Articles by "Sampang"

Sampang - suaraharianpagi.com
   Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sampang bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya Plqabean C wilayah Madura menggelar sosialisasi cukai tembakau dan stop peredaran rokok ilegal kepada sejumlah wartawan di wilayah kerja Sampang.
   Plt Kepala Diskominfo Sampang Amrin Hidayat menyatakan, bersama KPPBC wilayah Madura, pihaknya mengaku ingin menyampaikan informasi melalui para jurnalis tentang ketentuan cukai tembakau serta ciri-ciri rokok ilegal. Menurutnya dia, dengan menggandeng para jurnalis, diharapkan sosialisasi stop rokok ilegal dapat tersampaikn kepada masyarakat di bawah.
   "Kami undang para jurnalis, supaya sosialisasi tentang cukai rokok dan soal rokok ilegal serta bahayanya bisa diketahui masyarakat luas. Peran jurnalis ini diharapkan membantu menyampaikan informasi itu,", Jumat (24/9).
   Sementara Kasi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Madura, Trisilo Asih Setyawan menjelaskan, salah satu pendapatan negara yaitu melalui sektor pajak cukai. Berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai pada pasal 4 ayat 1, barang kena cukai (BKC) dia antaranya seperti etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.
   "Pemasukan pajak melalui cukai ini merupakan salah satu penerimaan negara terhadap APBN. Yang nantinya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur maupun berupa bantuan," paparnya.
   Selain itu Trisilo sapaan karibnya memaparkan, sosialisasi yang disampaikan kepada para jurnalis diharapkan masyarakat bisa memahami seputar cukai dan cara mengenali rokok ilegal melalui penggunaan pita cukai seperti di antaranya rokok tanpa pita cukai, rokok yang menggunakan pita cukai palsu atau bekas, serta rokok dengan pita cukai yang bukan peruntukannya.
   "Di sinilah peran para jurnalis memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya produk dengan penggunaan pita cukai," terangnya.
   "Selain itu, para jurnalis memberikan informasi dampak bahaya peredaran rokok ilegal termasuk sanski kepada para pelaku," tandas Trisilo. *rn

Sampang - suaraharianpagi.com
   Diungkapkan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Wilayah Madura, Trisilo Asih Setyawan didampingi Kasi Humas Bea Cukai Wilayah Madura, Parulian Simanjuntak di aula kantor Dinas Komunikasi & Informasi (Diskominfo) Kabupaten Sampang, Kamis (23/09) Bea dan Cukai wilayah Madura mengancam para pelaku produk Barang Kena Cukai (BKC) ilegal yang diperjualbelikan, dengan ancaman 1 sampai 5 tahun penjara..
   Menurutnya, dalam pasal 54 UU No. 39 tahun 2007 tentang pidana penjualan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk di jual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1, dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara, dan atau denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar.
   Untuk itu, Setyawan berharap kesadaran masyarakat, khususnya pelaku penjual maupun pembeli BKC Ilegal, agar segera menghindari hal tersebut.
   Dalam hal ini, diharapkan masyarakat tidak mengkonsumsi rokok ilegal, tidak terlibat peredaran rokok ilegal, paham ciri-ciri rokok ilegal, paham sangsi pidana cukai dan paham manfaat DBHCHT.
   Sementara terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Setyawan menjelaskan adalah bagian dari manfaat BKC Legal. Dimana di salurkan ke tiga (3) prioritas, yaitu sebesar 50 persen untuk Bidang Kesejahteraan Masyarakat, dan 25 persen untuk Bidang Penegakan Hukum, serta 25 persen untuk Bidang Kesehatan.
   Sementara Plt Kepala Diskominfo Sampang, Amrin Hidayat mengatakan, dengan masyarakat paham pentingnya mengkonsumsi BKC Legal, tentunya juga membantu 3 sektor prioritas di atas melalui DBHCHT.
   Perlu diketahui, Sosialisasi tersebut dilakukan mulai dari mengenalkan ciri-ciri rokok ilegal sampai dengan modus yang biasa ditemukan serta tindak pidana yang mengikat.
   "Dengan mengkampanyekan stop rokok ilegal ke seluruh lapisan masyarakat di Wilayah Kabupten Sampang dan Madura Umumnya, Insyaallah masyarakat pula yang akan merasakan manfaatnya" pungkas Amrin. *rn


Sampang-suaraharianpagi.com
   Proyek Jalan Desa yang terletak di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ada dugaan tidak memenuhi aturan tentang pelaksanaan Proyek yang mana jika proyek tersebut dibiayai Negara wajib pasang papan informasi proyek, sebagai sarana transparasi publik.
   Dari pantauan wartawan suaraharianpagi.com rabu, (29/9) pengerjaan proyek di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tersebut tidak ditemukan papan informasi proyek. Mengetahui hal itu kami mengkonfirmasi Kepala Desa setempat melalui telp selularnya tidak ada tanggapan ataupun jawaban. Karena melalui telp selulernya tidak ada respon, kami pun datang ke rumah Kepala Desa tersebut. Disana juga kami tidak bertemu dengan Kepala Desa ABD. ROHIM.
   Proyek di Dusun Banjar tersebut sangat meresahkan warga pengguna jalan. Keresahan itu dikarenakan adanya tumpukan material di kanan dan kiri jalan poros Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
   Informasi yang kami terima bahwa pada saat penurunan material tidak ada yang mengatur kendaraannya. “Tidak ada yang mengatur mas saat material diturunkan, jadi ya seenaknya sendiri penurunannya yang akhirnya membuat kami sebagai pengguna jalan harus berhati-hati, jika tidak kami bisa jatuh,”jelas warga yang tidak mau disebutkan namanya.
   Warga juga menyampaikan tidak mengetahui material ini untuk perbaikan jalan atau irigasi. Saya tidak tau mas ini proyek apa, karena tidak ada informasi apapun kepada warga setempat. Dugaan saya ini Proyek Desa mas,”imbuhnya.
   Saya sebagai informasi Publik sangat menyayangkan akan tindakan Kepala Desa yang tidak dapat dikonfirmasi terkait proyek ini. Juga tumpukan material yang sangat membahayakan pengguna jalan karna tidak ada penerangan jalannya.
   Hingga berita ini dinaikkan Kami belum mendapatkan penjelasan dari pihak Kepala Desa setempat terkait tumpukan material juga kejelasan Proyek tersebut. *Bnts

Sampang – suaraharianpagi.com
   Bupati Sampang H. Slamet Junaidi bersama Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat melakukan peninjauan pelaksanaan uji kompetensi Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru, Senin (13/9).
   Peninjauan dilakukan di berbagai lokasi, dimulai dari SMAN 1 Sampang kemudian berlanjut di SMKN 1 Sampang dan diakhiri di SMKN 2 Sampang. Turut mendampingi peninjauan diantaranya Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang Asyyari, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Nor Alam, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Agus Mulyadi, Plt. Kepala BKPSDM Arief Lukman Hidayat.
   Pelaksanaan Uji Kompetensi PPPK Guru tersebut akan berlangsung selama empat hari terhitung sejak tanggal 13 sampai 16 September 2021. Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan bahwa peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan seleksi PPPK berlangsung dengan lancar. "Dari banyaknya peserta sekitar 1.700 nanti akan diambil 371 formasi PPPK Guru, hal ini bagian dari ikhtiar kami meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sampang," ungkapnya.
   Menurutnya, Kabupaten Sampang saat ini mengalami defisit guru terbukti ada satu sekolah yang memiliki 90 murid namun Guru ASN nya hanya satu orang, sisanya 6 orang GTT. "Hal ini menjadi atensi pemerintah daerah, kebijakan kami saat ini tidak akan mengizinkan guru ASN mutasi ke luar daerah, sebab di Kabupaten Sampang sendiri kekurangan tenaga pendidik," ucapnya.
   Pihaknya berharap seluruh kuota dapat terisi oleh peserta yang mengikuti seleksi dan mencapai nilai passing grade agar tidak ada rekrutmen kembali. "Secara keseluruhan hasil peninjauan kami aman dan lancar, semoga sampai hari terakhir demikian," tandasnya. *rn

Sampang - suaraharianpagi.com
   Sungguh cerdik oknum pendamping bantuan Program Keluarga Sejahtera (PKH) untuk memperkaya diri. Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang (23/09)
   Informasi warga yang di terima awak media suaraharianpagi.com sebut saja AS menyampaikan,'' Saya terahir menerima di panggil sama pendampinya mas. Ibu AS sekarang terahir menerima program bantuan pkh karena tidak ada komponin jadi bantuan ibu di blokir / bukan peserta penerima lagi. Begitu mas Singkat saja.
   Hasil konfirmasi kepada kepala desa dharma camplong Moh. Amin mengatakan, saya tidak tahu atau ikut campur urusan pkh mas. Karna itu haknya masyarakat dan saya hanya berpesan sama pendampingnya jangan sampai ada masalah dibawa cuma itu pesan saya. Saya sudah memanggil pendampinya bahwa ada keluhan warga masalah bantuan pkh tolong temui dan urus yang benar. Tutur kades
   Pantuan wartawan suaraharianpagi.com di lapangan, ibu AS menunjukkan hasil prin out koran buku Rekening Bank BRI ternyata mulai 2018 sampai 2020 masih ada bukti transferan dana bantuan PKH dan tèrtera mutasi dana antar Rekening yang sama Bank bri. Pendampin yang berinesial (SU) & (SR) sulit ditemui untuk di mintai keterangan,'' Jelasnya.
   "dalam hal tersebut (SU) & (SR) sudah melakukan pelanggaran aturan UUD pemerintah menyalagunakan dana bantuan dangan memberikan keterangan palsu dan bisa di katakan penggelapan hak orang lai,'' Pungkasnya. *bnts



Sampang - suaraharianpagi.com
   Gambar Rencana Anggaran Bangunan (RAB) tak sesuai dengan lokasi proyek yang di luncurkan dinas pendidikan Kabupaten Sampang (22/09)
   Informasi dari kontraktor proyek yang enggan disebut namanya kepada awak media suaraharianpagi.com menyampaikan," Saya belum memulai kerja masih menuggu gambar Rencana Anggaran Bangunan (RAB) dari dinas pendidikan turun mas. Sempat saya tanyakan kedinas pendidikan, kekonsultan perencana (rab) dan konsultan pengawas bagaimana kapan saya mulai kerja, jawabnya tunggu",Ujar kontraktor.
   Kontraktor menambahkan komentarnya," program dinas pendidikan sampang ada yang dikerjakan dan ada yang tidak mas. Yang di kerjakan gambar (rab) dan lokasi sama. Yang tidak sama gambar (rab) dan lokasi, ia belum dikerjakan masih menuggu perubahan gambar mas. Saya yakin Hal ini terjadi penguluran waktu mungkin konsultan perencana tidak turun kelapangan melakukan pengecekan / surve sehingga gambar tidak sesuai", imbuhnya singkat saja.
   Ketika dikonfirmasi wartawan media suaraharianpagi.com melalui pesan chat media sosial WHATSAPP kepada Pak NORALAM selaku kadis Dinas pendidikan Kabupaten Sampang, ia menjawab sangat simpel sekali. Sudah mas jalan mas," tutur kadis.
   Pantauan kuli tinta suaraharianpagi.com di lapangan tidak ada tanda-tanda akan dikerjakan sekolahan tersebut ingin dibangun tetap berdiri utuh seperti biasa. Dalam menyikapi Hal ini terjadi pejabat pemerintah dinas pendidikan kabupaten Sampang kurang bertanggung jawab, kurang tegas alias enteng", Pungkasnya. *Bnts

Sampang - suaraharianpagi.com
   Rapat dewan dalam paripurna digelar dalam rangka penyampaian nota penjelasan bupati sampang terhadap raperda Perubahan APBD TA 2021. Dimana sebelumnya sudah dilakukan pembahasan ditingkat badan musyawarah (Banmus). Sehingga hal ini diharapkan dapat memacu kerja para wakil rakyat untuk menuntaskan tugasnya secara tepat waktu.
   Ketua DPRD Sampang Fadol menyampaikan, agenda yang sudah dibahas ditingkat Banmus tersebut, merupakan raperda yang sudah dibahas oleh anggota dewan. Ia berharap, dengan adanya raperda itu bisa berdampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pembangunan. “Atas semangat kinerja dari Badan Pembentukan Perda (Bapperda), Raperda ini masih akan dibahas kembali ditingkat fraksi. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat Sampang,” ucapnya.
   Pihaknya berharap usai disampaikannya nota penjelasan tersebut dapat memberikan perubahan yang lebih efektif terhadap masyarakat. Termasuk pula adanya pembahasan ditingkat fraksi yang nantinya bisa memberikan kontribusi yang nyata dan bisa memberikan evaluasi yang konstruktif bagi kemajuan pembangunan sampang kedepan. ”Dari situ nantinya akan diberikan rekomendasi yang bisa bermanfaat untuk pembangunan Sampang,” jelasnya
   Sementara itu, Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan terima kasih atas sumbangsih dan pemikiran anggota dewan yang telah melakukan tugasnya. “Kami yakin, APBD Perubahan ini akan berguna bagi masyarakat Sampang. Untuk itu, implementasinya harus dijadikan komitmen bersama untuk diterapkan,” tegasnya singkat. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   Penambangan galian C yang terletak di Dusun Banjar Desa Banjartabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Diduga Tak berizin. Dilokasi, nampak terlihat gundukan, lobang tanah yang curam bekas penambangan, dua alat berat berupa Backhoe serta beberapa truk pengangkut pasir.
   Dari keterangan warga setempat kepada wartawan suaraharianpagi.com bahwa lokasi tersebut sangat berbahaya karena dulu pernah memakan korban tertimpa reruntuhan tanah karena galian tanah terlalu dalam. Lain halnya saat sopir truk diberhentikan oleh awak media bilang,“ ndak apa-apa di video ataupun difoto karena saya disini beli bukan pemilik, minggu, (12/9)
   Sementara pemilik tambang saat akan di konfirmasi tidak ada di tempat. Akan tetapi saat dikonfirmasi melalui telp selulernya membenarkan bahwa tambang atau galian tanah tersebut tidak berizin atau ilegal. Menurut pengakuan dari saudara pemilik tambang bahwa setiap bulan harus setor kepada polres sebesar Rp. 2.000.000,-. Sebenarnya berat dengan permintaan Polres harus setor Rp. 2.000.000,- per bulan tapi mau gimana lagi demi keamanan’’, ucapnya kepada awak media.
   Dikesempatan lain wartawan suaraharianpagi.com mencoba menghubungi oknum Polres (polisi yang menerima uang) tidak pernah di respon. *bnts

Sampang – suaraharianpagi.com

   Bupati Sampang H Slamet Junaidi bertindak langsung sebagai inspektur upacara peringatan HUT RI ke-76 lingkup pemkab Sampang setempat. Upacara yang berlangsung khidmat dimulai sejak pukul 07.00 WIB yang diiringi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI. Masih dalam Pandemi, pengibar bendera merah putih kali ini hanya 3 orang. Kali ini, peringatan HUT RI 76 lebih menekankan ketangguhan dan tumbuh dari hasil kerja nyata.

   Upacara dilaksanakan Selasa (17/8) di halaman pendopo bupati sampang mulai pukul 07.00 WIB tetap dengan prokes yang ketat, yang diikuti Bupati Sampang H Slamet Junaidi, anggota forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), asisten, kepala dinas/badan, pegawai lingkup Pemkab Sampang, TNI, Kepolisian, serta perwakilan pelajar dan mahasiswa. Pengibaran bendera yang dibawa oleh pasukan Paskibraka Sampang berhasil menyelesaikan tugasnya mengibarkan bendera Merah Putih.

   Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliandi Setiawan mewakili Bupati Sampang H Slamet Junaidi dalam menyampaikan supaya menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu wujud nyata dalam mengenang kembali peristiwa sejarah dan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan bangsa ini, dan memaknainya untuk tetap melangkah bersama mewujudkan cita-cita perjuangan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan.

   “Alhamdulillah semua rentetan peringatan kemerdekaan kami laksanakan dengan baik. Mulai kemarin dilakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera, renungan suci, upacara bendera merah putih dan detik-detik proklamasi bersama Presiden hingga nanti sore pada pelaksanaan penurunan bendera merah putih,” ujarnya usai pelaksanan upacara peringatan HUT RI . *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   DPRD Kabupaten Sampang menggelar  paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, Senin (16/8). Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dalam rangka peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI ini dilakukan secara virtual (online) dan dipancarkan menggunakan layar LCD di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sampang.

   Kegiatan ini diawali dengan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021 dalam rangka peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI dipimpin oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Kemudian dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR-DPD RI yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

   Bupati Sampang H Slamet Junaidi, Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sampang, Forkopimda, Sekdakab sampang, Kepala OPD dan Camat menyaksikan Sidang Tahunan MPRI RI mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI tersebut secara virtual dan seksama mulai dari awal hingga akhir.

   Dalam Pidato Kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) disebutkan target Indonesia saat ini tidak hanya saja sebatas keluar dari Pandemi COVID-19. Lebih jauh, Indonesia harus terus maju bahkan sambil memanfaatkan krisis yang tengah melanda negara ini.

   “Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi,” ujar presiden dalam pidatonya.

   Sementara itu, wakil ketua I DPRD Sampang Amin Arif Tirtana, dalam sidang ini mengatakan ada 18 anggota yang hadir fisik dan ada yang hadir secara virtual. "Sidang ini untuk mendengarkan pidato presiden mengenai laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan sambutan kemerdekaan RI ke-76,” kata Legislator PPP itu singkat. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   Sempat menjadi bola panas perihal pemilhan kepala desa (PILKADES) di Kabupaten Sampang, bahkan beberapa tokoh masyarakat dan komonitas masyarakat Kabupaten Sampang melakukan audensi ke DPRD selaku legeslatif untuk mempertanyakan pilkades serantak supaya di gelar di tahun ini, hal ini terjadi kerena kurangnya pemahaman serta kurangnya informasi terkait pilkades membuat suasana di kabupaten sampang sempat memanas.

   Sementara pemerintah Kabupaten Sampang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang selama ini bagaikan bola panas bagi pemerintah kabupaten sampang, bertempat di aula kantor Pemerintah kabupaten sampang Sekretaris daerah Yuliadi Setiyawan di dampingi seluruh camat, kepala bagian hukum  dan plt DPMD   menggelar konfrensi pers senin(5/07) untuk memberikan jawab  atas semua pertanyaan masyarakat selama ini.

   Sekretaris daerah Yuliadi Setiawan menjelaskan perihal dasar hukum untuk menggelar pemilihihan kepala desa serta regulasi yang sudah di atur dalam  UU no 16 tahun 2014, PP no 43 tahun 2014 yang dirubah dengan PP no 47 tahun 2015, Permendagri no 112 tahun 2014, Permendagri no 65 tahun 2014, Permendagri no 27 tahun 2020 serta Surat Keputusan (SK) Bupati yang merujuk kepada Perbup no 27 tahun 2021 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.” Jadi intinya  Pilkades sudah ada aturanya dan regulasinya jadi tidak serta merta ada dua pelaksanaan pilkade secara bergelombang dan serentak “ ungkapnya.

   “dan berdasarkan surat Keputusan Bupati Sampang dengan Nomor 188.45/272/KEP/ 430.013/2021 tahun 2021 tentang pelaksanan pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Sampang, di tetapkan pada tahun 2025 yang di ikuti oleh 180 desa se kabupaten sampan,” imbuhnya sekretaris daerah dan menutup acara pers liris. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   DPRD Kabupaten Sampang kembali menggelar Sidang Paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan bupati APBD 2020 dan jawaban bupati sampang terhadap pandangan umum fraksi, Senin (12/7) masih dalam situasi pandemi Covid 19 dan pemberlakuan PPKM sidang di gelar secara virtual dari dua gedung, gedung pemerintah kabupaten sampang dan gedung DPRD kabupaten sampang.

   Sidang di pimpin Wakil Ketua II Fauzan Adima , Dalam sidang paripurna  diagendakan pembacaan Pandangan Umum Fraksi terhadap nota penjelasan bupati terhadap pertanggung jawaban APBD 2020 dan jawaban Bupati Sampang terhadap PU fraksi. Dalam sidang paripurna seluruh fraksi di beri kesempatan untuk menyampaikan pendapat fraksinya dimuka sidang. Termasuk pula saran dan kritik yang disampaikan untuk membangun kabupaten sampang lebih maju dan bermartabat. “Dengan ini pemandangan umum fraksi ini bisa menjadi kritik dan saran bagi bupati selanjutnya,” ujar wakil ketua III DPRD Sampang Fauzan Adima.

   Pihaknya berharap, setelah paripurna tersebut, anggota pansus langsung segera tancap gas untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. “Segera tancap gas bekerja untuk sampang lebih baik. Karena fraksi itu kepanjangan tangan partai yang mana ini akan semakin mempercepat kinerja dewan,” imbuhnya.

   Menurut fraksinya, dalam pemerintahan yang sudah dilaksanakan oleh Bupati Sampang Slamet Junaidi masih belum maksimal. Pihaknya mengharapkan banyak peningkatan yang harus segera dilakukan di tahun anggaran mendatang. “Termasuk dalam pendapatan asli daerah yang disetor dari berbagai OPD yang ada,” ucapnya. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang menggelar sidang paripurna penyampaian laporan rekomendasi Panja terhadap LHP BPK RI TA 2020 dan Nota Penjelasan Bupati terhadap 6 Raperda usulan yang bertempat di ruang sidang paripurna DPRD setempat, kamis (17/6). Sidang tersebut secara langsung memberikan rekomendasinya kepada bupati sampang.

   Panitia kerja (Panja) DPRD Sampang memberikan beberapa rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemkab Sampang TA 2020. Dewan minta Bupati sampang Slamet Junaidi untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan. Hal ini pula untuk mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan tersebut.

   Ubaidillah selaku ketua Panja DPRD Sampang menyampaikannya dalam rapat paripurna, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi yang harus segera dijalankan dan ditindak lanjuti oleh pemkab sampang. Utamanya bupati sampang selaku pucuk pimpinan dan pemangku kebijakan. “Ini semata-mata demi mempertahankan pencapaian yang telah didapatkan sebagai WTP,” ujarnya kemarin.

   Rekomendasi yang disampaikan tersebut berdasarkan dari hasil pembahasan dari tim Panja yang dilakukan dalam menindaklanjuti LHP BPK RI tersebut. Dimana pencapaian WTP tersebut merupakan upaya maksimal dari segenap penyelenggara negara. Tugas dan tanggung jawab tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat kabupaten sampang. “Rekomendasi itu salah satunya agar segera menyelesaikan semua temuan temuan BPK yang sudah disampaikan,” ungkapnya.

   Dalam paripurna itu, dihadiri Bupati Sampang Slamet Junaidi, Wabup Abdullah Hidayat, Forkopimda, OPD, serta dihadiri pimpinan dan anggota DPRD dan tamu undangan lainnya. Paripurna ini digelar sebagai agenda rutin DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai badan legislatif dan pemantau kinerja pemerintah daerah. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   Bertempat di graha peripuran gedung DPRD Kabupaten Sampang Sidang Peripurna dengan mengagendakan nota penjelasan lima raperda inisiatif dan pengumuman nama anggota panitia kerja LHP BPK RI di gelar, sidang di pimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Sampang Fadol dan di hadiri oleh Bupati Sampang H Selamet Junaidi, wakil Bupati H Abdullah Hidayat, Forkopimda, Kepala OPD, Kapala Bagian Pemerintah Kabupaten Sampang,senin (31/05).

   Dalam sambutanya ketua DPRD Fadol menjelaskan,” sidang kali ini membahas dua aganda yang pertama nota penjelasan lima raperda inisiatif dan yang kedua  pengumuman nama anggota panitia kerja LHP BPK RI yang sudah dibahas di tingkat banmus “.ungkapnya

   Badan Musyawarah (Banmus)  telah membahas  dengan matang dan secara terperinci terkait pengesahan badan pemeriksaan keuangan republik indonesia  (BPK RI) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang tahun 2020, yang mekanismenya di bacakan oleh Alan Kaisan politis partai Gerinda.

   Sementara lima raperda inisiatif di bacakan oleh Agus Husnol Yakin, lima raperda inisiatif meliputi raperda pasar tradisional dan moderen,pembentukan peraturan desa, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan peredaran narkoba, kesejahteraan sosial dan terakhir inovasi daerah. Yang di lanjutkan pengumuman  nama anggota  panitia kerja LHP BPK RI di bacakan oleh sekretaris DPRD H Moh Anwari Abdullah SE,MM. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   Masih dalam suasana pendemi covid 19  pemerintah Kabupaten Sampang menggelar Sholat  idul fitrih di lapangan wijaya kusuma, hal ini sudah menjadi tradisi tahun bagi pemerintah kabupatan dan masyrakat sekitar,  sholat idul fitrih menjadi momemtum Bupati dan wabup berinteraksi dengan masyarakt sekitar pendopo bupati. kamis (13/5),dengan  menerapkan prokes yang ketat pada setiap orang yang akan ikut melaksanakan sholat idul fitrih di lapangan.

   Hadir dalam sholat idul fitrih  bupati beserta keluarga, wakil bupati beserta keluarga,  Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafidz, S.I.K, Dandim 0828/Sampang Letkol ARM Mulya Yaser Kalsum SE MS.i, Kejari Sampang, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiawan, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah serta masyarakat Sampang..

   Dalam khutbahnya Kh. Buhori Maksum selaku Khotib dan imam  menyampaikan.” di hari yang fitrah ini kita seperti terlahir kembali putih bersih tanpa ada noda sedikitpun jadi mari kita saling maaf dan memaafkan antar sesama untuk menyempurnakan puasa kita ”, ungkapnya.

   Sementara Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan, “Momentum Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah merupakan bentuk kemenangan setelah selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa, mari kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah Ramadhan, di hari Fitri ini semoga menjadi momentum kita melawan Covid-19, karena sudah dua tahun kita dihadapkan dalam situasi seperti ini”, ungkapnya.

   Dalam kesempatan tersebut, pihaknya atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah daerah mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, 1 Syawal 1442 Hijriyah. Minal Aidzin Wal Faidzhin, mohon maaf lahir dan batin. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   Bertempat di graha paripurna gedung DPRD kabupaten Sampang sidang Paripurana tentang penyampaian rekomendasi pansus LKPJ Bupati tahun 2020 di gelar selasa (27/04), masih dalam situasi pandemi covid 19 dan bulan suci ramadan tidak menyurutkan kinerja anggota DPRD untuk menunaikan tugasnya sebagai control terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sampang.

   Dalam sambutanya Ketua DPRD Kabupaten Sampang Fadol menjelaskan sidang kali ini terkait dengan penyampain rekomendasi pansus terhadap LKPJ  bupati Sampang tahun 2020, dan LKPJ sudah dibahas dan di telaah oleh Pansus sebelum di sampaikan pada hari ini ditemukan beberpa poin yang signifikan.” LKPJ Bupati tahun 2020 sudah di bahas oleh Pansus dan ada beberpa poi yang menjadi catatan sebagai rekomendasi dari Pansus untuk menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Sampang yang akan di bacakan oleh anggota pansus Fathul Kodulloh” ungkapnya. Hadir dalam acara Bupati Sampang H. Selamet Junaidi, wakil Bupati H. Abdullah Hidayat,sekretaris Daerah Yuliadi Setiawan,  Forkopimda, Kepala OPD, Kepala bagian dan camat se Kabupaten Sampang.

   LKPJ Bupati Tahun 2020 di terima oleh DPRD  dengan beberapa evaluasi yang menjadi rekomendasi terhadap pemerintah Kabupaten Sampang, ini sebagai bukti pemerintah Kabupaten Sampang sedang berbenah dari tahun ketahun untuk menjadikan kota sampang menjadi baik dan lebih baik dari tahun ke tahun

   Sementara Bupati Sampang H. Selamet Junadi menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh anggota legeslatif yang telah menjadi mitra dan kontrol terhadap pemerintah Kabupaten Sampang, rekomondasi yang sudah di ajukan oleh pansus akan menjadi penyemangat dan perbaikan terhadap tatatnan kerja pemerintah Kabupaten Sampang,” terima kasih atas kinerja anggota DPRD yang telah mensupot pemerintah Kabupaten Sampang untuk menjadi lebih baik dari tahun ketahun demi tepenuhinya Sampang Hebat Bermartabat” ungkapnya. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   Dalam  bulan suci ramadhan 1442 H pemerintah kabupaten sampang kembali menggelar kegiatan safari ramadhan secara bergiliran di tiap kecamatan. Dimana acara ini merupakan ajang silaturrahmi bupati bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan serta warga sekitar. Sehingga kebersamaan dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat tetap tercipta dan terjaga dengan baik.

   Salah satunya yang telah dilakukan kemarin (15/4). Pemkab Sampang menggelar Safari Ramadhan 1442 H di  Masjid “ Ar Rohmah“ Desa Temoran kecamatan omben sampang. Dimana acara tersebut di hadiri Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, perwakilan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), seluruh kepala dinas maupun SKPD, tokoh agama, tomas, dan warga sekitar. Diharapkan, safari ramadhan tersebut dijadikan sebagai sarana membangun kabupaten Sampang yang hebat dan bermartabat.

   Dalam sambutannya, H. Slamet Junaidi meminta untuk bersama menjaga hubungan antar sesama islam dalam ukhuwah islamiyah. Sebab, baginya hubungan ini sangat berperan penting dalam kemajuan membangun kabupaten sampang. "Kita minta dukungan dari program kita. Setelah ini bisa disampaikan keluhan atau aspirasi apa saja,” ujarnya kemarin.

   Dikatakan juga, pemerintah akan selalu memperhatikan masyarakatnya. Sehingga pihaknya juga mengharapkan kepada masyarakat bilamana ada inspirasi dan aspirasi untuk kemajuan sampang untuk aktif menyampaikan kepada pemerintah. Hal itu bisa disampaikan melalui kades maupun tomas setempat. “Silahkan nantinya disampaikan kepada kita” ungkapnya.

   Diketahui, acara tersebut dikemas dengan suasana santai dan sederhana. Meskipun demikian acara berjalan dengan khidmad dan khusuk. Acara ini pula diselaraskan dengan acara buka bersama dan tarawih bersama. Disela-sela acara Bupati Sampang H. Slamet Junaidi secara simbolis menyantuni anak yatim dan kaum dhuafa. “Semoga bantuan ini dapat digunakan secara maksimal agar berguna bagi masyarakat sekitar dalam menjalankan ibadah,” pungkas mantan anggota DPR RI ini. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  Sampang  mengadakan rapat paripurna Penyampaian LKPJ Bupati tahun 2020, penandatangan persetujuan bersama substansi RTRW dan pengumuman nama nama pansus LKPJ Bupati tahun 2020 rabu (7/4),  rapat paripurna dilaksanakan dengan  penerapan prokes terhadap tamu undangan DPRD Sampang. Sidang paripurna di pimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Sampang Fadol. Hadir dalam rapat paripurna Bupati Sampang H Selamet Junaidi, wakil Bupati  H Abdullah Hidayat, sekretaris daerah Yuliadi Setiawan, Forkopimda, kepala OPD , dan Camat se Kabupaten Sampang

   Fadol selaku ketua DPRD Kabupaten Sampang Dalam sambutanya saat pembukaaan sidang peripurna menerangkan bahwasanya badan musyawarah (banmus) telah menggelar rapat terhitung satu april dangan TAPD dan OPD terkait dengan hal LKPJ 2020 secara bertahap hingga digelarlah sidang paripurna hari ini.” Banmus sudah menggelar rapat dengan TAPD dan OPD terkait secara bertahap dan poin demi poin telah telah di kaji oleh teman teman banmus ” tegasnya.

   Sementara Bupati Sampang H. Selamet Junaidi saat sambutannya menjelaskan bahwa  penyampain LKPJ oleh Kepala daerah kepada DPRD sudah di atur dalam undang-undang dan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah, tidak hanya sebatas laporan saja LKPJ merupakan dorongan terhadap pemerintah daerah untuk melakukan motivasi dan koreksi, melalui kritik, saran dan coretan-coratan anggota legeslatif, coretan dan catatan yang diberik anggota legeslatif adalah bentuk motifasi pemerintah daerah untuk maju menjadi lebih baik. ” LKPJ adalah bukti nyata anggota legesatif sebagai kontrol terhadap pemerintah daerah, melalui coretan koreksi menjadikan dorongan terhadap pemerintah daerah untuk maju  menjadi baik dan semakin baik” ungkapnya.

   Usai panyampain laporan LKPJ Bupati Sampang tahun 2020 di lakukan penandatangan persetujuan bersama subtansi rencana tata ruang Kabupaten Sampang, oleh Bupati Sampang beserta ketua DPRD dan wakil DPRD, yang di lanjutkan dengan pengumuman nama-nama pansus LKPJ Bupati tahun 2020. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   Pemkab Sampang, menggelar  Isro’ Mi’raj di pendopo bupati, Rabu (17/3) . Acara tahunan ini digelar sebagai wujud rasa syukur serta mengenang  peristiwa isra’ mikraj nabi muhammad SAW. Isro' Mi'raj bukti betapa pentingnya  sholat 5 waktu,  peristiwa ini menjadi penegas dan perintah utama. Dalam kondisi pandemi Covid 19, Pemkab tetap menekankan prokes terhadap para undangan dengan jumlah yang dibatasi. sementara bagi OPD yang tidak di undang hadir langsung ke Pendopo Bupati Sampang harus tetap mengikuti acara dengan telkonferensi.

   Hadir dalam Acara tersebut, wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, serta anggota Forkompinda, dan seluruh 14 Camat Se-Kabupaten Sampang, serta Seluruh Kepala SKPD Pemkab Sampang. Acara Isra' Mi'raj di buka dengan lantunan Ayat Suci Al-Qur’an dan santunan anak yatim . Pembicara dalam acara inti Isrok Mikraj adalah salah satu Kiai ternama Di Jawa Timur, Prof. Dr. Moh. Ali Azis, M.Ag, dalam Tausiyahnya beliau menegaskan harus di jadikan momentum merubah diri lebih baik, khususnya perintah menjalankan perintah Allah SWT, tentang sholat wajib 5 waktu.

   Menurutnya, perjalanan rosulullah ke Sidratul Muntaha atau yang dikenal dalam Islam dengan peristiwa Isra’ Miraj sungguh suatu hal yang luar biasa dan menakjubkan. Sehingga, hingga kini peristiwa tersebut terus diperingati oleh seluruh umat Islam dengan mengadakan wirid, pengajian dan sebagainya.

   Di tambahkan, peristiwa Isra’ mi’raj tersebut setidaknya mengandung tiga aspek yang menjadi hikmah dan pelajaran bagi umat Islam. Ketiganya itu adalah; nilai spiritual, nilai ritual, dan nilai sosial. “Peristiwa Isra Miraj ini tidak gampang dipahami orang. Karena perjalanan Rasulullah merupakan perjalanan fisik dan jiwanya. Tidak seperti yang difahami sebahagian orang yang mengatakan perjalanan jiwanya saja,” jelasnya.

   Dijelaskan pula, peristiwa Isra Mi’raj tidak bisa dijadikan pembuktian keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sepulangnya Rasulullah dari perjalanan Isra’ dan Mi’raj-nya, beliau mengumumkan tentang apa yang telah dialaminya semalam kepada kaumnya. Dan sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah bahwa perjalanan Isra Mi’raj tersebut sebuah perjalanan yang dilakukannya dengan jiwa dan ruhnya. “Jadi, perjalanan Isra’ Miraj berkaitan langsung dengan keimanan seseorang. Ketika mendapatkan kabar yang diluar jangkauan logika, tentu hanya imanlah yang bisa mempercayainya,” jelasnya kembali.

   Sementara itu, wakil Bupati Sampang, H. Abdullah Hidayat lebih mengutamakan pada aspek kedua adalah aspek ritual. Hal ini berkaitan dengan isi dan maksud dari Isra’ Miraj itu sendiri yaitu untuk menjemput perintah shalat. “Coba kita bayangkan, pertama diwajibkannya shalat itu sebanyak 50 kali sehari semalam. Namun Rasulullah meminta dikurangi sampai sembilan kali. Sehingga yang tersisa cuma lima kali saja. Itupun masih banyak umat Islam yang tidak melaksanakannya,” jelasnya dalam sambutannya.

   Dirinya berpesan pada segenap jajaran PNS pemkab Sampang untuk terus memupuk tali silaturahmi dan tetap memegang teguh perintah sholat 5 waktu ini. “Shalat itu kan Cuma 4-5 menit saja ya. Tak seberapa banyaknya dengan waktu 24 jam yang diberikan Allah. Namun untuk memberikan waktu sebentar untuk shalat itupun orang-orang masih enggan,” tambahnya. *rn

Sampang – suaraharianpagi.com

   Sekretaris LSM LSAKP (Lingkar Studi dan Advokasi Kebijakan Publik), Sahidi, menengarai salah satu proyek POKMAS (Kelompok Masyarakat) yang di danai APBD Jawa Timur 2020 yang diduga ada penyelewengan.

   “Kami sudah melakukan sampling ke beberapa proyek di Pokmas Jawa Timur. Salah satunya adalah yang ada di desa Taman Sarèh kecamatan Omben Kabupaten Sampang”, tutur aktivis kelahiran Lar-lar Sampang ini kepada Suara Harian Pagi (15/2).

   Menurut aktivis LSM yang punya ruang lingkup kerja Jawa Timur yang ini, proyek Pokmas di desa Taman Sarèh ini, secara kasat mata saja terlihat tidak wajar. Saat tim kami melakukan perhitungan proyek ini, selain volume jauh di bawah kewajaran, pengerjaannya pun terkesan asal-asalan. Misalnya, penggunaan batu pada dinding plengsengan yang index abrasinya melebihi batas maksimal yang ditetapkan  SNI.

   Diduga RAB (Rencana Anggaran Belanja) tidak di pakai. Seharusnya bahan matrial mulai dari campuran semen seharusnya 3 banding 1 akan tetapi temuan dilapangan menggunakan campuran satu mobil pikup pasir dan satu sak semen. Galian seharunya 40cm ketingian 60cm, sedangkan yang di gali 20cm. Amparan di dalam galian sebelum batu di pasang seharusnya ada pasir dan adukan semen. Itu tidak ada. Bahan matrial batu tidak dimasukan di karenakan yang di pakai batu sirtu, yang jelas semuanya tidak sesuai dengan RAB.

   Lebih jauh aktivis LSAKP yang dibesarkan di Camplong ini menjelaskan bahwa proyek yang total anggarannya mencapai Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) ini, menduga ada kickback terhadap oknum pejabat penyelenggara negara. Apalagi hal ini sudah menjadi rahasia umum.

   Karena itu, pihaknya saat ini sedang menyiapkan langkah hukum untuk melaporkan kasus dugaan korupsi kepada Aparat Penegak Hukum.

   “Kami bertekad Kasus dugaan korupsi pada proyek Pokmas ini harus diproses hukum. Sampang ini terlalu parah, jika dibiarkan akan terjadi pembusukan terhadap penyelenggaraan negara”,  tutur aktivis.

   Menurut aktivis kelahiran camplong berusia 45 tahun ini, jika tidak diproses hukum, maka Sampang akan terus terpuruk dari sisi infrastruktur. Karena itu pihaknya bertekad untuk menuntaskan kasus ini. Dan ia meminta agar aparat tidak main-main dalam soal ini.

   LSM LSAKP yang berkantor di Surabaya sangat yakin bahwa pengungkapan kasus dugaan korupsi pada proyek Pokmas di sejumlah desa khususnya di desa Taman Sareh kecamatan Omben ini akan menjadi pintu terungkapnya mafia proyek yang mengangkangi pemerintah provinsi Jawa Timur. *TIMshp

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget