Latest Post

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, meresmikan ruang digital center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan PT. Indosat Ooredoo Tbk. Peresmian ditandai pemotongan bunga oleh bupati didampingi Ardi Sepdianto Kepala Diskominfo, Senin (21/6) pagi.

   Kerjasama juga meliputi MoU uji coba jaringan Internet of Things (IoT) untuk kota cerdas. MoU dilakukan secara virtual oleh Priagung Utomo selaku SVP Head of Enterprise Solution PT. Indosat Ooredoo Tbk, dan secara langsung oleh Bupati Ikfina Fahmawati di ruang command center.

   Pintu masuk ruang digital center ini, dirancang dengan perangkat thermal face detection (pemeriksa suhu badan), dengan pengenalan wajah bermasker menyesuaikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Pada meja front officer, turut dilengkapi dengan daftar e-buku tamu untuk registrasi serta melihat agenda Pemda. Ruang control room monitoring, dirancang untuk memantau kegiatan Pemerintah melalui berbagai aplikasi mulai dari dashboard dan aplikasi lainnya. Selain itu, tersedia war room yang difungsikan sebagai satu ruang khusus untuk melakukan adu gagasan, diskusi, pengambilan keputusan, serta sarana penunjang call center 112. Kenyamanan juga diberikan dengan adanya fasilitas mini barista untuk istirahat menikmati coffee break.

   Priagung Utomo SVP Head of Enterprise Solution PT. Indosat Ooredoo Tbk, secara virtual mengatakan bahwa kerjasama ini adalah komitmen bersama untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan  transformasi digital yang berkelanjutan.

"Jadi, IoT ini juga mencakup uji coba smart government, smart economy, smart environment, smart people dan smart mobility. Kami ingin mendukung Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan SPBE," jelas Priagung Utomo.

   Bupati Ikfina Fahmawati pada arahannya, menyebut era digitalisasi menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa dihindari. Bupati juga menginstruksikan agar semua proses SPBE bisa dirampungkan akhir tahun ini.

   "SPBE terus kita maksimalkan untuk pelayanan prima. Ini adalah tuntutan Pemerintah Pusat khususnya Kemenpan-RB, tentunya juga tuntutan seluruh masyarakat. Era Industri 4.0 membuat digitalisasi menjadi sebuah keharusan. Jika tidak digital, kita akan tertinggal. Sistem digital ini harus kita kuasai dan dikembangkan," tegas bupati.

   Bupati juga menyebutkan bahwa nilai indeks SPBE Kabupaten Mojokerto pada laporan terkahir adalah 1,55. Maka, bupati menginstruksikan agar nilai ini terus ditingkatkan dengan kerjasama berbagai pihak.

   "Satu instansi saja tidak cukup. Kita semua harus kerjasama. Semua OPD termasuk kecamatan dan desa juga harus terlibat aktif. Proses digitalisasi SPBE, saya minta harus selesai akhir tahun ini. Digitalisasi membuat kita lebih terbantu dalam efisiensi waktu, tenaga, biaya, dan touchless (tanpa sentuhan) mengingat pandemi Covid-19," tambah bupati. *adv

 

Jombang - suaraharianpagi.com

   Diduga Sejumlah perangkat Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur melakukan bancaan bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI (Kemensos RI).

   Sejatinya program BST yang dikucurkan Kemensos RI, bertujuan untuk membantu mengurangi beban masyarakat miskin akibat terdampak pandemi Covid-19, namun justru dibuat bancaan oleh sejumlah perangkat desa Karangdagangan. Dan dugaan bancaan ini juga melibatkan oknum petugas PT. Pos Indonesia (kantor Pos) kecamatan bandar kedungmulyo.

   Menurut BR (59) warga setempat, mengatakan kasus bancaan BST yang dilakukan sejumlah perangkat desa Karangdagangan ini, yang melibatkan petugas Kantor Pos, terjadi pada saat penyaluran BST hari Senin 12 Oktober 2020 lalu.

Kades Karangdagangan, Tambit (topi hitam) saat mengembalikan uang BST bulan Oktober 2020 ke kantor Pos Kecamatan Bandarkedungmulyo. Tanggal 17 Desember 2020 lalu.

   “BST yang dibuat bancaan tersebut adalah jatah sekitar untuk 70 orang / warga miskin di Desa Karangdagangan. Jadi seharusnya BST bulan Oktober 2020 dari Kemensos sebesar Rp 300 ribu, seharusnya disalurkan kepada sekitar 70 keluarga miskin. Namun uang tersebut malah dibuat bancaan perangkat desa dan petugas Pos.” Kata BR Kepada suaraharianpagi.com. Selasa (16/6).

   BR menegaskan, modus bancaan BST yang diduga dilakukan perangkat desa Karangdagangan, dan petugas pos, yaitu dengan cara puluhan KPM yang berhak mendapat bantuan BST tidak diberi undangan kekantor desa setempat saat pencairan BST pada Senin 12 Oktober 2020 silam. Secara otomatis puluhan KPM penerima BST tidak hadir saat pencairan BST karena tak terima undangan dari Desa. “Sedangkan syarat untuk pencairan / pengambilan uang BST. KPM wajib menunjukkan undangan dari desa, KTP-el atau KK asli. Saat pencairan uang BST, KPM wajib tanda tangan, dan KPM akan difoto bersama KTP-el atau KK, oleh petugas kantor pos. Nah untuk mensiasati (mengakali) syarat-syarat ini, Perangkat desa dan petugas pos, bersekongkol menghadirkan orang lain atau bukan KPM yang berhak menerima BST, kekantor desa Karangdagangan.  Agar jatah uang BST untuk puluhan warga miskin didesa ini, bisa mereka cairkan atau dibuat bancaan perangkat desa dan petugas pos.” Tegas BR

   BR menegaskan, pelaku atau orang yang dihadirkan kekantor desa untuk mencairkan jatah puluhan BST ini adalah para perangkat desa, anak dan istri perangkat desa, kroni perangkat desa setempat. Mereka didatangkan kekantor desa untuk memalsukan tanda tangan KPM / penerima bantuan, dan untuk difoto bersama KTP-el, dan saat petugas pos mengambil gambar (memfoto) dilakukan dari jarak jauh, agar didalam foto tulisan yang ada di KTP-el tidak bisa terbaca. Dengan demikian Perangkat desa Karangdagangan dan petugas pos bisa mencairkan uang BST yang bukan haknya, untuk mereka jadikan bancaan.

   BR mencontohkan, perangkat desa mengajak istri dan anaknya datang kekantor desa, memalsukan tanda tangan KPM, dan untuk difoto oleh petugas Pos, sambil menunjukkan  KTP-el, selanjutnya uang BST yang bukan hak perangkat desa dan bukan hak petugas kantor pos, bisa cair dan mereka nikmati bersama. “Jadi yang difoto oleh petugas kantor pos saat pencairan, adalah perangkat desa Karangdagangan dan istri juga anaknya. Bukan KPM yang berhak.” Ujarnya.

   Tak hanya itu, penjual mie ayam yang berjualan di depan kantor desa Karangdagangan bernama Pak Breng (Panggilan sehari-hari) bersama Istri, dan 1 orang anaknya juga didatangkan kekantor desa untuk mencairkan uang BST yang bukan haknya. Selanjutnya juga ada juru kunci kantor desa Karangdagangan bernama Pak Jen, juga bersama istri dan 1 anaknya juga dihadirkan kekantor desa untuk mencairkan BST yang bukan haknya.

Berita acara pengembalian uang BST bulan Oktober 2020 jatah untuk 39 KPM, dan uang sebesar Rp 11.700.000 dikembalikan kekantor pos kecamatan Bandarkedungmulyo.

   Yang lebih parahnya lagi ada dugaan orang dari luar desa Karangdagangan, didatangakan oleh perangkat desa untuk mencairkan uang BST dikantor desa Karangdagangan. Orang luar desa ini datang bersama istri dan satu keponakanya (3 Orang). Setelah uang BST cair mereka bagi-bagi, ada yang disetorkan ke perangkat desa.

   BR menegaskan kasus bancaan uang BST yang saya ketahui ini terjadi saat penyalur BST pada hari Senin 12 Oktober 2020 lalu. Jumlah BST yang dibuat bancaan perangkat desa dan petugas pos, adalah jatah untuk sekitar 50 keluarga miskin (jatah sekitar 50 KPM BST).

   “Kasus bancaan BST ini mulai memanas setelah puluhan KPM program BST mengetahui BST bulan Oktober 2020 cair tapi tidak menerima uangnya. Akhirnya KPM yang menjadi korban lapor ke LSM dan wartawan, dan kasus ini sudah pernah diberitakan media online. Tak hanya itu masalah ini juga sempat ditangani Polres Jombang, tapi sampai sekarang tidak jelas jluntrungnya.” Kata BR.

   BR menyebutkan setelah kasus ini ramai di desa Karangdagangan, dan ditangani Polres Jombang. Kepala desa Karangdagangan, Tambit, pihak kantor pos Kecamatan Bandarkedungmulyo, menutup-nutupi kebobrokan yang dilakukan perangkat desa setempat dan petugas Pos.

   “Pada tanggal 17 Desember 2020 Kades Karangdagangan Tambit, mendatangi kantor pos Kecamatan Bandarkedungmulyo, mengembalikan uang BST bulan Oktober 2020 sebesar Rp 11.700.000 (Rp 300 ribu x 39 KPM = 11.700.000) kepada PT Pos. Dalam berita acara pengembalian uang yang ditanda tangani Kades Karangdagangan, Tambit, dituliskan bahwa BST dikembalikan karena doubel bantuan.” Ujar BR.

   BR menyebutkan, diduga berita acara itu adalah rekayasa Kades Karangdagangan dan pihak kantor Pos, agar seolah-olah uang BST itu dikembalikan karena doubel bantuan. Padahal fakta dilapangan adalah sekitar 50 jatah uang BST bulan Oktober 2020 untuk keluarga miskin didesa Karangdagangan, telah dibuat bancaan oleh perangkat desa dan petugas Pos.

   Kasus ini ramai setelah KPM melapor ke wartawan dan Lsm, dan kasus ini ditangani polres Jombang (Proses hukum tak jelas). Baru pada 17 Desember 2020 Kades Karangdagangan mengembalikan uang ke Kantor Pos Kecamatan Bandarkedungmulyo.

   “Jadi itu fakta yang terjadi dilapangan. Uang BST bulan Oktober 2020 di gasak dulu atau dibuat bancaan dulu oleh perangkat desa, setelah kasus ini ramai menjadi sorotan, bahkan ditangani Polisi, baru tanggal 17 Desember 2020 Kades mengembalikan uang ke kantor pos. Dan sampai hari ini proses hukum di Polres Jombang juga tidak jelas, semua perangkat desa Karangdagangan yang terlibat bancaan, masih bercokol menduduki jabatan perangkat desa. Dan saya pastikan yang bancaan duit BST tersebut, adalah perangkat desa bukan Kades Karangdagangan.” Tandasnya.

   Sementara itu, menurut Bambang, dari Lsm Laki (Laskar anti korupsi Indonesia) ia menilai, aparat penegak hukum di Jombang, kurang serius dalam menangani kasus bancaan uang Bansos BST desa Karangdagangan, padahal pemerintah pusat dan juga Kapolri, mengembar-gemborkan akan menindak tegas pelaku yang menyimpangkan Bansos Corona.

   “Tapi penanganan hukum, kasus bancaan uang BST desa Karangdagangan, jauh dari janji yang digembar-gemborkan pemerintah juga Kapolri. Buktinya kasus didesa Karangdagangan proses hukumnya tidak jelas.” Ujar Bambang. Kepada suaraharianpagi.com Rabu (16/6). Selain itu ia berpendapat, bahwa kasus ini Jelas melukai hati rakyat. Apalagi, saat ini banyak masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan akibat kehilangan pekerjaan imbas pandemi. Namun justru perangkat desa melakukan tindakan korupsi. “Saat ini masyarakat miskin banyak yang susah cari makan, yang sangat membutuhkan bansos karena kesulitan mencari pekerjaan, dan tidak bisa bekerja atau di PHK, ternyata dana Bansos BST dipakai untuk bancaan,” Pungkasnya.

   Ia menambahkan, sebetulnya kalau aparat penegak hukum mau mengusut kasus bancaan uang bansos BST di desa Karangdagangan ini tidak sulit. Karena jumlah penerima BST bulan Oktober 2020 didesa itu hanya sekitar 270 KPM. Apalagi dalam berita acara pengembalian uang BST oleh Kades Karangdagangan ke Kantor Pos, sudah ada daftar nama KPM yang jatah BST nya tidak diberikan. Selain itu foto dan tandatangan orang yang mencairkan uang BST juga bisa dilihat, dll. Jadi sangat tidak sulit untuk membongkar kasus ini, tinggal ada kemauan atau tidak dari penegak hukum di Jombang.

   “Kita curiga jangan-jangan bancaan uang BST di desa Karangdagangan tidak hanya terjadi bulan Oktober 2020 lalu. Tidak menutup kemungkinan sebelum kasus ini jadi sorotan masyarakat, juga terjadi bancaan sebelumnya.” Imbuhnya. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Perkembangan Jasa konstruksi di Indonesia berkembang cukup pesat. Tingkat kebutuhan akan tempat tinggal, sarana prasarana, serta fasilitas umum sangat tinggi, seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia. Untuk memenuhi akan kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan pembuatan rancangan konstruksi yang rinci dan sesuai dengan tujuan kegiatan dengan memperhatikan tata letak, rancangan, metode konstruksi, tafsiran biaya serta mempersiapkan informasi pelaksanaan yang diperlukan, termasuk gambar rencana dan spesifikasi sampai dengan dilaksanakan proses pengadaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan penyedia jasa konstruksi yang terdiri dari jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas.

   Dalam menjawab tantangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Jombang selalu berupaya mengadakan pembinaan maupun pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi. Kali ini, bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengadakan Bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

   Bimtek ini dikhususkan bagi penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Jombang agar memahami pelaksanaan keselamatan kerja di pekerjaan konstruksi. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 19 s/d 23 April 2021 dilaksanakan dengan metode online dengan narasumber dari kementerian PUPR dan BPJS Cabang Jombang. “Kami berharap dengan terselenggaranya Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Tahun 2021 ini dapat mencetak penyedia jasa konsultansi maupun konstruksi yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya serta  bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Jombang” harap Kepala Dinas PUPR Jombang, Bpk. Miftahul Ulum ST. M.Si.

   Lebih lanjut, Miftahul Ulum, ST. M.Si juga mengatakan bahwa pelatihan-pelatihan dalam rangka pembinaan jasa konstruksi tidak berhenti sampai disini. Masih banyak pembinaan maupun pelatihan yang akan digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Jombang. Diantaranya Sertifikasi Ahli K3 dan Ahli Teknik Jalan yang akan digelar tanggal 6-9 Juli 2021 dengan peserta sebanyak 90 orang. Sertifikasi ini merupakan kerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

   Dengan terlaksananya berbagai pembinaan bagi badan usaha jasa konstruksi maupun tenaga kerja konstruksi, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan Kabupaten Jombang dalam mewujudkan visi Kabupaten Jombang Tahun 2019 - 2023 yaitu “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”, Pungkas Miftahul Ulum ST.M.Si. *ryan

Sampang – suaraharianpagi.com

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang menggelar sidang paripurna penyampaian laporan rekomendasi Panja terhadap LHP BPK RI TA 2020 dan Nota Penjelasan Bupati terhadap 6 Raperda usulan yang bertempat di ruang sidang paripurna DPRD setempat, kamis (17/6). Sidang tersebut secara langsung memberikan rekomendasinya kepada bupati sampang.

   Panitia kerja (Panja) DPRD Sampang memberikan beberapa rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemkab Sampang TA 2020. Dewan minta Bupati sampang Slamet Junaidi untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan. Hal ini pula untuk mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan tersebut.

   Ubaidillah selaku ketua Panja DPRD Sampang menyampaikannya dalam rapat paripurna, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi yang harus segera dijalankan dan ditindak lanjuti oleh pemkab sampang. Utamanya bupati sampang selaku pucuk pimpinan dan pemangku kebijakan. “Ini semata-mata demi mempertahankan pencapaian yang telah didapatkan sebagai WTP,” ujarnya kemarin.

   Rekomendasi yang disampaikan tersebut berdasarkan dari hasil pembahasan dari tim Panja yang dilakukan dalam menindaklanjuti LHP BPK RI tersebut. Dimana pencapaian WTP tersebut merupakan upaya maksimal dari segenap penyelenggara negara. Tugas dan tanggung jawab tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat kabupaten sampang. “Rekomendasi itu salah satunya agar segera menyelesaikan semua temuan temuan BPK yang sudah disampaikan,” ungkapnya.

   Dalam paripurna itu, dihadiri Bupati Sampang Slamet Junaidi, Wabup Abdullah Hidayat, Forkopimda, OPD, serta dihadiri pimpinan dan anggota DPRD dan tamu undangan lainnya. Paripurna ini digelar sebagai agenda rutin DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai badan legislatif dan pemantau kinerja pemerintah daerah. *rn

Jombang – suaraharianpagi.com

   Ratusan Warga Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada hari Jumat malam (11/6) ramai - ramai ngluruk kantor Desa Tebel. Kedatangan warga tersebut untuk mempertanyakan kejelasan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sejak tahun 2019 sampai hari ini tidak ada kepastian.

   Keterangan yang dikumpulkan suaraharianpagi.com, dari beberapa waga desa Tebel, menyebutkan bahwa  tahun 2019, desa Tebel akan mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan biaya murah, kabar tersebut telah disambut gembira oleh warga desa Tebel, karena selama ini untuk mengurus sertifikat tanah di Kabupaten Jombang  tidak gampang, selain biayanya mahal, juga memakan waktu yang cukup lama.  

   Tidak lama kemudian warga mendapatkan undangan dari Kepala Desa Tebel, Khoiman, undangan tersebut disambut antusias oleh warga Tebel yang selama ini mengidam – idamkan program sertifikat murah. Setelah mendatangi undangan di Balai Desa Tebel warga mendapat penjelasan dari pendamping yang katanya teman baik dari Kepala Desa Tebel, Khoiman.

   Ia katakan pendamping inilah yang akan membantu mengurusi persyaratan atau surat-surat serta biaya untuk mengajukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), ketika Desa Tebel sudah ditetapkan oleh BPN sebagai desa yang mendapatkan program PTSL. Jadi sampai hari ini Desa Tebel belum di tetapkan sebagai desa yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang.

   Meskipun desanya belum ditetapkan sebagai desa yang mendapatkan Program PTSL sampai hari ini, sekitar 1429 warga Desa Tebel, sudah melengkapi persyaratan dan membayar biayanya lewat pendamping sebesar Rp.175.000/ per pemohon sertifikat PTSL, sejak tahun 2019. Ternyata sertifikat yang diidam-idamkan sampai berita ini ditulis tidak jelas jluntrungnya.

   Oleh sebab itulah warga meminta Kades Tebel Khoiman mempertanggung jawabkan uang yang mereka bayar ke pendamping, karena yang memperkenalkan pendamping ke warga adalah Khoiman, dan warga juga menuntut kejelasan sertifikat yang mereka ajukan, sejak 2019.

   Salah seorang tokoh warga desa Tebel, Susilo, ia mengatakan kami datang ke Kantor desa untuk minta kejelasan dan pertanggung jawaban dari Kades Tebel, karena tahun 2019 lalu, kami sudah membayar Rp 175.000, untuk pengurusan sertifikat gratis (Sertifikat program PTSL) dari Presiden Joko Widodo. Tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan.

   “Tahun 2019 kami sudah membayar lunas Rp 175 ribu /sertifikat, tapi sampai hari ini sertifikat yang kami ajukan melalui program PTSL tidak ada kejelasan. Oleh karena itu kami minta Kades Tebel, mempertangung jawabkan dikemanakan uang yang dibayar oleh warga, dan kami meminta kejelasan kapan sertifikat tersebut jadi.” Kata Susilo, Jumat malam (11/6).

Susilo menegaskan, kami beranggapan dengan membayar Rp 175.000, itu sudah termasuk biaya pengurusan sertifikat tanah program PTSL didesa, karena program PTSL itu digratiskan oleh Presiden Jokowi, dimana BPN tidak memungut uang sepeserpun dari pemohon.

   “Menurut aturan SKB (Surat keputusan tiga menteri) biaya PTSL untuk pulau Jawa, pemerintah didesa hanya boleh memungut dari pemohon Rp 150.000. Tidak boleh melebihi Rp 150.000.” Tegas Susilo.

   Menanggapi tuntutan warga Kades Tebel Khoiman, mendatangkan Pendamping juga pengacara asal Jombang bernama Sugiarto, S.H, untuk menemui warga. Dan Kades Tebel Khoiman, mempersilahkan Sugiarto, S.H, untuk menjelaskan kepada warga.

   Diwaktu yang bersamaan, Sugiarto, S.H, menjelaskan kepada warga, bahwa masalah ini berawal tahun 2019, Kades Tebel Khoiman curhat kepada dia (Sugiarto) inti curhat tersebut, bahwa Desa Tebel akan mendapatkan program Sertifikat PTSL, dan Kades Khoiman merasa takut kalau memungut uang lebih dari ketentuan SKB Tiga Menteri, diangap Pungli, dan kena permasalahan hukum.

   “Lalu saya menawarkan kepada Kades Khoiman, untuk menjadi pendamping program PTSL ini didesa Tebel, dan saya buat proposal ke Kades, akhirnya disepakati Kades. Selanjutnya saya minta Kades Khoiman, mengundang warganya kekantor desa. Setelah warga hadir saya menyampaikan sendiri ke warga melalui rapat tersebut, intinya saya menawarkan ke warga sebagai pendamping program sertifikat PTSL didesa Tebel, satu pemohon ditarik biaya Rp 175.000.” Terang pengacara Sugiarto, S.H, kepada warga. Jum’at malam (11/6).

   Lebih lanjut Sugiarto, menjelaskan kepada warga, bahwa uang Rp 175.000 yang dibayar warga tersebut, adalah biaya jasa pendamping atau biaya jasa pengacara. “Karena saya sudah bekerja untuk menyiapkan berkas pengajuan sertifikat PTSL dari warga, kalau saya diminta untuk mengembalikan uang itu saya tidak mau, karena saya sudah bekerja.” Terang Sugiarto.

   Sugiarto menegaskan, saya sudah menyiapkan berkas-berkas pengajuan dari warga. Kalau masalah sampai hari ini ternyata desa Tebel belum mendapatkan program sertifikat PTSL, itu bukan tugas saya. “Untuk mengajukan agar desa Tebel dapat bantuan program sertifikat PTSL, itu tugas Kades Tebel, karena itu kewenangan Kades untuk mengajukan program bantuan PTSL ke kantor BPN Jombang.” kata dia.

   Sugiarto, juga menegaskan, “biaya Rp 175.000 yang dibayar warga, itu adalah uang jasa pendampingan, atau jasa pengacara untuk mendampingi warga menyiapkan berkas pengajuan sertifikat PTSL. Jadi itu bukan biaya untuk desa.” Imbuh Sugiarto.

   Sementara itu Kades Tebel,  Khoiman, ia juga beralasan bahwa biaya Rp 175.000, yang dibayar oleh warga pada tahun 2019 lalu adalah biaya untuk pendampingan atau biaya pengacara, bukan biaya pungutan dari desa.

   Menanggapi desakan warga terkait kejelasan program sertifikat PTSL didesa Tebel,  Kades Tebel, Khoiman, mengatakan “Bahwa tahun 2022 desa Tebel akan mendapat program PTSL, jadi kita tunggu tahun 2022, kalau warga tidak percaya, nanti perwakilan warga bisa ikut sama-sama dengan kami menanyakan ke kantor BPN Jombang.” Kata Kades Tebel Khoiman dihadapan warganya, Jum’at malam. (11/6).

   Mendengar penjelasan pengacara (Sugiarto) dan jawaban dari Kades Tebel, Khoiman, membuat beberapa warga sempat emosi, hingga dalam pertemuan tersebut diwarnai adu mulut, dan teriakan warga yang tidak terima. Karena sebagian warga tetap berangapan bahwa membayar Rp 175.000, itu sudah termasuk biaya pengurusan berkas didesa. Dan kedepannya nanti mereka menolak jika masih dipungut biaya lagi.

   Dengan nada keras, Susilo mengatakan “Menurut SKB tiga menteri biaya pengurusan sertifikat tanah program PTSL untuk pulau jawa hanya Rp 150.000. Lebih dari itu, namanya Pungli. Dan saya tidak tahu kalau membayar Rp 175.000, itu cuman untuk biaya jasa pengacara atau pendamping. Ini jelas merugikan warga, dan ini merupakan kebijakan akal-akalan atau ruwettt” Ujar Susilo, dengan nada tinggi.

   Dari pantauan dilapangan hingga acara tersebut bubar, tidak ada kesepakatan apa-apa antara warga dengan pihak Pemerintah desa Tebel. Bahkan diakhir acara situasi kembali memanas, karena Sekertaris desa Tebel dengan nada memaksa warga menanda tangani berita acara pertemuan tersebut.

   Namun permintaan Sekdes Tebel, ditolak mentah-mentah oleh warga. “Buat apa kami tanda tangan berita acara pertemuan malam ini, karena tak ada kesepakatan apa-apa. Masalah janji Kades, bahwa tahun 2022 desa Tebel akan dapat program PTSL, kami tidak percaya, kalau bukan dari pihak BPN langsung yang datang kedesa menyampaikan masalah ini. Kalau pihak BPN yang menyampaikan langsung kewarga bahwa tahun 2022 desa kami dapat PTSL baru kami percaya.” Teriak warga, yang disambut teriakan warga yang lain.

   Meski pertemuan antara warga dan Kades Tebel diwarnai ketegangan, karena warga banyak yang geram atas kebijakan sang Kades, namun situasi tetap terkendali.

   Sebagai informasi, kasus serupa juga terjadi di lain desa di Kecamatan Bareng, misalnya didesa Mundusewu, dan Desa Kebondalem. Dan jumlah calon pemohon sertifikat PTSL didua desa tersebut setiap desa jumlahnya 1.000 lebih. Besarnya pungutan juga sama Rp 175.000/sertifikat, modus pungutan juga sama, dan pelakunya juga sama.

   Jadi jika ditotal dikecamatan Bareng, ada tiga desa (Desa Tebel, Mundusewu, dan Desa Kebondalem) warga yang dipungut Rp 175.000. Kalau masing-masing desa dihitung 1.000 calon pemohon sertifikat PTSL, artinya 3 desa berjumlan 3.000 lebih calon pemohon sertifikat. Maka total uang hasil pungutan di tiga desa ini mencapai Rp 525.000.000 (Rp 175.000  x 3000 = Rp 525.000.000) bahkan lebih, ini sungguh jumlah yang fantastis. *ryan

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Majelis Daerah Korps Himpunan Mahasiswa atau MD KAHMI Lamongan hari ini (13/06) menggelar MUSDA ke-3 di Aula Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Acara dihadiri oleh sejumlah pejabat publik baik pusat maupun daerah. Tampak hadir di barisan depan adalah Dr. H. ALI Mufthi selaku Presidium MW KAHMI Jatim dan juga  anggota DPR RI, serta Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si yang juga anggota DPR RI. Ada juga perwakilan Bupati Lamongan yang hadir untuk membuka acara yaitu Drs. Hamdani Azhari. MM.

   Dalam sambutannya, Dr. Mufid Dahlan, S.Pt. MMA selaku Ketua Presidium MD KAHMI Lamongan menyampaikan bahwa KAHMI Lamongan akan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam hal ini. "KAHMI Lamongan dalam upaya ikhtiar mewujudkan cita-cita HMI adalah terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ujung dari semua usaha adalah mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur", Kata Mufid Dahlan.

   Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengapresiasi kegiatan dan upaya dari KAHMI Lamongan. "Pak Bupati Lamongan sangat terbuka. Beliau juga mengatakan bahwa sangat mengapresiasi langkah dan upaya yang di tempuh oleh KAHMI Lamongan. Pemerintah berharap agar KAHMI Lamongan dapat menjadi organisasi yang berintegritas", ucap Hamdani Azhari selaku perwakilan dari Pemkab Lamongan. Perlu diketahui bahwa MUSDA ke-3 MD KAHMI Lamongan telah selesai dengan menghasilkan beberapa nama Presidium terpilih untuk mempimpin organisasi alumni HMI untuk 5 tahun ke depan.

   Sebelumnya MUSDA kali ini berlangsung dengan sangat dinamis. Salah satu indikasinya adalah banyaknya calon presidium yang diusung oleh peserta MUSDA. Terdapat 37 nama calon presidium yang diusung peserta. Diantara sekian banyak nama tersebut terpilih 5 presidium dengan suara terbanyak. Berikut ini adalah nama-nama Presidium terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak, antara lain: Kanda Fauzin dengan 57 suara, Kanda Muttaqin dengan 51 suara, Kanda Arif Ahsan dengan 50 suara,  Yunda Indah Wahyuni dengan 43 suara dan M. Yusuf dengan 42 suara. *Ind

 

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya melanjutkan tren perbaikan ekonomi yang sempat  anjlok sebagai dampak pandemi Covid-19. Salah satu upayanya, mendorong penguatan peran Koperasi dan UMKM dalam menopang pertumbuhan perekonomian kota.

   Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengaku, saat ini ekonomi nasional sangat anjlok,  termasuk di Kota Mojokerto. Untuk itu, pihaknya terus mengkaji beberapa kebijakan terkait pemulihan ekonomi, khususnya bagi koperasi dan usaha mikro yang terdampak Covid-19. Ini agar ekonomi Kota Mojokerto bisa bangkit kembali.

   "Wabah pandemi juga memukul kelangsungan usaha koperasi padahal koperasi berperan penting untuk menyokong pelaku UMKM yang kini berkisar sekitar 64 juta pelaku," ungkapnya saat membuka acara Senam Bersama dan Donor Darah yang merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Mojokerto ke 103 dan Hari Jadi Koperasi ke 74,  di Rest Area Gunung Gedangan, Kota Mojokerto, Minggu (13/6) pagi.

   Ning Ita menyampaikan, Hari jadi Kota Mojokerto ke 103 ini, mengusung tema Kota Mojokerto Tangguh, Bangkit, Sejahtera. “Dan saat ini persaingan semakin ketat, maka koperasi harus tangguh dan bangkit memikirkan cara bagaimana membangun koperasi supaya tidak kalah dengan yang lain. Sumber daya manusia dan  manajemen harus dibenahi. Jika sudah begitu maka pasti koperasi akan semakin kuat dan bisa menyejahterakan anggotanya" pungkasnya

   Ia menyebut, di Kota Mojokerto terdapat 186 koperasi, terdiri dari 158 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan dan 28 Koperasi Serba Usaha (KSU). Sebanyak 51 koperasi dalam pengawasan khusus, dan 30 koperasi yang sedang dalam pengawasan. Sedangkan jumlah koperasi yang sehat sebanyak 12 koperasi dan cukup sehat 65 koperasi.

   "Tahun ini kita akan mengentas 80 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) naik status menjadi koperasi. Kita berharap keberadaan mereka ini dapat  berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Kota Mojokerto yang saat ini sudah mulai kembali bergerak," tegasnya.

   Masih kata Ning Ita, inkubasi wirausaha yang dilakukan oleh Pemkot Mojokerto nantinya juga akan diwadahi oleh koperasi dengan anggota yang memiliki usaha sejenis. "Tahun ini akan berdiri 18 koperasi untuk menampung wirausahawan baru hasil dari program inkubasi wirausaha," tandasnya. 

   Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, Ani Wijaya mengatakan Peringatan Hari Koperasi ke -74 diperingati dengan menggelar acara senam sehat terbatas, donor darah dan bhakti sosial yang di ikuti oleh anggota gerakan koperasi se Kota Mojokerto. "Acara di gelar di Rest Area Gunung Gedangan ini sebagai upaya untuk mempromosikan rest area sebelum di launching tanggal 20 Juni nanti," ujarnya.

   Ani mengatakan peringatan Harkop ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan ke masyarakat terkait keseriusan Pemkot Mojokerto dalam mendorong pertumbuhan koperasi yang merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Ia berharap koperasi semakin tumbuh kuat sebagai gerakan ekonomi rakyat, mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, bersaing dan memberikan kontribusi positif dalam ekonomi Kota Mojokerto. “Saya berharap koperasi semakin tumbuh dan berkembang serta mampu menggerakkan semua bidang usaha, menyerap aspirasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya,” ungkapnya. 

   Dikatakannya pertumbuhan koperasi di Kota Mojokerto sudah cukup dinamis sampai tahun 2021 ini. Kemajuan secara kuantitas sudah sepantasnya diikuti dengan kemajuan kualitas. Untuk itu pihaknya mengajak para penggerak koperasi untuk selalu introspeksi, meningkatkan mutu sdm dan kerja sama serta kembali pada jati diri koperasi. *hms/ds

Jombang - suaraharianpagi.com

   Habis sudah kesabaran H. Moch Rodli, warga Kecamatan, Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ia tidak mau uangnya diduga dikemplang begitu saja, siapapun yang pernah dibantu dipinjami saat membutuhkan, kalau tidak ada komitmen yang baik akan berbenturan dengan aturan, tidak terkecuali anak Bupati atau punya jabatan yang tinggi. Contohnya, Ema Umiyyatul Chusnah atau Ning Ema dan Aidil Mustofa atau Gus Aidil, anak kandung dan anak menantu Bupati Jombang, digugat di Pengadilan Negeri (PN) Jombang, dengan perkara wanprestasi atau ingkar janji atas utang piutang senilai Rp 2,65 Miliar.

   Gugatan dilayangkan H. Moch Rodli lewat pengacaranya Sugiarto, S.H, kepada Ning Ema, yang tak lain adalah Anggota DPR RI dan putri Bupati Jombang beserta suaminya itu, diketahui dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jombang.

   Tercantum, perkara wanprestasi tersebut didaftarkan Penggugat melalui kuasa hukumnya Sugiarto, S.H, pada Selasa 8 Juni 2021 dengan nomor perkara 41/Pdt.G/2021/PN Jbg. Sedangkan sidang pertama perkara ini, dijadwal pada Selasa 15 Juni 2021.

   Dalam petitum (apa yang diminta penggugat agar diputus oleh hakim dalam persidangan) yang tertera di SIPP PN Jombang ini di antaranya menyatakan, sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl KH Wahab Khasbulloh Dusun Tambak Beras Tengah RT/RW/03/03 Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama para Tergugat.

   Kemudian, menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas utang-piutang sebesar Rp 2,65 miliar kepada Penggugat. Memerintahkan para Tergugat untuk melakukan pembayaran seluruh utangnya sebesar Rp 2.650.000.000 ditambah ganti rugi sebesar Rp 1.192.500.000. Sehingga seluruhnya sebesar Rp 3.842.500.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai.

   Sekaligus, menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10 juta setiap hari Para Tergugat atas kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

   Sementara itu, H. Moch Rodli ketika dikonfirmasi lewat ponselnya, membenarkan telah melayangkan gugatan kepada anak dan menantu Bupati Jombang, Ning Ema dan suaminya melalui kuasa hukumnya. Hanya saja, dia belum bersedia menjelaskan secara rinci terkait utang piutang tersebut. “sudah kami pasrahkan ke kuasa hukum kami. Untuk keterangan lebih lanjut, biar kuasa hukum kami yang menjelaskan. Mending kita tunggu saja hasilnya di persidangan hari Selasa 15 Juni mendatang, kebetulan saya masih diluar kota,” ujarnya dengan nada singkat sambil menutup ponselnya.

   Sugiarto, S.H, kuasa hukum H. Moch Rodli saat dikonfirmasi di pendopo Desa Tebel, Kecamatan Bareng, hari Jumat malam membenarkan kalau perkara wanprestasi tesebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jombang, hari Selasa 8 Juni 2021, dengan nomor perkara 41/Pdt.G/2021/ PN Jombang.

   “Sebelum kita daftarkan kami sudah berusaha mediasi, melakukan pendekatan ke rumah Tambak Beras, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi kami selalu mendapat jawaban pingin ketemu langsung dengan klien saya, sementara klien saya mendesak untuk segera secepatnya didaftarkan, ya apa boleh buat hari selasa tanggal 8 Juni kita daftarkan di Pengadilan Negeri perkara tersebut. Kita dibayar, kita akan bekerja profesional, lebih-lebih barang bukti sudah cukup untuk mengajukan gugatan. Apa saja barang bukti yang sudah dimiliki, ya seperti kuitansi dan alat bukti pendukung lainya. Nanti saja hari Selasa 15 Juni, kita tunggu di Pengadilan Negeri saat sidang pertama,” pungkas Sugiarto. *ryan

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Kota Mojokerto sangatlah minim dengan sumber daya alam namun memiliki potensi yang besar pada sumber daya manusia terutama untuk bergerak dalam industri kecil dan menengah. Hal inilah yang disampaikan oleh Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerima kunjungan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Ketua TP. PKK Kabupaten Jember Kasih Fajarini beserta rombongan di Ruang Galeri Rumah Rakyat pada Kamis (11/6). 

   Ning Ita mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Bupati Jember ini, karena dengan adanya kunjungan seperti ini dapat mempererat silaturahmi juga dapat dimanfaatkan untuk lebih mengenal potensi daerah masing-masing. “Kalau ada kerjasama antar daerah, bagaimana potensi masing-masing daerah kita sinergikan sehingga uang berputar di Jawa Timur ini semakin bertambah.”kata Ning Ita. 

   Lebih jauh Ning Ita menyampaikan bahwa di Kota Mojokerto memang tidak memiliki sumber daya alam yang besar seperti semen, surplus beras dan kopi seperti di Kabupaten Jember. Namun Kota Mojokerto berpotensi pada UMKM, oleh karena itu sudah menjadi komitmen kami untuk tidak memberi ruang bagi pendirian industri besar di Kota Mojokerto. “Saya memberi peluang kepada ekonomi menengah kebawah agar tetap bisa berusaha di daerah aslinya, karena saya tidak ingin masyarakat saya ini yang asli Mojokerto ini tidak punya tanah di Kota Mojokerto,”imbuhnya. 

   Ning Ita menambahkan meski banyak UMKM yang jatuh akibat pandemi covid-19, termasuk industri alas kaki yang menjadi andalan di Kota Mojokerto namun kami harus tetap optimis mengembangkan inovasi dan kreatifitas. “Selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi kami juga bersinergi dengan beberpa BUMN dan BUMD untuk memberikan bantuan permodalan dengan menggunakan skema KUBE.”jelas Ning Ita. 

   Dalam kesempatan ini Hendy yang baru menjabat sebagai Bupati Jember menyampaikan bahwa pertemuan ini benar-benar dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi yang ada di Kabupaten Jember dan membuka peluang kerjasama semaksimal mungkin dengan Kota Mojokerto. “Bupati adalah pelayan masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi potensi ada di Kabupaten Jember harus kami tawarkan, kami berharap kalau antar kepala daerah bisa saling membeli sehingga bisa meningkatkan perekonomian.”jelasnya.

   Selain didampingi oleh suami Supriadi Karima Saiful,turut hadir dalam pertemuan siang ini adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Kabag Pemerintahan dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan. *hms/ds

 

Jombang – suaraharianpagi.com

   Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program yang berkelanjutan untuk menyelesaikan penanganan Kawasan kumuh oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Pada tahun 2021 ini, Kabupaten Jombang mendapat Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Program KOTAKU sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 177 /KPTS/M/2021 tanggal 19 Februari 2021.

   Berbeda dengan tahun 2019, mulai tahun 2020 dilanjutkan tahun 2021 ini program KOTAKU langsung dibawah kendali Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan oleh PPK Pengembangan Kawasan Permukiman. Meski demikian, Kabupaten Jombang tetap berkomitmen terhadap kelancaran dan kesuksesan program tersebut dengan cara memberikan fasilitasi program KOTAKU melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.

   Sejauh ini, program KOTAKU di Kabupaten Jombang telah berjalan dengan lancar. Penentuan jenis infrastruktur pun telah ditentukan oleh masing masing desa penerima BPM melalui musyawarah warga sebagaimana juknis pelaksanaan program. Untuk tahun 2021 ini, jenis Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM) ada 2 macam yakni BPM Reguler dan BPM Padat Karya Tunai / Cash For Work (CFW). BPM Reguler digunakan untuk jenis pekerjaan pembangunan, sedangkan CFW digunakan untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi di lokasi yang pernah mendapatkan BPM Reguler.

   Hari  Kamis Tanggal 10 Juni Tahun 2021 bertempat di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dilaksanakan tahapan Peningkatan Kapasitas Masyarakat yang ditujukan pada Aparat Desa penerima Program KOTAKU Reguler dan kepada Unit Pengelola (UP) pelaksana proram KOTAKU desa Katemas Kecamatan Kudu dan Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno. Acara dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dan dihadiri juga oleh Ketua Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA-BKM) Kabupaten Jombang serta Koordinastor Kota (Kortkot) Kabupaten Jombang.

   Setelah pembukaan, dilanjutkan materi Peningkatan Kapasitas Masyarakat untuk Aparat Desa dengan pemateri Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.

   Acara Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni mulai tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021. Harapan dari pelaksanaan PKM ini adalah pelaksana program KOTAKU baik Aparat desa maupun Unit Pengelola dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan regulasi yang ada dan program dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala dan penyimpangan, *ryan

Lamongan - suaraharianpagi.com

Sebuah kondisi yang ironis dialami oleh warga Desa Sekidang, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Desa yang terletak bersebelahan dengan lokasi Waduk Gondang justru mengalami kesulitan mendapatkan air baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian. Hal tersebut disampaikan oleh Kades Sekidang. "Warga desa kami ini meskipun dekat dengan Waduk Gondang, namun masih sulit untuk mengakses air tersebut. Jika musim hujan sebagian wilayah desa kami mengalami banjir karena menjadi wilayah aliran air menuju Waduk, namun jika musim kemarau kami kesulitan mendapatkan air baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian.

Akibatnya, beberapa kali pertanian warga kami gagal panen atau hasilnya kurang maksimal," kata Agus selaku Kades Sekidang. Labih jauh Agus mengatakan bahwa pihak desa telah berupaya untuk meminta izin kepada pengelola Waduk Gondang untuk membuat saluran irigasi dari waduk menuju embung desa, namun sampai saat ini belum mendapatkan izin tersebut. "Kami sebenarnya hanya perlu izin. Jika diizinkan, meskipun tidak ada dana dari pemerintah, kami akan membuat saluran irigasi secara swadaya dengan masyarakat. Karena itu yang sangat kami butuhkan," harap pria yang baru menjabat Kepala Desa ini.

Mengetahui hal tersebut, forum merasa terkejut bahwa masih ada desa di sekitar waduk yang telah ada lebih dari 30 tahun tersebut yang masih kesulitan mengakses air. Oleh forum IDeA ini adalah sebuah ironi. "Sekali lagi kita telah melihat suatu kondisi yang ironis. Sungguh menyedihkan. Sulit dibayangkan suatu wilayah dekat waduk yang kesulitan mengakses air. Ini ibarat ikan yang mati ditengah laut," ucap Totok selaku Pimpinan Umum Forum IDeA mengawali pendapatnya "Sebenarnya ini menambah keprihatinan kami semua. Karena sebelumnya, disepanjang jalan kami menuju desa ini telah kami saksikan akses jalan yang rusak parah dan tidak ada lampu penerangan jalan. Kami pikir hanya itu kekurangan infrastruktur dasar desa ini, ternyata ada yang lebih parah lagi yaitu kesulitan mengakses air waduk", kata Totok melanjutkan pendapatnya.

Diakhir Forum IDeA menyampaikan akan membawa persoalan ini ke Pemerintah Daerah Lamongan untuk mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. "Ini akan kami bawa sebagai pengingat kepada Pemerintah Daerah. Ini harus menjadi prioritas pembangunan. Apalagi ini adalah sektor strategis yakni pertanian dan kebutuhan dasar warga. Jangan sampai Lamongan yang selama ini terkenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, justru abai pada infrastruktur dasar pertanian warganya", Pungkas Pria asal Kalitengah tersebut. Sebelumnya Forum IDeA mengadakan FGD dengan warga Desa Sekidung, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan pada hari Rabu (09/06). FGD tersebut adalah bagian kegiatan Forum IDeA ke desa-desa di Kabupaten Lamongan dalam rangka pemetaan potensi desa. *Ind

Jombang – suaraharianpagi.com

   Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Jombang menggelar sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada desa bidang sarana dan prasarana tahun anggaran 2021. Kegiatan yang diikuti oleh 92 Kepala Desa di Kabupaten Jombang ini dilaksanakan di ruang Bung Tomo kantor Pemerintah Kabupaten Jombang, Rabu (9/06) pagi.

   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Anwar, MKP, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, S.STP, MSi dalam pengarahannya menyampaikan bahwa pemberian bantuan keuangan khusus bidang sarana prasarana kepada desa, menjadi salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan pembangunan di tingkat perdesaan dengan didasarkan pada aspirasi yang diperoleh dari masyarakat untuk pembangunan di desa dan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan di tingkat desa.

   Bantuan keuangan ini bersifat khusus, artinya peruntukan, lokasi dan besarannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, yang diberikan kepada desa, untuk membangun infrastruktur tingkat pedesaan sesuai kewenangan desa. Bantuan Keuangan Khusus kepada desa bidang sarana dan prasarana ini dimaksudkan untuk mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka mengembangkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pembangunan atau peningkatan infrastruktur perdesaan.

   BKK bidang sarana dan prasarana desa ini juga bertujuan untuk mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi dan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan, meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan, dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

   Dengan adanya sosialisasi penerimaan BKK ini, diharapkan kepada semua desa, perangkat desa dan pihak-pihak yang terlibat dalam penerimaan bantuan keuangan khusus kepada desa ini untuk benar-benar paham dan mengerti dengan anggaran BKK desa yang sangat besar, sehingga dapat dikelola dengan baik, hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari penyelewengan. Jangan sampai karena ketidaktahuan dan ketidak pahaman, akan memunculkan permasalahan di kemudian hari.

   "Kepada 92 desa penerima bantuan keuangan khusus, saya harap digunakan sebaik-baiknya, dilakukan sesuai aturan yang sebenarnya dan dengan hati-hati. Kepada Kepala Desa yang mendapatkan bantuan ini, saya minta untuk dikelola sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi yang ada. Jangan sampai terjadi penyimpangan baik yang disengaja atau tidak, yang nantinya bisa membawa implikasi hukum di kemudian hari. Karena bantuan ini ada pertanggung jawabannya," pesan Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab.

   "Pelaksanaan kegiatan harus tepat mutu, waktu dan sasaran sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat", pungkas Bupati Mundjidah Wahab. BKK saat ini belum diterimakan, namun bantuan untuk desa yang berkaitan sudah ditetapkan dengan SK Bupati, 92 desa yang sudah ditetapkan memang sudah ada usulan untuk merealisasikan Bantuan Keuangan Khusus. Sedangkan desa–desa yang belum ditetapkan memang belum ada usulan,” papar Sholahuddin Kepala DPMD Kabupaten Jombang.

   Tujuan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada desa bidang sarana dan prasarana tahun anggaran 2021 ini agar nantinya pada saat proses penyaluran bisa berjalan lancar dan desa bisa merealisasikan anggaran tersebut sesuai dengan yang berlaku. “Kami berharap dengan dilakukan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada desa bidang sarana dan prasarana tahun anggaran 2021 ini bisa segera berproses untuk verifikasi RAP nya kemudian melanjutkan ke proses penyaluran,” tambah Sholahuddin.

   BKK kepada desa ini akan digunakan untuk Infrastruktur jalan desa, jembatan, dan bangunan air; serta bidang sarana dan prasarana desa. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kedesa tahun 2021 ini bersumber dari APBD Kabupaten Jombang, dengan total anggaran sebesar Rp. 14.259.663.000,- (empat belas milyar, dua ratus lima puluh sembilan juta, enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang akan diberikan kepada 92 (sembilan puluh dua) desa, dengan jumlah kegiatan sebanyak 84 kegiatan. Antara lain untuk penguatan infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan air, serta 46 kegiatan untuk belanja bidang sarana dan prasarana desa, terang Sholahuddin Hadi Sucipto, Kepala DPMD Jombang. *ryan

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget