Articles by "Jombang"


Jombang - suaraharianpagi.com
   Pelaksanaan rehab gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 15, Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. diduga terjadi banyak penyim pangan.‎ Hal itu diungkapkan oleh Yanto salah satu anggota LSM Gadja Madah yang berkantor di Jalan Gajah Mada Mojokerto, (16/10)‎
   Menurut Yanto, dugaan penyimpangan terhadap pekerjaan rehab gedung SDN 15 Made itu, lantaran menemukan beberapa item pekerjaan yang diduga tidak sesuai RAB.
Penyimpangan itu seperti pada kuda kuda yang seharusnya ada dua batang balok penggapit untuk penyangga antara sudut tengah dan bawah, kiri kanan, ternyata oleh panitia pelaksana dari sekolah ditiadakan alias dikorup, ada sekitar sepuluh sampai lima belas kuda-kuda dari lima local yang direhab yang tidak di pasang balok penggapit, sementara satu kuda kuda diperkirakan membutuhkan dua batang balok, kalau kita kalikan 10 kuda kuda saja, sudah 20 batang balok yang diduga dikorup oleh panitia pelaksana dan Kepala Sekolah SDN 15 Made”, ujarnya.
   Selain itu, dalam pengerjaannya tidak mencantumkan papan nama proyek, sehingga tidak diketahui pagu serta sumber anggaran dari mana. Selanjutnya ia juga mengatakan pada saat mengambil gambar dilokasi sekolahan, sempat diancam akan dipalu oleh salah satu pekerjanya kepala sekolah, yang berlaga sebagai preman yang me-back up pekerjaan tersebut.
 Kami pada waktu itu sempat diancam oleh salah satu pekerja akan dipalu, Kalau memang merasa tidak ada penyimpangan kenapa pekerjanya harus bergaya preman, jangan jangan suruhan Kepala Sekolah untuk menakut-nakuti wartawan yang meliput kegiatan tersebut ujar Yanto dengan nada bertanya.
Disamping itu ada dugaan kayu lama banyak yang hilang karena kayu lama jenis kayu jati yang kondisinya masih bagus dan kuat. Sementara untuk penggantinya kayu kelas dua atau kayu kebon.
   Kepala Sekolah SDN 15 Made ketika akan dikonfirmasi disekolahanya tidak ada ditempat. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Baris Sulistianto, ketika dikonfirmasi di kantornya mengatakan, saya akan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah dan Konsultan pengawasnya, ketika diperlihatkan foto kuda-kuda yang dipasang di SDN 15 Made, ia katakan “saya bukan orang teknis mas jadi saya belum bisa menjawab foto tersebut, akan segerah saya panggil Konsultan pengawasnya dan Kepala Sekolah. Ketika ditanya apa benar kayu yang lama banyak yang hilang? Saya dengar seperti itu, saya akan segerah cek kelapangan.”
   Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Hendro, yang dihubungi lewat ponselnya, membenarkan kuda kuda yang dipasang di SDN 15 Made tidak sesuai RAB. ya gak sesuai, info konsultan akan ada tambahan penyangganya kata PPK Hendro, lewat komonitas WhatsApp yang dikirim ke ponsel wartawan Suaraharianpagi.com, (15/10).
   Dia berharap, kepada pihak yang berwewenang bisa mengusut tuntas dugaan adanya penyimpangan terhadap pembangunan rehab gedung SDN 15 Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, serta adanya dugaan indikasi penggelapan terhadap bahan bangunan yang lama di sekolahan tersebut. *ryan


Proyek TPT Dan Pavingisasi Tidak Tranparan
Jombang – suaraharianpagi.com
   Proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Proyek Papingisasi di Dusun Ngembak RT 01,02 RW 05, Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, disoalkan warga setempat, Pasalnya proyek tersebut tidak tranfaran dan ada dugaan penyimpangan.
   Proyek tersebut dikerjakan oleh Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) Desa Made, dibiayai dari Dana Desa (DD) 2019. Lokasi pekerjaan untuk TPT ada ditiga titik di tepi jalan masuk Dusun Ngembak, Desa Made, sepanjang 175 meter dan Tinggi 1,7 meter, tebal topi 0,30 meter dan pondasi 0,40 meter, menghabiskan anggaran sebesar Rp.110 juta.
   Sementara untuk Proyek Pavingisasi juga ada tiga titik disekitar Dusun Ngembak RT.01,02 RW.05, sepanjang 223 meter dan lebar 1,5 meter, menghabiskan anggaran sekitar Rp.58.350.000; semuanya bersumber dari Dana Desa (DD) 2019.
   Dari pantauan suaraharianpagi.com, dilapangan pekerjaan tersebut diduga kuat ada pengurangan volume pekerjaan, baik pekerjaan TPT maupun Papingisasi. Untuk Proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) misalnya, kenapa harus dijadikan tiga titik spot-spot padahal lokasi pekerjaan sama di tepi jalan masuk dusun Ngembak, dan yang lebih mencurigakan lagi bahwa belum lama ini ada pekerjaan baru TPT menyambung pekerjaan yang sudah selesai sebelumnya bahkan material batu kali masih tersisa dilokasi pekerjaan.
   Sementara untuk Pavingisasi juga tak jauh berbeda, meskipun panjangnya hanya 223 meter juga dibagi menjadi tiga titik, lokasi pertama digang kecil masuk ke perkampungan dan yang kedua dan ketiga lokasi pekerjaanya di jalan masuk kearah Lumbung Desa dan Perkebunan. Bukan hanya itu saja spesifikasi pavingnya juga diduga tidak sesuai dengan RAB-nya, yang lebih parah lagi sebelum paving dipasang lokasi dasar kegiatan mestinya digelar pasir kali dengan ketebalan yang sudah ditentukan di RAB-nya, tapi kenyataan dilapangan yang digelar tanah uruk, untuk kunci nat paving biasanya juga pakai pasir Kali yang sudah diayak oleh TPK juga dikunci pakai tanah uruk.
   Menurut NR (38 tahun) warga Made, ia mengatakan, pembangunan TPT dan Papingisasi, yang dipecah-pecah merupakan akal–akal Kepala Desa Made Winarsih dan Kasi Perencana Mujiono saja. Mestinya Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) tersebut bisa satu titik memanjang karena lokasinya sama, kenapa direncanakan spot-spot, karena hanya untuk mengelabuhi warga Made saja. Tegas NR kepada suaraharianpagi.com. (16/9).
   Ditambahkan, untuk Pavingisasi juga sama, tapi warga Made sudah banyak yang mengerti dan kritis, NR menduga pembangunan TPT dan Pavingisasi di Dusun Ngembak, Desa Made, tersebut sengaja dan diduga dikerjakan akal-akalan oleh Kades Winarsih, karena ada pihak yang diduga mencari keuntungan pribadi dari proyek tersebut.
Lihat saja proyek sampai selesai papan nama proyek yang menunjukan volume pekerjaan, dan besaran biaya tidak pernah dipasang apalagi prasastinya. Ujar NR dengan nada sewot.
   Kepala Desa Made, Winarsih ketika dikomfirmasi dirumahnya tanggal 16 Sebtember 2019, mengatakan bahwa benar kalau papan nama proyek sampai hari ini belum dipasang, ketika ditanya kenapa untuk pemasangan papingisasi harus spot-spot, dia katakan karena tanah warga yang akan dibangun jalan paping masih bermasalah, selanjutnya kita alihkan ke jalan menujuh lumbung desa dan ke tanah perkebunan. Kades juga mengatakan bahwa untuk Kwalitasnya paving adalah K.300.
   Kades Winarsih juga membenarkan kalau belum lama ini ada kegiatan mengerjakan TPT menyambung kegiatan yang lama karena diperkirakan oleh panitia panjangnya kurang. Kades Winarsih juga minta tolong siapa yang laporan ke Media tolong saya diberi tahu. *ryan



Rabat Beton Desa Banjardowo Rusak Parah
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Lagi-lagi proyek Dana Desa di wilayah Jombang Bermasalah, kali ini proyek bangunan jalan rabad beton bertulang, di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya jalan di desa tersebut hanya hitungan bulan selesai dibangun sudah rusak parah.
Jalan rabad beton bertulang tersebut berlokasi di Dusun Banjarkerep, RT.02, RW 05, dengan volume pekerjaan 144,5 M X 4,10 M = 592,45 M², dibiayai dari Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp 125.605.000;.
   Dari pantauan dilapangan pembangunan tidak transparan, dalam prasasti bangunan tidak mencantumkan ketebalan jalan rabad beton bertulang tersebut. Jalan selesai dibangun  sekitar bulan Juli  tahun 2019 lalu, namun kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, sudah mengalami pecah-pecah, retak, dan permukaan jalan sudah terkelupas alias rontok sepanjang jalan dari ujung ke ujung. Warga sekitar bangunan tidak ikhlas jika uang pajak yang mereka bayar, digunakan secara asal-asalan.
   Menurut salah seorang warga yang menolak disebutkan namanya, ia mengatakan, “bangunan jalan tersebut selesai dikerjakan sekitar bulan Juli 2019 lalu, tapi sekitar dua bulan, jalan sudah rusak, permukaan jalan  terkelupas semu, pecah-pecah dan retak alias rontok”.
Jalan sekarang sudah rusak. Pelaksanaan pembangunan memang dilaksanakan secara asal-asalan. Adonan semen yang digunakan takaranya ngawur, mestinya menurut SK Bupati Jombang Komposisi campuran 1,2,3, (satu sak semen, dua kotak ukuran pasir dan tiga kotak ukuran batu koral) tetapi oleh TPK Desa Banjadowo, Subiantono, campuranya diganti menjadi 1,3,3 ( satu sak semen, tiga kotak ukuran pasir dan tiga kotak ukuran batu koral ). Padahal saat pelaksanaan sudah banyak yang mengingatkan, tapi tidak digubris. Ketimbang dimusuhi, akhirnya  pilih diam. keluahan warga kepada wartawan suaraharianpagi.com. (30/9).
   Ditambahkan, saya ini rakyat biasa, jadi hanya bisa pasrah, padahal uang yang digunakan untuk membangun adalah uang hasil pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat, termasuk saya dan keluaraga”. ujar warga dengan nada jengkel.
Saya juga tidak ikhlas kalau uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah digunakan untuk membangun asal-asalan seperti di Desa Banjardowo. Dana Desa khan uang dari rakyat, bukan uang pribadi Kades”.Tegas warga dengan nada sewot.
   Kepala Desa Banjardowo, Muhamad Irwanto, saat dimintai konfirmasi dikantor balai desa, membenarkan kalau kondisi jalan di Dusun Banjarkerep rusak parah, ia juga membenarkan kalau komposisi campuran adonan luloh 1,3,3 ( satu sak semen, tiga kotak ukuran pasir dan tiga kotak ukuran batu koral ), ketika ditanya kenapa tidak mengikuti SK Bupati Jombang, ia katakan saya campur dengan perbandingan 1,3,3, saya sudah mbengkak 60 sak semen, apalagi kalau saya kerjakan sesuai SK Bupati bisa lebih dari itu. Bagaimana dengan RAB nya? RAB nya memang tidak sama terutama ketebalan mestinya 15 cm, bisa menjadi 18.20,21 cm. disamping itu lebarnya pun saya lebih 10 cm, dari ketentuan RAB, ujar Kepala Desa Banjardowo, Muhamad Irwanto, 30/9/2019, memberi alibi yang tidak masuk akal, Irwanto juga mengatakan bahwa pekerjaan rabat beton bertulang yang ada di dusun Banjarkerep baru saja di cek oleh tim monitoring dari Kecamatan Jombang.
   Agar diketahui, setiap perencanaan infrastruktur yang dibiayai dari APBN atau APBD harus dibuat perencanaan yang bagus dan detail, agar infrastruktur/bangunan yang dibangun dari uang keringat rakyat dapat digunakan oleh rakyat dalam waktu yang lama minimal 5 sampai 6 tahun bahkan lebih. Jadi jika ada bangunan yang dibiayai dari APBN (DD) hanya hitungan bulan sudah rusak, itu layak diperiksa Aparat Penegak Ukum, Kepolisian atau Kejaksaan, tidak cukup Inspektorat saja, apalagi hanya tim monitoring dari Kecamatan..
   Apalagi kalau kita melihat dilapangan pekerjaan rabat beton bertulang di Dusun  Banjarkerep, Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, begitu rusak parah dalam hitungan bulan, hanya dipereksa oleh tim monitoring dari Kecamatan, dibenak-bentak kita akan timbul tadah tanya besar, ada apa dengan Tim Monitoring Kecamatan, jangan-jangan ada dugaan persekongkolan jahat dengan Kepala Desa Banjardowo Muhamad Irwanto. *ryan


Warga Tuntut Pabrik Tahu Ditutup
 Jombang - suaraharianpagi.com
   Beberapa perwakilan warga desa Tambar RT.04,05 RW.03, mendatangi kantor Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menuntut pabrik tahu di Dusun Beji, Desa  Sawiji, agar ditutup. Sebab pabrik dianggap mencemari lingkungan dan diduga pendirian pabrik belum mengantongi izin.
   "Kami minta limbah pabrik tahu di dusun Beji, desa Sawiji, untuk segera ditindak tegas. Karena masyarakat desa Tambar merasa dirugikan. Sungai tercemar, hingga mengakibatkan masyarakat yang mandi terkena gatal-gatal, banyak hewan ternak yang mati, air mengalir ke sawah hingga tanaman rusak," ujar salah seorang perwakilan warga Tambar, Yudi. saat di wawancara di Kantor Kecamatan Jogoroto, Kamis, (29/9).
   Perwakilan warga desa Tambar, Yudi. juga mempertanyakan legalitas operasional pabrik. Sebab selama ini warga tidak dimintai persetujuan dari pemilik pabrik. Sehingga warga menduga beroperasinya pabrik tahu milik Korik dan Fatkhur Muarofi warga desa Sawiji, itu belum mengantongi izin resmi dari dinas yang terkait.
  "Kami tidak merasa tanda tangan (persetujuan). Harusnya, minta persetujuan. Kami pertanyakan jika pabrik tersebut ada perizinannya”, ujar perwakilan warga desa Tambar.
Musyawarah di ruang Camat Jogoroto, terdengar dari celah pintu masuk yang ditutup oleh Camat Jogoroto,susasana semakin memanas saat warga menuding pihak desa Sawiji sengaja melindungi pabrik tersebut agar tetap beroperasi. Alasannya, keluhan soal limbah pabrik tahu sudah disampaikan sekitar setahun lalu. Namun belum ada respon dari pihak desa maupun dari pihak pengusaha tahu Korik dan Fatkhur.
"Kami meminta Kepala Desa Sawiji, Sulaiman dan Perangkatnya, tidak membuat warganya yang meresahkan warga Desa Tambar. Jika berdirinya pabrik tersebut, tidak mengantongi ijin dari dinas yang terkait tolong ditutup saja, biar warga Tambar tidak resah dan sakit sakitan karena dampak dari limbah pabrik Tahu tersebut”, tegas Perwakilan warga desa Tambar.
Musyawarah atau mediasi tersebut dihadiri oleh Muspika Kecamatan Jogoroto, dan menghasilkan surat pernyataan dari kedua pengusaha pabrik tahu, bermaterai Rp.6000; yang berbunyi sebagai berikut.
Yang bertanda tangan dibawah ini saya dari pihak 1 dan pihak 11 (pemilik usaha tahu). Nama : Moh Bukhori. Umur 35 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat. Desa Sawiji RT05 RW01 Kecamatan Jogoroto. Dan Nama: Fathur Muarofi, Umur. 27 tahun, Pekerjaan. Swasta. Alamat; Dusun Beji RT.01 RW 01. Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto.
   Bahwa terkait masalah keresahan warga desa Tambar, masalah limbah tahu yang mengalir kesungai Desa Tambar saya sanggup untuk.
1. Saya pihak 1 dan pihak 11 sanggup untuk mengeborkan sumur khusus bagi warga desa yang  terdampak limbah tahu karena sumbernya tercemar limbah tahu.(tampa sanyo).
2. Sanggup membuat resapan tahu sesuai asistensi dari lingkungan hidup.
3. Sanggup pembersihan sungai secara berkala (menunggu asistensi lingkungan hidup).
4. Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari siapapun dan apabila tidak ditepati, saya berdua (pemilik usaha tahu) sanggup menanggung akibat dari surat pernyataan ini serta ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib. (ditutup sementara). Itulah hasil dari mediasi warga desa Tambar dan pengusaha tahu warga desa Sawiji yang di pimpin oleh Camat Jogoroto, Nunik Hidayati,ST
Camat Jogoroto Nunik Hindayati.ST. ketika dikonfirmasi hasil mediasi tersebut mengutarakan kalau saya akan berusaha memediasi dengan cara kekeluargaan, karena kedua duanya warga saya.
   Sementara Ketua paguyupan pengusaha pabrik tahu se-kabupaten Jombang, Kasun dusun Murong, Beky, mengatakan bahwa untuk pengusaha yang namanya Fatkhur Muarofi, sudah punya SIUP. Suratnya ada di tempat saya, Kenapa tidak dibahwa dalam musyawarah, nanti bila diperlukan akan saya ambilkan. Untuk pengusaha yang nama Moh Bukhori memang belum mengantongi surat ijin selembarpun. Tegas ketua paguyupan pabrik tahu kepada suarahariapagi.com. di Kentin Kecamatan Jogoroto, (26/9) . *ryan.


Ada Didugan Proyek Pavingisasi Dan Proyek Dibuat Bancaan
Jombang – suaraharianpagi.com
   Proyek pembangunan pavingisasi di Dusun Tanggungan Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, disoalkan warga setempat. Dikarenakan pyoyek tersebut dinilai, banyak terjadi penyimpangan. Proyek tersebut, diduga kuat dikerjakan asal –asalan dan diduga dibuat bancaan Kepala Desa Klitih Siti Ro’aini dan Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) Suyono.
Proyek pavingisasi ini menggunakan anggaran dari DIPA Derektorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta. Tahun anggaran 2018. Senilai Rp. 155.995.000; dikerjakan oleh Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) Desa Klitih, Suyono.
Dari pantauan dilapangan, dalam mengerjakan kegiatan banyak terjadi pratik kecurangan, misalnya untuk pavingnya diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknik yang ada dalam RAB. Bukan hanya itu saja, untuk pekerjaan pemasangan
Paving yang seharusnya menggunakan paving K 300, ternyata diduga yang dipasang berkualitas campuran, terlihat banyak paving yang pecah – pecah dan retak- retak.
Pemasangan pavingpun dilakukan asal jadi. Pada lapisan bawah atau fondasi harus diuruk tanah uruk dengan ketebalan 6 cm, terus dilapisi pasir pasangan 6 cm, baru dipasang paving, ternyata oleh TPK Suyono di duga hanya diuruk tanah uruk saja yang ketebalanyan tidak sampai 6 cm, lalu dipasang paving.
   Yang lebih terkesan ada dugaan anggaran Rp. 155.995.000; hanya mendapatkan pekerjaan pasangan paving kurang lebih panjang 156 meter dan lebar 2,5 meter. Ini merupakan bukti bahwa ada dugaan anggaran dibuat bancaan Kepala Desa Klitih dan Tem Pengelolah Kegiatan (TPK) Suyono.
Poniman (53th) bukan nama sebenarnya, warga Desa Klitih, yang berprofesi sebagai kuli bangunan, kepada Suaraharianpagi,com. (18/9). Dilokasi pekerjaan, mengatakan bahwa kalau benar anggaran tersebut Rp.155.995.000; kalau saya yang mengerjakan bisa dipastikan minimal panjang 700 meter dengan lebar bukan lagi 2,5 meter tapi 3 meter. Itupun saya sudah mendapatkan untung kurang lebih 15%.” Ujarnya.
   Ditambahkan, apa yang saya katakan diatas tersebut bukan pesan kosong, semua bisa dihitung diatas kertas, dan sudah termasuk material dan ongkos pekerja. Kalau Kepala Desa Klitih, Siti Ro’aini dan TPK Suyono, yang mengerjakan dapat volume pekerjaan hanya 156 meter X 2,5 meter, bisa dipastikan anggaran diduga dibuat bancaan.” Tegas Poniman dengan nada serius.
Kepala Desa Klitih, Siti Ro’aini dan TPK Suyono, diduga masih belum puas bancaan uang program Padat Karya Infrastruktur Tahun 2018, dari Pusat, Sebesar Rp.155.995.000;. Tapi anggaran untuk Pembangunan Jalan paving dan Plat Duiker di Dusun Tempuran dengan volume 150 meter dan 1 plat duiker yang menghabiskan biaya Rp.32.132,000; dari Dana Desa 2018. juga di kerjakan asal–asalan.
Plat Duiker yang mestinya dibongkar karena kondisi fondasinya sudah patah dan remek, oleh TPK Suyono hanya ditambal, jadi sampai sekarang kondisi plat duiker di dusun Tempuran yang sudah dianggarkan dari Dana Desa 2018 masih tetap seperti dulu, patah dan remek. lagi – lagi anggaranya diduga dibuat bancaan TPK dan Kades Klitih Siti Ro’aini.
Siti Ro’aini Kepala Desa Klitih, ketika dikonfirmasi di kantornya, (18/9). Tidak banyak memberikan informasi, untuk menjawab pertanyaan wartawan diserahkan ke TPK nya Suyono.
Suyono membenarkan kalau anggaran untuk 156 meter X 2,5 meter, sebesar Rp. 155.995.000; ia juga membenarkan untuk kualitas pavingnya K.300. semua saya kerjakan sesuai dengan RAB nya. Ketika dipertanyakan terkait Duiker yang di dusun Tempuran sampai hari ini kondisinya masih seperti dulu patah dan remek. beliunya lebih banyak diam dan tidak banyak bicara. Sesekali ia katakan kalau untuk deker saya hanya memperbarui leneng kanan dan kiri. Apa benar untuk pondasinya tidak dibongkar dan diperbarui, ia diam seribu Bahasa dan menarik napas panjang seakan menunjukan bahwa pekerjaan tersebut akan bermasalah. *Ryan


Jalan Aspal Diduga Ada Suap
JOMBANG - suaraharianpagi.com
    Lagi-lagi pekerjaan pembangunan jalan lingkungan, berupa pembangunan Jalan aspal lapen di Dusun Ngares, Desa Kebondalem, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, diduga menyalahi aturan, dan ada indikasi suap.
   Pasalnya, pekerjaan jalan aspal lapen sepanjang 438 meter, dan lebar 3 meter, dengan anggaran Rp.106,816.000; dari Dana Desa 2019, tersebut diborongkan kepada pihak ketiga, yaitu orang bernama Mhj,warga  Desa Janti, Kecama tan Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa harus dikerjakan secara swakelola dan 30% dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terdongkrak.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Kebondalem, Purwanto, diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 20% dari nilai proyek. Menurut KP (38) warga setempat, kabar yang beredar Kades Kebondalem, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
Saya dengar-dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Dusun Ngares, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 20% dari nilai proyek”. Kata KP, Senin (26/08).
   Jalan di Dusun Ngares, yang dibangun aspal lapen tersebut, adalah jalan aspal yang relatif masih bagus, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah desa Kebondalem, diatasnya dibangun jalan aspal lapen. Jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang relatif masih bagus..
    Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dimainkan, karena jalan yang sebelumnya masih relatif bagus, selanjutnya bagian atas jalan hanya dipoles sedikit dengan aspal lapen. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang gigit jari atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan”. Ucap KP.
   Kepala desa Kebondalem, Purwanto, saat dimintai konfirmasi via ponselnya dua kali hari Senin (26/08), jam 12.32 wib, tidak mau mengangkat, alias tidak mau menjawab. Sedangkan ketua Tim pengelola kegiatan (TPK) Dana Desa, Desa Kebondalem, lebih suka diam seribu bahasa, karena tidak merasa dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
Dari pantauan dilapangan, pembangunan jalan aspal lapen tersebut dikerjakan belum begitu lama, tenaga kerjanya diduga  bukan warga desa Kebondalem. Sementara material yang ada aspal curah, batu dan abu batu. 
Sedangkan proyek yang dibiayai dari DD tahun 2019 ini harus di laksanakan secara swakelola, atau dengan cara Program Padat Karya Tunai. Hal tersebut diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, dan Menteri Pelak sanaan pembangunan nasional/Kepala badan pembangunan nasional. No: 040-8698 Tahun 2017; Nomer: 954/KMK.07/2017;Nomer:116 Tahun 2017;No: 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang: Penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No: 6 Tahun 2014 tentang desa.*ryan


Diduga Pj. Kades Kerjakan Proyek Dana Desa di Wilayah PUPR
Jombang - suaraharianpagi.com
   Nilai alokasi dana pemerintah untuk pembangunan setiap desa di Indonesia terus meningkat. Sayang nya alokasi yang diberikan tak dimanfaatkan Desa untuk pembangu nan proyek diinternal wilayah atau kewenangan desa, tapi justru desa mengerjakan proyek yang bukan wilayahnya. Sehingga, banyak pemanfaatan dana desa yang tidak terkoreksi.
   Hal tersebut ditemukan beberapa kasus proyek desa yang diduga seharusnya bukan wilayah desa, oleh pihak desa malah dikerjakan dengan menggunakan Dana Desa, hanya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari proyek tersebut, ini yang membuat tumpang tindih dengan proyek pemerintah daerah. Hal tersebut membuat proyek yang dikerjakan oleh desa justru sia-sia.
   Ini terjadi di Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, telah dibangun TPT (Tembok Penahan Tanah) dua titik, diwilayah Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), masing-masing di Dusun Bogorejo depan Masjid, dibangun TPT (Tembok Penahan Tanah) dengan volume pekerjaan 175 M X1,4 M, dengan anggaran Dana Desa sebesar Rp.110.000.000; dan didusun yang sama Dusun Bogorejo dengan volume pekerjaan 110 M x 1,7 M yang menghabiskan anggaran Rp. 80.000.000; semuanya dibiayai dari Dana Desa tahun anggaran 2019.
   Hal tersebut menjadikan proyek desa menjadi sia-sia. Apalagi, dana desa yang diterima mestinya untuk membangun wilayah desa, tapi oleh desa dibuat mengerjakan proyek wilayah PUPR yang bukan kewenanganya. Hal ini yang membuat masyarakat Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, kecewa karena tidak ada bermanfaat untuk masyarakat setempat.
Jelas ini kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa Kalangsemanding dan Dinas PUPR, sehingga dana desa di Desa Kalangsemanding tidak tepat sasaran.
   Pj. Kepala Desa Kalangsemanding, Fatkhur Rozi, ketika dikonfirmasi via ponselnya hari Senin tgl 12 Agustus 2019. terkait Proyek TPT tersebut, mengatakan, “bahwa proyek TPT yang lokasinya diwilayah PUPR tersebut sudah berdasarkan RPJMD, Kalangsemanding, disamping itu merupakan Visi dan Misi Kepala Desa yang lama, saya hanya merealisasikan saja, saya sekarang masih sakit mas” tegas Fatkhur Rozi, Pj. Kepala Desa Kalangsemanding sambil menutup ponselnya.
   Sementara Deddy dari LSM GADJAG MADA, hari Senin tanggal 12 ketika dimintai komentarnya terkait kengawuran Pj, Kepala Desa Kalangsemanding, yang mengerjakan proyek yang bukan wilayah desa, mengatakan “Desa seharusnya lebih hati-hati dalam menyalurkan dana desa, Desa mengerjakan kegiatan harus berdasarkan musyawarah desa, bukan berdasarkan visi dan misi, apalagi Kades yang lama sudah habis masa jabatannya, terus siapa yang bertanggung jawab”. Semua proyek harusnya di dokumentasikan untuk pertanggungjawabanya. Hal ini sekaligus bentuk tranparansi aparat desa terhadap masyarakat”. terangnya.
   Di sisi lain, ketidaktahuan pemerintah desa terhadap proyek desa juga menunjukkan kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan tim pendamping desa.
   Kedepan sinergitas antara pemangku kepentingan yang menangani program pembangunan desa perlu ditingkatkan. Agar tidak terjadi lagi tumpang tindih wilayah proyek yang menimbulkan kesalaha pahaman di tengah masyarakat, ujarnya
   Ditambahkan, apapun yang terjadi di Desa Kalangsemanding, Pj, Kepala Desa, Kalangsemanding dan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) harus bertanggung jawab penuh, karena nama dan tempat kegiatan proyek sudah salah besar dan ngawur. Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum tanggap dengan kejadian ini sebelum masyarakan desa Kalangsemanding meluapkan kekecewaanya”. Tegas Deddy.
“Dana Desa yang tahun lalu bernilai total Rp. 20,7 triliun telah meningkat menjadi Rp46,9 triliun. Dan hanya akan disalurkan dalam dua tahap. Saya harap masyarakat bisa memanfaatkan hal ini untuk proyek yang berdampak real terhadap masyarakat”. pungkas. *ryan



Diduga Kades dan TPK Nekad Tabrak Aturan Proyek Jalan
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Koordinator LSM Gadjah Mada, Mojokerto, Johni menanggapi, Proyek Aspal Lapen yang dibiayai dari Dana Desa (DD) 2019, di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, yang diduga bermasalah karena di borongkan pihak ketiga dan ada dugaan markup anggaran. Oleh karena itu ia meminta aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa timur bertindak tegas.
   Proyek tersebut adalah Aspal Lapen di jalan Mawar muter jalan Manggah RT.04/01, volume 400 m X 2,8 m, dengan anggaran Rp.135.000.000; Jalan Kenari Jalan Jetak,Rt 03/04, volume140 m X 2,8 m, anggaran Rp.63.000.000; dan Dusun Buduk RT 02,05/07 dengan volume 370 m X 3 m dengan anggaran Rp.135.000.000; semua anggaran dari DD 2019.
   Johni mengatakan “aparat penegak hukum (Polisi atau Kejaksaan) harus bertindak tegas, segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Sidokerto, H. Amir Tohari, dan TPK nya Slamet,selaku pelaksana kegiatan”.
“Mereka jangan hanya dipanggil dan diperiksa bila perlu mereka segera ditahan. Karena sudah jelas-jelas kegiatan proyek aspal Lapen di Desa Sidokerto, bermasalah. karena proyek tersebut diduga diborongkan pihak ketiga dan Kepala Desa H. Amir Tohari, diindikasikan menerima fee 20% dari total nilai proyek, tidak hanya itu saja Kades Sidokerto juga diduga memar’ap anggaran kegiatan tersebut. Dipapan APB-Desa Sidokerto, untuk tiga titik proyek aspal lapen di anggarkan Rp. 307.609.000; sementara di RAB nya,kalau kita jumlah sebesar Rp. 333.000.000; sesuai dengan penjela san Kasi Perencanaan Abdul Muis, ada kelebihan Rp.25.000.000; lebih yang diduga dibuat bancaan Kepala Desa dan panitia kegiatan. Saya juga berharap Pemkab Jombang juga mengambil tindakan tegas.” Kata Johni.
   “Jangan sampai Kabupaten Jombang, dijadikan objek proyek Dana Desa, oleh Kepala Desa Sidokerto, karena yang rugi selain Pemkab juga masyarakat, apabila sebuah proyek tidak memenuhi spek dan cepat rusak maka untuk beberapa tahun tentunya kita tidak dapat pembangunan yang sama karena mengacu pada aturan mainnya” ungkapnya.
“Untuk itu, kami mendesak aparat penegak hukum, jeli dan segera bertindak tegas. Jangan menunggu laporan resmi dari masyarakat. Panggil dan periksa dulu kepala Desa Sidokerto, H. Amir Tohari, dan pihak terkait lainya, nanti akan ketahuan ada pelangaran hukum atau tidak. Kalau mereka tidak pernah dipanggil dan diperiksa mungkin penegak hukum tidak akan tahu ada pelangaran hukum atau tidak.” kata jhoni.
   Ditambahkan “Setiap perencanaan pembangunan Aspal Lapen pasti dibuat sebaik mungkin agar masa pemakaian (penggunaan)  bisa bertahan lama, minimal 5 - 6 tahun bahkan lebih. Namun pekerjaan aspal lapen di desa Sidokerto diperkirakan tidak akan tahan lama karena dasar kegitan tersebut adalah paving yang relatif masih bagus.
   Tidak hanya itu pelaksanaan proyek Aspal Lapen ditiga titik yang berlokasi didesa Sidokerrto tersebut tidak transparan, TPK selaku pelaksana proyek sejak awal pengerjaan sampai hari ini tidak memasang papan nama proyek, apa lagi prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Padahal pemasangan papan nama proyek dan prasasti wajib dalam persyaratan dan lingkup pelaksanaan kontruksi.
   Menurut Jhoni, ini semua bisa terjadi karena lemahnya pengawasan baik dari Kecamatan dan dari Dinas Teknis setempat. Bahkan kami menduga mereka memang bersekongkol untuk mengerjakan proyek tersebut dengan cara diborongkan sehingga 30% padat karya tunai bisa dibuat bancaan bersama.
   “Kalau pihak Kecamatan dan Dinas Teknis melakukan pengawasan dengan benar, tidak mungkin ini semua akan terjadi. Oleh karena mereka harus diseret keranah hukum. Dan kami berharap penegak hukum segera memanggil dan memeriksa mereka, bila perlu segera ditahan”. Tegas Johni.
Sementara Kepala Desa Sidokerto, H. Amir Tohari ketika dikonfirmasi di kantornya, kondisinya sakit strok, tidak bisa bicara, sekdesnya pergi kekecamatan, diwakili Kasi Perenca naan Abdul Muis, membenarkan kalau proyek Aspal Lapen ditiga titik tersebut diborongkan pihak ketiga, untuk anggaranya memang tidak sama antara APBDesa dengan RABnya, tapi yang saya bacakan ini belum direfisi.
 Dari pantauan dilapangan, pem bangunan tidak transparan, tidak ada papan nama proyek juga tidak ada prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Proyek dikerjakan sekitar bulan Juli  tahun 2019, namun kondi sinya sangat memprihatinkan  sudah pada mengelupas abu batunya. *tim



Pemerintah Desa Bangun Jalan Dengan Dana Desa
Jombang - suaraharianpagi.com
   Untuk meningkatkan pembangunan desa, Pemerintah Desa (Pemdes) Kesamben, Kecama tan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tahun 2019 ini membangun Jalan rabat beton yang dibiayai dari anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019.
Dari data yang tercatat di Pemdes Kesamben, pembangunan jalan rabat beton tersebut terletak di Dusun Patuk Rt.03,Rw 06, sepanjang 173 Meter, Lebar 2 meter dan Tebal 12 Cm dengan anggaran sebesar Rp. 57.000.000;
   Kepala Desa Kesamben, Aris Prio Wasono mengatakan, bantuan Dana Desa (DD) tahun 2019, dimanfaatkan Pemdes Kesamben, untuk membangun berbagai fasilitas umum, seperti membangun jalan rabat beton di dusun Patuk dan dusun – dusun lainya.
Pembangunan ini dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan bantuan Dana Desa ini tentu bisa lebih dimaksimalkan untuk membangun fasilitas umum yang bisa mendongkrak kesejahteraan warga sekitar” kata Kades Kesamben Aris Prio Wasono kepada Suaraharianpagi.Com, 16/8/2019 yang lalu.
   Seluruh kegiatan pembangunan tersebut dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, dan dikerjakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kesamben, Sukiat. Fasilitas umum itu dibangun tiada lain sebagai pendukung sarana infrastruktur jalan desa, yang nantinya bisa digunakan warga untuk melakukan berbagai aktifitas perekonomian dengan memperlancar transportasi warga masyarakat dusun Patuk.
   Sementara Ketua TPK Desa Kesamben, Sukiat, ditemui terpisah, mengatakan, pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa 2019, tersebut, kami laksanakan dengan baik, dan tranparan. Pekerjaan di Dusun Patuk dimulai tanggal 14 Agustus 2019 yang lalu. Dalam pelaksanaan program ini, kami lakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, karena semua yang kami lakukan sesuai dengan usulan berdasarkan hasil musyawarah desa sebelumnya.” Tegas Sukiat. *ryan

Ada Dugaan Suap Jalan Aspal Yang Dibiayai DD Rp 307.609 Juta
JOMBANG-suaraharianpagi.com
   Lagi-lagi proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) di lingkungan Kabupaten Jombang bermasalah. Kali ini proyek pembangunan aspal lapen di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya pekerjaan jalan aspal lapen tersebut ada dugaan menyalahi ketentuan dan ada indikasi suap.
   Jalan aspal lapen yang bermasalah tersebut berlokasi di tiga titik, yang dibiayai dari DD tahun 2019 sebesar Rp 307.609.000; dengan perincian yaitu: Di Jalan Mawar muter Jalan Mangga. RT04 RW01 dengan volume Lebar 2,8 meter, Panjang 400 meter, menghabiskan anggaran Rp. 135.000.000; juta. Jalan Kenari sampai jalan Jetak RT03, RW04 dengan volume Lebar 2,8 meter, Panjang 140 meter menghabiskan biaya Rp. 63 juta. Serta Dusun Buduk RT02,RT05,RW 07,dengan volume 3 meter X  370 meter, menelan anggaran Rp.135 juta.
   Jalan aspal lapen ditiga titik tersebut diborongkan oleh pihak ketiga, padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa seharusnya dikerjakan secara swakelola dan 30% Dana Desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat bergerak.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Sidokerto diduga  menerima uang fee dari pihak ketiga, (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 20% dari nilai proyek.
Menurut salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa Kepala Desa Sidokerto diduga menerima uang fee  dari pemborong sebesar 20% dari total nilai proyek.
”Saya dengar dengar  dari salah satu rekanan bahwa pemborong jalan aspal lapen di Desa Sidokerto diduga telah memberikan uang fee kepada Kades sebesar 20% dari total nilai proyek”. ujarnya.
   Jalan di Desa Sidokerto yang dibangun aspal lapen tersebut adalah jalan paving, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah desa Sidokerto diatasnya dibangun jalan aspal lapen, jadi pekerjaan B- nolnya adalah jalan paving yang relatif masih bagus.
   Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan oleh pemborong, karena sebelumnya sudah ada jalan paving, pemborong tinggal memoles sedikit aspal lapen, dan tidak semua item batu yang seharusnya digelar dikerjakan. Jadi pemborong bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi warga yang gigit jari karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan,
   Informasi yang dihimpun dari warga setempat, jalan tersebut belum begitu lama dikerjakan, tenaga kerjakanya dari luar warga desa Sidokerto, tidak satupun warga Sidokerto yang ikut mengerjakan jalan aspal lapen tersebut.
   Tak hanya itu pengerjaan jalan tersebut, diduga tidak mengacu kepada program padat karya tunai (Cash for wark), proyek diduga diborongkan atau dikerjakan oleh kontraktor.
    Terkait hal tersebut Kepala Desa Sidokerto saat akan dikonfirmasi kondisinya sakit, Sekertaris Desa Sidokerto Hakim ketika dikonfirmasi via ponselnya tidak mau mengangkat, diwakili Kasi Pembangunan Abdul Muis, membenarkan kalau pekerjaan aspal lapen ditiga titik di kerjakan oleh pihak ketiga. Ia juga membenarkan bahwa anggaran yang di bentang di APBDesa Sidokerto dengan RAB tidak sama. Dengan alasan RAB-nya belum direfisi.
Perlu diketahui bahwa anggaran di APBDesa Sidokerto 2019, untuk Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalas Desa sebesar Rp.307.609.000; sementara di dalam RAB nya untuk tiga titik jalan yang dikerjakan dengan aspal lapen menelan anggaran sebesar Rp.333.000.000; ada selisih Rp. 25 juta lebih yang perlu dipertanyakan, ada dugaan selisih anggaran di buat bancaan panitia pelaksanan Dana Desa di Desa Sidokerto.
   Munurut Deddy, dari LSM GADJAH MADA yang berkantor di jalan Gadjah Mada Mojokerto, mengatakan di Kabupaten Jombang, banyak proyek infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa, yang diduga menyalahi ketentuan tidak pernah ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, ini yang membuat Kepala Desa semau gue mengerjakan proyek yang dibiayai dari Dana Desa, 
Kejadian ini yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan penyimpangan Dana Desa kepada pihak Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang. Karena dianggap membuang-buang waktu dalam menulis laporan. Kami berharap dengan adanya kejadian ini kepala Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang, bertindak tegas kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan Dana Desa. *ryan


Jalan Rabat Beton Dibiayai Dikerjakan Asal Jadi
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Proyek pembangunan jalan rabat beton di Desa Alang-Alang Caruban dan Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Diduga dikerjakan asal-asalan dan ada indikasi mengurangi spesifikasi teknis. Pasalnya jalan di desa tersebut baru beberapa bulan selesai dibangun sudah rusak parah.
 Proyek jalan rabat beton tersebut di kerjakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Lokasi pekerjaan di Desa Alang-Alang Caruban dan Desa Sukosari, sepanjang kurang lebih 600 m, lebar 3,5 m, tebal 15 cm, K 225. Mengabiskan anggaran Rp. 600.000.000; juta, yang bersumber dari APBN, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ( PISEW ) tahun 2019.
    Dari pantauan dilapangan pembangunan tidak transparan, tidak terpasang papan naman proyek juga tidak ada prasasti bangunan yang mencantumkan sumber anggaran dan volume pekerjaan.  Jalan selesai dibangun kisaran 4 bulan yang lalu, namun kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, sudah mengalami pecah-pecah, retak, dan permukaan jalan sudah terkelupas alias rontok.
   Tidak hanya itu tahun 2019, di lokasi yang sama, untuk menyambung jalan rabat beton yang di biayai dari Program PISEW, Pemerintah desa Alang-Alang Caruban, juga mengadakan pengecoron jalan rabat beton dan TPT, yang dibiayai dari Dana Desa tahun 2019. Lagi-lagi Pemerintah Desa Alang-Alang Caruban tidak transparan, tidak ada papan nama proyek yang menunjukan volume dan besaran anggaran. 
   Menurut salah seorang warga yang menolak disebutkan namanya, ia mengatakan, bangunan jalan tersebut selesai dikerjakan sekitar akhir empat bulan lalu, tapi kondisi jalan sudah rusak, permukaan jalan banyak yang pecah-pecah dan retak.
Ini bisa dilihat sendiri kondisi jalanya sekarang sudah banyak yang retak retak, Pelaksanaan pembangunan memang dilaksanakan secara asal-asalan. Menurutnya saya ini rakyar biasa, jadi  hanya bisa pasrah, padahal uang yang digunakan untuk membangun adalah uang hasil pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat.
Nampak permukaan jalan rabad beton di Desa Alang-Alang Caruban dan Sukosari yang  dibangun dengan Dana APBN, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 2019 baru beberapa bulan sudah banyak yang retak-retak.
  Saya yakin rakyat juga tidak akan rela kalau, uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah digunakan untuk membangun asal-asalan seperti ini. Dana APBN kan uang dari rakyat, bukan uang pribadi BKAD”. Ujarnya.
   Menangapi hal tersebut Kepala desa Alang-Alang Caruban,Ibu Yuniati, penerima manfaat dan pelaksana BKAD Kecamatan Jogoroto, saat diminta konfirmasi dikantornya. Tidak banyak jawaban yang dilontarkan, tapi ia langsung mengajak wartawan kelokasi proyek melihat langsung kondisi jalan yang sebenarnya.
   Ketika jalan rabat beton benar kondisinya sudah banyak yang retak-retak ia menyatakan, Kondisi tanah disini labil, tidak banyak orang yang mau lewat sini jalanya rusak, kalau kita biarkan tidak kita betulkan lalu siapa yang akan membenahi, mestinya kita bersyukur dapat program PISEW karena kita bisa membenahai jalan yang dulunya rusak sekarang sudah bagus, kalau ada yang retak-retak sedikit tolong di maklumi atau ditoleransi.” Tegas Kades Juniati kepada Suaraharianpagi.com. belum lama ini.
   Perlu diketahui, setiap perencanaan infrastruktur yang dibiayai dari APBN atau APBD harus dibuat perencanaan yang bagus dan matang, agar infrastruktur/bangunan  yang dibangun dari uang keringat rakyat dapat digunakan oleh rakyat dalam waktu yang lama minimal 5 bahkan lebih. Jadi jika ada bangunan yang dibiayai dari APBN hanya hitungan bulan sudah rusak, itu layak dipertanyakan. *ryan


Program PTSL Diduga Ada Indikasi Pungli
Jombang -  suaraharianpagi.com
 Masyarakat Desa Brudu, Keca matan Sumobito, Kabupaten Jom bang, Jawa Timur  mengeluhkan Program Pendaftaran Tanah Sistema tik Lengkap (PTSL).  Pasalnya, da lam prateknya, program tersebut panitia masih menarik biaya berfariasi antara Rp.500.000; sampai Rp.700.000; bahkan lebih.
   Menurut LN (47) warga Desa Brudu, kepada Suaraharianpagi.com  mengatakan, waktu sosialisasi di kantor balai Desa Brudu, biaya Program  Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sebesar Rp.150.000; Dengan perincian untuk beli patok pembatas tanah,biaya matrei, fotocopy, dan biaya transport panitia di desa.
   Tapi kenyataan dilapangan berbeda, malah saya mengajukan pemecahan menjadi 5 sertifikat dipungut biaya Rp. 2,5 juta. Jadi satu sertifikat dikenakan biaya Rp. 500.000; Pungutan tersebut ditarik oleh Kepala Dusun Brudu.
   Masih menurut LN, pungutan liar tersebut berdalil untuk mengurus surat – surat tanah didesa. Padahal pemerintah desa tidak mempunyai kewenangan untuk memungut biaya surat–surat tanah didesa. Jadi pungutan Rp. 500.000; itu jelas–jelas Pungli, harus ditindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum.
   Hal senada juga dikatakan oleh Parto bukan nama sebenarnya, warga dusun Plosorjo, yang mengajukan 3 bidang sertifikat, ia harus mengeluarkan uang dari kocenya sebesar Rp. 1,5 juta. Dengan alasan untuk mengurus surat–surat didesa, beli patok pembatas tanah, matrei dan foto copy. Saya tidak habis pikir, pada saat sosialisasi di balai Desa Brudu, biaya pengurusan Program PTSL Cuma Rp.150.000; Tapi kenyataanya kami di kenakan Rp, 500.000; per bidang, jadi kami harus membayar Rp 1,5 juta tiga bidang.
   “Bukan hanya saya saja yang dipungut biaya selangit, tapi hampir semua warga Desa Brudu yang mengajukan Program PTSL di pungli Rp. 500 ribu, persertifikat. Pungutan tersebut di tarik lewat Kepala Dusun masing-masing” Tegas Parto dengan nada kecewa.
   Sementara mengutip keterangan Kepala BPN Kabupaten Jombang, Titik Agustiningsih SH.M.Hum. pada saat menyerahkan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL) disalah satu desa , mengatakan, program percepatan pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL) ini memang digratiskan kepada masyarakat.
Jadi BPN tidak memungut apa-apa dari masyarakat, “saya juga memerintahkan kepada staf – staf saya agar tidak memungut biaya ke masyarakat karena program ini sudah dibiayai dari APBN”.
   Kepala Desa Brudu, Syamsi ketika akan dikonfirmasi di Kantornya tidak ada ditempat, di temui sekretaris Desa Brudu Ibu Chusnul, dalam penjelasanya ia mengatakan bahwa pertanggal 24 Juli 2019 warga masyarakat Brudu yang sudah mendaftar program PTSL sudah mencampai angka 1584 bidang, sedangkan untuk TKD ( Tanah Kas Desa ) ada 55 bidang, jadi totol semua 1584 bidang + 55 bidang= 1639 bidang yang sudah terdaftar di BPN Kabupaten Jombang.
   Ketika di tanya kapan sertifikat bisa diterima oleh warga masyarakat Brudu? “Kalau tidak ada kendala bulan Agustus sudah bisa Lounching”, tegas Bu Chunul dengan nada percaya diri. Ketika ditanya apa benar ada pungutan di luar ketentuan, dengan tegas di jawab “saya tidak tahu bapak, tolong tanyakan ke pak Kades Syamsi, kebetulan baru saja meninggaslkan kantor.” *ryan

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget