Articles by "Jombang"
Twitter Facebook

JOMBANG - Suaraharianpagi.com

   Proyek pembangunan jalan rabat beton di Desa Gempol Legundi dan Tanggungan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Diduga dikerjakan asal dan ada diduga mengurangi spesifikasi teknis. Pasalnya jalan di desa tersebut baru beberapa bulan selesai dibangun sudah rusak parah.

Proyek jalan rabat beton tersebut di kerjakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa ( BKAD ) Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Lokasi pekerjaan di Desa Gempol Legundi dan Desa Tanggungan. Yang menelan anggaran Kurang lebih Rp. 600.000.000; yang bersumber dari APBN, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW ) tahun 2019.

    Dari pantauan dilapangan pembangunan tidak transparan, tidak terpasang papan naman proyek juga tidak ada prasasti bangunan yang mencantumkan sumber anggaran dan volume pekerjaan Jalan selesai dibangun kisaran 8 bulan yang lalu, namun kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, sudah mengalami pecah-pecah, retak, dan permukaan jalan sudah terkelupas alias mrotoli.

   Menurut salah seorang warga yang menolak disebutkan namanya, ia mengatakan, bangunan jalan tersebut selesai dikerjakan sekitar delapan bulan lalu, tapi kondisi jalan sudah rusak parah, permukaan jalan banyak yang aus terkelupas semennya sehingga tinggal tampak batu cornya yang kelihatan.

“bisa dilihat sendiri kondisi jalanya sekarang sudah banyak yang aus terkelupas semennya dari ujung ke ujung sepanjang jalan yang di rabat beton tersebut. Pelaksanaan pembangunan memang dilaksanakan secara asal-asalan. Menurutnya saya ini rakyat biasa, jadi hanya bisa pasrah, padahal uang yang digunakan untuk membangun adalah uang hasil pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat,” ujar warga Gempol Legundi yang tidak mau disebut namanya kepada Suaraharianpagi.com. (14/9).

    Nampak permukaan jalan rabat beton di Desa Gempol Legundi dan Tanggungan yang  dibangun dengan Dana APBN, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ( PISEW ) 2019 baru beberapa bulan memang sudah banyak yang aus terkelupas semenya dari ujung Utara sampai ujung Selatan, tinggal batu cornya yang kelihatan..

“”Saya yakin rakyat juga tidak akan rela kalau, uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah digunakan untuk membangun asal-asalan seperti ini. Dana APBN kan uang dari rakyat, bukan uang pribadi BKAD”” tegasnya.

   Menangapi hal tersebut Kepala Desa Gempol Legundi, Alif, sebagai  penerima manfaat, mengatakan “ itu bukan jaman saya mas, saya belum jadi Kepala Desa, terus apa yang harus saya jelaskan, itu jamanya Kepala desa yang lama, sekarang sudah meninggal. Pelaksananya BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa) tegas Alif, kepada suaraharianpagi.com. (14/9). Di Kantornya. 

   Sementara Kepala Desa Blimbing Taufik, selaku Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, saat diminta konfirmasi via ponselnya mengatakan, Pekerjaan itu sudah diperiksa BPK mas, tidak ada masalah, kalau mau nulis tulis saja yang besar-besar. Ketika ditanya berapa anggaran dan volume pekerjaan, ia katakan saya lupa mas, saya tak tanya bendahara dulu,” tegas Ketua BKAD Kecamatan Gudo, Taufik kepada Suaraharianpagi.com

   Camat Gudo, Tomson selaku Pemangku wilayah Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang,  ketikan akan dikonfirmasi terkait pekerjaan Program PISEW Tahun 2019, di Desa Gempol Legundi dan Tanggungan, Tidak ada ditempat, salah satu stafnya mengatakan pak Camat baru saja keluar ke Inspektorat. Ketika dihubungi lewat ponselnya pun tidak mau mengangkat. Ada dugaan Camat tidak mau tahu program atau kegiatan yang ada diwilayahnya.   

   Perlu diketahui, setiap perencanaan infrastruktur yang dibiayai dari APBN atau APBD harus dibuat perencanaan yang bagus dan matang, agar infrastruktur/bangunan  yang dibangun dari uang keringat rakyat dapat digunakan oleh rakyat dalam waktu yang lama minimal 5 tahun bahkan lebih. Jadi jika ada bangunan yang dibiayai dari APBN hanya hitungan bulan sudah rusak, itu layak dipertanyakan, bila perlu di audit kembali oleh inspektorat dan diperiksa Oleh Aparat Penegak Hukum (APH ). *ryan  

Twitter Facebook


Jombang - Suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Kantor DPMD mensosialisasikan agenda Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap II, di pendopo Kabupaten Jombang pada Jumat, (4/9/2020). Agenda sosialisasi yang dibuka oleh Bupati Jombang ini juga dihadiri Ketua DPRD, Forkopimda, Anggota DPRD Komisi A, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah beserta Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD terkait, Forkopimca dari 8 Kecamatan dan para Kades dan BPD dari 9 desa.
   Seiring dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka juga membawa beberapa perubahan besar di desa, termasuk salah satunya adalah teknis pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan PP Nomor 43 tahun 2014 dapat dilaksanakan secara serentak ataupun secara bergelombang selama 3 kali, dan untuk bulan Desember mendatang adalah pilkades serentak gelombang kedua dari rencana 3 kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
   Perlu diketahui, Bupati Jombang telah mengeluarkan aturan terbaru terkait teknis pemilihan Kepala Desa yaitu Perbup nomor 56 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jombang nomor 25 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa. Inti dari perubahan Perbup ini ada di paragaf 2 pembentukan dan tugas panitia pemilihan angka (6) sampai dengan (7) berbunyi sebagai berikut, angka (6) dalam hal panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri perorangan maupun keseluruhan, maka BPD segera membentuk/mengisi kekosongan panitia/anggota yang mengundurkan diri, paling lambat 2 (dua) hari. Sedangkan angka (7) apabila pengisian kekosongan panitia tidak dilakukan oleh BPD, yang mengakibatkan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala desa berhenti, maka bupati membentuk panitia pemilihan kepala desa untuk melanjutkan tahapan pemilihan Kepala Desa.
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dalam sambutannya menyebutkan bahwa Perbup nomor 56 tahun 2020 tersebut merupakan dasar hukum untuk penyelenggaraan pilkades serentak tahap 2 yang direncanakan akan diselenggarakan di 9 Desa pada tanggal 16 Desember 2020. Hal ini sesuai arahan dari Kemendagri bahwa pilkades ini harus diselenggarakan setelah pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Alasan utama pengusulan pilkades serentak dilakukan di akhir 2020, adalah karena masa jabatan kades berakhir pada Januari 2021.
   Rencana ini dimatangkan karena memang masa jabatan kades sudah berakhir. Hanya saja, bagaimana teknis pilkades serentak di tengah pandemi, bisa dirumuskan segera bagaimana agar pada pelaksanaanya tidak terjadi kerumunan di sembilan desa yang menggelar pilkades itu,” tutur Bupati Jombang.
   Pilkades dibagi beberapa tahap, diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kerumunan. Tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker.
   Alasan utama dilaksanakan pada akhir Desember karena masa jabatan kades akan habis 9 Januari 2021, sehingga kalau tidak dilakukan sekarang, ya kapan lagi. Jika tidak dilakukan di tahun ini maka pelaksanaan pilkades serentak tak mungkin dilakukan awal tahun depan. Hal ini dikarenakan akan cukup memberatkan karena para kades yang masa jabatannya habis harus diisi penjabat (pj). Tentu pj-nya juga butuh banyak. Tapi kalau tahun ini kan langsung bisa dilantik,” tutur Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab.
   Adapun sembilan desa yang akan mengikuti pilkades serentak tahun ini adalah Desa Sukoiber dan Desa Wangkalkepuh (Kecamatan Gudo), Desa Ngrimbi (Kecamatan Bareng), Desa Seketi (Kecamatan Mojoagung), Desa Madyopuro (Kecamatan Sumobito), Desa Pulogedang (Kecamatan Tembelang), Desa Mojoduwur (Kecamatan Mojowarno), Desa Marmoyo (Kecamatan Kabuh), dan Desa Banjardowo yang tahun 2019 kemarin gagal menggelar pilkades, sehingga harus digabung tahun ini.
   DPMD Kabupaten Jombang, sudah konsultasi secara lisan ke Kemendagri. Hasilnya, pilkades serentak tetap bisa dilakukan tahun ini. Yang penting di atas tanggal 9 Desember 2020, setelah pilkada serentak. Namun hingga kini izin tertulis untuk penyelenggaraan pilkades belum ada, meski perbup untuk pilkades serentak 2020 sudah siap.
   Penerbitan Perbup tentang juknis (petunjuk teknis) sangat penting. Sebab, Perbup adalah sebagai dasar hukum mekanisme pelaksanaan pilkades. Terlebih lagi, saat ini masih dalam masa pandemic covid-19. Setelah Perbup terbit, segera ditindak lanjuti dengan pembentukan panitia pilkades yang dilakukan Badan Permusyaratan Desa (BPD).
   Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya berpesan pada BPD, bahwa nanti dalam pembentukan panitia hendaknya BPD bersikap netral dan tidak memihak salah satu calon dan BPD sendiri juga harus bisa memilih orang-orang yang tepat dalam melaksanakan tugas sebagai panitia pilkades, karena tugas ini bukanlah tugas yang mudah dan senantiasa harus bisa menjaga kondusifitas di desa selama pentahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sedang berlangsung,” tutur Bupati Jombang.
   Proses Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Jombang merupakan bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat, karena itu mari kita sukseskan pemilihan kepala desa serentak bulan Desember mendatang agar bisa berjalan aman dan damai. Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, maka koordinasi antar instansi sangat diperlukan, baik itu aparat pemerintahan, panitia Desa, panitia Kabupaten ataupun pihak keamanan dan Forkopimcam, pungkas Bupati Jombang. *ryan

Twitter Facebook

Jombang - Suaraharianpagi.com
   Pembangunan Gedung Serbaguna, yang terletak di Dusun Sumbersari, Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, senilai Rp. 200.000.000; mendapat sorotan LSM Gadjah Mada Mojokerto. Pasalnya pekerjaan tersebut ditengarai banyak praktek penyimpangan.
   Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut dibiayai dari dana Dana Desa (DD) tahun angaran 2019, sebesar Rp. 200.000.000; berupa pasangan batu kali dan slop beton cor, pasangan batu kali diatas pondasi dengan ketinggian 40 cm dan slop beton cornya juga dengan ketinggian 40 cm, sementara ketebalan cor betonya 15 cm. 
   Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam rencana anggaran belanja (RAB). Yang mencolok adalah pada papan nama proyek dan prasasti yang dipasang didinding pasangan dan diatas bangunan. Dipapan nama proyek dan Prasasti tertulis: Kegiatan berupa Pembangunan Gedung Serbaguna, Jenis kegiatan berupa, Pasangan Batu Kali, Batu Bata dan Cor Beton dengan Volume 1 Unit. 
   Sementara yang ada sekarang hanya pasangan Batu Kali, diatas pondasi dengan ketinggian kurang lebih 40 cm dan Slop Beton Cor, ketinggian 40 cm serta tebal 15 cm. Tidak ada satu pun batu bata yang nempel diatas bangunan tersebut. Padahal di papan nama proyek dan prasasti tertulis besar - besar pasangan batu bata. 
   Bukan hanya itu saja pekerjaan pembesian yang dipasang pada bangunan tersebut diduga juga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Diungkapkan oleh LSM Gadjah Mada Mojokerto Yanto, Pembangunan Gedung Serbaguna di Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh Tersebut dalam pantauan kami. Dari hasil pantauan kami dilapangan selain tidak memasang batu bata, ternyata bangunan tersebut menggunakan tulangan besi, setiap kolom pembesianya diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, yang sudah ditentukan dalam rencana anggaran belanja (RAB) nya. 
   Hal tersebut terungkap pada saat kami melakukan pengambilan foto dilapangan, bahwa terdapat besi kolom yang besaranya dan jenisnya tidak sama. Pada pembesian kolom ada dua jenis besi yang dipasang, ada besi ulir dan ada besi polos yang besaranya tidak sama. Hal ini yang menjadi kecurigaan kami bahwa ada dugaan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan kecurangan dalam pelaksaan pengerjaan.

  Panah hijau menunjukkan besi ulir, panah merah menunjukkan besi polos yang besarannya tidak sama
   Pembangunan Gedung Serbaguna adalah fasilitas umum, menyangkut keselamatan orang banyak. Jadi kalau memang dugaan kami benar bahwa besi yang dirakit dan dipasang tidak benar harus ada tindakan khusus dari Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH). Karena dianggap tidak sesuai standart teknis, bila perlu dilakukan pembongkaran.
   Kepala Desa Sumbersari ketika akan dikonfirmasi di kantornya tidak ada di tempat, diwakili oleh staf-nya yang bernama Agil bagian perencanaan pembangunan, mengatakan, kemungkinan besar hanya pekerjaan pondasi, kedepanya baru ada pekerjaan pasangan batu bata, ada pasangan atap dan pelengkap yang lain. Cuman pada cermin pertama hanya ada pekerjaan pondasi. Ujarnya kepada suaraharianpagi.com 1/9/2020. 
   Ketika ditanya terkait pembesian kolom yang besaran dan jenisnya tidak sama, ia katakan memang seperti itu, “kita sudah oline siskudes ya seperti itu yang kita tanyangkan di oline kami. Untuk keluasan saya tidak ingat, Insyaallah untuk keluasan, kedalaman pondasi dan pembesianya sudah sesuai dengan penganggaran dan perencanaan yang ada pada gambar.” ujar Agil.
   Masih kata Agil yang merencanakan pembangunan Gedung Serbaguna di desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, membenarkan bahwa ada kesalahan pada saat memesan papan nama proyek dan prasasti, untuk pekerjaannya bertahap mengikuti kemampuan anggaran desa,” pungkas Agil. 
   Terkait pekerjaan Gedung Serbaguna di Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, Yanto dari LSM Gadjah Mada, Mojokerto, meminta kepada pengawas Inspektorat agar segera memeriksa dan mengaudit pekerjaan tersebut.
   “Amanah dari rakyat ini jangan dibuat main-main, kita harus bekerja sungguh-sungguh, selai Inspektorat, APH ( Aparat Penegak Hukum ) juga jangan tinggal diam, panggil yang terlibat pada pelaksanaan pembangunan Gedung Serbaguna tersebut, biar jelas ada kerugian negara atau tidak,” tegas Yanto dengan nada memohon kepada Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Jombang. *ryan.
Twitter Facebook



Jombang – Suaraharianpagi.com
   Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) RI, telah menyerahkan penghargaan Pencapaian Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) Level 3 kepada Pemerintah Kabupaten Jombang. 
   Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Alexander Rubi Setyoadi kepada Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab yang didampingi oleh Wakil Bupati Jombang Sumrambah, juga Kepala Inspektorat Kabupaten Jombang, Eka Suprasetya di Ruang Rapat Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa 25 Agustus 2020. 
   Dalam keteranganya Alexander Rubi Setyoadi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Jombang dinilai mampu menunjukkan tingkat kesempurnaan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian interen pemerintah melalui proses pengendalian yang terintegritas dalam pelaksanaan manajerial dan kegiatan instansi. “ Ini menunjukkan kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Jombang telah berhasil dan memenuhi target mencapai level 3, artinya kinerja Inspektorat dalam menjalankan perannya mampu memberikan keyakinan yang memadai dan menjalankan kinerja sesuai aturan, efisien efektif, laporan Keuangannya handal. Ini harus terus di tingkatkan agar Inspektorat mampu menjadi advisor bagi kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Jombang. 
   Sementara Bupati Jombang menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas penghargaan tersebut. “Kami sangat bersyukur dan berterimakasih atas kinerja inspektorat dan seluruh OPD yang telah menjalankan kinerjanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam memberikan pelayanan kapada masyarakat. Dengan capaian ini justru kita harus lebih bersemanagat lagi dalam bekerja dengan harapan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan levelnya yang pada akhirnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat”, tutur Hj. Mundjidah Wahab, Selain menyerahkan penghargaan APIP pada kesempatan ini BPKP juga menyerahkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas penilaian mandiri APIP Level 3 kepada Inspektorat Kabupaten Jombang. *ryan
Twitter Facebook


 Jombang – Suaraharianpagi.com

   Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang menghimbau petani untuk bisa patuh pada RTTG (Rencana Tata Tanam Global). Kedisiplinan tersebut sangat penting dilakukan terlebih dimusim kemarau seperti saat ini. Dengan mematuhi RTTG, kita bisa mengantisipasi terjadinya kekeringan lahan pertanian.

   RTTG berisi pembahasan sistematis terkait rencana tanam lahan pertanian dan telah disepakati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, selaku pengendali air irigasi, Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Kelompok Tani (Poktan). Dengan kata lain, dalam RTTG, telah dilakukan perhitungan yang matang terkait rencana tanam.

   Pada musim kemarau debit air berkurang, sehingga perlu efisiensi dan pemakaian air irigasi secara bijak. Pada daerah-daerah hilir yang debit airnya turun drastis, para petani agar menghindari tanaman padi. Dan beralih pada tanaman palawija, yang kebutuhan airnya lebih sedikit. Namun meski sudah ada RTTG, masih ada saja petani yang melanggar dengan tetap menanam padi walaupun musim kemarau. 

   Dalam mengantisipasi permasalahan di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, melakukan kegiatan RTTG kepada para juru/mantri pengairan. Adapun maksud dari kegiatan Rencana Tata Tanam Global 2020/2021 ini adalah untuk mengoptimalkan pelayanan air irigasi berdasarkan ketersediaan air (debit andalan) dengan mempertimbangkan usulan rencana tata tanam dan rencana kebutuhan air tahunan, dan kondisi hidroklimatologinya.

   Sedangkan tujuan kegiatan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) ini adalah sebagai berikut: 1.) Agar para juru/mantri pengairan sebagai pengelolah jaringan irigasi mengetahui Rencana Tata Tanam Global Kabupaten Jombang Tahun 2020/2021.  2.) Menumbuhkan partisipasi dan kesadaran juru pengairan dalam penyelenggaraan operasi jaringan irigasi. 3.) Menekan terjadinya pelanggaran pola tanam dan tata tanam di Kabupaten Jombang.  4.)  Mewujudkan kondisi tertib tanam di masyarakat petani di Kabupaten Jombang. *ryan

 


Twitter Facebook

 

JOMBANG - suaraharianpagi.com 

   Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang akhirnya menetapkan 3 (tiga) RAPERDA Kabupaten Jombang 2020. Dari tiga Raperda tersebut antara lain: 1.) Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2.) Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik Kabupaten Jombang. serta yang ke 3.) Raperda Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Bupati – Wakil Bupati Tahun 2024 menjadi Perda pada hari Rabu (19/8/2020) siang di Gedung DPRD Kabupaten Jombang.

   Penetapan tersebut setelah agenda Penyampaian Pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Jombang yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Jombang, H. Mas’ud Zuremi semuanya menyetujui terhadap Jawaban Bupati Jombang tentang Raperda Tahun 2020

   Ketua DPRD Kabupaten H. Mas’ud Zuremi menegaskan  bahwa 3 (tiga) RAPERDA Kabupaten Jombang 2020, tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan dari semua Fraksi yang ada, yaitu 8 Fraksi, meskipun  ada catatan – catatan kecil dari setiap Fraksi.

   Disampaikan oleh juru bicara masing-masing Fraksi PPP, PDIP, Partai Demokrat, PKB, Partai Golkar, PKS dan Arsy secara umum menerima dan menyetujui Raperda yang diajukan oleh Bupati Jombang.

   Fraksi PKB menerima dan menyetujui, dengan catatan dalam pelaksanaannya Pemerintah harus memperhatikan lebih baik lagi, serta dapat mengembangkan akses yang dikelola.

   Fraksi PDIP menyampaikan beberapa catatan yakni pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, serta pendapatan hasil penggunaan kekayaan daerah tetap sesuai dengan target. Pelaksanaan pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada 11 desa pada bulan Desember 2020, pada pelaksanaannya diberikan surat resmi diperbolehkannya pelaksanaan pilkades serentak, agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Fraksi PDIP berharap penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan pengelolaan, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Jombang.

   Sama halnya dengan 2 Fraksi tersebut, Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan saran kepada Pemerintah, melihat pada kondisi pandemi covid-19 yang tidak tahu sampai kapan akan selesai, Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar dalam pelaksanaan dilakukan dengan langkah yang cepat dan tepat.

   Setelah masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhir, dilanjutkan dengan pembacaan draft Raperda yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Jombang, Pinto Windarto. Adapun hasilnya, anggaran berjumlah 2 Trilyun 854 Milyar 663 Juta 347 Ribu 458 Rupiah 31 Sen, bertambah sejumlah 137 Milyar 784 Juta 966 Ribu 116 Rupiah 3 Sen. Sehingga jumlah keseluruhan menjadi 2 Trilyun 992 Milyar 448 Juta 313 Ribu 574 Rupiah 34 Sen.

   Sidang Paripurna diakhiri dengan penandatanganan berita acara 3 Raperda yang telah disetujui 8 Fraksi DPRD Kabupaten Jombang. Penandatanganan oleh Bupati Jombang dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jombang. Sidang Paripurna dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Jombang, Plh. Sekda, Staf Ahli, Asisten, dan Kepala OPD. *ryan.

Twitter Facebook

JOMBANG - Suaraharianpagi.Com

   Uji coba pembelajaran siswa secara tatap muka di kabupaten Jombang akan dimulai hari ini tanggal 18  Agustus 2020. Yang sebelumnya para siswa melakukan pembelajaran dengan cara daring ( dalam jaringan ) baik dari tingkat SD sampai SMA dan SMK, dikarekan ada pandemi COVID 19. Uji coba ini dilakukan di dua sekolah tingkat SMA/SMK .

   Dilakukan uji coba ini karena merujuk pada Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tertangggal 9 Agustus 2020. Surat edaran itu tentang uji coba pembelajaran tatap muka terbatas jenjang SMA/SMK dan PK-PLK di Jawa Timur. Dan rencana uji coba dimulai 18 Agustus 2020. Untuk di Jombang sendiri, melakukan uji coba pembelajaran secara tatap muka, yakni SMK Negeri Kudu dan SMA Negeri 3 Jombang.

Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, mengatakan bahwa untuk sekolah yang akan menerapkan kembali belajar secara tatap muka, harus mendapat izin dari pemerintah daerah setempat, kendati sudah ada edaran dari Gubernur Jawa Timur.

“Jadi, Jombang sudah orange insyaallah tanggal 18 Agustus,sudah melakukan percobaan uji coba 2 sekolah, yaitu di SMK Negeri Kudu dan SMA Negeri 3 Jombang,” kata Bupati Jombang disela dialog interaktif dengan influencer Jombang, yang ada di Pendopo Kabupaten, Sabtu (15/8) malam.

   Dijelaskan Mundjidah Wahab, kalau ada wilayah yang tidak pada zona merah, maka bisa melakukan uji coba pembelajaran siswa secara tatap muka dengan kapasitas 25 persen dari jumlah siswa di setiap kelas. Untuk wilayah yang pada zona kuning itu bisa 30 persen, dan kalau zona yang hijau bisa 50 persen.

   Tak sekedar itu, pelaksanaan pembelajaran juga harus memenuhi protokol kesehatan secara ketat. Mulai pengecekan suhu tubuh sebelum masuk sekolah, pakai masker, face shield. Dan di sekolah  juga harus ada tempat cuci tangan. Namun, uji coba pembelajaran tatap muka itu, dilaksanakan selama 2 minggu. Setelah itu dilakukan evaluasi terkait pelaksanaannya.

“Ini dua minggu dulu, setelah pelaksanaan sudah bagus maka September dibuka untuk semua sekolah yang ada di Kabupaten Jombang. Dan Insya allah berlaku untuk wilayah-wilayah dimana yang sudah melaksanakan uji coba itu,” pungkas Mundijdah Wahab. *ryan.

Twitter Facebook


Jombang - suarahariapagi.com
   Tiga rancangan peraturan daerah ( Raperda ) telah disampaikan Bupati Jombang, H. Mundjidah Wahab, dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Selasa (11/8 ) di Gedung DPRD Kabupaten Jombang.
   Ketiga Raperda yang disampaikan Mundjidah Wahab terdiri dari Raperda perubahan APBD tahun 2020, Raperda pencabutan Perda no 7 tahun 2019 tentang pembentukan dana cadangan pembangunan gedung mal pelayanannya publik, serta Raperda dana cadangan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
   Untuk Raperda dana cadangan Pemilu perlu dilakukan, karena pendanaannya dibebankan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, pengangarannya tidak dapat dilakukan dalam satu tahun anggaran.
   “Bahwa penganggaran untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jombang, tidak dapat dibebankan dalam satu anggaran. Untuk itu, Pemerintah Daerah Jombang, membentuk dana cadangan dengan menetapkannya pada Peraturan Daerah, “kata Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, Selasa (11/8).
   Besaran dana cadangan yang dianggarkan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jombang tahun 2024, senilai Rp 60 millar. Untuk pembagian anggaran dana cadangan tersebut, terjadi tiga kali penganggaran, yakni pada tahun 2021 sampai dengan tahun anggaran 2023. Sehingga, setiap tahun besaran dana cadangan senilai Rp 20 millar.
   Terkait pencabutan Raperda no 7 tahun 2019 tentang pembentukan dana cadangan pembangunan gedung mal pelayanannya publik, karena Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan penyesuaian prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang lebih diarahkan pada penanganan wabah pandemi corona virus deases 2019 (Covid-19).
   “Pencabutan Raperda tersebut, karena dalam rangka untuk mempercepat penanganan virus corona yang ada di Kabupaten Jombang. Selain itu, adanya penurunan kemampuan keuangan daerah seiring dengan penurunan pendapatan nasional. Dan mengacu pada Perpres no 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara,” jelasnya.
  Diakhir penyampaian nota tiga Raperda, Mundjidah Wahab, menyerahkan sepenuhnya pada DPRD Jombang untuk membahas dan memproses Raperda tersebut. “Saya serahkan sepenuhnya pada DPRD untuk membahas dan memproses rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.
  Diketahui, rapat paripurna yang dimulai pukul 09.00 WIB, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi dan dihadiri oleh Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD dan anggota. Serta, pejabat yang ada di lingkup Pemkab Jombang. * Ryan.
Twitter Facebook


Jombang – suaraharianpagi.com

   Proyek Pembangunan Checkdam Kali Konto yang berlokasi di Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo dan  Pembangunan Kali Puteh yang berlokasi di Dusun Mlaten, Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, yang diberitakan Suaraharianpagi.com, Minggu yang kemarin, tidak hanya diduga  proyek siluman tapi juga ada indikasi tidak di lelang tapi di PL kan oleh pihak rekanan yang ada kedekatan dengan PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) BBWS, Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air yang berkantor di jalan Sekartaji, No. 1, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Mamhmudi ST. MT.

Padahal berdasarkan DIPA TA 2020 Satuan Kerja OP SDA Brantas No. 033.06.1.050100 / 2020 (REV. 1V) tanggal 29 Mei 2020, menyatakan pelaksanaan pemeliharaan rutin pada Kali Konto, Desa Barongsawaan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Mestinya sifatnya swakelolah tapi diduga Penunjukan Langsung (PL) oleh PPK nya Mahmudi ST. MT. Hal tersebut di perkuat keterangan dari mandor teknis pekerjaan yang bernama Rohmadi.

   Rohmadi kepada awak media Suaraharianpagi.com, mengatakan, bahwa tahun anggaran 2020 BBWS Unit Pelaksana Wilayah Kediri Nganjuk, tidak mengerjakan pekerjaan baru, tapi hanya mengerjakan pekerjaan yang sifatnya pemeliharaan yang rusak-rusak saja. Diwilayah Kabupaten Jombang, sementara ini ada dua titik, satu yang berlokasi di Desa Barongsawaan dan yang kedua di Desun Mlaten, Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, bukan di Desa Mengantu, Suaraharianpagi sebelumnya.

Masih kata Rohmadi, yang berlokasi di Desa Selorejo rekanan yang mengerjakan bernama Rely, yang tinggal di Pandaan Pasuruan, dan yang berlokasi di Desa Barongsawaan rekanan yang mengerjakan bernama Dayat yang tinggal di Krian, Sidoarjo. Kedua lokasi ini untuk teknisnya saya sendiri yang mengawasinya, untuk kepala kerjanya yang di desa Barongsawaan anak saya,” kata Rohmadi.

   Ketika ditanya berapa volume pekerjaan yang berlokasi di Desa Selorejo, ia katakan Panjang sekitar 90 meter dan ketinggian pasangan lunas sekitar 6 meter. Berapa anggaranya? Ia katakan bukan rana saya untuk menjawab anggaran, itu rananya Pak Mahmudi, yang dimasud adalah PPK pekerjaan tersebut. Ke-kediri saja mas nanti dapat jawaban yang kongkrit dari pak Mahmudi,” ujarnya sambil menyuruh awak media ke kantor BBWS Op Kediri.

   Sementara volume pekerjaan yang berlokasi di Desa Barongsawahan, ia katakan sama, panjangnya juga tak jauh berbeda untuk anggaranya saya gak bisa menjawab. Ia juga membenarkan kalau pekerjaan yang di Desa Barongsawahan memakai pasir dari galian pondasi dan sedikit batu yang diambilkan dari sekitar pekerjaan, Pasir bekas galian pondasi bagus juga ada sedikit batu disekitar lokasi pekerjaan mas, ya kita manfaatkan dari pada dibuang, tapi di pekerjaan di Barongsawahan Begonya pak Dayat nyewa, untuk pekerjaan yang di Desa Selorejo Pak Rely dapat bantuan dari Kantor Kediri,” tegas Rohmadi.  

                        (Nampak bego sedang mengambil material didalam sungai disekitar kegiatan)

Dari hasil pantauan Suaraharianpagi.com, proyek pembangunan Checkdam Kali Konto dan Kali Puteh, tersebut tidak dilengkapi papan nama proyek, sehingga masyarakat tidak tau siapa yang mengerjakan dan berpa besar anggaranya.      

   Sejak awal pengerjaan sampai hari ini dilokasi proyek tidak pernah dipasang papan nama proyek. Ada dugaan ini sengaja untuk menghindari kontrol masyarakat, dan untuk mempermudah praktek korupsi. Padahal seharusnya, pekerjaan yang anggarannya dari APBN, APBD I, maupun APBD II harus disampaikan transparan dan lokasi proyek harus ada papan nama agar diketahui masyarakat umum.

Salah satu pengurus LSM Gajah Mada, yang berkantor di Jalan Gadjah Mojokerto, Yanto, mengatakan, “Papan nama proyek wajib dipasang. Karena sebagai pemberitahuan kepada publik adanya kegiatan pembangunan yang dibiayai dari uang rakyat (Uang Negara), sehingga mereka tahu dan apabila diabaikan malah sanksinya blacklist atau tidak diberikan lagi kegiatan,” ujarnya.

“ Sudah menjadi ciri khas pejabat dilingkungan BBWS Brantas melaksanakan proyek seenak perut mereka sendiri, tidak dipasang papan proyek itu disengaja oleh BBWS Brantas, dan rekanan, untuk menghindari kontrol dari masyarakat.” Ujar Yanto

   Menurut Yanto, proyek tersebut bukan hanya tidak dipasang papan nama proyek, tapi kualitas pekerjaanpun juga amburadul. “Proyek yang berlokasi di Desa Borongsawahan, materialnya tidak membeli, batu kali maupun pasirnya dimbilkan dari lokasi kegiatan, campuran semen pun perlu dipertanyakan, satu molen dugaanya hanya diberi semen setengah sak. Akibanyat pengerjaan yang asal-asalan”.”kata Yanto.

   Ia menambahkan, aparat penegak hukum di Jawa timur, segera menindak lanjuti jangan membiarkan masalah ini menjadi sorotan masyarakat Jombang. Padahal sudah bukan rahasia umum lagi, hampir semua proyek BBWS Brantas dugaanya menjadi bancaan“ Tegas Yanto.

   Masih Kata Yanto, wajar kalau rakyat curiga, karena faktanya dari pengamatan kami, sampai hari ini Kejaksaan di wilayah Jawa timur, belum ada satupun yang berhasil membongkar kasus korupsi proyek BBWS Brantas. Padahal hampir disetiap lini proyek BBWS Brantas selalu bermasalah.

“Kami berharap APH (Apparat Penegak Hukum) baik kepolisian maupun Kejaksaan Jawa Timur, segera membongkar kasus-kasus proyek bermasalah dilingkungan BBWS Brantas. Tegas Yanto.

Sementara PPK Proyek Checkdam Kali Konto dan Kali Puteh, Mahmudi ST. MT. ketika dikonfirmasi di kantornya di Jalan Sekartaji No.1 Desa Doko Kecamatan Ngasem, Kediri, (6/8/2020), tidak ada ditempat, salah satu satpamnya mengatakan Pak Mahmudi ST. MT. rapat ke Surabaya.*ryan.

 

 

Twitter Facebook

Jombang - Suaraharianpagi.com

  Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmingrasi ( PDTT ), Abdul Halim Iskandar, melakukan kunjungan kerja  ( Kunker ) ke Kabupaten Jombang, dilaksanakan di gedung Bung Tomo, hari Sabtu kemarin.

   Sebelum masuk gedung Bung Tomo, semua para tamu undangan termasuk Menteri, Ketua DPRD, Bupati Jombang, tetap mematuhi protokol kesehatan mulai cuci tangan, cek suhu badan dengan thermogan untuk antisipasi penyebaran covid 19.

   Menurut ketua DPRD Kabupaten Jombang Drs. H. Masud Zuremi, yang mewakili aspirasi masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada menteri desa atas kehadiran untuk berkoordinasi tentang program pembangunan kedepan  pemerintah kabupaten jombang, yang mana hal ini merupakan ajang silaturahmi dan temu kangen dengan bupati, seluruh OPD serta jajaran DPRD kabupaten Jombang.

   Masih kata, Mas’ud Zuremi, bahwa menteri PDTT Halim Iskandar adalah putra asli jombang, yang merupakan kader desa  yang menjadi menteri desa, untuk itu kami berharap bisa membawa harum Kabupaten Jombang, disamping itu apabila ada program yang ada di kementerian desa bisa ditarik ke Kabupaten Jombang sehingga masyarakat jombang dapat sejahtera untuk kemajuan Kabupaten Jombang ke depan terang Mas’ud Zuremi

   Sementara, Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan terima kasih kepada menteri desa yang telah berkunjung ke Kabupaten Jombang,  meskipun dalam pandemi covid19, dan alhamdulilah pasien sembuh covid 19 terus meningkat semoga covid19 segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa.

   Bupati menyinggung alokasi dana desa di Kabupaten Jombang mencapai 280 M 150 juta dengan capaian sudah 79,53 persen hingga penyaluran bansos dikabupaten yang telah terwujud kemandirian desa dan sudah ada 14 desa mandiri serta tidak ada lagi desa tertinggal di kabupaten jombang” terang Bupati Jombang

   Sementara Halim Iskandar, dalam sambutanya mengatakan, “kami sangat berterima kasih atas sambutan oleh Bupati Jombang dan sekaligus saudara kami, kami juga sangat senang bisa berkunjung ke Kabupaten jombang untuk melihat kinerja pemerintah jombang dalam bantuan bantuan yang ada.”

   Kata Halim, pendataan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), desa diberi kewenangan untuk mendata melalui RT atau pendataan bisa melalui data yang sudah ada di desa itu sendiri, sehingga bisa peroleh manfaat dari masyarakat desa, anggaran untuk PKTD sebesar 36 triliyun bertujuan demi untuk mendorong pembangunan fisik desa dan juga bisa membantu meningkatkan taraf pendapatan masyarakat miskin desa, untuk itu mari kita bersama gotong royong untuk mengentaskan kemiskinan tandas menteri desa Drs.H.Halim Iskandar” *ryan. 

Twitter Facebook

Jombang  -  suaraharianpagi.com

– Launching secara virtual oleh Polda Jatim tentang “ Jatim Bermasker “ telah ditindak lanjuti Bupati Jombang bersama Forkopimda dengan Gerakan Jombang Bermasker hingga ditingkat desa. Harapannya, masyarakat disiplin menggunakan masker untuk melindungi diri sendiri juga orang lain guna mencegah penyebaran Covid19.

“Saya atas nama pemerintah Kabupaten Jombang akan mendukung sepenuhnya, untuk itu akan segera dilakukan pembagian masker secara gratis bagi masyarakat, yang akan dimulai dari Kecamatan Jombang kota” tutur Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab usai mengikuti secara Virtual Launching Jatim Bermasker bertempat di Balai Desa Sengon.

Kami juga berharap tidak hanya pemerintah yang bekerja keras untuk mencegah penyebaran covid 19, kami juga butuh kesadaran setiap masyarakat dengan cara mematuhi protokol kesehatan,” Bupati Jombang.

Hadir dalam kegiatan ini Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab, Kapolres Jombang,  AKBP Agung Setyo Nugroho SIK, Dandim Jombang, Letkol Inf Triyono, perwakilan Kajari Jombang, Plh Sekda Jombang, Eksan Gunajati dan beberapa Kepala OPD terkait. Acara ini juga dihadiri Kepala Desa di wilayah Kecamatan Jombang, PKK, Muslimat, Fatayat dan Komunitas di Kabupaten Jombang.*ryan.

Twitter Facebook


JOMBANG - suaraharianpagi.com 

 Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab meresmikan perusahaan tangguh di PT Sumber Graha Sejahtera, Di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Sebelum meresmikan Bupati dan rombongan meninjau suasana kerja para karyawan PT. SGS yang tampak memakai masker dan fece shield saat melakukan aktifitas.

   Peresmian ditandai dengan memotong pita secara bersama-sama yang didampingi Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab. Dalam sambutanya Bupati meminta agar perusahaan tetap konsisten dan disiplim dalam melaksanakan protokol pencegahan Covid – 19, dilingkungan perusahaan untuk memutus matarantai penyeberan di lingkungan perusahaan.

   Ini adalah upaya untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan perusahaan berbahan dasar kayu tersebut.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada manajemen dan karyawan PT. SGS Kabupaten Jombang atas kedisiplinan dan upaya yang dilakukan dalam memutus mata rantai covid di lingkungan perusahaan.

 “Ini kewajiban kita bersama, mari gotong royong mengatasi ini semua. Dalam situasi semacam ini perusahaan harus berkontribusi dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat,” tutur Bupati.

Bupati juga meminta kepada seluruh karyawan PT. SGS agar selalu melaksanakan protokol kesehatan seperti jaga jarak maupun pakai masker, tak hanya ketika di perusahaan namun juga di rumah dan ketika di masyarakat.

 “Setelah ini saya ingin semua perusahaan di Jombang menjadi perusahaan yang tangguh,” pungkas Bupati.

Sedangkan, Ahmad Septianto perwakilan PT SGS mengungkapkan terhitung sejak adanya pandemi Covid-19 di bulan Maret Operasional perusahaan tetap dijalankan namun dengan protokol kesehatan.

“Sejak awal Maret ketika wabah Covid-19 merebak kami sudah antisipasi agar tak terjadi penularan di lingkungan perusahaan,”ungkapnya.

   Lebih jauh, Ahmad Septianto menjelaskan bahwa perusahaan telah membentuk tim penanganan Covid -19 di lingkungan perusahaan sesuai standart corporate di Jakarta. Selain itu Kerja sama dengan Dinas Kesehatan juga dilakukan untuk mengetahui gejala klinis Covid-19.

 “Di lingkungan perusahaan, setiap jam juga diputarkan himbuan untuk protokol pencegahan covid-19. Untuk semua karyawan kami lakukan screaning setiap masuk perusahaan,” tandasnya.

Hadir saat peresmian ini diantaranya, Dandim 0814 / Jombang Letkol Triyono, Perwakilan Polres Jombang, Jajaran Managemen PT. SGS, Forkopimcam Diwek. *ryan.

 

 


Twitter Facebook


JOMBANG  - suaraharianpagi.com
   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Jombang nomor 451/4617/415.10.1.2/2020 tentang pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, di tengah pandemi covid-19, pelaksanaan sholat Idul Adha masih bisa dilaksanakan di masjid, mushola maupun lapangan. Namun, pelaksanaan sholat Idul Adha harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah dan menekan penyebaran covid-19.
   Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, mengatakan, pada pelaksanaan yang jatuh pada (31/07) mendatang, tidak ada penutupan tempat ibadah. Artinya, masyarakat diperbolehkan untuk menggelar acara sholat Idul Adha. Akan tetapi, pihak pengurus masjid diminta untuk mengatur saf salat minimal satu meter dan menyiapkan tempat cuci tangan, serta pemeriksaan suhu tubuh kepada para jamaah.
 “Saya akan melaksanakan sesuai dengan surat edaran Gubernur. Bahwa untuk pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 1441 H ini bisa dilaksanakan di masjid, musholah maupun di lapangan. Namun harus tetap menggunakan protokol kesehatan,” ujarnya, saat dikonfirmasi pada, Rabu (29/07).
   Selain itu, Mundjidah Wahab juga meminta bagi panitia penyembelihan hewan kurban juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum penyembelihan, lokasi hewan kurban disembelih harus disemprot cairan disinfektan. Petugas penyembelih juga dicek suhu tubuhnya. Serta, pembagian daging hewan kurban saat hari raya Idul Adha harus dibagikan langsung ke rumah warga, untuk menghindari terjadinya kerumunan massa atau antrian.
  “Penerima daging ini tidak boleh berkerumunan. Panitia mengantar daging ke rumah-rumah. Prinsipnya tidak ada kerumunan orang,” pungkas Bupati Jombang Mundjidah Wahab. *ryan.



Twitter Facebook



Jombang (Jatim)  - suaraharianpagi.com
   Proyek pembangunan Checkdam Kali Konto yang berlokasi di Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo dan pembangunan Kali Puteh yang berlokasi di Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno, Kabupateh Jombang, Jawa Timur, diduga siluman. Pasalnya, hingga kini belum diketahui kontraktor mana yang mengerjakan proyek tersebut.
   Dari hasil pantauan suaraharianpagi.com, proyek pembangunan Checkdam Kali Konto dan Kali Puteh, tersebut tidak dilengkapi papan nama poyek. Sehingga, masyarakat tidak tahu siapa yang mengerjakan dan berapa besar anggaran proyek tersebut.
   Menurut keterangan salah satu pekerja yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa proyek ini milik Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) yang berkantor di Jalan Sekartaji No.1 Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Ada dua titik, satu di desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo  dan yang satu di Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno. Saya tidak mengetahui siapa kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. “saya hanya disuruh mengerjakan proyek tersebut.” ujarnya
   Masih kata pekerja yang tidak mau disebut namanya. Saya enggak tau siapa kontraktornya. “Saya juga kurang paham berapa masing-masing volume dan nilai anggarannya, Yang saya tau pekerjaan ini milik orang Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Brantas, Wilayah Kediri.” Tegas salah satu pekerja kepada Suaraharianpagi.com.

 (panah merah besi ulir, sedangkan panah biru besi polos)


   Hal senada juga diungkapkan, Darmin salah satu warga Desa Mengantu. Dia mengaku tidak mengetahui proyek Pemeliharaan Kali Puteh   yang sudah berjalan sejak beberapa pekan terakhir ini, milik siapa dan berapa anggaranya. Sebab, hingga saat ini belum ada informasi papan proyeknya.
   "Enggak tau punya siapa mas, tapi kalau pekerjaanya sudah berjalan sejak beberapa pekan ini. Kalau kata pekerjanya sih milik orang BBWS, tegas Darmin warga Mengantu yang dikonfirmasi suaraharianpagi.com tidak jauh dari lokasi pekerjaan.
    Sementara itu, hasil pantauhuan dilapangan, menunjukan selain tidak ada papan nama proyek, proses pengerjaanya asal jadi, seperti pekerjaan yang berlokasi di Desa Barongsawahan, banyak matrial bangunan yang diambilkan dari lokasi pekerjaan, seperti pasir, dan batu kali, pasir diambilkan dari galian pondasi, sementara batukali diambilkan dari dalam sungai itu sendiri disekitar pekerjaan.
   Selain itu, juga ada pembesian kolom di dua lokasi pekerjaan tersebut, baik di Desa Mengantu dan Desa Barongsawahan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, ada dua jenis besi, yang satu ulir dan yang satunya polos. Hal ini sangat disayangkan, karena hingga saat ini pihak BBWS terkesan menutup - nutupi proyek Pemeliharaan Rutin Checkdam Kali Konto dan Kali Puteh.
   Yang lebih parah lagi, berdasarkan Surat No.SA 05.01.AM.05 2/68, Sifat Segera. Hal, Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Checkdam Pada Kali Konto, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mestinya swakelola, tapi kenyataanya di lokasi pekerjaan ada dugaan dikerjakan pihak ketiga. *ryan.

Twitter Facebook


JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Kalangan DPRD Kabupaten Jombang menilai Gugus Covid 19 Pemkab gagal dalam mencegah penyebaran Corona. Hal tersebut terlihat dengan semakin banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang reaktif saat melakukan rapid test dan ditutupnya Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Dispendukcapil). Banyaknya terindifikasi Corona tidak sebanding dengan nilai anggaran yang dikeluarkan untuk pencegahan Rp. 140 Miliar.
   Pelaksana Harian (PLH) Sekda Pemkab Jombang, Eksan Gunajati membenarkan jika hari ini (Kamis 23-7 s/d 10 - 8 – 2020, red ) Dispendukcapil Pemkab ditutup, dan melakukan pelayanan secara online.” Yang pasti tadi saya menekankan di Capil. Karena apa?, kebetulan di sana memang yang reaktif cukup banyak. Ada enam staf, termasuk ditambah pimpinan. Yang kedua pertimbangannya bahwa pelayanan itu sudah bisa dilakukan dengan online. Dan harapan kita dengan pelayanan tidak tertanggu “katanya 
   Eksan menambahkan, bahwa untuk menang gulangi pelayanan yang ada di Capil secara online selama kurang lebih empat belas hari, pihak Dispendukcapil akan mengalihkan bentuk informasi pelayanan pada tingkat Kecamatan. “Yang pertama kita bentuk pelayanan, bentuk informasi salah satunya ke Kecamatan. Lalu bentuk kegiatan yang harus, memang ada beberapa, tapi bukan berarti harga mati, kalau ada yang mendesak di sana ( Dispendukcapil, red) ada yang jaga, “tukasnya.
   Senada juga dijelaskan oleh Budi Winarno, juru bicara gugus tugas covid-19, untuk ASN yang dinyatakan reaktif maka ia menjalankan tugasnya dengan sistem work from home (WFH) atau mengerjakan tugasnya di rumah. “Kita akan memantau selama tujuh hari ke depan. Jika selama tujuh hari kondisi kurang bagus, maka yang bersangkutan akan menjalani tes swab, “tegasnya.
   Sementara secara terpisah Anggota Komisi A DPRD Jombang, dengan ditutupnya Dispendukcapil Pemkab Jombang serta makin maraknya warga yang berdampak, dengan nilai anggaran Rp. 140 miliar. Dan lebih parahnya lagi terindefikasi corona para Aparatur Negara Sipil (ASN) berakibatkan ditutupnya Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil). tentunya akan berakibat pelayanan pembuatan KTP, Akte kelahiran tidak berjalan dengan wajar. “ Dengan penutupan Dispendukcapil Kabupaten Jombang menunjukan kinerja Pemkab tidak tepat sasaran alias gagal.“ kata anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jombang Isman.
   Seharusnya, kata politikus Partai Amanah Nasional (PAN), dengan dana sebesar Rp. 140 miliar yang diambilkan dari APBD Kab Jombang. Dapat mencegah penyebaran Covid 19. Jika lanjutnya, struktur program kerjanya jelas dan tersistematis. “ Seharusnya Pemkab Jombang melalui Gugus Tugas Covid 19, mengindetifikasi lebih dulu sumber dari penyebaran corona setelah itu baru tentukan strategi bukan seperti sekarang terkesan ngawur,” tegasnya.
   Lebih lanjut Isman, mencontohkan program Gugus Tugas Covid 19 Pemkab Jombang dengan menyediakan tandon untuk cuci tangan, tidak berjalan secara maksimal bahkan terkesan muspro. “ Bayangi saja, 500 titik tandon cuci tangan dengan anggaran Rp. 1,75 miliar itu saat ini tidak ada manfaatnya bahkan banyak yang rusak,” bebernya.
   Untuk itu Isman, menyarankan supaya Ketua Gugus Tugas Covid 19 dalam hal ini Bupati Jombang. Sebelum membelanjakan anggaran untuk mencegah Covid 19 setidaknya mengindetifikasi lebih dulu titik mana yang menjadi penyebaran Corona. “ Saya meminta sebelum membelanjakan harus di Swot atau dianalisa secara lebih matang dulu, yang menentukan kebijakan dan tindakan untuk mencegah Covid 19,” pungkasnya Isman. *Ryan

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget