Articles by "Jombang"

Jombang – suaraharianpagi.com

   Perkembangan Jasa konstruksi di Indonesia berkembang cukup pesat. Tingkat kebutuhan akan tempat tinggal, sarana prasarana, serta fasilitas umum sangat tinggi, seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia. Untuk memenuhi akan kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan pembuatan rancangan konstruksi yang rinci dan sesuai dengan tujuan kegiatan dengan memperhatikan tata letak, rancangan, metode konstruksi, tafsiran biaya serta mempersiapkan informasi pelaksanaan yang diperlukan, termasuk gambar rencana dan spesifikasi sampai dengan dilaksanakan proses pengadaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan penyedia jasa konstruksi yang terdiri dari jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas.

   Dalam menjawab tantangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Jombang selalu berupaya mengadakan pembinaan maupun pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi. Kali ini, bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengadakan Bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

   Bimtek ini dikhususkan bagi penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Jombang agar memahami pelaksanaan keselamatan kerja di pekerjaan konstruksi. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 19 s/d 23 April 2021 dilaksanakan dengan metode online dengan narasumber dari kementerian PUPR dan BPJS Cabang Jombang. “Kami berharap dengan terselenggaranya Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Tahun 2021 ini dapat mencetak penyedia jasa konsultansi maupun konstruksi yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya serta  bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Jombang” harap Kepala Dinas PUPR Jombang, Bpk. Miftahul Ulum ST. M.Si.

   Lebih lanjut, Miftahul Ulum, ST. M.Si juga mengatakan bahwa pelatihan-pelatihan dalam rangka pembinaan jasa konstruksi tidak berhenti sampai disini. Masih banyak pembinaan maupun pelatihan yang akan digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Jombang. Diantaranya Sertifikasi Ahli K3 dan Ahli Teknik Jalan yang akan digelar tanggal 6-9 Juli 2021 dengan peserta sebanyak 90 orang. Sertifikasi ini merupakan kerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

   Dengan terlaksananya berbagai pembinaan bagi badan usaha jasa konstruksi maupun tenaga kerja konstruksi, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan Kabupaten Jombang dalam mewujudkan visi Kabupaten Jombang Tahun 2019 - 2023 yaitu “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”, Pungkas Miftahul Ulum ST.M.Si. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Ratusan Warga Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada hari Jumat malam (11/6) ramai - ramai ngluruk kantor Desa Tebel. Kedatangan warga tersebut untuk mempertanyakan kejelasan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sejak tahun 2019 sampai hari ini tidak ada kepastian.

   Keterangan yang dikumpulkan suaraharianpagi.com, dari beberapa waga desa Tebel, menyebutkan bahwa  tahun 2019, desa Tebel akan mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan biaya murah, kabar tersebut telah disambut gembira oleh warga desa Tebel, karena selama ini untuk mengurus sertifikat tanah di Kabupaten Jombang  tidak gampang, selain biayanya mahal, juga memakan waktu yang cukup lama.  

   Tidak lama kemudian warga mendapatkan undangan dari Kepala Desa Tebel, Khoiman, undangan tersebut disambut antusias oleh warga Tebel yang selama ini mengidam – idamkan program sertifikat murah. Setelah mendatangi undangan di Balai Desa Tebel warga mendapat penjelasan dari pendamping yang katanya teman baik dari Kepala Desa Tebel, Khoiman.

   Ia katakan pendamping inilah yang akan membantu mengurusi persyaratan atau surat-surat serta biaya untuk mengajukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), ketika Desa Tebel sudah ditetapkan oleh BPN sebagai desa yang mendapatkan program PTSL. Jadi sampai hari ini Desa Tebel belum di tetapkan sebagai desa yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang.

   Meskipun desanya belum ditetapkan sebagai desa yang mendapatkan Program PTSL sampai hari ini, sekitar 1429 warga Desa Tebel, sudah melengkapi persyaratan dan membayar biayanya lewat pendamping sebesar Rp.175.000/ per pemohon sertifikat PTSL, sejak tahun 2019. Ternyata sertifikat yang diidam-idamkan sampai berita ini ditulis tidak jelas jluntrungnya.

   Oleh sebab itulah warga meminta Kades Tebel Khoiman mempertanggung jawabkan uang yang mereka bayar ke pendamping, karena yang memperkenalkan pendamping ke warga adalah Khoiman, dan warga juga menuntut kejelasan sertifikat yang mereka ajukan, sejak 2019.

   Salah seorang tokoh warga desa Tebel, Susilo, ia mengatakan kami datang ke Kantor desa untuk minta kejelasan dan pertanggung jawaban dari Kades Tebel, karena tahun 2019 lalu, kami sudah membayar Rp 175.000, untuk pengurusan sertifikat gratis (Sertifikat program PTSL) dari Presiden Joko Widodo. Tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan.

   “Tahun 2019 kami sudah membayar lunas Rp 175 ribu /sertifikat, tapi sampai hari ini sertifikat yang kami ajukan melalui program PTSL tidak ada kejelasan. Oleh karena itu kami minta Kades Tebel, mempertangung jawabkan dikemanakan uang yang dibayar oleh warga, dan kami meminta kejelasan kapan sertifikat tersebut jadi.” Kata Susilo, Jumat malam (11/6).

Susilo menegaskan, kami beranggapan dengan membayar Rp 175.000, itu sudah termasuk biaya pengurusan sertifikat tanah program PTSL didesa, karena program PTSL itu digratiskan oleh Presiden Jokowi, dimana BPN tidak memungut uang sepeserpun dari pemohon.

   “Menurut aturan SKB (Surat keputusan tiga menteri) biaya PTSL untuk pulau Jawa, pemerintah didesa hanya boleh memungut dari pemohon Rp 150.000. Tidak boleh melebihi Rp 150.000.” Tegas Susilo.

   Menanggapi tuntutan warga Kades Tebel Khoiman, mendatangkan Pendamping juga pengacara asal Jombang bernama Sugiarto, S.H, untuk menemui warga. Dan Kades Tebel Khoiman, mempersilahkan Sugiarto, S.H, untuk menjelaskan kepada warga.

   Diwaktu yang bersamaan, Sugiarto, S.H, menjelaskan kepada warga, bahwa masalah ini berawal tahun 2019, Kades Tebel Khoiman curhat kepada dia (Sugiarto) inti curhat tersebut, bahwa Desa Tebel akan mendapatkan program Sertifikat PTSL, dan Kades Khoiman merasa takut kalau memungut uang lebih dari ketentuan SKB Tiga Menteri, diangap Pungli, dan kena permasalahan hukum.

   “Lalu saya menawarkan kepada Kades Khoiman, untuk menjadi pendamping program PTSL ini didesa Tebel, dan saya buat proposal ke Kades, akhirnya disepakati Kades. Selanjutnya saya minta Kades Khoiman, mengundang warganya kekantor desa. Setelah warga hadir saya menyampaikan sendiri ke warga melalui rapat tersebut, intinya saya menawarkan ke warga sebagai pendamping program sertifikat PTSL didesa Tebel, satu pemohon ditarik biaya Rp 175.000.” Terang pengacara Sugiarto, S.H, kepada warga. Jum’at malam (11/6).

   Lebih lanjut Sugiarto, menjelaskan kepada warga, bahwa uang Rp 175.000 yang dibayar warga tersebut, adalah biaya jasa pendamping atau biaya jasa pengacara. “Karena saya sudah bekerja untuk menyiapkan berkas pengajuan sertifikat PTSL dari warga, kalau saya diminta untuk mengembalikan uang itu saya tidak mau, karena saya sudah bekerja.” Terang Sugiarto.

   Sugiarto menegaskan, saya sudah menyiapkan berkas-berkas pengajuan dari warga. Kalau masalah sampai hari ini ternyata desa Tebel belum mendapatkan program sertifikat PTSL, itu bukan tugas saya. “Untuk mengajukan agar desa Tebel dapat bantuan program sertifikat PTSL, itu tugas Kades Tebel, karena itu kewenangan Kades untuk mengajukan program bantuan PTSL ke kantor BPN Jombang.” kata dia.

   Sugiarto, juga menegaskan, “biaya Rp 175.000 yang dibayar warga, itu adalah uang jasa pendampingan, atau jasa pengacara untuk mendampingi warga menyiapkan berkas pengajuan sertifikat PTSL. Jadi itu bukan biaya untuk desa.” Imbuh Sugiarto.

   Sementara itu Kades Tebel,  Khoiman, ia juga beralasan bahwa biaya Rp 175.000, yang dibayar oleh warga pada tahun 2019 lalu adalah biaya untuk pendampingan atau biaya pengacara, bukan biaya pungutan dari desa.

   Menanggapi desakan warga terkait kejelasan program sertifikat PTSL didesa Tebel,  Kades Tebel, Khoiman, mengatakan “Bahwa tahun 2022 desa Tebel akan mendapat program PTSL, jadi kita tunggu tahun 2022, kalau warga tidak percaya, nanti perwakilan warga bisa ikut sama-sama dengan kami menanyakan ke kantor BPN Jombang.” Kata Kades Tebel Khoiman dihadapan warganya, Jum’at malam. (11/6).

   Mendengar penjelasan pengacara (Sugiarto) dan jawaban dari Kades Tebel, Khoiman, membuat beberapa warga sempat emosi, hingga dalam pertemuan tersebut diwarnai adu mulut, dan teriakan warga yang tidak terima. Karena sebagian warga tetap berangapan bahwa membayar Rp 175.000, itu sudah termasuk biaya pengurusan berkas didesa. Dan kedepannya nanti mereka menolak jika masih dipungut biaya lagi.

   Dengan nada keras, Susilo mengatakan “Menurut SKB tiga menteri biaya pengurusan sertifikat tanah program PTSL untuk pulau jawa hanya Rp 150.000. Lebih dari itu, namanya Pungli. Dan saya tidak tahu kalau membayar Rp 175.000, itu cuman untuk biaya jasa pengacara atau pendamping. Ini jelas merugikan warga, dan ini merupakan kebijakan akal-akalan atau ruwettt” Ujar Susilo, dengan nada tinggi.

   Dari pantauan dilapangan hingga acara tersebut bubar, tidak ada kesepakatan apa-apa antara warga dengan pihak Pemerintah desa Tebel. Bahkan diakhir acara situasi kembali memanas, karena Sekertaris desa Tebel dengan nada memaksa warga menanda tangani berita acara pertemuan tersebut.

   Namun permintaan Sekdes Tebel, ditolak mentah-mentah oleh warga. “Buat apa kami tanda tangan berita acara pertemuan malam ini, karena tak ada kesepakatan apa-apa. Masalah janji Kades, bahwa tahun 2022 desa Tebel akan dapat program PTSL, kami tidak percaya, kalau bukan dari pihak BPN langsung yang datang kedesa menyampaikan masalah ini. Kalau pihak BPN yang menyampaikan langsung kewarga bahwa tahun 2022 desa kami dapat PTSL baru kami percaya.” Teriak warga, yang disambut teriakan warga yang lain.

   Meski pertemuan antara warga dan Kades Tebel diwarnai ketegangan, karena warga banyak yang geram atas kebijakan sang Kades, namun situasi tetap terkendali.

   Sebagai informasi, kasus serupa juga terjadi di lain desa di Kecamatan Bareng, misalnya didesa Mundusewu, dan Desa Kebondalem. Dan jumlah calon pemohon sertifikat PTSL didua desa tersebut setiap desa jumlahnya 1.000 lebih. Besarnya pungutan juga sama Rp 175.000/sertifikat, modus pungutan juga sama, dan pelakunya juga sama.

   Jadi jika ditotal dikecamatan Bareng, ada tiga desa (Desa Tebel, Mundusewu, dan Desa Kebondalem) warga yang dipungut Rp 175.000. Kalau masing-masing desa dihitung 1.000 calon pemohon sertifikat PTSL, artinya 3 desa berjumlan 3.000 lebih calon pemohon sertifikat. Maka total uang hasil pungutan di tiga desa ini mencapai Rp 525.000.000 (Rp 175.000  x 3000 = Rp 525.000.000) bahkan lebih, ini sungguh jumlah yang fantastis. *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com

   Habis sudah kesabaran H. Moch Rodli, warga Kecamatan, Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ia tidak mau uangnya diduga dikemplang begitu saja, siapapun yang pernah dibantu dipinjami saat membutuhkan, kalau tidak ada komitmen yang baik akan berbenturan dengan aturan, tidak terkecuali anak Bupati atau punya jabatan yang tinggi. Contohnya, Ema Umiyyatul Chusnah atau Ning Ema dan Aidil Mustofa atau Gus Aidil, anak kandung dan anak menantu Bupati Jombang, digugat di Pengadilan Negeri (PN) Jombang, dengan perkara wanprestasi atau ingkar janji atas utang piutang senilai Rp 2,65 Miliar.

   Gugatan dilayangkan H. Moch Rodli lewat pengacaranya Sugiarto, S.H, kepada Ning Ema, yang tak lain adalah Anggota DPR RI dan putri Bupati Jombang beserta suaminya itu, diketahui dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jombang.

   Tercantum, perkara wanprestasi tersebut didaftarkan Penggugat melalui kuasa hukumnya Sugiarto, S.H, pada Selasa 8 Juni 2021 dengan nomor perkara 41/Pdt.G/2021/PN Jbg. Sedangkan sidang pertama perkara ini, dijadwal pada Selasa 15 Juni 2021.

   Dalam petitum (apa yang diminta penggugat agar diputus oleh hakim dalam persidangan) yang tertera di SIPP PN Jombang ini di antaranya menyatakan, sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl KH Wahab Khasbulloh Dusun Tambak Beras Tengah RT/RW/03/03 Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama para Tergugat.

   Kemudian, menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas utang-piutang sebesar Rp 2,65 miliar kepada Penggugat. Memerintahkan para Tergugat untuk melakukan pembayaran seluruh utangnya sebesar Rp 2.650.000.000 ditambah ganti rugi sebesar Rp 1.192.500.000. Sehingga seluruhnya sebesar Rp 3.842.500.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai.

   Sekaligus, menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10 juta setiap hari Para Tergugat atas kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

   Sementara itu, H. Moch Rodli ketika dikonfirmasi lewat ponselnya, membenarkan telah melayangkan gugatan kepada anak dan menantu Bupati Jombang, Ning Ema dan suaminya melalui kuasa hukumnya. Hanya saja, dia belum bersedia menjelaskan secara rinci terkait utang piutang tersebut. “sudah kami pasrahkan ke kuasa hukum kami. Untuk keterangan lebih lanjut, biar kuasa hukum kami yang menjelaskan. Mending kita tunggu saja hasilnya di persidangan hari Selasa 15 Juni mendatang, kebetulan saya masih diluar kota,” ujarnya dengan nada singkat sambil menutup ponselnya.

   Sugiarto, S.H, kuasa hukum H. Moch Rodli saat dikonfirmasi di pendopo Desa Tebel, Kecamatan Bareng, hari Jumat malam membenarkan kalau perkara wanprestasi tesebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jombang, hari Selasa 8 Juni 2021, dengan nomor perkara 41/Pdt.G/2021/ PN Jombang.

   “Sebelum kita daftarkan kami sudah berusaha mediasi, melakukan pendekatan ke rumah Tambak Beras, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi kami selalu mendapat jawaban pingin ketemu langsung dengan klien saya, sementara klien saya mendesak untuk segera secepatnya didaftarkan, ya apa boleh buat hari selasa tanggal 8 Juni kita daftarkan di Pengadilan Negeri perkara tersebut. Kita dibayar, kita akan bekerja profesional, lebih-lebih barang bukti sudah cukup untuk mengajukan gugatan. Apa saja barang bukti yang sudah dimiliki, ya seperti kuitansi dan alat bukti pendukung lainya. Nanti saja hari Selasa 15 Juni, kita tunggu di Pengadilan Negeri saat sidang pertama,” pungkas Sugiarto. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program yang berkelanjutan untuk menyelesaikan penanganan Kawasan kumuh oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Pada tahun 2021 ini, Kabupaten Jombang mendapat Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Program KOTAKU sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 177 /KPTS/M/2021 tanggal 19 Februari 2021.

   Berbeda dengan tahun 2019, mulai tahun 2020 dilanjutkan tahun 2021 ini program KOTAKU langsung dibawah kendali Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan oleh PPK Pengembangan Kawasan Permukiman. Meski demikian, Kabupaten Jombang tetap berkomitmen terhadap kelancaran dan kesuksesan program tersebut dengan cara memberikan fasilitasi program KOTAKU melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.

   Sejauh ini, program KOTAKU di Kabupaten Jombang telah berjalan dengan lancar. Penentuan jenis infrastruktur pun telah ditentukan oleh masing masing desa penerima BPM melalui musyawarah warga sebagaimana juknis pelaksanaan program. Untuk tahun 2021 ini, jenis Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM) ada 2 macam yakni BPM Reguler dan BPM Padat Karya Tunai / Cash For Work (CFW). BPM Reguler digunakan untuk jenis pekerjaan pembangunan, sedangkan CFW digunakan untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi di lokasi yang pernah mendapatkan BPM Reguler.

   Hari  Kamis Tanggal 10 Juni Tahun 2021 bertempat di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dilaksanakan tahapan Peningkatan Kapasitas Masyarakat yang ditujukan pada Aparat Desa penerima Program KOTAKU Reguler dan kepada Unit Pengelola (UP) pelaksana proram KOTAKU desa Katemas Kecamatan Kudu dan Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno. Acara dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dan dihadiri juga oleh Ketua Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA-BKM) Kabupaten Jombang serta Koordinastor Kota (Kortkot) Kabupaten Jombang.

   Setelah pembukaan, dilanjutkan materi Peningkatan Kapasitas Masyarakat untuk Aparat Desa dengan pemateri Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.

   Acara Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni mulai tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021. Harapan dari pelaksanaan PKM ini adalah pelaksana program KOTAKU baik Aparat desa maupun Unit Pengelola dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan regulasi yang ada dan program dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala dan penyimpangan, *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Jombang menggelar sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada desa bidang sarana dan prasarana tahun anggaran 2021. Kegiatan yang diikuti oleh 92 Kepala Desa di Kabupaten Jombang ini dilaksanakan di ruang Bung Tomo kantor Pemerintah Kabupaten Jombang, Rabu (9/06) pagi.

   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Anwar, MKP, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, S.STP, MSi dalam pengarahannya menyampaikan bahwa pemberian bantuan keuangan khusus bidang sarana prasarana kepada desa, menjadi salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan pembangunan di tingkat perdesaan dengan didasarkan pada aspirasi yang diperoleh dari masyarakat untuk pembangunan di desa dan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan di tingkat desa.

   Bantuan keuangan ini bersifat khusus, artinya peruntukan, lokasi dan besarannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, yang diberikan kepada desa, untuk membangun infrastruktur tingkat pedesaan sesuai kewenangan desa. Bantuan Keuangan Khusus kepada desa bidang sarana dan prasarana ini dimaksudkan untuk mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka mengembangkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pembangunan atau peningkatan infrastruktur perdesaan.

   BKK bidang sarana dan prasarana desa ini juga bertujuan untuk mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi dan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan, meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan, dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

   Dengan adanya sosialisasi penerimaan BKK ini, diharapkan kepada semua desa, perangkat desa dan pihak-pihak yang terlibat dalam penerimaan bantuan keuangan khusus kepada desa ini untuk benar-benar paham dan mengerti dengan anggaran BKK desa yang sangat besar, sehingga dapat dikelola dengan baik, hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari penyelewengan. Jangan sampai karena ketidaktahuan dan ketidak pahaman, akan memunculkan permasalahan di kemudian hari.

   "Kepada 92 desa penerima bantuan keuangan khusus, saya harap digunakan sebaik-baiknya, dilakukan sesuai aturan yang sebenarnya dan dengan hati-hati. Kepada Kepala Desa yang mendapatkan bantuan ini, saya minta untuk dikelola sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi yang ada. Jangan sampai terjadi penyimpangan baik yang disengaja atau tidak, yang nantinya bisa membawa implikasi hukum di kemudian hari. Karena bantuan ini ada pertanggung jawabannya," pesan Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab.

   "Pelaksanaan kegiatan harus tepat mutu, waktu dan sasaran sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat", pungkas Bupati Mundjidah Wahab. BKK saat ini belum diterimakan, namun bantuan untuk desa yang berkaitan sudah ditetapkan dengan SK Bupati, 92 desa yang sudah ditetapkan memang sudah ada usulan untuk merealisasikan Bantuan Keuangan Khusus. Sedangkan desa–desa yang belum ditetapkan memang belum ada usulan,” papar Sholahuddin Kepala DPMD Kabupaten Jombang.

   Tujuan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada desa bidang sarana dan prasarana tahun anggaran 2021 ini agar nantinya pada saat proses penyaluran bisa berjalan lancar dan desa bisa merealisasikan anggaran tersebut sesuai dengan yang berlaku. “Kami berharap dengan dilakukan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada desa bidang sarana dan prasarana tahun anggaran 2021 ini bisa segera berproses untuk verifikasi RAP nya kemudian melanjutkan ke proses penyaluran,” tambah Sholahuddin.

   BKK kepada desa ini akan digunakan untuk Infrastruktur jalan desa, jembatan, dan bangunan air; serta bidang sarana dan prasarana desa. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kedesa tahun 2021 ini bersumber dari APBD Kabupaten Jombang, dengan total anggaran sebesar Rp. 14.259.663.000,- (empat belas milyar, dua ratus lima puluh sembilan juta, enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang akan diberikan kepada 92 (sembilan puluh dua) desa, dengan jumlah kegiatan sebanyak 84 kegiatan. Antara lain untuk penguatan infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan air, serta 46 kegiatan untuk belanja bidang sarana dan prasarana desa, terang Sholahuddin Hadi Sucipto, Kepala DPMD Jombang. *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com

   H. Dhuka, SAH ditetapkan secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Jombang periode 2020-2025. Surat Keputusan tersebut telah diambil dari Jakarta, dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) telah memutuskan H. Dhuka sebagai Ketuanya.

   Terpilihnya H. Dhuka menjadi Ketua DPD PAN Jombang, diharapkan membawa perubahan yang mendasar, disamping itu juga tidak seperti biasanya, kali ini dengan terpilihnya H. Dhuka  sebagai Pimpinan PAN Jombang, Kantor DPD PAN Jombang yang beralamat di Jl. WR Supratman 11 Tugu Kepatian Jombang, telah dibanjiri ucapan selamat dan sukses dari berbagai Anggota Dewan dan Pengusaha.

   Salah satunya ucapan selamat dari Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi. Dalam ucapannya Mas’ud mengharapkan DPD PAN Jombang, dibawah pimpinan H. Dhuka bisa membawa perubahan yang mendasar dan lebih Amanah, serta semakin jaya.

   Sementara itu, Ketua Harian DPD PAN Jombang, Masdin Nasarudin didepan awak media menjelaskan bahwa Surat Keputusan (SK) diambil sendiri oleh H. Dhuka dan rombonganya ke Jakarta, Alhamdulillah apa yang diharapkan kader PAN Jombang telah di kabulkan Allah SWT. DPP PAN Jakarta telah memutuskan H. Dhuka sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Jombang periode 2020-2025.

“ Surat Keputusan itu kemaren kita jemput ke Jakarta, Siapapun Ketuanya yang penting untuk PAN, mari kita dukung sepenuhnya program-program Ketua PAN yang baru agar PAN di Kabupaten Jombang ke depan lebih sukses, lebih amanah dan paling tidak bisa membantu menyukseskan Jawa Timur menjadi basis PAN. Syukur-syukur pemilu akan datang PAN di Kabupaten Jombang kursi keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat bisa bertambah banyak.”

   Ia juga menjelaskan dalam SK DPP tersebut sekaligus sudah tersusun kepengurusan DPD PAN Jombang, sesuai usulan yang telah dikirim ke DPW PAN Jawa Timur. Jadi usulan kepengurusan kita usulkan ke Dewan Pimpinan Wilayah, DPW yang membuat pengantar ke DPP masa periode 2020 – 2025 di hitung dari masa konggres itu.” Tegas Nasarudin.

   Adapun susunan pengurus DPD PAN Jombang periode 2020-2025, antara lainya. Ketua H. Dhuka, Sekertaris Asoba, Bendahara Nenti dan Ketua Harian Masdin Nasarudin serta jajaran Kabid lainnya.

   “Kami selaku Ketua Harian DPD PAN Jombang, atas nama Ketua mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pengirim rangkaian bunga, ucapan selamat dan sukses atas terpilihnya H. Dhuka sebagai Ketua DPD PAN Jombang yang baru periode 2020-2025.”

   Perlu diketahui karir politik H. Dhuka tergolong melejit, sebelum ditetapkan menjadi Ketua DPD PAN Kabupaten Jombang, dia sudah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang tiga periode, Pertama tahun 2009-2014, yang kedua tahun 2014 -2019 dan yang ketiga tahun 2019-2024. Ditengah perjalananya sebagai perwakilan rakyat tahun 2021 dia mendapat amanah dari DPP PAN Jakarta untuk menakodai DPD PAN Kabupaten Jombang. *ryan         

 

 

Jombang – suaraharianpagi.com

   Keresahan dialami oleh warga Dusun Sugehwaras, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pasalnya aliran irigasi yang melewati daerah tempat tinggal mereka semenjak berdirinya  Pabrik Sosis PT Phaulosari Unggul Jaya (PUJ) dan SV. Wahana  Sejatera,  airnya berubah berwarna cokelat keruh dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat setiap harinya. ”Keadaan ini sejak ada berdirinya pabrik 10 tahun yang lalu, kami sudah melaporkannya ke pihak perusahaan” kata Ag (35) warga setempat yang ditemui di sekitar aliran irigasi, beberapa hari yang lalu.

   Perubahan warna dan beraroma busuk yang menyengat itu, diklaim warga akibat aktivitas pabrik  PT Phaulosari Jaya dan SV Wahana Sejatera,  Mereka menduga limbah hasil produksi pabrik dibuang ke aliran irigasi tersebut. ”Sebelum ada aktivitas produksi, air irigasi berwarna jernih dan tidak mengeluarkan bau busuk, ” ujarnya. Kondisi itu, kata Ag juga berimbas pada sektor pertanian warga. Karena sebelumnya warga menggunakan air sungai ini untuk pengairan sawahnya. Namun sekarang airnya berwarna cokelat keruh dan berbau busuk menyengat serta gatal-gatal bila menyentuh kulit, membuat warga berpikir ulang untuk memanfaatkannya. ”Harapannya sih segera ada penyelesaian, takutnya kalau dibiarkan akan menimbulkan bibit penyakit,” katanya.

   Hal senada juga dikatakan Wagimin ( bukan nama sebenarnya ), air yang ada disaluran irigasi disamping tempat tinggalnya  berwarna cokelat keruh dan berbau busuk menyengat, karena diduga tercemar limbah kotoran ayam, bekas darah, dan bekas pemotongan ayam untuk bahan sosis dan pengolahan ayam potong. Masih kata Wagimin,air yang berwarnah Cokelat keruh dan berbau busuk menyengat tersebut, juga gatal-gatal dibadan, jadi tak bisa buat mengairi sawah, bisa- sihbisa tapi petaninya yang tak tahan menahan gatal-gatalnya. Hal ini sangat merugikan petani.

   Wagimin juga mengaku, dirinya enggan protes dan tidak berani melapor ke APH (Aparat Penegak Hukum) karena takut malah kita yang dijerat hukum, karena yang punya pabrik berduwit dan punya pengaruh besar di Kabupaten Jombang. Memang selama ini pabrik bilang ke beberapa awak media bahwa mereka sudah memiliki izin lengkap, dan sudah mengelolah limbah dengan baik sesuai aturan, tidak mencemari lingkungan, tapi kenyataanya bohong besar, suruh dia cuci tangan di saluran irigasi belakang pabrik atau  tidur satu malam dirumah saya biar bisa merasakan betapa susahnya untuk bernapas baru ngomong ke awak media yang sebenarnya.

   Kami orang kecil sebenarnya menjerit karena limbah pabrik Sosis ini. Kalau penegak Hukum ingin bukti, atau Bupati Jombang ingin bukti silakan dicek ke lapangan nanti akan tahu sendiri kebenaranya tegas Wagimin dengan nada marah.    

   Sementara itu, hasil pantauan suaraharianpagi.com, dilapangan membuktikan apa yang dikatakan warga dusun Sugehwaras, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, mendekati kebenaran. Saluran irigari di belakang pabrik sosis PT PUJ dan SV WS, airnya berwarna cokelat keruh dan berbau busuk menyengat, selain itu warga yang tinggal di sepanjang aliran irigasi tersebut dipastikan setiap  harinya menghirup udara yang tidak layak untuk dihirup, kalau hal ini dibiarkan berlarut – larut akan menimbulkan beberapa penyakit pernapasan. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab bersama Wakil Bupati Jombang Sumrambah didampingi Sekdakab Jombang Akh. Jazuli secara simbolis menyerahkan beasiswa pendidikan kepada ahli waris peserta Program Jaminan Kematian (JKM). Program ini sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja jaminan kematian dan jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini menjadi tanggung jawab bagi BPJS ketenagakerjaan Pusat maupun Daerah untuk melaksanakan instruksi tersebut. Diharapkan kerjasama antara BPJS dengan Pemkab Jombang ini bisa ditingkatkan lagi.

   Dwi Endah Aprilistiani, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mojokerto yang juga didampingi Kepala Kantor Cabang Jombang Wahidin Rizal menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas sinergitas dan kepedulian kesejahteraan kepada pekerja. "Semoga beasiswa pendidikan ini dapat bermanfaat bagi ahli waris yang masih sekolah, agar anak- tetep bisa sekolah", tuturnya.

   Di Kabupaten Jombang sendiri hingga bulan Mei 2021 telah diserahkan beasiswa kepada anak pekerja yang masih sekolah sebanyak 53 siswa dari berbagai jenjang. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, Hj Mundjidah Wahab Bupati Jombang menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan atas terlaksananya program beasiswa ahli waris ini. Bupati berharap program ini memberikan manfaat bagi peserta BPJS. Sehingga anak anak ahli waris ini tidak putus sekolah.

   "Ini membuktikan perhatian pemerintah sangat luar biasa kepada para pekerja. Semoga ini terus berlangsung sampai kapanpun dan diikuti oleh perusahaan-perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena ini sangat bermanfaat bagi ahli waris," tutur Hj. Mundjidah Wahab Bupati Jombang. "Semoga anak anak yang mendapat beasiswa ini kelak menjadi anak anak yang Sholeh Sholehah, bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa", pungkas Bupati Jombang. *ryan


 Jombang - suaraharianpagi.com

   Insomnia merupakan gangguan tidur paling sering dikeluhkan. Secara kronis diderita oleh 10-15 % populasi. Merupakan masalah kesehatan utama yang berkaitan dengan tingginya angka absensi, dan dapat memicu munculnya berbagai penyakit fisik maupun mental. Sebelum memicu timbulnya penyakit lain, jangan ragu-ragu datang ke poli jiwa. Pengunjung poli jiwa tidak perlu merasa lebih rendah dari orang lain. Jangan sampai insomnia atau masalah kejiwaan lainnya tidak dikelola dengan baik, sehingga menjadi satu  kelemahan yang menghalangi kita meraih cita-cita". Demikian dr Antina Nevi Hidayati, Sp.KJ (Spesialis Kedokteran Jiwa) pada dialog Humas RSUD Jombang menyapa, Kamis (29/4/2021). Dia menyampaikan hal tersebut berkaitan fenomena banyaknya orang mengalami gangguan tidur, atau lebih populer dengan sebutan insomnia.

   Insomnia adalah kondisi kurang tidur yang terjadi terus menerus. Menurut dokter poli jiwa yang akrab dipanggil dokter Nevi, waktu tidur kurang dari 6 jam dapat menyebabkan gangguan kognitif, perubahan mood, dan abnormalitas kadar hormon dalam tubuh. Apabila mengalami insomnia tiga hari berturut-turut harus diwaspadai. Karena dapat menimbulkan kecemasan, bahkan sampai bisa depresi. Kecemasan tentang tidur, justru menyebabkan keterjagaan, pikiran yang terus-menerus, dan timbul ketegangan otot yang justru memperburuk lingkaran setan kecemasan dan insomnia. Insomnia dengan peningkatan keterjagaan juga kerap menyertai gangguan jiwa lain, misalnya depresi, atau mania, ungkap dokter spesialis kedokteran jiwa alumni Unair Surabaya 2015 lalu ini. Disampaikan pula, beberapa faktor yang menyebabkan insomnia berlangsung terus menerus adalah: 1) kebiasaan tidur yang buruk yang dibiarkan terus, 2) kekhawatiran yang berlebihan tentang tidur, 3) menghabiskan waktu terlalu lama untuk mencoba tidur.

   Dokter kelahiran Jombang 46 tahun lalu ini juga mengutarakan, waspadai insomnia primer, gangguan tidur tanpa sebab, yang dianggap bentuk gangguan cemas dengan fokus kekhawatiran akan kebutuhan tidur yang tidak tercukupi. Insomnia dalam bentuk tidur yang terputus-putus, sering ditemukan pada penderita demensia atau gangguan otak lain yang menggambarkan penurunan fungsi area otak yang mengatur siklus tidur-terjaga, misalnya bila ada lesi di daerah suprakiasma atau hipotalamus. Beberapa hal dapat memicu munculnya insomnia jangka pendek, diantaranya stres psikologis, dukacita, cemas, kebisingan. Masalah fisik, nyeri, kehamilan, penyakit jantung dan paru, penyakit saluran kemih. Gangguan psikiatri, depresi atau cemas. Selain itu, penggunaan obat atau zat pemicu insomnia, misalnya obat beta bloker, obat anti depresi, obat penahan nafsu makan, alkohol, kopi, rokok,” kata dokter yang setiap hari tugas di Poli Jiwa RSUD Jombang ini.

   Menurutnya, keluhan insomnia meliputi, jumlah tidur yang terlalu sedikit, perlu waktu lama untuk memulai tidur, tidur yang tidak menyegarkan disertai adanya penurunan fungsi pada siang hari misalnya muncul kelelahan, kurangnya konsentrasi, turunnya daya ingat, dan emosi yang memburuk. Untuk mengatasi hal serupa itu, dokter alumnus FK Unair 2001 ini, menyarankan, agar penderita insomnia membiasakan tidur yang baik (hygiene tidur/sleep hygiene). Misalnya,  melatih  keteraturan jadwal tidur, tidur dan bangun pada waktu yang hampir sama setiap hari. Mengurangi paparan cahaya, karena pada suasana cahaya yang terang, tubuh dan otak cenderung lebih aktif. Tidurlah pada saat mengantuk, tidak masuk kamar sebelum mengantuk, ini merupakan solusi, tuturnya.

   Hindari konsumsi alkohol, rokok, kopi, dan zat pembangkit lain yang meningkatkan keterjagaan, utamanya setelah sore hari. Gunakan kamar tidur hanya untuk tidur dan aktifitas sangat privat, hindari suasana yang dapat mengganggu tidur, tambahnya. Kadangkala obat diperlukan, katanya, tidak saja untuk mengatasi insomnia, namun juga beberapa gangguan jiwa yang menjadi pemicu munculnya insomnia. Obat anti insomnia pada umumnya merupakan obat keras yang harus diresepkan oleh dokter, penggunaannya dibatasi, dan rawan disalahgunakan. Karena itu penggunaan obat pada insomnia memerlukan kerjasama yang baik antara dokter dan pasien. Sebab itu, datang konsultasi ke Poli Jiwa untuk mendapatkan solusi terbaik, akan lebih bermanfaat, sebelum gangguan tidur berlanjut menimbulkan penyakit penyerta lainnya,” pungkas dokter yang telah memiliki dua putra ini. *ryan

 

Jombang – suaraharianpagi.com

   Tidak terasa tahun ajaran baru sebentar lagi akan datang. Seperti biasa, ketika tahun ajaran baru calon peserta didik, wali murid, hingga sekolah sibuk mempersiapkan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022.

   Mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomer. 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 dilaksanakan melalui empat jalur pendaftaran yaitu, jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi.

   Sementara, Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang akan membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. Untuk mewujudkannya Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang bekerja sama dengan salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, yaitu PT. Telkom Indonesia.

   Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan, pendaftaran PPDB dengan menggunakan system online tersebut sangat membantu kerja Dinas Pendidikan, karena begitu data tidak valid, maka system tersebut yang akan menolak dengan sendirinya.

   “seperti peserta didik baru harus terdaftar di Kartu Keluarga minimal satu tahun sebelum mengikuti pendaftaran. Seandainya belum satu tahun usianya terdaftar di Kartu Keluarga tersebut, lalu dibuat mengikuti PPDB 2021/2022 pasti pendaftarannya ditolak oleh system online tersebut” terangnya kepada awak media.

   Agus menambahkan, pemanfaatan media internet dalam pelaksanaan PPDB ini diharapkan akan meningkatkan mutu dan kualitas pelaksanaan pendaftaran. Hal ini karena pelaksanaan pendaftaran secara online akan mendorong pelayanan PPDB di Kabupaten jombang untuk lebih cepat, lebih mudah, transparan, efektif, dan efisien.

   Untuk pelaksanaannya, Kabupaten Jombang membagi (PPDB) online ke dalam beberapa jalur masuk, diantaranya PPDB Online SMP jalur umum, jalur keluarga miskin dan jalur prestasi. Selain itu terdapat PPDB Online SMA/SMK jalur umum, jalur keluarga miskin dan jalur prestasi.

   Kemudian untuk alur pendaftaran dan ketentuan PPDB Online di Kabupaten Jombang, diantaranya setiap calon peserta didik baru wajib mengikuti TPA/UKD dengan cara melakukan pendaftaran untuk tes TPA/UKD, mengikuti pelaksanaan tes TPA/UKD serta mengambil hasil dari tes TPA/UKD.

   Bagi calon peserta didik baru yang ingin mendaftar ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) wajib untuk mengikuti tes bakat dan minat di sekolah yang dituju.

Kemudian setiap calon peserta didik baru akan mendapatakan PIN dari sekolah tempat dilaksanakannya TPA/UKD.

   Setiap calon peserta didik baru dapat mendaftar secara mandiri pada laman resmi https://jombang.siap-ppdb.com dengan memilih salah satu jalur di bawah ini:

-          Jalur Umum: Setiap calon peserta didik dapat langsung melakukan proses pendaftaran secara mandiri dengan mengisi formulir digital yang telah tersedia.

-          Jalur Keluarga Miskin: Setiap calon peserta didik baru diwajibkan untuk melakukan verifikasi surat keterangan tidak mampu ke sekolah yang menjadi tujuan. Setelah itu calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dengan mengisi formulir digital yang telah tersedia.

-          Jalur Prestasi: Setiap calon peserta didik baru diwajibkan untuk melakukan proses verifikasi piagam/sertifikat kejuaraan ke sekolah yang menjadi tujuan. Setelah itu calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dengan mengisi formulir digital yang telah tersedia.

   Setelah melakukan pendaftaran, setiap calon peserta didik baru diharapkan untuk mencetak dan menyimpan bukti hasil pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Jombang yang telah dilakukan.

   Setiap calon peserta didik baru dapat melihat perkembangan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Jombang secara online di laman https://jombang.siap-ppdb.com. Kemudian calon peserta didik baru diizinkan untuk melakukan pembatalan pendaftaran sebanyak 3 kali, dan diperkenankan untuk mendaftar lagi.

   Setelah pengumuman hasil akhir, setiap calon peserta didik baru diwajibkan untuk melakukan daftar ulang ke sekolah tujuan tempat diterima. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. * ryan

 

Jombang – suaraharianpagi.com

   Belum lepas dari ingatan kita bahwa baru-baru ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus tindak pidana mafia tanah di seluruh Indonesia. Upaya tegas ini sejalan dengan instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang fokus memberangus praktik tindak pidana mafia tanah di Indonesia. Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Bapak Presiden, dan saya diperintahkan Bapak Presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah,  

   Karena itu, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal dalam melakukan proses hukum terkait dengan pidana mafia tanah. Sebagai aparat penegak hukum, Sigit menyebut, polisi harus menjalankan tugasnya untuk membela hak yang dimiliki dari masyarakat.

   Saya perintahkan untuk seluruh anggota di seluruh jajaran untuk tidak ragu-ragu dan usut tuntas masalah mafia tanah, kembalikan hak masyarakat, bela hak rakyat tegakkan hukum secara tegas.  
   Di sisi lain, Sigit juga menegaskan, kepada jajarannya untuk menindak siapa pun yang membekingi atau pun aktor intelektual di balik sindikat mafia tanah tersebut. Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Presiden, saya minta untuk jajaran tidak perlu ragu proses tuntas, siapa pun 'bekingnya.

   Kalau orang nomer satu di jajaran kepolisian sudan mengitruksikan usut tuntas mafian tanah dan bekingnya di seluruh Indonesia, tentunya Polres Jombang juga tidak ragu lagi mengusut tuntas laporan Yasjudan (52) warga Desa Bakalanrayung, yang tanah bersertifikat nomer 7. Dengan keluasan 1.380 M2, tanggal 19/8/1979, miliknya, yang di duga diserobot  oleh LA, wanita 66 tahun warga dusun Panemon, desa Bakalarayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang di indikasikan  dibantu oleh Perangkat desa, segera diusut tuntas.

   Tidak hanya melaporkan dugaan penyerobotan tanah, Untuk memperjelas haknya, Yasjudan juga meminta perangkat desa mengklarifikasi sertifikat hak milik nomer 7. Atas nama Yasjudan ke-BPN. Permintaan Yasjudan telah ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Bakalanrayung Budiono, dengan surat Keterangan nomer. 000/589/415.63,03/2020. Yang berbunyi, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7 Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, atas nama Yusjudan. Kami Pemerintah Desa Bakalarayung meminta konfirmasi/ penjelasan dari BPN Kabupaten Jombang perihal sertifikat tersebut karena menurut kami sertifikat tersebut ada perbedaan antara persil (Persil No.62 D.11) dengan gambar Lokasi (Gambar situasi No.061/1978).

   Menurut Buku Tanah Desa, kalau berpedoman pada persil ( Persil No. 62 D.11 ) maka gambar lokasinya bukan seperti yang ada pada sertifikat dan apabila berpedoman pada gambar lokasi maka persilnya bukan No. 62 D.11 tetapi No.69.

   Surat Keterangan Kepala desa Bakalanrayung Budiono, direspon cepat oleh BPN Kabupaten Jombang, hari ini tanggal 26/4/2021, BPN telah menerjunkan dua petugas ukurnya, yang bernama Yoga dan Sulung, mengukur ulang Persil No.62 D.11 dan Persil No. 69. Yang disaksikan oleh pihak Notaris Ervan yang diwakilan staf Pak Nanang, Dari Kepolisian Polsek Kudu dan dari PUPR yang diwakili Dian. Sementara dari perangakat desa Bakalanrayung dari awal diduga sudah membantu mafia tanah jadi tidak satupun perangkat desa yang hadir dalam konfirmasi ulang oleh BPN sesuai permintaan Kepala Desa Bakalanrayung Budiono.

   Yoga, petugas ukur dari BPN, dalam keterangan mengatakan hari ini saya ukur global persil no. 62 D.11, ketika nanti sudah ketemu keluasannya akan kita panggil resmi siapa saja yang menempati persil tersebut dan keluasanya berdasarkan sertifikat yang dimiliki, sisanya tentu akan menjadi milik sertifikat No. 7.

   Kepala Desa Bakalanrayung, Budiono, ketika dikonfirmasi dikantornya, membenarkan kalau surat keterangan permintaan konfirmasi ke BPN tersebut atas permintaannya, ketika ditanya kenapa tidak satu perangkat desa, yang hadir menyaksikan pengukuran ulang, dia katakan karena tidak diberitahu, saya baru dengar kalau BPN mengukur ulang Persil 62D.11 dan Persil 69. Budiono juga membenarkan kalau tidak pernah mengeluarkan secuil surat panggilan ke pihak yang bersengketa untuk mediasi. Budiono juga membenarkan kalau persil No.62 D.11 sesuai dengan sertifikat No.7. cuman gambarnya yang berbeda. Kalau hari ini BPN mengukur persil 62 D.11, berarti ada kemungkinan pembetulan gambar, karena itu urusan BPN, saya tidak berpihak siapa-siapa,” tegas Budiono kepada Suaraharianpagi.com 26/4.

   Sementara untuk mengelabuhi petugas LA yang diduga sebagai mafia tanah menulis surat pernyataan yang bermateri Rp. 6000; berbunyi : 1. saya memperoleh tanah secara sah dan mempunyai kekuatan hukum. Tapi tidak menguraikan diperoleh dari mana, jual beli, Hibah atau Waris. 2. Saya menolak dilakukan mediasi guna bertemu dan berbicara dengan pihak – pihak yang merasa dirugikan dan menuntut tanah saya tersebut. 3. Selanjutnya apabila memang ada pihak yang merasa dirugikan atas hak tanah saya tersebut, maka langka yang tepat untuk menyelesaikan dan mencari kebenarannya adalah menempuh jalur hukum atau melalui Pengadilan yang berwenang.

   Surat pernyataan  LA tersebut tidak membuat surut Yasjudan memperjuangkan hak miliknya, melalui pengacaranya Sholikin mengajukan laporan resmi ke Malpores Jombang atas kasus dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh LA dan orang – orang yang diduga membantu dalam penyerobotan tanah tersebut. Dasar yang digunakan untuk melaporkan kasus tersebut adalah Pasal 385 KUHP, Pasal 2 dan Pasal 6, Serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 51 tahun 1960. *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com

   Mengawali dialognya dr. Andri Catur Jatmiko, Sp.KK menyampaikan bahwa penyakit Varicella atau Chickenpox atau Cacar Air disebabkan oleh Virus Varicella zoster dengan gejala berupa flu-like symptom (kelelahan, pusing, demam, menggigil, dan nyeri sendi) diikuti dengan munculnya benjolan atau plenting-plenting berwarna merah berisi air seperti luka lepuh yang menyebar di seluruh bagian tubuh.

   "Varicella atau Chickenpox atau Cacar Air ini menyerang semua rentang usia namun anak- anak hanya 90%, sampai sekarang Indonesia belum ada data Nasional mengenai penyakit Varicella atau Chickenpox atau Cacar Air," ujarnya.

   Sebetulnya inveksi virus Variccela sejenis dengan Corona dan sudah lama didiskusikan, pelajari serta ditemukan dalam bentuk ekpresi infeksi virus pada kulit, karena ekpresi dikulit, sehingga orang bisa merasakan, melihat dan mungkin sudah ada ramuan untuk mengatasi inveksi virus tersebut.

   "Virus Variccela ekspresinya pada kulit sehingga tidak segawat virus Corona yang target utamanya adalah paru-paru. Penyebaran variccela virus sering terjadi saat musim hujan, faktor lingkungan menyebabkan munculnya infeksi ini. Secara umum semua orang sudah terpapar oleh variccela virus semua tergantung dari imun atau daya tahan tubuh sama halnya dengan Corona," ungkap dr. Andri.

   Sedangkan gejala awal variccela virus diantaranya demam, nyeri sendi, malaise, nyeri kepala, akan tetapi jika sudah stadium erupsi akan mengalami vesikel yang berisi cairan jernih dan mempunyai dasar eritematous, Unumbilicated, bentuk tetesan embun (tear drops). Tidak hanya itu, Variccela atau cacar air pada anak-anak tidak menimbulkan problem pada nafsu makan serta aktivitasnya, cuma bisa menjadi media penularan kepada orang lain walaupun baru di tahapan awal virus masuk hingga 21 hari.

   "Masuknya virus variccela atau cacar air ini melalui pernafasan kemudian bermanivestasi pada kulit, supaya tidak terjadi penularan kita harus memakai masker. Secara teori seseorang mengalami variccela atau cacar air sekali seumur hidup, hal ini tergantung imunitas tubuh sedang bagus atau tidak saat diserang virus. Jika imun sedang bagus maka antibody bisa maksimal. Virus variccela ini bisa meninggalkan bekas pada kulit, ada yang cekung serta ada yang berupa benjolan," terang dr. Andri.

   Sementara itu, diagnosa untuk variccela virus sebetulnya tidak ada yang spesifik, cukup mengandalkan penampakan klinis dari seseorang yang terpapar oleh inveksi variccela. Secara umum untuk menangani pasien yang terpapar virus sama yaitu dengan istirahat yang cukup, makan yang cukup, pemberian vitamin sesuai SOP penanganan agar daya tahan tubuh lebih kuat. Sedangkan banyak ramuan-ramuan yang dapat menangani variccela virus, akan tetapi lebih baik ditinggalkan karena dapat menimbulkan inveksinpada kulit. Makanya bekas cacar air jaman dahulu menjadi masalah karena dimanipulasi dengan ramuan-ramuan sehingga menimbulkan infeksi

   "Untuk itu, di RSUD Jombang melakukan pelayanan-pelayanan kasus penyakit dermatologi maupun kosmetik karena kita punya laser untuk perawatan kasus kelainan di wajah. Selain itu, kita juga melayani menghilangkan tahi lalat. Untuk tenaga medis yang melayani 1 dokter yakni Saya sendiri. Poli Kulit dan Kelamin RSUD Jombang siap memberikan pelayanan semaksimal mungkin terhadap masalah dermatologis kulit serta kelamin. Silahkan masyarakat Jombang memanfaatkan fasilitas ini, insyaallah kita bisa memberikan pelayanan paripurna yakni sampai sembuh. Pelayanan buka mulai hari Senin - Jumat," pungkas dr. Andri. *ryan

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget