Articles by "Jombang"


Diduga Proyek Dana Desa Dikondisikan
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Proyek jalan lingkungan, berupa jalan aspal Hotmix di Dusun Ketawang RT.01, RW.04, Dusun. Blimbing RT.7, RW.01 dan Dusun Cangkringan RT.01 dan RT,02, Desa Blimbing, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, diduga menyalahi ketentuan, dan ada indikasi suap.
   Proyek jalan aspal Hotmix tiga Dusun tersebut diduga diborongkan kepada pihak ketiga,  Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa tersebut harus dikerjakan secara swakelola dan 30 persen dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terangkat.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar dari warga, bahwa Kades Blimbing Taufik Kamal, diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 15–20% dari nilai proyek.
Dari ketiga Dusun tersebut masing-masing mempunyai anggaran tersendiri, Dusun Ketawang mempunyai anggaran 123 juta, Dusun Blimbing, 48 juta dan Dusun Cangkringan 130 juta.
   Menurut warga setempat yang keberatan namanya disebut mengatakan, bahwa ada   kabar yang beredar Kades Blimbing, Taufik Kamal, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
Saya dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal Hotmix di Desa Blimbing, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 15-20% dari nilai keseluruhan  proyek. Katanya.
   Jalan  yang dibangun aspal  Hotmix tersebut, sebelumnya  adalah jalan paving, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah Desa Blimbing, diatasnya dibangun jalan aspal Hotmix. Jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan paving.
   Proyek jalan aspal Hptmix ini rawan sekali dipermainkan, karena dari mulai jenis Hotmix yang digelar mempunyai harga sendiri-sendiri, apalagi kalau sampai mengurangi ketebalan dan pemadatanya. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang buntung atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Tegasnya..
   Jalan aspal Hotmix Desa Blimbing bisa dipastikan dikerjakan oleh pihak ketiga, karena untuk tenaga kerjanya tidak mungkin bisa dikerjakan oleh warga setempat, selain melibatkan alat berat, pekerjanya harus bisa mengoperasikan mesin fhiniser, mesin wales dan mempunyai pengalaman dibidangnya. Jadi jelas bahwa semua pekerjanya dari Pabrik yang mempunyai alat berat tersebut.
   Kepala Desa Blimbing, Taufik Kamal, saat dimintai konfirmasi dikantornya tidak ada ditempat, salah satu staf perempuanya mengatakan  bahwa pak Kades ke Pendopo Kabupaten Jombang menghadiri pelantikan anggota BPD, ia juga membenarkan di Desa Blimbing ada tiga titik pembangunan jalan hotmix, masing masing di Dusun Ketawang RT.02/04 dengan anggaran Rp.123 juta, Dusun Blimbing RT,07/01, sebesar Rp. 48 juta, dan Dusun Cangkringan RT.01/RT02, sebesar Rp. 130 juta. Itu semua anggaranya dari Dana Desa 2019.
   Kektika ditanya dari mana  uangnya sementara Dana Desa baru turun tahap pertama 20% dan berapa volume pekerjaan dimasing masing Dusun, “saya tidak tahu dari mana pak Kades dapat uang, tapi yang jelas pembangunan jalan hotmix di tiga dusun sudah selesai semua. Sementara untuk volume pekerjaan tunggu pak Sekdes saja,
“karena RAB nya Sekdes yang membawa”. Tegas staf perempuan yang begitu sigap mejawab pertanyaan wartawan.
   Dari pantauan dilapangan, pembangunan jalan aspal Hotmix tersebut mulai dikerjakan sekitar satu minggu menjelang lebaran Idul fitri 1440 H. tahun 2019,  tenaga kerjanya dari pabrik pemilik alat berat bukan warga desa Blimbing. Sementara dilapangan ada dugaan ketebalan tidak sama antara depan dan ujung jalan. Lebar jalan juga variatif, ada yang kurang dari 3 meter juga ada yang lebih dari 3 meter.
   Sebagai informasi bahwa proyek yang di dibiayai dari DD tahun 2019, ini harus di laksanakan  secara swakelola, atau dengan cara Program Padat Karya Tunai.
Hal tersebut  diatur dalam Surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Pelaksanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan pembangunan nasional. No : 040-8698 Tahun 2017; Nomer: 954/KMK.07/2017; Nomer:116,Tahun 2017;No: 01/SKB/M.PPN/ 12/2017 Tentang : penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No : 6 Tahun 2014 tentang desa. *ryan


Jembatan dan TPT Bermasalah Penegak Hukum
 Dan Pihak Terkait Harus Bertindak Tegas 
JOMBANG-suaraharianpagi.com
   Koordinator Lsm Gadjah Mada, Mojokerto, Erik, menanggapi, Proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) di Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jatim, bermasalah. Oleh karena itu warga meminta aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur bertindak tegas.
   Proyek dengan Pembangunan TPT Kebun Desa, volume.166 M3, dengan anggaran Rp. 155.384.100; dari DD 2018, yang berlokasi di Dusun Nglebak RT.01, RW.01, yang saat ini kondisinya roboh sekitar 20 sampai 25 meter menutupi saluran air.
Sementara bangunan Deker dan TPT yang kondisi bangunan tidak jauh berbeda, selain Tembok Penahan Tanah ( TPT ) sebagian besar belum selesai, bahu jembatan sebelah kiri dari arah selatan juga roboh alias ambrol. Untuk kegiatan ini anggaranya sangat fantastik sekitar Rp.318.406.000; semua dari Dana Desa (DD) 2018.
   Koordinator LSM Gadjah Mada, Mojokerto, Erik, ia mengatakan “aparat penegak hukum (Polisi atau Kejaksaan) harus bertindak tegas segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Nglebak  Abu Asim, dan TPK nya Heri.selaku pelaksana kegiatan.
Mereka jangan cuman dipanggil dan diperiksa bila perlu mereka segera ditahan. Karena sudah jelas-jelas kedua  proyek di Desa Nglebak, bermasalah.  karena proyek tersebut dikerjakan secara asal-asalan. Saya juga berharap Pemkab Jombang juga mengambil tindakan tegas”. tegas Erik.
   “Jangan sampai Kabupaten Jombang, dijadikan objek proyek Dana Desa, oleh Kepala Desa Nglebak, Abu Asim,  karena yang rugi selain Pemkab juga masyarakat, apabila sebuah proyek tidak memenuhi spek dan cepat rusak maka untuk beberapa tahun tentunya kita tidak dapat pembangunan yang sama karena mengacu pada aturan mainnya” ungkapnya
Untuk itu, kami mendesak aparat penegak hukum, jeli dan segera bertindak tegas. Jangan menunggu laporan resmi dari masyarakat. Panggil dan periksa dulu kepala Desa Nglebak Abu Asim, TPK Heri, dan pihak terkait lainya, nanti akan ketahuan ada pelangaran hukum atau tidak. Kalau mereka tidak pernah dipanggil dan diperiksa mungkin penegak hukum tidak akan tahu ada pelangaran hukum atau tidak.  kata Erik.
   Ditambahkan Setiap perencanaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Jembatan, pasti dibuat sebaik mungkin agar masa pemakaian (penggunaan)  bisa bertahan lama, minimal 5 sampai 6 tahun, bahkan lebih. Namun aneh tapi nyata, TPT maupun Jembatan, masih dalam hitumgan bulan sudah roboh dan ambrol. Artinya jika Jembatan dan TPT tersebut dikerjakan sesuai  Rencana anggaran belanja (RAB) tidak mungkin Jembatan dan TPT akan rusak. Jadi kuat dugaan Jembatan dan TPT dikerjakan asal-asalan”. Katanya.
   Tidak hanya itu pelaksanaan proyek Jembatan dan TPT yang berlokasi di RT.01/02, yang dianggarkan dari Dana Desa 2018,sebesar Rp.318.406.000;  tersebut tidak transparan, TPK, Heri, selaku pelaksana proyek sejak awal pengerjaan sampai hari ini   tidak memasang papan nama proyek, apalagi prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Padahal pemasangan  papan nama proyek dan prasasti wajib dalam persyaratan dan lingkup pelaksanaan kontruksi.
   Menurut Erik, ini semua bisa terjadi karena lemahnya pengawasan baik dari Kecamatan dan dari Dinas Teknis setempat. Bahkan kami menduga mereka memang bersekongkol untuk mengerjakan proyek tersebut secara asal-asalan.
Kalau pihak Kecamatan dan Dinas teknis melakukan pengawasan dengan benar, tidak mungkin ini semua akan terjadi. Oleh karena mereka harus diseret keranah hukum. Dan kami berharap penegak hukum segera memanggil dan memeriksa mereka, bila perlu segera ditahan. Tegas Erik.
   Sementara Kepala Desa Nglebak Abu Asim  didampingi TPK. Heri, ketika dikonfirmasi di kantornya, membenarkan kalau TPT Kebun Desa roboh, kerobohan TPT itu karena Bencana Alam, bila musim penghujan sungai tersebut bisa meluap sampai melewati ketinggian pasangan, bila air sudah surut mencari jalan keluar menuju sungai dan menekan pasangan akhirnya pasangan tersebut roboh.
   Untuk Jembatan penghubung Desa Nglebak dan Desa Ngrimbi, Dusun Datirejo, yang sampai hari ini mangkrak dan ambrol bahu kiri jembatan, ia katakan bahwa, pengerjaanya bertahap,recananya tahun depan akan kita anggarkan kembali. Ketika ditanya kenapa bahu jembatan  ambrol, dengan entengnya ia menjawab bahwa itu juga bencana Alam.
   Dari pantauan dilapangan,pembangunan tidak transparan, tidak adan papan nama proyek juga  tidak ada prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Proyek dikerjakan akhir tahun 2018 , namun kondisinya sangat memprihatinkan  sudah pada roboh baik yang berlokasi di RT.01/01 dan RT.01/02 Dusun Nglebak, Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Jawa Timur. *ryan


Hitungan Jari, Cor Jalan Beton Rusak

JOMBANG (Jatim) - suaraharianpagi.com
 Proyek Dana Desa di Mojo kerto Bermasalah, kali ini pro yek bangunan jalan rabad beton, di Desa Jati Pasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya jalan di desa tersebut hanya beberapa bulan selesai dibangun sudah rusak parah.
 Jalan rabad beton tersebut berlokasi di Dusun Jati Pasar,, RT 2, RT 4 dan RT 6, RW 2, sepanjang 600 meter lebih dan lebar 4 m dengan ketebalan 20 cm, dibiayai dari Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp 600.000.000;
   Dari pantauan dilapangan pembangunan tidak transparan, tidak ada papan nama proyek, juga tidak ada prasasti bangunan yang mencantumkan volume pekerjaan. Jalan selesai dibangun pada akhir tahun 2018 lalu, namun kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, sudah mengalami pecah-pecah, retak, dan permukaan jalan sudah terkelupas alias rontok. Tentunya rakyat tidak akan ikhlas jika uang pajak yang mereka bayar, digunakan secara asal-asalan.
   Menurut salah seorang warga yang menolak disebutkan namanya, ia mengatakan, bangunan jalan tersebut selesai dikerjakan sekitar akhir Desember 2018 lalu, tapi sekitar tiga bulan jalan sudah rusak, permukaan jalan banyak yang terkelupas, pecah-pecah dan retak.
“Ini bisa dilihat sendiri kondisi jalanya sekarang sudah rusak. Pelaksanaan pem bangunan memang dilaksanakan secara asal-asalan. Adonan semen yang digunakan takaranya ngawur . Padahal saat pelaksanaan sudah saya ingatkan, tapi tidak digubris. Ketimbang saya dimusuhi, akhirnya saya pilih diam.”Kata sang warga kepada wartawan beberapa hari yang lalu.
“”Saya yakin rakyat juga tidak akan ikhlas kalau, uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah digunakan untuk membangun asal-asalan seperti ini. Dana Desa kan uang dari rakyat, bukan uang pribadi Kades”. Ujarnya
Ditambahkan kalau jalan rabad beton ini ada yang sebagian kecil masih bagus, itu karena setelah di komplin Ketua BPD setempat pada saat pelaksanaan. Kalau tidak, bisa dari ujung Utara sampai ujung Selatan jalan sudah hancur, Tegas warga dengan nada kecewa.
   Menanggapi hal tersebut Kepala Desa Jati Pasar, Khosim, saat dimintai konfirmasi di Kantornya, ia menyatakan “Untuk jalan rabad beton di Desa Jati Pasar RT2, RT 4 dan RT.6, RW.2, membenarkan kalau 40% kondisi jalan saat ini rusak dan mengelupas permukaanya,tapi masih ada 60% kondisi jalan masih bagus, itu tetap tanggung jawab saya untuk membenahi, sebenarnya semua pekerjaan sudah saya serahkan kepada TPK, kebetulan TPK-nya Pak Kasun Dusun Jati Pasar sendiri Sulkan, tapi apapun yang terjadi dilapangan tetap tanggung jawab saya, tegas Kades Jati Pasar kepada, wartawan.
   Sementara dari Lembaga Swadaya Masyarakat GADJAH MADA yang berkantor di Mojokerto, Erik, ketika dimintai komentarnya terkait pekerjaan di Desa Jati Pasar mengatakan.
“Untuk diketahui, setiap perencanaan infrastruktur yang dibiayai dari APBN atau APBD harus dibuat perencanaan yang bagus dan matang, agar infrastruktur/bangunan yang dibangun dari uang keringat rakyat dapat digunakan oleh rakyat dalam waktu yang lama minimal 5 sampai 6 tahun bahkan lebih. Jadi jika ada bangunan yang dibiayai dari APBN (DD) hanya hitungan bulan sudah rusak, itu layak dipertanyakan dan Aparat Penegak Hukum segera merespon dan memeriksa pelaku Dana Desa dilapangan baik Kepala Desa maupun TPK nya. *ryan



Proyek Balai Desa Jati Pelem Diduga Tidak Sesuai RAB
Jombang (JATIM) - Suaraharianpagi.com
   Pekerjaan proyek Pendopo, Balai Desa Jati Pelem, Kecamatan Dewek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tahun 2018 diduga di kerjakan tidak sesuai dengan RAB dan Pekerjaannya pun, masih mangkrak sampai hari ini,
   Proyek Pendopo Balai Desa Jati Pelem, semakin Hari semakin menguatkan kecurigaan warga yang melihatnya. soal kualitas dan kuantitas bangunannya. Keadaan ini, sepertinya luput dari pengawasan petugas, diduga pengawas dari Dinas Perkim tutup mata, selama pelaksanaan proyek berjalan.
   Dari pantauan Suara Harian Pagi, di lokasi pekerjaan proyek Pendopo Balai Desa Jati Pelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, di kerjakan yang penting selesai dan pekerjaannya diduga tidak sesuai dengan RAB-nya. Dari mulai pondasi bangunan sampai pasangan yang seharusnya memakai batu kali tapi dipasang batu Kombong.
   Untuk menyiasati supaya tidak disoroti warganya TPK Desa Jati Pelem, langsung menutup pasangan Batu Kombong dengan plesteran .
   Salah satu warga Jati Pelem yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa Kepala desa Jati Pelem memang ruwet,kerjanya hanya sulap menyulap dan sunat menyunat kegiatan didesa, pekerjaan apa yang tidak dimainkan oleh Kepala desa,dari awal musyerdes (musyawarah desa) seharusnya batu kali untuk bangunan Pendopo Balai Desa Jati Pelem tapi karena pandainya Kepala Desa disulap memakai Batu Kombong, warga diangaap tidak tau permainan dia, semua sudah tahu, Cuma warga diam karena tidak mau gaduh dengan Kepala Desanya, kalau bisa digarap saja, ujar warga sampil minta kepada wartawan agar diberitakan.
   Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Jati Pelem, Dudut, yang juga Kepela Dusun Jati Pelem, ketika dikonfirmasi dirumahnya membenarkan kalau pekerjaan Proyek Pendopo Balai Desa Jati Pelem tidak sesuai dengan RAB-nya.
   Dari awal RAB nya memang Batu Kali, semua perangkat desa Tahu, tapi ketika akan dimulai pekerjaan RAB nya, berubah, perubahan itu kapan saya sendiri tidak tahu, Karena perintah Kepala Desa ya saya kerjakan. Bahkan pernah diperiksa Kasi Pem, dari Kecamatan Diwek yang benama Aji, dia bilang RAB nya tidak sesuai, tapi kok tidak ada teguran ya saya jalan terus.
   Dikatakan, Pekerjaan saya hanya mengerjakan kegiatan atas perintah Kepala Desa, untuk yang belanja matrial, Kasi Pem Desa Jati Pelem Supri. Jadi apa yang dibelanjakan itulah yang saya kerjakan. Ia juga membenarkan bahwa dari mulai pondasi sampai pasangan memakai batu Kombong, Karena itulah perintah Kepala Desa Jati Pelem, Parjono”. Tegas Dudut kepada wartawan.
   Proyek Pembangunan Pendopo Balai Desa terletak di Dusun Pelem, Desa Jati Pelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dengan volume pekerjaan, 12 meter x 9 meter, yang dialokasikan dari Dana Pendapatan Lain-lain Desa Jati Pelem tahun 2018, sebesar Rp. 193.300.000; juta.
Sementara Kepala Desa Jati Pelem, Parjono ketika akan di konfirmasi baik di kantornya maupun dirumahnya tidak ada di tempat, *ryan



Jombang–suaraharianpagi.com
   Pembangungan jalan rabat beton yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jatim Sudah rusak parah. Bangunan jalan rabat beton sepanjang 434 x 3 M tebal 15 cm, dengan nilai Rp. 181.000.000,- lokasi di Dusun Mbranjang RT.004 / RW. 002, dan di dusun Buduk RT. 004/ RW. 007. Panjang 204 x 3 m tebal 15 cm nilai Rp. 85.000.000,- baru di bangun 6 bulan sekarang sudah rusak parah, proyek yang bersumber dari dana desa tahun 2018, hitungan bulan sudah hancur.
   Jalan rabat beton tersebut. Di bangun menggunakan dana desa tahun 2018 kondisinnya sangat memprihatinkan, jalan sudah remuk, berlubang, pecah – pecah disepanjang jalan tersebut. Menurut Sdn (50 tahun) warga setempat, jalan rabat beton di dusun Mbranjang mulai di kerjakan sekitar bulan Nopember 2018, tapi aneh pada akhir desember 2018 jalan sudah rusak. Jalan terjadi retak – retak permukaan jalan sudah terkelupas, berlubang dan remuk, ujar Sdn pada suara harian pagi online.
   Selanjutnya oleh pemerintah Desa Sidokerto , jalan tersebut sempat di perbaiki tapi perbaikan hanya tambal sulam saja, dan buktinya sampai hari ini jalan masih rusak parah, masak usia bangunan hanya 6 bulan sudah remuk. Saya berharap aparat
   penegak hukum mengambil tindakan tegas, agar Dana Desa ini betul – betul membawa manfaat buat warga Sidokerto ucapnya. Saya berharap bangunan jalan tersebut di bongkar karena kerusakan jalan akibat buruknya mutu beton/ adonan semen yang digunakan untuk jalan tersebut. Perbaikan beton secara keseluruhan kalau diperbaiki harusnya dibongkar total diganti dengan bangunan baru, karena percuma di perbaiki kalau hanya tambal sulam saja nanti akan rusak lagi. Perbaikan tambal sulam itu Cuma akal – akalan saja karena tidak akan mampu memperbaiki mutu secara keseluruhan kata Sdn.
   Kepala Desa Sidokerto saat mau dikonfirmasi dalam keadaan sulit dan di arahkan ke ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sidokerto Suyanto, tapi tidak ada ditempat, akhirnya ditemui saudara Sugiono anggota Tim Pelaksana Kegiatan, juga menjabat sebagai perangkat Desa setempat. Mengatakan “ memang benar jalan itu sudah banyak mengalami kerusakan dan sudah pernah saya perbaiki, akan tetapi jalan rusak kembali. Karena pada waktu proses pengerjaan jalan belum waktunya di lewati warga memaksa menggunakan jalan tersebut.
   Terkait hal tersebut menurut Riyan dari LSM Gajah Mada Mojokerto mengatakan kerusakan jalan hanya itungan bulan harus ada tindakan tegas dari Pemkab Jombang dan aparat Penegak Hukum. Proyek jalan hanya hitungan bulan sempat tidak lazim. Kuat dugaan Pemerintah desa Sidokerto dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Sidokerto Suyanto. Besekongkol untuk mengerjakan jalan rabat beton tersebut tidak sesuai dengan perencanaan / Spesifikasi teksnis karena jalan tidak akan rusak hitungan bulan jika benar – benar di kerjakan sesuai dengan spesifikasi Teknisnya tegas Riyan.
   Riyan menambahkan kerusakan jalan di Dusun Mbranjangan dan Buduk tersebut harus ada pertanggung jawaban oleh Pemerintah Desa dan TPK Desa Sidokerto , Kasus ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena kerusakan jalan tersebut berimplikasi luas, misalnya : kerugian material / bangunan masyarakat dan kenangan Negara oleh karena itu Pemkab Jombang dan Penegak Hukum harus bertindak tegas kata Riyan.
   Bahkan dapat berpengaruh kepada masyarakat Jombang terhadap nilai kualitas bangunan yang dibiayai Dana Desa itu sendiri Seperti Bangunan Drainase, Jalan, Gedung/ bangunan Sipil lainnya, pungkas Riyan *usa


Jombang – suaraharianpagi.com
   Suara Harian Pagi.com: Satu lagi Proyek Dana Desa di Jombang Bermasalah, kali ini proyek bangunan Drainase dan Tembok Penahan Jalan di Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya Proyek Drainase dan TPJ tersebut hanya beberapa bulan selesai dibangun sudah rusak parah.
   Proyek Drainase dan Tembok Penahan Jalan ( TPJ ) yang berlokasi di Dusun Pajaran RT 25 RW 3, dibiayai dari Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp 200.000.000; juta.
   Dari pantauan dilapangan menunjukan pembangunan tidak transparan, Tidak ada Papan Proyek juga tidak ada Prasasti yang seharusnya wajib dipasang sebagai imformasi pablik.  Proyek Drainase dan Tembok Penahan Jalan selesai dibangun pada akhir tahun 2018 lalu, namun kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, sudah mengalami pecah-pecah, retak, dan ada yang tinggal robonya saja. Tentunya kondisi ini membuat rakyat tidak akan ikhlas jika uang pajak yang mereka bayar, digunakan secara asal-asalan.
   Menurut salah seorang warga yang menolak disebutkan namanya, ia mengatakan, bangunan Drainase dan TPJ tersebut selesai dikerjakan sekitar akhir Desember 2018 lalu, tapi sekitar tiga bulan bangunan sudah rusak, permukaan bangunan banyak yang pecah-pecah dan retak, bahkan ada yang tinggal robohnya saja.
   "bisa dilihat sendiri kondisi bangunan sekarang sudah rusak. Pelaksanaan pembangunan memang dilaksanakan secara asal-asalan. Adonan semen yang digunakan takaranya ngawur. Padahal saat pelaksanaan sudah saya ingatkan, tapi tidak digubris. Ketimbang saya dimusuhi, akhirnya saya pilih diam." Kata sang warga kepada Suara Harian Pagi.com.
   Menurutnya saya ini rakyar biasa, jadi  hanya bisa pasrah, padahal uang yang digunakan untuk membangun adalah uang hasil pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat.
   Nampak kondisi Proyek Drainase dan TPJ di Dusun Pajaran RT 25 RW 3, Desa Peterongan dibangun dengan Dana Desa tahun 2018 baru beberapa bulan sudah rusak bahkan tinggal robohnya saja.
   "Saya yakin rakyat juga tidak akan iklas kalau, uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah digunakan untuk membangun asal-asalan seperti ini. Dana Desa kan uang dari rakyat, bukan uang pribadi Kades." Ujarnya.
‘Ia juga menambahkan bahwa pekerjaan tersebut diduga tidak dikerjakan warga setempat tapi diborongkan warga Mojowarno, ia juga mengatakan untuk menghidari sorotan warga Peterongan karena kondisi bangunan sudah rusak, belum lama ini Papan Proyek juga dijabu oleh salah satu perangkat desa:, tegas warga kepada wartawan.
   Sementara Kasi Perencanaan Desa Peterongan Sukoco, ketika dikonfirmasi di Balai Desa Peterongan, membenarkan bahwa pekerjaan tersebut selesai  dikerjakan akhir Desember 2018. Ia juga membenarkan bahwa pekerjaan tersebut diborongkan warga Mojowarno. Ketika ditanya siapa nama pemborongnya, Ia katakan, tanya saja ke Pak Kepala Desa, karena Kepala Desa lah yang mencari Pemborongnya. Ujar Sukoco kepada wartawan.
   Menangapi hal tersebut Kepala desa Peterongan Abdul Majid, saat diminta konfirmasi ia menyatakan "Untuk Proyek Drainase dan TPJ di Dusun Pajaran RT25 RW 3, akan saya perbaiki, tapi saya belum punya anggaran, saya sendiri sepet mata saya melihat kondisi bangunan seperti itu. Tegas Abdul Majid kepada wartawan
   Ketika ditanya apa benar pekerjaan diborongkan warga di luar desa peterongan sesuai pernyataan Kasi Perencanaan, dengan tegas dikatakan itu tidak benar, semuanya dikerjakan swakelola kalau pun ada warga luar Desa Peterongan sifatnya hanya membantu, karena pinggiran kota sulit untuk mencari tenaga kasar.
   Ia juga menambahkan bahwa pekerjaan tersebut diserahkan TPK  Desa Peterongan, dari mulai awal pekerjaan sampai selesai pekerjaan.  Untuk TPK Desa Peterongan adalah P. Karyo. Ia  juga minta kalau bisa jangan diekfus karena tak lama lagi akan ada Pemilihan Kepala Desa, biar Desa Peterongan Kondusif,aman dan tidak ada gejolak dari warga Peterongan. Kata Majid,kepada media. *usa




Jombang - suaraharianpagi.com
   Pembangunan jalan lingkungan, berupa jalan aspal lapen di Dusun Mojodadi sampai Dusun Sekapat, Desa Plemahan Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2018, diduga menyalahi ketentuan, dan ada indikasi suap.
   Pasalnya, pekerjaan jalan aspal lapen sepanjang 716 meter, dan lebar 3 meter, tersebut diborongkan kepada pihak ketiga, yaitu orang bernama Sugito,warga Kedung Betik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa harus dikerjakan secara swakelola dan 30 persen dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terangkat.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa ada dugaan Kades Plemahan, Chamami,  menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran  20-25 persen dari nilai proyek.
   Menurut, Kr, (48) warga setempat, kabar yang beredar Kades Plemahan, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
   "Saya dengar-dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Dusun Mojodadi sampai Sekapat, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 20 - 25 persen dari nilai proyek." Kata, Kr,  kepada awak awak media ini
   Jalan di Dusun Mojodadi - Sekapat, yang dibangun aspal lapen tersebut, adalah jalan aspal yang rusak dan berlubang, selanjutnya tahun 2018 ini, oleh pemerintah desa Plemahan, diatasnya dibangun jalan aspal lapen sepanjang 716 meter dan lebar 3 meter.
   "Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan, karena jalan aspal yang sebelumnya sudah ada, bagian atas jalan hanya dipoles sedikit dengan aspal lapen. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang buntung atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan." Ucap, Kr,
   "Ya betul pekerjaan aspal lapen dikerjakan oleh pihak ketiga, karena desa tidak mempunyai tenaga ahli, yang memborong jalan ini Sugito warga Kedungbetik, Kesamben, Tegas TPK sekaligus LPMD Desa Plemahan, Isman. Kepada awak Nusantara Pos, dikantor Balai Desa Plemahan belum lama ini.
   Jalan aspal lapen Desa Plemahan, nilai proyek Rp 176.664.450; juta. Adapun panjangya 716 meter, dan lebarnya 3 meter. Untuk tenaga kerja juga dari pihak ketiga, tidak ada warga setempat”. Tegas Isman dengan nada bangga seakan tidak ada masalah dengan apa yang telah dilakukan.
   Keterangan TPK, Isman ternyata diamini oleh Sekertaris Desa Plemahan, Agus Harianto, saat dimintai konfermasi, ia mengaku bahwa untuk tenaga kerka memang diambilkan dari warga luar desa alias dari pihak ketiga (Pemborong)  karena warga tidak bisa mengerjakan jalan aspal lapen tersebut. Jadi terpaksa tenaga kerja diambilkan dari luar desa.
   "Memang tenaga kerjanya diambilkan dari luar desa Plemahan, karena warga setempat tidak bisa mengerjakan jalan aspal lapen tersebut. Oleh karena itulah tenaga kerjanya diambilkan dari luar desa Plemahan." Kata Agus Harianto, kepada wartawan, di Kantor Balai Desa Plemahan.
   Lalu berapa anggaran proyek jalan tersebut ? “Nilai proyek tersebut sekitar Rp. 176.664.450 jutaan, yang bersumber dari Dana Desa 2018. Panjang jalan aspal lapen, yakni sepanjang 716 meter dan lebar 3 meter”. Kata  Agus Harianto, sambil mengerjakan pekerjaan rutinitas di kator Balai Desa Plemahan
   Ditambakan bahwa pembangunan jalan aspal lapen tersebut mulai dikerjakan akhir Nopember 2018,   tenaga kerja  bukan warga desa Plemahan. Tegas Sekdes Agus Harianto.
    Sementata pantauhan dilapangan menunjukan bahwa pekerjaan Aspal Lapen di Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, kondisinya sudah mulai  mengelupas dan berlubang- lubang disana-sini. Disamping itu jalan juga sudah mulai retak-retak dan  ada yang sudah ambrol aspalnya. Ada dugaan bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan RAB nya dan spesifikasi teknis.
   Sementara Kepala Desa Plemahan, Chamami saat akan dikomfemasi dikantornya tidak ada ditempat, sekdes Plemahan Agus Harianto menyodorkan no telpon Kades agar.menghubungi mengadakan temu janji,
Sebagai informasi bahwa proyek yang di dibiayai dari DD tahun 2018, ini harus di laksanakan  secara swakelola, atau dengan cara Program Padat karya tunai (Cash for wark). Hal tersebut  diatur dalam Surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Pelaksanaan pembangunan nasional / Kepala badan pembangunan nasional. No : 040-8698 Tahun  2017 ; Nomer : 954/KMK.07/ 2017 ; Nomer : 116 Tahun 2017 ; No : 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang : Penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No : 6 Tahun 2014 tentang desa. *usa

Rabad Beton Warga Minta Penegak Hukum Menindak Tegas
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Bangunan jalan rabad beton sepanjang 436 meter, dan lebar 4 meter, di Dusun Rawarayung-Bakalan dan Dusun Panemon Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, baru tujuh bulan selesai dibangun sudah rusak parah.
   Bangunan jalan rabad beton sepanjang 436 meter, dan lebar 4 meter, di Dusun Rawarayung–Bakalan menelan biaya sebe sar Rp. 392.881.252.90 juta, sementara yang di Dusun Panemon yang Panjangnya 216 meter dan lebar 3 meter menelan biaya sebesar Rp.146.945.000, juta. Semuanya dibiayai dari Dana Desa tahun 2018.
   Jalan rabat beton tersebut dibangun mengunakan Dana Desa tahun 2018, kondisinya memprihatinkan, hancur, remek dan retak – retak dari ujung jalan ke ujung jalan. Menurut RK (46) warga setempat jalan rabad beton di Dusun Rawarayung – Bakalan dan Panemon, mulai dikerjakan sekitar Pertengahan bulan Agustus 2018, “Tapi aneh pada November 2018 jalan sudah rusak, jalan terjadi retak-retak, permukaan jalan sudah terkelupas, berlubang, dan beberapa titik jalan sudah ada yang pecah dan remuk”. Ujar RK kepada awak media.
   Selanjutnya oleh Pemerintah desa Bakalanrayung,  jalan tersebut sempat diperbaiki, tapi perbaikan hanya tambal sulam saja.“Sampai hari ini buktinya jalan tersebut kondisinya masih rusak parah. Masak usia bangunan hanya 7 bulan sudah rusak. Saya berharap aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas, agar Dana Desa ini betul-betul membawa manfaat buat warga Bakalanrayung”. tegasnya.
   Saya berharap bangunan jalan tersebut dibongkar total, karena kerusakan jalan tersebut, akibat buruknya mutu beton atau adonan semen yang digunakan untuk jalan tersebut. Perbaikan tambal sulam tidak akan mampu memulihkan kaulitas beton secara keseluruhan. “Menurut saya kalau diperbaiki harus dibongkar total, diganti dengan bangunan baru. Karena percuma diperbaki kalau hanya tambal sulam saja, nanti akan rusak lagi. Perbaikan tambal sulam itu hanya akal-akalan saja, karena tidak akan mampu memperbaiki mutu jalan secara keseluruhan”. Kata RK.
   Kepala desa Bakalanrayung Supadmi, saat dikonfirmasi di kantornya ia mengakui adanya kerusakan jalan tersebut, karena pada saat proses pengerjaan jalan belum selesai warga sudah memaksa menggunakan jalan tersebut, namun ia membantah kalau dikatakan jalan tersebut patah dan remuk.
   “Memang betul ada kerusakan, permukaan jalan aus dan terkelupas, tapi tidak benar kalau jalan tersebut terjadi patah dan remuk. Kami mohon kalau bisa jangan ditulis di media “ tegas Supadmi dengan nada memohon.
   Terkait hal tersebut menurut LSM Gadjah Mada, ia mengatakan kerusakan jalan yang hanya hitungan bulan, harus ada tindakan tegas dari Pemkab Jombang, dan aparat penegak hukum.
   “Jalan hanya hitungan bulan sudah rusak, ini sangat tidak lazim. Kuat dugaan Pemerintah desa Bakalanrayung dan Tim pengelola kegiatan (TPK) desa Bakalan  rayong H.Sutrino bersekongkol untuk mengerjakan jalan rabad beton tersebut tidak sesuai dengan perencanaan atau spesifikasi teknis. Karena jalan tidak akan rusak dalam hitungan bulan, jika benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi teknis”.
Jadi harus ada pertangungjawaban hukum baik perdata maupun Pidana, oleh Pemerintah desa, dan TPK desa Bakalanrayung. “konflik ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, Karena kerusakan jalan tersebut berimplikasi luas, misalkan kerugian materiil, atau kerugian masyarakat dan keuangan Negara. Oleh karena itu Pemkab Jombang, dan penegak hukum harus bertindak tegas”. kata wartawan
   Bahkan dapat berpengaruh kepada masyarakat Jombang terhadap nilai dan kualitas bangunan yang dibiayai Dana Desa itu sendiri, seperti bangunan draynase, jalan, gedung atau bangunan sipil lainya. tandasnya *us/ryan




Jombang – suaraharianpagi.com
   Pemerintah desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, terus berupaya membangun infrastruktur di desanya secara merata, tujuannya untuk menunjang kegiatan masyarakat dengan mewujudkan bagunan yang layak bagi masyarakat.
   Kepala Desa Tejo, H.Untung Spd, mengatakan kami prihatin selama ini sekolah paud menggunakan gedung seadanya, oleh karena itu, Pemdes memanfaatkan dana Desa ( DD ) untuk membangun gedung PAUD. Agar anak–anak dari desa Tejo bisa menikmati sekolah yang layak, pembangunan PAUD tersebut dalam rangka untuk kontribusi memajukan dunia pendidikan untuk mempersiapkan generasi yang memiliki SDM yang berkualitas. Saya berharap sekali, sekolah PAUD ini nantinya bisa terus berkembang kata Kades Tejo.
Lebih lanjut ia menjelaskan disamping membangun PAUD, dan juga membangun jalan Aspal Lapen dan normalisasi saluran air di Desa Tejo.
   Menurutnya 3 sarana tersebut cukup vital karena menunjang kecerdasan anak didik dan menunjang akses perekonomian, sarana penunjang tersebut. Diharapkan bisa melancarkan akses perekonomian kami sangat berterimakasih pada pemerintah pusat mengeluarkan dana (DD), karena nilainya cukup besar dan bisa membantu pemerintah Desa untuk kesejahteraan rakyat yang telah di amanatkan oleh undang–undang.
   Untuk pembangunan sekolah PAUD dibangun dari titik Nol atau bangunan baru, menghabiskan dana 150 juta rupiah. Untuk normalisasi saluran menelan biaya 33 juta rupiah.
Pembangunan berupa jalan Aspal Lapen berlokasi di dusun Klampisan sebanyak 7 titik lokasi, yaitu : titik satu sepanjang 232 m x 3 m, anggaran Rp. 78.033.000, titik kedua sepanjang 230 m x 2,7 m dengan anggaran Rp. 47.934.000, titik ketiga sepanjang 195 m x 2,6 m dengan anggaran Rp. 39.401.000, titik keempat sepanjang 360 m x 3 m dengan anggaran Rp.82.292.000 , titik kelima sepanjang 295 m x 2,5 m, anggaran Rp.57.105.000, titik keenam panjang 380 m x 2,6 m, anggaran Rp. 79.406.000, titik ketujuh panjang 295 m x 2,5 m, dengan anggaran Rp.56.332.000.
Jadi untuk pemnagunan jalan aspal lapen ada tujuh titik lokasi semua juga di danai dari Dana Desa tahun 2018.
   Pemerintah desa Tejo selalu komitmen untuk membangun demi kemajuan Desa dan kesejahteraan warga di desa Tejo ini, masih banyak infrastruktur yang belum tersentuh pembangunan. Karena dana desa dari pemerintah pusat baru berjalan sejak tahun 2015 lalu.
   Kami berharap untuk pembangunan infrastruktur tidak hanya dari dana desa saja, tetapi dari progam lainnya, karena desa kami masih butuh banyak dana untuk pembangunan, oleh karena itu, kami berharap bisa mendapatkan bantuan selain dari dana desa utnuk mempercepat pembangunan di desa kami jelasnya.
  Ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) desa Tejo, Abdul Malik mengatakan, sesuai instruksi kepala desa dalam pekerjaan kami selalu harus mengutamakan kualitas hasil pekerjaan karena kami warga yang akan menikmati pembangunan nantinya, jika bangunan berkualitas baik kami sendiri yang akan menikmati bangunan sampai lama oleh karena itu, kami TPK memaksimalkan pembangunan yang dibiayai dari dana desa ini kata Abdul Malik.
   Untuk tenaga kerja diambilkan dari warga setempat ini sebagai wujud pemberdayaan pada warga masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarkat ia menambahkan, pekerjaan dimulai pada bulan juli 2018 lalu. Untuk pembangunan jalan sudah selesai semua dan untuk bangunan PAUD dan normalisasi saluran air sudah rampung 100% dengan pembangunan itu semua semoga masyarakat lebih sejahtera, harapnya. *usa



JOMBANG – suaraharianpagi.com
   Proyek pembangunan Tembok penahan tanah (TPT) di desa Jatiganggong dan Kepuhkajang, Kecamatan Perak, Jombang, Jawa timur. Diduga dikorupsi, pasalnya dilapangan diduga ada pengurangan volume pekerjaan, dan pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi.
   Proyek TPT tersebut dikerjakan oleh Badan kerja sama antar desa (BKAD) kecamatan Perak. Lokasi pekerjaan ada ditepi jalan Jatiganggong dan Kepuhkajang, sepanjang 517 meter, yang terbuat dari pasangan batu. Menghabiskan anggaran Rp 600 juta, yang bersumber dari Program infrastruktur sosial ekonomi wilayah (Pisew) tahun 2018 sebesar Rp 590 juta atau APBN 2018, dan dari Bantuan operasional desa (BOP) sebesar Rp 10 juta. Salah satu titik pemasangan tiang tross untuk menyambungkan TPT yang spot-spot
   Dari pantauan dilapangan pekerjaan tersebut diduga kuat ada pencurian atau pengurangan volume pekerjaan pasangan batu sepanjang 68 meter, tinggi 2 meter, dan ketebalan sekitar 30 – 35 Cm. Bukan hanya itu spesifikasi mortar pengikat pasangan batu kuat dugaan juga dikurangi, hal itu terlihat dari mortar pengikat pasangan batu mudah pretel atau mudah remuk.
Menurut, Harun warga Kecamatan Perak, ia mengatakan, pembangunan TPT tersebut seharusnya dibangun sepanjang 517 meter. Tapi kenyataan dilapangan pengerjaan TPT diduga dikurangi 68 meter. Bangunan TPT dibuat spot-spot.
   Salah satu titik pemasangan tiang tross untuk menyambungkan TPT yang spot-spot
“Sebanyak lima titik yang spot-spot yang tidak dibangun pasangan batu. Dari lima titik tersebut panjangnya semuanya 68 meter. Jadi ada dugaan pekerjaan sepanjang pasangan batu 68 meter tersebut diduga kuat dicuri, atau ada pengurangan volume pekerjaan.” Kata Harun.
   Menurut Harun, pada bagian yang tidak dibangun pasangan batu, atau TPT oleh BKAD Kecamatan Perak, disiasati dengan cara memasang tros atau tiang pancang yang terbuat dari beton cor. Diatas tiang pancang selanjutnya dipasang balok beton, yang menyambungkan permukaan (bagian atas) pasangan batu yang spot-spot.
   “Kalau dilihat dari atas jalan, TPT tersebut tidak spot-spot. Tapi jika dilihat dari samping, akan kelihatan TPT tersebut kroak atau bolong, karena tidak dibangun pasangan batu yang baru, hanya dipasang tiang pancang dari beton, diatasnya dipasang balok beton. Jadi seolah-olah TPT tersebut nyambung semua, padahal spot-spot.” Terang harun.a.
Salah satu titik bangunan TPT campur tiang tros. Nampak tros (tiang) beton yang dipasang untuk menyambungkan TPT yang spot-spot.
   Harun menduga pembangunan TPT tersebut sengaja dikerjakan akal-akalan, hal ini diduga disengaja, karena ada pihak-pihak yang diduga mencari keuntungan pribadi pada proyek itu.
“Jadi sepanjang 68 meter, tinggi 2 meter, dan ketebalan sekitar 30 – 35 Cm, pekerjaan pasangan batu yang tidak dikerjakan oleh BKAD Kecamatan Perak. Bukan hanya itu luluh atau mortar pengikat pasangan batu juga diduga kuat ada pengurangan spesifikasi. Kami berharap, aparat penegak hukum mengusut kasus ini. Agar segera memangil BKAD kecamatan Perak dan pihak dinas terkait lainya.” Tegas Harun. *ryan/usa



Jombang – suaraharianpagi.com
 Wakil Bupati Jombang Sumrambah sangat kecewa dan kesal terhadap supliyer telur Ia mengharapkan agar segera diganti telor yang rusak dan busuk, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Jombang tidak menginginkan warga masyarakatnya diberi makan telur yang sudah kedaluwarsa atau busuk dan Jangan lempar tanggung jawab karena sudah ada perjanjian tertulis sebelumnya, antara Dinas sosial dan suplayer.
   Kekecewaan orang nomor dua di Jombang tersebut ungkapkan saat Audien antara pemkab Jombang dan insan pers di ruang sagata pendopo kabupaten Jombang yang di hadiri puluhan awak media, Kepala Dinas Sosial dan Suplayer, serta bermunculan pertanyaan dari kalangan jurnalis yang hadir dalam jumpa pers, antara lain tata cara mekanisme pengiriman barang dan jadwal yang sudah di tentukan oleh Dinas, serta sistem pengawasan yang dilakukan.
   Wakil Bupati Jombang Sumrambah meminta pada suplayer program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk segera mengirim dan mengganti telur yang rusak dan berbau dengan segera, saya tidak ingin masyarakat miskin menjadi korban dari program ini dan jangan sampai terulang kembali.
H.Mochammad Shaleh MSi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang mengatakan bahwa “Masing masing penerima program BNPT menerima barang berupa beras dan telor, untuk itu kami selaku Kadis Sos bekerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) selaku penyedia beras sedangakan untuk telur bekerja sama dengan PT. Pertani sebagai supliyer, serta pihak Dinas Sosial akan mengevaluasi terkait penemuan ini”, terangnya
   Banyaknya pengaduan masyarakat terkait temuan telur tidak layak untuk di konsumsi khusus bagi warga penerima manfaat ini, untuk kami sebagai suplayer dari PT.Pertani akan segera mengganti dalam kurun waktu 2X24 jam , dan memang kami mengakui tidak sempat untuk ngecek telur yang dikirim dari para peternak, kata salah satu dari nggota suplayer PT.Pertani *usa



Jombang – suaraharianpagi.com
   Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau dengan sebutan lain Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan komitmen dan kewajiban pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. khususnya masyarakat bawah untuk bisa memiliki dan mempunyai sertifikat tanah. Desa tidak mempunyai hak untuk memungut Biaya Perolehan Hak Tanah & Bangunan (BPHTB), Desa hanya sebatas mengeluarkan surat keterangan tanah, karena semua sudah di atur oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Mentri terkait biaya untuk pengurusan PTSL / PRONA sebesar Rp.150.000 dan itupun sudah mencakup semua kebutuhan untuk pengurusan prona.dan tidak ada tambahan lagi…dengan dalih apapun.
   Namun SKB tiga menteri tersebut nampaknya hanya dipandang sebelah mata oleh Perangkat Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Banyak pengaduan masyarakat desa setempat ke awak media ini terkait dengan banyaknya pungutan setelah pengukuran tanah, ada yang dikenakan biaya Rp.600,000,- dan ada juga Rp.400,000,- bahkan sampai di atas Rp.1 juta, Dari pengakuan masyarakat mekanisme pembayarnya ke perangkat desa, sedangkan perangkat desa sendiri mempaparkan kepada masyarakat yang ikut PTSL/PRONA bahwa untuk pengurusan dan pengukuran di kenakan biaya 1% .
   Dilain tempat Muhamad Sholeh Kades Mentaos kecamatan Gudo saat di datangi awak media di ruang kerjanya terkait hal tersebut, beliau menyampaikan “kalau panitia PTSL/PRONA sampai saat ini belum terbentuk, cuma tiap dusun sudah mengusulkan nama nama untuk jadi panitia. dan menurut kades Mentaos “kalau ada perangkat kami yang sudah menarik biaya pada masyarakat pasti tak panggil dan akan kami evaluasi”, karena tidak tidak ada intruksi dari kades untuk menarik biaya bahkan Ia juga belum mendengar, katanya Sedangkan pengukuran yang sudah berjalan menurut pengakuan kades Mentaos itu hanya untuk mengukur batas wilayah karena itu permintakan dari BPN”, kilahnya.
   Aturan terkait pelaksanaan program PTSL/ PRONA sudah sangat jelas. Bahkan telah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang meliputi Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. SKB 3 Menteri sudah ditentukan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta PTSL. Untuk wilayah Kategori I sebesar Rp. 450.000, Kategori II sebesar Rp. 350.000, Kategori III Rp. 250.000, Kategori IV Rp. 200.000,
Kategori V Jawa dan Bali biaya yang ditanggung masyarakat sebesar Rp 150.000. Rinciannya untuk pembiayaan penggandaan dokumen, pengangkutan dan pemasangan patok, transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam perbaikan dokumen yang diperlukan  *usa



Jalan Hotmix Abaikan Kualitas

Impian Masyarakat Menjadi Pudar
Jombang – suaraharianpagi.com
   Program Pemerintah Pusat maupun Daerah demi untuk pemerataan dan percepatan pembangunan yang ditunjang program dari pemerintah pusat berupa dana Desa, (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan (BK) Pemerintah daerah dan masih banyak dengan program dari yang lainya, semua desa menerima program tersebut. Yang nilainya 1 milyar lebih perdesa.
   Dalam Hal Ini Desa Rejoso Pinggir, Kec Tembelang, Kab Jombang yang menerima program bantuan tersebut yang dipergunakan untuk membangun jalan Hotmix dengan 4 paket proyek jalan Hotmix lingkungan, yeng terletak di dusun rejoso gang utara 2 panjang 236 mx 2,5 m dengan nilai Rp. 78.811.000.00 Dusun Rejoso gang utara panjang 400 m X 2,5 m dengan nilai anggaran Rp.157.953.00
   Dusun Rejoso Gang Selatan panjang 332 x 2,5 m besaran anggaran Rp. 116.666.0000.00 Dusun Kedunggalih dengan Panjang 387m x 2,5 M nilai anggaran Rp. 135.000.000.00 dari tiga proyek tersebut dana anggaran bersumber dari Dana Desa (DD) dan ada juga proyek jalan Hotmix lingkungan dana dari bantuan keuangan (BK) kabupaten daerah Jombang yang terletak di dusun Jatimenok dengan nilai Rp. 75.000.000 panjang 212 m X 2.5 m 
   Proyek jalan hotmix tersebut, dinilai oleh warga sekitar hasilnya sangat buruk sekali dan sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat karena proyek baru saja selesai dikerjakan, jalan sudah bergelombang, dan sudah banyak mengalami keretakan, karena kelihatan sekali hotmix digelar sangat tipis sekali, kami menilai proyek perbaikan jalan di desa rejoso pinggir ini dikerjakan asal-asalan dan asal jadi saja, di duga kuat juga mengurangi volume pekerjaaan dengan adanya hotmix yang sangat tipis rumputpun bisa tumbuh subur di jalan hotmix tersebut,
   Kalau dugaan ini benar berarti Tim pelaksana kegiatan (TPK) dan Kepala Desa harus bertanggung jawab atas terlaksananya proyek tersebut, kerena kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).
   Masyarakat berharap agar kasus tersebut segera di tindak lanjuti oleh dinas terkait baik kejaksaan maupun kepolisian, agar dikemudian hari tidak terjaadi lagi mengerjakan proyek secara asa-asalan dan asal jadi saja.
   Dan masih menurut warga seharusnya dengan adanya proyek swakelola ini bisa menghasilakan bangunan yang lebih baik bukan malah sebaliknya seolah-olah mencari keuntungan yang besar saja dan diduga juga tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB) saat media ini datang dikantor desa Rejoso Pinggir untuk konfirmasi terkait kasus tersebut. Kades Suyono tidak ada dikantornya.Bersambung. *usa/dok

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget