Latest Post


Eksekutor Buru Tersangka Kapitasi
Malang – suaraharianpagi.com
   Terkait pemanggilan beberapa pejabat dari Dinas kesehatan oleh penyidik Kejari Kepanjen yang masih berlangsung hingga saat ini, guna permintaan keterangan atas diduganya bahwa telah terjadi dugaan pemotongan dana Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) juga masalah Dana Kapitasi mulai tahun 2015 sampai 2017 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
   Seperti dilansir oleh beberapa media siber di Kabupaten Malang terkait dana kapitasi di Dinkes tersebut banyak menuai kontroversi karena peruntukannya diduga kurang tepat sasaran dan disinyalir kuat ada pemotongan ditingkat jajaran pegawai baik yang PN ataupun yang Honor.
   Menurut beberapa sumber dari kalangan dokter yang minta disave identitasnya " kami merasa kasihan dengan kondisi saat ini yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, hanya karena kesalahan beberapa gelintir orang yang berakibat instansi Dinas jadi sorotan masyarakat banyak ".
   "Ya kalau sorotan baik, ini kita disorot karena harus mengembalikan insentif yang sudah kita terima beberapa tahun lalu sejak kepala Dinas Kesehatan dipegang dr.Abdurrahman dan semua harus dikembalikan ke Kas Negara melalui bagian keuangan Dinkes saudari Titin ".
"Adapun mengenai nominal antara pegawai satu dengan lainnya berfariasi tergantung status jabatan yang disandang, seperti contoh kalau seorang Kasie harus mengembalikan uang sekitar 6 juta, Kabid 9 juta, Pegawai kontrak atau honorer 2,1 juta, Pegawai biasa yang berstatus Pegawai Negeri 3 juta rupiah".
   "Yang bikin kami agak bingung, dimana letak kesalahan kalau seseorang yang bekerja mendapat insentif, kan wajar namanya orang kerja mendapat tambahan gaji atau istilah insentif, Tapi ini kok disuruh mengembalikan".tegasnya pada awak media (14/1).
   Kabag keuangan Dinkes Kabupaten Malang Yohan beberapa kali mau dimintai konfirmasi oleh wartawan, tapi selalu menghindar dan Plt Kepala Dinkes dr.Ratih Maharani juga cenderung tidak mau menemui awak media hingga surat permintaan konfirmasi yang dilayangkan beberapa awak media juga tidak dihiraukan oleh pihak Dinas terkait.
   Lebih jauh, menurut Kasie Intel Kejari Kepanjen Heri P saat dihubungi (28/1) "terkait masalah pemanggilan pejabat Dinas Kesehatan tersebut, tunggu saja sampai ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini proses pemanggilan masih berjalan". Ungkapnya.
   Sedangkan dari Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 ayat (2) pasal 4 sudah dijelaskan "Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. *ich/team

suaraharianpagi.com
   Baru saja disahkan sebagai Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto, Ika Puspitasari sudah bikin terobosan. Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto ini langsung membikin gebrakan yaitu membuat kafetaria donor darah di Markas PMI Kota Mojokerto Jalan Hayam Wuruk.
   Inovasi dibukanya kafetaria ini bertujuan untuk membidik pendonor muda untuk mau menjadi pendonor darah. “Kami bidik generasi milenial dengan membuat kafetaria ini agar mereka merasa nyaman mendonorkan darahnya. Sehingga harapan kami dapat meningkatkan jumlah darah yang disumbangkan ke PMI,” tutur Ning Ita yang menggratiskan ngopi di kafenya bagi pendonor darah.
   Ning Ita resmi menjabat Ketua PMI Kota setelah turunnya Surat Keputusan PMI Provinsi Jawa Timur Nomor 031/Kep/02.06.00/I/2019 tentang pengesahan pengganti antar waktu pengurus PMI cabang Kota Mojokerto masa bakti 2014-2019. Secara resmi SK diserahkan oleh Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Imam Utomo pada Rabu (30/1) di markas PMI Kota Mojokerto.
   Usai penyerahan SK, Imam Utomo meresmikan kafetaria donor darah. Turut hadir dalam kegiatan ini adalah jajaran Forkopimda Kota Mojokerto, Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Harlistyati, Pimpinan Rumah Sakit serta segenap kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. 
   Dalam sambutannya Imam Utomo menyampaikan terima kasih dan bangganya atas kesedian Ning Ita menjadi Ketua PMI Kota Mojokerto. “Tidak banyak Bupati atau Wali Kota di Jawa Timur yang bersedia menjadi Ketua PMI. Hanya ada 3 atau 4 orang kepala daerah saja dan mayoritas hanya menjadi pelindung,” tutur Imam Utomo.
   Dalam kesempatan ini Imam Utomo juga menyampaikan bahwa dengan UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang tugas pokok PMI menunjukkan PMI adalah bagian pemerintah Indonesia. Lebih lanjut Imam berharap dengan Wali Kota Mojokerto sebagai Ketua PMI bisa segera mendapat bimbingan dan terus bisa berjalan sesuai yang telah dilakukan.
   Dalam kesempatan ini Ning Ita juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh pihak terutama kepada Ketua PMI Jawa Timur. Ia menyampaikan bahwa kesediaannya menjadi Ketua PMI Kota Mojokerto adalah karena pengalaman-pengalamannya menjadi relawan selama bergabung bersama LPBI-NU dan RS Sakinah Mojokerto.
   “Pengalaman saya sebagai seorang relawan membuat hati saya terketuk untuk mengemban amanah ini dan saya masih butuh banyak bantuan dan dukungan bimbingan semuanya yang telah lebih lama mengemban amanah ini,” kata Ning Ita.
   Ning Ita juga mengajak seluruh yang hadir untuk bersama-sama menyatukan langkah dan bergandengan tangan dalam menjalankan jabatan kemanusiaan dan menjadi pioner pelayanan kemanusiaan sesuai dengan tujuh prinsip palang merah dan bulan sabit merah. “Karena ini adalah jabatan kemanusiaan maka yang harus kita utamakan dan kita nomor satukan adalah ketulusan dan keikhlasan hati,” serunya. 
   “Sebagai organisasi besar yang bergerak dalam bidang kemanusiaan di dunia, maka kuncinya PMI harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat. Seperti dalam hal penanggulangan bencana alam, pelayanan kesehatan, donor darah, dan berbagai bentuk pelayanan PMI yang diberikan terhadap masyarakat tanpa mengesampingkan pelayanan yang lain,” tutur Ning Ita.
   Ning Ita menambahkan bahwa PMI harus melayani siapa saja termasuk masyarakat yang ada di sekitar. Tidak hanya untuk warga Kota Mojokerto tetapi siapapun dan dimanapun berada apapun suku dan ras nya wajib dilayani dengan sebaik-baiknya.
   Ning Ita juga menyampaikan bahwa PMI sebagai pengemban amanah dalam bidang kemanusiaan, relawan-relawan yang ada di PMI harus selalu siap sedia kapanpun dibutuhkan dan kapanpun tugas kemanusiaan memanggil. PMI harus dengan ikhlas dan kerelaan hati untuk berangkat melayani.
   “Pelayanan PMI Kota Mojokerto sudah dikategorikan baik, tapi jangan merasa berbangga hati bahwa cukup di sini pelayanan kita. Kita wajib selalu melakukan inovasi dan kreativitas demi pelayanan yang lebih baik lagi,” pungkasnya. * Humas/Ds

suaraharianpagi.com
   Empat Belas pendonor darah sukarela dari Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto, Rabu (23/1) diterima Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria di Ruang Nusantara Kantor Pemkot Mojokerto. Pendonor darah sukarela tersebut pamit kepada Wawali Kota karena pada Sabtu 26 Januari 2019 akan menerima penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial (SLKS) karena telah donor darah sebanyak 100 kali secara rutin dan sukarela.
   Penghargaan SLKS rencananya akan diberikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Empat Belas pendonor darah sukarela dari PMI Kota Mojokerto ini nantinya akan bersama 852 pendonor darah sukarela dari 23 Provinsi di seluruh Indonesia.
   Wakil Ketua I PMI Kota Mojokerto, dr Sugeng Mulyadi menjelaskan bahwa sebanyak empat belas orang yang akan menerima penghargaan pada tahun ini akan menerima cincin emas. “Cincin yang akan diterima tidak hanya sebagai kenang-kenangan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa Bapak Ibu semua telah mendonorkan bagian dari tubuh yang tidak ada pabriknya,” kata dr Sugeng yang juga menjabat sebagai Direktur RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
   Dalam sambutan pengarahannya, Cak Rizal, sapaan Wakil Wali Kota Mojokerto menyampaikan bahwa para pendonor darah adalah pahlawan sosial karena telah sukarela memberikan bagian dari tubuhnya tanpa tahu siapa yang akan menerima.
   “Donor darah adalah sedekah yang mulia sekali. Tetapi jangan sampai membuat kita menyombongkan diri. Biarlah orang lain yang menghargai kita, jangan kita yang menghargai sendiri,” pesan Cak Rizal.
   Lebih lanjut Cak Rizal menyampaikan agar para pendonor tetap menjaga keikhlasannya sehingga donor darah yang sudah dilakukan selama ini betul-betul menjadi amal yang diterima oleh Allah SWT.
   Mengakhiri pengarahannya, Cak Rizal menyampaikan terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh para pendonor darah sukarela dan berpesan agar tetap menjaga nama baik Kota Mojokerto saat menerima penghargaan di Jakarta.
   Adapun nama keempat belas pendonor darah sukarela tersebut adalah sebagai berikut. Hery Priyono asal Wates, Didik Hariyanto asal Balongrawe, Agus Siswanto asal Blooto, Budi Siswanto (alm) asal Kemlagi, Mokhammad Soleh Bakhri asal Wates, Ratnaningsih asal Miji, Julaikah asal Pulorejo, Sumarlik asal Sooko, Tri Atmojo asal Purwotengah, Achmad Fathony asal Kutorejo, Budi Sunarko asal Mojoanyar, Suprapto asal Gunung Gedangan, Supaim asal Gondang dan Achmad Marzuki asal Wates. * Humas/Ds



Jombang – suaraharianpagi.com
   Pemerintah desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, terus berupaya membangun infrastruktur di desanya secara merata, tujuannya untuk menunjang kegiatan masyarakat dengan mewujudkan bagunan yang layak bagi masyarakat.
   Kepala Desa Tejo, H.Untung Spd, mengatakan kami prihatin selama ini sekolah paud menggunakan gedung seadanya, oleh karena itu, Pemdes memanfaatkan dana Desa ( DD ) untuk membangun gedung PAUD. Agar anak–anak dari desa Tejo bisa menikmati sekolah yang layak, pembangunan PAUD tersebut dalam rangka untuk kontribusi memajukan dunia pendidikan untuk mempersiapkan generasi yang memiliki SDM yang berkualitas. Saya berharap sekali, sekolah PAUD ini nantinya bisa terus berkembang kata Kades Tejo.
Lebih lanjut ia menjelaskan disamping membangun PAUD, dan juga membangun jalan Aspal Lapen dan normalisasi saluran air di Desa Tejo.
   Menurutnya 3 sarana tersebut cukup vital karena menunjang kecerdasan anak didik dan menunjang akses perekonomian, sarana penunjang tersebut. Diharapkan bisa melancarkan akses perekonomian kami sangat berterimakasih pada pemerintah pusat mengeluarkan dana (DD), karena nilainya cukup besar dan bisa membantu pemerintah Desa untuk kesejahteraan rakyat yang telah di amanatkan oleh undang–undang.
   Untuk pembangunan sekolah PAUD dibangun dari titik Nol atau bangunan baru, menghabiskan dana 150 juta rupiah. Untuk normalisasi saluran menelan biaya 33 juta rupiah.
Pembangunan berupa jalan Aspal Lapen berlokasi di dusun Klampisan sebanyak 7 titik lokasi, yaitu : titik satu sepanjang 232 m x 3 m, anggaran Rp. 78.033.000, titik kedua sepanjang 230 m x 2,7 m dengan anggaran Rp. 47.934.000, titik ketiga sepanjang 195 m x 2,6 m dengan anggaran Rp. 39.401.000, titik keempat sepanjang 360 m x 3 m dengan anggaran Rp.82.292.000 , titik kelima sepanjang 295 m x 2,5 m, anggaran Rp.57.105.000, titik keenam panjang 380 m x 2,6 m, anggaran Rp. 79.406.000, titik ketujuh panjang 295 m x 2,5 m, dengan anggaran Rp.56.332.000.
Jadi untuk pemnagunan jalan aspal lapen ada tujuh titik lokasi semua juga di danai dari Dana Desa tahun 2018.
   Pemerintah desa Tejo selalu komitmen untuk membangun demi kemajuan Desa dan kesejahteraan warga di desa Tejo ini, masih banyak infrastruktur yang belum tersentuh pembangunan. Karena dana desa dari pemerintah pusat baru berjalan sejak tahun 2015 lalu.
   Kami berharap untuk pembangunan infrastruktur tidak hanya dari dana desa saja, tetapi dari progam lainnya, karena desa kami masih butuh banyak dana untuk pembangunan, oleh karena itu, kami berharap bisa mendapatkan bantuan selain dari dana desa utnuk mempercepat pembangunan di desa kami jelasnya.
  Ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) desa Tejo, Abdul Malik mengatakan, sesuai instruksi kepala desa dalam pekerjaan kami selalu harus mengutamakan kualitas hasil pekerjaan karena kami warga yang akan menikmati pembangunan nantinya, jika bangunan berkualitas baik kami sendiri yang akan menikmati bangunan sampai lama oleh karena itu, kami TPK memaksimalkan pembangunan yang dibiayai dari dana desa ini kata Abdul Malik.
   Untuk tenaga kerja diambilkan dari warga setempat ini sebagai wujud pemberdayaan pada warga masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarkat ia menambahkan, pekerjaan dimulai pada bulan juli 2018 lalu. Untuk pembangunan jalan sudah selesai semua dan untuk bangunan PAUD dan normalisasi saluran air sudah rampung 100% dengan pembangunan itu semua semoga masyarakat lebih sejahtera, harapnya. *usa



JOMBANG – suaraharianpagi.com
   Proyek pembangunan Tembok penahan tanah (TPT) di desa Jatiganggong dan Kepuhkajang, Kecamatan Perak, Jombang, Jawa timur. Diduga dikorupsi, pasalnya dilapangan diduga ada pengurangan volume pekerjaan, dan pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi.
   Proyek TPT tersebut dikerjakan oleh Badan kerja sama antar desa (BKAD) kecamatan Perak. Lokasi pekerjaan ada ditepi jalan Jatiganggong dan Kepuhkajang, sepanjang 517 meter, yang terbuat dari pasangan batu. Menghabiskan anggaran Rp 600 juta, yang bersumber dari Program infrastruktur sosial ekonomi wilayah (Pisew) tahun 2018 sebesar Rp 590 juta atau APBN 2018, dan dari Bantuan operasional desa (BOP) sebesar Rp 10 juta. Salah satu titik pemasangan tiang tross untuk menyambungkan TPT yang spot-spot
   Dari pantauan dilapangan pekerjaan tersebut diduga kuat ada pencurian atau pengurangan volume pekerjaan pasangan batu sepanjang 68 meter, tinggi 2 meter, dan ketebalan sekitar 30 – 35 Cm. Bukan hanya itu spesifikasi mortar pengikat pasangan batu kuat dugaan juga dikurangi, hal itu terlihat dari mortar pengikat pasangan batu mudah pretel atau mudah remuk.
Menurut, Harun warga Kecamatan Perak, ia mengatakan, pembangunan TPT tersebut seharusnya dibangun sepanjang 517 meter. Tapi kenyataan dilapangan pengerjaan TPT diduga dikurangi 68 meter. Bangunan TPT dibuat spot-spot.
   Salah satu titik pemasangan tiang tross untuk menyambungkan TPT yang spot-spot
“Sebanyak lima titik yang spot-spot yang tidak dibangun pasangan batu. Dari lima titik tersebut panjangnya semuanya 68 meter. Jadi ada dugaan pekerjaan sepanjang pasangan batu 68 meter tersebut diduga kuat dicuri, atau ada pengurangan volume pekerjaan.” Kata Harun.
   Menurut Harun, pada bagian yang tidak dibangun pasangan batu, atau TPT oleh BKAD Kecamatan Perak, disiasati dengan cara memasang tros atau tiang pancang yang terbuat dari beton cor. Diatas tiang pancang selanjutnya dipasang balok beton, yang menyambungkan permukaan (bagian atas) pasangan batu yang spot-spot.
   “Kalau dilihat dari atas jalan, TPT tersebut tidak spot-spot. Tapi jika dilihat dari samping, akan kelihatan TPT tersebut kroak atau bolong, karena tidak dibangun pasangan batu yang baru, hanya dipasang tiang pancang dari beton, diatasnya dipasang balok beton. Jadi seolah-olah TPT tersebut nyambung semua, padahal spot-spot.” Terang harun.a.
Salah satu titik bangunan TPT campur tiang tros. Nampak tros (tiang) beton yang dipasang untuk menyambungkan TPT yang spot-spot.
   Harun menduga pembangunan TPT tersebut sengaja dikerjakan akal-akalan, hal ini diduga disengaja, karena ada pihak-pihak yang diduga mencari keuntungan pribadi pada proyek itu.
“Jadi sepanjang 68 meter, tinggi 2 meter, dan ketebalan sekitar 30 – 35 Cm, pekerjaan pasangan batu yang tidak dikerjakan oleh BKAD Kecamatan Perak. Bukan hanya itu luluh atau mortar pengikat pasangan batu juga diduga kuat ada pengurangan spesifikasi. Kami berharap, aparat penegak hukum mengusut kasus ini. Agar segera memangil BKAD kecamatan Perak dan pihak dinas terkait lainya.” Tegas Harun. *ryan/usa



Pasuruan – suaraharianpagi.com
   Hati-hati menuliskan status di media sosial Anda. Jika tidak, berurusan dengan pihak berwajib. Seperti yang terjadi di Pasuruan, sebuah akun Facebook dilaporkan ke polisi karena unggahan statusnya dianggap penyinggung. Status yang tertera di sebuah akun FB dengan nama Matones Cortes, dianggap menyinggung LSM Pasuruan. Akibatnya, sejumlah LSM kota/ Kabupaten melaporkan ke Polres Pasuruan Kota. 
    "Kami melaporkan dan mengadukan akun Facebook ini dengan aduan pencemaran nama baik terhadap kami, para LSM ", terang Kusuma. Status Facebook yang diunggah pada Minggu, 20 Januari itu bertuliskan: "Lek Penggaweane LSM ojok ngarani wong liyo korupsi, amergo awak e Dewe tukang nyrampok duwek negoro ". Status ini, menurut Kusuma, mengundang keresahan karena memunculkan persepsi buruk di masyarakat tentang profesi seseorang, seolah-olah nama yang disebutkan dalam akun adalah "RAMPOK". "Tulisan ini sangat tidak etis, dan akan menimbulkan opini nrgatif dikalangan madayarakt", tambah Kusuma, si rambut panjang. 
    Lebih jauh, Kusuma menyebut, aduan yang dilakukannya ini semata-mata ingin memberikan pelajaran hukum kepada siapa saja agar bisa bertindak arif dan bijaksana dalam menggunakan media social”. Tindakan kami bertujuan mendidik masyarakat agar lebih bijak menggunakan sosial media", katanya.
    Dengan adanya kejadian ini, Lukman Hakim Ketua Umum LSM Garda Pantura juga menyampaikan”, dugaan penghinaan terhadap LSM ini kita sudah laporkan kepada penegak hukum Polresta Pasuruan. Dengan adanya kejadian ini kami secara kemanusiaan sudah mema'afkan terlapor, namun ini kami sudah serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum biarlah penegak hukum yang melanjutkan permasalahan ini sesuai dengan undang-undang yang ada".
    Selain itu Lukman juga menambahkan”, dengan adanya kejadian seperti ini biar menjadi pelajaran kepada masyarakat,  setidaknya menggunakan media sosial dengan sebijak mungkin, jika memang tidak diperlukan sikap - sikap yang tidak punya kepentingan ini tentu harus ditinggakan, apa lagi itu mengundang kontorfensi dan memicu konflik itu yang kita tegaskan ".
Hingga berita ini diterbitkan, Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pemilik akun”. * syah


Suaraharianpagi.com
   Untuk memenuhi Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
   Pada hari Rabu (16/1) Pemerintah Kota Mojokerto menggelar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) antara Walikota Mojokerto dengan semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mojokerto. Acara digelar di Hotel Ayola Sunrise, Jl. Benteng Pancasila. Acara digelar selama 2 hari Rabu-Kamis (16-17/1/19).
   Dalam sambutannya, Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari menyampaikan bahwa agenda untuk paparan sekaligus penandatanganan Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen antara pimpinan OPD dan jajarannya dengan kepala derah. “Melalui komitmen yang kita tanda tangani bersama nanti, itu yang akan menjadi ukuran kinerja bapak ibu sekalian di masing-masing OPD selama berada di OPD tersebut,” kata Ning Ita.
   Lebih lanjut Ning Ita menegaskan bahwa PK bukan menyangkut personal siapa yang menjabat kepala OPD tersebut, tetapi mewakili institusi yang dipimpin. “Dalam waktu dekat kita akan melakukan mutasi, mengingat banyaknya posisi pimpinan OPD yang kosong. Ketika bapak ibu tidak lagi memimpin OPD tersebut, bukan berarti siapapun penggantinya tidak lagi bertanggung jawab terhadap PK yang telah ditandatangani, jadi PK ini melekat bukan secara personal tetapi mewakili institusi yang bapak ibu pimpin ketika menjabat,”jelas Ning Ita.
   Dalam kesempatan ini Ning Ita mengghimbau agar setiap Kepala OPD selalu mengutamakan komunikasi dan koordinasi. “Saya ingin bapak ibu sebagai pimpinan di OPD masing-masing untuk selalu berkomunikasi dan berkoordinasi.Kita ini berada dalam satu kesatuan, apa yang bapak ibu lakukan dimasing-masing OPD tidak bisa terlepas dari OPD-OPD yang lain, selalu ada keterkaitan. Komunikasi dan kordinasi selalu dilakukan jangan sampai dalam menjalankan kebijakan yang ada keterkaitannya dengan OPD lain tidak saling tahu,” kata Ning Ita.
   Ning Ita juga berharap bahwa Pemerintah Kota Mojokerto sebagai satu kesatuan, sebagai satu keluarga yang berada dalam rumah Pemerintah Kota Mojokerto. “Ibaratnya, meskipun kamar bapak ibu beda-beda maka selayaknya koordinasi antar kamar selalu dilakukan karena muara kita tetap satu dari RPJMD yang sama,”jelas Ning Ita.
   Meskipun berdasarkan Permen PANRB No.53 Tahun 2014 paling lambat penyusunan PK adalah satu bulan setelah penandatanganan DPA, yang mana pemerintah Kota Mojokerto telah menandatangani DPA pada satu minggu yang lalu, menurut Ning Ita jika penandatanganan PK bisa dilakukan lebih awal (tidak perlu menunggu injury time). Dengan harapan bisa saling berdiskusi jika ada beberapa hal yang memang belum terjadi kesepahaman antara kepala daerah dan kepala OPD terutama pada masa transisi sehingga butuh melakukan penyesuaian tanpa terbatasi oleh waktu. *Humas/Ds

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget