Latest Post

 
 Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Mimpi mewujudkan pemerintahan berbasis i-Government (Integrated Government) sudah di depan mata. Pemerintah Kabupaten Mojokerto merealisasikan hal tersebut, dengan membentuk dan mendirikan pusat informasi berbasis digital terpadu atau Command Center. Grand launching dan peresmiannya dilakukan bertepatan pada Tasyakuran Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-727 tahun 2020, Sabtu (9/5) sore oleh Bupati Mojokerto Pungkasiadi di Griya Wira Bhakti Praja Rumdin Bupati Mojokerto.
   Bupati Pungkasiadi mengaku bangga dengan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dalam mewujudkan berdirinya Command Center. Command Center Kabupaten Mojokerto akan difungsikan sebagai tempat teleconference untuk rapat, dengan instansi vertikal maupun horizontal. Command Center Kabupaten Mojokerto telah dilengkapi dengan peralatan mutakhir yang bisa melayani video conference dengan baik dan nyaman.
   Di samping itu, hadirnya Command Center juga bersandar pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (disingkat SPBE), yang merupakan tonggak transformasi dari era e-Government (Electronic Government) menuju i-Government. 
   “Dalam i-Government sendiri, tentu diperlukan sebuah tempat dimana pengambil keputusan dapat memantau segala hal dan mendapatkan data yang akurat secara realtime, apalagi dalam situasi gawat darurat Covid-19 seperti saat ini. Untuk itulah kita bangun dan hari ini mulai kita jalankan Command Center Kabupaten Mojokerto,” kata Bupati Pungkasiadi dalam prosesi launching.
   Meski masih banyak PR yang harus diselesaikan, namun Bupati Pungkasiadi optimis Command Center Kabupaten Mojokerto akan mampu menumbuhkan kultur digital di masyarakat.
   “Masih banyak tugas kita. Saat ini kita sedang membangun jaringan fiber optik yang menjangkau seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto. Jaringan ini, yang dalam SPBE dikenal sebagai “Jaringan Intra Pemerintah”, akan kita fasilitasi dengan Bandwidth Internet 1.000 Megabit atau 1 Gigabit. Jadi, Kabupaten Mojokerto sudah memasuki era Giga, sudah tidak Mega lagi,” tambah bupati.
   Selain PR tersebut, tahun depan Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga akan membangun Co-Working Space di Pusat Informasi Perdagangan Sooko. Ini juga untuk memfasilitasi pesatnya pertumbuhan start-up di Kabupaten Mojokerto. Selain itu juga, Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan mensertifikasi Data Center yang dikelola Diskominfo sehingga dapat diakui kehandalan dan keamanannya baik nasional maupun internasional.
   Tasyakuran Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-727 yang mengangkat tema "Dengan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-727 Tahun 2020, Mari Bersatu Padu Lawan Covid-19 Demi Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan Kabupaten Mojokerto" dilaksanakan secara sangat sederhana dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan Covid 19. Tanpa mengurangi rasa khidmat, dilaksanakan juga istighosah dan ceramah agama oleh Kyai Adhim.
   Pemerintah Kabupaten Mojokerto sendiri telah matang menyiapkan anggaran dalam rangka mencegah penyebaran dan menangani Covid-19, dengan melakukan refocusing dan realokasi belanja barang dan jasa, belanja modal, perjalanan dinas dan pembangunan fisik, dan lain-lain. Anggaran tersebut digunakan untuk 3 program yaitu pertama untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 khusunya bidang kesehatan, kedua untuk pemberian bantuan sosial dan ketiga untuk menstabilkan ekonomi masyarakat.
   "Semua kegiatan Peringatan Hari Jadi yang bersifat selebrasi, memang kita lepas. Karena situasi Covid-19 saat ini sangat serius, kita ingin fokus menanggulangi itu. Hal ini juga sudah sesuai instruksi pusat terkait refocusing dan realokasi anggaran," tandas bupati dilanjutkan acara potong tumpeng.
Hadir pula dalam acara ini Ketua DPRD Ayni Zuroh, Dandim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, Kapolres Mojokerto AKBP Feby DP Hutagalung, Kapolresta Mojokerto AKBP Bogiek Sugiyarto, Kajari Kab Mojokerto Hari Wahyudi, Sekdakab Herry Suwito, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto Yayuk Pungkasiadi serta para Kepala OPD. *adv



Jombang - Suaraharianpagi. com
Dua puluh warga (20) yang menempati rumah blok G dan F perumahan KD ASRI, Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menolak pembangunan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) di wilayah padat penduduk, tepatnya disamping rumah Blok G No.1 dan didepan rumah Blok F. No.28.
   Surat pernyataan penolakan tersebut di alamatkan kepada pengembang perumahan KD. ASRI PT. PUTRI AIDAH BAROKAH, di Dusun Sembung RT.003/RW.001, Desa Sembung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dengan alasan warga didua blok tersebut tidak mau lingkunganya tercemari dan setiap harinya akan menghirup bau tak sedap.
   Salah satu warga Blok G, yang tak mau disebut namanya mengatakan, “pihak pengembang tidak etis atas rencana penempatan TPS yang berada di tengah-tengah perumahan padat penduduk. Keberadaan TPS itu telah mengganggu kenyamanan warga blok G dan blok F. jelas bau tak sedap dan menyengat akan terjadi bila sudah jadi dan digunakan. Apalagi jika truk yang mengangkut sampah basah tesebut lambat mengambilnya”. Ujar warga kepada suaraharianpagi.com. dengan nada kesal.
   Ditambahkan, warga blok G dan F menyampaikan kekecewaanya atas rencana Pengembang yang dianggap hanya melaksanakan kebijakan sepihak, tanpa melihat dampak yang akan dirasakan oleh warga. Intinya kita menolak rencana penempatan TPS di lingkungan kami,” cetusnya.
   Hal senada juga diungkapkan warga blok F. Sumiati bukan nama sebenarnya, Dia mengaku keberatan atas rencana penempatan TPS di lingkungannya. “Sangat tidak etis membangun TPS di lingkungan padat penduduk, ada anak yang sedang belajar, orang mau ibadah kebayang bau,” ungkapnya.
   Sumiati menyebut selama ini pengembang PT. PUTRI AIDAH BAROKAH kurang dalam sosialisasi kepada warga blok G dan F, atas penempatan TPS di lingkungan padat penduduk. Banyak warga yang tidak tahu menahu akan sosialisi tersebut. “ selama ini yang diajak pertemuan bukan warga Blok G dan F tapi blok lain yang tidak ikut terdapak ” tegas Sumiati.
   Untuk penolakan pembangunan TPS tersebut, warga Blok G dan F akan melakukan protes rame – rame kekantor pengembang dan melaporkan ke dinas yang memberi rekomendasi pembangunan TPS tersebut.” Ancamanya.
   Sementara dari pihak Pengembangan PT. PUTRI AIDAH BAROKAH. Lailatul Musyarofah selaku Direktur, bertempat di tempat ibadah Perumahan KD Asri mengatakan, “untuk menyediakan pasum sudah menjadi kewajiban pengembang meskipun sifatnya formalitas, tapi kewajiban untuk membuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Tunggorono, sifatnya wajib, ini sudah dilakukan pengembang selama dua tahun, pakai tenaga sendiri, armada sendiri.
   Bahkan kita menyarankan kepada warga monggo kalau setiap hari akan memakai armada kami kita sediakan. Malah dari ibu-ibu kepinginya ada semacam bank sampah tapi kita tidak ada tempat.
   Kadang kita juga sempat ditegur oleh pak Kades karena warga ada yang membuang sapah di bawah jalan tol, mangkanya kita mengambil langka membuang sendiri. Tidak cukup itu kita adakan rapat dengan pak Kades dan ibu- ibu warga perumahan agar jam 3 membuang sampah yang sudah ditentukan, jam 4 kita buang ke TPA,” tegas Derektur PT. Putri Aidah Barokah Lailatul Musyarofah. *ryan.



 Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Pandemi Covid-19, di berbagai daerah terus meningkat setiap harinya menimbulkan banyak kerugian. Tak terkecuali kerugian material yang berimbas pada aspek ekonomi, terutama pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bergerak cepat dengan menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
   Dari data Dinas Sosial Kota Mojokerto, bantuan kartu keluarga sejahtera merupakan program perluasan bagi penerima yang belum mendapatkan bantuan sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos). Dimana, keluarga penerima manfaat (KPM) yang berjumlah 4.469, saat ini mendapatkan penambahan sebanyak 2.081. Bantuan tersebut, akan diterima oleh masyarakat mulai bulan April hingga Desember mendatang.
   "Bantuan ini senilai Rp 300 ribu. Dengan rincian, Rp 200 ribu dari Kementerian Sosial, dan Rp 100 dari Pemerintah Provinsi Jatim. Untuk bantuan dari pusat akan diterima oleh masyarakat selama sembilan bulan, sejak bulan ini. Sedangkan dari provinsi, hanyabtiga bulan saja. Sehingga, setiap bulannya mereka dapat mencairkan ke e-warong sesuai dengan yang telah ditentukan. Dari kuota 2.081, yang baru mendapatkan kartu sebanyak 1.262," kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Jumat (8/5).
   Selain penerima bantuan program KKS, hari ini Ning Ita juga mnyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Pos kepada 11.556 penerima. Bantuan sebesar Rp 600 ribu tersebut akan disalurkan oleh pemerintah daerah selama tiga bulan terhitung mulai bulan April. Bantuan-bantuan ini, merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga terdampak Covid-19.  Menyusul segera bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 5.000 KK sebesar Rp.200.000,- yang baru saja selesai verivali data kami kemarin.
   Perlu diketahui, Pemerintah Kota Mojokerto juga menyiapkan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19, yang mulai diberikan sejak 15-30 April. Ada 600 tukang becak, 300 disabilitas, 369 anak yatim non panti, 1.264 lansia kurang mampu dan 6.458 keluarga pra-sejahtera yang mendapatkannya. Anggaran bantuan tersebut, bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBN) serta anggaran dari pemerintah pusat. Dan 5.500 paket sembako bagi masyarakat terdampak yang tidak mendapat bantuan ataupun yang baru mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dimana saat ini data sedang dalam proses verifikasi. Adapun dalam tahun 2020 total bantuan sosial berdasarkan data pada bulan April - Mei adalah sebesar Rp.56.548.220.000,00 bagi kurang lebih 28.606 KK. *adv


Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Polemik terkait pembatasan jam malam yang dinilai terlalu dini oleh pedagang kaki lima (PKL), akhirnya terjawab. Walikota Mojokerto Ika Puspitasari selaku Komandan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, memberikan kelonggaran jam operasional kepada para PKL yang berjualan di Jalan Benteng Pancasila dan Jalan Majapahit. Perpanjangan jam operasional tersebut, disampaikan pada forum silaturahmi bersama PKL di Rumah Rakyat Hayam Wuruk 50, Magersari, Selasa (5/5).
   Dengan didampingi Wakil Walikota Achmad Rizal Zakaria, Kapolresta AKBP Bogiek Sugiyarto dan tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto, forum silaturahmi bersama PKL menghasilkan sebuah kesepakatan, bahwa para pedagang diperbolehkan berjualan melebihi jam malam yang telah ditetapkan pada surat edaran wali kota, yakni hingga pukul 21.00 wib. Namun, dengan persyaratan yang harus ditaati bersama.
   "Kami memberikan kelonggaran jam operasional kepada para PKL yang berjualan di Jalan Benteng Pancasila dan Jalan Majapahit, tapi dengan syarat mereka harus mentaati protokoler kesehatan. Harus memakai masker, tidak menyediakan tempat duduk dan meja. Dan hanya melayani take away atau dibungkus saja. Kami mohon dan kami minta, tolong terapkan protokol kesehatan. Jangan layani di tempat, tapi dibawa pulang. Supaya tidak ada kerumunan," jelas Ning Ita.
   Penerapan jam malam yang sesuai dengan surat edaran pada pukul 19.00 wib lanjut Ning Ita, bukan dimaksudkan untuk menyulitkan para pedagang harian yang selama ini menggantungkan hidupnya. Namun, pembatasan jam malam tersebut tidak lebih untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini telah menjadi pandemi diseluruh daerah. "Keputusan ini, dibuat untuk melindungi warga Mojokerto. Tidak ada maksud untuk menyusahkan warga," tegasnya.
   Perpanjangan jam operasional bagi para pedagang tersebut, tertuang dalam penandatangan bersama. Dimana, para PKL wajib mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan. Hal tersebut pun disambut baik oleh Mardianto Efendi, salah satu perwakilan pedagang kaki lima yang turut hadir dalam forum silaturahmi. "Kami mengucapkan terimakasih kepada pemerintah kota yang telah memberikan kelonggaran waktu bagi para pedagang untuk berjualan lebih lama hingga pukul 21.00 wib," katanya.
   Melalui kesepakatan tersebut lanjut Mardianto Efendi, ia berjanji dan akan menyampaikan dengan tegas kepada seluruh para PKL yang berjualan untuk mentaati semua persyaratan yang telah diterapkan. "Kami bersedia berjualan hanya take away (dibawa pulang) dan tidak menyediakan tempat duduk dan meja makan bagi pengunjung. Dan apalagi terjadi pelanggaran, maka kami berhak menerima konsekwensinya dengan menutup warung tidak berjualan lagi," tegasnya. *adv

Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Mojokerto memberikan bantuan uang tunai senilai Rp 165 juta, untuk percepatan penangan Covid-19. Bantuan secara simbolis tersebut diterima langsung oleh Wali kota Mojokerto selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, di Rumah Rakyat Hayam Wuruk 50, Magersari, Rabu (6/5/2020).
   Bantuan yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota Mojokerto Harlistyati, merupakan bentuk gotong royong para aparatur sipil negara (ASN) dalam menyikapi pandemi Covid-19. Bantuan tersebut, juga sebagai bentuk penerapan Panca Prasetya Korpri. Yakni, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 
   "Ini merupakan bentuk kepedulian dari para teman-teman ASN di Pemerintah Kota Mojokerto, dengan menyisihkan sebagian penghasilannya. Sumbangan yang hari ini kami berikan, merupakan bantuan awal. Yang insya allah akan terus berlanjut hingga bulan Oktober mendatang," kata Ketua DP Korpri Kota Mojokerto Harlistyati, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Mojokerto. 
   Lebih lanjut dijelaskannya, bantuan tersebut akan disalurkan ke masyarakat berupa sembako bersama sama dengan bansos APBD, serta bantuan sembako yang diterima dari CSR pengusaha di Kota Mojokerto. "Pengadaannya akan berkerja sama dengan bulog agar bentuk dan jenis bantuan bisa seragam," paparnya. 
   Bantuan uang tunai yang diberikan sebagai bentuk upaya dalam membantu Pemerintah Kota Mojokerto dalam menanggulangi pandemi Covid-19, disambut baik oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Dalam kesempatan tersebut, ia mengucap syukur atas kepedulian, partisipasi dan solidaritas seluruh anggota Korpri dalam percepatan penanganan Covid-19. Melalui bantuan tersebut, diharapkan dapat membantu warga Kota Mojokerto yang secara tidak langsung terdampak Covid-19.
   "Kami melihat ada antusias para ASN untuk ikut berpartisipasi dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto melalui sumbangan ini. Bantuan yang diberikan, akan kami koordinir melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, agar bisa disalurkan ke masyarakat, sesuai dengan kebutuhan sehingga tepat sasaran dan menyeluruh. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat, yang turut peduli dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini," jelas Ning Ita. *hms/ds



 Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kabupaten Mojokerto kembali bersinergi dengan stakeholder dunia usaha, dalam upaya penanggulangan Covid-19. Kali ini PT. Bangun Indopralon Sukses, memberi bantuan CSR berupa 15 buah tandon air berbahan ion silver berkapasitas 300 liter.
   Ion silver dalam tandon ini diklaim mampu membunuh mikro organisme, seperti bakteri dan virus. Bantuan CSR tersebut diterima langsung oleh Bupati Mojokerto Pungkasiadi didampingi Sekdakab Hery Suwito dan OPD, Selasa (5/5) pagi di pringgitan rumdin.
   Indrayana mewakili manajemen PT. Bangun Indopralon Sukses, mengatakan bahwa kesehatan adalah nomor satu. Oleh sebab itu, pihaknya ingin memberi sumbangsih dengan ikut berperan melawan Covid-19 melalui produknya.
   Tangki kami berbahan ion silver yang mampu membunuh mikro organisme seperti bakteri dan virus. Ini sudah dibuktikan dengan pengujian dari ITS. Ion silver juga sudah lama dipakai oleh NASA. Kami ingin ikut ambil bagian dalam upaya penanggulangan Covid-19 bersama-sama,” kata Indrayana.
Bupati Pungkasiadi menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut, sebagai bentuk kepedulian dalam upaya penanggulangan Covid-19 bersama-sama.
   Sekarang ini kita memang fokus perang dengan Covid-19. Kami berterima kasih atas bantuan tangki air iniPenyebaran Covid-19 harus dicegah dengan menjaga kesehatanSemoga bantuan ini bermanfaat untuk semua, kita juga berdoa pandemi ini segera berakhir, kata bupati pada arahannya.
   Di hari dan tempat yang sama usai menerima bantuan tangki air dari PT. Bangun Indopralon Sukses, Bupati Pungkasiadi kembali menerima bantuan logistik penanggulangan Covid-19 dari Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Mojokerto.
   Bantuan yang diberikan dalam bentuk sembako, terdiri atas 1.050 kg beras kemasan 3 kg, 30 dos minyak goreng kemasan 900 ml, 50 dos mie instan serta 87 dos air mineral. Bupati Pungkasiadi mengucapkan terima kasih, karena bantuan logistik sembako ini akan mampu menopang kebutuhan dapur umum terpadu Kabupaten Mojokerto.
   Bantuan logistik akan kita salurkan di dapur umum terpadu Kabupaten Mojokerto. Ini sangat membantu, sebab jika kita estimasikan per porsi makanan adalah Rp 10 ribu dan kita setiap harinya harus menyiapkan sekitar 2 ribu porsi, maka paling tidak biaya yang kita keluarkan adalah Rp 20 juta per hariTapi saya tetap menekankan  agar distribusinya harus tepat sasaran, kata bupati. *hms/ds



Jombang - suaraharianpagi.com
   Kepala Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Suprapto, diduga lalai dan ngawur dalam menjalankan tugasnya. Bukti akibat adanya unsur dugaan kesengajaan dan lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa, salah satu warga Desa Kepuhkembeng menjadi korban dalam proses persidangan di Pengadilan Agama.
   Awalnya, Eni Sari Wilujeng (41), warga Dusun/Desa Kembeng RT/RW 006/004, Kecamatan Peterongan, sebagai termohon dalam kasus perceraian dengan Sudarmanto sebagai pemohon, melakukan persidangan di Pengadilan Agama Jombang, Senin (4/5). Namun dalam menjalani proses persidangan tersebut, Eni Sari Wilujeng sangat terkejut, karena prosesi persidangan yang berlangsung ini sudah yang ketiga kalinya dengan agenda pengucapan ikrar talak, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Jbg, tanggal 23 Maret 2020.
Ironisnya, pada sidang pertama dan kedua, Eni Sari Wilujeng tidak pernah mendapatkan surat panggilan. "Saya tidak pernah mendapatkan surat panggilan yang pertama dan kedua. Namun ketika saya menerima surat panggilan, dan saya mendatanginya ternyata sudah surat yang ketiga dan pengucapan ikrar talak, "kata Eni Sari Wilujeng, saat dikonfirmasi, Senin (4/5).
   Tak puas dengan hal itu, Eni langsung mengkonfirmasi salah satu pegawai Pengadilan Agama Jombang, menanyakan terkait surat tersebut ,Setelah saya tanyakan, surat itu sudah diberikan ke desa. Dan saya ditunjukkan bahwa surat panggilan kesatu dan kedua diterima oleh Sekretaris Desa. Dan untuk surat yang keiga, ternyata diberikan langsung dan ditanda tangani oleh Kepala Desa, Suprapto. Katanya, lebih jelasnya suruh menghubungi juru sita. Dan saya tak terima, atas keteledoran pemerintah desa, saya seolah-olah menjadi korban karena saya tidak bisa membela diri di depan Hakim pengadilan agama, "tegasnya.
   Sementara itu, saat dikonfirmasi juru sita pengganti pengadilan agama jombang, di Kantor Balai Desa Kepohkembeng (4/5) Nurul Kumtianawati, menjelaskan, bahwa pada saat mengantar surat dirinya tidak bertemu dengan yang bersangkutan (termohon, red), maka surat panggilan itu saya dititipkan di balai desa, dan diterima oleh Sekertaris Desa, berkasnya ada di sana semua (pengadilan agama, red), "jelasnya.
   Terpisah, Suprapto, Kepala Desa Kepuhkembeng, melalui Sekretaris Desa, Anis Prasetyo Ari, mengatakan bahwa setiap dirinya menerima surat panggilan tersebut, langsung diberikan pada kepala Kepala Desa untuk distempel Pak Kades. Sementara surat yang kedua ada dirumah saya, saya lupah untuk memberikan ke Kasun "ungkapnya.
   Sekdes juga menegaskan bahwa selama ini yang menerima dan membawa surat panggilan tersebut adalah dirinya, "Iya saya yang selama ini menerima surat panggilan, nanti saya lihat di rumah. Karena saya yang pegang surat itu, "tegas Sekretaris Desa Anis Prasetio Ari.
   Sementara Eni Sari Wilujeng, tetap akan mencari keadilan, saya akan melaporkan kasus ini ke Polres Jombang dan PK ( Peninjauan Kembali ) biar jelas siapa yang mempermaikan rumahtangga saya, sampai hati, surat panggilan kedinasan dibawah pulang kerumah, sehingga saya tidak bisa mengikuti sidang baik yang pertama dan kedua. Jangan – jangan dugaan, pihak juru sita dari Pengadilan Agama Jombang Nurul Kumtianawati SM.MH dan Sekretaris Desa Anis Prasetio Ari bersekongkol memperlancar proses permohonan cerai suami saya. Bahkan apa yang pernah dikatakan suami saya selama ini benar adanya, dia pernah katakan untuk mengurus permohonan cerai ini habis Rp. 2.000.000;tegas Eni Sari Wilujeng didepan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Jombang. Drs.H. Chafidz Syaifuddin.SH.MH. *ryan.



Jombang - suaraharianpagi.com
   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melalui tele konfren di Radio Suara Pendidikan, melakukan sosialisasi petunjuk teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 dan Permendikbud No 8 Tahun 2020. 30/4.
Kegiatan ini diikuti oleh Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas), Kepala Koordinator Kecamatan (Korcam), Kepala Sesi (Kasi) SD-SMP dan seluruh Kepala SD-SMP serta bendahara sekolah se Kabupaten Jombang.
   Sekertaris Disdikbud Kabupaten Jombang, Jumadi mewakili Kepala Disdikbud, Agus Purnomo SH. M. Si, mengatakan, sosialisasi tersebut dalam rangka untuk menyampaikan juknis penggunaan dana BOS di tahun 2020 yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020.
“Ada beberapa hal sebagai pedoman dalam penggunaan dana BOS tahun 2020 dan inti dari Permendikbud no 8 tahun 2020 adalah juknis BOS tahun 2020. Jadi saya minta kepada kepala sekolah membaca dan memahami Juknis BOS 2020, karena itulah yang menjadi landasan kita di tahun 2020 dalam penggunaan dana BOS,” Ujar Jumadi.
Jumadi menyampaikan, pada tahun 2020 terdapat kenaikan dana BOS, diantaranya kenaikan pada dana BOS untuk SD yang dimana tahun 2019 lalu dana BOS yang diberikan persiswa dari Rp. 900 ribu menjadi Rp. 1 juta pertahun. Sedangkan untuk SMP, dana BOS yang diberikan persiswa dari Rp.1 juta menjadi Rp.1,1Juta pertahun.
“Kenaikan dana BOS di tahun 2020 ini akan diterima sekolah, karena dana BOS ini dihitung persiswa untuk digunakan siswa sesuai dengan 12 item yang sudah tertulis di Juknis BOS tahun 2020,” ungkapnya.
Jumadi juga mengatakan, ada perubahan mekanisme teknis dalam penyaluran dana BOS tahun 2020,
“Tidak lagi seperti penyaluran di tahun 2019 lalu yang secara teknis dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang diteruskan ke kas daerah provinsi, lalu dari provinsi baru ke rekening sekolah. Mekanisme teknis penyaluran dana BOS tahun 2020 ini dari Kemenkeu melalui KPPN dan langsung ke rekening Sekolah. Penerimaan dana BOS dan rekapan nota dilaporkan secara online guna menjadi dasar penyaluran untuk caturwulan berikutnya,” paparnya.
Jumadi menambahkan, dasar besaran transfer sesuai dengan sinkronisasi Dapodik, sehingga sinkronisasi Dapodik sangat penting. Karena kementerian akan mengambil data dari Dapodik, untuk penginputan sinkronisasi Dapodik juga harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
” Jadi jangan sampai salah input guna menghindari tidak masuknya dana BOS yang akan di transfer ke rekening sekolah,” tambahnya.
Lebih jauh Jumadi menyampaikan, penggunaan dana BOS tahun 2020 yang sesuai dengan juknis BOS dan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 digunakan untuk pengembangan perpustakaan untuk pembelian buku sesuai dengan kebutuhan sekolah yang dihitung persiswa. Serta untuk membayar gaji honorer negeri dan swasta yang sebelumnya 15% dari dana BOS kini menjadi maksimal 50% disesuaikan dengan sekolah masing-masing sesuai pedoman 12 item pada Juknis BOS tahun 2020.
“Disdikbud masih bertanggung-jawab untuk pengembangan perpustakaan dan akan mendata setiap sekolah mengenai buku pelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk guru honor negeri dan swasta syarat untuk bisa dibayar dalam Juknis BOS tahun 2020 adalah masuk dalam Dapodik per tanggal 31 Desember 2019, kemudian mempunyai Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) untuk semua tenaga kependidikan dan dalam keadaan tidak menerima sertifikasi, kalau sudah ada sertifikasi tidak dibenarkan menggunakan dana BOS,” tegas Jumadi.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Agus Purnomo SH. M. Si, terpisah ketika ditanya terkait penggunaan dana bos untuk pembelian paket data internet bagi pendidik dan peserta didik, mengatakan, mekanisnya kita serahkan semua kebijakan itu kepada Kepala Sekolah masing – masing, karena yang punya anggaran adalah sekolah dan yang tahu persis siapa - siapa yang seharusnya menerima bantuan paketan tersebut.” Ujar Agus.
Ditambahkan, aturan penggunaan dana Bos untuk membeli peket data ini sudah tertuang dalam Peratuaran Menteri Pendidikan dan Kebuyayaan Republik Indonesia Nomer.19 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bos Reguler,” tegas Agus Purnomo SH. M. Si, kepada suaraharianpagi.com,30/4. *ryan.



    Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo memantau langsung pengadaan beras 10 ton di BPBD Gresik, Selasa (28/4/2020).
   Pengadaan beras 10 ton ini sebagai cadangan seandainya ada masyarakat Gresik yang belum mendapatkan bantuan sosial selama penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar).
   Kapolres berharap, beras 10 ton ini nantinya benar-benar tepat dalam pembagiannya kepada orang yang membutuhkan.
“Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Gresik kepada masyarakat agar bisa membantu masalah ekonomi saat diberlakukannya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran dan memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 ini,” kata Kusworo.
   Sementara itu, Kepala BPBD Gresik, Tarso Sagito menyatakan, tidak hanya pengadaan beras 10 ton, di kantor BPBD juga ada bantuan sembako dari Pemprov Jatim seperti telur, mie dan beras yang siap untuk disalurkan di 17 dapur umum yang sudah disediakan. *mrt



Gresik - suaraharianpagi.com 
    Hari pertama diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diterapkan diKabupaten Gresik, Kapolres Gresik, AKBP Kusworo Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. melakukan pengecekan posko check point bersama Forkopimda, Selasa (28/4/2020).
   Sejumlah posko check point yang dicek seperti di exit tol Kebomas, exit tol Manyar dan posko check poin perbatasan Gresik-Surabaya Romokalisari.
   Pengecekan dilakukan terhadap personil Posko check point exit tol terdiri dari anggota TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan Dinkes.
   “Posko check point ini juga dilengkapi alat pendukung suksesnya penerapan PSBB yaitu thermogun (pengecek suhu tubuh), handsanitazer, disinfektan, masker, tempat cuci tangan, ambulance, APD, pengeras suara, dan penunjang lainnya,” kata AKBP Kusworo.
   Kapolres juga meminta petugas agar dalam pelaksanaan check point ini kalau ada mobil yang penumpangnya berjajar di sebelah agar dihentikan dan disuruh pindah ke belakang.
   “Dan kalau ada pengemudi yang tidak patuh terhadap peraturan PSBB atau mobil penumpang dimuat lebih maka petugas berhak menurunkan dan memindahkan ke angkutan online,” jelas Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo.
   Sementara itu, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto berharap agar personil yang terlibat penjagaan posko serius dan disiplin dalam pelaksanaan penerapan PSBB.
   “Sehingga langkah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini bisa menurunkan dan memutus penyebaran covid-19,” kata Sambari. *mrt



SAMPANG – suaraharianpagi.com
   Setelah sebelumnya membagikan sembako kepada para tukang becak di perkotaan, kali ini, dua pucuk pimpinan di Kabupaten Sampang melakukan pembagian sembako kepada warga di pelosok desa, Selasa (28/04/2020).
   Uniknya, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyetir sendiri kendaraan truk yang membawa 250 sembako itu dengan ditemani oleh Wakilnya H. Abdullah Hidayat.
   Rombongan mengambil start dari Pendopo Trunojoyo kemudian bergerak menuju Kecamatan Kedungdung dan melanjutkan ke Kecamatan Tambelangan dengan melewati Desa Bajrasokah, Desa Nyeloh dan Desa Banjar.
   Di sepanjang perjalanan, kaum dhuafa dan warga yang kurang mampu dihampiri oleh pria yang akrab disapa dengan H. Idi dan H. Ab itu.
   Walaupun kondisi tanah yang saat itu sedang becek namun tak menyurutkan semangat mereka untuk menyerahkan secara langsung bantuan paket sembako kepada warga yang memang membutuhkan.
   Karena musim penghujan, Truk yang dikendarai oleh H. Slamet Junaidi sempat tersendat dengan luapan air dari persawahan yang meluber ke jalan raya di Desa Bajrasokah.
Namun kondisi itu berhasil dilaluinya dengan lancar walaupun kendaraannya melaju dengan penuh kehati-hatian di tengah luapan air di jalan raya.
   Tak hanya itu, bahkan keduanya rela melakukan buka puasa di tengah jalan karena saat adzan maghrib berkumandang rombongan tengah berada di perjalanan menuju Kecamatan Tambelangan.
"Alhamdulillah hari ini kita bisa blusukan kepada warga untuk memberikan sembako secara langsung, kita harapkan ini bisa membantu mereka di tengah merebaknya wabah Covid-19," ucap Bupati Sampang H. Slamet Junaidi.
   Dengan turun langsung itu, dirinya menginginkan agar bantuan tersebut tersalurkan tepat sasaran dan mengetahui kondisi masyarakatnya di bawah.
   "Kita berdoa agar wabah Covid-19 ini cepat berlalu, banyak masyarakat yang terdampak dan kita kedepannya akan terus membantu mereka," pungkasnya.
   Setelah membagikan ratusan sembako, rombongan Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat kemudian melanjutkan meninjau Sub Posko Covid-19 yang berada di Jembatan Timbang Jrengik. *rn



   Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo S.H., S.I.K., M.H.  memimpin apel kesiapsiagaan pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) di wilayah Gresik.
   Apel dilaksanakan di halaman Kantor Pemkab Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245 Kec.Kebomas Kab.Gresik, Selasa (28/4/20) pukul 08.30 wib, diikuti ratusan petugas gabungan dari unsur TNI/POLRI, Dishub, Dinkes, Satpoll PP, Tenaga medis Kabupaten Gresik.
   Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan mulai berlaku hari ini Selasa (28/4/2020) hingga Senin (11/5/2020) Kabupaten Gresik resmi menerapkan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan Virus Corona (Covid-19). 
   "Agar para anggota yang sudah tersprint setelah apel siaga ini langsung menempati posnya masing - masing" kata Kapolres.
   Kapolres menerangkan sesuai dengan Perbup No. 12 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Gresik, Ada 7 poin yang perlu dipedomani :
− Pembatasan pelaksanaan pembelajaran disekolah / lembaga pendidikan.
− Pembatasan aktivitas bekerja ditempat kerja.
− Pembatasan aktivitas ditempat umum.
− Pembatasan kegiatan keagamaan dirumah ibadah.
− Pembatasan kegiatan ditempat / fasilitas umum.
− Pembatasan kegiatan sosial dan budaya.
− Pembatasan penggunaan moda tranportasi untuk pergerakkan orang dan barang.
Pada penerapan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB)  ada 17 titik check point sesuai hasil rakor penentuan check point pada (27/4), yakni di Kecamatan Balongpanggang ada 2 titik di Perbatasan Mantup (pertigaan) dan Ndampet/ Dawar Blandong (Jembatan). Kemudian diwilayah Driyorejo terdapat 2 check point yakni di perbatasan Bambe-Karangpilang, perbatasan Legundi-Krian.
   Diwilayah Menganti, terdapat 3 titik Check point di Lakarsantri, Laban Sidowungu dan Benowo (dekat terminal). Kecamatan Kedamean 1 titik yaitu di Mojowuku - Dawarblandong. Kecamatan Wringinanom 1 titik check point di Wringinanom - Kedungwaru.
   Kemudian diperbatasan Duduksampeyan-Lamongan (Pandanan), Perbatasan Gresik - Surabaya Romokalisari. Pembatasan exit tol Kebomas. Exit Tol Manyar (Dekat Mushola Toll), Tanggul Rejo- Glagah Kecamatan Kecamatan Manyar.
Dan 2 titik check point di Kecamatan Dukun yaitu Dukun - Karangbinangun, Petiyin Kulon (Dukun). Terakhir di perbatasan jalan raya Panceng - Paciran Lamongan (Gapuro perbatasan).
   "Petugas yang melaksanakan dinas di titik - titik check Point/Pos harus tetap menerapkan protokol kesehatan" jelas AKBP Kusworo.
   Sesuai arahan Gubernur Jawa Timur, Kapolres Gresik untuk tiga hari kedepan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan himbauan pada penerapan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) dalam menangani covid-19, pungkasnya. *mrt

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget