suaraharianpagi

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Arahan Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Agus Setiawan pada saat pelaksanaan Rakor Evaluasi PPKM Mikro Provinsi Jawa Timur, Rabu (3/3), direspon cepat oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto. Berdasarkan data terakhir persebaran Covid-19, Kelurahan Wates memiliki jumlah RT terbanyak yang terpapar Covid-19. Untuk itu, Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari selaku Ketua Satgas menginisiasi Evaluasi PPKM Mikro di  Kelurahan Wates. Tepatnya, pada salah satu Posko Penanganan Covid-19 di Balai RW Lingkungan Rajekwesi pada Kamis (4/3). 

   Pada evaluasi ini, Ning Ita didampingi jajaran satgas Covid-19. Antara lain, wakil wali kota Achmad Rizal Zakaria, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Deddy  Supriadi, Dandim 0815/Mojokerto yang diwakili Pabung Mayor. Inf. Nuriman Siswandi, Kajari Kota Mojokerto yang diwakili Kasubsie Fandi Ardiansyah, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo selaku juru bicara. 

   Dalam laporan yang disampaikan Lurah Wates Amanullah Widi Prawiro Buwono, mulai tahun 2020 sampai dengan 3 Maret 2021, total warga terkonfirmasi positif sejumlah 468 orang. Sebanyak 408 orang sudah dinyatakan sembuh, meninggal 39 orang, dan yang dirawat di rumah sakit sebanyak 12 orang. Sedangkan, yang  menjalani isolasi di Rusunawa ada 12 orang serta 1 orang menjalani isolasi mandiri. Widi juga menyampaikan bahwa Satgas Covid Kelurahan Wates telah menjalankan 11 upaya dalam rangka mengawal PPKM Mikro. Diantaranya, melalui sosialisasi masif kepada warga melalui whatsapp grup, himbauan langsung kepada masyarakat bersama para kader motivator, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas, penyemprotan disinfektan secara rutin, juga koordinasi intensif dengan Ketua RT/RW untuk pemakaman warga terkonfirmasi positif Covid-19. 

   Ning Ita menyampaikan, Kelurahan Wates merupakan kelurahan terbesar di Kota Mojokerto, dengan 98 RT yang penduduknya hampir 22 ribu. Kepadatan penduduk juga cukup tinggi dengan perumahan yang jaraknya berhimpitan sehingga rentan penyebaran Covid-19. “Potensi penyebaran covid cukup tinggi kalau protokol kesehatannya tidak ditegakkan. Tapi, kalau protokol kesehatannya ditegakkan juga tidak akan ada masalah,” kata Ning Ita. 

   Lebih lanjut, Ning Ita berpesan agar satgas memperhatikan mobiltas warga. Mengingat, banyak warga Kelurahan Wates yang bekerja di luar daerah.  “Tracing dan testing sudah dilakukan dengan sangat massif. Namun, yang perlu diperhatikan adalah interaksi dan mobilisasi. Mobilisasi inilah yang harus dipantau betul. Sehingga, ke depan harapan kami angka keterpaparan khususnya di Kelurahan Wates bisa kita turunkan,” pesan Ning Ita.  Ia menambahkan jika dalam satu RT sudah ada yang terpapar Covid mungkin segera dilakukan penyemprotan, sehingga warga yang lain langsung waspada. 

   Hal penting lainnya yang disampaikan oleh Ning Ita adalah tentang penyintas covid dan pemakaman pasien Covid. Ning Ita menjelaskan bahwa Covid bukanlah aib, sehingga penyintas Covid-19 jangan sampai dikucilkan oleh warga. “Saya pernah terpapar Covid dan baik-baik saja. Pak Kapolres juga pernah terpapar Covid juga baik-baik saja. Ini penyakit biasa bukan aib. Jangan kemudian terkena Covid dianggap sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif sehingga masyakarat menghindar. Covid adalah penyakit yang bisa sembuh,” jelas Ning Ita. Terkait hal ini Ning Ita meminta para kader motivator memberi penjelasan kepada warga. Sehingga, para penyintas Covid bisa kembali berkatifitas tanpa dikucilkan oleh warga. Terkait pemakaman jenazah Covid, Ning Ita juga menjelaskan sudah ada petugas khusus yang melakukan pemakaman.

    Usai melakukan evaluasi PPKM Mikro di balai RW Rajekwesi, Ning Ita bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto melanjutkan dengan operasi penerapan disiplin protokol kesehatan.  Warga yang kedapatan tidak memakai masker, dikenai sanksi sita KTP dan diberikan masker. *hms/ds

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   “Tidak ada yang bisa menangani masalah ini sendiri. Semua pihak terkait harus sinergis, kerja cepat, dan cancut taliwondo (kerja dengan segenap kemampuan, tidak berpangku tangan dan kerjasama)”. Begitu bunyi arahan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Rabu (3/3) pagi, saat menyerahkan bantuan logistik bagi warga Desa Tempuran Sooko yang terdampak bencana hidrometeorologi berupa banjir.

   Bantuan ini merupakan perpanjangan masa darurat yang ditetapkan berlaku mulai 1 Januari-31 Maret 2021 (untuk Dusun Tempuran dan Dusun Bekucuk). Bantuan terdiri dari air bersih dalam 8 tandon berkapasitas 3.000 liter atau 24.000 liter sesuai kebutuhan, yang didistribusikan pada masyarakat tiap Senin, Rabu dan Jumat.

   Lalu ada bantuan pengeboran air oleh Kementerian ESDM, karena sumber air Dusun Bekucuk berasa asin dan keruh. Untuk Desa Tempuran, pengeboran telah dilaksanakan pada 2020 lalu. Selanjutnya perlu tindaklanjut instalasi perpipaan ke rumah-rumah warga.

   Warga Desa Tempuran juga mendapat bantuan 604 paket sembako (mie instan, minyak goreng, gula pasir, kopi instan, teh, air minum kemasan), 3.000 kg beras dan 15 dus lauk pauk.

   Selain logistik, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga memberi bantuan tanggap darurat perbaikan tanggul untuk beberapa desa terdampak. Antara lain 4.000 lembar karung glangsing dan 20 lembar gedek guling (Desa Sambiroto), 1.000 lembar karung glangsing (Desa Jampirogo), 3.000 lembar karung glangsing, 20 lembar gedek guling, beras 100 kg dan 3 dus lauk pauk (Desa Sooko), dan 1.500 lembar karung glangsing (Desa Ngingasrembyong).

   Selain bersinergi, Bupati Ikfina mendorong agar peningkatan pembangunan di desa bisa dilaksanakan secara cepat demi terlaksananya desa tangguh. Mulai tangguh di bidang sosial, pendidikan anak dan tangguh secara global. Bupati Ikfina mendorong kepala desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan, pada wilayah masing-masing sesuai potensi.

   “Kita rumuskan agar ke depan proses perencanaan pembangunan desa, sudah punya platform yang jelas. Sehingga bisa tahu kapan akan dilaksanakan di tahun 2021, tahun 2022 dan seterusnya. Kita ingin mewujudkan desa tangguh dalam segala hal,” tambah Bupati Ikfina.

   Senada dengan itu, Wakil Bupati Muhammad Albarraa pada kesempatan ini menekankan agar semua dapat dikomunikasikan dengan baik dan ada solusi atas sebuah problem. Menurut Gus Barra, bencana banjir tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, melainkan juga dapat berdampak pada roda perekonomian masyarakat.

   “Bencana banjir ini dampaknya cukup berat. Selain lingkungan, roda ekonomi juga terhambat. Saya ingin kita semua membangun komunikasi dalam mencari solusi terbaik,” tutur Gus Barra.

   Slamet Kades Tempuran, dalam pertemuan bersama ini menyampaikan beberapa faktor lapangan yang dinilai menjadi salah satu pemicu banjir. Slamet mengatakan bahwa sistem penyaringan sampah pada Dam Sipon, ukurannya terlalu kecil sehingga menyebabkan penyumbatan.

   Maka dari itu, Slamet ingin agar hal tersebut dapat dijadikan periksa dan tindaklanjut penanganan. Mulai dari kesiapan alat penghancur sampah secara otomatis pada sistem penyaringan, sudetan saluran sungai untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aliran air banjir, memaksimalkan pompa Dusun Bekucuk dan Desa Tempuran, pipanisasi air bersih, drainase pinggir jalan TPS 3R untuk pemilahan sampah.

   M. Zaini Kepala Pelaksana BPBD menjelaskan, bahwa terdapat ada tiga fase dalam penanganan bencana. Yakni pra bencana, masa tanggap bencana dan pasca bencana. Zaini menyebut bahwa Kabupaten Mojokerto berada pada fase masa tanggap bencana, karena belum dilakukan simulasi uji bencana, namun banjir sudah datang. Untuk itu, selain memaksimalkan jalnnya Destana (Desa Tanggap Bencana), Zaini telah menyiapkan inovasi Keluarga Tahan Bencana, Tempat Ibadah Tanggap Bencana, dan fasilitas umum berkonsep tanggap bencana.  

   Penyerahan bantuan oleh rombongan bupati, diakhiri dengan meninjau Dam Sipon dan pertigaan sungai Watudakon. *hms/ds

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Edi Suryanto Kastagas Pencegahan Direktorat III Koordinasi dan Supervisi Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, menjabarkan upaya pencegahan korupsi salah satunya dengan tata kelola manajemen aset daerah.

   Paparan disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Wakil Bupati Muhammad Albarraa, Ketua DPRD Ayni Zuroh, Forkopimda, Pj Sekdakab Didik Chusnul Yakin dan OPD, Selasa (2/3) pagi di ruang SBK.

   Lebih lanjut, Edi menjelaskan jika setidaknya ada delapan sektor intervensi satgas pencegahan KPK, yang berhubungan dengan tata kelola Pemda. Yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

   "Penyalahgunaan aset adalah satu bentuk tindak pidana. Maka dari itu kita melakukan intervensi dalam beberapa sektor tata kelola pemerintah," kata Edi.

   Edy juga menjelaskan tentang Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini diakses lewat laman korsupgah.kpk.go.id, ke depan bisa diakses lewat aplikasi JAGA.ID.

   Aplikasi ini nantinya bisa diakses oleh seluruh administrator MCP yang ada di kabupaten/kota. Dengan hadirnya MCP pada aplikasi tersebut, pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk melakukan monitoring. Aplikasi ini juga dapat memudahkan pemerintah daerah melaksanakan “self assesment”. MCP pada aplikasi itu juga dapat digunakan untuk mengecek perkembangan komitmen Pemda dalam tata pemerintahan yang baik.

   JAGA.ID sendiri adalah situs resmi platform JAGA dan portal informasi publik mengenai Pencegahan Korupsi yang diinisiasi oleh KPK untuk mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat. Datanya bersumber dari kementerian dan lembaga terkait.

   Terobosan itu merupakan bagian dari fokus pencegahan KPK tahun 2020 terkait perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah. Fokus lainnya yaitu tematik, seperti pencegahan Covid-19, BUMD dan koordinasi program pencegahan korupsi.

   "Untuk MCP Kabupaten Mojokerto sendiri adalah 66 persen di tahun 2018, 90 persen pada 2019, dan 82,97 persen pada 2020 atau peringkat 7 Jatim dan 75 nasional dari 500 Pemda se-Indonesia. Tentunya ini cukup baik. Sedangkan untuk tahun 2021 kami sudah bersurat agar bisa disampaikan ke semua OPD. Jika area intervensi tahun lalu ada 38 indikator, tahun 2021 ini ada 34 indikator dan 69 sub indikator," lengkap Edi Suryanto.

   Bupati Ikfina Fahmawati pada rapat ini menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto, akan terus bersinergi dengan KPK termasuk dalam manajemen tata kelola aset.

   "Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan terus mendukung dan bersinergi dengan KPK. Manajemen aset yang baik, akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pula," tutur Bupati Ikfina.

   Rapat diakhiri dengan penandatanganan berita acara terkait hibah barang milik daerah antara Pemkab Mojokerto dan Pemkot Mojokerto. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan Walikota Mojokerto Ika Puspitasari yang hadir didampingi Sekdakot Mojokerto. *hms/ds

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk  siswa SD dan SMP di Kota Mojokerto telah dimulai Senin (1/3/2021). Untuk memastikan kegiatan belajar mengajar telah berjalan sesuai protokol kesehatan, Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau pelaksanaan PTM di beberapa sekolah negeri dan swasta.

   Bersama Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Amin Wachid, Ning Ita sapaan akrab wali kota, meninjau PTM yang berlangsung di SDN Gedongan 1 dan 3. Kemudian, dilanjutkan ke SDK Wijana Sejati dan SMPN 2 Kota Mojokerto. Ning Ita menjelaskan bahwa saat ini di Kota Mojokerto ada 52 negeri dan 11 SD swasta, serta 9 SMP Negeri dan 10 SMP swasta yang serentak mengadakan pembelajaran tatap muka.
   Lebih lanjut Ning Ita menyampaikan sebagaimana tercantum dalam Perwali 55 Tahun 2020 bahwa setiap pembelajaran tatap muka ruang kelas hanya boleh diisi maksimal 50% saja. Sehingga, otomatis sisa 50% harus dilakukan pembelajaran pada versi yang berbeda. “Karena itulah, makanya ada sesi 1 dan sesi 2. Dimana, antara sesi 1 dan sesi 2 ini, mereka tidak dipertemukan. Sehingga tidak terjadi kerumunan," jelasnya.

   Ning Ita menambahkan bahwa PTM perlu segera dilakukan mengingat saat ini sudah menjelang akhir tahun pembelajaran. “Nah, kebetulan sebelum ujian akhir kan akan ada cuti yang agak panjang yaitu Ramadhan hingga Idul Fitri. Maka dari itu, ini kesempatannya sangat terbatas hanya kurang lebih 6 minggu anak-anak bisa mengikuti pembelajaran,” ujarnya. Ning Ita juga berharap agar waktu singkat tersebut bisa dimanfaatkan seefektif sebelum ujian akhir atau ujian kenaikan kelas.

   Terkait adanya beberapa orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti PTM, Ning Ita menyampaikan bahwa hal itu tidak menjadi masalah. Menurutnya, ini memang bagian dari SOP dan orang tualah yang paham kondisi anaknya. “Ini kan orang tua yang bisa mempertimbangkan karena ada penyakit bawaan dan seterusnya. Maka, orang tualah diberi kewenangan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan,” terangnya.

   Kepada pihak sekolah Ning Ita berpesan agar protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat agar PTM tetap di bisa laksanakan secara optimal. “Protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan harus benar-benar diperhatikan. Sehingga, para siswa bisa belajar dengan nyaman serta seluruh instruksi sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan protokol Kesehatan,” pesan Ning Ita.

   Bagi siswa, kembali belajar di kelas merupakan hal yang menyenangkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Cahya Dewi siswa kelas IV SDN Gedongan I. Ia menyampaikan  selain bisa bertemu dengan teman, penjelasan dari guru juga lebih bisa dipahami dibanding ketika belajar secara daring. “Kalau di sekolah bisa ketemu teman, dijelaskannya lebih jelas, jadi lebih menangkap pelajarannya,” ujarnya. Ia juga berharap bisa terus sekolah secara tatap muka dibanding secara daring. Meski, sedikit kurang nyaman karena harus terus memakai masker dan face shield selama di kelas. *hms/ds

   Ikfina Fahmawati dan Muhammad Albarraa resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto hasil pilkada serentak 2020, oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (25/2) siang Gedung Negara Grahadi Surabaya.

   Dari pelantikan ini, maka Ikfina Fahmawati resmi tercatat sebagai bupati wanita pertama dalam sejarah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Selain Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, pada kesempatan tersebut turut dilantik Shofiya Hanak Albarraa sebagai Ketua TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Mojokerto. Shofiya dilantik oleh Arumi Emil Elestianto Dardak selaku Ketua TP PKK dan Dekranasda Provinsi Jawa Timur.

   "Meski dalam pandemi Covid-19, partisipasi masyarakat tercatat sangat tinggi mencapai 68 persen, melebihi tahun 2019 yang berkisar 66,92 persen. Saya juga mengingatkan, dari beberapa kepala daerah yang dilantik di sesi ini, mungkin ada yang belum menjalankan Perbub Dana Desa, mohon untuk secepatnya menindaklanjuti," kata Khofifah.

   Selain itu, Khofifah juga menyebut semangat Jawa Timur Bangkit dapat diimplementasikan melalui Bangga Buatan Indonesia dan Wisata Indonesia. Hal ini kemudian dapat direalisasikan dengan pemaksimalan UMKM yang ada, dengan dukungan penuh Pemerintah. Tak lupa, Khofifah memperingatkan ancaman bencana alam yang masih berpotensi terjadi seperti tanah longsor dan banjir.

   "Jack Ma selaku founder Alibaba, memprediksi tahun 2030 adalah surganya UMKM. Kita melihat itu sebagai hal yang baik, tentu dengan didukung Pemerintah beserta pola digitalisasinya. Saya juga ingin mengingatkan kewaspadaan pada potensi bencana alam. Indeks risiko bencana bahkan bisa mencapai 80 persen, yang berdampak pada kemisikinan masyarakat. Sungai banyak yang mengalami sedimentasi contohnya. Saya mohon agar kita semua lebih peduli lingkungan," tandas Khofifah.

   Seterusnya usai melantik Ketua TP PKK dan Dekranasda masing-masing daerah, Arumi Emil Elestianto Dardak pada sambutan arahan menitipkan beberapa harapan. Diantaranya agar Ketua TP PKK dan Dekranasda terlantik, dapat mengemban tugasnya dengan menegedepankan visi misi.

   "Saya harap Ketua TP PKK dan Dekranasda terlantik, dapat lebih tanggap menjalankan visi misi dan rencana induk. Semua harus selaras, bersinergi dan efektif, terlebih pada masa pandemi yang sangat berat ini.  Dekranasda juga harus membantu industri kecil, agar bisa masuk pasar digital dan mengembangkan SDM. Produk-produk lokal harus ditingkatkan juga," pesan Arumi.

Terpisah saat menyapa awak media di luar gedung, Bupati Ikfina Fahmawati menyampaikan bahwa dirinya dan Gus Barra akan menjalankan amanah sebaik-baiknya.

   "Banyak PR yang harus kita kerjakan, apalagi dalam pandemi Covid-19. Pesan Gubernur tadi, kita harus waspada bencana alam. Akan kami lakukan pemetaan agar tidak terjadi hal tidak diinginkan. Semua dilaksanakan sesuai APBD yang disetujui. Untuk menurunkan angka kemiskian, itu juga akan kita petakan nanti. Saat kampanye lalu, selalu ditekankan Mojokerto Adil Makmur, itu akan kita mulai dari desa. Dari 299 desa dan 5 kelurahan di wilayah kita, potensinya beda-beda. Namun semua akan kita lakukan secara terpadu. Nanti di awal (hari Senin), kami melaksanakan rapat staff, dan minta laporan untuk menentukan apa yang akan dilaksanakan," tegas Ikfina.

   Sebagai informasi, beberapa kepala daerah terpilih juga dilantik berbarengan dengan Kabupaten Mojokerto pada kesempatan ini. Antara lain Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang serta Kabupaten Blitar. *hms/ds

   Peta digital tentang persebaran covid-19 di Kota Mojokerto mendapatkan apresiasi dari Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur, hal ini disampaikan oleh Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Agus Setiawan saat rapat evaluasi PPKM yang digelar secara daring pada Kamis (18/2).

   Agus menyebutkan bahwa di Kota Mojokerto sudah ada peningkatan upaya untuk  menurunkan angka confirm covid-19 yang ditandai dengan sedikitnya zona kuning tanpa ada zona orange, ia juga meminta agar satgas penanganan covid-19 Kota Mojokerto terus berusaha menurunkan status zona menjadi zona hijau.

   Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari yang didampingi oleh Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriadi dan Kasdim 0815 Mayor Inf. M.J Arifin menyampaikan pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Mojokerto sudah menggunakan peta digital tersebut dan telah terintegrasi dengan aplikasi Gayatri. Dari peta digital ini dapat diketahui angka terpapar covid-19 pada tiap-tiap RT/RW. Peta digital ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat menggunakan smartphone  melalui link covid19.mojokertokota.go.id.

   Dengan adanya update data yang mudah diakses oleh semua orang, Ning Ita berharap seluruh komponen RT/RW, lurah, tokoh agama, anggota TNI, Polri dapat ikut siaga membantu mengendalikan angka confirm covid-19 di Kota Mojokerto. Web ini diupdate setiap hari senin sehingga bisa dipantau secara langsung apakah masing-masing RT/RW mempunyai perubahan zona atau tetap, sehingga masyarakat ikut waspada bagaimana memantau di masing-masing lingkungan terkecilnya sehingga dapat menurunkan status zona atau juga mempertahankan status zona hijau sesuai harapan bersama. *hms/ds

                                                
Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, menerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat 2021. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Ketua PWI Pusat Atal Sembiring Depari pada puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021, dengan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara daring dari Istana Negara, Selasa (9/2).

   Walikota yang akrab disapa, Ning Ita ini, merupakan salah satu dari sepuluh walikota/bupati se-Indonesia yang menerima penganugerahan atas dedikasinya dalam melestarikan kebudayaan daerah. Sepuluh pimpinan daerah tersebut adalah Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Denpasar IB Rai Dharma Wijaya Mantra, Wali Kota Parepare Taufan Pawe, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mei dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Banggai Herwin Yatim, Bupati Majalengka Karna Sobahi dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

   Penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021, merupakan bagian dari upaya pers Indonesia dalam memotivasi seluruh kepala daerah di Tanah Air agar peduli dengan kebudayaan. Dan secara khusus mengapresiasi para bupati/walikota yang menonjol dalam mengembangkan kebudayaan lokalnya dengan melibatkan media atau pers. "Khusus tahun ini, ditambah dengan aspek penanganan pandemi secara protokol kesehatan maupun kearifan lokal. Hal ini, sebagai bentuk konkret dalam memajukan kebudayaan nasional yang disebut UNESCO sebagi negara super power kebudayaan," kata Ketua PWI Pusat Atal Sembiring Depari.

   Sementara itu, Walikota Ning Ita bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh PWI Pusat dalam memberikan dukungan bagi kepala daerah melalui ajang Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021. Melalui penghargaan ini, ia berharap kedepannya seluruh masyarakat Kota Mojokerto dapat bersama-sama dalam memajukan sekaligus melestarikan kebudayaan lokal yang dimiliki. Terutama melalui Spirit of Majapahit, dapat membangkitkan kejayaan Majaphit di masa kini.

   "Penghargaan ini, merupakan suatu kehormatan bagi kami atas kepercayaan yang telah diberikan oleh insan pers. Melalui penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021 ini, kami akan terus berbenah dalam mengembangkan kebudayaan-kebudayaan lokal yang dimiliki Kota Mojokerto. Pencapaian ini, tentunya tidak lepas dari dukungan dan sinergitas seluruh masyarakat Mojokerto dalam melestarikan kearifan lokal daerah," kata walikota perempuan pertama di Mojokerto ini.

   Seperti diketahui, di bawah kepemimpinan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Kota Mojokerto terus berkembang. Termasuk salah satunya adalah pada seni dan budaya lokal daerah. Berbagai peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit, rekam jejak kehidupan Sang Proklamator Soekarno Kecil, menjadikan Kota Mojokerto memiliki daya tarik tersendiri. Untuk itu, keduanya pun bertekad terus melestarikan kebudayaan masa lampau yang dikemas melalui Wisata Bahari Majapahit dan Galery Soekarno. Dengan harapan, generasi milenial tidak melupakan sejarah kebudayaan. *hms/ds

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Mojokerto dinilai efektif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Sebagaimana Keputusan Gubernur (Kepgub)Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Kota Mojokerto tidak termasuk dalam wilayah yang diperpanjang masa PPKM-nya. 

   Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari usai mengikuti Rapat Evaluasi Penerapan PPKM di Jawa Timur secara daring, Selasa (26/1) dari Ruang Galeri, Rumah Rakyat Kota Mojokerto. Menurut Ning Ita, sapaan akrab wali kota, Kota Mojokerto termasuk wilayah yang tidak diperpanjang masa PPKM-nya. "Dari 15 daerah pada Kepgub 11 tahun 2021, ada lima daerah yang tidak harus memperpanjang PPKM. Termasuk, Kota Mojokerto. Namun demikian, ada tambahan tujuh daerah lain yang harus mulai menerapkan PPKM. Sehingga, berdasar Kepgub terbaru ada 17 daerah di Jawa Timur yang harus melaksanakan PPKM pada 26 Januari - 8 Februari 2021," jelas Ning Ita. 

   Ning Ita menyampaikan PPKM di Kota Mojokerto akan terus dilanjutkan sampai 28 Januari 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto tanggal 12 Januari 2021 lalu. Menurut Ning Ita, adanya PPKM mampu meningkatakan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. “Tempat wisata dan hiburan yang ada di Kota Mojokerto 100% patuh pada pelaksanaan PPKM. Begitu pula, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 100% melaksanakan daring. Dari 100 tempat ibadah  yang dipantau semua juga taat. Demikian halnya dengan keramaian atau hajatan, dari lima lokasi yang dipantau semuanya taat menjalankan aturan,” jelas Ning Ita. 

   Lebih lanjut, Ning Ita menambahkan bahwa seluruh pemangku kepentingan telah bahu membahu dalam melaksanakan monitoring PPKM. "Selama PPKM, tim gabungan dari Satpol PP bersama Kodim 0815 dan Polresta Mojokerto telah melakukan pemantauan terhadap pemakaian masker, penutupan tempat wisata dan hiburan, jam operasional pasar, tempat usaha, tempat ibadah dan keramaian,” katanya 

   Menurut Ning Ita, di Kota Mojokerto belum semua taat dengan ketentuan. Tim gabungan masih menemukan beberapa pelanggaran namun jumlahnya tidak besar. “Pelanggaran terjadi pada pemakaian masker. Tempat usaha yang melebihi kapasitas dari 1.256 tempat usaha yang melebihi kapasitas hanya 2% saja. Ada juga pelanggaran jam operasional di pasar namun tidak terlalu lama,” imbuhnya. 

   Ning Ita menyampaikan bahwa berdasar data epidemiologis harian, jumlah penderita Covid-19 masih fluktuatif, tetapi mengalami penurunan trend. Begitu pula dengan Bed Occupancy Ratio (BOR) atau angka penggunaan tempat tidur di rumah sakit baik di ruang ICU maupun di ruang isolasi sudah mengalami penurunan. 

   Ning Ita berharap dengan sosialisasi yang terus dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Mojokerto bersama Kampung Tangguh Semeru dan Kader Motivator semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati 6M. "Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan 4M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Maka ada 2 M tambahan, yakni membatasi mobilitas dan melaksanakan vaksinasi," ujarnya. 

   Dengan semakin tingginya kesadaran dan disiplin masyarakat maka akan semakin berkurang pula jumlah yang terpapar Covid-19. "Mari bersama-sama taat pada protokol kesehatan, sehingga kita tidak perlu lagi menerapkan PPKM di kota tercinta ini. Karena, disiplin protokol kesehatan adalah benteng utama dari Covid-19,” pungkas Ning Ita. *hms/ds

Mojokerto – suaraharianpagi.com

Sejak dikucurkan Pemerintah Pusat pada 2015, tahun anggaran 2021 merupakan tahun ke-tujuh desa se-Indonesia termasuk Kabupaten Mojokerto, untuk menerima dana desa (DD). Fasilitasi pendampingan DD pun, kembali digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto dan diresmikan oleh Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Rabu (13/1) di Vanda Gardenia Hotel Trawas.

   Tercatat alokasi yang diterima Kabupaten Mojokerto untuk tahun ini mencapai  Rp 238.562.799.000. Anggaran ini dibagikan secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan  alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Nominal DD yang paling sedikit diterima adalah  Rp 610.844.000 dan paling banyak  Rp 1.273.107.000.

Selanjutnya, Bupati Pungkasiadi menjelaskan pada kegiatan fasiitasi jika sistem penyaluran DD mengalami perubahan. Bupati meminta agar semua perubahan tersebut, betul-betul diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan.

   Sebagai informasi, terdapat re-formulasi perhitungan DD 2021 yakni adanya alokasi dasar yang mempertimbangkan klaster jumlah penduduk, dan alokasi kinerja yang merupakan reward bagi desa-desa berkinerja baik dengan pertimbangan beberapa aspek. Yaitu pengelolaan keuangan desa, pengelolaan DD, capaian keluaran DD serta capaian hasil pembangunan desa.

Alokasi kinerja ini pun telah berdasar pada penilaian  yang dilakukan Kementerian Keuangan  dan Kementerian Desa PDTT. Penilaian tersebut menjabarkan terdapat 30 (tiga puluh) desa yang mendapat alokasi kinerja, sehingga desa tersebut diberi alokasi kinerja sebesar Rp 288.000.000. Tentunya hal ini diharapkan menjadi pemacu semangat agar pemerintah desa terus berbenah diri, menjadi desa berkinerja baik.

   Tidak itu saja, saat ini juga terdapat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengubah skema penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN), langsung ke Rekening Kas Desa (RKD). Hal ini dilakukan agar DD dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, berdampak positif bagi perekonomian, memberikan nilai tambah bagi kelompok marginal melalui Program Padat Karya Tunai Desa sebagai akibat yang ditimbulkan pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, dalam menangani pandemi Covid-19 bupati berharap pemerintah desa mengalokasikan anggaran melalui APBDesa tahun anggaran 2021 untuk pencegahan Covid-19 dan mengaktifkan kembali Satuan Tugas Desa Tanggap Covid-19.

   “Saya berpesan, kelolalah DD dengan baik sesuai aturan dan pedoman. Semua harus transparan dan akuntabel, terlebih lagi kita juga sedang berjuang menghadapi pandemi. Kalau suatu desa kinerjanya baik, pasti akan ada reward yang diberikan,” kata bupati.

Terkait giat acara, Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto M. Hidayat pada laporan sambutan menjelaskan bahwa kegiatan fasilitasi akan dilangsungkan selama dua hari (13-14 Januari 2021) yang diikuti camat dan kades.

   Hari pertama kegiatan diikuti peserta dari Kecamatan Dlanggu, Kutorejo, Pungging, Ngoro, Mojosari, Jetis, Dawarblandong, Kemlagi dan Gedeg. Sedangkan pada hari ke dua, akan diikuti Kecamatan Jatirejo, Gondang, Trawas, Pacet, Bangsal, Mojoanyar, Trowulan, Puri dan Sooko. Hidayat juga mengabarkan perkembangan status Desa Mandiri yang ada di Kabupaten Mojokerto.

   “Perlu kami laporkan juga, Desa Mandiri kita naik signifikan. Tahun sebelumnya adalah 12, sekarang jadi 22. Bagi Desa Mandiri yang berjumlah 22 ini, penyalurannya dibagi menjadi dua tahap yakni 60 persen dan 40 persen. Tahun ini pula, ada 30 desa yang dapat reward dari pusat. Jumlah ini lebih banyak, karena tahun sebelumnya hanya 14 desa. Artinya, makin banyak desa-desa di wilayah kita yang meningkat kinerjanya,” jabar Hidayat. *hms/ds