Latest Post


Rayakan 1 Muharram dengan santuni Anak Yatim
Sampang – suaraharianpagi.com
   Dalam rangka memperingati 10 Muharram 1414 Hijriyah Pemerin tah Kabupaten Sampang menggelar acara Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 H. dengan agenda sentuanan anak yatim sebanyak 300 orang dengan di bagi secara kupon dan untuk masyarakat sekitar pen dopo Bupati di bebaskan membawa anak yatim di sekitarnya.
  Dalam sambutanya Bupati Sam pang H. Slamet Junaidi yang di wakili Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat menjelaskan pentingnya saling berbagi dan megasi antar sesama muslim terutamanya anak yatim mengingat Nabi Besar Muhamad SAW pernah bersabda sayangilah dan bahagiakan anak yatim.” Mari jadikan 10 muharom ini momen saling berbagi dengan anak yatim sesuai dangan sabda Rosululloh, dan sisihkan sebagin harta kita untuk mereka karena sebenar banarnya harta kita adalah harta yang telah kita sedekahkan, mari kita timngkatkan ukuweh islamiyeh sesama muslim”ungkapnya.
   Tak cukup sampai di acara santun pemerintak kabupaten sampang juga mengundang penceramah guru basar kampus AINSuanan Ampel Surabaya Prof Moh. Ali Azis, sedangkan unurk tamu undangan Forkopimda, Kepala SKPD, Kepala Bagian, camat seluruh lurah, dan tamu undangan yang lain. Acara di buka dengan pembacaan lantunan ayat ayat sucu Alquran yang di lanjutka dengan nota penjelasan dan dasar acara Oleh Kabag Kesra (kesejahteran rakyat) Tolkah, pemberian sacara simbolis uang santunan oleh Istri Bupati Hj Mimin Skamet Djunaidi dan istri wakil Bupat Vanny Dariany dan di tutup dengan ceramah oleh guru besar Prof. Moh. Ali Azis. *rn


Tujuh LSM yang Tergabung Di KP3R Dukung Alimudin
Ketua LSM Gempar Untuk Maju Di Pilkada 2020

Pasuruan – suaraharianpagi.com
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pasuruan masih akan digelar tahun depan ditahun 2020. Namun, Partai Politik (Parpol) sudah mulai melakukan penjaringan kandidat Bakal Calon (Bacalon) Wali Kota atau Wakil Wali Kota, Seperti yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Parpol ini sudah membuka pendaftaran bagi yang berminat untuk menjadi Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Pasuruan.
   Diketahui diawal pembukaan pendaftaran penyaringan kemarin, ada salah satu Aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang hadir untuk mendaftarkan diri sebagai Bacalon Kandidat yang akan maju dalam Pilkada tahun depan. Yang dimaksud salah Aktivis itu adalah Alimudin selaku Ketua LSM Gempar (Gerakan Masyarakat Pemuda Reformasi). Tak hanya sendiri, Alimudin juga didukung Oleh 7 (tujuh) LSM dan Komunitas - Komunitas di Kota Pasuruan yang tergabung di KP3R (Koalisi Pemantau Pembangunan Pasuruan Raya) diantara lain LSM Gempar yang diketuai oleh Alimudin sendiri, LSM M_Bara yang diketuai Saiful, LSM AMCD (Aliansi Masyarakat Cinta Damai) yang diketuai Hanan, LSM Penjara Indonesia yang diketuai Saiful Rizal, FRB (Forum Rembuk Bersama), Pemuda Pancasila dan Komunitas Pencaksilat yang diwakili oleh Haris.
     Alimudin memaparkan saat ditemui awak media SHP pada sabtu, 7 september (siang) di salah satu warung kopi dibelakang (eks) Giant",  saya memilih mendaftar ke PDIP karena melihat ada peluang menjadi pemimpin di Kota Pasuruan. Apalagi, proses penjaringan PDIP tanpa mahar. Ini, terlihat saat pendaftaran, tak ada beban apapun yang dikenakan panitia. Tak hanya itu, saya mengambil formulir pendaftaran dikantor DPC PDI Perjuangan juga didampingi oleh beberapa LSM dan Komunitas - komunitas yang ada di Pasuruan yang juga masuk didalam KP3R,  paparnya.
    Ditempat yang beda (dikantor PDI Perjuangan DPC Kota Pasuruan) Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Komunikasi Politik, Agus Budi Cahyono menjelaskan",  pendaftaran / pengambilan formulir pendaftaran dimulai pada kamis, 5 september (kemarin) sampai hari ini, sabtu , 7 september pukul 22.00 WIB nanti. Sementara ini hingga pukul 14.00 hari terakhir pengambilan formulir, sementara yang sudah mendaftar masih ada 6 Orang antara lain yang pertama H. Teddy Armanto,SH alamat Perum Istana Bestari dia selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan, yang kedua Moh. Alimudin alamat Jl. Sulawesi gg. 07/47 dia perwakilan dari Ativis (LSM Gempar), yang ketiga Boedi Widayat alamat Perum Istana Bestari AC 17 dia dari ( eks Birokrat ) juga selaku Anggota DPC PDI Perjuangan, yang keempat M. Soleh alamat Jl. Gajah Mada  no. 18 dia juga mewakili teman - teman Aktivis  (Anggota Pospera), untuk yang kelima Raharto Teno Prasetya alamat Jl. Balaikota no. 12 beliau selaku Ketua DPC PDI Perjuangan dan yang keenam M. Hasan alamat Jl. MT Hariono dia selaku Pengusaha, terang Agus. *syah



M. Hasan Pengusaha Muda Maju Di Pilkada 2020
 Pasuruan – suaraharianpagi.com
  pengambilan formulir untuk pendaftaran penyaringan Bacalon Walikota dan Wakil Walikota  dalam Pilkada tahun 2020 yang dilakukan oleh Partai Politik (Parpol) PDI Perjuangan sudah berjalan tiga hari, per hari sabtu, 7 September (hari terakhir pengambilan formulir) sekitar pukul 14.00 Wib sudah mencapai 6 (enam) orang dari bermacam baground berbeda - beda yang dimiliki oleh para pendaftar Bacalon Walikota dan Wakil Walikota. Dari 6 (enam) orang yang sudah mengambil Formulir dengan bermacam baground, salah satunya adalah M. Hasan yang bagroundnya selaku pengusaha.
    M. Hasan didampingi beberapa kelompok usaha dan IDR Low Firm (Indra Bayu) dengan menggunakan Mobil Mewah datang ke Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan pada Sabtu, 7 September (siang) untuk mengambil formulir pendaftaran Bacalon Walikota dan Wakil Walikota. M. Hasan mengatakan, " Saya mendaftarkan diri ini karena panggilan hati yang ikhlas, saya juga maju sebagai Bacalon Walikota melalui PDIP ini, dengan misi untuk memperbaiki kota pasuruan, agar lebih baik, maju, dan bermartabat sebagai kota santri ", jelas M. Hasan.
   "Saya siap jika harus memberikan mahar, Tiada seorangpun yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, terutama di kota pasuruan yang tak punyai modal, baik pengetahuan, baground politik, dan yang terpenting adalah dukungan dana yang mumpuni " tambahnya.
    Tak hanya itu, M. Hasan juga dapat dorongan dan dukungan penuh dari  Pengacara ternama yakni, Indra Bayu untuk menjadi Walikota Pasuruan. Indra Bayu juga menambahkan, " kita sebagai pendukung siap dengan segala hal untuk menjadikan M. Hasan menjadi Walikota, Jangankan tanpa mahar, dengan maharpun kami siap, tentunya dengan penjaringan calon walikota dan wakil walikota yang terbuka, transparan, dan tidak ada dusta diantara kita ", terang Indra Bayu. *syah



   suaraharianpagi.com Pada hari Rabu tanggal 04 September 201 pukul 10.30 WIB telah di temukan Mayat seorang laki laki bernama soehardi bertempat diPerum Puri Mojobaru Blok DC-09 RT/RW 09/04 Ds. Canggu Kec. Jetis Kab. Mojokerto yang di duga karena sakit. 
   Menurut penuturan saksi Pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 09.30 WIB saat saksi sedang mau mengambil plastik plastik yang biasa di setorkan kepadanya setiap harinya, karena korban lama tidak setor plastik maka beliau melihat korban ke rumahnya, karena lama tidak dibukakan kemudian meminta Saksi lainnya untuk melihat masuk rumah korban dan melihat korban sudah dalam keadaan tak bernyawa, dengan kulit sudah terkelupas. selanjutnya para saksi memberitahu aparat pemerintah Kec.Jetis Koramil Jetis dan Polsek Jetis Polres Mojokerto Kota guna Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut


   Penemuan mayat diPerum Puri Mojobaru Blok DC-09 RT/RW 09/04 Ds. Canggu Kec. Jetis Kab. Mojokerto menurut keterangan dari para saksi Sebelumnya korban sudah mempunyai penyakit Herni dan Diagnosa dari dokter meninggal karena penyakit Hernia dan sudah 3 hari kemarin sedang mendapat penyelidikan dari instansi terkait Polres Kota Mojokerto. *ril/ries



suaraharianpagi.com. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto Didiek Safiqo Hanim, mengumumkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 yang mencapai Rp 500 miliar lebih. Laporan ini Ia sampaikan pada malam gathering evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019, yang dihadiri Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Selasa (27/8) di Royal Hotel Trawas.
   “PAD tertinggi dihasilkan oleh BPKAD yang terealisasi sebesar Rp 7.255.700.00 dari target Rp 9.754.969.990. Juga ada dari kecamatan yakni Mojosari, yang terealisasi sebesar Rp 2.219.674.233 dari target Rp 3.841.864.990. Data perolehan ini tercatat sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019,” kata Didik.

   Sedangkan Wakil Bupati Pungkasiadi, dalam arahannya mengajak seluruh OPD untuk terus mengejar target PAD.
   “Target PAD kita untuk tahun 2019 adalah Rp 500 miliar lebih. Pada PAPBD 2019 ini, akan kita naikkan lagi targetnya menjadi Rp 515 miliar lebih. Kita masih bisa meningkatkannya dengan potensi yang ada. Namun terkait anggaran, kita masih tergantung dari Pusat,” kata wabup.
   Dirinya juga mengimbau agar kinerja pemungutan PBB-P2 lebih ditingkatkan. Mengingat realisasi penerimaan PBB-P2 buku I, II, dan III masih mencapai 43,69%.
   “Target PAD harus terpenuhi, minimal 100 persen. Sehingga bisa menopang pembiayaan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat,” semangat wabup.
   Kegiatan ini dihadiri Assisten Pemerintahan dan Kesra, kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Mojokerto. *ds/hms
Jalan Aspal Diduga Ada Suap
JOMBANG - suaraharianpagi.com
    Lagi-lagi pekerjaan pembangunan jalan lingkungan, berupa pembangunan Jalan aspal lapen di Dusun Ngares, Desa Kebondalem, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, diduga menyalahi aturan, dan ada indikasi suap.
   Pasalnya, pekerjaan jalan aspal lapen sepanjang 438 meter, dan lebar 3 meter, dengan anggaran Rp.106,816.000; dari Dana Desa 2019, tersebut diborongkan kepada pihak ketiga, yaitu orang bernama Mhj,warga  Desa Janti, Kecama tan Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa harus dikerjakan secara swakelola dan 30% dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terdongkrak.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Kebondalem, Purwanto, diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 20% dari nilai proyek. Menurut KP (38) warga setempat, kabar yang beredar Kades Kebondalem, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
Saya dengar-dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Dusun Ngares, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 20% dari nilai proyek”. Kata KP, Senin (26/08).
   Jalan di Dusun Ngares, yang dibangun aspal lapen tersebut, adalah jalan aspal yang relatif masih bagus, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah desa Kebondalem, diatasnya dibangun jalan aspal lapen. Jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang relatif masih bagus..
    Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dimainkan, karena jalan yang sebelumnya masih relatif bagus, selanjutnya bagian atas jalan hanya dipoles sedikit dengan aspal lapen. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang gigit jari atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan”. Ucap KP.
   Kepala desa Kebondalem, Purwanto, saat dimintai konfirmasi via ponselnya dua kali hari Senin (26/08), jam 12.32 wib, tidak mau mengangkat, alias tidak mau menjawab. Sedangkan ketua Tim pengelola kegiatan (TPK) Dana Desa, Desa Kebondalem, lebih suka diam seribu bahasa, karena tidak merasa dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
Dari pantauan dilapangan, pembangunan jalan aspal lapen tersebut dikerjakan belum begitu lama, tenaga kerjanya diduga  bukan warga desa Kebondalem. Sementara material yang ada aspal curah, batu dan abu batu. 
Sedangkan proyek yang dibiayai dari DD tahun 2019 ini harus di laksanakan secara swakelola, atau dengan cara Program Padat Karya Tunai. Hal tersebut diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, dan Menteri Pelak sanaan pembangunan nasional/Kepala badan pembangunan nasional. No: 040-8698 Tahun 2017; Nomer: 954/KMK.07/2017;Nomer:116 Tahun 2017;No: 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang: Penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No: 6 Tahun 2014 tentang desa.*ryan


Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah DPRD Kabupaten Sampang
Sampang – suaraharianpagi.com
   Sebanyak 45 orang calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang terpilih, resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sampang untuk periode masa jabatan tahun 2019-2024. Mereka diambil sumpah dan janjinya dalam Rapat Paripurna Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sampang, Minggu (25/8) di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Sampang.
   Pengambilan sumpah Anggota DPRD di lakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sampang, kemudian naskah sumpah tersebut ditandatangani oleh perwakilan anggota dewan dari seluruh anggota. Pelantikan pimpinan definitif DPRD kabupaten sampang akan dilakukan jika penyusunan tata tertib sudah rampung. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan pembentukan alat kelengkapan DPRD kabupaten sampang. “Setelah terbentuk pimpinan definitif baru nanti akan kita melangkah untuk pembentukan alat kelengkapan dewan”, ungkapnya.
   Pelantikan ini menandai sebagai sebuah titik tolak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. “Kini saatnya saudara-saudara Anggota DPRD Sampang masa jabatan 2019-2024 melangkah bersama untuk mewujudkan janji-janji untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah dengan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah, memegang peranan yang sangat strategis dalan menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah”, jelasnya.
   Adapun unsur pimpinan DPRD Sampang sementara langsung diumumkan, yakni menunjuk Fadhol dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Ketua. Hal ini sesuai usulan dari Partai masing-masing sebagai Parpol yang memperoleh Kursi terbanyak. “Ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan sebagai rangkaian dari pelaksanaan Pemilu 2019”, kata Fadhol saat menyampaikan sambutannya.
   Dirinya menambahkan bahwa dirinya mewakili seluruh anggota DPRD kabupaten sampang periode 2019-2024 mengucapkan terima kasih kepada jajaran penyelenggara pemilu, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan masyarakat. Pihaknya mengatakan bahwa anggota DPRD saat ini akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sampang sebagai wujud tanggung jawab anggota dewan. “Kami tidak akan bisa melaksanakan tugas ini tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari seluruh warga kabupaten sampan”, pungkasnya. *roni



Diduga Pj. Kades Kerjakan Proyek Dana Desa di Wilayah PUPR
Jombang - suaraharianpagi.com
   Nilai alokasi dana pemerintah untuk pembangunan setiap desa di Indonesia terus meningkat. Sayang nya alokasi yang diberikan tak dimanfaatkan Desa untuk pembangu nan proyek diinternal wilayah atau kewenangan desa, tapi justru desa mengerjakan proyek yang bukan wilayahnya. Sehingga, banyak pemanfaatan dana desa yang tidak terkoreksi.
   Hal tersebut ditemukan beberapa kasus proyek desa yang diduga seharusnya bukan wilayah desa, oleh pihak desa malah dikerjakan dengan menggunakan Dana Desa, hanya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari proyek tersebut, ini yang membuat tumpang tindih dengan proyek pemerintah daerah. Hal tersebut membuat proyek yang dikerjakan oleh desa justru sia-sia.
   Ini terjadi di Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, telah dibangun TPT (Tembok Penahan Tanah) dua titik, diwilayah Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), masing-masing di Dusun Bogorejo depan Masjid, dibangun TPT (Tembok Penahan Tanah) dengan volume pekerjaan 175 M X1,4 M, dengan anggaran Dana Desa sebesar Rp.110.000.000; dan didusun yang sama Dusun Bogorejo dengan volume pekerjaan 110 M x 1,7 M yang menghabiskan anggaran Rp. 80.000.000; semuanya dibiayai dari Dana Desa tahun anggaran 2019.
   Hal tersebut menjadikan proyek desa menjadi sia-sia. Apalagi, dana desa yang diterima mestinya untuk membangun wilayah desa, tapi oleh desa dibuat mengerjakan proyek wilayah PUPR yang bukan kewenanganya. Hal ini yang membuat masyarakat Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, kecewa karena tidak ada bermanfaat untuk masyarakat setempat.
Jelas ini kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa Kalangsemanding dan Dinas PUPR, sehingga dana desa di Desa Kalangsemanding tidak tepat sasaran.
   Pj. Kepala Desa Kalangsemanding, Fatkhur Rozi, ketika dikonfirmasi via ponselnya hari Senin tgl 12 Agustus 2019. terkait Proyek TPT tersebut, mengatakan, “bahwa proyek TPT yang lokasinya diwilayah PUPR tersebut sudah berdasarkan RPJMD, Kalangsemanding, disamping itu merupakan Visi dan Misi Kepala Desa yang lama, saya hanya merealisasikan saja, saya sekarang masih sakit mas” tegas Fatkhur Rozi, Pj. Kepala Desa Kalangsemanding sambil menutup ponselnya.
   Sementara Deddy dari LSM GADJAG MADA, hari Senin tanggal 12 ketika dimintai komentarnya terkait kengawuran Pj, Kepala Desa Kalangsemanding, yang mengerjakan proyek yang bukan wilayah desa, mengatakan “Desa seharusnya lebih hati-hati dalam menyalurkan dana desa, Desa mengerjakan kegiatan harus berdasarkan musyawarah desa, bukan berdasarkan visi dan misi, apalagi Kades yang lama sudah habis masa jabatannya, terus siapa yang bertanggung jawab”. Semua proyek harusnya di dokumentasikan untuk pertanggungjawabanya. Hal ini sekaligus bentuk tranparansi aparat desa terhadap masyarakat”. terangnya.
   Di sisi lain, ketidaktahuan pemerintah desa terhadap proyek desa juga menunjukkan kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan tim pendamping desa.
   Kedepan sinergitas antara pemangku kepentingan yang menangani program pembangunan desa perlu ditingkatkan. Agar tidak terjadi lagi tumpang tindih wilayah proyek yang menimbulkan kesalaha pahaman di tengah masyarakat, ujarnya
   Ditambahkan, apapun yang terjadi di Desa Kalangsemanding, Pj, Kepala Desa, Kalangsemanding dan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) harus bertanggung jawab penuh, karena nama dan tempat kegiatan proyek sudah salah besar dan ngawur. Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum tanggap dengan kejadian ini sebelum masyarakan desa Kalangsemanding meluapkan kekecewaanya”. Tegas Deddy.
“Dana Desa yang tahun lalu bernilai total Rp. 20,7 triliun telah meningkat menjadi Rp46,9 triliun. Dan hanya akan disalurkan dalam dua tahap. Saya harap masyarakat bisa memanfaatkan hal ini untuk proyek yang berdampak real terhadap masyarakat”. pungkas. *ryan



Kebakaran Karena Limbah Las Kabupaten Mojokerto


Mojokerto – suaraharianpagi.com
Jumat tanggal 23 Agustus 2019 Pukul  11.00 s.d 14.00 WIB bertempat  di Perusahaan Paku CV. Hasil Karya Jalan. Raya Jetis Desa. Parengan Kecamatan Jetis Kab. Mojokerto telah terjadi kebakaran yang diduga akibat dari serpian las Kerak kotoran/sisa gram hasil produksi yang panas karena proses pengelasan blower penyaringan.
I.  Adapun kronologi kejadian sebagai berikut :
1. Pada Pukul 11.00 WIB  saat Sdr. Sugeng (Saksi), 36 th, laki-laki, alamat : Ds. Sawotratap Kec.  Sidoarjo Kab. Sidoarjo beserta 4 orang pekerja dimana mereka sebagai pekerja CV. Sawot beralamatkan Jln. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo yang sedang melakukan perbaikan blower pembuangan serbuk hasil produksi perusahaan CV. Hasil Karya alamat : Jalan. Raya Jetis Ds. Parengan Kecamatn Jetis Kabupaten Mojokerto yang rencananya akan ditambah saluran penyaringan pembuangan hasil produksi
2. Menurut keterangan saksi kejadian bermula karena adanya asap yang berlebihan pada waktu melakukan pengerjaan blower penyaringan yang disebabkan oleh :
- Panasnya lokasi titik pengelasan blower
- Karena adanya Kerak kotoran/sisa gram hasil produksi bercampur oli yang berakibat timbulnya asap yang banyak dimana dalam pengerjaan blower tersebut seharusnya kerak kotoran ataupun sisa gram harus dibersihkan terlebih dahulu karena kerak tersebut termasuk bahan yang mudah terbakar.
3. Selanjutnya Sdr. Sugeng melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Iskak (Kepala Bagian Bengkel CV. Hasil Karya Perusahaan Paku), kemudian Sdr. Iskak melaporkan kejadian tersebut kepada satpam dan pimpinan.
4. Guna menghindari hal-hal yang tidak dimungkinkan akibat dari asap maka para pekerja berusaha memadamkan dengan menggunakan air, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jetis dan menghubungi petugas pemadam kebakaran.
II. Pada  Pukul  12.15 WIB petugas pemadaman kebakaran dari PMK Pemkot Mojokerto,  PMK Pemkab Mojokerto dan PMK Tjiwi Kimia tiba di lokasi kejadian untuk melakukan proses pemadaman.

III. Sedangkan Kerugian Yang Ditanggung :
1. Personil : NIHIL
2. Materiel : Serbuk kayu 10 ton hangus terbakar.
IV. Pada pukul 14.00 Wib asap yang timbul berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran selanjutnya dilakukan pembasahan sampai dengan saat ini guna menghindari masih adanya asap ataupun sisa-sisa api yang berpotensi menimbulkan kebakaran lagi.

V. Dmikian dilaporkan UMP.
Pendapat pelapor
Kejadian kebakaran yang diduga akibat dari serpian las Kerak kotoran / sisa gram hasil produksi yang panas karena proses pengelasan blower penyaringan dan situasi sampai saat ini aman terkendali. *rilies*ries

DPRD Sampang Gelar Rapat Paripurna

Penyampaian Pandangan Fraksi dan Perubahan APBD 2019
Sampang – suaraharianpagi.com
   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sam pang menggelar rapat paripurna penyampaian peman dangan umum fraksi-fraksi ten tang perubahan APBD Th 2019 dan jawaban Bupati Sampang di Gedung Aula Kantor DPRD kabupaten Sampang Senin (19/08/2019). Acara di pimpin langsung Ketua DPRD Kabupa ten Sampang Juhari
Dalam rapat paripurna tersebut anggota DPRD perwakilan masing-masing Fraksi menyerahkan pandangan umumnya kepada Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, melalui Ketua DPRD Kabupaten Sampang, dan dilanjutkan dengan penyerahan jawaban Bupati Sampang melalui ketua DPRD Sampang.
   Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menjelaskan berdasarkan hasil evaluasi rancangan APBD Th 2019-2020 perubahan itu untuk menyingkronkan dengan program ptioritas atau program masyarakat. “Kita singkronkan dengan program prioritas, program yang pro masyarakat. Dan barusan kita sudah serahkan hasil rapat perubahan Raperda", ungkapnya.
   Menurutnya jumlah pendapatan anggaran daerah ( PAD) kabupaten Sampang di Th 2019 – 2020 semakin meningkat hingga Rp 13 M, sehingga perlu di lakukan perubahan utamanya dalam bidang pembangunan infra stuktur kecuali dana hibah yang konsumtif.
“Banyak yang dilakukan perubahan seperti infrastuktur dan lain-lain, yang jelas kita hindari untuk dana hibah konsumtif, karena kita prioritaskan hibah yang produktif,” tandasnya.
   Sementara Ketua DPRD Sampang, Jauhari mengungkapkan, pihaknya bersama seluruh anggota atas nama fraksi seluruh Partai menilai kebijakan Bupati Sampang Bersama Wakilnya dapat diterima Karena singkron dengan program prioritas, program yang pro masyarakat. Sehingga dalam perjalanan Sidang Paripurna berjalan lancar tanpa ada bantahan sanggahan berarti. *adv/why



   suaraharianpagi.com . Tiga desa di Kecamatan Mojosari dikucur Bantuan Keuangan (BK) Desa tahun anggaran 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, senilai total Rp 900 juta. Tiga desa tersebut antara lain Desa Randubango, Modopuro, dan Kedunggempol masing-masing sebesar Rp 300 juta. Bantuan diserahkan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi pada acara rembuk desa, Rabu (21/8) pagi.
   Wakil bupati Pungkasiadi pada kesempatan ini mengatakan, pemberian BK desa dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di pedesaan. Hal ini guna menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian Kabupaten Mojokerto. Namun hal tersebut juga butuh sinergi dengan seluruh elemen masyarakat.

   “Pembangunan dimulai dari desa sesuai instruksi pusat. Prinsip kami adalah pemerataan di segala bidang. Pembangunan ada skalanya. Tentu yang prioritas akan kita dahulukan. Sinkronisasi, sinergi, inilah yang membuat kita maju,” kata wabup.
   Wabup juga menyampaikan program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai gaji Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).
   “Sudah kami anggarankan (PPDI Kabupaten Mojokerto) di tahun 2020. Nantinya akan kami setarakan dengan gaji PNS Golongan II, “ ungkap wabup.
Dengan adanya program tersebut, para perangkat desa diharapkan dapat meningkatkan kinerja lebih baik. Apalagi, kini desa memiliki alokasi anggaran yang besar menyusul digulirkannya program Dana Desa (DD) sejak tahun 2015. Bahkan, dengan nilai yang terus meningkat setiap tahun.
Tak lupa wabup juga berpesan pada warga masyarakat, untuk selalu berperan aktif dalam pengelolaan sampah secara maksimal. Dengan harapan Mojokerto dapat kembali memperoleh Adipura, mengingat penilaian Adipura berbeda dari tahun sebelumnya. *ds/hms


Diduga Kades dan TPK Nekad Tabrak Aturan Proyek Jalan
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Koordinator LSM Gadjah Mada, Mojokerto, Johni menanggapi, Proyek Aspal Lapen yang dibiayai dari Dana Desa (DD) 2019, di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, yang diduga bermasalah karena di borongkan pihak ketiga dan ada dugaan markup anggaran. Oleh karena itu ia meminta aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa timur bertindak tegas.
   Proyek tersebut adalah Aspal Lapen di jalan Mawar muter jalan Manggah RT.04/01, volume 400 m X 2,8 m, dengan anggaran Rp.135.000.000; Jalan Kenari Jalan Jetak,Rt 03/04, volume140 m X 2,8 m, anggaran Rp.63.000.000; dan Dusun Buduk RT 02,05/07 dengan volume 370 m X 3 m dengan anggaran Rp.135.000.000; semua anggaran dari DD 2019.
   Johni mengatakan “aparat penegak hukum (Polisi atau Kejaksaan) harus bertindak tegas, segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Sidokerto, H. Amir Tohari, dan TPK nya Slamet,selaku pelaksana kegiatan”.
“Mereka jangan hanya dipanggil dan diperiksa bila perlu mereka segera ditahan. Karena sudah jelas-jelas kegiatan proyek aspal Lapen di Desa Sidokerto, bermasalah. karena proyek tersebut diduga diborongkan pihak ketiga dan Kepala Desa H. Amir Tohari, diindikasikan menerima fee 20% dari total nilai proyek, tidak hanya itu saja Kades Sidokerto juga diduga memar’ap anggaran kegiatan tersebut. Dipapan APB-Desa Sidokerto, untuk tiga titik proyek aspal lapen di anggarkan Rp. 307.609.000; sementara di RAB nya,kalau kita jumlah sebesar Rp. 333.000.000; sesuai dengan penjela san Kasi Perencanaan Abdul Muis, ada kelebihan Rp.25.000.000; lebih yang diduga dibuat bancaan Kepala Desa dan panitia kegiatan. Saya juga berharap Pemkab Jombang juga mengambil tindakan tegas.” Kata Johni.
   “Jangan sampai Kabupaten Jombang, dijadikan objek proyek Dana Desa, oleh Kepala Desa Sidokerto, karena yang rugi selain Pemkab juga masyarakat, apabila sebuah proyek tidak memenuhi spek dan cepat rusak maka untuk beberapa tahun tentunya kita tidak dapat pembangunan yang sama karena mengacu pada aturan mainnya” ungkapnya.
“Untuk itu, kami mendesak aparat penegak hukum, jeli dan segera bertindak tegas. Jangan menunggu laporan resmi dari masyarakat. Panggil dan periksa dulu kepala Desa Sidokerto, H. Amir Tohari, dan pihak terkait lainya, nanti akan ketahuan ada pelangaran hukum atau tidak. Kalau mereka tidak pernah dipanggil dan diperiksa mungkin penegak hukum tidak akan tahu ada pelangaran hukum atau tidak.” kata jhoni.
   Ditambahkan “Setiap perencanaan pembangunan Aspal Lapen pasti dibuat sebaik mungkin agar masa pemakaian (penggunaan)  bisa bertahan lama, minimal 5 - 6 tahun bahkan lebih. Namun pekerjaan aspal lapen di desa Sidokerto diperkirakan tidak akan tahan lama karena dasar kegitan tersebut adalah paving yang relatif masih bagus.
   Tidak hanya itu pelaksanaan proyek Aspal Lapen ditiga titik yang berlokasi didesa Sidokerrto tersebut tidak transparan, TPK selaku pelaksana proyek sejak awal pengerjaan sampai hari ini tidak memasang papan nama proyek, apa lagi prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Padahal pemasangan papan nama proyek dan prasasti wajib dalam persyaratan dan lingkup pelaksanaan kontruksi.
   Menurut Jhoni, ini semua bisa terjadi karena lemahnya pengawasan baik dari Kecamatan dan dari Dinas Teknis setempat. Bahkan kami menduga mereka memang bersekongkol untuk mengerjakan proyek tersebut dengan cara diborongkan sehingga 30% padat karya tunai bisa dibuat bancaan bersama.
   “Kalau pihak Kecamatan dan Dinas Teknis melakukan pengawasan dengan benar, tidak mungkin ini semua akan terjadi. Oleh karena mereka harus diseret keranah hukum. Dan kami berharap penegak hukum segera memanggil dan memeriksa mereka, bila perlu segera ditahan”. Tegas Johni.
Sementara Kepala Desa Sidokerto, H. Amir Tohari ketika dikonfirmasi di kantornya, kondisinya sakit strok, tidak bisa bicara, sekdesnya pergi kekecamatan, diwakili Kasi Perenca naan Abdul Muis, membenarkan kalau proyek Aspal Lapen ditiga titik tersebut diborongkan pihak ketiga, untuk anggaranya memang tidak sama antara APBDesa dengan RABnya, tapi yang saya bacakan ini belum direfisi.
 Dari pantauan dilapangan, pem bangunan tidak transparan, tidak ada papan nama proyek juga tidak ada prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Proyek dikerjakan sekitar bulan Juli  tahun 2019, namun kondi sinya sangat memprihatinkan  sudah pada mengelupas abu batunya. *tim


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget