suaraharianpagi

Sampang – suaraharianpagi.com

   Sekretaris LSM LSAKP (Lingkar Studi dan Advokasi Kebijakan Publik), Sahidi, menengarai salah satu proyek POKMAS (Kelompok Masyarakat) yang di danai APBD Jawa Timur 2020 yang diduga ada penyelewengan.

   “Kami sudah melakukan sampling ke beberapa proyek di Pokmas Jawa Timur. Salah satunya adalah yang ada di desa Taman Sarèh kecamatan Omben Kabupaten Sampang”, tutur aktivis kelahiran Lar-lar Sampang ini kepada Suara Harian Pagi (15/2).

   Menurut aktivis LSM yang punya ruang lingkup kerja Jawa Timur yang ini, proyek Pokmas di desa Taman Sarèh ini, secara kasat mata saja terlihat tidak wajar. Saat tim kami melakukan perhitungan proyek ini, selain volume jauh di bawah kewajaran, pengerjaannya pun terkesan asal-asalan. Misalnya, penggunaan batu pada dinding plengsengan yang index abrasinya melebihi batas maksimal yang ditetapkan  SNI.

   Diduga RAB (Rencana Anggaran Belanja) tidak di pakai. Seharusnya bahan matrial mulai dari campuran semen seharusnya 3 banding 1 akan tetapi temuan dilapangan menggunakan campuran satu mobil pikup pasir dan satu sak semen. Galian seharunya 40cm ketingian 60cm, sedangkan yang di gali 20cm. Amparan di dalam galian sebelum batu di pasang seharusnya ada pasir dan adukan semen. Itu tidak ada. Bahan matrial batu tidak dimasukan di karenakan yang di pakai batu sirtu, yang jelas semuanya tidak sesuai dengan RAB.

   Lebih jauh aktivis LSAKP yang dibesarkan di Camplong ini menjelaskan bahwa proyek yang total anggarannya mencapai Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) ini, menduga ada kickback terhadap oknum pejabat penyelenggara negara. Apalagi hal ini sudah menjadi rahasia umum.

   Karena itu, pihaknya saat ini sedang menyiapkan langkah hukum untuk melaporkan kasus dugaan korupsi kepada Aparat Penegak Hukum.

   “Kami bertekad Kasus dugaan korupsi pada proyek Pokmas ini harus diproses hukum. Sampang ini terlalu parah, jika dibiarkan akan terjadi pembusukan terhadap penyelenggaraan negara”,  tutur aktivis.

   Menurut aktivis kelahiran camplong berusia 45 tahun ini, jika tidak diproses hukum, maka Sampang akan terus terpuruk dari sisi infrastruktur. Karena itu pihaknya bertekad untuk menuntaskan kasus ini. Dan ia meminta agar aparat tidak main-main dalam soal ini.

   LSM LSAKP yang berkantor di Surabaya sangat yakin bahwa pengungkapan kasus dugaan korupsi pada proyek Pokmas di sejumlah desa khususnya di desa Taman Sareh kecamatan Omben ini akan menjadi pintu terungkapnya mafia proyek yang mengangkangi pemerintah provinsi Jawa Timur. *TIMshp

Sampang – suaraharianpagi.com

   DPRD Kabupaten Sampang menggelar sidang peripurna  penetapan  Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah,  raperda yang ditetapkan menjadi perda yakni Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Sampang, kamis (25/02)

   Ketua DPRD Sampang Kabupaten Sampang Fadol, dalam pembukaaan sidang dirinya mengatakan DPRD bersama eksekutif (Pemkab Sampang) menetapkan persetujuan bersama terhadap 1 (satu) raperda menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sampang. "Mudah-mudahan setelah di tetapkan raperda ini menjadi perda ini akan membawa manfaat dan kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Sampang, khususnya untuk para petani yang ada di Kabupaten Sampang,mengingat petani adalah penyokong dan pondasi ekonomi kelas bawah " ungkapnya.

   Ditempat yang sama, Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat mewakili Bupati Sampang mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terutama kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Sampang yang telah memberikan tanggapan, pandangan, saran, koreksi, serta masukan atas raperda inisiatif yang kami sampaikan, sehingga pada hari ini sudah sampai tahap persetujuan.

   Menurut dia raperda ini mencerminkan adanya komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sampang dalam mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta potensi dibeberapa aspek pembangunan di wilayah Kabupaten Sampang.

   "Kita patut bersyukur karena atas kerja keras yang dilakukan oleh pihak legislatif bersama jajaran eksekutif pada akhirnya mencapai hasil seperti yang kita harapkan bersama, khususnya bagi kaum petani dibawah, semoga perda ini mempermudah para petani untuk mendaptkan fasiltas dari pemerintah kabupaten sampang, ini bukti nyata bahwa pemerintah peduli kepada petani " ungkapnya singkat. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   BPRS Bhakti Artha Sejahtera (BAS) Sampang adalah salah satu BUMD milik Kabupaten Sampang,BUMD ini  diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upayanya adalah dengan menggerakkan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk menjadi nasabahnya. Hal tersebut menjadi dasar ditandatanganinya kesepakatan bersama (MoU) antara Pemkab Sampang dengan BPRS BAS tentang Pengelolaan Dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sampang oleh BPRS BAS.

   Penandatanganan dilaksanakan oleh Direktur Bank Permata Syariah Herwin Bustaman dengan Dirut BPRS BAS Syaifullah Asik disaksikan Bupati Sampang H. Slamet Junaidi serta Wabup dan pimpinan OPD, Rabu (3/2), di hadapan para tamu undangan.

   Pengelolaan TPP oleh Bank BPRS BAS akan dilaksanakan secara bertahap untuk seluruh OPD. Dengan demikian, seluruh PNS atau ASN di lingkungan Pemkab Sampang otomatis menjadi nasabah Bank BPRS BAS karena pengambilan TPP dilakukan melalui rekening bank tersebut.

   Dirut BPRS BAS Syaifullah Asik mengatakan, sebelumnya telah dibuat Surat Edaran kepada para Kepala SKPD mengenai MoU pengelolaan TPP PNS di masing-masing OPD oleh Bank BPRS BAS. Dikatakan pula olehnya, tidak ada kewajiban TPP tersebut disimpan di Bank BPRS BAS. "Silakan mau ditabung semua atau diambil semua. Tidak ada keharusan untuk menabung. Namun alangkah baiknya jika ada yang disimpan untuk kebutuhan di kemudian hari," ujarnya.

   Bupati Sampang H Slamet Junaidi menyampaikan bahwa kerja sama tersebut adalah bentuk dorongan dari Pemkab Sampang agar kinerja Bank BPRS BAS semakin meningkat. "Dengan ini kita harapkan Bank BPRS BAS lebih kuat, lebih sehat dan bisa turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui fasilitas kreditnya," ujarnya.

   Pihaknya yakin jika Bank BPRS BAS bisa memanfaatkan fasilitasi dari Pemda, maka bisa semaju bank-bank lain. "Kalau difasilitasi, Bank BPRS BAS bisa maju dan bahkan sejajar dengan bank lainnya," harapnya.

   Dikatakan pula, BPRS Harus bisa mandiri yang sehat. Sehingga hal ini akan berdampak pada investor agar tidak perlu ragu. "Tidak ada intervensi dari siapa saja. Kita perlukan dukungan IT yang ada di BPRS BAS. Memang banyak potensi yang perlu kita kembangkan yang ada di kabupaten Sampang," pungkasnya. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   Puncak malam Hari Jadi kota Sampang Ke-397, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang  bekerjasama dengan komunitas Anak Kabupaten (AK) peringati Maulid Nabi Muhammad dan Hari jadi Sampang  bertajuk Sampang Bersholawat, Bertempat di Pendopo Trunojoyo Sampang, acara yang digelar sejak pukul 18:30 itu dihadiri Bupati Sampang H.Slamet Junaidi, Wakil Bupati H.Abdullah Hidayat, Jajaran Forkopimda, OPD, Ulama’ dan ratusan tamu undangan lainnya, Selasa (22/12).

   Mewakili Sambutan Bupati Sampang, Kh. Fathur Rosi menyampaikan, pentingnya menerapkan semangat maulid dalam mengisi hari jadi Sampang dengan mentauladani cara Nabi dalam memimpin umat dengan senantiasa menerapkan ahlakul karimah. “Hadirnya Nabi ditengah umat merupakan sosok yang mampu mereformasi ahlak yang sebelumnya saling menjatuhkan, memfitnah, ghibah dan saling membunuh bahkan merasa paling benar,” Ucapnya.

   Selanjutnya ia menambahkan, sebagai manusia tentunya jangan pernah melupakan asal usul manusia yang dilahirkan dengan penuh kekurangan sehingga tidak benar jika kita merasa jumawa dengan apa yang saat ini kita miliki."Syukuri apa yang sudah dijadikan milik kita tanpa harus iri dengan orang lain, sehingga hati ini selalu damai dan ikut merasakan kebahagiaan dengan keberhasilan orang lain,” imbuhnya

   Memasuki acara inti ceramah agama yang disampaikan oleh Kh. Dr. Imam Mawardi dari Kabupaten Sumenep, yang mengajak untuk bersama-sama bersabar dalam menghadapi cobaan, karena semua musibah yang diturunkan pasti ada hikmahnya.“Bersabarlah dalam menghadapi cobaan, termasuk juga virus Corona karena semua musibah pasti ada hikmahnya, tidak semua hal yang tidak enak itu akan berakhir tidak enak, justru seringkali suatu musibah akan berakhir bahagia,” Ujarnya.

   Dalam berkendara saja seringkali kita tidur, ucapnya mencontohkan. Namun kenapa kita merasa tenang, hal itu karena kita tau sopirnya sudah berpengalaman sehingga kita merasa aman dan percaya kalau kita akan selamat sampai tujuan.

   “Kalau terhadap manusia saja kita bisa percaya dan yakin, kenapa kepada Allah yang menciptakan semesta alam kita masih ragu,” Katanya meyakinkan.

“Marilah dalam menjalani hidup kita syukuri nikmat yang diberikan Tuhan "Allah SWT" dan tetaplah bersabar dalam menjalani ujian,” Tutupnya. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   Satu tahun lebih  masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sampang periode 2019-2023, Pemkab Sampang telah mendapatkan banyak penghargaan di berbagai bidang baik pada tingkat nasional maupun tingkat provinsi, terima kasih atas dukungan, partisipasi dan do'a masyarakat, ungkap Bupati Sampang H Slamet Junaidi dalam rangka memperingati Hari Jadi ke- 397 dan 1 tahun kepemimpinan Bupati. Penghargaan yang di raih Kabupaten Sampang selama 2 tahun berturut-turut Pemkab Sampang mendapatkan penghargaan opini WTP dari BPK RI dan penghargaan meraih predikat nilai "B" atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.

   Bupati mengatakan bahwa hari ini telah memberikan cerminan dan gambaran bahwa Kabupaten Sampang telah meningkat jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dan hal itu diraih berkat semangat kerja buat kita semua dibidang masing-masing. “Hari ini telah membuktikan bahwa Kabupaten Sampang adalah daerah yang meraih segudang prestasi baik ditingkat nasional, tingkat Jatim. Semua itu memberikan cerminan bahwa daerah yang kita cintai bersama jauh peningkatannya," ujarnya.

   Dilanjutkan, spirit itulah yang menjadi alasan kuat sehingga Pemkab Sampang menjadikan tema pada peringatan Hari Jadi ke- 397 Kab. Sampang tahun 2020 bertemakan "Kita tingkatkan apresiasi nilai sejarah dan kearifan budaya lokal menuju Sampang hebat bermartabat. "Tema tersebut hendaknya menginspirasi semua pihak untuk bersama-sama bersinergi untuk mengukir dan memaknai keberhasilan serta prestasi yang telah dicapai dalam rangka meraih kemandirian, kemajuan, kesejahteraan dan berdaya saing serta menjadi tekad untuk bisa bertindak dan beraksi nyata agar tanggap pada tantangan dan perkembangan zaman, berdaya saing tinggi di tengah tingginya tingkat persaingan serta mampu mengembangkan inovasi untuk kemajuan pembangunan, dengan tidak lupa nilai sejarah dari kearifan lokal yang ada," papar dia.

   Selain itu, orang nomor satu di partai Nasdem Madura ini menyampaikan, pekerjaan rumah masih sangat banyak dan perlu waktu panjang untuk menyelesaikannya. Namun hal ini akan mudah diatasi jika semua OPD, masyarakat dan stakeholders bekerja bahu membahu saling mendukung untuk mewujudkannya. Orang nomor satu di Kabupaten Sampang ini juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berkontribusi turut membangun Kabupaten Sampang. Harapannya, Sampang hebat bermartabat bukan saja menjadi ikon yang dikemas, namun benar-benar menjadi kenyataan. Dan  juga karena Kabupaten Blitar berpotensi dari berbagai sisi.

   Kendati masih setahun masa kepemimpinannya, Kabupaten Sampang sudah mendapat beberapa penghargaan baik ditingkat provinsi maupun nasional. Ini bukti, bahwa prestasi kabupaten dengan julukan kota santri ini terus mengisi deretan koleksi prestasi yang telah diraih tahun-tahun sebelumnya. “Harapannya, kedepan, prestasi Kabupaten Sampang terus bertambah,” ucapnya. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   DPRD Kabupaten Sampang menggelar sidang Paripurna Hari Jadi sampang Ke 397 dan Pengesahan Tiga Rapeda Usulan, ada yang unik di sidang hari jadi sampang dan pengesah tiga perda usulan kali ini , sidang kali ini  di kemas dalam bahasa madura menjadi Papanggiyen  Paripurna DPRD Kabupaten Sampang Areh Deddih Kabupaten Sampang Sareng Pengesahan Tellok Raperda Usulan   suasana sidang peripurna berubah yang bisanya mnegunakan setelan jas di hari jadi sampang yang ke 397 paripurna di wajibkan menggunakan baju khas madura yaitu sakera bagi pria dan marlena bagi wanita serta penggunaan bahasa madura dalam sidang .

   Sidang di pimpin ketua DPRD Faddol di dampingi wakil ketua satu, dua, dan tiga, Bupati sampang H Selamet Junadi  wakil Bupati sampang H Abdullah Hidayat , Sekretaris Daerah, Forko Pimda, Kepala OPD dan Camat Sekabupaten Sampang..

   Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Fadol mengatakan rapat paripurna pengesahan tiga raperda usulan yakni raperda tentang kearsipan, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, serta tentang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dapat disosialisasikan dan diimplementasikan oleh OPD terkait. “Dari tiga raperda tesebut kami berharap dapat diimplementasikan sehingga raperda tersebut berjalan lurus dengan maksud dan tujuannya,”Jelasnya. Rabu, 23 januari 2020.

   Ia menambahkan, pengesahan tiga raperda itu menjadi kado spesial bagi pemerintah kabupaten sampang karena waktunya bertepatan dengan hari jadi kota sampang yang ke 397. “Karena hari ini bertepatan dengan hari jadi kota sampang maka selama sidang kita juga menggunakan bahasa madura,”Imbuhnya.

   Ditempat yang sama Bupati Sampang, Slamet Junaidi dengan singkat menyampaikan apresiasi pada DPRD sampang yang telah menyetujui dan mengesahkan tiga raperda tersebut. “Dengan pengesahan tiga raperda ini kami harap dapat membawa dampak positif bagi pemerintah kabupaten sampang untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, kerena jabatan hanyalah titipan dan kiata hanya melaksanakan dan kita niatkan ibadah semoga kita semua mendapat rido allah swt.”ungkapnya. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   Setelah sukses menggelar sosialisasi Perbup 53 Tahun 2020 tentang Covid-19 di 14 Kecamatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Menutup Sosialisasi di Pendopo Trunojoyo Bupati Sampang.

   Sosialisasi tersebut sebagai upaya untuk terus tingkatkan kepatuhan masyarakat dan memaksimalkan pelaksanaan disiplin protokol kesehatan (prokes) di wilayah Kabupaten Sampang.

   Dengan Waktu singkat jelang akhir tahun, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang gencarkan sosialisasi ke berbagai kecamatan secara bergiliran, sebanyak 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang.

   Aktivitas itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Sampang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

   Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19 di Sampang, pada Rabu (23/9) silam, sosialisasi Perbup tersebut dilaksanakan di 14 Kecamatan, yang di awali Kecamatan Camplong, Sreseh dan Tambelangan.

   Dari Perbup teesebut, dilanjutkan dengan aturan pelaksanaannya yang dibuat Dinkes Sampang, yakni Surat Edaran (SE) Nomor 188.45/13/REK/IX/2020. SE itu dikirim ke semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) ,Camat, pelaku usaha, pengasuh pondok pesantren, direktur bank dan segala Elemen masyarakat Sampang.

   Pelaksa tugas (Plt) Kepada Dinkes Sampang Agus Mulyadi menuturkan, sosialisasi perbup itu dilaksanakan secara bergiliran di semua kecamatan di wilayah Sampang. Adapun tujuannya, agar masyarakat, khususnya di wilayah Sampang, dapat mengetahui, mematuhi dan melaksanakan perbup tersebut.

   Dengan harapan, Pandemi Covid-19 segera berlalu di Wilayah Kabupaten Sampang, harap Agus.

   "Kami terus gencarkan sosialisasi Perbup 53/2020 ini melalui kecamatan-kecamatan, kebetulan hari ini di awali di Kecamatan Camplong, Tambelangan dan Sreseh," tutur Agus Mulyadi kepada awak Media.

   Dalam perbup tersebut, mengatur kewajiban perkantoran dan pelaku usaha dan fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana 4M, yakni memakai masker di kantor maupun di tempat umum, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

   Manakala tidak mematuhi perbup tersebut, untuk perorangan dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi ringan, teguran secara tertulis dan surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan, kerja sosial. Bahkan, khusus pelaku usaha, dapat dihentikan sementara operasional dan pencabutan izin usaha.

   "Sanksi denda administrasi untuk perorangan maksimal Rp. 100 ribu dan pelaku usaha maksimal Rp 10 juta. Maka kami harap masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakan prokes ini sesuai perbup yang ada, karena ini semua demi kebaikan bersama," harapnya.

   Sementara itu, Camat Tambelangan Kiyatno berharap dengan adanya sosialisasi yang dilakukan Dinkes Sampang masyarakat akan lebih faham tujuan dari pemerintah untuk mematuhi peraturan dalam melakukan aktivitas setiap hari.

   "Marilah kita bersama selalu mematuhi anjuran pemerintah dalam memerangi penyebaran covid-19 sehingga pandemi ini cepat berlalu dan kita kembali menjalani kehidupan secara normal," Singkatnya.

   Terpisah, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi saat sambutan di Acara Sosialisasi Perbup 53 Tahun 2020 di Pendopo Tronojoyo, berharap Masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan tersebut, sehingga Pandemi Covid-19 cepat selesai dan bisa kembali beraktivitas normal seperti sebelum-sebelumnya. *Rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   Bertempat di gedung Graha Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menggelar rapat paripurna pengumuman Propemperda tahun 2021, pengesahan Raperda APBD Sampang tahun 2021 serta pendapat akhir Bupati Sampang, kamis (26/11), rapat paripurna  dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sampang Fadol, turut hadir wakil pimpinan dan puluhan anggota DPRD Sampang, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Jajaran Forkompinda, para kepala OPD dan Camat serta tamu undangan lainnya.

   Ketua DPRD Sampang Fadol menyampaikan, persetujuan tersebut diputuskan setelah sebelumnya draf RAPBD dibahas secara mendalam pada rapat komisi, rapat badan anggaran bersama TAPD, rapat-rapat komisi bersama OPD terkait dan rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama unsur pimpinan dan alat-alat kelengkapan DPRD. Meski telah disetujui, raperda tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu oleh gubernur. "Evaluasi dimaksudkan untuk menghasilkan keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan lebih tinggi dan atau peraturan daerah," ungkapnya.

   Sementara Bupati Sampang Slamet Junaidi menambahkan, alokasi anggaran pada APBD 2021 memiliki keberpihakan kepada kepentingan publik. Utamanya mendukung program-program sebagaimana visi misi pemerintahannya, serta mendasarkan pada hasil musrenbang. "Tujuan akhirnya hanya untuk kesejahteraan masyarakat Sampang,  atas nama pemkab sampang saya  mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada Anggota DPRD Sampang yang sudah bekerja keras dalam membahas RAPBD tahun anggaran 2021 hingga sampai ditetapkan. “Catatan-catatan strategis akan menjadi pertimbangan pemkab sesuai dengan keuangan daerah,”tegasnya. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   Sidang paripurna dalam rangka penyampaian nota penjelasan bupati sampang terhadap raperda APBD TA 2021 dan pengesahan 2 Raperda inisiatif. Dimana Raperda ini akan menjadi titik awal proses pembangunan yang akan dilakukan tahun depan. Sehingga hal ini diharapkan dapat memacu kerja para wakil rakyat untuk menuntaskan tugasnya secara tepat waktu. Sehingga sinergitas antara legislatif dan eksekutif tetap bisa terjaga. Ketua DPRD Sampang Fadol berharap, dengan adanya raperda itu bisa berdampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pembangunan. “Nantinya akan kita bahas lagi apa yang akan menjadi prioritas tahun depan dari pemkab sampang. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat Sampang,” tegasnya.

Sidang Paripurna dihadiri Bupati Sampang Slamet Junaidi, Forkopimda, SKPD, serta dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD dan tamu undangan lainnya. Paripurna ini digelar sebagai agenda rutin DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai badan legislatif dan pemantau kinerja pemerintah daerah Jum’at (6/11)

   Pihaknya juga  berharap dengan disampaikannya nota penjelasan tersebut dapat memberikan perubahan yang lebih efektif, efisien dan akuntable terhadap manfaat besar bagi masyarakat. Dan hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama bagi eksekutif maupun legislatif. Termasuk pula adanya pembahasan ditingkat fraksi yang nantinya bisa memberikan kontribusi yang nyata dan bisa memberikan evaluasi yang konstruktif bagi kemajuan pembangunan sampang kedepan. ”Dari situ nantinya akan diberikan rekomendasi yang bisa bermanfaat untuk pembangunan Sampang,” jelasnya

   Sementara itu, Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan terima kasih atas sumbangsih dan pemikiran anggota dewan yang telah melakukan tugasnya. Untuk itu, ia minta kepada SKPD terkait untuk dapat segera menindaklanjutinya. “Kami yakin, APBD ini akan berguna bagi masyarakat Sampang. Untuk itu, implementasinya harus dijadikan komitmen bersama untuk diterapkan,” tegasnya singkat.  *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sampang menggelar upacara bersama dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020 di halaman depan Kantor Bupati Sampang, Kamis (1/10/2020) pagi. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020 ini mengambil tema “Indonesia Maju Berlandaskan Pancasila”.

   Wabup Sampang Abdullah Hidayat dalam sambutannya mengatakan tanggal 1 Oktober dengan sejarah kelam yang melatarbelakanginya merupakan momentum untuk lebih mempertebal dan meresapkan keyakinan akan kebenaran dan kesaktian Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang dapat mempersatukan seluruh negara, bangsa dan rakyat Indonesia.

   “Sebagai bangsa besar kita tidak akan meninggalkan sejarah yang ditinggalkan oleh Bung Karno. Oleh karena itulah kita memperingati hari kesaktian pancasila untuk menghormati jasa para pahlawan revolusi yang telah mengorbankan jiwa raganya dalam mempertahankan ideologi pancasila, sekaligus meneguhkan komitmen terhadap ideologi Negara,” katanya.

   Ditempat yang sama, Sekdakab sampang Yuliandi Setiawan mengucapkan Selamat memperingati hari kesaktian pancasila tahun 2020. “Mari jadikan pancasila sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga kabupaten sampang ke depan semakin mampu menjadi kabupaten yang hebat bermartabat sesuai dengan visi misi bupati,” ujarnya.

   Menurutnya, kita berusaha merefleksikan momentum sejarah dimana para pahlawan revolusi mempertahankan nilai-nilai fundamental Pancasila sebagai dasar negara sehingga bangsa yang beragam dapat bersatu dan menyatu sebagai satu bangsa. “Dengan memperingati hari kesaktian pancasila, kita bangun kebersamaan dan harapan untuk menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Pancasila sebagai tuntunan mengandung visi dan misi negara yang memberikan orientasi, arah perjuangan dan pembangunan bangsa ke depan serta memberikan harapan dalam merealisasikan visi dan misi bangsa Indonesia. Kita Indonesia, kita pancasila adalah sosok yang percaya diri dan optimis dalam menatap masa depan bangsa yang maju, adil dan makmur,” jelasnya.

   Sebagai inspektur upacara adalah Wabup Sampang Abdullah Hidayat. Dalam peringatan hari kesaktian pancasila tahun 2020 yang diikuti oleh ASN di lingkungan Pemkab Sampang ini dihadiri oleh jajaran perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten sampang, staf ahli Bupati, asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sampang. *rn

   Pemkab Sampang menggelar konsultasi publik pengadaan tanah untuk pembangunan jalan inspeksi itu berlangsung di Gedung PKPRI Sampang, Senin (28/9). Acara tersebut dibuka langsung oleh asisten 1 Pemkab sampang Tony Moerdiwanto mewakili Bupati Sampang. Acara tersebut dihadiri oleh kepala BPN Sampang, kabag pemerintahan pemprov jatim Dwi Mardiana, SSTP, MSi, Kepala Dinas PUPR kabupateen Sampang Ach. Hafi, serta Kabag administrasi pembangunan  Pemkab sampang.

   Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ach. Hafi mengatakan sosialisasi dan konsultasi publik menjadi tahapan awal pelaksanaan jalan inspeksi. Diperkirakan sekitar lahan yang mencapai 7 ribu hektar. Pihaknya mengatakan di kecamatan sampang ada sekitar 3 desa dan 6 kelurahan yang bakal terdampak jalan inspeksi ini. "Acara kali ini hanya untuk menyiapkan persetujuan warga pemilik lahan untuk nantinya siap bilamana pembebasan lahan ini akan dilakukan, ini dimulai dari tahapan sosialisasi dan kosultasi publik dulu," ujarnya disela acara konsultasi publik pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan inspeksi kabupaten Sampang, senin (28/9).

   Soal pelaksanaan pembangunan, pihaknya mengatakan sebelumnya direncanakan dimulai pada 2021 mendatang. “Untuk target menunggu proses ini dulu karena juga kondisi masih seperti ini (pandemi Covid-19). Sehingga kita bagi 3 sesi kali ini. Kami tidak bisa menghitung kapan dimulainya. Kalau sebelumnya direncanakan 2021 sudah mulai pelaksanaan pembayaran pembebasan itu,” jelas dia.

   Asisten 1 pemerintahan Tony Moerdiwanto dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini untuk mendapatkan masukan dari warga terkait rencana pembangunan jalan inspeksi di wilayah kecamatan sampang. “Kita semua memahami bahwa tujuan pembangunan itu adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya mewakili Bupati Sampang Slamet Junaidi.

   Dikatakan, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sering kali menimbulkan masalah dan polemik dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut terjadi karena konflik kepentingan antara hak kepemilikan tanah dari pemilik lahan dan aspek hukum dalam proses pembebasan tanah tersebut yang seringkali ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

   Pada pengadaan lahan, bakal ada tim yang mendatangi bidang-bidang tanah terdampak jalan inspeksi ini. Tugas tim tersebut mengukur tanah serta mendata apa saja yang ada di atas tanah tersebut seperti bangunan, sumur, serta tanaman keras. Sedikitnya ada 3 desa dan 6 kelurahan yang terdampak dari pembangunan jalan inspeksi ini.

   Nantinya, setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi lahan terdampak, bakal dilakukan penilaian appraisal atau penaksiran harga oleh tim independen. Soal ganti rugi, berbagai hal yang ada di atas tanah tersebut yang sudah diinventarisasi serta ditaksir nilainya oleh tim bakal mendapatkan ganti rugi. Sejumlah warga sempat mempertanyakan jadwal pelaksanaan pembebasan lahan agar mereka bisa bersiap-siap jika memang lahan mereka terdampak proyek jalan inspeksi ini.

   Pada kesempatan ini, tim persiapan mengatakan pembebasan lahan di sampang ini akan segera dilakukan. Kecepatan waktu pembebasan lahan tergantung kesiapan dokumen warga. Pada kesempatan itu, pihak PUPR juga menyampaikan ihwal teknis pembangunan jalan inspeksi. Jalan inspeksi yang akan dibangun dan melintasi di wilayah sampan. *ron

 Sampang –  suaraharianpagi.com

   Setelah Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 secara virtual dan ziarah di Taman Makam Pahlawan, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi memberikan Remisi di rumah tahanan (Rutan) Kelas II B Kabupaten Sampang secara simbolis ke 10 Napi yang langsung bebas. Sebanyak 154 Narapidana binaan rutan mendapat remisi atau pemotongan masa tahanan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, Senin (17/8).

   Pemberian remisi langsung diserahkan oleh Bupati Sampang H Slamet Junaidi (17/8) usai upacara peringatan HUT RI. Dari 154 napi tersebut, 10 diantaranya penerima remisi langsung bebas atau asimilasi di rumah. Sebanyak 154 narapidana ini terdiri dari narapidana yang sudah menjalani hukuman. Bahkan rata-rata remisi diberikan mulai dari 1 sampai 5 bulan. Adapun tahanan yang dinyatakan bebas, sebanyak 10 orang. Keputusan tersebut sesuai Kep. Menkumham RI No. PAS - 992.PK.01.01.02 tahun 2020.

   Pemberian remisi tersebut disaksikan langsung Bupati Sampang H Slamet Junaidi, selaku Inspektur Upacara pemberian remisi. Dalam sambutannya, pihaknya menyatakan pemberian remisi kepada warga binaan bukan semata merupakan suatu hal yang didapatkan dengan mudah dan bukan pula merupakan bentuk kelonggaran agar Napi segera bebas. Namun, pemberian remisi merupakan bentuk tanggung jawab untuk terus menerus memenuhi kewajiban untuk ikut dalam pelaksanaan program pembinaan.

   Di samping itu pemberian remisi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari tempat pelaksanaan pidana serta dapat menjadi stimulan dalam menghadapi era saat ini, serta menekan tingkat frustrasi sehingga dapat meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas. "Kontroversi pemberian remisi masih terjadi dikarenakan masih sedikitnya pandangan masyarakat yang melihat pemidanaan dalam rutan, belum adanya komitmen nyata dari jajaran Pemasyarakatan untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai masalah yang dihadapi," katanya.

   Sebanyak 10 orang yang langsung mendapatkan asimilasi di rumah. Yakni Feri Irawan bin Kamid, Fidayat bin Mujehri, Sudariyanto al Yayan, Yudi Adi P bin Sudarwanto (Perlindungan anak), Andre Bin Mastur, Mudasir Bin Padla, Rahmat Riyadi Bin Sulaiman, Zainul Alwi bin H Eko Sunarto, Supardi bin Matdehri (Narkotika) dan Abdulloh bin Dikan (Pencurian). *rn

Sampang - suaraharianpagi.com  

   Sidang paripurna penyampaian laporan rekomendasi terhadap LHP BPK RI TA 2019 dan persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap LKPJ APBD TA 2019 serta nota penjelasan dua Raperda inisiatif oleh Bapemperda yang bertempat di ruang sidang paripurna DPRD setempat, Senin (10/8). Dalam sidang tersebut secara langsung diberikan rekomendasi tersebut kepada bupati sampang. Rekomendasi ini disampaikan dengan adanya saran perbaikan demi kemajuan sampang kedepan.

   Beberapa rekomendasi yang di sampaikan oleh  Panitia kerja (Panja) DPRD Sampang terkait laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemkab Sampang TA 2019. Dewan minta Bupati sampang Slamet Junaidi untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan. Hal ini pula untuk mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan tersebut, di antaranya penambahan auditor di tubuh kantor Inspektorat Kabupaten Sampang

   Tim Panja DPRD Sampang Agus Khusnul Yakin. Dalam rapat paripurna kemarin, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi yang harus segera dijalankan dan ditindak lanjuti oleh pemkab sampang. Utamanya bupati sampang selaku pucuk pimpinan dan pemangku kebijakan. “Ini semata-mata demi mempertahankan pencapaian yang telah didapatkan WTP,” ungkapnya.

   Dimana, rekomendasi yang disampaikan tersebut berdasarkan dari hasil pembahasan tim Panja dalam menindaklanjuti LHP BPK RI tersebut. Dimana pencapaian WTP tersebut merupakan upaya maksimal dari segenap penyelenggara negara. Tugas dan tanggung jawab tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat kabupaten sampang. “Rekomendasi itu salah satunya agar segera menyelesaikan pengembalian yang ditemukan atas kerugian negara yang ditemukan di OPD,” imbuhnya.

   Sementara Bupati Sampang H Slamet Djunaidi dalam nota penjelasan menyabut baik usulan, kritik serta saran dari DPRD hal ini semata untk kemajuan Kabupaetn Sampang” terimakish atas usulan, saran dan kritikan hal ini sebagai cambuk pemerintah daerah untuk menjadikan kabupaten sampang lebih maju menuju Sampang Habat Bermartabat”ungkapnya.  *rn