Articles by "Mojokerto"

 

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto, menggelar Sosialisasi dan Pemantapan Komitmen Kepala OPD dalam Implementasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Mojokerto tahun 2020.

   Sosialisasi dibuka oleh Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo didampingi Kepala Diskominfo Ardi Sepdianto, Selasa (24/11) pagi di Hotel Arayanna Trawas.

   Kegiatan diawali laporan acara oleh Kepala Diskominfo, terkait definisi SPBE beserta fungsinya. SPBE juga diharapkan berjalan dengan komitmen bersama.

   "Pengguna SPBE itu mulai kita di pemerintahan, masyarakat maupun  pemilik bisnis. Apalagi kita ini hidup di era digital. Untuk mengukur kualitas SPBE, diukurnya dari index. Dari evaluasi tahun lalu, index kita masih rendah yakni 1,55 dari skala tertinggi 0-5. Maka, kunci sukses pelaksanaan SPBE adalah komitmen OPD. Harapannya, setelah kita berkomitmen hari ini, index kita bisa naik bahkan kalau bisa 4,0," papar Kepala Diskominfo.

   Pjs Bupati Himawan Estu Bagijo, pada sambutan pengantar mengupas makna SPBE dilihat dari sarana kelengkapan maupun instrumen-instrumen pendukung.

   "Saat ini kepemerintahan (governance) sudah disyaratkan menjalankan e-government. Sekarang kita semua pegang IT. Sebagai unsur penyelanggara negara, kita dituntut untuk melaksanakan IT. SPBE sudah tidak bisa ditawar-tawar. Itu bagian sukses kita mendorong pembangunan," kata Pjs Bupati.

   Pjs Bupati juga menekankan agar SPBE berjalan sesuai instruksi dengan memperhatikan komponen-komponennya. Pjs Bupati juga menyimpulkan jika tujuan SPBE adalah pemerintahan yang dituntut terbuka dalam informasi, menyampaikannya secara real time dengan feedback satu sama lain.

   "Roadmap seperti apa, harus diikuti action plan. Problem juga harus diketahui. Instrumen harus lengkap. Ada 'Man Behind The Gun' juga. Ada ndak operatornya, ada ndak SDM-nya. Lalu, harus ada juga konektivitasnya dengan rumah besar informasi yang tersambung dengan Kominfo, hingga terciptalah big data," tambah Pjs Bupati. *adv

 


Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo, menyebut lingkungan alam yang hijau sebagai salah satu kebutuhan manusia yang wajib dicukupi. Untuk mewujudkannya, diperlukan rasa peka dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan alam tetap hijau. Salah satunya dengan gerakan menanam pohon.

   Hal ini dituturkan Pjs Bupati Mojokerto saat memimpin apel penanaman pohon dalam rangka Polri Peduli Penghijauan, dengan tema "Penanaman Sejuta Pohon Demi Mojokerto yang Sehat, Hijau dan Bersahabat", Minggu (22/11) pagi di Wisata Alam Sari & Perum Perhutani, Desa Nogosari, Kecamatan Pacet.

   "Keseimbangan alam itu penting. Laut tidak pernah kekurangan ikan, padahal kita tidak pernah menabur bibitnya. Pohon yang tumbuh juga tidak menuntut kita untuk menyiram. Dia mampu hidup sendiri dengan kemurahan alam. Tapi manusia kadang menyalahgunakan. Padahal, udara bersih disuplai dari situ dan akan terus berlanjut," tutur Pjs Bupati Mojokerto.

   Senada dengan itu, Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander pada pesan-pesan arahannya menyatakan jika lingkungan alam yang terjaga kehijauannya adalah harta berharga bagi jalannya kehidupan seimbang mahluk hidup.

   "Tanggal 21 November kemarin adalah Hari Pohon Sedunia. Jadi hari ini kita juga melaksanakan penanaman sejuta pohon. Kegiatan ini penting, untuk menjaga ekosistem lingkungan sebagai harta berharga kita. Dengan menanam mulai sekarang, manfaatnya bakal kita rasakan dua-tiga tahun lagi bahkan lebih," kata Kapolres Mojokerto. *hms/ds

 

 


Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Roda perekonomian di Kota Sorong yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada masa pandemi Covid-19, menjadi salah satu contoh daerah di Indonesia yang mampu bertahan di tengah situasi wabah. Sebagai pusat perdagangan di Provinsi Papua Barat, Kota Sorong cukup ketat dalam melakukan pembatasan pengunjung. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Sorong Pahimah Iskandar saat menerima kedatangan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, dalam kunjungan kerja, Kamis (19/11).

   "Ekonomi Kota Sorong, selama ini tidak terkontraksi Covid-19. Karena, Kota Sorong tidak pernah menutup akses masuk dan keluar dari pelabuhan dan airport. Yang mana dua akses tersebut, merupakan jalur utama dalam pendistribusian perdagangan. Hanya saja, kami sangat ketat dalam membatasi orang saat masuk, baik dari jalur pelabuhan dan airport. Semua yang datang wajib menjalani rapid test dan swab," kata Wakil Wali Kota Sorong Pahimah Iskandar.

   Kota Sorong, telah ditetapkan dalam tata ruang wilayah nasional oleh pemerintah pusat sebagai Kawasan Strategis Nasional. Dimana, letak Kota Sorong yang sangat strategis, baik dari laut maupun udara, menjadikan kawasan ini sebagai gerbang utama saat masuk ke Tanah Papua. Oleh karena itu, pendistribusian barang maupun kedatangan wisatawan, semuanya akan singgah terlebih dahulu melalui Kota Sorong.

   "Kota Sorong ini, memiliki Bandara Domine Eduard Osok (DEO), yang merupakan bandara termegah di Tanah Papua. Selain itu, pelabuhan tol laut yang terus dikembangkan, menjadi pelabuhan yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Kendati Kota Sorong merupakan pusat perdagangan bagi beberapa daerah dan sempat mengalami perlambatan, namun tiga bulan ini justru mengalami deflasi. Tapi pertumbuhan ekonominya masih bagus," kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

   Sedikit berbeda dengan Kota Mojokerto, lanjut Ning Ita sapaan akrab walikota, Mojokerto merupakan daerah penyangga dari Ibu Kota Provinsi Jatim, pada sektor perdagangan. Namun pada saat kondisi pandemi berlangsung, Kota Mojokerto sempat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang secara tidak langsung berdampak pada penurunan ekonomi di masyarakat.

   "Kota Sorong dengan Kota Mojokerto, memiliki kemiripan pada sektor perdagangan. Yakni, sama-sama menjadi pusat perdagangan bagi daerah lainnya. Namun, ada aturan yang dimiliki Pemerintah Kota Sorong dalam masa pandemi berlangsung, sehingga roda perekonomian mereka masih tetap stabil. Untuk itu, kami ingin menambah informasi bagaimana Kota Sorong dapat bertahan, bahkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya di situasi Covid-19," jelas walikota perempuan pertama di Mojokerto ini.

   Seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada rapat terbatas secara daring dengan para pimpinan daerah beberapa waktu lalu, bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Sorong telah mencapai 9,6 persen jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo berencana menjadikan Kota Sorong sebagai pusat pertumbuhan perekonomian di Indonesia Timur. *adv

 

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Dalam upaya meningkatkan manajemen produk domestik regional bruto (PDRB) serta pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kota Mojokerto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kunjungan kerja yang dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria ini, diharapkan mampu membangkitkan perekonomian masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19.

   Wabah Korona yang saat ini menjadi pandemi global usai diumumkan oleh World Health Organization (WHO) menjadi topik utama di penjuru dunia. Tidak terkecuali di Indonesia yang diketahui mulai menyebar sejak awal Maret 2020. Seiring berjalannya waktu, angka kasus positif Covid-19 terus mengalami lonjakan setiap harinya. Pemerintah Indonesia berupaya menyiapkan beragam langkah dan kebijakan untuk menangani dan mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

   Pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan berupa, mempersiapkan sarana kesehatan rumah sakit rujukan, menerbitkan Keputusan Presiden tentang kedaruratan kesehatan masyarakat termasuk di dalamnya adalah menetapkan gugus tugas percepatan penanganan covid-19, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), refocusing dan realokasi anggaran untuk penanggulangan baik di bidang kesehatan, perlindungan sosial dan untuk mitigasi ekonomi.

   Pandemi covid-19 telah memukul banyak sektor usaha pada roda perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang positif saat pandemi, pastinya didukung oleh kebijakan pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 yang tepat dan strategis oleh pemerintah daerah. Salah satu kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat adalah menjamin ketersedian pangan melalui program diversifikasi produk dan konsumsi terutama bahan baku sagu dan ubi sebagai bahan pangan utama.

   "Kami Pemerintah Kota Mojokerto ingin melakukan studi banding ke kota dan kabupaten di Provinsi Papua Barat yang cukup menarik dalam meningkatkan perekonomiannya. Ada Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, yang akan kami datangi untuk mendapatkan informasi terkait penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pada sektor peningkatan ketahanan pangan, pemulihan dan start up industri kecil dan menengah sekaligus pemulihan pariwisata," jelas Ning Ita, sapaan akrab walikota.

   Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Ning Ita tersebut, diharapkan dapat melihat lebih dekat kondisi penanganan pada sektor kesehatan, perdagangan, investasi dan perizinan, industri kecil dan menengah serta lingkungan hidup dan pariwisata yang menjadi unggulan dari Pemerintah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Sehingga, dapat memperkaya informasi sekaligus perbandingan dalam proses perumusan kebijakan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah

   "Pemerintah daerah melalui Tim Pencegahan tersebut berupaya mengembalikan rasa aman kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas di luar sebagai sarana pergerakan ekonomi, baik di bidang perdagangan maupun pariwisata. Saat ini sektor pariwisata di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat diyakini sebagai salah satu sumber potensial yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat karena banyak spot-spot atau lokus yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal, domestik maupun mancanegara," tandasnya.

   Seperti yang diketahui, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dibandingkan dengan provinsi lainnya selama pandemi Covid-19 berlangsung. Tercatat, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua sebesar 4,52 persen sedangkan untuk Provinsi Papua Barat tercatat 0,53 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga, jatuh pada wilayah Sulawesi Tengah. Namun, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah berada pada angka minus 0,06 persen.

   Sementara itu, tiga daerah yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi selama pandemi Covid-19 adalah Bali, Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bali berada di peringkat pertama dengan angka minus 10,98 persen. Angka tersebut muncul karena hancurnya pariwisata Bali akibat pandemi. Disusul berturut-turut DKI Jakarta dengan angka minus 8,22 persen dan Yogyakarta dengan nilai minus 6,74 persen.

   Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada rapat terbatas secara daring dengan para gubernur dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2020) lalu, mengatakan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat belanja APBD provinsi. Ia juga mengingatkan bahwa sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah serta menjaga kelangsungan daya beli dan konsumsi rumah tangga masyarakatnya. *hms/ds


Mojokerto – suarahariapagi.com

   Meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai non aparatur sipil negara (ASN), terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Hal ini, dibuktikan dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh pegawai non ASN.

   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menjelaskan, kebijakan yang diambil dalam mensejahterakan pegawai non ASN merupakan sinergitas antara pemerintah daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Yang mana, dibawah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat menerima perlindungan yang layak.

   Seperti dari dampak yang merugikan atau penurunan pendapatan akibat sakit, kecelakaan kerja, usia lanjut, pensiun, maupun kematian. Untuk itu Pemerintah Kota Mojokerto memberikan perlindungan kepada seluruh pegawai non ASN. Di antaranya ketua RT/RW (859 penerima), pegawai non ASN (3.521 penerima) dan perusahaan/badan usaha (7.910 penerima).

   Dari data BPJS Ketenagakerjaan, penerima JKK-JKM yang telah mendapatkan haknya terhitung sejak bulan Januari hingga 16 November 2020, sebanyak 7 orang. Di antara, 2 orang mengalami kecelakaan kerja meninggal dan 5 lainnya mengalami kecelakaan kerja. Untuk penerima JKK-JKM yang mengalami kecelakaan kerja meninggal, bantuan diberikan kepada keluarga almarhum.

   "Melalui Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengaturan Jaminan Sosial Daerah dan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 94 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kami bertekad mensejahterakan para pekerja formal, informal maupun non ASN dengan jaminan sosial," tegas Ning Ita, sapaan akrab walikota, Selasa (16/11).

   Untuk tahun depan, lanjut wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini, Pemerintah Kota Mojokerto akan memperluas sasaran dalam memberikan JKK-JKM. Yakni kepada tenaga keagamaan sebanyak 1.894 penerima (Guru TPQ, Mudin, Muadzin, Takmir Masjid/Musala, Kebersihan Masjid, Penjaga Makam, Pemandi Jenazah, Guru Sekolah Minggu, Koster dan Huffadz) serta jaminan kesejahteraan untuk keluarga.

   "Kami juga mengupayakan seluruh pegawai bukan penyelenggara negara maupun pegawai penyelenggara negara (non ASN), juga mendapatkan manfaat bantuan subsidi upah (BSU) pemerintah dengan gaji dibawah Rp 5 juta. Untuk pegawai bukan penyelenggara negara sebanyak 9.626 penerima sedangkan pegawai non ASN sebanyak 2.665 penerima," jelas Ning Ita.
   Melalui program JKK-JKM yang diberikan selama ini, Pemerintah Mojokerto masuk nominasi 10 besar pada Paritrana Award 2020. Dimana, Kota Mojokerto menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang mewakili Provinsi Jawa Timur pada penganugerahan yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko - PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan.

   Kebijakan yang bersinergi ini pun mendapatkan apresiasi dari Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Dwi Endah Aprilistyani. Ia mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Mojokerto dalam mendukung program negara terkait perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan di wilayah kerja Pemerintah Kota Mojokerto.
   "Pemerintah Kota Mojokerto telah mengimplementasikan program tersebut dengan
mendaftarkan seluruh pegawai non ASN Kota Mojokerto dalam perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan pada dua program (jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian). Semoga, kedepannya sinergi Pemerintah Kota Mojokerto dan BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat pekerja dapat terus ditingkatkan," tandasnya. *adv

 


Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Upaya Pemerintah Kota  Mojokerto untuk memberantas cukai illegal diawali dengan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi kerjasama dgn KPPBC  TMP B Sidoarjo tentang ketentuan di bidang cukai hasil tembakau digelar pada Sabtu (14/11) pagi di Balai Kelurahan Balongsari diikuti oleh karyawan PT. Bokormas,PT. Pura Perkasa Jaya dan PT. Strategic Alliance. 

   Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara klasikal, bahkan Ning Ita turun secara langsung untuk melakukan sosialisasi. Sebagaimana usai membuka sosialisasi bersama Wawali Achmad Rizal Zakaria, Ning Ita melalukan sidak di lingkungan Tropodo yang terindikasi sebagai tempat produksi rokok illegal. Dari hasil sidak ini, Ning Ita mendapati dirumah salah satu warga yang memproduksi rokok tanpa pita cukai. 

   Pembuatan rokok illegal tersebut dilakukan oleh sepasang suami istri lansia yang ternyata bukan warga Kota Mojokerto. Sepasang lansia ini melinting rokok bahkan memasang papan yang bertuliskan menyediakan rokok yang masuk kategori illegal. Mendapati hal yang demikian Ning Ita secara langsung menjelaskan kesalahan sepasang lansia tersebut. 

   "Kami memberi pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan ini kategori melanggar hukum, sehingga  harus dihentikan supaya tidak ada konsekuensi hukum kedepannya,"jelas Ning Ita. Ning Ita juga meminta agar papan pengumuman yang dipasang di depan rumah untuk dilepas dan dipasang sticker stop rokok illegal. 

   Terhadap pembuat rokok illegal Ning Ita juga menegaskan agar mereka menghentikan pembuatan dan penjualan rokok lintingan yang mereka buat. 

   Tentang pembuatan rokok Ning Ita menyampaikan, bahwa Pemerintah Kota Mojokerto telah berdiskusi dengan KPPBC Sidoarjo tentang program Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). "Apabila memang potensi rokok-rokok yang selama ini illegal bisa diakomodir untuk dibuatkan satu area kawasan industri, maka ini akan menjadi satu kemungkinan yang akan kita realisasikan di Kota Mojokerto,"pungkas Ning Ita. *hms/ds

 

 

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Pemerintah Kota Mojokerto kembali menorehkan prestasi yang membanggakan di penghujung tahun 2020. Tak tanggung-tangguang, dua penghargaan sekaligus diterima oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Hotel Singhasari Kota Batu, pada Jumat (13/11).

   Dua penghargaan bergengsi, yang diterima tepat pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-56 tersebut yang pertama adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award tahun 2020 dari Kementerian Kesehatan. Dan yang kedua adalah, penghargaan inovasi pelayanan publik (Kovablik) Jawa Timur 2020 bernama Pete Jawa Rasa Timun.

   Walikota yang akrab disapa Ning Ita ini menjelaskan, untuk penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berkelanjutan sebagai Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF), Kota Mojokerto mampu membuktikan sebagai daerah yang bebas dari perilaku masyarakat yang sengaja buang air besar di sembarang tempat.

   Penghargaan ini diberikan secara virtual oleh Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto kepada kepala daerah yang telah berhasil ODF 100 persen terverifikasi. Serta pemberian apresiasi kepada para sanitarian dan pelaku mitra terkait lainnya, sebagai ujung tombak yang bersama-sama melaksanakan pendampingan dalam keberhasilan ini.

   "Ada lima pilar dalam penyelanggaraan STBM ini, yang pertama stop buang air besar sembarangan (open defecation free). Kedua, cuci tangan pakai sabun (CTPS) yang ketiga pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, yang keempat pengelolaan sampah rumah tangga dan yang kelima pengelolaan limbah cair rumah tangga," jelas Ning Ita, sapaan akrab walikota.

   Sementara itu, lanjut Ning Ita, Kota Mojokerto sudah mendapatkan verifikasi ODF dari tim Propinsi Jawa Timur pada tanggal 17 September 2020 sekaligus mendapatkan sertifikat ODF dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya itu, berbagai program penunjang dalam mewujudkan Kota Mojokerto sebagai STBM, pun terus digalakkan.

   Di antaranya, pertama program Oke Singkirkan Kesakitan Diare dengan Observasi Pangan Aman, Mencuci Tangan Pakai Sabun dan Air Minum Aman (Posko Paman) dari Puskesmas Wates. Inovasi ini, telah mendapatkan penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang diberikan oleh Menpan RB, Syafruddin pada 18 Juli 2019

   Yang kedua, program Bayar Pajak Pakai Sampah di Kota Mojokerto (Bapak Samerto). Inovasi ini, merupakan gagasan dari Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset (BPPKA) yang telah mendapatkan penghargaan Top 25 Kompetisi Inovasi Publik (Kovablik) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur lada tahun 2018.

   Yang ketiga, aplikasi Gerbang Layanan Informasi terpadu dan Terintegrasi (Gayatri) yang diisi oleh para kader kesehatan maupun kader motivator dengan dengan memasukkan kartu keluarga (KK) by name by addres untuk PIS PK, jamban dan air minum. Dan yang terakhir adalah program Buka Pintu (Bersama ubah perilaku masyarakat menciptakan lingkungan bersih dan sehat dalam mendukung strategi STBM).

   "Semoga, melalui berbagai program lingkungan hidup untuk masyarakat dapat digunakan sebagai instrumen untuk lebih mensinergikan dan mengefektifkan kegiatan pengelolaan lingkungan dimasa mendatang serta dapat bermanfaat bagi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Mojokerto dengan selalu mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan," tegasnya.

   Sementara itu, untuk penghargaan kedua yang diterima oleh Ning Ita dari inovasi pelayanan publik (Kovablik) Jawa Timur 2020 bernama Pete Jawa Rasa Timun, merupakan layanan kesehatan yang dikhususkan bagi pekerja wanita. Dimana, inovasi Pete Jawa Rasa Timun hadir karena adanya beberapa permasalahan di lingkungan perusahaan yang kerap menyelimuti kaum hawa.

   Permasalahan tersebut seputar kesehatan para perempuan. Seperti, rendahnya dalam memberikan asi ekslusif pada anak, mengalami gangguan gizi seperti anemia dan obesitas, serta banyak lainnya. Adapun dampak yang dirasakan dari Inovasi Pete Jawa Rasa Timun ini adalah meningkatkan kesehatan pada pekerja wanita, meningkatkan pemenuhan asi ekslusif pada anak dan meningkatkan kualitas SDM serta menurunkan angka stunting.

   "Inovasi Pete Jawa Rasa Timun ini, juga terintegrasi pada aplikasi layanan Gayatri (Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi) yang sebelumnya juga telah masuk pada Top 45 Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020. Sehingga, data-data masyarakat khususnya pekerja wanita dapat terpantau secara signifikan di sini. Semoga, melalui inovasi ini seluruh perempuan di Mojokerto dapat terpenuhi hak-haknya meskipun saat bekerja," tandasnya.

   Penghargaan Pete Jawa Rasa Timun yang berhasil meraih peringkat ke-13 se-Jawa Timur ini, diberikan secara langsung oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Diah Natalisa dengan didampingi Gubernur Jawa Timu Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak dan Sekdaprov Jawa Timur di Hotel Singhasari Kota Batu.

   Dalam kesempatan ini Gubenur Jawa Timur Khofifah menyampaikan bahwa, inovasi harus menjadi bagian inheren. Mulai dari perencanaan, pelaksananaan kemudian evaluasi dan sinergitas diantara seluruh OPD. Sebab, sinergi dan kolaborasi merupakan keyword yang harus dipegang bersama.

   Sementara itu Diah Natalisa menyampaikan saat ini masyarakat mengharapkan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang cepat dan mudah. "Dengan inovasi publik diharapkan semakin efektif dan Edison dan semakin meningkatkan kepercayaan publik terlebih dengan kondisi pandemi dan resesi. *adv

 

 

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Mojokerto, berhasil masuk 30 besar pada kompetisi Kamp Kreatif SMK Indonesia (KKSI 2020) pada bidang kuliner. Prestasi ini pun, disambut baik oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, di Rumah Rakyat, Rabu (11/11).

   Kamp Kreatif SMK Indonesia (KKSI) 2020 merupakan upaya untuk meningkatkan dan memeratakan mutu, serta mengimplementasikan revolusi industri 4.0 pada pembelajaran di SMK. Kegiatan ini berbasis daring atau video conference yang ditujukan untuk para siswa SMK di seluruh Indonesia dengan berbagai jurusan.

   Salah satu materi yang diikutkan pada Kamp Kreatif SMK Indonesia (KKSI) yang diambil oleh pelajar SMKN 2 Kota Mojokerto adalah Disverifikasi Trend Jajanan Pasar Berbasis Umbi-umbian. Berangkat dari tema tersebut, 13 pelajar yang mengikuti KKSI 2020 memfokuskan diri pada olahan jajanan tradisional Onde-onde, yang tidak lain merupakan kudapan asli Mojokerto.

   Adapun 13 pelajar SMKN 2 Kota Mojokerto yang berhasil membawa harum Kota Onde-onde adalah Frizky Cahyadi Setyawan, Arlian Ahmad Hidayat, Zolga Almatin Pratama, Celsi Afriani, Tiara Alfina Dwi Sofitriani, Lohngiton Akbartus, Sofiyana Yasmin , Bheta Kusuma Wardhani, Tiara Angelina, Alia Han Shindi Ferania, Dea Angela Pramudita, Ahmad Iqklasul Rifvana dan Muhammad Zulkifli.

   "Kami ingin, mengangkat potensi daerah sendiri pada ajang kompetisi nasional ini, yakni Onde-onde. Penilaian yang ditekankan pada Kamp Kreatif SMK Indonesia 2020 meliputi 20% Rancangan Produk, 10% Originalitas Produk, 30% Kreatifitas/ Inovasi Produk dan 40% Strategi pemasaran Produk," jelas Ketua Program Keahlian Agrobisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Intan Switzerlistania Martha. 

   Jajanan onde-onde yang diikutkan pada KKSI 2020, lanjut Intan, diberi nama Oulava atau Onde-onde Ubi Oven. Dimana, cemilan tersebut akan mulai dilaunching melalui media sosial Instagram @ondeovenubilava pada Jumat, 13 November mendatang. Melalui media sosial tersebut, konsumen dapat memesan onde-onde karya pelajar SMKN 2 tanpa perlu kerepotan lagi, karena telah tersedia nomor telpon yang dapat dihubungi.

   Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengapresiasi atas prestasi anak-anak didik di Kota Mojokerto. Terkhusus, kepada anak-anak SMKN 2 yang telah berhasil lolos mengalahkan puluhan ribu pesaing se-Indonesia pada kompetisi Kamp Kreatif SMK Indonesia 2020. Sehingga, para pelajar yang masih duduk di bangku kelas XII tersebut dapat masuk pada 30 besar.

   "Kami sangat bangga atas prestasi yang anak-anak SMK torehkan. Meskipun, kewenangan pengelolaan ada pada Pemerintah Provinsi Jatim, kami Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya memberikan berbagai fasilitas pendukung sebagai bentuk support system kepada anak-anak SMK. Untuk itu, kami mengajak anak-anak SMK turut andil dalam perkembangan pembanguan kepariwisataan di Kota Mojokerto," kata Ning Ita, sapaan akrab walikota.

   Kuliner merupakan hasil olahan berupa masakan ataupun minuman yang dapat dijadikan suatu

bidang usaha pada sektor pariwisata. Dengan adanya kuliner, mampu menjadikan suatu daerah sebagai sentra destinasi dengan kekhasannya. Untuk itu, Ning Ita mengajak seluruh generasi muda untuk mengenal kearifan lokal dari daerahnya masing-masing agar dapat berkreasi menghasilkan produk yang bisa bersaing dengan kuliner manca negara. *adv

 

 


Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, terus berupaya memberikan pengamanan terkait kepemilikan lahan aset daerah agar dapat bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Mojokerto. Dan hari ini, sebanyak 52 tanah aset telah resmi bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Mojokerto, diberikan langsung oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, secara simbolis, Senin (9/11).

   Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), tanah aset daerah yang telah bersertifikat resmi atas nama Pemerintah Kota Mojokerto, tersebar di sembilan kelurahan. Di antaranya, Kelurahan Prajurit Kulon, Kelurahan Magersari, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Blooto, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Kedundung dan Kelurahan Meri.

   Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas tanah aset Pemerintah Kota Mojokerto melalui program PTSL dilatar belakangi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Mojokerto. Dimana telah mengamanatkan kepada Pengelola Barang maupun pengguna barang untuk wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

   Pengamanan dimaksud meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum. Dan salah satu bentuk implementasinya yakni dengan melakukan pensertifikatan terhadap tanah aset yang belum bersertifikat melalui program percepatan pensertifikatan tanah aset serentak menyeluruh terpadu dan terintegrasi yang disingkat Pesta Semu Ter-Ter. Pendaftaran tanah sistematis lengkap bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, lancar, aman, adil merata, terbuka, akuntabel sehingga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat.

   "Untuk itu, saya meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Mojokerto yang terkait, agar berperan aktif dalam menyukseskan program ini. Khususnya para camat, lurah, kiranya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal mengawal penyelenggaraan program ini. Sehingga masyarakat bisa memperoleh pelayanan yang terbaik. Nah, di antara 52 tanah aset daerah yang telah diamankan berupa lahan aset sekolah, perkantoran, persawahan, jalan dan masih banyak lainnya," jelas Ning Ita, sapaan akrab walikota.

   Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto Wasis Suntoro memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kota Mojokerto dalam pelaksanaan program PTSL selama ini. Bahkan, ia meminta kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah tanah aset daerah agar dapat bersertifikat hak pakai (SHP). "Tahun depan, kami mendapatkan kuota 300 pada program ini. Kami ingin, jatah 100 ini dapat dipergunakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto agar dapat mensertifikatkan lahan asetnya. Sedangkan sisanya, dapat dimanfaatkan untuk warga," imbuhnya. *hms/ds

 


Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Dalam rangka Bulan Bakti Agraria dan Tata Ruang 2020, Pemerintah Pusat diikuti 31 Pemprov dan 201 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia termasuk Kabupaten Mojokerto, secara serentak melaksanakan kegiatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dikemas dalam acara "Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat se-Indonesia". Acara dilangsungkan secara virtual dari Istana Negara, Senin (9/11) siang.

   Untuk Kabupaten Mojokerto sendiri, sertifikat diserahkan secara simbolis oleh Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo, bertempat di Pendapa Graha Majatama. Total yang diserahkan untuk warga Kabupaten Mojokerto adalah sebanyak 1.500 sertifikat.

   Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto Didik Edi Riyanto, pada acara ini mengungkapkan beberapa informasi penting, terkait target pensertifikatan yang harus diselesaikan.

   "Sebenarnya dalam program PTSL 2020, program pengukuran bidang ada sekitar 35 ribu. Target kami di 2020 yakni 17 ribu. Namun, untuk saat ini yang bisa kita selesaikan hingga proses pendaftaran, sejumlah 10 ribu. Sampai Desember nanti, akan kita kejar terus hingga jumlah 17 ribu itu bisa maksimal. Bahkan, bidang-bidang tanah pada target nasional harus selesai di tahun 2024," terang Didik.

   Secara tegas, instruksi percepatan pensertifikatan juga diserukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Secara virtual pada acara ini, Presiden bahkan telah menargetkan 10 juta sertifikat harus terbit di tahun 2020.

   "Tahun ini target saya adalah 10 juta sertifikat. Tapi kita tahu saat ini sedang pandemi, maka saya turunkan dulu jadi 7 juta. Saya pun yakin, jumlah itu bisa terpenuhi. Target di 2025, seluruh bidang harus sudah bersertifikat," tegas Presiden Joko Widodo.

   Instruksi tegas tersebut bukan tanpa alasan. Sebab berdasarkan catatan, sebelum ada program PTSL, tercatat rata-rata hanya terbit 500 ribu sertifikat setiap tahunnya. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang ingin mensertifikatkan aset mereka.

   "Sebelum ada PTSL, tiap tahunnya kita hanya keluarkan sekitar 500 ribu sertifikat se-Indonesia. Kalau dihitung, jika setahun hanya segitu, artinya jika semua penduduk Indonesia ingin aset mereka bersertikat, itu sama saja butuh 160 tahun lamanya. Kita itu kalau kerja, harus dengan target jelas," tandas Presiden Joko Widodo.

   Terpisah, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto Hendy Pranabowo dalam statementnya juga menegaskan apa yang sudah diinstruksikan oleh presiden. 

   "Tahun 2025, seluruh tanah di Kabupaten Mojokerto juga sudah harus punya sertifikat. Untuk kendala penseritifkatan, sejauh ini lebih ke kendala teknis. Seperti pemilik tidak di tempat. Namun, kita sudah koordinaskan semuanya by name by address. Kita akan tetap maksimalkan program ini sampai memenuhi target," terang Hendy. *adv

 

 

Mojokerto – suarahariapagi.com

   Masjid Agung Al Fattah yang merupakan tempat peribadahan tertua di Mojokerto, akhirnya diresmikan secara langsung oleh Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan didampingi Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Peresmian masjid yang dikemas dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut, turut menghadirkan ribuan anggota Muslimat dan Fatayat dari seluruh Mojokerto, Minggu (8/11).

   Sejak pagi, ribuan emak-emak telah memadati area masjid yang telah dibangun pada masa kolonial Belanda tahun 1877 lalu. Di dalam masjid yang berarsitektur Majapahit dengan perpaduan ala Timur Tengah, lantunan sholawat serta salam terus dikumandangkan sebagai tanda memperingati Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW pada Bulan 12 Rabiul Awal 1442 Hijriyah atau yang jatuh pada hari Kamis, 29 Oktober 2020 pada kalender Masehi lalu.

   Masjid Agung Al Fattah yang berdiri megah di sebelah barat Alun-alun Kota Mojokerto atau tepatnya di Kelurahan Kauman, Kecamatan Prajurit Kulon ini, telah mengalami pemugaran hingga beberapa kali. Terbaru, renovasi dilakukan pada tahun 2015 hingga awal 2020. Anggaran yang dikeluarkan untuk mempercantik bangunan masjid, mencapai Rp 40 miliar. Dengan rincian, Rp 30 miliar dari anggaran hibah Pemerintah Kota Mojokerto, Rp 2 miliar dari Pemerintah Provinsi Jatim dan sisanya merupakan sumbangan dari masyarakat.

   "Untuk desain dari Masjid Agung Al Fattah ini, kami memakai dua kombinasi antara Majapahit yang akan terus kami pertahankan dengan perpaduan ala Timur Tengah. Kebudayaan Majapahit, terlihat jelas di masjid ini. Seperti ukir-ukiran yang sengaja dipahat langsung oleh seniman dari Trowulan. Kami sengaja tidak meninggalkan identitas Majapahitnya, karena dulu pusat peradaban Kerajaan Majapahit ada di Mojokerto ini dan melekat erat dengan warga di sini," jelas Ning Ita, sapaan akrab walikota.

   Peresmian Masjid Al Fattah, sekaligus menandai dua tahun masa kepemimpinan Walikota Ning Ita dan Wakil Walikota Cak Rizal tahun ini. Untuk itu, Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang turut hadir dalam kegiatan ini, menitipkan pesan kepada keduanya agar selalu menguatkan character building serta meningkatan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Khususnya pengembangan kemakmuran bagi masyarakat dan kemakmuran pada Masjid Agung Al Fattah di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

   "Kebetulan peresmian masjid ini di bulan Robiul Awal, bulan kelahiran rasulullah. Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah, untuk menyempurnakan Budi pekerti yang baik. Jadi, hadirnya masjid yang lebih dari 100 tahun ini mudah-mudah dapat memberikan penguatan character building. Yang selaras dengan upaya membangun SDM kita, karakternya terbangun, akhlaqnya juga dibangun. Lebih dari itu, melalui masjid ini dapat memberikan penguatan pada sisi pengembangan kemakmuran bagi masyarakat dan kemakmuran masjid," jelasnya.

   Oleh karena itu, lanjut mantan Menteri Sosial Republik Indonesia ini, kedepannya kegiatan-kegiatan di masjid ini dapat dikedepankan dalam memaksimalkan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Khususnya penguatan dari remaja masjid yang sudah sering berkegiatan di tempat peribadahan ini. Nantinya, pola-pola penguatan yang akan diterapkan adalah pada bidang ekonomi bagi milenial maupun masyarakat pada umumnya. Sebab, dua hal ini merupakan kunci agar dapat memaksimalkan seluruh kegiatan yang ada di masjid.

   Pada peresmian Masjid Agung Al Fattah ini turut dihadiri oleh, Wakil Walikota Achmad Rizal Zakaria bersama istri Nur Chasanah, Komandan Distrik Militer 0815 Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Kota AKBP Deddy Supriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Johan Iswahyudi, Kepala Kementerian Agama Kota Mojokerto Moch Zaeni, Ketua Takmir Masjid Agung Al Fattah KH Sholeh Hasan, Ketua MUI Kota Mojokerto KH Rofi'i Ismail, Pengasuh Ponpes Al Azhar KH Ma'shum Maulani, Ketua Muslimat NU Kota Muslimah, Ketua Muslimat NU Kabupaten Hj Khodijah, OPD, Camat dan Lurah. *adv

 


Mojokertosuaraharianpagi.com

   Pemerintah Kota Mojokerto terus melakukan antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menangani segala kemungkinan bencana yang terjadi di kota Mojokerto. Seperti pada kegiatan apel kesiapsiagaan yang digelar pada Jumat (6/11) di Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto. Apel diikuti oleh anggota TNI, Polri, Satpol PP Kota Mojokerto, BPBD Kota Mojokerto serta para relawan. 

   Dalam amanatnya, Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan apel  siaga sebagai bentuk sinergitas serta kesiapan seluruh elemen di Kota Mojokerto yang bertujuan  untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, serta menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh. 

   Lebih lanjut dijelaskan Ning Ita, mewaspadai segala bentuk kejadian bencana yang mungkin terjadi, untuk meningkatkan kesigapan bencana, maka harus dilakukan simulasi kebencanaan. “Kesiapsagaan masyarakat dan berkoordinasi dalam mengantisipasi bencana juga dibutuhkan, agar dapat diambil tindakan untuk mengurangi risiko ketika terjadi bencana.”kata Ning Ita. 

   Masih dalam amanatnya Ning Ita menyampaikan bahwa skala prioritas pada RPJMD Kota Mojokerto tahun 2019-2023 diantaranya adalah pembangunan insfrastruktur  yaitu untuk mengatasi genangan air/banjir  mengingat secara topografi Kota Mojokerto kondisinya cekung dan lebih rendah dari pada daerah sekitar, sehingga kalau ada curah hujan tinggi mudah  menggenang airnya. 

   "Mari kita bahu membahu agar pembangunan di Kota Mojokerto berjalan dengan lancar, kesiapsiagaan masyarakat dan berkoordinasi dalam mengantisipasi bencana juga dibutuhkan agar dapat mengurangi resiko ketika terjadi bencana,"kata Ning Ita. Ia menambahkan kesiapsiagaan masyarakat adalah upaya untuk menyiapkan kemampuan masyarakat dalam merespon kejadian bencana secara tepat dan tepat sehingga dapat meminimalisir  jatuhnya korban jiwa dan harta benda apabila terjadi bencana.

   Usai apel siaga bencana, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan pembersihan sungai disepanjang jalan Benteng Pancasila dan pemotongan pohon yang berpotensi roboh ketika terjadi cuaca buruk. 

   Disampaikan oleh Ning Ita bencana tidak hanya bencana alam, pandemi covid-19 yang tengah melanda juga termasuk bencana dan dalam penanganannya telah menghabiskan banyak anggaran pemerintah. Terkait hal ini Ning Ita mengambil kebijakan untuk lebih mengedepankan tindakan preventif. Salah satu tindakan preventif mencegah terpapar Covid-19 yang efektif adalah pola hidup sehat dan berolah raga. 

   "Salah satu tindakan pencegahan adalah dengan rutin berolahraga, karena dengan berolahraga imunitas akan tinggi, sehingga kalaupun sampai terkena covid-19 tidak akan sampai sakit, hanya OTG saja istilahnya,"jelas Ning Ita saat mengunjungi fasilitas umum di Perumahan Griya Permata Ijen. 

   Dalam kesempatan ini Ning Ita menyampaikan, bahwa pemerintah Kota Mojokerto akan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang ada di Kota Mojokerto. "Kami akan  menganggarkan fasilitas-fasilitas olah raga yang ada dilingkungan masyarakat,"ujarnya. 

   "Kami harap kalau sarana dan prasarana sudah diperbaiki sudah disiapkan akan lebih mudah mengajak masyarakat untuk membiasakan diri berolahraga,"lanjutnya.

   Ning Ita juga menghimbau agar semua warga Kota Mojokerto selalu berolah raga meluangkan waktu untuk berjemur setiap hari paling tidak 10 menit. "Berjemur dapat menguatkan titik imunitas tubuh atau titik timus istilah medisnya, kita pun mengupayakan hari jumat selalu gowes sama sama untuk menjaga kesehatan,"pungkasnya. 

   Turut hadir dalam apel siaga dan gowes pagi ini adalah Wawali Achmad Rizal Zakaria, Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriadi, Kasdim 0815 Mojokerto Mayor Inf. M.J. Arifin, Perwira Seksi Perlawanan Wilayah Korem 082/CPYJ Mojokerto Mayor Inf. Suko Edi Winarto serta kepala OPD di jajaran Pemkot Mojokerto. *hms/ds

 

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget