu jalan sepanjang 1.566 m. Sumber pendanaan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kabupaten Jombang Tahun 2021. *ryan

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget