suaraharianpagi

 Lamongan - suaraharianpagi.com

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lamongan tengah menyiapkan skema agar pasien Covid-19 tetap bisa menyalurkan hak pilihnya pada Pilbup Lamongan yang berlangsung 9 Desember mendatang.

 Menurut, Mahrus Ali, S.Pd, Ketua KPU Lamongan, skema yang sedang dipersiapkan adalah dengan menerjunkan petugas untuk mendatangi penderita Covid-19 yang menjalani perawatan di Rumah Sakit. Adapun rencananya, petugas yang akan mendatangi satu per satu pasien Covid-19 adalah petugas TPS yang lokasinya dekat dengan rumah sakit tempat pasien dirawat. "Tapi kami masih menunggu teknis yang dipersiapkan tim gugus tugas, kalau misalnya petugas kami diperbolehkan masuk, maka tiga petugas TPS di sekitar rumah sakit kita suruh datang sambil membawa kertas suara dan bilik suara dan mendatangi mereka satu per satu,"terang Mahrus, (19/11).

Lanjut, Mahrus, petugas TPS yang mendatangi pasien Covid-19 akan menerapkan protokol kesehatan dan didampingi petugas dari Satgas Covid-19. Biar tidak terjadi penularan, maka yang pasti kita minta petugas TPS kami ada yang mendampingi dari tim Satgas Covid-19, mereka sebelum masuk pasti mendapatkan pengarahan dulu,"katanya.

Pada Pilbup Lamongan 2020, KPU Lamongan tidak mendirikan TPS khusus bagi pasien Covid-19 karena berbagai pertimbangan, diantaranya faktor biaya dan minimnya jumlah pasien yang dirawat. "Percuma kita dirikan, misalnya 10 hari sebelum hari H ada 200 pasien yang dirawat, kemudian mereka dinyatakan sembuh kan sia-sia. Kecuali di Lapas Lamongan, masa tahanan para narapidana yang bertahun-tahun,” pungkasnya. * abi

Lamongan - suaraharianpagi.com

    Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Emansipasi dan Aspirasi Masyarakat (Jerat) gelar demonstrasi, Selasa (17/11) di depan kantor Bupati Lamongan menuntut aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi Bupati Lamongan Fadeli. Ketua LSM Jerat, Miftah Zaeni menegaskan, demonstrasi yang dilakukannya sebagai bentuk aksi moral menyikapi beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Lamongan. Sementara itu,  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Achmad Edywn Anedi belum bisa diminta tanggapan tentang aksi demo LSM Jerat karena berdalih hari ini sedang dinas luar. Ia berjanji akan konfirmasi dulu pada dinas yang menangani. Berikut ini 7 dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Lamongan yang diungkap LSM Jerat yaitu :

1. Anggaran pembangunan Puskesmas Karangkembang Babat nilai proyek Rp 9,4 Miliar tahun 2018 terindikasi Mark Up (penggelembungan) dan kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara minimal Rp 1.561.472.727 dan maksimal Rp 2.795.831.013 Hal ini dikarenakan terjadi pengurangan pengerjaan pengeboran strauss pada rumah pompa dan pengurangan pekerjaan pada beton atap unit Unit Gawat Darurat (UGD). Selain itu, LSM Jerat menemukan ada pengurangan pada pekerjaan pagar samping sambatan depan (Box Culvert), AC, dan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan pada pekerjaan lainnya. Apalagi pengerjaannya dimenangkan PT Pilar Abadi milik H Mardi, tapi praktek di lapangan dikerjakan saudara Dodon.

2. Kemudian tahun 2019 dianggarkan lagi melalui satuan kerja Dinas Kesehatan rincian anggaran Rp 9.350.000.000 hasil lelang pemenang dengan harga Rp 8.350.630.394. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi Mark Up seperti tahun sebelumnya yang tendernya dimenangkan CV Kharisma Cipta Abadi beralamat di Jalan Kinameng Indah Nomor 18 Lamongan.

3. Dugaan pungutan liar (pungli) melalui Camat se Kabupaten Lamongan meminta uang senilai Rp 1,6 juta pada para Kades dengan alasan diberikan kepada Kejaksaan dengan dalih agar tidak dipermasalahkan penggunaan anggaran Dana Desa (DD) dan bahkan bisa juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan diduga meminta jatah anggaran proyek-proyek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKKPD) di Desa Se Kabupaten Lamongan tahun 2020 dengan prosentase 15% – 25%. Menurut pengakuan dari beberapa sumber hal itu dilakukan atas dasar perintah dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan dan juga patut diduga modusnya dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

5. Dana Covid-19 tahun 2020 terindikasi banyak Mark Up baik pengadaan barang dan jasa juga pelaksanaannya. Indikasi-indikasi tersebut dibuktikan tidak dilibatkannya seluruh wakil rakyat DPRD Kabupaten Lamongan terkait penganggaran dan pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Hasil refocusing maupun yang lainnya sebesar Rp 200.177.755.000 dalam hal ini yang seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya adalah Ketua Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 yakni Bupati Lamongan yang juga sebagai Kepala Daerah.

6. Mengusut dan meminta kejelasan dan keseriusan penanganan kasus pengadaan barang dan jasa RSUD dr. Soegiri Lamongan tahun 2015-2017 sesuai surat perintah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : Sprin.Lidik-74/01/05/2018 yang terindikasi ada kecurangan dan Mark Up berupa janji terkait pengadaan barang dan jasa untuk dibuka kembali atau ditindak lanjuti untuk memperjelas upaya proses hukum agar ada kepastian hukum.

7. Mengusut dan meminta kejelasan terkait keseriusan penanganan dugaan korupsi kas dan kredit fiktif Bank Daerah Lamongan di Polda Jatim laporan masyarakat tanggal 17 Juli 2020. Selanjutnya diterbitkan surat perintah Nomor : Sprin/1344/VII/RES 3.3/2020/Ditreskrimsus tanggal 09 Juli 2020. Kamimasyarakat Lamongan ingin Keseriusan Aparatur Penegakan Hukum agar Benar - benar serius - serius menelusuri dan mengusut tuntas serta menindak tegas terjadinya kasus dugaan tindak Pidana Korupsi Bupati Lamongan H. Fadeli. * abi

Lamongan -  suaraharianpagi.com

   Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan terus mempersiapkan logistik pemilihan suara. Rencananya, lembaga penyelenggara pemilu itu mencetak 1.066.205 lembar surat suara.Jumlah surat suara nantinya berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 2,5 persen untuk cadangan,"Terang Mahrus Ali, S.Pd Ketua KPU Kabupaten Lamongan, Selasa (17/11).

   Lanjut Mahrus, adapun mekanisme pencetakan surat suara masih dikoordinasikan dengan pihak percetakan Temprina Gresik. Mahrus memastikan, template dan master surat suara sudah siap untuk dicetak."Kalau untuk surat suara itu cetaknya bisa cepat. Dua sampai tiga hari sudah selesai,"Lebih lanjut DIa menuturkan, pelipatan surat suara nantinya dilaksanakan di lokasi pencetakan. Alasannya, petugas pelipatan harus menggunakan alat pelindung diri (APD) yang distribusinya terkonsolidasi secara nasional. Dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak bawaslu.

Tambah Mahrus, memastikan pengadaan APD yang menggunakan APBN mulai diproses. Untuk logistik TPS reguler nantinya menggunakan APBD, sedangkan TPS tambahan menggunakan APBN."Untuk kotak suara tidak ada masalah. Yang kita intensifkan surat suara. Dan untuk  bilik suara menggunakan yang lama berbahan aluminium. Sedangkan bahan kotak suara juga masih sama seperti pemilu serentak tahun lalu."Logistik semua sudah jalan. Logistik APD itu terkonsolidasi semuanya dengan KPU RI. Logistik TPS itu sebagian besar juga terkonsolidasi secara nasional dan tintanya sudah datang kemarin," pungkasnya. * abi

Lamongan - suaraharianpagi.com

Bupati memberikan apresiasinya terhadap TMMD ke-109 Tahun 2020 di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro. Hal tersebut diungkapkannya saat Acara Penutupan TMMD ke-109 Tahun 2020 di Pendopo Lokatantra, Rabu (21/10).“Saya telah mengikuti Program TMMD beberapa kali, dan tahun ini mempunyai rasa tersendiri. TMMD ke-109 ini sangat luar biasa karena hadir di tengah-tengah pandemi Covid 19. Programnya sangat terpadu, memiliki sasaran dan hasil yang jelas,” kata Fadeli.Fadeli bahkan berharap agar nantinya Program TMMD bisa ada di setiap tahunnya karena Program TMMD mempunyai manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

“Anggaran Program TMMD sebesar Rp. 1,5 Milyar ditambah dengan Rp.470 Juta menjadi Rp.1,97 Milyar namun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lebih dari itu. Jika diadakan setiap tahunnya maka Kita Pemerintah Daerah akan selalu mendukung program tersebut”, Harap Fadeli.Dandim 0812 Letkol Infantri Sidik Wiyono mengungkapkan bahwa Program TMMD hanyalah sasaran antara, sasaran utamanya adalah gotong royong masyarakat.

Menurutnya tanpa bantuan semua pihak yang berpartisipasi termasuk Bupati, Kapolres, Dinas Terkait, masyarakat serta para mantan kombatan dan napiter program ini tidak akan sukses.“Terimakasih karena tanpa bantuan semua pihak kami hanyalah partikel kecil yang tidak ada apa-apanya, mari bersama-sama memberikan kontribusi terhadap negara,” terang Letkol Infantri Sidik Wiyono.

Pada Program TMMD ke-109 Tahun 2020 di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro berhasil mencapai sasaran pokok berupa pembangunan rabat beton Jalan Tebluru-Taman Prijek, pemeliharaan Jalan Gampang Sejati-Petiyen, Normalisasi saluran air sepanjang 596 meter, Pipanisasi sepanjang 950 meter, Pembuatan bak pembagi air, Pengerukan embung desa, Pembangunan rumah singgah 2 unit, dan Pembangunan Pos Kampling 1 unit. Ditambah dengan sasaran tambahannya yakni bedah rumah 15 unit, dan Rehab lapangan volley 1 unit.Di akhir acara dilakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Kegiatan Fisik TMMD ke-109 Tahun 2020 dari Dandim 0812 kepada Bupati Fadeli yang diterima oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Khusnul Yaqin. * abi

Lamongan - suaraharianagi.com

Pemerintah kabupaten  Lamongan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mempercepat pemulihan perekonomian di Kabupaten Lamongan. Bupati Fadeli mengatakan pelatihan, pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM ini merupakan tugas dari Satgas Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional."Jadi ini adalah tugas kita, yang pertama bagaimana sehat dulu. Kemudian berbicara mengenai ekonomi. Ini memang para pengusaha-pengusaha Lamongan sudah rindu,"tutur Fadeli usai memberikan sambutan, Rabu (21/10).   

Lanjut Fadeli menjelaskan, kemarin tenaga kerja banyak yang dikurangi karena tidak bisa memaksimalkan perusahaan. Bahkan yang ekspor-ekspor ditutup."Sekarang sudah dibuka lagi sudah bekerja lagi dan ini perlu support dari kita. Begitu juga pelaku UMKM ini harus kita berikan pelatihan. Saya ingin ekonomi di Lamongan ini cepat tumbuh dan bangkit kembali seperti semula,"Harapannya.

Sementera itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, Agus Suyanto menjelaskan, pelatihan dan pembinaan kepada pelaku UMKM ini untuk meningkatkan kualitas mereka."Sekitar kurang lebih 200 ribu pelaku UMKM kita berikan pelatihan, pembinaan dan ketrampilan. Sehingga nantinya mereka bisa diharapkan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Lamongan,"Kata Agus Suyanto.

Bayangkan kalau para pelaku UMKM tersebut hanya memiliki 1 pekerja, kata Agus, kemudian mereka bisa menyerap lebih dari itu maka luar biasa penyerapan tenaga kerja di Lamongan."Jika seluruh jumlah UMKM tersebut mampu menyerap 2-3 tenaga kerja maka secara tidak langsung perekonomian di Kabupaten Lamongan makin meningkat,"Pungkasnya. *abi

Lamongan Suaraharianpagi.com

Pemerintah kabupaten Lamongan sudah mengirim surat penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ke Jakarta. Ini semua dilakukan demi mengakomodir aspirasi demo atau aksi yang dilakukan mahasiswa Lamongan. Menurut, Hamdani Ashari, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Lamongan,di hadapan massa aksi mahasiswa gabungan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah  (IMM), di depan Kantor Pemkab Lamongan Selasa (20/10) siang.

“Kita telah mengirim penolakan itu” tutur Hamdani Azhari yang didampingi Moch. Nalikan Asisten IPemkab Lamongan, saat menghadapi puluhan mahasiswa itu. Para mahasiswa gabungan yang melakukan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tidak percaya jika Pemkab Lamongan telah mengirim penolakan Omnimbus Law.“Buktinya hingga saat ini Pemkab Lamongan atau Pak Hamdani Azhari tidak bisa menunjukkan bukti penolakan tersebut” kata salah satu Korlap aksi, Eko Prasetyo Utomo. Lanjut Eko, menegaskan, mahasiswa melakukan aksi adalah menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu karena tidak berpihak pada masyarakat, utamanya pekerja.

“Kami menuntut Pemkab Lamongan dan DPRD Lamongan untuk mengeluarkan surat kelembagaan yang resmi terkait penolakan Undang-undang Cipta Kerja” Tegas Eko. Setelah melakukan aksi di depan Kantor Pemkab Lamongan. Mahasiswa yang kecewa dengan Pemkab Lamongan kemudian melanjutkan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Lamongan. Namun lagi-lagi mereka tidak mendapatkan bukti bahwa surat penolakan UU Cipta Kerja telah dilayangkan oleh DPRD Lamongan kepada DPR RI. Aris Wibawa Sekretaris DPRD Lamongan, yang menemui mahasiswa mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima bukti asli yang akan disuarakan kepada DPR RI.

"Sampai sekarang saya belum menerima bukti asli yang harus disuarakan ke pusat. Kemarin kan sudah ditandatangani Ketua DPRD kami, yang asli dibawa teman panjenengan (mahasiswa). DPRD sampai sekarang kami belum menerima tuntutan jenengan yang asli itu," kata Aris. Pernyataan Aris Wibawa itu kemudian dibantah oleh perwakilan mahasiswa, Amir Mahfut, yang menyebut bahwa tuntutan yang telah ditandatangani tersebut telah dibawa oleh Ketua DPRD Lamongan. "Kami hanya mengambil foto," kata Amir.

Lebih lanjut, Eko selaku Koordinator aksi, menilai bahwa Pemkab dan DPRD Lamongan telah melakukan pembohongan. "Ini adalah sebuah kebohongan dan penghianatan rakyat. Ternyata dari pihak eksekutif maupun legislatif sendiri belum bisa menunjukkan bukti fisik surat yang kemarin sudah disepakati dan ditandatangani untuk dilayangkan ke pemerintah pusat dan DPR RI. Artinya mereka itu tidak serius menanggapi aspirasi mahasiswa," kata Eko. Massa Aliansi Lamongan Melawan akhirnya membubarkan diri dengan penuh kekecewaan dan mengancam akan kembali menggelar aksi lanjutan. * abi

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Bupati Fadeli turut hadir saat pengukuhan dan pelantikan pengurus Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Lamongan periode 2020 - 2025 di Pendopo Lokatantra, Sabtu (17/10) kemarin.

   Melalui organisasi ini, Fadeli berharap ABPEDNAS mampu menjadi fasilitator Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Lamongan untuk kemajuan Desa. Dia menilai sebagai mitra kerja, BPD harus bisa bekerjasama dan mendorong kepala desa agar mampu menjalankan roda pemerintahan desa demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat."Saya yakin 3.021 orang anggota BPD di Kabupaten Lamongan mampu menjembatani aspirasi masyarakat 426 Desa yang ada di Kabupaten Lamongan, sehingga pembangunan yang ada di Desa sesuai dari kehendak masyarakatnya,"kata Fadeli.

   Selain menjadi jembatan aspirasi masyarakat Desa, Fadeli juga berharap BPD mampu mengarahkan pembangunan untuk kemajuan bidang pertanian dan perikanan, serta pandai-pandai dalam penggunaan anggaran dana Desa, yang pada tahun ini tidak dapat digunakan sepenuhnya pada pembangunan infrastruktur, akibat wabah Covid-19.

   Pada kesempatan itu, Fadeli tak lupa mengingatkan kepada seluruh masyarakat Lamongan khususnya petugas pemungutan suara untuk tetap mematuhi protokol kesehatan."Mari kita sukseskan pilkada Lamongan dengan penuh rasa aman, tertib dan kondusif. Untuk anggota BPD agar mengingkatkan anggota BPS dan KPPS dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan protokol kesehatan," imbuhnya.Turut hadir pula sebagai pelantik Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ABPEDNAS Provinsi Jawa Timur Agus Budi Sampurno beserta seluruh jajaran OPD Kabupaten Lamongan.* abi

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Bupati Fadeli menerima hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat Rapat Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Wilayah Propinsi Jawa Timur di Convention Hall Grand City Surabaya, Senin (19/10).

   Opini WTP tersebut telah empat kali berturut-turut didapat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang menurut Fadeli hal ini tidak terlepas dari kerja keras, kerja sama, dan sinergi semua pihak termasuk seluruh ASN, perangkat daerah dan mitra kerja pembangunan di DPRD.“Apresiasi ini akan memberikan motivasi ekstra bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”, kata  Fadeli.

   Menurut Fadeli penghargaan ini juga sebagai bentuk komitmen semua pihak untuk tetap bekerja keras dan melaksanakan setiap program pembangunan dengan sebaik-baiknya di tengah berbagai pembatasan dalam masa pandemi Covid 19. * abi

Lamongan - Suaraharianpagi.com

  Para petani di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro tidak lagi merasa resah di saat musim kemarau tiba, hal itu dikarenakan telah rampungnya pembangunan jalur pipanisasi melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang telah dibangun secara bertahap sejak 2016 silam atas inisiatif pemerintah Desa setempat.

   Pipanisasi yang dibangun sepanjang 950 meter ini juga didukung dengan bak pembagi air yang bisa mengaliri lahan persawahan di sisi selatan dan utara Desa yang berasal dari embung Desa. Yang sebelumnya tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono selaku Dansatgas TMMD mengungkapkan apresiasinya kepada pemerintah Kabupaten Lamongan yang telah mendukung program TMMD dengan sasaran yang telah direncanakan.

   “Selain mengoptimalkan irigasi pertanian melalui pipanisasi, kegiatan lain yang dilakukan TNI Kodam 0812 Kabupaten Lamongan antara lain pembangunan jalan rabat beton sejauh 900 meter dari Desa Tebluru ke Taman Prijek, bak pembagi air, posco Covid, rumah singgah/isolasi, serta bedah rumah dengan total anggaran mencapai 1,5 milyar,” Tutur Dandim.

   Dengan pengoptimalan irigasi pertanian ini, lanjut Sidik kedepannya petani dapat menanam padi maupun jagung tanpa resah lagi. Sementara itu Bupati Lamongan Fadeli mengharapkan pembanguna yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat bagi petani Desa Tebluru dan sekitarnya. “Antusiasme masyarakat sangat besar sekali terhadap pembangunan ini, s

aya sampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran TNI, tokoh masyarakat, warga Desa yang turut membangun jalannya program ini. semoga sangat membantu warga Desa Tebluru dan sekitarnya,” Kata Bupati Fadeli saat membuka TMMD Ke-109 Kabupaten Lamongan di Balai Desa Tebluru, Selasa (22/9).

   Selain itu, Fadeli tak henti-hentinya terus mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk tetap mentaati protokol kesehatan secara ketat. “Saya yakin masyarakat kita sudah cukup sadar, saya minta kepada seluruh elemen masyarakat bersama-sama membantu mentati protokol kesehatan demi menjaga kesehatan masyarakat dan kemajuan Desa,” imbuhnya.

   Kegiatan yang dihadiri Danrem 082/CPYJ Mojokerto Kolonel Inf Muhammad Dariyanto menerangkan, bahwasanya pemilihan sasaran Desa yang mendapat bantuan dari program TMMD tidaklah asal-asalan, namun merupakan hasil dari survey yang telah dilakukan sebelumnya oleh Babinsa dengan bantuan Babinkamtibnas masing-masing Desa. “Perlu saya jelaskan bahwasanya kegiatan ini sebelumnya telah dilakukan survey, yang dilakukan oleh Babinsa yang dibantu Babinkamtibnas masing-masing desa kemudian di laporkan kepada kodim, mana-mana saja Desa yang berhak mendapatkan, daerah yang tidak mampu dari Desa - Desa yang lainnya,” terangnya.

   Selain program pembangunan oleh TMMD, juga telah dilakukan normalisasi saluran air sepanjang 596 meter serta pengerukan embung oleh Dinas Sumber Daya Air. Bedah rumah sebanyak 15 unit oleh Dinas Perkim, pemeliharaan gampang oleh Dinas PU Bina Marga dan rehap lapangan voli dari dukungan Dana Desa setempat. * abi

Lamongan Suaraharianpagi.com

Satgas Pengendalian COVID-19 Lamongan memperkuat prosedur pengendalian. Mulai saat ini mereka menggunakan Swab Test, dan tidak lagi memakai rapid test. Penegasan itu disampaikan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Lamongan Fadeli saat meninjau Swab Test di Pasar Babat bersama Kapolres AKBP Harun dan Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono, Senin (14/9).

Menurut Fadeli untuk merespon kecenderungan peningkatan konfirmasi positif di beberapa daerah lain. "Kami ingin meningkatkan efektifitas pengendalian tracing dan skrining dengan penggunaan metode Swab Test PCR, " ujarnya. Metode Swab Test menjadi pilihan terkini karena hasilnya yang lebih akurat. Selain itu, Kabupaten Lamongan sudah memiliki alat PCR sendiri dengan kapasitas pemeriksaan 70 sampel perhari. Disampaikan terpisah oleh Koordinator Bidang Preventif dan Promotif Satgas Penananganan COVID-19 Lamongan dr Taufik Hidayat, dibanding rapid test, pemeriksaan Swab Test dengan PCR lebih memang akurat. Metode ini seperti dijelaskannya, yang direkomendasikan WHO untuk mendeteksi Covid-19. "Swab kita saat ini sebenarnya sudah sesuai dengan standar WHO, 1000 sampel per 1000.000 Jiwa.

Sementara Satgas Lamongan saat ini sudah melakukan tes 1.378 sampel, " katanya. Tapi lanjutnya, untuk lebih mempercepat pengendalian maka ditingkatkan skrining dan tracing dengan Swab, tidak lagi menggunakan Rapid. "Ini untuk keakuratan hasil," imbuhnya. Dengan akurasi yang meningkat, kedepan akan bisa mendapatkan temuan kasus berkualitas sehingga memudahkan tracing dan isolasi untuk memutus rantai penularan. Dia menegaskan, peningkatan tracing dan skrining juga diikuti isolasi dan kepatuhan protokol kesehatan. Sehingga diharapkan penularan COVID-19 di Lamongan bisa semakin ditekan, memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan pada masyarakat dan Zona COVID Lamongan semakin baik.

Di Pasar Babat, Satgas menyiapkan 100 VTM (media pemeriksaan virus). Sedangkan sampai tengah hari, sebanyak 49 sampel sudah diambil. Di sisi lain, penegakan protokol kesehatan dilakukan dengan semakin tegas. Tim gabungan penegak disiplin mulai Senin (14/9) tidak lagi hanya memberi teguran dan sanksi sosial, namun sudah dengan sanksi administratif. Saat melakukan operasi penegakan disiplin di Sport Center Lamongan, sebanyak 17 warga yang kedapatan tidak bermasker disidangkan di tempat dan langsung diberi sanksi berupa denda. Operasi ini akan dilaksanakan secara rutin, di semua wilayah Lamongan. Melibatkan Satpol PP, Polres, Kodim 0812, Polres Lamongan, Pengadilan serta Kejaksaan Negeri. Ini terutama untuk menindaklanjuti Perda Provinsi Jatim nomor 2 tahun 2020 dan Pergub Jatim nomor 53 tahun 2020. * abi

Lamongan Suaraharianpagi.com

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan program pelayanan di Lamongan. Melalui Dinas Ketenagakerjaan, program pelatihan keterampilan dasar tetap digelar di Balai Latihan Kerja (BLK). Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Hamdani Azahari, antusiasme masyarakat Kabupaten Lamongan dalam mengikuti pelatihan sangat tinggi, terutama di tengah pandemi Covid-19 ini. “Hampir setiap hari ada masyarakat yang ke sini (Disnaker) untuk mendaftar pelatihan. Antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti pelatihan ini, kami juga berharap keterampilan baru bagi masyarakat kabupaten Lamongan yang dapat digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran,” ungkap Hamdani, Selasa (8/9).

Salah satunya pelatihan servis otomotif roda dua yang diikuti 16 orang peserta. Disnaker menggandeng teknisi professional sebagai instruktur. “Untuk pelatihan otomotif roda dua ini kami menggandeng teknisi professional, jadi tidak asal-asalan. Peserta diajarkan berbagai cara dalam servis sepeda. Karena setelah mengikuti kegiataan ini akan ada ujiannya,” imbuhnya. Selain pelatihan berbasis kompetensi, Disnaker juga mengadakan pelatihan berbasis masyarakat yang pelaksanaannya disesuaikan kebutuhan masyarakat sekitar. Selain pelatihan otomotif roda dua, setiap tahunnya Disnaker mengadakan berbagai kegiatan pelatihan seperti, menjahit, otomotif roda empat, Las, Tata Boga, Teknik Pendingin (AC), dan tata rias yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Lamongan.

Selain itu, Hamdani mengaku sejumlah upaya terus dilakukan untuk menekan angka pengangguran. Disnaker Lamongan juga membukakan jalan bagi para pencari lowongan pekerjaan dengan menggelar Job Market Fair (JMF). "Job market fair tersebut melibatkan sejumlah perusahaan besar yang setiap tahunnya selalu membuka peluang kerja bagi lulusan sekolah atau perguruan tinggi," sambungnya. *abi

   Sesuai visinya untuk mewujudkan Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memacu investasi dan pembangunan infrastruktur serta pemantapan produk-produk unggulan untuk percepatan pembangunan sosial ekonomi.

   Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani. Sehingga perlu adanya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan yang didukung oleh ketersediaan saprodi yang ramah lingkungan, infrastruktur, permodalan dan pengembangan SDM. Fokus Lamongan tetap pada sektor pertanian, karena 35 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ditopang oleh sektor pertanian. “Hanya sektor pertanian yang masih eksis dan berkontribusi menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional ditengah menurunnya ekonomi karena Covid-19,” tutur Bupati.

   Dalam paparannya pada kegiatan Evaluasi reformasi birokrasi kabupaten Lamongan 2020 secara daring di Ruang Command Center Kabupaten Lamongan, Senin (7/9), Bupati Fadeli mengungkapkan bahwa perlu adanya inovasi-inovasi baru sebagai pengungkit tercapainya kesejahteraan SDM. Inovasi yang menjadi program prioritas kabupaten, antara lain MTS PAS BAPER atau Manajemen Tanam Sehat Padi Sehat Beras Super. MTS PAS BAPER adalah sebuah inovasi yang memanfaatkan pendekatan strategi bukan berbasis teknologi semata, kearifan lokal, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia diberdayakan secara optimal berbasis kondisi Agroekologi. Inovasi MTS PAS BAPER bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. 

   Selain karena pertanian ini ramah lingkungan, juga menghasilkan beras yang sehat karena menggunakan pestisida alam seperti burung hantu, agen hayati dan tanaman refugia. Selain itu tanah lebih subur karena meminimalkan penggunaan pupuk anorganik dan memperbanyak pupuk organik. Berdasarkan analisa usaha tani, pertanian menggunakan strategi MTS PAS BAPER dianggap lebih menguntungkan. Biaya produksi dari Rp 14.500.000 (Non MTS) menjadi Rp 10.500.000 (MTS), turun sebesar 27,58 persen. Hasil panen (Kg/Ha) naik sebesar 14,51 persen, dari 6.200 (Non MTS) menjadi 7.100. Pendapatan petani (Rp/Ha) juga naik dari Rp 15.880.000 (Non MTS) menjadi Rp 24.290.000, naik sebesar 52,95 persen.

   Dengan demikian pertanian menggunakan MTS PAS BAPER dianggap lebih efisien. Terdapat 6 kecamatan di Lamongan yang lokasinya berada di sekitar aliran Bengawan Solo, yaitu Kecamatan Sekaran, Karanggeneng, Kalitengah, Karangbinangun, Glagah dan Deket yang mampu melakukan budidaya padi tiga kali dalam setahun. Dengan pertimbangan ketersediaan air, enam kecamatan ini dijadikan sebagai kawasan pengembangan MPS di Kabupaten Lamongan. “Berbagai inovasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Lamongan,”Pungkasnya. *abi