Articles by "Mojokerto"
Twitter Facebook


 
Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Penyaluran bantuan bagi warga terdampak Covid-19 di wilayah Kota Mojokerto, terus diberikan oleh pemerintah daerah sampai menjelang Idul Fitri. Berbagai jenis bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terus disalurkan. Dan kali ini, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau secara langsung proses pengemasan sembako bagi warga terdampak di  Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Subdivre II Surabaya Selatan, Senin (18/5).
   Selama ini, Pemerintah Kota Mojokerto tidak hanya menerima bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja. Melainkan, bantuan-bantuan tersebut juga diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Corporate Social Responsibility (CSR), kelompok masyarakat dan masih banyak lainnya. Yang kemudian, dikoordinir oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Perum Bulog Subdivre II Surabaya Selatan.
   "Ada dua poin penting yang harus diketahui masyarakat terkait bantuan. Poin pertama adalah bantuan yang didapatkan pemerintah daerah selain dari pemerintah pusat dan provinsi, juga bersumber dari instansi lain. Seperti CSR, Baznas, Korpri. Sedangkan poin kedua, terkait operasi pasar. Dimana, operasi pasar ini berbeda dengan jaring pengaman sosial. Operasi pasar merupakan murni tugas Bulog sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kuota masing-masing untuk daerah tingkat dua," jelas Ning Ita, sapaan akrab walikota.
   Lebih detail, Ning Ita menjelaskan, pada Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa Paket Sembako dari Pemerintah Kota Mojokerto bersumber dari APBD, CSR, KOPRI dan Baznas yang dalam pendistribusiannya dikerjasamakan kepada Perum Bulog agar jenis dan jumlah komoditas tiap paket sembakonya sama agar tidak terjadi keributan di masyarakat. "Jangan sampai, hanya karena sembakonya tidak ada telur atau gula, warga ribut. Untuk itu, kami ingin semua sembako yang diberikan kepada masyarakat isinya sama, meskipun bantuannya dari berbagai macam sumber," terangnya.
   Untuk sasaran operasi pasar, lanjut Ning Ita, Perum Bulog Subdivre II Surabaya Selatan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam menentukannya. Dalam operasi pasar murah yang digelar di sejumlah wilayah, merupakan hasil murni komoditi yang dimiliki oleh Perum Bulog, tanpa campur tangan dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) maupun bantuan-bantuan dari CSR atau perusahaan lainnya. "Tidak ada namanya, menjual barang-barang hasil bantuan dari CSR atau instansi lainnya, di pasar murah. Semua komoditi murni dari Bulog," tegasnya.
   Lebih lanjut Ning Ita menjelaskan dari kuota penerima bantuan sebanyak 5.500 yang disiapkan pemerintah daerah, baru ada 4.103 warga yang terdata untuk mendapatkan bantuan sembako senilai Rp 300 ribu selama tujuh bulan. Penerima bantuan tersebut, merupkan warga yang telah terverifikasi tidak mendapatkan bantuan jenis apapun, baik bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun, dari jumlah 4.103 penerima yang terdata, dimungkinkan angka tersebut terus naik.
   "Jaring pengaman sosial dalam bentuk sembako, kami mengalokasikan sebanyak 5.500 kuota. Tentu dari kuota 5.500 penerima ini, kami memilah masyarakat yang belum mendapatkan jaring pengaman sosial jenis pertama, kedua ataupun ketiga. Sisanya kami sisir untuk mendapatkan bantuan yang keempat ini. Data yang kami himpun, juga berdasarkan aduan masyarakat. Ternyata dari 5.500 kuota baru terpenuhi 4.103 saja. Yang lainnya sudah tercover dari bantuan pertama, kedua dan ketiga. Dan kami meminta kepada semua gugus tugas dan instansi terkait agar penyaluran JPS harus rampung sebelum lebaran," tandasnya. *hms/ds


Twitter Facebook


 Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, kembali menyalurkan zakat fitrah dan infaq kepada 8.752 orang. Penyerahan zakat fitrah dan infaq tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari kepada mustahik di Rumah Rakyat Hayam Wuruk 50, Magersari, Jumat (15/5).
   Korpri bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto mengkoordinir penyaluran zakat dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto untuk diberikan kepada orang yang berhak. Ada sedikitnya 2.558 anggota KOPRI yang menyalurkan zakat fitrah berupa uang tunai, yang terkumpul sebanyak Rp 89.530.000 Sedangkan uang infaq sebanyak Rp 49.870.000.
   "Total penyaluran zakat dan infaq dari anggota Korpri senilai Rp 139.400.000, tidak semuanya disalurkan melalui BAZ. Melainkan, untuk penyaluran melalui BAZ, zakat berupa uang tunai dari para ASN telah dibelikan beras 2,6 kilogram dengan total nilai Rp 89 juta. Artinya, ada 6,562,4 kilogram beras yang disalurkan melalui BAZ," jelas Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.
   Sedangkan, lanjut Ning Ita, sapaan akrab wali kota, untuk infaq senilai Rp 49 juta akan diberikan kepada 650 orang berupa bingkisan sembako yang akan dibagikan melalui Kantor Kenterian Agama (Kemenag) Kota Mojokerto. "Untuk infaq, akan kami berikan kepada penjaga kantor, petugas kebersihan, guru mengaji dan masih banyak lainnya," imbuhnya.
   Melalui penyaluran zakat fitrah ini, Ning Ita berharap kepada seluruh anggota Kopri Kota Mojokerto agar terus meningkatkan kinerja. Baik dari segi profesionalisme maupun pelayanan kepada masyarakat. Termasuk tetap meningkatkan iman serta selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. *hms/ds

Twitter Facebook


 
Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Bantuan percepatan penangan Covid-19 di wilayah Kota Mojokerto terus dimaksimalkan hingga saat ini. Pemerintah daerah pun, masih terus memverifikasi dan validasi data terkait penerjma bantuan sosial. Untuk itu, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari meminta warga untuk bersabar karena penyaluran bantuan sosial masih terus berlangsung. 
   Ditengah kondisi penyaluran bantuan yang masih berlangsung, perwakilan fasilitator wadul ke Ning Ita, terkait situasi di lapangan yang mereka hadapi. Pasalnya, masih banyak dijumpai warga yang menerima bantuan mengajukan protes karena perbedaan bantuan sosial yang didapatkan. "Kami ke sini, ingin meminta arahan terkait kondisi di lapangan kepada ibu walikota," kata salah satu perwakilan fasilitator Triono.
   Bertempat di Rumah Rakyat Hayam Wuruk 50, Magersari, Ning Ita menampung semua aspirasi dari para relawan yang telah berjuang dan bersabar dalam menghadapi warga selama ini. Hal ini tidak lepas dari verifikasi data yang cepat, tepat dan akurat agar semua warga merasakan bantuan sosial yang diberikan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. 
   "Sebenarnya, jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 itu banyak. Ada bantuan sembako, ada bantuan uang tunai dan masih banyak lainnya. Namun, ada sebagian warga yang memaksa ingin menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600 ribu. Padahal, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi, kami mohon kepada warga untuk lebih legowo," tegas Ning Ita.
   Ning Ita pun meminta kepada warga agar tidak bertindak diluar kewajaran. Seperti merusak kendaraan dari para relawan atau fasilitator, yang selama ini telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam percepatan penanganan Covid-19 agar warga terdampak segera mendapatkan bantuan sosial. "Kami mohon, agar warga lebih mengerti. Jangan bertindak diluar kewajaran. Para vasilitator ini juga manusia biasa. Dan juga sistem yang ada memiliki kelemahan. Mohon pengertiannya," imbuhnya. 
   Perlu diketahui, Pemerintah Kota Mojokerto telah menyiapkan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19, yang mulai diberikan sejak 15-30 April. Ada 600 tukang becak, 300 disabilitas, 369 anak yatim non panti, 1.264 lansia kurang mampu dan 6.458 keluarga pra-sejahtera yang mendapatkannya. Anggaran bantuan tersebut, bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBN) serta anggaran dari pemerintah pusat. Dan 5.500 paket sembako bagi warga yang tidak mendapat bantuan ataupun yang baru mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
   Selain itu, ada pula bantuan sosial dari  Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi yang diberikan dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) senilai Rp 300 ribu. Dengan rincian, Rp 200 ribu dari Kementerian Sosial, dan Rp 100 dari Pemerintah Provinsi Jatim. Untuk bantuan dari pusat akan diterima oleh masyarakat selama sembilan bulan, sejak bulan ini. Sedangkan dari provinsi, hanya tiga bulan saja. Sehingga, setiap bulannya mereka dapat mencairkan ke e-warong sesuai dengan yang telah ditentukan.
   Selain penerima bantuan program KKS, pemerintah daerah juga menyakurkan bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Pos kepada 11.556 penerima. Bantuan sosial tersebut senilai  Rp 600 ribu akan disalurkan selama tiga bulan terhitung mulai bulan April. Bantuan-bantuan ini, merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga terdampak Covid-19. "Kami ingin semua warga kota yang terdampak, dapat tercover bantuan sosial. Itu itu, mohon disyukuri apapun jenis bantuan yang diterima dari pemerintah," tandasnya. *hms/ds


Twitter Facebook


 
Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Walikota Mojokerto Ika Puspitasari bergerak cepat dalam menangani rumah runtuh milik warga Lingkungan Balongrawe, Kelurahan Kedundung, yang rusak pada Senin (11/5) lalu. Kendati rumah milik Romla berada di atas lahan orang lain, Pemerintah Kota Mojokerto tetap memberikan bantuan renovasi rumah agar keluarga korban tetap bisa mendapatkan perlindungan.
   Tepat hari Selasa (12/5) Ning Ita, sapaan akrab walikota, ditengah kesibukan yang padat menyempatkan menemui keluarga korban rumah roboh untuk mengecek kondisi keadaannya. Dengan didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Heru Setyadi, Ning Ita memberikan arahan kepada dinas terkait untuk bergerak cepat dalam menangani masalah yang menimpa warga Kota Mojokerto.
   "Karena, rumah beliau berdiri di tanah yang bukan milik pribadi, Bu Romla belum bisa mengikuti program Bedah Rumah dari Pemerintah. Namun, kami melalui Dinas Sosial, BAZNAS, serta gotong royong dengan warga sekitar, tetap berkomitmen untuk membangun kembali rumah Bu Romla. Walaupun jenis bangunannya, non permanen. Bahan bangunan akan disediakan oleh Dinas Sosial, dan pengerjaan pembangunan rumah akan dilakukan secara gotong royong dengan warga sekitar," jelasnya.
   Untuk saat ini, lanjut perempuan pertama walikota Mojokerto ini, keluarga korban rumah runtuh tinggal untuk sementara waktu di Rumah Aman milik Dinas Sosial Kota Mojokerto. "Saya juga mengucapkan terima kasih dan sangat salut kepada warga Kota Mojokerto, yang atas inisiatif pribadi maupun kelompok telah memberikan bantuan kepada Ibu Romla. Semoga semangat gotong royong, kepedulian dan solidaritas ini, dapat terus kita tumbuhkembangkan di tengah pandemi Covid - 19," imbuhnya.
   Seperti yang diketahui sebelumnya, rumah Romlah (52) warga Lingkungan Balongrawe, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto mendadak roboh usai diguyur hujan deras yang berlangsung cukup lama pada Senin (11/5) dini hari. Diduga, rumah semi permanen yang terbuat dari bambu berukuran 4x6 meter persegi tersebut, telah lapuk dimakan usia. Mengetahui hal tersebut, warga kemudian bergotong-royong mengevakuasi pemilik rumah untuk di bawah ke Rumah Aman milik Dinas Sosial. *adv

Twitter Facebook


 
Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, terus melakukan verifikasi dan validasi data bagi penerima bantuan sosial (bansos) warga terdampak Covid-19. Untuk itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menghimbau kepada seluruh masyarakat agar melaporkan ke petugas di lingkungan masing-masing jika berhak menerima bantuan namun belum terdata. Pun sebaliknya bagi warga mampu tapi menerima bantuan.
   Data terbaru dari Dinas Sosial Kota Mojokerto, hari ini (11/5) ada 526 penerima bantuan sosial yang diblokir atau dihentikan karena dinilai mampu, telah melaporkan ke petugas. Sehingga, bantuan bagi penerima tersebut akan ditarik oleh Pemerintah Kota Mojokerto, untuk kemudian disalurkan kepada warga terdampak Covid-19 yang benar-benar berhak menerima bantuan sosial.
   "Kami terus melakukan verifikasi dan validasi data. Dari 11. 556 KK, telah dilakukan pemblokiran sebanyak 526 penerima karena mereka dinilai telah mampu dan mandiri. Sehingga jatah bantuan yang diberikan oleh pemerintah akan ditarik kembali dan akan diberikan kepada warga yang berhak menerima," jelas Ning Ita, sapaan akrab wali kota, Senin (11/5).
    Bagi warga mampu namun menerima bantuan lanjut Ning Ita, untuk segera melaporkan kepada petugas di lingkungan masing-masing. Adapun alur pelaporannya adalah dengan mendatangi ketua RT/RW setempat dengan membawa kartu keluarga (KK) dan kartu identitas (KTP) penerima. Kemudian, data tersebut akan diberikan kepada petugas Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
   "Jika sudah melaporkan ke RT/RW setempat dan mengisi identitas, maka petugas dari Dinas Sosial akan mengkroscek ulang. Nah, dari sini akan kelihatan jika penerima tersebut merupakan warga yang mampu atau pun warga terdampak. Jika hasilnya dia merupakan warga mampu, maka penerima tersebut akan diblokir. Sehingga jatah bantuan untuknya akan disalurkan kepada warga lainnya yang terdampak. Sebaliknya juga bagi warga yang belum menerima bantuan tapi terdampak, mohon segera melapor," jelasnya.
   Bagi warga yang masih bingung, Pemerintah Kota Mojokerto telah menyediakan akses pelaporan melalui website. Bagi warga mampu namun menerima bantuan, maka bisa mengakses melalui https://bit.ly//lapor-bansos-warga-mampu. Sedangkan untuk bantuan sosial tidak tepat sasaran bisa mengakses melalui http://bit.ly//lapor-bansos-tidak-tepat-sasaran. Dan yang terakhir, bagi warga terdampak tapi belum menerima bantuan bisa mengakses melalui https://bit.ly//lapor-bansos-covid19. *adv


Twitter Facebook


 Mojokerto – suaraharianpagi.com
    Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Sosial dalam Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dampak Covid-19, telah melakukan perluasan program sembako sebanyak 4,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Indonesia. Di Kabupaten Mojokerto sendiri tercatat ada 56.185 KPM, dimana saat ini Kabupaten Mojokerto mendapat perluasan sebanyak 9.303 KPM.
   KPM Perluasan tersebut selanjutnya akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang disalurkan oleh BNI Cabang Mojokerto dibantu Pendamping Sosial. Penyaluran telah dijadwalkan mulai tanggal 11-16 Mei, bertempat di 18 pendapa kecamatan masing-masing se-Kabupaten Mojokerto. Penyaluran KKS tersebut, mulai dilaksanakan perdana di Kecamatan Trowulan yang dilakukan langsung oleh Bupati Mojokerto Pungkasiadi.
   “Minggu ini sebanyak 9.303 KPM sudah harus menerima bantuan, semua data ada di Dinsos. Tiap KPM yang sebelumnya menerima Rp 150 ribu per bulan, akan ditambah menjadi Rp 200 per bulan mulai April sampai Desember 2020,” kata bupati, Senin (11/5) pagi di Pendapa Kecamatan Trowulan.  
   Bantuan tersebut ditransaksikan melalui agen atau e-Warong Penyalur Bantuan Sosial Pangan, dan dapat dibelanjakan dalam bentuk bahan pangan. Sistem penyaluran seperti ini dianggap paling tepat, karena akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam hal monitoring dan reporting. Selain itu bantuan akan tersalurkan secara efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran.
   Bupati yang akrab disapa Abah Ipung, dalam acara tersebut juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini akan dilaksanakan secara seksama dan matang. Ini untuk menghindari terjadinya data ganda yang mungkin saja terjadi. Hal tersebut juga karena data yang dapat berubah setiap bulan, berdasarkan laporan yang diterima. Akan tetapi data yang masuk nan ti, tetap memerlukan verifikasi agar jangan sampai terjadi data ganda.
   “Dari pusat kita juga diminta supaya jangan sampai ada data yang dobel. Sebab program bantuan yang disampaikan ke masyarakat ada beberapa. Misalnya PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lain-lain. Kalau ada masyarakat yang berhak tapi belum menerima, bisa segera melapor. Kita tidak akan mengunci data dan selalu terbuka” tambah Abah Ipung.
   Senada dengan bupati, Camat Trowulan Try Raharjo M. menyampaikan, saat ini ada 762 KKS di Kecamatan Trowulan penerima bantuan program sembako. “Masyarakat nanti akan meneri ma senilai Rp 200 ribu, yang didistribusikan berupa sembako,” kata Try.
   Kegiatan penyaluran KKS turut dihadiri Assiten, Kepala BNI Cabang Mojokerto Rudy Indrianto, OPD terkait serta masyarakat penerima bantuan. *hms/ds

Twitter Facebook


 
Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Walikota Mojokerto Ika Puspitasari pimpin langsung pemeriksaan rapid tes terhadap pengunjung warung kopi (warkop) dan kafe bersama tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pemeriksaan ini, dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19 di wilayah bumi Majapahit, Sabtu (9/5) malam.
   "Malam ini kami melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah tempat kepada pengunjung warung kopi dan kafe, dengan melakukan rapid tes secara langsung di lokasi. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyebaran virus dari orang tanpa gejala (OTG), karena orang sehat pun beresiko membawa virus," kata Walikota Ika Puspitasari, usai sidak.
   Jika hasil dari tes rapid menunjukan reaktif, lanjut ning Ita, sapaan akrab walikota, maka pengujung akan dibawa langsung oleh petugas untuk dilakukan karantina di tempat observasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Hal ini dimaksudkan agar pengunjung yang memiliki hasil reaktif, dapat ditangani secara cepat dan tepat oleh petugas medis.
   "Kegiatan ini akan dilakukan secara berkala, sebagai bentuk upaya pencegahan sekaligus memutus mata rantai penyebaran virus di tempat-tempat yang sering digunakan untuk nongkrong. Kami ingin masyarakat dapat terhindar dari pandemi ini, karena masih banyak ditemukan anak-anak yang nongkrong meskipun telah diberlakukan jam malam dan penerapan aturan take away bagi pembeli," jelasnya.
   Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Mulai dari diberlakukannya jam malam sejak pukul 19.00-06.00 wib, penerapan take away bagi pedagang, screening pendatang di setiap RT/RW, penerapan protokoler kesehatan bagi masyarakat, pembuatan bilik sterilisasi, ruang observasi bagi ODP dan masih banyak lainnya.
   Sementara itu, pembaruan data terkini perkembangan Covid-19 di Kota Mojokerto dari Dinas Kesehatan hari Sabtu (9/5) adalah orang dalam resiko (ODR) berjumlah 2.092 orang, orang tanpa gejala (OTG) 18 orang, orang dalam pantauan (ODP) berjumlah 354, orang dalam pengawasan (PDP) berjumlah 9 orang, sedangkan PDP meninggal berjumlah 3 orang dan pasien terkonfirmasi positif berjumlah 3 orang. *adv


Twitter Facebook

 
 Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Mimpi mewujudkan pemerintahan berbasis i-Government (Integrated Government) sudah di depan mata. Pemerintah Kabupaten Mojokerto merealisasikan hal tersebut, dengan membentuk dan mendirikan pusat informasi berbasis digital terpadu atau Command Center. Grand launching dan peresmiannya dilakukan bertepatan pada Tasyakuran Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-727 tahun 2020, Sabtu (9/5) sore oleh Bupati Mojokerto Pungkasiadi di Griya Wira Bhakti Praja Rumdin Bupati Mojokerto.
   Bupati Pungkasiadi mengaku bangga dengan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dalam mewujudkan berdirinya Command Center. Command Center Kabupaten Mojokerto akan difungsikan sebagai tempat teleconference untuk rapat, dengan instansi vertikal maupun horizontal. Command Center Kabupaten Mojokerto telah dilengkapi dengan peralatan mutakhir yang bisa melayani video conference dengan baik dan nyaman.
   Di samping itu, hadirnya Command Center juga bersandar pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (disingkat SPBE), yang merupakan tonggak transformasi dari era e-Government (Electronic Government) menuju i-Government. 
   “Dalam i-Government sendiri, tentu diperlukan sebuah tempat dimana pengambil keputusan dapat memantau segala hal dan mendapatkan data yang akurat secara realtime, apalagi dalam situasi gawat darurat Covid-19 seperti saat ini. Untuk itulah kita bangun dan hari ini mulai kita jalankan Command Center Kabupaten Mojokerto,” kata Bupati Pungkasiadi dalam prosesi launching.
   Meski masih banyak PR yang harus diselesaikan, namun Bupati Pungkasiadi optimis Command Center Kabupaten Mojokerto akan mampu menumbuhkan kultur digital di masyarakat.
   “Masih banyak tugas kita. Saat ini kita sedang membangun jaringan fiber optik yang menjangkau seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto. Jaringan ini, yang dalam SPBE dikenal sebagai “Jaringan Intra Pemerintah”, akan kita fasilitasi dengan Bandwidth Internet 1.000 Megabit atau 1 Gigabit. Jadi, Kabupaten Mojokerto sudah memasuki era Giga, sudah tidak Mega lagi,” tambah bupati.
   Selain PR tersebut, tahun depan Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga akan membangun Co-Working Space di Pusat Informasi Perdagangan Sooko. Ini juga untuk memfasilitasi pesatnya pertumbuhan start-up di Kabupaten Mojokerto. Selain itu juga, Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan mensertifikasi Data Center yang dikelola Diskominfo sehingga dapat diakui kehandalan dan keamanannya baik nasional maupun internasional.
   Tasyakuran Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-727 yang mengangkat tema "Dengan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-727 Tahun 2020, Mari Bersatu Padu Lawan Covid-19 Demi Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan Kabupaten Mojokerto" dilaksanakan secara sangat sederhana dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan Covid 19. Tanpa mengurangi rasa khidmat, dilaksanakan juga istighosah dan ceramah agama oleh Kyai Adhim.
   Pemerintah Kabupaten Mojokerto sendiri telah matang menyiapkan anggaran dalam rangka mencegah penyebaran dan menangani Covid-19, dengan melakukan refocusing dan realokasi belanja barang dan jasa, belanja modal, perjalanan dinas dan pembangunan fisik, dan lain-lain. Anggaran tersebut digunakan untuk 3 program yaitu pertama untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 khusunya bidang kesehatan, kedua untuk pemberian bantuan sosial dan ketiga untuk menstabilkan ekonomi masyarakat.
   "Semua kegiatan Peringatan Hari Jadi yang bersifat selebrasi, memang kita lepas. Karena situasi Covid-19 saat ini sangat serius, kita ingin fokus menanggulangi itu. Hal ini juga sudah sesuai instruksi pusat terkait refocusing dan realokasi anggaran," tandas bupati dilanjutkan acara potong tumpeng.
Hadir pula dalam acara ini Ketua DPRD Ayni Zuroh, Dandim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, Kapolres Mojokerto AKBP Feby DP Hutagalung, Kapolresta Mojokerto AKBP Bogiek Sugiyarto, Kajari Kab Mojokerto Hari Wahyudi, Sekdakab Herry Suwito, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto Yayuk Pungkasiadi serta para Kepala OPD. *adv


Twitter Facebook


 Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Pandemi Covid-19, di berbagai daerah terus meningkat setiap harinya menimbulkan banyak kerugian. Tak terkecuali kerugian material yang berimbas pada aspek ekonomi, terutama pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bergerak cepat dengan menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
   Dari data Dinas Sosial Kota Mojokerto, bantuan kartu keluarga sejahtera merupakan program perluasan bagi penerima yang belum mendapatkan bantuan sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos). Dimana, keluarga penerima manfaat (KPM) yang berjumlah 4.469, saat ini mendapatkan penambahan sebanyak 2.081. Bantuan tersebut, akan diterima oleh masyarakat mulai bulan April hingga Desember mendatang.
   "Bantuan ini senilai Rp 300 ribu. Dengan rincian, Rp 200 ribu dari Kementerian Sosial, dan Rp 100 dari Pemerintah Provinsi Jatim. Untuk bantuan dari pusat akan diterima oleh masyarakat selama sembilan bulan, sejak bulan ini. Sedangkan dari provinsi, hanyabtiga bulan saja. Sehingga, setiap bulannya mereka dapat mencairkan ke e-warong sesuai dengan yang telah ditentukan. Dari kuota 2.081, yang baru mendapatkan kartu sebanyak 1.262," kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Jumat (8/5).
   Selain penerima bantuan program KKS, hari ini Ning Ita juga mnyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Pos kepada 11.556 penerima. Bantuan sebesar Rp 600 ribu tersebut akan disalurkan oleh pemerintah daerah selama tiga bulan terhitung mulai bulan April. Bantuan-bantuan ini, merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga terdampak Covid-19.  Menyusul segera bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 5.000 KK sebesar Rp.200.000,- yang baru saja selesai verivali data kami kemarin.
   Perlu diketahui, Pemerintah Kota Mojokerto juga menyiapkan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19, yang mulai diberikan sejak 15-30 April. Ada 600 tukang becak, 300 disabilitas, 369 anak yatim non panti, 1.264 lansia kurang mampu dan 6.458 keluarga pra-sejahtera yang mendapatkannya. Anggaran bantuan tersebut, bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBN) serta anggaran dari pemerintah pusat. Dan 5.500 paket sembako bagi masyarakat terdampak yang tidak mendapat bantuan ataupun yang baru mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dimana saat ini data sedang dalam proses verifikasi. Adapun dalam tahun 2020 total bantuan sosial berdasarkan data pada bulan April - Mei adalah sebesar Rp.56.548.220.000,00 bagi kurang lebih 28.606 KK. *adv


Twitter Facebook

Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Polemik terkait pembatasan jam malam yang dinilai terlalu dini oleh pedagang kaki lima (PKL), akhirnya terjawab. Walikota Mojokerto Ika Puspitasari selaku Komandan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, memberikan kelonggaran jam operasional kepada para PKL yang berjualan di Jalan Benteng Pancasila dan Jalan Majapahit. Perpanjangan jam operasional tersebut, disampaikan pada forum silaturahmi bersama PKL di Rumah Rakyat Hayam Wuruk 50, Magersari, Selasa (5/5).
   Dengan didampingi Wakil Walikota Achmad Rizal Zakaria, Kapolresta AKBP Bogiek Sugiyarto dan tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto, forum silaturahmi bersama PKL menghasilkan sebuah kesepakatan, bahwa para pedagang diperbolehkan berjualan melebihi jam malam yang telah ditetapkan pada surat edaran wali kota, yakni hingga pukul 21.00 wib. Namun, dengan persyaratan yang harus ditaati bersama.
   "Kami memberikan kelonggaran jam operasional kepada para PKL yang berjualan di Jalan Benteng Pancasila dan Jalan Majapahit, tapi dengan syarat mereka harus mentaati protokoler kesehatan. Harus memakai masker, tidak menyediakan tempat duduk dan meja. Dan hanya melayani take away atau dibungkus saja. Kami mohon dan kami minta, tolong terapkan protokol kesehatan. Jangan layani di tempat, tapi dibawa pulang. Supaya tidak ada kerumunan," jelas Ning Ita.
   Penerapan jam malam yang sesuai dengan surat edaran pada pukul 19.00 wib lanjut Ning Ita, bukan dimaksudkan untuk menyulitkan para pedagang harian yang selama ini menggantungkan hidupnya. Namun, pembatasan jam malam tersebut tidak lebih untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini telah menjadi pandemi diseluruh daerah. "Keputusan ini, dibuat untuk melindungi warga Mojokerto. Tidak ada maksud untuk menyusahkan warga," tegasnya.
   Perpanjangan jam operasional bagi para pedagang tersebut, tertuang dalam penandatangan bersama. Dimana, para PKL wajib mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan. Hal tersebut pun disambut baik oleh Mardianto Efendi, salah satu perwakilan pedagang kaki lima yang turut hadir dalam forum silaturahmi. "Kami mengucapkan terimakasih kepada pemerintah kota yang telah memberikan kelonggaran waktu bagi para pedagang untuk berjualan lebih lama hingga pukul 21.00 wib," katanya.
   Melalui kesepakatan tersebut lanjut Mardianto Efendi, ia berjanji dan akan menyampaikan dengan tegas kepada seluruh para PKL yang berjualan untuk mentaati semua persyaratan yang telah diterapkan. "Kami bersedia berjualan hanya take away (dibawa pulang) dan tidak menyediakan tempat duduk dan meja makan bagi pengunjung. Dan apalagi terjadi pelanggaran, maka kami berhak menerima konsekwensinya dengan menutup warung tidak berjualan lagi," tegasnya. *adv

Twitter Facebook


 Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kabupaten Mojokerto kembali bersinergi dengan stakeholder dunia usaha, dalam upaya penanggulangan Covid-19. Kali ini PT. Bangun Indopralon Sukses, memberi bantuan CSR berupa 15 buah tandon air berbahan ion silver berkapasitas 300 liter.
   Ion silver dalam tandon ini diklaim mampu membunuh mikro organisme, seperti bakteri dan virus. Bantuan CSR tersebut diterima langsung oleh Bupati Mojokerto Pungkasiadi didampingi Sekdakab Hery Suwito dan OPD, Selasa (5/5) pagi di pringgitan rumdin.
   Indrayana mewakili manajemen PT. Bangun Indopralon Sukses, mengatakan bahwa kesehatan adalah nomor satu. Oleh sebab itu, pihaknya ingin memberi sumbangsih dengan ikut berperan melawan Covid-19 melalui produknya.
   “Tangki kami berbahan ion silver yang mampu membunuh mikro organisme seperti bakteri dan virus. Ini sudah dibuktikan dengan pengujian dari ITS. Ion silver juga sudah lama dipakai oleh NASA. Kami ingin ikut ambil bagian dalam upaya penanggulangan Covid-19 bersama-sama,” kata Indrayana.
Bupati Pungkasiadi menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut, sebagai bentuk kepedulian dalam upaya penanggulangan Covid-19 bersama-sama.
   “Sekarang ini kita memang fokus perang dengan Covid-19. Kami berterima kasih atas bantuan tangki air ini. Penyebaran Covid-19 harus dicegah dengan menjaga kesehatan. Semoga bantuan ini bermanfaat untuk semua, kita juga berdoa pandemi ini segera berakhir,” kata bupati pada arahannya.
   Di hari dan tempat yang sama usai menerima bantuan tangki air dari PT. Bangun Indopralon Sukses, Bupati Pungkasiadi kembali menerima bantuan logistik penanggulangan Covid-19 dari Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Mojokerto.
   Bantuan yang diberikan dalam bentuk sembako, terdiri atas 1.050 kg beras kemasan 3 kg, 30 dos minyak goreng kemasan 900 ml, 50 dos mie instan serta 87 dos air mineral. Bupati Pungkasiadi mengucapkan terima kasih, karena bantuan logistik sembako ini akan mampu menopang kebutuhan dapur umum terpadu Kabupaten Mojokerto.
   “Bantuan logistik akan kita salurkan di dapur umum terpadu Kabupaten Mojokerto. Ini sangat membantu, sebab jika kita estimasikan per porsi makanan adalah Rp 10 ribu dan kita setiap harinya harus menyiapkan sekitar 2 ribu porsi, maka paling tidak biaya yang kita keluarkan adalah Rp 20 juta per hari. Tapi saya tetap menekankan  agar distribusinya harus tepat sasaran,” kata bupati. *hms/ds


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget