Latest Post

   Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2019, Pemerintah Kota Mojokerto bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto menggelar acara khitanan massal dan donor darah. Acara bertema PWI Peduli, PWI Berbagi ini digelar pada Selasa (26/2) hingga Kamis (28/2) di GOR dan Seni Majapahit Kota Mojokerto. 
   Achmad Rizal Zakaria, Wakil Wali Kota Mojokerto hadir didampingi Kepala OPD dan Ketua PWI Mojokerto bersama rombongan anak yang akan dikhitan dari Pemkot Mojokerto menuju lokasi acara. 30 anak dari keluarga kurang mampu bersama para pejabat, sebagian dari anak tersebut ditandu dan diarak anggota Satpol PP diiringi tabuhan musik hadrah. 
   Ketua PWI Mojokerto, Diak Eko Purwoto menyampaikan bahwa peringatan HPN tahun 2019 mengusung tema PWI Peduli PWI Berbagi. “Khitanan massal dan donor darah pada hari ini adalah puncak peringatan HPN 2019. Besok akan dilanjutkan dengan sarasehan jurnalistik dengan tema bijak di medsos dengan sasaran anak SMP-SMA di Aula Dinas Pendidikan Kota Mojokerto,” jelas Diak. Acara ketiga yaitu bhakti sosial di lingkungan Kota Mojokerto dengan sasaran korban banjir beberapa waktu lalu. 
   Cak Rizal yang hadir mewakili Ning Ita menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Ning Ita. “Saya ucapkan selamat atas penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini,” tuturnya. 
   Lebih lanjut Cak Rizal menyampaikan bahwa bhakti sosial PWI ini adalah bentuk perhatian wartawan Kota Mojokerto terhadap sesama. “Sehingga bentuk perhatian PWI tidak hanya melalui berita saja tapi juga mengimplementasikannya melalui kepedulian sosial yang bernilai ukhrowi,” seru Cak Rizal. 
   Mengakhiri sambutannya mewakili Ning Ita, Cak Rizal berharap semoga ke depan acara yang digelar oleh PWI akan lebih baik lagi dan lebih besar lagi dharma bhakti PWI. “Semoga lancar, sukses dan membawa manfaat bagi warga Kota Mojokerto dan sekitarnya,” pungkasnya. 
   Usai acara seremonial, Cak Rizal bersama jajarannya memotong tumpeng dan memantau pelaksanaan khitanan massal. Cak Rizal juga ikut terlibat menjadi pendonor darah pada acara ini. *Humas/Ds

   Rabu Siang (27/2) usai membuka sarasehan Bijak Bermedsos di Aula Dinas Pendidikan, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari blusukan ke Kecamatan Magersari. Lokasi pertama yang ditinjau oleh Ning Ita adalah Rumah Peduli Lansia Tribuana Tungga Dewi dan Rumah Aman yang berlokasi di Jalan Balongrawe Baru Raya nomor 62, Kelurahan Kedundung. 
   Ning Ita dalam blusukannya didampingi Kepala Dinas Sosial Sri Mujiwati dan Kepala Satpol PP Heryana Dodik menyapa 17 warga Kota Mojokerto yang tinggal di Rumah Peduli Lansia. Lima belas warga lansia perempuan dan dua warga lansia laki-laki. Dari ketujuh belas lansia tersebut diantaranya tidak mempunyai keluarga, ada yang tidak diakui oleh anaknya dan ada juga yang sebatang kara. 
   Ning Ita yang sangat tersentuh hatinya memberi semangat dan memotivasi warga lansia sembari menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto akan selalu mencukupi kebutuhan warga yang tinggal di Rumah Peduli Lansia. “Kebutuhan warga sudah tercukupi. Baik untuk fasilitas, kebutuhan makan dan layanan kesehatan semua sudah terpenuhi,” jelas Ning Ita. 
   “Yang terpenting bagi warga yang tinggal bisa bahagia. Kebutuhan batin juga terpenuhi dengan berkumpul dengan sesamanya bisa merasa bahagia. Nyaman dan tidak merasa sendiri karena mayoritas mereka adalah lansia yang tidak memiliki anak,” seru Ning Ita yang datang dengan memberikan bingkisan makanan. 
   Terkait masih banyaknya lansia yang belum tertampung, Ning Ita menyampaikan solusinya. “Termasuk untuk lansia yang tinggal dirumah, akan kita berikan bantuan melalui dana APBD,” Imbuhnya. Di Rumah Peduli Lansia, Ning Ita bercanda tawa dan bercengkrama dengan mbah-mbah yang usianya sudah sangat sepuh. 
   Ning Ita kemudian melanjutkan meninjau e-Warong Kube Bancang Sejahtera milik Pungki Puji Astutik yang berada di Bancang Gang 4 nomor 09, RT 02 RW 02, Kelurahan Wates. Sementara itu selama beramah-tamah dengan pemilik dan anggota Kube Bancang Sejahtera Ning Ita menyampaikan niatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto. Melalui pemasaran usaha masyarakat ke dalam OPD yang ada di Pemerintah Kota Mojokerto, terutama untuk industri makanan dan minuman. 
   Dalam kesempatan ini Ning Ita juga menjelaskan kepada anggota Kube Bancang Sejahtera agar usaha yang mereka miliki bisa memasuki pasar yang lebih luas harus memiliki nomor induk berusaha. “Saya ingin industri rumah tangga bisa diakses APBD, tapi harus punya nomor induk berusaha,” jelas Ning Ita dengan sumringah. 
   “Untuk warga binaan, Dinas Sosial agar nanti bersinergi dengan Disperindag untuk mendapatkan nomor induk berusaha,” lanjutnya. Ning Ita menjelaskan bahwa saat ini Disperindag Kota Mojokerto telah melakukan pendataan melalui RT-RT untuk potensi UKM. Sehingga ke depan setelah didata bisa digilir, siapa yang mensuplai makanan dan minuman. *Humas/Ds

   Upaya Walikota Mojokerto untuk menciptakan pemerintahan yang bersih tidak hanya sebatas mengandeng Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Upaya lain yang ditempuh oleh Ning Ita adalah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemarin Rabu (20/2) sore, Ning Ita mengunjungi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan untuk berkonsultasi secara langsung dengan tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK khususnya bidang pecegahAn KPK Arif Nurcahyo, Asep R Suwandha dan Airien M.K. 
   Ning Ita menjelaskan bahwa kunjungannya ke KPK adalah untuk menjalin kerja sama dalam pendampingan program pembangunan mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan. “Bentuk pendampingan bisa dimulai dari penyusunan RPJMD, RKPD dan Pengadaan Barang dan Jasa serta meningkatkan managemen ASN atau yang lainnya. Konsultasinya baik dilakukan di Kota Mojokerto atau datang langsung ke KPK di Jakarta.”jelas Ning Ita. 
   Lebih lanjut Ning Ita menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendampingan, KPK akan bermitra dengan Inspektorat Propinsi selaku korbinwas serta lebih meningkatkan tugas dan fungsi Inspektorat. “Terkait dengan produk hukum yang perlu dicermati adalah bahwa produk hukum telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya serta lebih mengutamakan efektifitas dan kewajaran, selain itu juga melakukan pendampingan penyelesaian permasalahan hukum di bidang aset khususnya tanah.” lanjut Ning Ita. 
   Terkait akan datangnya tim Korsupgah ke Jawa Timur Ning Ita menyambut baik. “Tim Korsupgah di Jawa Timur nanti akan memberikan pengarahan dan menjelaskan rencana tentang upaya pencegahan korupsi melalui program koordinasi dan supervisi.”jelas Ning Ita. 
   Rencananya pekan depan Tim Korsupgah juga akan datang ke Jawa Timur sebagai tindak lanjut konsultasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kedatangan tim tersebut adalah untuk menjelaskan titik-titik kerawanan yang mungkin terjadi tindak pidana korupsi seperti penyalahgunaan anggaran dan kewenangan. 
   Ning Ita menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto akan mengoptimalkan kunjungan Tim Korsupgah di Jawa Timur. “Konsultasi ini adalah sebuah langkah awal untuk melangkah menuju pemerintahan yang lebih baik dan salah satu tindakan nyata yang diambil untuk berbenah demi mewujudkan Kota Mojokerto yang mandiri, demokratis, adil makmur sejahtera dan bermartabat.”kata Ning Ita. 
   Ning Ita menemui tim korsupgah dengan didampingi oleh Kabag Hukum Kota Mojokerto, Tri Rubiyanto dan Plt. Kabag Pemerintahan Kota Mojokerto Ani Wijaya. Pada hari yang sama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak juga berkunjung ke KPK. *Humas/Ds


 Pasuruan - suaraharianpagi.com
 Desa mangguan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan memiliki inovasi dalam penggunaan anggaran SiLPA DD 2018 yang dipergunakan untuk pengadaan Mobil Siaga ( Ambulans ). Yang mana Mobil Siaga tersebut adalah salah satu tranportasi darurat yang memang dibutuhkan masyarakat, khususnya di Desa Mangguan. Kepala Desa Mangguhan, Nasor saat ditemui awak media SHP dikantornya mengatakan, " Pengadaan Mobil Siaga ini bersumber dari anggaran SiLPA Dana Desa 2018. Kali ini saya manfaatkan untuk menganggarkan pengadaan Mobil Siaga, yang mana ini adalah salah satu alat transportasi darurat bagi warga yang membutuhkannya ", Ujar Nasor.
   Selain itu Nasor juga menambahkan, " dengan adanya Mobil Siaga ini masyarakat Desa Mangguan yang membutuhkan ambulans, sudah tidak usah sulit - sulit memanggail / telepon yang lebih jauh, kini sekarang cukup datang ke kantor desa / telepon salah satu perangkat desa dan kami siap untuk melayani kepentingan masyarakat sepenuhnya. Untuk warga desa mangguan yang membutuhkannya silahkan menghubungi perangkat desa yang terdekat, dan ini tidak ada biaya sama sekali ( Gratis ) bagi warga yang membuhkannya ", imbuhannya.
 Disisi lain Camat Pasrepan, Heru Fari-anto S.SOs.M.si mengapresiasi kepada Kepala Desa Mangguan, Nasor "yang mana anggaran SiLPA DD 2018 ini dipergunakan untuk pengadaan Mobil Siaga, Mobil Siaga ini juga adalah salah satu kepentingan darurat masyarakat. Selain itu Heru juga berpesan kepada seluruh kepala desa se - Kecamatan Pasrepan khususnya yang anggarannya dipergunakan untuk pengadaan Mobil Siaga / Ambulans, yang mana Mobil Siaga / Ambulans itu salah satu untuk keperluan masyarakat dalam hal ' Sakit ', jadi fungsikanlah dengan baik dan jangan lupa perawatannya. Dan saya menghimbau bagi masyarakat Desa Mangguhan / Aparatur Desa bahwa fasilitas yang disediakan (Mobil Siaga)  pergunakanlah sebaik - baiknya dan pergunakanlah yang semestinya",  jelasnya  *syah


 
 Pasuruan - suaraharianpagi.com
 Sebuah terobosan Baru yang dilakukan Satlantas Polres Pasuruan Kota dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dengan program Belusukan mengantar langsung Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sudah selesai dicetak kepada pemiliknya. Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota AKP Kadek Ary Mahardika, S.H., S.I.K., Melalui Kanit Reg Ident Iptu. Zainul Imam Syafi'i S.H., M.H saat di temui, " Pelayanan pengantaran surat BPKB ini merupakan wujud pelayanan prima kami terhadap masyarakat. Dengan adanya pemberian surat BPKB langsung kepada masyrakat seperti ini, akan membikin pelayanan jadi lebih cepat, terangnya. 
    Selain bertujuan memberikan pelayanan prima, ada tujuan lain dengan program layanan antara BPKB secara langsung itu. Yakni, bisa sedikit mengurangi kepadatan wajib pajak yang berada di kantor KB Samsat Kota Pasuruan. Imam juga menambahkan, " untuk pelayanan BPKB ini pihaknya sudah membentuk tim delivery pada Februari 2018 yang lalu. Layanan ini diprioritaskan pada pemilik yang sudah cukup lama tidak mengambil BPKB karena lupa atau terbentur kesibukan. Selama ini banyak pemilik sampai lupa dan tidak mengambil BPKB yang sudah jadi hingga berbulan-bulan. Dari kondisi inilah akhirnya kita bentuk tim delivery BPKB. Inovasi layanan ini merupakan salah satu komitmen yang diberikan sebagai bentuk timbal balik atas kesediaan masyarakat melakukan kewajibanya membayar pajak dengan Tepat Waktu", jelasnya.
    Sementara itu, beberapa warga yang sudah didatangi anggota Satlantas yang mengantar BPKB mengaku sempat kaget sekaligus senang. Mereka tidak menyangka jika BPKB kendaraan miliknya akan diantarkan petugas ke rumah. "Saya tidak menyangka jika BPKB ini diantar petugas sendiri ke rumah secara gratis. Dengan program ini, saya tidak perlu repot untuk mengambil BPKB. Dan Ucapan terima kasih kepada bapa polisi yang bertugas di Satuan lalu lintas khusunya di bagian BPKB", Kata bebe rapa pemilik BPKB saat didatangi poli si di rumahnya. *Syah


 Pasuruan - suaraharianpagi.com
   Menindaklanjuti adanya surat himbauan terkait dengan hari libur nasional, yaitu dalam rangka tahun baru Imlek 2570 Kongzili yang jatuh pada Selasa, 5 Februari besok. Kantor pelayanan SIM dan pajak kendaraan  Kantor Bersama Samsat Pasuruan Kota induk dan unggulan (samsat keliling dan samsat payment point ngopak) libur 1 hari. Berdasarkan dengan surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 617 tahun 2018, nomor 262 tahun 2018 dan nomor 16 juga tahun 2018 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019.
   Seperti yang telah di terbitkan adanya pengumuman hari libur dari Pemerintah Provinsi Jatim melalui Badan Pendapatan Darah, pihak Samsat juga sudah menempelkan adanya pengumuman terkait layanan di tutup pada hari besar keagamaan yaitu tahun baru Imlek pada Selasa besok. Dalam hal ini, Kanit RegIdent (KRI) Iptu Zainul Imam SyafiiSH.MH bersama pihak Administrator Pelaksana (Adpel) yang akrab dipanggil Renny di KB Samsat Pasuruan Kota mengatakan. "Kita mengikuti hari libur nasional sekaligus untuk menghormati antar umat beragama, seperti pada hari hari besar pada umumnya. Karena itu sudah menjadi aturan dan ketetapan yang berlaku", Ujar Iptu Zainul Imam.
    Selanjutya layanan di KB Samsat Pasuruan Kota akan kembali dibuka normal pada keesokan harinya, yaitu Rabu 6 Februari 2019 seperti biasanya. Yang mana untuk jadwal pelayanan pada hari Senin hingga Kamis dibuka mulai pukul 08.00 - 13.00 wib dan untuk hari Jumat pukul 08.00 - 11.00 wib sementara untuk hari Sabtu pelayanan setengah hari yakni mulai pukul 08.00-12.00 wib. Untuk itu, perlu diketahui secara bersama khusunya bagi masyarakat pemilik kendaraan yang hendak memperpanjang wajib pajak kendaraannya agar segera di urus atau dibayarkan sebelum masa berlakunya habis pada tanggal hari libur tersebut.
  "Buat masyarakat, yang masa berlakunya jatuh pada tersebut supaya diajukan lebih awal sebelum hari libur" Tambahnya KRI Imam kepada awak SHP saat diruang kerjanya. *syah


Eksekutor Buru Tersangka Kapitasi
Malang – suaraharianpagi.com
   Terkait pemanggilan beberapa pejabat dari Dinas kesehatan oleh penyidik Kejari Kepanjen yang masih berlangsung hingga saat ini, guna permintaan keterangan atas diduganya bahwa telah terjadi dugaan pemotongan dana Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) juga masalah Dana Kapitasi mulai tahun 2015 sampai 2017 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
   Seperti dilansir oleh beberapa media siber di Kabupaten Malang terkait dana kapitasi di Dinkes tersebut banyak menuai kontroversi karena peruntukannya diduga kurang tepat sasaran dan disinyalir kuat ada pemotongan ditingkat jajaran pegawai baik yang PN ataupun yang Honor.
   Menurut beberapa sumber dari kalangan dokter yang minta disave identitasnya " kami merasa kasihan dengan kondisi saat ini yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, hanya karena kesalahan beberapa gelintir orang yang berakibat instansi Dinas jadi sorotan masyarakat banyak ".
   "Ya kalau sorotan baik, ini kita disorot karena harus mengembalikan insentif yang sudah kita terima beberapa tahun lalu sejak kepala Dinas Kesehatan dipegang dr.Abdurrahman dan semua harus dikembalikan ke Kas Negara melalui bagian keuangan Dinkes saudari Titin ".
"Adapun mengenai nominal antara pegawai satu dengan lainnya berfariasi tergantung status jabatan yang disandang, seperti contoh kalau seorang Kasie harus mengembalikan uang sekitar 6 juta, Kabid 9 juta, Pegawai kontrak atau honorer 2,1 juta, Pegawai biasa yang berstatus Pegawai Negeri 3 juta rupiah".
   "Yang bikin kami agak bingung, dimana letak kesalahan kalau seseorang yang bekerja mendapat insentif, kan wajar namanya orang kerja mendapat tambahan gaji atau istilah insentif, Tapi ini kok disuruh mengembalikan".tegasnya pada awak media (14/1).
   Kabag keuangan Dinkes Kabupaten Malang Yohan beberapa kali mau dimintai konfirmasi oleh wartawan, tapi selalu menghindar dan Plt Kepala Dinkes dr.Ratih Maharani juga cenderung tidak mau menemui awak media hingga surat permintaan konfirmasi yang dilayangkan beberapa awak media juga tidak dihiraukan oleh pihak Dinas terkait.
   Lebih jauh, menurut Kasie Intel Kejari Kepanjen Heri P saat dihubungi (28/1) "terkait masalah pemanggilan pejabat Dinas Kesehatan tersebut, tunggu saja sampai ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini proses pemanggilan masih berjalan". Ungkapnya.
   Sedangkan dari Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 ayat (2) pasal 4 sudah dijelaskan "Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. *ich/team

suaraharianpagi.com
   Baru saja disahkan sebagai Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto, Ika Puspitasari sudah bikin terobosan. Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto ini langsung membikin gebrakan yaitu membuat kafetaria donor darah di Markas PMI Kota Mojokerto Jalan Hayam Wuruk.
   Inovasi dibukanya kafetaria ini bertujuan untuk membidik pendonor muda untuk mau menjadi pendonor darah. “Kami bidik generasi milenial dengan membuat kafetaria ini agar mereka merasa nyaman mendonorkan darahnya. Sehingga harapan kami dapat meningkatkan jumlah darah yang disumbangkan ke PMI,” tutur Ning Ita yang menggratiskan ngopi di kafenya bagi pendonor darah.
   Ning Ita resmi menjabat Ketua PMI Kota setelah turunnya Surat Keputusan PMI Provinsi Jawa Timur Nomor 031/Kep/02.06.00/I/2019 tentang pengesahan pengganti antar waktu pengurus PMI cabang Kota Mojokerto masa bakti 2014-2019. Secara resmi SK diserahkan oleh Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Imam Utomo pada Rabu (30/1) di markas PMI Kota Mojokerto.
   Usai penyerahan SK, Imam Utomo meresmikan kafetaria donor darah. Turut hadir dalam kegiatan ini adalah jajaran Forkopimda Kota Mojokerto, Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Harlistyati, Pimpinan Rumah Sakit serta segenap kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. 
   Dalam sambutannya Imam Utomo menyampaikan terima kasih dan bangganya atas kesedian Ning Ita menjadi Ketua PMI Kota Mojokerto. “Tidak banyak Bupati atau Wali Kota di Jawa Timur yang bersedia menjadi Ketua PMI. Hanya ada 3 atau 4 orang kepala daerah saja dan mayoritas hanya menjadi pelindung,” tutur Imam Utomo.
   Dalam kesempatan ini Imam Utomo juga menyampaikan bahwa dengan UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang tugas pokok PMI menunjukkan PMI adalah bagian pemerintah Indonesia. Lebih lanjut Imam berharap dengan Wali Kota Mojokerto sebagai Ketua PMI bisa segera mendapat bimbingan dan terus bisa berjalan sesuai yang telah dilakukan.
   Dalam kesempatan ini Ning Ita juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh pihak terutama kepada Ketua PMI Jawa Timur. Ia menyampaikan bahwa kesediaannya menjadi Ketua PMI Kota Mojokerto adalah karena pengalaman-pengalamannya menjadi relawan selama bergabung bersama LPBI-NU dan RS Sakinah Mojokerto.
   “Pengalaman saya sebagai seorang relawan membuat hati saya terketuk untuk mengemban amanah ini dan saya masih butuh banyak bantuan dan dukungan bimbingan semuanya yang telah lebih lama mengemban amanah ini,” kata Ning Ita.
   Ning Ita juga mengajak seluruh yang hadir untuk bersama-sama menyatukan langkah dan bergandengan tangan dalam menjalankan jabatan kemanusiaan dan menjadi pioner pelayanan kemanusiaan sesuai dengan tujuh prinsip palang merah dan bulan sabit merah. “Karena ini adalah jabatan kemanusiaan maka yang harus kita utamakan dan kita nomor satukan adalah ketulusan dan keikhlasan hati,” serunya. 
   “Sebagai organisasi besar yang bergerak dalam bidang kemanusiaan di dunia, maka kuncinya PMI harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat. Seperti dalam hal penanggulangan bencana alam, pelayanan kesehatan, donor darah, dan berbagai bentuk pelayanan PMI yang diberikan terhadap masyarakat tanpa mengesampingkan pelayanan yang lain,” tutur Ning Ita.
   Ning Ita menambahkan bahwa PMI harus melayani siapa saja termasuk masyarakat yang ada di sekitar. Tidak hanya untuk warga Kota Mojokerto tetapi siapapun dan dimanapun berada apapun suku dan ras nya wajib dilayani dengan sebaik-baiknya.
   Ning Ita juga menyampaikan bahwa PMI sebagai pengemban amanah dalam bidang kemanusiaan, relawan-relawan yang ada di PMI harus selalu siap sedia kapanpun dibutuhkan dan kapanpun tugas kemanusiaan memanggil. PMI harus dengan ikhlas dan kerelaan hati untuk berangkat melayani.
   “Pelayanan PMI Kota Mojokerto sudah dikategorikan baik, tapi jangan merasa berbangga hati bahwa cukup di sini pelayanan kita. Kita wajib selalu melakukan inovasi dan kreativitas demi pelayanan yang lebih baik lagi,” pungkasnya. * Humas/Ds

suaraharianpagi.com
   Empat Belas pendonor darah sukarela dari Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto, Rabu (23/1) diterima Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria di Ruang Nusantara Kantor Pemkot Mojokerto. Pendonor darah sukarela tersebut pamit kepada Wawali Kota karena pada Sabtu 26 Januari 2019 akan menerima penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial (SLKS) karena telah donor darah sebanyak 100 kali secara rutin dan sukarela.
   Penghargaan SLKS rencananya akan diberikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Empat Belas pendonor darah sukarela dari PMI Kota Mojokerto ini nantinya akan bersama 852 pendonor darah sukarela dari 23 Provinsi di seluruh Indonesia.
   Wakil Ketua I PMI Kota Mojokerto, dr Sugeng Mulyadi menjelaskan bahwa sebanyak empat belas orang yang akan menerima penghargaan pada tahun ini akan menerima cincin emas. “Cincin yang akan diterima tidak hanya sebagai kenang-kenangan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa Bapak Ibu semua telah mendonorkan bagian dari tubuh yang tidak ada pabriknya,” kata dr Sugeng yang juga menjabat sebagai Direktur RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
   Dalam sambutan pengarahannya, Cak Rizal, sapaan Wakil Wali Kota Mojokerto menyampaikan bahwa para pendonor darah adalah pahlawan sosial karena telah sukarela memberikan bagian dari tubuhnya tanpa tahu siapa yang akan menerima.
   “Donor darah adalah sedekah yang mulia sekali. Tetapi jangan sampai membuat kita menyombongkan diri. Biarlah orang lain yang menghargai kita, jangan kita yang menghargai sendiri,” pesan Cak Rizal.
   Lebih lanjut Cak Rizal menyampaikan agar para pendonor tetap menjaga keikhlasannya sehingga donor darah yang sudah dilakukan selama ini betul-betul menjadi amal yang diterima oleh Allah SWT.
   Mengakhiri pengarahannya, Cak Rizal menyampaikan terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh para pendonor darah sukarela dan berpesan agar tetap menjaga nama baik Kota Mojokerto saat menerima penghargaan di Jakarta.
   Adapun nama keempat belas pendonor darah sukarela tersebut adalah sebagai berikut. Hery Priyono asal Wates, Didik Hariyanto asal Balongrawe, Agus Siswanto asal Blooto, Budi Siswanto (alm) asal Kemlagi, Mokhammad Soleh Bakhri asal Wates, Ratnaningsih asal Miji, Julaikah asal Pulorejo, Sumarlik asal Sooko, Tri Atmojo asal Purwotengah, Achmad Fathony asal Kutorejo, Budi Sunarko asal Mojoanyar, Suprapto asal Gunung Gedangan, Supaim asal Gondang dan Achmad Marzuki asal Wates. * Humas/Ds



Jombang – suaraharianpagi.com
   Pemerintah desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, terus berupaya membangun infrastruktur di desanya secara merata, tujuannya untuk menunjang kegiatan masyarakat dengan mewujudkan bagunan yang layak bagi masyarakat.
   Kepala Desa Tejo, H.Untung Spd, mengatakan kami prihatin selama ini sekolah paud menggunakan gedung seadanya, oleh karena itu, Pemdes memanfaatkan dana Desa ( DD ) untuk membangun gedung PAUD. Agar anak–anak dari desa Tejo bisa menikmati sekolah yang layak, pembangunan PAUD tersebut dalam rangka untuk kontribusi memajukan dunia pendidikan untuk mempersiapkan generasi yang memiliki SDM yang berkualitas. Saya berharap sekali, sekolah PAUD ini nantinya bisa terus berkembang kata Kades Tejo.
Lebih lanjut ia menjelaskan disamping membangun PAUD, dan juga membangun jalan Aspal Lapen dan normalisasi saluran air di Desa Tejo.
   Menurutnya 3 sarana tersebut cukup vital karena menunjang kecerdasan anak didik dan menunjang akses perekonomian, sarana penunjang tersebut. Diharapkan bisa melancarkan akses perekonomian kami sangat berterimakasih pada pemerintah pusat mengeluarkan dana (DD), karena nilainya cukup besar dan bisa membantu pemerintah Desa untuk kesejahteraan rakyat yang telah di amanatkan oleh undang–undang.
   Untuk pembangunan sekolah PAUD dibangun dari titik Nol atau bangunan baru, menghabiskan dana 150 juta rupiah. Untuk normalisasi saluran menelan biaya 33 juta rupiah.
Pembangunan berupa jalan Aspal Lapen berlokasi di dusun Klampisan sebanyak 7 titik lokasi, yaitu : titik satu sepanjang 232 m x 3 m, anggaran Rp. 78.033.000, titik kedua sepanjang 230 m x 2,7 m dengan anggaran Rp. 47.934.000, titik ketiga sepanjang 195 m x 2,6 m dengan anggaran Rp. 39.401.000, titik keempat sepanjang 360 m x 3 m dengan anggaran Rp.82.292.000 , titik kelima sepanjang 295 m x 2,5 m, anggaran Rp.57.105.000, titik keenam panjang 380 m x 2,6 m, anggaran Rp. 79.406.000, titik ketujuh panjang 295 m x 2,5 m, dengan anggaran Rp.56.332.000.
Jadi untuk pemnagunan jalan aspal lapen ada tujuh titik lokasi semua juga di danai dari Dana Desa tahun 2018.
   Pemerintah desa Tejo selalu komitmen untuk membangun demi kemajuan Desa dan kesejahteraan warga di desa Tejo ini, masih banyak infrastruktur yang belum tersentuh pembangunan. Karena dana desa dari pemerintah pusat baru berjalan sejak tahun 2015 lalu.
   Kami berharap untuk pembangunan infrastruktur tidak hanya dari dana desa saja, tetapi dari progam lainnya, karena desa kami masih butuh banyak dana untuk pembangunan, oleh karena itu, kami berharap bisa mendapatkan bantuan selain dari dana desa utnuk mempercepat pembangunan di desa kami jelasnya.
  Ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) desa Tejo, Abdul Malik mengatakan, sesuai instruksi kepala desa dalam pekerjaan kami selalu harus mengutamakan kualitas hasil pekerjaan karena kami warga yang akan menikmati pembangunan nantinya, jika bangunan berkualitas baik kami sendiri yang akan menikmati bangunan sampai lama oleh karena itu, kami TPK memaksimalkan pembangunan yang dibiayai dari dana desa ini kata Abdul Malik.
   Untuk tenaga kerja diambilkan dari warga setempat ini sebagai wujud pemberdayaan pada warga masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarkat ia menambahkan, pekerjaan dimulai pada bulan juli 2018 lalu. Untuk pembangunan jalan sudah selesai semua dan untuk bangunan PAUD dan normalisasi saluran air sudah rampung 100% dengan pembangunan itu semua semoga masyarakat lebih sejahtera, harapnya. *usa



JOMBANG – suaraharianpagi.com
   Proyek pembangunan Tembok penahan tanah (TPT) di desa Jatiganggong dan Kepuhkajang, Kecamatan Perak, Jombang, Jawa timur. Diduga dikorupsi, pasalnya dilapangan diduga ada pengurangan volume pekerjaan, dan pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi.
   Proyek TPT tersebut dikerjakan oleh Badan kerja sama antar desa (BKAD) kecamatan Perak. Lokasi pekerjaan ada ditepi jalan Jatiganggong dan Kepuhkajang, sepanjang 517 meter, yang terbuat dari pasangan batu. Menghabiskan anggaran Rp 600 juta, yang bersumber dari Program infrastruktur sosial ekonomi wilayah (Pisew) tahun 2018 sebesar Rp 590 juta atau APBN 2018, dan dari Bantuan operasional desa (BOP) sebesar Rp 10 juta. Salah satu titik pemasangan tiang tross untuk menyambungkan TPT yang spot-spot
   Dari pantauan dilapangan pekerjaan tersebut diduga kuat ada pencurian atau pengurangan volume pekerjaan pasangan batu sepanjang 68 meter, tinggi 2 meter, dan ketebalan sekitar 30 – 35 Cm. Bukan hanya itu spesifikasi mortar pengikat pasangan batu kuat dugaan juga dikurangi, hal itu terlihat dari mortar pengikat pasangan batu mudah pretel atau mudah remuk.
Menurut, Harun warga Kecamatan Perak, ia mengatakan, pembangunan TPT tersebut seharusnya dibangun sepanjang 517 meter. Tapi kenyataan dilapangan pengerjaan TPT diduga dikurangi 68 meter. Bangunan TPT dibuat spot-spot.
   Salah satu titik pemasangan tiang tross untuk menyambungkan TPT yang spot-spot
“Sebanyak lima titik yang spot-spot yang tidak dibangun pasangan batu. Dari lima titik tersebut panjangnya semuanya 68 meter. Jadi ada dugaan pekerjaan sepanjang pasangan batu 68 meter tersebut diduga kuat dicuri, atau ada pengurangan volume pekerjaan.” Kata Harun.
   Menurut Harun, pada bagian yang tidak dibangun pasangan batu, atau TPT oleh BKAD Kecamatan Perak, disiasati dengan cara memasang tros atau tiang pancang yang terbuat dari beton cor. Diatas tiang pancang selanjutnya dipasang balok beton, yang menyambungkan permukaan (bagian atas) pasangan batu yang spot-spot.
   “Kalau dilihat dari atas jalan, TPT tersebut tidak spot-spot. Tapi jika dilihat dari samping, akan kelihatan TPT tersebut kroak atau bolong, karena tidak dibangun pasangan batu yang baru, hanya dipasang tiang pancang dari beton, diatasnya dipasang balok beton. Jadi seolah-olah TPT tersebut nyambung semua, padahal spot-spot.” Terang harun.a.
Salah satu titik bangunan TPT campur tiang tros. Nampak tros (tiang) beton yang dipasang untuk menyambungkan TPT yang spot-spot.
   Harun menduga pembangunan TPT tersebut sengaja dikerjakan akal-akalan, hal ini diduga disengaja, karena ada pihak-pihak yang diduga mencari keuntungan pribadi pada proyek itu.
“Jadi sepanjang 68 meter, tinggi 2 meter, dan ketebalan sekitar 30 – 35 Cm, pekerjaan pasangan batu yang tidak dikerjakan oleh BKAD Kecamatan Perak. Bukan hanya itu luluh atau mortar pengikat pasangan batu juga diduga kuat ada pengurangan spesifikasi. Kami berharap, aparat penegak hukum mengusut kasus ini. Agar segera memangil BKAD kecamatan Perak dan pihak dinas terkait lainya.” Tegas Harun. *ryan/usa


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget