Articles by "Lamongan"
Twitter Facebook


Lamongan - suaraharianpagi.com
   Maraknya kekosongan jabatan Perangkat Desa dalam waktu bertahun-tahun di Kabupaten Lamongan adalah sebuah fenomena yang yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang patut mendapat perhatian publik. Karena, Perangkat Desa dalam hal ini bersama dengan Kepala Desa merupakan Pemerintah Desa yang bertugas menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal itu berarti bahwa keberadaan Perangkat Desa adalah sangat penting bagi terwujudnya tujuan dari pengaturan Desa. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa poin yang dimaksud sebagai tujuan pengaturan Desa yang sangat terkait dengan eksistensi perangkat desa. 
   Hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 4 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain adalah (1) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; dan (2) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Sementara itu, Pemerintah pusat, sejak diundangkannya UU tentang Desa tahun 2014 tersebut, telah memberikan sebuah kepercayaan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan di Desanya masing-masing. 
   Triliunan rupiah telah di transfer dari pusat ke desa sebagai wujud nyata kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mencapai kemandirian baik dari segi sosial, politik, budaya, dan lebih-lebih ekonomi. Singkatnya bahwa sejak 7 tahun terakhir, desa sudah dianggap sebagai tujuan pembangunan nasional dan pemerintah desa telah dipercaya melaksanakan tujuan tersebut. Namun sayangnya, Pemerintah Desa nampaknya masih gagap dan gugup dalam menjalankan amanat besar undang-undang. 
   Desa masih belum dikelola secara profesional, efektif, dan efisien. Salah satu bukti yang sahih adalah dengan maraknya kekosongan jabatan perangkat yang terjadi dalam waktu bertahun-tahun. Sebagai contoh Beberapa Desa di Kabupaten Lamongan yang jabatan Perangkat Desanya Kosong tersebar dibeberapa desa, antara lain Desa Labuhan, Sendangharjo, Trepan, Trosono, Manyar, Gempoltukmloko, Majenang, Gelap, Pucangtelu, serta beberapa desa di kecamatan Turi dan masih ada kemungkinan di desa lainnya yang mengalami hal yang serupa. 
   Jabatan yang kosong bermacam-macam mulai dari sekretaris desa sampai kepala urusan (KAUR) dengan durasi masa kekosongan yang bervariasi mulai dari hitungan bulan hingga bertahun-tahun. Tentu itu hanya contoh nyata di lapangan dan tidak menutup kemungkinan masih banyak desa lain yang terjadi hal serupa yakni kekosongan Perangkat Desa yang tak kunjung terisi. Sekarang mari kita cermati fenomena kekosongan jabatan Perangkat Desa. Jika kekosongan tersebut terjadi selama bertahun-tahun, maka secara hukum itu jelas tidak sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, termasuk bertentangan dengan Peraturan Bupati. Dengan kata lain, bahwa yang diberi kewenangan oleh Perbup, ternyata tidak mematuhi Perbup yang berlaku.
   Hal tersebut disebabkan karena di dalam regulasinya jelas disebutkan bahwa Pemerintahan Desa diharuskan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lambat 2 bulan sejak jabatan Perangkat Desa tersebut kosong atau diberhentikan. Pengaturannya mulai dari dalam Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 4 ayat 1 poin c bahwa pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Peraturan Bupati Lamongan No 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan. Meskipun Paraturan Bupati tersebut telah diubah hingga 3 kali melalui Peraturan Bupati Lamongan No 43 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Bupati Lamongan No 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lamongan No 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan, namun kesemua aturan tersebut menyatakan dengan jelas dan konsisten bahwa proses pengisian jabatan perangkat desa adalah paling lama 2 bulan sejak jabatan tersebut kosong atau diberhentikan.
    Berangkat dari dasar hukum tersebut diatas, maka fenomena kekosongan jabatan Perangkat Desa yang jamak terjadi di beberapa Desa di Kabupaten Lamongan adalah merupakan tindakan yang patut diduga sebagai tindakan tidak patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan. Sementara yang lebih menarik disini adalah pertanyaan tentang sejauh peran Pemerintah Desa selaku penyelenggara Pemerintahan Desa menyikapi fenomena tersebut? Jangan sampai ada upaya sadar dan terencana untuk melakukan tindakan melawan hukum. Hal ini menjadi penting karena Perangkat Desa unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
   Kekosongan jabatan Perangkat Desa yang terlalu lama berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik bagi warga desa dan terganggunya tujuan pembangunan yang direncanakan karena Sumber Daya Pemerintah Desa yang Kurang. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip Good Government. Apalagi jika terbukti ada pihak atau oknum tertentu yang dengan sengaja membiarkan jabatan Perangkat Desa kosong dalam waktu yang lama hanya demi kepentingan pribadi maupun kelompok, maka hal tersebut jelas merupakan pelanggaran atas aturan perundang-undangan yang berlaku. * Ind
Twitter Facebook

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Majelis Daerah Korps Himpunan Mahasiswa atau MD KAHMI Lamongan hari ini (13/06) menggelar MUSDA ke-3 di Aula Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Acara dihadiri oleh sejumlah pejabat publik baik pusat maupun daerah. Tampak hadir di barisan depan adalah Dr. H. ALI Mufthi selaku Presidium MW KAHMI Jatim dan juga  anggota DPR RI, serta Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si yang juga anggota DPR RI. Ada juga perwakilan Bupati Lamongan yang hadir untuk membuka acara yaitu Drs. Hamdani Azhari. MM.

   Dalam sambutannya, Dr. Mufid Dahlan, S.Pt. MMA selaku Ketua Presidium MD KAHMI Lamongan menyampaikan bahwa KAHMI Lamongan akan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam hal ini. "KAHMI Lamongan dalam upaya ikhtiar mewujudkan cita-cita HMI adalah terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ujung dari semua usaha adalah mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur", Kata Mufid Dahlan.

   Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengapresiasi kegiatan dan upaya dari KAHMI Lamongan. "Pak Bupati Lamongan sangat terbuka. Beliau juga mengatakan bahwa sangat mengapresiasi langkah dan upaya yang di tempuh oleh KAHMI Lamongan. Pemerintah berharap agar KAHMI Lamongan dapat menjadi organisasi yang berintegritas", ucap Hamdani Azhari selaku perwakilan dari Pemkab Lamongan. Perlu diketahui bahwa MUSDA ke-3 MD KAHMI Lamongan telah selesai dengan menghasilkan beberapa nama Presidium terpilih untuk mempimpin organisasi alumni HMI untuk 5 tahun ke depan.

   Sebelumnya MUSDA kali ini berlangsung dengan sangat dinamis. Salah satu indikasinya adalah banyaknya calon presidium yang diusung oleh peserta MUSDA. Terdapat 37 nama calon presidium yang diusung peserta. Diantara sekian banyak nama tersebut terpilih 5 presidium dengan suara terbanyak. Berikut ini adalah nama-nama Presidium terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak, antara lain: Kanda Fauzin dengan 57 suara, Kanda Muttaqin dengan 51 suara, Kanda Arif Ahsan dengan 50 suara,  Yunda Indah Wahyuni dengan 43 suara dan M. Yusuf dengan 42 suara. *Ind

 

Twitter Facebook

Lamongan - suaraharianpagi.com

Sebuah kondisi yang ironis dialami oleh warga Desa Sekidang, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Desa yang terletak bersebelahan dengan lokasi Waduk Gondang justru mengalami kesulitan mendapatkan air baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian. Hal tersebut disampaikan oleh Kades Sekidang. "Warga desa kami ini meskipun dekat dengan Waduk Gondang, namun masih sulit untuk mengakses air tersebut. Jika musim hujan sebagian wilayah desa kami mengalami banjir karena menjadi wilayah aliran air menuju Waduk, namun jika musim kemarau kami kesulitan mendapatkan air baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian.

Akibatnya, beberapa kali pertanian warga kami gagal panen atau hasilnya kurang maksimal," kata Agus selaku Kades Sekidang. Labih jauh Agus mengatakan bahwa pihak desa telah berupaya untuk meminta izin kepada pengelola Waduk Gondang untuk membuat saluran irigasi dari waduk menuju embung desa, namun sampai saat ini belum mendapatkan izin tersebut. "Kami sebenarnya hanya perlu izin. Jika diizinkan, meskipun tidak ada dana dari pemerintah, kami akan membuat saluran irigasi secara swadaya dengan masyarakat. Karena itu yang sangat kami butuhkan," harap pria yang baru menjabat Kepala Desa ini.

Mengetahui hal tersebut, forum merasa terkejut bahwa masih ada desa di sekitar waduk yang telah ada lebih dari 30 tahun tersebut yang masih kesulitan mengakses air. Oleh forum IDeA ini adalah sebuah ironi. "Sekali lagi kita telah melihat suatu kondisi yang ironis. Sungguh menyedihkan. Sulit dibayangkan suatu wilayah dekat waduk yang kesulitan mengakses air. Ini ibarat ikan yang mati ditengah laut," ucap Totok selaku Pimpinan Umum Forum IDeA mengawali pendapatnya "Sebenarnya ini menambah keprihatinan kami semua. Karena sebelumnya, disepanjang jalan kami menuju desa ini telah kami saksikan akses jalan yang rusak parah dan tidak ada lampu penerangan jalan. Kami pikir hanya itu kekurangan infrastruktur dasar desa ini, ternyata ada yang lebih parah lagi yaitu kesulitan mengakses air waduk", kata Totok melanjutkan pendapatnya.

Diakhir Forum IDeA menyampaikan akan membawa persoalan ini ke Pemerintah Daerah Lamongan untuk mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. "Ini akan kami bawa sebagai pengingat kepada Pemerintah Daerah. Ini harus menjadi prioritas pembangunan. Apalagi ini adalah sektor strategis yakni pertanian dan kebutuhan dasar warga. Jangan sampai Lamongan yang selama ini terkenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, justru abai pada infrastruktur dasar pertanian warganya", Pungkas Pria asal Kalitengah tersebut. Sebelumnya Forum IDeA mengadakan FGD dengan warga Desa Sekidung, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan pada hari Rabu (09/06). FGD tersebut adalah bagian kegiatan Forum IDeA ke desa-desa di Kabupaten Lamongan dalam rangka pemetaan potensi desa. *Ind

Twitter Facebook

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa serta usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Jadi kunci pemulihan ekonomi nasional di level desa itu tergantung pada geliatnya BUMDes. Menurut Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT RI) dalam kunjungan kerjanya ke Taman Wisata Bahagia Mahoni Desa Kendal, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. “Semua bicara pemulihan ekonomi nasional. BUMN bagaimana mengelolah agar terjadi proses pemulihan ekonomi nasional. Sedangkan untuk level desa kuncinya di BUMDes yang harus bisa menggerakkan ekonomi di Desa,” tutur Abdul Halim, Sabtu (05/06).

   Lanjut Dia, apabila terdapat 50 persen dari jumlah Desa di Kabupaten Lamongan, terang Gus Menteri sapaan Abdul Halim Iskandar, bisa menggeliatkan BUMDes maka ekonomi Desa akan mengalami pemulihan yang luar biasa.“Nggak usah banyak-banyak 50 persen BUMDes di Lamongan bagus dan bisa menggeliatkan ekonomi Desa. Itu sudah luar biasa karena akan meringankan tugas dari Pemkab Lamongan untuk pemulihan ekonomi di level Desa,” terangnya. Lebih lanjut Gus Menteri menjelaskan, pada prinsipnya kehadiran BUMDes untuk kesejahteraan warga desa. Menurutnya, kalau perlu BUMDes justru harus bisa mengkonsolidasi UMKM yang ada di Desa, mencarikan pemasaran yang lebih maksimal serta memfasilitasi pelatihan packaging dan produksi.

   “Semua usaha boleh dilakukan BUMDes, kecuali usaha yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat sekitar supaya tidak menjadi kompetitor. Dengan kata lain BUMDes tidak boleh mengambil unit usaha yang menjadi kompetitornya warga setempat,” katanya.  Semua Desa di Kabupaten Lamongan akan mendapatkan proyeksi wisata Desa, tutur Gus Menteri, seperti contohnya Desa Kendal yang bisa menyajikan wisata desa menarik dengan adanya sirkuit cross yang menghadirkan pemain nasional. “Kalau Lamongan nantinya memiliki wisata Desa menarik seperti di Desa Kendal maka pemulihan ekonomi akan cepat meningkat juga,” pungkasnya.  

   Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan, pemulihan ekonomi nasional di level desa melalui BUMDes merupakan program yang juga telah dikembangkannya menggerakkan kebangkitan ekonomi.“Itu sudah inlen dengan apa yang saya sampaikan bahwa di masa pandemi ini ada dua hal, penanganan masalah pandemi dan masalah pemulihan ekonomi,” terang Yuhronur Efendi. Lanjut  Yuhronur Efendi berharap, dengan adanya BUMDes bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga perputaran ekonomi bisa kembali bangkit. * Ind

Twitter Facebook

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Aksi puluhan pendekar Persaudaraan Setia Hati (PSH) rayon Desa Blajo d Jalan Poros Kecamatan Turi - Kecamatan Kalitengah tepatnya di atas Jembatan Pasar Kiringan Bengawan Njero sore tadi cukup menyita perhatian bagi pengguna jalan yang melintas, Selasa (11/5). Kegiatan tersebut merupakan bentuk aksi sosial dan kepedulian sesama di bulan Ramadhan 1442 H. dengan cara membagi takjil kepada pengguna jalan yang melintas di sepanjang jalan Poros Kecamatan Kalitengah -  Kecamatan Turi. Menurut Achmad Syaiful Arif,  salah satu peserta aksi, bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud pengamalan ajaran PSH tentang budi luhur dan tolong menolong sesama. Kegiatan tersebut pendanaanya bersumber dari swadaya antar pendekar PSH di Desa Blajo kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan.

   “Sebanyak 250 bungkus takjil kami bagikan pada pengguna jalan yang melintas di Jembatan Pasar Kiringan. Kami kumpulkan dana dari sumbangan warga atau pendekar PSH di desa kami, itupun seikhlasnya tanpa paksaan” ujar Achmad Syaiful Arif yang akrab dipanggil Bang ipul pada awak media. Ditambahkan lagi bahwa kegiatan ini dilakukan rutin oleh para pendekar PSH rayon Blajo setiap bulan Ramadhan di tahun-tahun sebelumnya. Disampaikan pula bahwa, tujuanya adalah mengangkat citra perguruan silat bahwa di dalam ilmu Silat ada sebuah nilai luhur yang bertujuan mengayomi kepada sesama.

   “Dengan kegiatan sosial bagi takjil ini, kami berharap bahwa di dalam ilmu beladiri Pencak Silat itu terdapat nilai budi pekerti luhur, dimana kami sebagai seorang pendekar harus mampu mengayomi dan menolong sesama, bukan sebaliknya” imbuhnya. Kegiatan bagi takjil yang diikuti kurang lebih 70 anggota PSH Rayon Desa Blajo ini, dilanjutkan dengan buka bersama dan peresmian Tugu PSH rayon Blajo sebagai bentuk wujud mempererat tali persaudaraan dan sebagai bentuk rasa syukur antar sesama pendekar atas limpahan nikmat Allah SWT karena masih diberikan nikmat hingga menjelang akhir Ramadhan 1442 H. “Acara dilanjutkan dengan buka bersama di lokasi Peresmian Tugu PSH dan diikuti oleh seluruh warga dan siswa yang ada di rayon Blajo,”pungkasnya. * Ind

Twitter Facebook

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Presiden Jokowi hari ini kunker ke TPI Brondong Lamongan. Jokowi meninjau kondisi para nelayan di masa pandemi COVID-19. Jokowi juga mendengarkan sejumlah curhatan nelayan."Pagi hari ini saya dengan pak menteri juga ada gubernur, Bupati Lamongan datang ke TPI Brondong Kabupaten Lamongan. Intinya saya ingin melihat secara langsung keadaan dan situasi nelayan selama pandemi. Tadi disampaikan oleh beliau Pak Agus bahwa kondisi nelayan di sini tidak ada masalah dan bisa melaut seperti biasanya, normal, hasilnya juga normal," kata Jokowi Kamis (6/5). 

   Setelah berbincang - bincang dengan sejumlah nelayan, Jokowi mengaku kondisinya di masa pandemi masih normal. Untuk tangkapan ikan nelayan juga normal. Namun, ada sedikit keluhan dari nelayan."Tetapi tadi ada keluhan mengenai pendangkalan di pelabuhan di dua lokasi yang dimintakan untuk dikeruk," imbuhnya. Presiden Jokowi berjanji pihaknya akan melakukan pengerukan hingga meninggikan lampu haluan. Jokowi berharap hal ini bisa meningkat kesejahteraan nelayan.

   "Tadi sudah saya sampaikan selama 2 atau 3 bulan akan dilakukan pengurukan termasuk juga lampu haluan termasuk ditinggikan diperbaiki juga sudah saya sanggupi dan kita harapkan beberapa perbaikan tadi bisa meningkatkan perbaikan kesejahteraan nelayan yang berlabuh," pungkas Pak jokowi. Perlu kita ketahui bahwa kabupaten Lamongan sendiri memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Pada tahun 2020 lalu misalnya, sektor perikanan budidaya setempat mampu menghasilkan sebesar 59.728,16 ton.

   Sementara dari sektor perikanan tangkap, pada tahun 2020 lalu kabupaten tersebut mencatatkan produksi sebesar 76.692,96 ton. Setelah dari PPN Brondong, Presiden RI Jokowi melanjutkan peninjauan ke pabrik pengolahan produk makanan laut, PT Bumi Menara Internusa (BMI) Lamongan. PT BMI Lamongan sendiri diketahui sebelumnya telah turut serta dalam pelepasan ekspor ke pasar global di tahun 2020. BMI merupakan eksportir produk perikanan yang produk-produknya telah merambah pasar Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Australia. *Ind

Twitter Facebook

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Hari Pendidikan Nasional Indonesia yang diperingati setiap tanggal 2 Mei tahun ini jatuh pada hari Minggu.Tanggal tersebut ditetapkan sebagai wujud untuk mengenang dan menghormati salah satu tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara yang lahir pada 2 Mei 1889.Hardiknas di Indonesia selalu diperingati dengan melakukan upacara bendera dan ragam aktivitas lainnya.Peringatan dan kemeriahan Hardiknas yang biasa dilakukan di instansi pusat, daerah, satuan pendidikan serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri saat ini dilakukan dengan berbeda.Perbedaan ini terjadi karena tahun ini adalah tahun kedua kalinya peringatan dan perayaan Hari Pendidikan Nasional dilakukan di tengah suasana pandemi Covid-19. Dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan Pemerintah.

   Peringatan Hardiknas tidak semata-mata untuk mengenang hari kelahiran Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Perintis Pendidikan Nasional, tetapi lebih merupakan sebuah momentum untuk kembali menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme bagi seluruh insan pendidikan, tutur Masfufa (33) Salah satu Guru di MTS Putra Putri Simo Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Lamongan. Lanjut Masfufa yang akrab dipanggil Fufa, Hal ini dimaksudkan agar semua insan pendidikan mengingat kembali filosofi dari nilai perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam menegakkan pondasi pendidikan di Indonesia. Dan pada Hari Pendidikan Nasional 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengusung tema "Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar".

nnnWalau tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi esensi atau makna pendidikan harus tetap sama. Pendidikan adalah modal bangsa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Melalui pendidikan akan melahirkan generasi unggul yang siap meneruskan perjuangan leluhurnya, katanya. Dan pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Pendidikan membuka semua yang tertutup dalam diri kita. Pendidikan juga membuat kita tidak takut untuk melangkah menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Semoga pendidikan selalu di nomor satu kan oleh semua murid, orangtua, masyarakat, bahkan pemerintah. Terutama untuk pendidikan di daerah terpencil mesti ada perhatian yang lebih, katanya kepada awak media, Minggu (2/5).

   Pendidikan juga sebagai bentuk memanusiakan manusia. Ada beberapa faktor pendorong pendidikan, Salah satunya sarana prasarana dan tenaga pendidik harus lebih ditingkatkan. Sebab dua hal ini penting. Apalagi di pelosok-pelosok yang sering kali terabaikan. Ketika sarana prasarananya kurang memadai ditambah lagi pengelolaan pendidikan intern yang sering kali mengambil hak peserta didik dengan korupsi, ini bisa menghambat pendidikan. Maka dari itu sarana prasarana, Guru yang profesional, dan pengelola di dalamnya semoga lebih baik lagi, karena tidak sedikit Guru yang mengajar tidak sesuai kompetensi keahliannya. Intinya peningkatan mutu pendidik dan sarana prasarananya perlu diperhatikan. Semoga pendidikan akan membentuk karakter sebuah bangsa. Jadikan semua tempat adalah tempat belajar dan semua orang adalah Guru, pungkas Masfufa. * Ind

 

Twitter Facebook

Gresik - suaraharianpagi.com

Kecelakaan beruntun kembali terjadi di jalan Pantura Gresik tepatnya di Jembatan Sembayat Kecamatan Manyar, Kamis (22/4). Kecelakaan tersebut, melibatkan tiga truk bermuatan berat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari informasi saksi di lokasi, kejadian itu bermula, saat kendaraan Dump truck Toyota Dyna no pol W 9221 UL mengalami mogok karena As patah.

Posisi kendaraan yang dikemudikan Kusmiran itu berada di pintu keluar sebelah selatan jembatan Sembayat arah Gresik. Sedangkan dari arah belakang, melaju Kendaraan Truk engkel Nopol L 8798 CB dikendarai Yohanes yang akan mendahului. Kemudian tiba-tiba dari arah belakangnya lagi, sebuah Dump truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol L 8356 UD melaju cepat seperti kehilangan kendali. Diduga truk bermuatan batu bara Ini mengalami rem blong, dan akhirnya terjadi kecelakaan.

Waktu kejadiannya sangat cepat, tiba-tiba terdengar suara sangat keras. Ternyata ada kecelakaan, kejadian diperkirakan pukul 08.15Wib," terang Arif warga sekitar yang dijumpai awak media. Akibat dari benturan itu, truk yang dikemudikan Yohanes sampai terpental diantara jembatan pembatas. Kepala truk sampai keluar jalur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sesuai informasi, kenek muatan galvalum itu mengalami luka parah. Sementara itu, sopir Dump Truck Tronton Mitsubishi Fuso Zainudin Zuhri saat kejadian mengaku sudah mengurangi kecepatan. Tapi karena kendaraan di depannya tiba-tiba berhenti, Dia kalang kabut. Ditambah truk yang dikendarai bermuatan berat, sehingga kecil kemungkinan kendaraan bisa berhenti secara mendadak.

"Dari jauh sudah saya kurangi kecepatan tapi karena muatan berat jadi susah untuk berhenti langsung,"tutur Zuhri di lokasi.Adapun dari pantauan awak media kecelakaan itu sudah ditangani tim dari Satlantas Polres Gresik. Petugas terlihat melakukan evakuasi dan mengatur lalu lintas. *Ind

 

 

Twitter Facebook

Lamongan suaraharianpagi.com

   Bulan Ramadhan 1442 H menjadi berkah bagi pengrajin songkok di Desa Kendalkemlagi Dusun Kemlagi Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Usaha mereka sempat mati sejak pandemi Covid-19 melanda, karena tidak ada pesanan. namun kini mereka bisa bernafas kembali, setelah kebanjiran pesanan.Seperti diungkapkan salah stau pengrajin songkok di Desa Kendalkemlagi, Syaiful Ghommam (40), bahwa pengrajin songkok di Desanya mulai kebanjiran pesanan saat Ramadhan tiba."Meningkat drastis jika dibandingkan Ramadhan lalu. Tahun kemarin sepi, hampir selama 1 tahun lebih saya tidak produksi akibat pandemi Covid-19," kata Syaiful, Rabu (21/4).

   Lanjut Syaiful Ghommam yang akrab dipanggil kak Ghom yang memulai usahanya sebagai pengrajin songkok sejak 10 Tahun tersebut mengaku kini sudah menerima pesanan hingga ratusan kodi dari berbagai kota di Tanah Air. "Sekarang saya harus menyelesaikan minimal 100 kodi per minggu," ujarnya. Untuk dapat menyelesaikan pesanan sebanyak itu, Ghommam dibantu beberapa pekerja. Proses produksi berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 16.00. Namun tak jarang mereka juga harus lembur hingga sahur. "Saya dibantu 20 orang karyawan setiap harinya, untuk memenuhi target pesanan, kita sering lembur sampai sahur," imbuhnya.

   Songkok produksi Syaiful Ghommam memiliki model yang cukup variatif, dengan harga yang juga beragam, tergantung jenis bahan yang digunakan. "Harganya per kodi mulai dari Rp 400.000  sampai Rp 600.000, tergantung kualitas bahan yang dipakai, serta ukuran tinggi Songkok, lanjutnya. Menurut Mahmudah (29), salah satu karyawan Syaiful Ghommam, mengatakan bahwa tahun ini Alhamdulillah banyak Order Mas kepada awak media suaraharianpagi. "Iya mas, banyak banget yang memesan. Hingga kita sering lembur. karena Songkok jadi salah satu komoditi yang kerap dicari selama bulan Ramadhan. Meski pandemi, permintaan akan songkok tetap meningkat di bulan suci ini, jadi urusan dapur kita masih bisa mengepul, tutur ibu Muda dari satu putra. Pesanan yang diterima para pengrajin songkok di Desa kendalkemlagi Dusun Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Lamongan di Bulan Ramadhan ini kebanyakan berasal dari kota Surabaya, kalimantan Jogyakarta, Kediri, Jawa Barat, Aceh, Lampung. Dan perlu dicatat bahwa Songkok hasil dari pengrajin Desa Kendalkemlagi ini memang terkenal karena harganya yang murah tapi kualitasnya tinggi. * Ind

Twitter Facebook

Lamongan - suaraharianpagi.com

Di tengah pandemi virus Corona, anak-anak Usia Dini di Kota Lamongan memiliki cara unik dalam memperingati Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April, mulai dari memperagakan fashion show berbusana kebaya, memasak bersama ibu, membantu orangtua bersih bersih rumah hingga menyanyikan Lagu Kartini dan bercerita mengenai sosok R.A. Kartini. Aksi polos dan lugu mereka diabadikan secara virtual oleh para orangtuanya untuk mengisi Peringatan Hari Kartini saat Belajar Dari Rumah kondisi tersebut ditahun lalu. Tapi untuk tahun 2021, ada yang berbeda saat suasana pagi di depan halamanPaud (Tk, KB)Tunas Harapan Desa KendalKemlagi kecamatan Karanggeneng Lamongan. Halaman Sekolah yang biasanya sepi, kali ini sekelompok anak-anak, Paud (TK, KB) dengan berpakaian baju daerah berdiri rapi, bergandengan tangan laki-laki dan perempuan, berbaris rapi dihalaman sekolah.

Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Pengurus dan dewan Guru Paud Tunas Harapan di Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan kali ini berinisiatif untuk mengajak anak-anak PAUD, (TK,KB) untuk memperingati Hari Kartini dengan menggelar kegiatan dengan bebrapa permainan yang bersifat mendidik, Rabu (21/04). Tak jauh dari Peserta didik, turut mengiringi para orang tua serta para DewanGuru, serta pengurus yang ada di Desa KendalKemlagi yang memandu anak-anak yang sedang mengikuti kegiatan tersebut agar tertib dan lancar. "Saat ini kegiatan untuk memperingati hari Kartini tidak hanya sebatas menggunakan pakaian adat saja, namun juga digelar berbagai kegiatan yang melibatkan anak-anak, seperti menggambar, menari, Mewarnaibersama ibu- ibu mereka dan yang lainnya. Namanya juga anak-anak, mereka mungkin menikmati berbagai kegiatan tanpa mengerti apa makna hari Kartini tersebut," jelas Heni Rahmawati, salah satu Guru Paud Tunas Harapan.

   Lebih lanjut Heni Rahmawati yang akrab di panggil Bunda Heni, menyampaikan kepada anak-anak didiknya, bahwa setiap tanggal 21 April kita peringati sebagai hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Karena pada masa itu wanita pribumi berada pada status sosial yang rendah dan memiki peran terbatas mengurus anak dan rumah tangga saja. "Raden Ajeng Kartini memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan mengenalkan pentingnya pendidikan bagi kaum wanita, dengan mendirikan sekolah-sekolah. Wanita berhak menuntut ilmu setinggi-tingginya tanpa meninggalkan kodrat sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya," pungkasnya.

   Saat ini para pendidik PAUD sudah semakin kreatif menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak didiknya. Aksi polos dan tingkah lucu menggemaskan para pelajar PAUD yang direkam orangtuanya untuk penilaian pengembangan diri ini juga bisa memunculkan aspek aspek nilai dalam diri anak. "Mulai dari nilai keberanian untuk unjuk diri tampil di depan kamera, melatih keberanian menampilkan sesuatu, lebih menghormati dan sayang ibunya, sosok perempuan yang memiliki peran penting di keluarganya. Semua kegiatan ini untuk menanamkan nilai-nilai emansipasi wanita yang telah diajarkan melalui perjuangan RA Kartini agar peran wanita pada saat itu setara dan seimbang dengan kaum laki-laki serta tidak boleh tertindas," * Ind

Twitter Facebook

Lamongan Suaraharianpagi.com

     Bulan Ramadan 1442 H tak lepas dari beberapa budaya yang ada di dalamnya, sebut saja seperti mencari jajanan atau takjil menjelang berbuka puasa.Nah, jika anda berada di kawasan Pantura tepatnya di Desa Banjarwati kecamatan Paciran Lamongan apa salahnya berkunjung ke Jalan Mawar atau sekitar Komplek Ponpes Sunan Drajat, Sebab disana banyak orang menjajakan jajanan mereka untuk takjil berbuka puasa.Ketika anda di sana, sudah berjajar pedagang kaki lima. Momen ini ternyata juga banyak ditunggu oleh pedagang.Salah satunya Ahmad Asrori Bapak satu Putri pedagang Pentol hits asal Padengan kecamatan Pucuk Lamongan.

   Lanjut Ahmad Asrori, yang akrab dipanggi Gus As menjual Pentol per porsinya dengan harga Rp.3.000 - 5.000."Jika bulan Ramadhan tahun ini seharinya bisa mencapai Rp 350 ribu", tuturnya kepada awak media Suaraharianpagi, senin (19/4) sore. Hal senada dengan Gus As, Hadi Pria lajang dari Desa Moropelang Babat Lamongan, mengatakan jika Ramadhan tahun ini membawa berkah. Lebih lanjut Hadi, megatakan bahwa selama pandemi tahun lalu penjualannya menurun, namun saat Ramadhan tahun ini perlahan mulai merangkak naik."Sekarang sudah berangsur normal. Seharinya bisa sampai Rp 250.000", tutur penjual Sosis telur.

   Dari pantuan awak media, kebanyakan yang mencari menu buka puasa ialah para Santri dan Santriwati yang menempuh studinya di Pondok pesantren Sunan Drajat dan warga sekitarnya. Ramadhan memang diyakini memberi kebahagiaan untuk semua, utamanya bagi mereka yang bisa meraup laba dan pahala. Oleh karena itu berkah Ramadhan memang bersifat universal dan semua berkepentingan untuk mendapatkan berkah Ramadhan. Jadi, sangat beralasan jika Ramadhan tidak pernah bisa terlepas dari pahala dan laba sehingga semua yang jeli melihat peluang ini menyebut Ramadhan sebagai market share yang prospektif. Dan Situasinya diperparah melalui kebijakan larangan mudik yang pastinya akan mengurangi potensi perputaran uang, baik di perkotaan atau di pedesaan.

   Meskipun demikian, semangat Ramadhan yang berlanjut lebaran meski tanpa mudik diharapkan tetap dapat memacu spirit berkah Ramadhan yang bersifat universal, bukan hanya bagi kaum muslim, melainkan juga untuk semua kalangan. * Ind

 

 

Twitter Facebook

Lamongan - suaraharianpagi.com

Kegiatan FGD Forum IDeA dalam rangka mengevaluasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tantang Pembiayaan Persiapan PTSL sejatinya mengundang pihak Bagian Hukum, DPRD, dan BPN Lamongan sebagai narasumber. Namun sayang sekali yang hadir hanya dari pihak BPN Lamongan. Sementara dari Bagian Hukum dan DPRD Lamongan mendadak izin untuk tidak hadir dalam kegiatan FGD tersebut.

Merespon hal tersebut, Pimpinan Umum Forum IDeA menyayangkan ketidakhadiran pihak-pihak terkait. Mengingat tema yang sedang dibahas adalah isu yang penting yang menjadi perhatian masyarakat. "Kami sebenarnya telah mengundang dan berkirim surat jauh-jauh hari ke DPRD dan Bagian Hukum Lamongan. Sampai H-1 kemaren kami mendapat konfirmasi akan ada perwakilan dari masing-masing instansi dan lembaga yang hadir di acara kami. Namun karena beberapa hal beliau-beliau berhalangan hadir hari ini,"tutur Totok.

Forum IDeA pada prinsipnya menghormati keputusan yang diambil oleh Bagian Hukum dan DPRD Lamongan meskipun sebenarnya turut disayangkan beliau-beliau tidak bisa hadir. Karena tema yang dibahas adalah tema yang sangat penting yakni tentang produk hukum Pemda. Hal tersebut berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaksana program PTSL di tingkat Desa. Disisi lain, Forum IDeA mengapresiasi kehadiran dari BPN selaku pelaksana teknis Program PTSL tersebut dan berkomitmen akan terus mengawal isu ini."Kita acungkan dua jempol untuk BPN Lamongan dan pada proses selanjutnya kita akan terus follow up isu ini sampai tuntas. Ini ikhtiar kami," pungkas Totok.

Untuk diketahui bahwa hari ini Jumat, 9 April 2021 Forum IDeA mengadakan FGD dengan tema Evaluasi Perbup Lamongan No 22 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL di Hotel Elresas Lamongan. Kegiatan tersebut mengundang pihak Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lamongan, DPRD Lamongan, dan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Lamongan sebagai narasumber. Selain itu turut diundang Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda di Lamongan Seperti HMI, GMNI, IMM, dan PMII serta perwakilan pokmas dan warga dari beberapa kecamatan. * Ind

Twitter Facebook

 Lamongan - suaraharianpagi.com

   Statement tegas tersebut disampaikan oleh Darmawang dalam diskusi FGD yang diselenggarakan Forum IDeA. "Tolong dicatat, Ada LSM yang memanfaatkan situasi di Desa. Kalau kita merasa cinta negeri ini, ayo kita bersama-sama terlibat pada hal positif", tegas Darnawang.

   Sebelumnya Fauzin, peneliti Forum IDeA dalam kesempatan yang sama menyampaikan kajian bahwa produk hukum Perbup No 22 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL perlu dievaluasi. Dalam pemaparannya, terdapat pasal yang bertentangan dengan SKB 3 Menteri. "Pada pasal 6 perbup tersebut tidak jelas. Ini adalah pasal karet dan bias. Pasal ini dapat berpotensi di salah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab", tegas fauzin.

   Lebih lanjut Fauzin merekomendasikan agar Perbup ini segera dievaluasi bahkan jika perlu agar dicabut untuk diganti dengan yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaksana program PTSL khususnya di tingkat Desa. Untuk diketahui bahwa hari ini Jumat, 9 April 2021 Forum IDeA mengadakan FGD dengan tema Evaluasi Perbup Lamongan No 22 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL di Hotel Elresas Lamongan.

   Kegiatan tersebut mengundang pihak Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lamongan, DPRD Lamongan, dan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Lamongan sebagai narasumber. Selain itu turut diundang Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda di Lamongan Seperti HMI, GMNI, IMM, dan PMII serta perwakilan pokmas dan warga dari beberapa kecamatan. * Ind

Twitter Facebook

Lamongan - suaraharianpagi.com

Forum Inisiasi Desa & Agraria (IDeA) merekomendasikan agar Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL di evaluasi. Hal ini didasarkan pada fakta terdapat pasal yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. "Hasil dari FGD ini kita rekomendasikan agar Perbup tersebut di evaluasi karena pada pasal 6 bertentangan dengan diktum ketujuh SKB 3 Menteri. Hal ini bertentangan dengan azas kepastian hukum", kata Fauzin selaku peneliti Forum IDeA.

Sementara itu, BPN Lamongan tidak bersedia mengomentari Perbup yang sedang di evaluasi tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Darmawang selaku narasumber yang mewakili BPN Lamongan mengatakan," kami ini pelaksana dari peraturan yang ada. Jadi bukan pada posisi kami untuk mengomentari perbup tersebut. Adapun saat ditanya tujuan dari kegiatan tersebut, Totok Setiawan selaku Pimpinan Umum Forum IDeA mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini untuk membahas produk hukum terkait program PTSL. Forum IDeA berharap melalui kegiatan ini dapat disimpulkan konsepsi yang ideal terkait produk hukum (Perbup no 22 tahun 2018) tersebut.

"Ini penting agar seluruh pelaksana program PTSL ditingkat desa mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Apalagi jika kita bandingkan dengan perbup sejenis di kabupaten terdekat seperti Bojonegoro misalnya itu sudah mencantumkan besaran biaya pembiayaan persiapan PTSL yakni 150.000 per bidang. Ini hanya sebagai perbandingan bahwa kondisi berbeda terjadi antara Lamongan dengan Kabupaten terdekat lainnya,"Pertegas Totok. Untuk diketahui bahwa hari ini Jumat, 9 April 2021 Forum IDeA mengadakan FGD dengan tema Evaluasi Perbup Lamongan No 22 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL di Hotel Elresas. Kegiatan tersebut mengundang pihak Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lamongan, DPRD Lamongan, dan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Lamongan sebagai narasumber. Selain itu turut diundang Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda di Lamongan Seperti HMI, GMNI, IMM, dan PMII serta perwakilan pokmas dan warga dari beberapa kecamatan. * Ind

Twitter Facebook

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Padi merupakan komoditas utama bagi para petani. Namun kendala yang sering menghantui para petani adalah harga gabah pasca panen yang murah. Hal tersebut disampaikan oleh warga di beberapa Desa di Kecamatan Kedungpring dalam acara "Pemetaan Potensi Desa Menuju Desa yang Mandiri di Kabupaten Lamongan" yang di selenggarakan oleh Forum Inisiasi Desa & Agraria (IDeA).

   Sebelumnya Forum Inisiasi Desa & Agraria (IDeA) mengadakan diskusi dengan tema "Pemetaan Potensi Desa Menuju Desa Mandiri di Kabupaten Lamongan" di Desa Majenang pada hari jumat 2 April 2021. Dalam kegiatan tersebut hadir pula peserta baik dari Desa majenang dan Desa lain di sekitar diantaranya Kepala Desa, Dirut BUMDes, PPL Pertanian, DPD, LPM, Karangtaruna dan tokoh masyarakat lainnya.Dalam kegiatan tersebut seorang warga mengatakan bahwa sebenarnya potensi desa di Desa Majenang dan sekitarnya umumnya di Kecamatan Kedungpring adalah pertanian padi.

   Namun kendala yang sering dihadapi petani adalah harga gabah pasca panen yang murah."Warga disini umumnya bekerja sebagai petani padi. Dalam setahun kita hanya dapat panen 2 kali. Namun masalahnya adalah harga gabah pasca panen murah saat masa panen tiba. Ini yang menjadi masalah bagi kami", terang Indra.

   Menanggapi keluhan warga, Fauzin selaku Pembina dan Peneliti Forum IDeA mengatakan bahwa hal tersebut patut disayangkan. Mengingat potensi pemasukan yang begitu besar dari sektor pertanian tidak dapat diserap secara maksimal oleh masyarakat. Selanjutnya Forum IDeA berkomitmen bersama pemerintahan Desa dan masyarakat untuk mengurai persoalan rantai distribusi tersebut. Kajian akan kami lakukan dengan segala sumber daya yang ada memperbaiki situasi tersebut. * Ind

Twitter Facebook

Lamongan - suaraharianpagi.com

Peneliti Forum IDeA (Inisiasi Desa & Agraria), Fauzin mengomentari Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Menurutnya, peraturan yang telah berlaku selama 3 tahun terakhir tersebut terdapat pasal karet yang rumusannya berpotensi menimbulkan tafsir yang beragam. "Pasal 6 sebagai pasal yang mengatur besaran biaya, justru rumusannya berpotensi menimbulkan tafsir yang beragam atau dapat disebut sebagai pasal karet," jelas Fauzin mengawali pendapatnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan isi Pasal 6 tersebut bahwa pada Ayat (1) rumusannya menyatakan bahwa biaya persiapan PTSL dibebankan kepada peserta PTSL. Rumusan Ayat (2) menyatakan “besaran biaya ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah bersama antara Kelompok Masyarakat dengan melibatkan peserta PTSL”. Kemudian, rumusan ayat (3) menyatakan bahwa “besaran biaya yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah bersama tersebut harus rasional, wajar dan berdasarkan asas kepatutan”. "Jadi, dari ketiga ayat tersebut, sama sekali tidak terdapat kepastian dan ketegasan mengenai besarannya biaya persiapan PTSL. Akibatnya, besaran biayanya sangat beragam dan tidak jelas pertanggungjawabannya," tegas peneliti sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura ini.

Jika mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis tepatnya pada diktum ketujuh, maka untuk Kabupaten Lamongan, besaran biayanya seharusnya mengacu pada diktum ketujuh angka 5, yakni sebesar Rp. 150.000,00 dikarenakan Kabupaten Lamongan menjadi bagian dari Jawa yang berada di Kategori V. "Andai saja isi diktum ketujuh tersebut dimuat dalam Perbup, maka akan memberikan kepastian besaran biaya yang dibebankan pada peserta PTSL.

Meskipun tidak diatur dalam Perbup, bukan berarti dapat dibenarkan menetapkan besaran biaya persiapan PTSL yang menyimpang dari ketentuan diktum ketujuh Keputusan Bersama Menteri tersebut. Justru, ketika Perbup tidak mengatur, maka seharusnya mengacu pada peraturan yang sederajat atau lebih tinggi kedudukannya," kata Fauzin. Lebih lanjut Fauzin menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Lamongan mengkaji ulang atau mencabut pasal “karet” atau multitafsir tersebut. "Bupati sebagai pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan peraturan dengan jenis Peraturan Bupati, dapat mengkaji kembali dan melakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Agar program PTSL benar-benar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan maksud dari awal pembuatan program. Oknum-oknum yang telah menyalahgunakan dan yang berlindung dibalik pasal “karet” dapat dihentikan," pungkasnya. * Ind

Twitter Facebook

Lamongan - suaraharianpagi.com

Untuk membangkitkan semangat wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan mampu menjaga keutuhan NKRI, PAC GP Ansor Lamongan mengadakan Diklatsar Banser.  Abdul Rouf Wakil Bupati Lamongan menuturkan, bahwa Pemuda Ansor harus mempunyai rasa mencintai NKRI yang tinggi dan mampu memperjuangkan Nahdlatul Ulama. “Banser itu adalah banom NU yang bertugas membentengi ulama, menjaga aswaja serta keutuhan NKRI. Pemuda Ansor harus mampu memperjuangkan NU,” tutur  Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf, Senin (29/03).

Sementara itu, Firza Muhammad Al Aidrus Ketua PAC GP Ansor Lamongan menjelaskan, Diklatsar Banser bertujuan untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. “Pengisi materi sangat ahli dibidangnya. Jadi kami sangat berharap dengan adanya Diklatsar ini bisa membentuk Banser yang berkualitas dan memberikan pengabdian bagi agama, bangsa dan negara,” kata Firza Muhammad Al Aidrus.

Disisi lain, pengisi materi kebangsaan Chusnu Yuli Setyo meminta, peran Pemuda Ansor dalam menyadari adanya proxy war sebagai upaya memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.“Menghadapi globalisasi, perang proxy menggunakan pihak ketiga seperti teknologi dan media sosial. Tetap meningkatkan kewaspadaan untuk mempertahankan NKRI,” tutur Chusnu Yuli Setyo. Ketua Pelaksana Diklatsar Banser Yanto menjelaskan, diselenggarakannya kegiatan tersebut untuk menambah kaderisasi sebagai Tim inti Ansor.

“Sebanyak 44 peserta yang mengikuti Diklatsar selama 3 hari yang dibimbing oleh Instruktur PC Ansor Lamongan. Lanjut, Yanto menyampaikan, Diklatsar Banser itu diselenggarakan di Sanggar Pramuka Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan juga dihadiri Ketua PC GP ANSOR Lamongan Muhammad Masyhur, Camat Lamongan, Danramil Kota, Polsek Kota, Sekjen PAC GP Ansor Lamongan Moh. Nafis Abdul Rouf, Tsalist Fahami dan Tamim. “PPGD dan PPPK Tim Medis RSUD dr. Soegiri juga hadir memberikan materi dalam diklatsar. Pak Tsalit memberikan materi sejarah NU di Lamongan sedangkan Pak Tamim memberikan materi ke-Ansoran. Untuk materi ke-Banseran diberikan oleh Kasatkorcab Banser PC Lamongan,” katanya.Hadir dalam latihan halang rintang, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi memberikan motifasi kepada para peserta untuk selalu tetap semangat berjuang demi menjaga keutuhan NKRI. * Ind

Twitter Facebook

Lamongan - suaraharianpagi.com

Beberapa orang dari Forum Inisiasi Desa & Agraria (IDeA) dan Kanal Aspirasi Warga Lamongan (KAWAL) melaksanakan Audiensi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lamongan. Agenda Audiensi adalah untuk membahas seputar Program PTSL meliputi soal kuota, biaya, dan sumber dana Program PTSL. Forum IDeA mempertanyakan besaran biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang berbeda. "Mengapa dalam melaksanakan program PTSL, biaya yang dibebankan kepada masyarakat berbeda. Ada yang harus membayar 400 ribu sampai 1 juta", tanya Totok selaku Pimpinan Umum IDeA.

Selain itu, Ketua Umum KAWAL mempertanyakan upaya BPN Lamongan dalam mengawasi pelaksanaan Program PTSL di lapangan. "Mengingat beragam besaran biaya PTSL ini dilapangan, bagaimana upaya BPN dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut, mengingat hal itu berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai program PTSL ini yang seharusnya menjadi madu bagi masyarakat malah menjadi bola liar", tegas Amirul Huda selaku Ketua Umum KAWAL.

Menanggapi berbagai pertanyaan dari peserta, BPN menjelaskan bahwa proses PTSL di BPN adalah gratis. Adapun soal biaya yang di maksud adalah itu kegiatan Pra PTSL dimana itu bukan domain BPN. "Kegiatan mempersiapkan dokumen dan patok tanah itu masuk Pra PTSL. Sedangkan itu bukan domain kami (BPN). Itu adalah domain masyarakat biasanya bermusyawarah bersama pokmas untuk soal biaya Pra PTSL. Yang jelas biaya PTSL sendiri di BPN adalah Gratis". Tegas Darmawang selaku Sub Bagian Tata Usaha BPN Kabupaten Lamongan.

Lebih lanjut Darmawang menjelaskan bahwa dana untuk program PTSL di Lamongan bersumber dari APBN. Sementara dasar Kepala Desa menetapkan biaya pengurusan Pra PTSL adalah Peraturan Bupati No 22 Tahun 2018. "Teman-teman di desa sebenarnya mendasarkan biaya pra PTSL tersebut berdasarkan Perbup No 22 Tahun 2018 sehingga kami juga tidak bisa berbuat apa-apa soal itu karena memang bukan domain kami", kata Pria asal Makasar tersebut. Namun Labib selaku Ketua Bidang Analisis Kebijakan Publik dan Hukum Forum IDeA menjelaskan bahwa Perbup tersebut masih bersifat absurd.

Di jelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 bahwa seluruh biaya pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL dibebankan terhadap masing masing peserta, artinya disini masyarakatlah yang harus membayar. Lebih lanjut didalam Pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 mengatur, biaya yang dimaksud tersebut ditetapkan berdasarkan musyawarah bersama antara kelompok masyarakat dan peserta PTSL, yang besarannya harus rasional, wajar, dan berdasarkan asas kepatutan.Kalimat rasional, wajar, dan berdasarkan asas kepatutan demikian, yang ternyata menjadi ruang terbuka atas variasinya biaya yang hadir di tengah masyarakat, yang sempat memunculkan gejolak dibawah pungkasnya. *Ind

Twitter Facebook


Lamongan - suaraharianpagi.com

   Bupati Terpilih Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA dan Wakil Bupati Terpilih Drs. KH. Abdul Rouf, M.Ag. dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa, di Gedung Negara Grahadi Surabaya bersama 16 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada serentak Tahun 2020 di Propinsi Jawa Timur, Jum'at (16/2). 

   Acara yang bertajuk Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Hasil Pilkada Serentak 2020 tersebut terbagi menjadi tiga sesi. Kabupaten Lamongan ada pada sesi ketiga yakni pada pukul 16.00 bersama dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya. Khofifah Indarparawansa dalam sambutannya menjelaskan mengapa acara ini dilaksanakan dalam tiga sesi. “Jadi proses pelantikan ini dimonitor langsung oleh Tim Kemendagri untuk memastikan betul-betul mengikiuti protokol kesehatan yang ketat,” Ungkap Khofifah Indarparawansa.

   Beliau mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak terkait atas kelancaran proses pilkada serentak tahun 2020. “Alhamdulillah proses pilkada serentak sudah dilalui dengan berbagai ikhtiar yang luar biasa. Dari yang seharusnya dilaksanakan Bulan September mundur menjadi 9 Desember. Banyak kekhawatiran, kehati-hatian dan kewaspadaan agar tidak menjadi kluster penularan Covid 19. Terimakasih atas kerja keras seluruh jajaran KPU, Bawaslu, relawan, KPPS dan juga TNI/Polri sehingga proses ini berjalan lancar. kondusif dan aman,” terang Khofifah.

   Lanjut Dia mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di masa pandemi tersebut cukup tinggi yakni 67,68% melebihi pilkada serentak sebelumnya tahun 2018 yang tidak di masa pandemi yang hanya 66,92%. Sehingga menurutnya itu mengartikan begitu kuatnya dukungan masyarakat memberikan amanah dan kepercayaannya kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

   Khofifah Indarparawansa juga menyampaikan pesan Presiden Jokowi agar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah nantinya bekerja secara cepat dan detail serta melakukan gas dan rem. Hari ini kita masih ada pada posisi PPKM Mikro, kecepatan kerja harus dilakukan dengan baik tetapi masih harus memperhatikan penyebaran Covid 19. Penularannya sudah melandai namun masih belum berakhir jadi harus tahu kapan melakukan gas dan kapan menggunakan rem,” Ungkapnya.

   Lebih lanjut, Dia juga mengungkapkan bahwa April diharapkan sudah take off ekonomi kita karena sebelumnya terkontraksi sehingga Maret diharapkan melakukan percepatan-percepatan salahsatunya terealisasinya Dana Desa. Diharapkan sampai Maret Dana Desa sudah masuk rekening sebesar 40%, sedangkan untuk Desa Mandiri sudah masuk 60%. Hal ini penting karena PDRB di Jawa Timur 62% terdiri dari konsumsi rumah tangga.

   Jadi jika distribusinya naik maka akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya memberikan multiplier effect untuk pertumbuhan ekonomi,” Tambahnya. Dia juga mengingatkan terkait pembuatan RPJMD kabupaten/kota segera disahkan dan harus seiring dengan RPJMN dan RPJMD Propinsi Jawa Timur. Yang nantinya RPJMD tersebut akan dibreakdown menjadi RKP, RKPD JPropinsi dan RKPD Kabupaten. “Jadi jika ada revisi-revisi harap disesuaikan agar program-program pemerintah daerah sinergi dengan program pusat dan propinsi,” pungkasnya. * ind

Twitter Facebook

 

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Bagi pengguna Jalan Nasional Lamongan - Gresik sebaiknya mulai mencari jalur alternatif, karena jalur utama tersebut akan mengalami perbaikan, Sabtu (27/2). Adapun perbaikan dimulai Km 39 - 41 Desa Rejosari Kecamatan Deket Lamongan. Pengerjaan diperkirakan membutuhkan waktu selama sekitar 2 bulan.Menyikapi kondisi tersebut, Satlantas Polres Lamongan memberikan informasi jalur alternatif yang dapat digunakan agar pengguna jalan tidak terjebak kemacetan. Untuk menghindari kamacetan, kita ada arahan tentang jalan alternatif yang bisa dipilih para pengguna jalan,” tutur Kasat Lantas, AKP Fybrien Indah Senja Lestari didampingi Kanit Patroli, Ipda Fifin Yuli S, Jumat (26/2).

   Lanjut Fybrien menjelaskan, untuk menghindari kamacetan arus Lalin akibat perbaikan jalan, maka kendaraan besar dari Tuban - Bojonegoro bisa melalui jalur alternatif simpang 3 Mira Babat, menuju Manunggal Tuban dan berlanjut ke jalan raya Daendels Paciran. Sedangkan dari arah Surabaya - Gresik, bisa melalui Bunder ke arah jalan raya Daendels. Kemudian untuk kendaraan kecil yang dari arah Tuban-Bojonegoro, bisa melalui simpang tiga Pucuk atau simpang 3 Sukodadi untuk seterusnya menuju arah jalan raya Daendels Paciran. Sedangkan yang dari arah Surabaya-Gresik, melalu alternatif Bunder arah jalan raya Daendels Paciran.

   Pengalihan dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas. Lebih lanjut Fybrien berharap pengguna jalan bersedia mengikuti arahan petugas Satlantas Polres Lamongan untuk menggunakan jalur alternatif agar terhindar dari macet.Pengalihan arus lalu lintas akibat perbaikan Jalan Poros Nasional Gresik-Lamongan ini situasional. Jika perbaikan jalan lebih cepat selesai dari jadwal, maka tidak lagi perlu jalur alternatif. "Pengguna jalan kami minta berhati-hati saat berkendara karena jalan agak licin akibat masih musim hujan dan adanya titik rawan laka lantas,"pungkas Fybrien. * ind

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget