Halloween Costume ideas 2015
Latest Post


Jombang – suaraharianpagi.com
 Wakil Bupati Jombang Sumrambah sangat kecewa dan kesal terhadap supliyer telur Ia mengharapkan agar segera diganti telor yang rusak dan busuk, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Jombang tidak menginginkan warga masyarakatnya diberi makan telur yang sudah kedaluwarsa atau busuk dan Jangan lempar tanggung jawab karena sudah ada perjanjian tertulis sebelumnya, antara Dinas sosial dan suplayer.
   Kekecewaan orang nomor dua di Jombang tersebut ungkapkan saat Audien antara pemkab Jombang dan insan pers di ruang sagata pendopo kabupaten Jombang yang di hadiri puluhan awak media, Kepala Dinas Sosial dan Suplayer, serta bermunculan pertanyaan dari kalangan jurnalis yang hadir dalam jumpa pers, antara lain tata cara mekanisme pengiriman barang dan jadwal yang sudah di tentukan oleh Dinas, serta sistem pengawasan yang dilakukan.
   Wakil Bupati Jombang Sumrambah meminta pada suplayer program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk segera mengirim dan mengganti telur yang rusak dan berbau dengan segera, saya tidak ingin masyarakat miskin menjadi korban dari program ini dan jangan sampai terulang kembali.
H.Mochammad Shaleh MSi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang mengatakan bahwa “Masing masing penerima program BNPT menerima barang berupa beras dan telor, untuk itu kami selaku Kadis Sos bekerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) selaku penyedia beras sedangakan untuk telur bekerja sama dengan PT. Pertani sebagai supliyer, serta pihak Dinas Sosial akan mengevaluasi terkait penemuan ini”, terangnya
   Banyaknya pengaduan masyarakat terkait temuan telur tidak layak untuk di konsumsi khusus bagi warga penerima manfaat ini, untuk kami sebagai suplayer dari PT.Pertani akan segera mengganti dalam kurun waktu 2X24 jam , dan memang kami mengakui tidak sempat untuk ngecek telur yang dikirim dari para peternak, kata salah satu dari nggota suplayer PT.Pertani *usa



Jombang – suaraharianpagi.com
   Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau dengan sebutan lain Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan komitmen dan kewajiban pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. khususnya masyarakat bawah untuk bisa memiliki dan mempunyai sertifikat tanah. Desa tidak mempunyai hak untuk memungut Biaya Perolehan Hak Tanah & Bangunan (BPHTB), Desa hanya sebatas mengeluarkan surat keterangan tanah, karena semua sudah di atur oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Mentri terkait biaya untuk pengurusan PTSL / PRONA sebesar Rp.150.000 dan itupun sudah mencakup semua kebutuhan untuk pengurusan prona.dan tidak ada tambahan lagi…dengan dalih apapun.
   Namun SKB tiga menteri tersebut nampaknya hanya dipandang sebelah mata oleh Perangkat Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Banyak pengaduan masyarakat desa setempat ke awak media ini terkait dengan banyaknya pungutan setelah pengukuran tanah, ada yang dikenakan biaya Rp.600,000,- dan ada juga Rp.400,000,- bahkan sampai di atas Rp.1 juta, Dari pengakuan masyarakat mekanisme pembayarnya ke perangkat desa, sedangkan perangkat desa sendiri mempaparkan kepada masyarakat yang ikut PTSL/PRONA bahwa untuk pengurusan dan pengukuran di kenakan biaya 1% .
   Dilain tempat Muhamad Sholeh Kades Mentaos kecamatan Gudo saat di datangi awak media di ruang kerjanya terkait hal tersebut, beliau menyampaikan “kalau panitia PTSL/PRONA sampai saat ini belum terbentuk, cuma tiap dusun sudah mengusulkan nama nama untuk jadi panitia. dan menurut kades Mentaos “kalau ada perangkat kami yang sudah menarik biaya pada masyarakat pasti tak panggil dan akan kami evaluasi”, karena tidak tidak ada intruksi dari kades untuk menarik biaya bahkan Ia juga belum mendengar, katanya Sedangkan pengukuran yang sudah berjalan menurut pengakuan kades Mentaos itu hanya untuk mengukur batas wilayah karena itu permintakan dari BPN”, kilahnya.
   Aturan terkait pelaksanaan program PTSL/ PRONA sudah sangat jelas. Bahkan telah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang meliputi Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. SKB 3 Menteri sudah ditentukan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta PTSL. Untuk wilayah Kategori I sebesar Rp. 450.000, Kategori II sebesar Rp. 350.000, Kategori III Rp. 250.000, Kategori IV Rp. 200.000,
Kategori V Jawa dan Bali biaya yang ditanggung masyarakat sebesar Rp 150.000. Rinciannya untuk pembiayaan penggandaan dokumen, pengangkutan dan pemasangan patok, transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam perbaikan dokumen yang diperlukan  *usa


Sampang – suaraharianpagi.com
   Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Kabupaten Sampang dimulai meski pembukaan akan di gelar senin besok , untuk hari pertama cabor sepak bola dan pencak silat, sabtu (24/11) cabor sepak bola kecamatan camplong melawan kecamata karangpenag untuk pertandingan pertama di hari pertama, bertindak sebagai wasit arif untuk asiisten wsait satu fairus , asisten wasi dua fajar dan wasit cadangan erik.
   Untuk cabor sepak bola maksimal usia peserta 20 tahun dan berasal dari tiap-tiap kecamatan masing- masing, yang berasal dari di 14 kecamatan yang ada di kabupaten sampang. ”karena ini pertandingan antar kecamatan se kabupaten sampang jadi peserta harus berasal dari daerah kecamatan masing-masing , dan ini merupakan bentuk pembibitan serta pencarian bakat dari bawah sehingga jika di perlukan oleh tim kesebelasan PERSESA bisa di rekrut, pertandingan ini adalah sistem gugur mengingat waktu yang di berikan terbatas. ”ungkap ahmad fausen selaku sekretaris cabor sepak bola
   Hal senada juga di ungkapkan oleh ketua KONI kabupaten sampang H. Moh. Syarifuddin” kegiatan porkab ini adalah pemenuhan undang-undang di mana setiap kabupaten harus melaksanakannya, selain itu porkab juga untuk menguji sejauh mana kemampuan atli-atlit yang ada di kabupaten dan kecamatan, sehingga hasil output porkab merupakan persiapan untuk Porprov, dan tidak semua atlit yang berprstasi di prorkab bisa ikut proprov karena akan ada pemusatan pelatihan, untuk tahun ini antusiasme peserta meningkat kerena tahun kemaren jumlah peserta kurang lebih delapan ratus sedangkan tahun ini seribu tiga ratus” ungkapnya, *rn


Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Kota Mojokerto kembali mendapat penghargaan di tingkat nasional. Setelah mendapat penghargaan INAGARA (Inovasi Administrasi Negara) award dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang diterima Wawali Suyitno Selasa (30/10) kemarin, Pemerintah Kota Mojokerto juga meraih National Procurement Award 2018 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.
   Penghargaan procurement award diserahkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo kepada Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Harlistyati  pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas PBJ) di Sabugacenter Institut Teknologi Bandung Jalan Taman Sari No. 72 Bandung Selasa sore.
   Dari 687 LPSE di seluruh Indonesia, ada 49 LPSE yang memperoleh penghargaan, dan Kota Mojokerto dinyatakan sebagai salah satu pemenang dengan kategori “Komitmen Penerapan Standar LPSE:2014” berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi e-procurement.
   Ketua LKPP Agus Prabowo menjelaskan, salah satu kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dengan diterapkannya proses pengadaan barang/jasa yang memanfaatkan teknologi informasi. “Yakni, melalui aplikasi system pengadaan secara elektronik yang lingkupnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan katalog elektronik,” tuturnya.
   Sekdakot Harlistyati berharap, diraihnya prestasi ini dapat memacu pengadaan barang dan jasa di Kota Mojokerto semakin baik dan profesional. “Saya berharap penghargaan procurement ini dapat lebih memotivasi aparatur dan menumbuhkan prestasi menuju pengadaan barang/jasa yang transparan dan kredibel, serta mampu memberikan manfaat bagi pembangunan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral, sebagaimana yang diharapkan bersama,” ucapnya.
   Pada rakornas yang bertema “Perubahan Paradigma Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah” ini digelar selama dua hari (30-31 Oktober), dengan dihadiri 3.000 peserta terdiri dari Sekretaris Jendral/Sekretaris Utama Kementrian/Lembaga, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pimpinan dan Personel Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Perwakilan Ikatan Fungsional Pengadaan Barang Jasa (IFPI) dan Perwakilan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).
   Disamping pemberian penghargaan kepada LPSE dan UKPBJ dan seluruh insan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berprestasi dan berkomitmen dalam melakukan perbaikan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pada kegiatan ini juga diselingi dengan peluncuran terbaru Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) V.4.3, Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) V.2 dan e-katalog V.5, serta diskusi panel. * ADV


 Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Sebagai upaya melek literasi dengan meningkatkan minat baca di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Perpus takaan dan Kearsipan, melaksanakan Sosialisasi Pemasyarakatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Cara Mendirikan TBM Kabupaten Mojo kerto Tahun 2018. Acara ini diresmi kan Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Rabu (14/11) siang di Pendopo Graha Maja Tama.
   “Kami harapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupa ten Mojokerto sebagai dinas yang mempunyai tupoksi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dapat melaksanakan dan mengawal TBM ini sehingga dapat terwujud dengan baik,” kata wabup.
Dalam misi ini, wakil bupati juga mengharapkan andil PKK dalam mewujudkan masyarakat gemar membaca.
   “Dalam pekerjaan dan pengabdian ini, saya juga berharap PKK dapat mengambil peran aktif dan menjadi pioner dalam pemasyarakatan budaya baca sebagai kebutuhan dasar dalam pembangunan jiwa. Sehingga dapat mendorong terciptanya manusia yang cerdas dan berdaya guna. Setelah kegiatan ini harapan saya segera dapat diwujudkan di desa masing-masing, karena pekerjaan tersebut adalah hak masyarakat yang harus diberikan oleh pemerintah sebagai upaya nyata Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mencerdaskan masyarakat melalui budaya gemar membaca dan belajar sepanjang hayat,” tambah wabup.
   Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Ustadzi Rois, dalam laporan sambutannya mengatakan bahwa TBM menjalankan beberapa fungsi. Fungsi tersebut terdiri dari fungsi pembelajaran, hiburan dan informasi. TBM juga melaksanakan kegiatan pelayanannya bervariasi.
“TBM mempunyai fungsi sebagai tempat belajar dan mencari informasi yang dibutuhkan masyarakat. TBM juga menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk belajar mandiri, dan sebagai penunjang kurikulum program pendidikan luar sekolah,” kata Rois.
   Dalam acara yang diikuti kurang lebih 350 peserta, dilakukan pula penyerahan bantuan CSR dari Bank Jatim berupa bantuan mobil operasional TBM. Acara juga disempurnakan dengan beberapa paparan materi-materi menarik diantaranya Peran PKK terhadap Sumber Daya Keluarga oleh Yayuk Pungkasiadi selaku Wakil Ketua TP PKK Kab. Mojokerto. * Hms/Ds




Mojokerto - Suaraharianpagi.com  
   Sebanyak 60 orang terdiri dari 40 Kepala SDN dan 20 Kepala TK, mendapat pengarahan Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, untuk senantiasa meningkatkan kompetensi melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Pesan tersebut disampaikan dalam acara Pembukaan Diklat Penguatan Kepala Sekolah Angkatan I dan II Tahun 2018, Senin (5/11) pagi di Pendopo Graha Maja Tama.
 “Kepala sekolah wajib meningkatkan kompetensinya melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), yang salah satunya adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat ini merupakan salah satu upaya peningkatan kemampuan manajaerial di sekolah,” kata wabup.
Terdapat dua macam karakter yang ingin ditanamkan kepada para peserta didik. Yakni karakter intrapersonal dan interpersonal. Karakter intrapersonal dicirikan dengan sifat kreatif, visioner, cerdas. Sedangkan interpersonal berkaitan dengan aspek kinestik yang dicirikan dengan kerja keras, gigih dan tanggung jawab.
  “Terkait dengan intrapersonal dan interpersonal, maka nilai-nilai pendidikan karakter perlu dilaksanakan secara komperhensif di sekolah, melalui aktivitas intrakurikuler dan ekstrakurikuler,” tambah wabup.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto, Susantoso, melalui laporan sambutannya mengatakan, para peserta akan menjalani diklat mulai tanggal 5-10 November 2018. Para peserta akan menerima materi pelatihan selama 75 jam pelajaran untuk tiap angkatan.
  “Para peserta akan menjalani diklat selama lima hari tepatnya tanggal 5-10 November 2018. Materi pelatihan diberikan selama 75 jam pelajaran untuk tiap angkatan, mulai dari materi dasar hingga penunjang. Narasumber berasal dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS),” terang Susantoso. *Hms/Ds



Pamekasan  – SHP
   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar sidang peripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RPAPBD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018. Selasa (25/09/2018) pagi yang berlangsung Khidmat .
   Alhasil secara otomatis Dalam sidang kali ini, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya terkait nota pengantar rancangan PAPBD yang sebelumnya disampaikan oleh eksekutif yang penuh antusias tersebut.
   "Kemudian dari pada itu Wakil ketua DPRD Pamekasan, Imam Khusairi yang memimpin sidang paripurna ini menuturkan, fraksi-fraksi mulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PAN Sejahtera, Fraksi Merah Putih (Gabungan Gerindra dan PDIP) fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar, bisa menyampaikan pandangannya tentang perubahan anggaran.
  “Fraksi-fraksi tentu mempunyai pandangan sendiri-sendiri terkait perubahan anggaran tahun 2018. Dan apa yang disampaikan itu bisa ditanggapi oleh pemerintah daearah,” pungkasnya .

   Politikus Partai Kebangkitan Bangsa Ini berharap agar PAPBD Pamekasan tahun 2018 bisa ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan bisa segera diundangkan. Sehingga seluruh program yang telah direncanakan bisa segera dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan tupoksinya .
   Dalam acara sidang tersebut  langsung di hadiri oleh pejabat teras di lingkungan pemkab pamekasan, sidang paripurna ini dihadiri oleh bupati-wakil bupati Pamekasan yang baru dilantik, yakni Baddrut Tamam dan Raja’e serta para pejabat forkopinda di lingkungan pemkab pamekasan.*sin


Pamekasan  – SHP
   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar sidang peripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RPAPBD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018. Selasa (25/09/2018) pagi yang berlangsung Khidmat.
   Alhasil secara otomatis Dalam sidang kali ini, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya terkait nota pengantar rancangan PAPBD yang sebelumnya disampaikan oleh eksekutif yang penuh antusias tersebut.
   "Kemudian dari pada itu Wakil ketua DPRD Pamekasan, Imam Khusairi yang memimpin sidang paripurna ini menuturkan, fraksi-fraksi mulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PAN Sejahtera, Fraksi Merah Putih (Gabungan Gerindra dan PDIP) fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar, bisa menyampaikan pandangannya tentang perubahan anggaran.
   “Fraksi-fraksi tentu mempunyai pandangan sendiri-sendiri terkait perubahan anggaran tahun 2018. Dan apa yang disampaikan itu bisa ditanggapi oleh pemerintah daearah,” pungkasnya .

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa Ini berharap agar PAPBD Pamekasan tahun 2018 bisa ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan bisa segera diundangkan. Sehingga seluruh program yang telah direncanakan bisa segera dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan tupoksinya.
   Dalam acara sidang tersebut  langsung di hadiri oleh pejabat teras di lingkungan pemkab pamekasan, sidang paripurna ini dihadiri oleh bupati-wakil bupati Pamekasan yang baru dilantik, yakni Baddrut Tamam dan Raja’e serta para pejabat forkopinda di lingkungan pemkab pamekasan.*SIN


Mojokerto – suaraharianpagi.com
Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi didampingi Wakil Ketua TP PKK, Yayuk Pungkasiadi, memberangkatkan peserta jalan santai dalam rangka Launching HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-47 tahun 2018, Jumat (19/10) pagi yang diikuti semua anggota KORPRI Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Jalan santai beserta senam bersama Forkopimda ini diramaikan dengan undiang ragam hadiah, yang diserahkan langsung oleh wakil bupati didampingi Ketua KORPRI Kabupaten Mojokerto, Akhmad Jazuli.
Acara jalan santai dimulai pukul 06.30 dengan rute start Jl. A. Yani (Pemkab Mojokerto), Majapahit, R.A. Kartini, Brawijaya, Hayam Wuruk, Letkol Sumarjo dan finish kembali di titik start.
Wakil bupati dalam acara ini berpesan kepada PNS agar senantiasa meningkatkan etos kerja dan disiplin.
“Dengan kegiatan ini saya harap PNS terus meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat. PNS juga harus disiplin, terlebih dengan adanya fingerprint,” pesan wabup.  
Untuk diketahui, akan ada beberapa lomba yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT KORPRI ke-47 tahun 2018. Seperti dijabarkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekaligus ketua panitia acara, Mustain.
“Akan ada beberapa lomba yang digelar seperti tenis meja, pembacaan Panca Prasetya KORPRI, senam KORPRI, MTQ dan MSQ, serta lomba paduan suara. Dilanjutkan Upacara HUT KORPRI pada tanggal 29 November di halaman kantor Pemkab Mojokerto dan di kantor kecamatan masing-masing, serta yang terakhir yakni Pelepasan Anggota KORPRI Purna Tugas pada bulan Desember,” lengkapnya.






Tulangbawang (Lampung) – suaraharianpagi.com
   Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, bersilaturahmi dengan Kepala Kampung, Juru Tulis, Kasi, Kait, RT, RK, BPK, LPMK, PKK, Ibu Muslimat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda se-Kecamatan Rawapitu, Rabu (3/10/2018).
   Dalam kunjungan ini, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Tulangbawang didampingi sejumlah Pejabat Eselon II, diantaranya Inspektur Inspektorat Pahada Hidayat, Kadis PUPR Ferli Yuledi, Kakan Pol-PP Halik Sahril, Kadis Kesehatan Herry Novrizal, Plt. Kadisdik Untung Widodo, Sekretaris DPMPK Dedy Palwadi, Sekretaris BPKAD Sisilia Novitasari dan sejumlah pejabat lain dilingkup Pemkab Tulangbawang.
   "Mimpi kita sudah dekat dalam hal dilayani Pemerintah, jalan mulai bagus walau berdebu, listrik sudah ada tiang, jarak Rawapitu ke Menggala sudah semakin dekat, kami berharap ibu bisa melanjutkan dan menuntaskan mimpi kami, sejajar dengan Kecamatan lain," demikian disampaikan oleh perwakilan warga dalam sambutan selamat datang kepada Bupati.
   Sementara Kepala Kampung Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulangbawang Sobari, mengucapkan selamat datang kepada Bupati Tulangbawang dan mengucapkan terimakasih atas kinerja selama ini yang sudah dirasakan masyarakat. "Selamat datang Ibu Bupati, kerja cepat mulai kami rasakan, jalan mulai bagus, tiang listrik mulai berdiri, bantuan alat berat secara gotong royong mulai bisa kami gunakan," ujarnya.
   Adapun saat kunjungan silaturahmi ini, Bunda Winarti, sapaan akrab Bupati Tulangbawang, secara simbolis melakukan penyerahan Siltap untuk bulan Juli 2018, bagi seluruh Aparatur Kampung di Kecamatan Rawapitu, selain itu, juga diberikan bantuan bagi Masjid Agung Almukoddam Rp.20 Juta, Masjid Nurul Amin Batang Hari Rp.20 Juta, Pure Kayangan Tungal Rp.10 Juta.
   Dalam hal ini, Bunda Winarti mengatakan bahwa bantuan yang diberikan, merupakan salah satu bentuk komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat.
   "Rawapitu adalah mimpi saya juga, mimpi kita, mungkin periode lalu belum maksimal, sekarang kedepan ayo kita gotong royong memaksimalkan, dan jalan nasional adalah bentuk perhatian Pemerintah Pusat pada kita, secara bertahap mulai terealisasi, apalgi Rawapitu daerah penghasil beras, kedepan kita berusaha kebutuhan beras Tulangbawang dapat kita penuhi secara bertahap. Minimal ASN Tulangbawang beli beras Rawapitu. Ini tentu kerja semua sektor seperti kesediaan pupuk dan air juga harus kita kerjakan bersama," jelas Pangeran Suri Winarti.
   "Mengenai santunan kematian Rp.1 Juta, ada yang menanyakan ke saya bagaimana cara mendapatkannya, saya sampaikan bahwa ini adalah hak seluruh warga Tulangbawang, kalau ada yang belum terdata, minta bantuan ke Kakam segera usulkan, begitu juga bantuan Lansia Rp.1,2 Juta pertahun, syaratnya umur 65 Tahun dan bantuan penyandang cacat atau disabilitas Rp.2,4 Juta pertahun, serta Insentif Kader Kesehatan/posyandu Rp.75 ribu perbulan," papar Bunda Winarti.
   Tidak lupa, Bupati BMW (Bergerak Melayani Warga) ini, menghimbau kepada para Bidan Desa yang ada di Kampung-kampung, agar jika melayani masyarakat dapat cepet dan dengan baik serta penuh senyuman, sebab ini semua merupakan komitmen dalam memprioritaskan pelayanan kesehatan dengan baik.
   "Perlu diketahui juga, Bapak Presiden Jokowi, menganggarkan bedah rumah secara bertahap dan dibagi rata per-Kecamatan di 147 Kampung, selain itu ada pula beberapa program dalam rencana diantaranya proyek jalan dan proyek irigasi. Maka saya mohon selalu dikawal, diingatkan, supaya program itu bisa terlaksana dengan maksimal. Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa kerja kita melayani warga, dan menjelang pesta demokrasi Presiden titip pesan supaya kita semua berpesta dan bahagia, jangan ada suasana yang merugikan kita," kata Bupati berpesan. *rr




 Tulangbawang (Lampung) – suaraharianpagi.com
   Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH menghadiri sidang Paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2018, yang dihadiri oleh 32 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten setempat, Kamis, (04/10/18).
   Pada Paripurna ini, selain dihadiri orang nomor satu di Kabupaten berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur, turut hadir Sekda Tulangbawang Ir. Anthoni MM dan para Pejabat Eselon II, III dan IV dilingkup Pemkab Tulangbawang beserta unsur Forkopimda Plus.
   Adapun Bupati Cantik Tulangbawang, nampak terlihat sangat santai mengikuti rangkaian sidang Paripurna APBD-P Tahun 2018 namun tetap serius, begitu juga saat juru bicara badan anggaran memaparkan kondisi keuangan secara normatif setelah dibahas pada tingkat Komisi, sehingga telah sesuai dan layak untuk disahkan sebagai keputusan.
   Dikesempatan tersebut, Bupati Gotong Royong ini mengucapkan terimakasih kepada DPRD Tulangbawang atas terselenggaranya sidang paripurna dengan baik. "Saya ucapkan terimakasih dan bangga atas capaian kita hari ini, tolong kami selalu dibantu dikawal pelaksanaan ABPD-Perubahan, yang akan segera kami bawa ke Provinsi untuk dievaluasi, setelah itu baru kita memiliki waktu sekitar 3 bulan untuk melaksanakan, mohon dukungannya dari semua untuk rakyat Tulangbawang," jelas Bupati Winarti.
   Tidak lupa pula, Bunda Winarti, sapaan akrab Bupati Tulangbawang, mengajak dan mengundang yang hadir pada sidang Paripurna, agar pada tanggal 8 Oktober 2018 ini, untuk dapat melaksanakan doa bersama guna mendoakan saudara-saudara di Sulawesi yang tertimpa musibah.
   "Senin tanggal 8 Oktober saya mengundang semua kita untuk berdoa bersama untuk keselamatan kita juga keselamatan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Palu, Sigi dan Donggala, semoga mereka dapat tabah atas ujian yang diberikan Allah SWT, karena derita mereka adalah derita kita juga," demikian disampaikan Bupati sebelum mengakhiri sambutannya. *rr



 Tulangbawang (Lampung) – suaraharianpagi.com
   Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH yang juga merupakan Bunda Paud Tulangbawang menghadiri acara seminar dan Gladi Porseni IGTK PRGI Tulangbawang, yang dilaksanakan di Kampung Banjar, Dewa Kecamatan Banjar Banjar Agung, Kamis, (04/10/18).
    Saat hadir, Bunda Paud bersama Ketua DPRD Tulangbawang Sofi'i dan jajaran Pejabat Eselon II seperti Kadis Kominfo Gunawan, Plt. Kadis Pendidikan Untung Widodo, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kadisos Sukur, Sekretaris Pariwisata Alvis, Sekretaris Pol-PP dan Camat Banjar Agung Sudirman.
   Bunda Paud Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, dalam sambutannya mengatakan bahwa mencerdaskan anak adalah tugas bagi semua, maka diharapkan ilmu yang ditularkan kepada anak didik dapat menjadi bekal mereka kelak di masa depan.
   "Mari tularkan ilmu dalam mendidik anak. Saya mengajak mari kita mencerdaskan anak-anak kita, saya titip kekompakan bagaimana memberikan pendidikan dini terbaik untuk anak-anak kita dan bagaimana guru Paud bisa bersinergi sehingga menghasilkan anak didik yang berkualitas," ucap Bupati penyayang anak-anak.
   Selanjutnya, Bupati Tulangbawang ini pula menyampaikan apresiasinya atas keikutsertaan Sanggar Boneka dari TK Yapindo 2 Gedung Meneng yang mewakili Lampung pada Porseni tingkat Nasional yang diharapkan dapat membawa nama baik Kabupaten berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur.
   "Perwakilan kita membawa nama Tulangbawang, maka kita doakan mereka mampu memaksimalkan penampilannya, dan tolong kenalkan lebih luas tentang Tulangbawang. Pak Untung (Plt. Kadisdik), tolong kawal dan maksimalkan penampilan utusan kita pada ajang Porseni di Jakarta, tolong kenalkan Tulangbawang lebih luas lagi," ujar Bunda Paud memberi arahan pada Plt. Kadisdik.
   "Selain itu, sebagai Bupati saya akan selalu berjuang bersama ibu-ibu guru Paud, kita bergotong royong membangun Paud, ke Pemerintah Pusat saya akan terus berusaha meminta, apalagi Presiden kita Bapak Jokowi sangat konsen dengan Paud, karena pendidikan karakter dimulai dari usia dini," imbuh Bupati.
   Masih menurut Bupati perempuan pertama di Kabupaten Tulangbawang ini, bahwa Dana Desa di Kampung-kampung oleh Pemerintah juga diperbolehkan untuk digunakan teruntuk membangun Paud.
   "Hal inilah salah satu bentuk gotong royong kita semua dalam membangun kabupaten Tulangbawang, agar dunia pendidikan kita makin maju, karena ilmu pendidikan yang diterima anak kita, merupakan tugas utama kita mengawalnya guna bekal mereka dimasa yang akan datang," demikian pesan Bunda Winarti selaku Bunda Paud Tulangbawang.
   "Tidak lupa saya sampaikan salam untuk keluarga, semua yang hadir. Mengenai Pesta Demokrasi yang akan datang, saya berpesan kalau beda pilihan jangan ribut, berpestalah kita dengan baik di ajang demokrasi, tetapi tetap mendidiklah dengan profesional," pinta Bupati BMW (Bergerak Melayani Warga). *rr



Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget