Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Jombang"


Proyek Jalan Hotmix  Diborongkan Pemerintah Desa
Yang Tidak Taati Perbup No.4 Tahun 2019
JOMBANG-suaraharianpagi.com
   Proyek jalan lingkungan, berupa jalan aspal Hotmix di Dusun Sariloyo, RT.1,2,3,5 dan 6, RW 6 Desa Sambongdukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, diduga menyalahi  Perbup No.4 Tahun 2019, dan ada indikasi suap dan korupsi.
   Proyek jalan aspal Hotmix di Dusun Sariloyo,  tersebut diduga diborongkan kepada pihak ketiga, yaitu orang yang bernama H. IMF, Warga Kecamatan Jogoroto Jombang. Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa tersebut harus dikerjakan secara swakelola dan 30% dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terangkat.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa PJS Kades Sambongdukuh diduga H.Dodik Nur Syahadah.SH.SIP, diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 15 – 20% dari nilai proyek.
   Menurut  warga setempat yang keberatan namanya disebut mengatakan, bahwa ada   kabar yang beredar PJ Kades Sambongdukuh, H.Dodik Nur Syahadah.SH.SIP yang juga Sekretaris Desa Brambang, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
Saya dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal Hotmix di Desa Sambongdukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 15-20% dari nilai keseluruhan  proyek”. katanya.
   Jalan  yang dibangun aspal  Hotmix tersebut, sebelumnya  adalah jalan Aspal yang kondisinya masih relatif bagus, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah Desa Sambongdukuh diatasnya dibangun jalan aspal Hotmix. Jadi pekerjaan B-nolnya jalan aspal yang relatif bagus, pada saat mengerjakan lubang yang agak dalam tidak dileveling dulu, Juga tidak transparan tidak ada papan nama proyek dan besaran  anggaran yang dipakai.
   Proyek jalan aspal Hotmix ini rawan sekali dipermainkan, karena dari mulai jenis Hotmix yang digelar mempunyai harga sendiri sendiri, apalagi kalau sampai mengurangi ketebalan dan pemadatanya. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang buntung atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan”. tegasnya..
   Jalan aspal Hotmix Desa Sambongdukuh bisa dipastikan dikerjakan oleh pihak ketiga, karena untuk tenaga kerjanya tidak mungkin bisa dikerjakan oleh warga setempat, selain melibatkan alat berat, pekerjanya harus bisa mengoperasikan mesin finisher, mesin wales dan mempunyai pengalaman dibidangnya. Jadi jelas bahwa semua pekerjanya dari Pabrik yang mempunyai alat berat tersebut.
   Kepala Desa Sambongdukuh,H Dodik Nur Syahadah SH.SIP, saat dimintai konfirmasi dikantornya tidak ada ditempat, salah satu stafnya, mengatakan  bahwa pak PJS Kades keluar kantor dari siang tadi, gak tahu kemana agendanya.  Ketika ditanya siapa TPK jalan Hotmix di Dusun Sariloyo, dengan singkat diakatakan Kepala Dusun Kepala Dusun, tanpa merinci Kepala Dusun mana yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
   Dari pantauan dilapangan, pembangunan jalan aspal Hotmix tersebut mulai dikerjakan Hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, tenaga kerjanya dari pabrik pemilik alat berat bukan warga Desa Sambongdukuh. Sementara dilapangan ada dugaan ketebalan kepadatan tidak sama antara depan dan ujung jalan. Lebar jalan juga variatif, ada yang kurang dari 3 meter juga ada yang lebih dari 3 meter.
   Sebagai informasi bahwa proyek yang di dibiayai dari DD tahun 2019, ini harus di laksanakan  secara swakelola, atau dengan cara Program Padat Karya Tunai.
   Hal tersebut  diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Pelaksanaan Pembangunan Nasional / Kepala badan pembangunan nasional. No : 040-8698 Tahun  2017 ; Nomer : 954 / KMK.07 / 2017 ; Nomer : 116 Tahun 2017 ; No : 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang : penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No : 6 Tahun 2014 tentang desa serta aturan Program Padat Karya Tunai yang ada dalam Perbup Nomer 4 tahun 2019 harus ditaati oleh Pemerintah Desa.. *ryan


PEMKAB JOMBANG GANDENG BEA CUKAI KEDIRI
SOSIALISASI KETENTUAN BIDANG CUKAI
Jombang - Suaraharianpagi.com
   Bertempat di Balai Desa Pojok Klitik, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, telah dilakukan sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, dengan menghadirkan pembicara dari Kantor Bea Cukai Kediri.
Sosialisasi selama kurang lebih 2 jam tersebut diikuti oleh warga sekitar Kecamatan Plandaan dan Desa Plandaan sendiri.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sub Seksi Layanan Imformasi Bea Cukai Kediri, Hendratno Sasmito hadir sebagai pembicara. Dalam sosialisasi yang juga dihadiri oleh Sekretaris Camat Plandaan dan Kepala seksi Informasi Publik Kominfo Kabupaten Jombang, Hendratno memaparkan terkait larangan membeli rokok tanpa dilekati pita cukai.
   “Rokok polos itu artinya rokok yang tanpa dilekati pita cukai, padahal cukai itu banyak manfaatnya dan setiap tahun Kabupaten/Kota menerima DBHCHT. Jadi jangan beli yang polos – polos, karena dengan membeli rokok legal dengan pita cukai artinya kita juga mendukung pembangunan” tegasnya.
DBHCHT digunakan untuk mendanai beberapa program kegiatan yang diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit 50% dari alokasi DBHCHT yang diterima setiap daerah.
   Besaran alokasi DBH untuk masing–masing Kota/Kabupaten baik sebagai penghasil maupun lainya diatur oleh Gubernur dan diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan. Sedangkan komposisi besaran alokasi DBH berkisat 30% untuk Propinsi, 40% untuk kota/ kabupaten penghasil Cukai dan 30% untuk kota/kabupaten lainnya.
Lebih lanjut,Hendratno juga menjelaskan terkait rokok illegal yang sering beredar di daerah “ jangan membeli rokok illegal dan rokok polos, apalagi yang tidak dilekati cukai, atau dilekati pita cukai palsu, itu jelas melanggar UU Nomer 11 tahun 1995 Jo UU Nomer 39 tahun 2007 tentang Cukai” Pungkasnya. *ryan



Jalan Rabat Beton Rusak Parah,
Ada Dugaan Anggaran Tidak Transparan
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Lagi-lagi proyek Dana Desa di Jombang Bermasalah, kali ini proyek bangunan jalan rabat beton, di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa timur, yang bermasalah. Pasalnya jalan di desa tersebut hanya beberapa bulan selesai dibangun kondisinya  sudah rusak parah.Jalan rabad beton tersebut berlokasi di Dusun Ngembul RT.01 RW.13, sepanjang 165 meter dan lebar 3 meter dibiayai dari Dana Desa tahun 2018.
   Dari pantauan dilapangan pembangunan tidak transparan dalam prasasti bangunan tidak mencantumkan ketebalan jalan rabat beton dan besaran anggaran. Jalan selesai dibangun pada akhir tahun 2018 lalu, namun kondisinya saat ini sudah memprihatinkan. Sudah mengalami pecah-pecah, retak, dan permukaan jalan sudah terkelupas alias rontok. Tentunya rakyat tidak akan ikhlas jika uang pajak yang mereka bayar, digunakan secara asal-asalan.
   Tak hanya itu tahun 2018 di lokasi yang sama di Dusun Ngembul RT 02/03 RW 12/13,  Pemerintah desa Kesamben, juga menbangun jalan rabat beton  sepanjang 163,28 meter, tebal 15 Cm dan Lebar 3 meter, dengan anggaran Rp. 100.000.000; dari APBD Tahun 2018 berupa BKK (Bantuan Keuangan Khusus).   
   Menurut salah seorang warga yang menolak disebutkan namanya, ia mengatakan, bangunan jalan tersebut selesai dikerjakan sekitar akhir tahun 2018 lalu, tapi sekitar tiga bulan jalan sudah rusak, permukaan jalan banyak yang terkelupas, pecah-pecah dan retak.
   Ini bisa dilihat sendiri kondisi jalanya sekarang sudah rusak. Pelaksanaan pembangunan memang dilaksanakan secara asal-asalan. Adonan semen yang digunakan takaranya ngawur. Padahal saat pelaksanaan warga sekitar sudah banyak yang mengingatkan, tapi tidak digubris oleh TPK-nya Sukiat. Ketimbang dimusuhi, akhirnya pilih diam. Kata sang warga kepada suaraharianpagi.com.
   “Ditambahkan saya ini rakyat biasa, jadi hanya bisa pasrah, padahal uang yang digunakan untuk membangun adalah uang hasil pajak  yang dikumpulkan dari keringat rakyat bukan uang dari kantong pak Kepala Desa tegas  warga dengan nada jengkel.
   Dilapangan menunjukan permukaan jalan rabat beton di Dusun Ngembul RT01 RW 13 yang dibangun dengan Dana Desa tahun 2018 baru beberapa bulan sudah rusak parah, sementara di RT02/03 RW 12/13, dusun yang sama, yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus  (BKK) kondisi jalan rabat beton tak jauh berbeda.
 Saya yakin rakyat juga tidak akan ikhlas kalau, uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah digunakan untuk membangun asal-asalan seperti ini. Dana Desa kan uang dari rakyat, bukan uang pribadi Kades”. ujarnya.
    Menangapi hal tersebut Kepala Desa Kesamben Aris Priyowasono ST, saat diminta konfirmasi lewat ponselnya ia membenarkan bahwa jalan rabat beton yang di Dusun Ngembul kondisinya sudah rusak, Kerusakan itu karena belum kering sangat sudah dilewati kendaraan bermotor yang membawa mutan lebih dari 20 ton. Disamping itu di Desa Kesamben cara pengerjaanya secara manual tidak memakai mesin penyadur semen, ya begilah kondisinya, nanti kita perbaiki.
 Semua pekerjaan di Desa Kesamben diserahkan ke TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Sukiat. kata Kades Kesamben Aris Priyowasono ST. 
    Untuk diketahui, setiap perencanaan infrastruktur yang dibiayai dari APBN atau APBD harus dibuat perencanaan yang bagus dan matang, agar infrastruktur/bangunan yang dibangun dari uang keringat rakyat dapat digunakan oleh rakyat dalam waktu yang lama minimal 5 sampai 6 tahun bahkan lebih. Jadi jika ada bangunan yang dibiayai dari APBN (DD) hanya hitungan bulan sudah rusak, itu layak dipertanyakan dan di usut tuntas oleh Penegak Hukum. Jangan ada kesan bahwa uang pembangunan yang digelontorkan ke desa  desa menjadi obyek Kepala Desa mencari keuntungan pribadi. *ryan 


PEMDES PAKAI DANA DESA BANGUN JALAN LAPEN DAN GEDUNG UMKM


   Jombang_suara harian pagi, com,Pemerintah desa Jatipelem Kecamatan, Diwek  kabupaten, Jombang, terus berupaya memba ngun infratruktur desannya. tujuan nya untuk menunjang kegiatan masyarakat dengan mewujutkan bangunan yang layak bagi masya rakat.
    Lancarnya aktifitas perokonomian tidak lepas dari infrastrukrur yang memadai, hal tersebut menjadi perhatian pemerintah desa jatipelem sebagai bentuk perhatian pemdes memanfaatkan dana desa (DD) untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur desannya.
Dana desa (DD) tahun 2018 di glontorkan untuk pembangunan fisik berupa, pembangunan jalan aspal lapen yang terletak di dusun Dukuan Rt/Rw, 02.01, panjang 1400m dan lebar 3m, anggaran Rp 115, 000.000, membangun pagar makam yang terletak di dusun, Pelem Rt/Rw, 01, 01, panjang 98m, dengan anggaran Rp 100, 000, 000, dan rehap atap gedung selep di dusun Pelem Rt/Rw, 01, 01, anggaran Rp 30, 000, 000, dan juga membangun gedung Umkm.yang berlokasi didepan kantor balai desa Jatipelem, sumber dana dari dana desa (DD) dan lain_lain sebesar Rp, 377, 000, 000,
    Menurut kepala desa Jatipelem Parjono mengatakan,"pembangunan yang dilaksanakan ini merupakan hasil dari musawarah perencanaan pembangunan desa (musrengbangdes) tahun lalu yang melibatkan perangkat desa, Badan musawarah desa (Bpd) Lembaga pemberdayaan masyarakar desa (Lpmd) Tokoh masyarakat (Tomas) Karang taruna.
    Lebih jauh Parjono menjelaskan,"Pemerintah desa Jatipelem, selalu komitmen untuk membangun demi kemajuan desa dan kesejahtraan wargannya, didesa Jatipelem ini masih banyak infrastruktur desa yang masih belum tersentuh pembangunan, kami berharap untuk membangun infrastruktur tidak hanya dari dana desa saja tetapi dari program yang lainya, karena desa kami masih banyak butuh dana untuk pembangunan, oleh karena itu kami berharap desa Jatipelem bisa mendapatkan bantuan selain dari dana desa, untuk mempercepat pembangunan didesa kami,"jelasnya,
    Ketua tim pelaksana kegiatan (Tpk) Desa Jatipelem , Dudut mengatakan,"sesuei intruksi Kepala desa dalam pengerjaan kami selalu harus mengutamakan kwalitas hasil pekerjaan karena kami (warga) sendiri yang akan menikmati pembangunan ini.jika pembangunan berkwalitas baik bisa menikmati bangunan sampe  lama, oleh karna itulah kami Tpk memaksimalkan pembangunan yang dibiayai dari dana desa ini, untuk pekerja diambilkan dari warga setempat ini sebagai wujud pemberdayaan kepada warga masyarakat dan alkhamdulillah, pekerjaan selesai dan sesuei dengan rencana dan rampung, dengan pembangunan itu semua, semoga masyarakat lebih seiahtera,"harapnya, *usa

Baru Dikerjakan Sudah Rusak,
Aparat Penegak Hukum Harus Bertindak Tegas
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Miris melihat kondisi Proyek jalan rabat beton ditiga titik di Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang  Jawa  Timur. Dari tiga titik masing-masing di Dusun Miagan RT01, RT02, RW01, Volume pekerjaan 116,376 M, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) 2018 sebesar Rp. 104.1660.000; dan Dusun Miagan RT09,RT10,RW 01, volume pekerjaan 100,93 M, dengan anggaran Rp.132.993.000; juga dari Dana Desa 2018, serta di Dusun Pandean RT. 04/ RW.01 yang tidak terdeteksi anggaranya baru beberapa bulan selesai dikerjakan, sudah rusak parah.
   Dari pantauan dilapangan jalan rabat beton di tiga titik tersebut, sepanjang jalan kondisinya hampir semua permukaan jalan sudah mengalami aus dan terkelupas, bukan hanya itu jalan juga sudah banyak mengalami keretakan. Padahal perencanaan pembangunan jalan, termasuk jalan rabat beton, pasti dibuat perencanaan agar jalan bisa digunakan dalam waktu yang lama atau panjang minimal 5 hingga 6 tahun, bahkan lebih.
   Jadi sangat tidak lazim jika pembangunan jalan rabat beton di Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, hanya hitungan bulan jalan sudah rusak.
   Jika jalan tersebut dikerjakan sesuai dengan perencanaan, atau sesuai dengan ketentuan teknis, dan anggaranya dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) tidak mungkin jalan rabat beton, tersebut baru hitungan bulan sudah rusak.Kata Erik, dari LSM Gadjah Mada, yang berkantor di Mojokerto. Ketika dimintai statement.
   Erik juga menyebutkan, kami menduga ada pengurangan kualitas mutu beton yang digunakan untuk jalan tersebut campuran beton tidak bagus,  Hal itu terlihat jelas permukaan jalan sudah terjadi aus dan mengelupas, dan permukaan jalan banyak yang retak.
Kami menduga penyebab utamanya adalah pengurangan kualitas beton, dan teknik pengecoran yang asal-asalan. Kerusakan seperti ini tidak bisa diperbaiki tambal sulam, kecuali dilakukan pembongkaran. Karena perbaikan tidak mungkin dapat mengantikan kualitas mutu beton secara keseluruhan. Karena mutu beton yang terpasang jelas-jelas berkualitas buruk. Solusinya ya harus dibongkar. Tegas Erik.
Erik Juga menambahkan, perlu diketahui anggaran Dana Desa 2018 hanya berlaku mulai dari 1 Januari 2018 sampai 30 Desember 2018. Jadi jika Pemdes Miagan, akan melakukan perbaikan, sudah tidak mungkin lagi, karena batas angaaran sudah habis.
Jadi kalau perbaikan jalan dilakukan 2019 itu sudah lain, dan adminstrasi Laporan pertanggungjawaban DD 2018 dibuat tahun 2019 itu sudah tidak benar. Jadi sampai batas akhir 2018 belum ada perbaikan, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Ucap Erik.
Menurut Toro (43) warga setempat, ia mengaku heran dengan bangunan jalan rabad beton yang baru  dibangun Agustus 2018 didesanya,  sudah pretel, rusak dan retak  retak.
Bangunan mulai dikerjakan Agustus 2018. "Saya heran kok hasil pekerjaanya seperti ini, semenya pretel (terkelupas) terus retak-retak. Kok beda dengan jalan-jalan rabad beton yang ada di Nganjuk. Di Nganjuk bagus-bagus, kok di Desa Miagan baru beberapa bulan sudah pretel semua semenya". Kata Toro, saat ditemui di lokasi proyek jalan rabat beton, kebetulan dia tinggal disekitar jalan rabat beton.
   Kepala Desa Miagan, Antok Budi Subagyo, saat dimintai konfirmasi, tidak ada dikantornya. Ditemui Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Mardiono yang Kasi Kesra, membenarkan bahwa kondisi jalan rabat beton yang berada di RT01, RT02 RW01, rusak dan pretel karena  kondisi jalan pada saat itu belum kering sudah dilewati kendaraan bermotor. Untuk yang dua titik kondisi jalan masih bagus.
Ditambahkan, untuk jalan yang rusak sudah pernah di perbaiki satu kali, dan perlu diketahui bahwa untuk komposisi campuran Desa Miagan memakai rumus,1,3,5. (satu sak semen, tiga kereta tolak pasir, lima kereta tolak batu atau koral)  ia juga mengaku untuk pelaksanaan Dana Desa semuanya diserahkan kepada Tim Pengelola kegiatan (TPK) Dana Desa.
   Ketika ditanya mengapa komposisi campuran harus 1.3.5. tidak 1.2.3. seperti desa desa lain pada umumnya, dia jawab untuk desa Meagan yang diferifikasi oleh Dinas teknis tahun 2018 komposisi campuran 1,3,5, ya itu yang kita buat pegangan untuk melaksanakan kegiatan.tegas Mardiono, yang  merasa  percaya diri apa yang dikerjakan sudah benar. Padahal dilapangan menunjukan bahwa dari tiga titik jalan rabat beton di Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kondisinya rusak parah, permukaan jalan semenya sudah pada aus dan mengelupas dan retak retak disana sini.   
   Kerusakan jalan di Desa Miagan ini, menambah daftar panjang proyek Dana desa, di Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang tidak diproses hukum, oleh aparat penegak hukum di Jombang. Tapi sayangnya meski banyak proyek Dana desa di Kabupaten Jombang yang menyimpang, belum ada satupun, yang ditindak tegas oleh Kejaksaan Negeri Jombang. *ryan



Diduga Proyek Dana Desa Dikondisikan
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Proyek jalan lingkungan, berupa jalan aspal Hotmix di Dusun Ketawang RT.01, RW.04, Dusun. Blimbing RT.7, RW.01 dan Dusun Cangkringan RT.01 dan RT,02, Desa Blimbing, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, diduga menyalahi ketentuan, dan ada indikasi suap.
   Proyek jalan aspal Hotmix tiga Dusun tersebut diduga diborongkan kepada pihak ketiga,  Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa tersebut harus dikerjakan secara swakelola dan 30 persen dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terangkat.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar dari warga, bahwa Kades Blimbing Taufik Kamal, diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 15–20% dari nilai proyek.
Dari ketiga Dusun tersebut masing-masing mempunyai anggaran tersendiri, Dusun Ketawang mempunyai anggaran 123 juta, Dusun Blimbing, 48 juta dan Dusun Cangkringan 130 juta.
   Menurut warga setempat yang keberatan namanya disebut mengatakan, bahwa ada   kabar yang beredar Kades Blimbing, Taufik Kamal, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
Saya dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal Hotmix di Desa Blimbing, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 15-20% dari nilai keseluruhan  proyek. Katanya.
   Jalan  yang dibangun aspal  Hotmix tersebut, sebelumnya  adalah jalan paving, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah Desa Blimbing, diatasnya dibangun jalan aspal Hotmix. Jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan paving.
   Proyek jalan aspal Hptmix ini rawan sekali dipermainkan, karena dari mulai jenis Hotmix yang digelar mempunyai harga sendiri-sendiri, apalagi kalau sampai mengurangi ketebalan dan pemadatanya. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang buntung atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Tegasnya..
   Jalan aspal Hotmix Desa Blimbing bisa dipastikan dikerjakan oleh pihak ketiga, karena untuk tenaga kerjanya tidak mungkin bisa dikerjakan oleh warga setempat, selain melibatkan alat berat, pekerjanya harus bisa mengoperasikan mesin fhiniser, mesin wales dan mempunyai pengalaman dibidangnya. Jadi jelas bahwa semua pekerjanya dari Pabrik yang mempunyai alat berat tersebut.
   Kepala Desa Blimbing, Taufik Kamal, saat dimintai konfirmasi dikantornya tidak ada ditempat, salah satu staf perempuanya mengatakan  bahwa pak Kades ke Pendopo Kabupaten Jombang menghadiri pelantikan anggota BPD, ia juga membenarkan di Desa Blimbing ada tiga titik pembangunan jalan hotmix, masing masing di Dusun Ketawang RT.02/04 dengan anggaran Rp.123 juta, Dusun Blimbing RT,07/01, sebesar Rp. 48 juta, dan Dusun Cangkringan RT.01/RT02, sebesar Rp. 130 juta. Itu semua anggaranya dari Dana Desa 2019.
   Kektika ditanya dari mana  uangnya sementara Dana Desa baru turun tahap pertama 20% dan berapa volume pekerjaan dimasing masing Dusun, “saya tidak tahu dari mana pak Kades dapat uang, tapi yang jelas pembangunan jalan hotmix di tiga dusun sudah selesai semua. Sementara untuk volume pekerjaan tunggu pak Sekdes saja,
“karena RAB nya Sekdes yang membawa”. Tegas staf perempuan yang begitu sigap mejawab pertanyaan wartawan.
   Dari pantauan dilapangan, pembangunan jalan aspal Hotmix tersebut mulai dikerjakan sekitar satu minggu menjelang lebaran Idul fitri 1440 H. tahun 2019,  tenaga kerjanya dari pabrik pemilik alat berat bukan warga desa Blimbing. Sementara dilapangan ada dugaan ketebalan tidak sama antara depan dan ujung jalan. Lebar jalan juga variatif, ada yang kurang dari 3 meter juga ada yang lebih dari 3 meter.
   Sebagai informasi bahwa proyek yang di dibiayai dari DD tahun 2019, ini harus di laksanakan  secara swakelola, atau dengan cara Program Padat Karya Tunai.
Hal tersebut  diatur dalam Surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Pelaksanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan pembangunan nasional. No : 040-8698 Tahun 2017; Nomer: 954/KMK.07/2017; Nomer:116,Tahun 2017;No: 01/SKB/M.PPN/ 12/2017 Tentang : penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No : 6 Tahun 2014 tentang desa. *ryan


Jembatan dan TPT Bermasalah Penegak Hukum
 Dan Pihak Terkait Harus Bertindak Tegas 
JOMBANG-suaraharianpagi.com
   Koordinator Lsm Gadjah Mada, Mojokerto, Erik, menanggapi, Proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) di Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jatim, bermasalah. Oleh karena itu warga meminta aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur bertindak tegas.
   Proyek dengan Pembangunan TPT Kebun Desa, volume.166 M3, dengan anggaran Rp. 155.384.100; dari DD 2018, yang berlokasi di Dusun Nglebak RT.01, RW.01, yang saat ini kondisinya roboh sekitar 20 sampai 25 meter menutupi saluran air.
Sementara bangunan Deker dan TPT yang kondisi bangunan tidak jauh berbeda, selain Tembok Penahan Tanah ( TPT ) sebagian besar belum selesai, bahu jembatan sebelah kiri dari arah selatan juga roboh alias ambrol. Untuk kegiatan ini anggaranya sangat fantastik sekitar Rp.318.406.000; semua dari Dana Desa (DD) 2018.
   Koordinator LSM Gadjah Mada, Mojokerto, Erik, ia mengatakan “aparat penegak hukum (Polisi atau Kejaksaan) harus bertindak tegas segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Nglebak  Abu Asim, dan TPK nya Heri.selaku pelaksana kegiatan.
Mereka jangan cuman dipanggil dan diperiksa bila perlu mereka segera ditahan. Karena sudah jelas-jelas kedua  proyek di Desa Nglebak, bermasalah.  karena proyek tersebut dikerjakan secara asal-asalan. Saya juga berharap Pemkab Jombang juga mengambil tindakan tegas”. tegas Erik.
   “Jangan sampai Kabupaten Jombang, dijadikan objek proyek Dana Desa, oleh Kepala Desa Nglebak, Abu Asim,  karena yang rugi selain Pemkab juga masyarakat, apabila sebuah proyek tidak memenuhi spek dan cepat rusak maka untuk beberapa tahun tentunya kita tidak dapat pembangunan yang sama karena mengacu pada aturan mainnya” ungkapnya
Untuk itu, kami mendesak aparat penegak hukum, jeli dan segera bertindak tegas. Jangan menunggu laporan resmi dari masyarakat. Panggil dan periksa dulu kepala Desa Nglebak Abu Asim, TPK Heri, dan pihak terkait lainya, nanti akan ketahuan ada pelangaran hukum atau tidak. Kalau mereka tidak pernah dipanggil dan diperiksa mungkin penegak hukum tidak akan tahu ada pelangaran hukum atau tidak.  kata Erik.
   Ditambahkan Setiap perencanaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Jembatan, pasti dibuat sebaik mungkin agar masa pemakaian (penggunaan)  bisa bertahan lama, minimal 5 sampai 6 tahun, bahkan lebih. Namun aneh tapi nyata, TPT maupun Jembatan, masih dalam hitumgan bulan sudah roboh dan ambrol. Artinya jika Jembatan dan TPT tersebut dikerjakan sesuai  Rencana anggaran belanja (RAB) tidak mungkin Jembatan dan TPT akan rusak. Jadi kuat dugaan Jembatan dan TPT dikerjakan asal-asalan”. Katanya.
   Tidak hanya itu pelaksanaan proyek Jembatan dan TPT yang berlokasi di RT.01/02, yang dianggarkan dari Dana Desa 2018,sebesar Rp.318.406.000;  tersebut tidak transparan, TPK, Heri, selaku pelaksana proyek sejak awal pengerjaan sampai hari ini   tidak memasang papan nama proyek, apalagi prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Padahal pemasangan  papan nama proyek dan prasasti wajib dalam persyaratan dan lingkup pelaksanaan kontruksi.
   Menurut Erik, ini semua bisa terjadi karena lemahnya pengawasan baik dari Kecamatan dan dari Dinas Teknis setempat. Bahkan kami menduga mereka memang bersekongkol untuk mengerjakan proyek tersebut secara asal-asalan.
Kalau pihak Kecamatan dan Dinas teknis melakukan pengawasan dengan benar, tidak mungkin ini semua akan terjadi. Oleh karena mereka harus diseret keranah hukum. Dan kami berharap penegak hukum segera memanggil dan memeriksa mereka, bila perlu segera ditahan. Tegas Erik.
   Sementara Kepala Desa Nglebak Abu Asim  didampingi TPK. Heri, ketika dikonfirmasi di kantornya, membenarkan kalau TPT Kebun Desa roboh, kerobohan TPT itu karena Bencana Alam, bila musim penghujan sungai tersebut bisa meluap sampai melewati ketinggian pasangan, bila air sudah surut mencari jalan keluar menuju sungai dan menekan pasangan akhirnya pasangan tersebut roboh.
   Untuk Jembatan penghubung Desa Nglebak dan Desa Ngrimbi, Dusun Datirejo, yang sampai hari ini mangkrak dan ambrol bahu kiri jembatan, ia katakan bahwa, pengerjaanya bertahap,recananya tahun depan akan kita anggarkan kembali. Ketika ditanya kenapa bahu jembatan  ambrol, dengan entengnya ia menjawab bahwa itu juga bencana Alam.
   Dari pantauan dilapangan,pembangunan tidak transparan, tidak adan papan nama proyek juga  tidak ada prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Proyek dikerjakan akhir tahun 2018 , namun kondisinya sangat memprihatinkan  sudah pada roboh baik yang berlokasi di RT.01/01 dan RT.01/02 Dusun Nglebak, Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Jawa Timur. *ryan


Hitungan Jari, Cor Jalan Beton Rusak

JOMBANG (Jatim) - suaraharianpagi.com
 Proyek Dana Desa di Mojo kerto Bermasalah, kali ini pro yek bangunan jalan rabad beton, di Desa Jati Pasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya jalan di desa tersebut hanya beberapa bulan selesai dibangun sudah rusak parah.
 Jalan rabad beton tersebut berlokasi di Dusun Jati Pasar,, RT 2, RT 4 dan RT 6, RW 2, sepanjang 600 meter lebih dan lebar 4 m dengan ketebalan 20 cm, dibiayai dari Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp 600.000.000;
   Dari pantauan dilapangan pembangunan tidak transparan, tidak ada papan nama proyek, juga tidak ada prasasti bangunan yang mencantumkan volume pekerjaan. Jalan selesai dibangun pada akhir tahun 2018 lalu, namun kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, sudah mengalami pecah-pecah, retak, dan permukaan jalan sudah terkelupas alias rontok. Tentunya rakyat tidak akan ikhlas jika uang pajak yang mereka bayar, digunakan secara asal-asalan.
   Menurut salah seorang warga yang menolak disebutkan namanya, ia mengatakan, bangunan jalan tersebut selesai dikerjakan sekitar akhir Desember 2018 lalu, tapi sekitar tiga bulan jalan sudah rusak, permukaan jalan banyak yang terkelupas, pecah-pecah dan retak.
“Ini bisa dilihat sendiri kondisi jalanya sekarang sudah rusak. Pelaksanaan pem bangunan memang dilaksanakan secara asal-asalan. Adonan semen yang digunakan takaranya ngawur . Padahal saat pelaksanaan sudah saya ingatkan, tapi tidak digubris. Ketimbang saya dimusuhi, akhirnya saya pilih diam.”Kata sang warga kepada wartawan beberapa hari yang lalu.
“”Saya yakin rakyat juga tidak akan ikhlas kalau, uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah digunakan untuk membangun asal-asalan seperti ini. Dana Desa kan uang dari rakyat, bukan uang pribadi Kades”. Ujarnya
Ditambahkan kalau jalan rabad beton ini ada yang sebagian kecil masih bagus, itu karena setelah di komplin Ketua BPD setempat pada saat pelaksanaan. Kalau tidak, bisa dari ujung Utara sampai ujung Selatan jalan sudah hancur, Tegas warga dengan nada kecewa.
   Menanggapi hal tersebut Kepala Desa Jati Pasar, Khosim, saat dimintai konfirmasi di Kantornya, ia menyatakan “Untuk jalan rabad beton di Desa Jati Pasar RT2, RT 4 dan RT.6, RW.2, membenarkan kalau 40% kondisi jalan saat ini rusak dan mengelupas permukaanya,tapi masih ada 60% kondisi jalan masih bagus, itu tetap tanggung jawab saya untuk membenahi, sebenarnya semua pekerjaan sudah saya serahkan kepada TPK, kebetulan TPK-nya Pak Kasun Dusun Jati Pasar sendiri Sulkan, tapi apapun yang terjadi dilapangan tetap tanggung jawab saya, tegas Kades Jati Pasar kepada, wartawan.
   Sementara dari Lembaga Swadaya Masyarakat GADJAH MADA yang berkantor di Mojokerto, Erik, ketika dimintai komentarnya terkait pekerjaan di Desa Jati Pasar mengatakan.
“Untuk diketahui, setiap perencanaan infrastruktur yang dibiayai dari APBN atau APBD harus dibuat perencanaan yang bagus dan matang, agar infrastruktur/bangunan yang dibangun dari uang keringat rakyat dapat digunakan oleh rakyat dalam waktu yang lama minimal 5 sampai 6 tahun bahkan lebih. Jadi jika ada bangunan yang dibiayai dari APBN (DD) hanya hitungan bulan sudah rusak, itu layak dipertanyakan dan Aparat Penegak Hukum segera merespon dan memeriksa pelaku Dana Desa dilapangan baik Kepala Desa maupun TPK nya. *ryan



Proyek Balai Desa Jati Pelem Diduga Tidak Sesuai RAB
Jombang (JATIM) - Suaraharianpagi.com
   Pekerjaan proyek Pendopo, Balai Desa Jati Pelem, Kecamatan Dewek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tahun 2018 diduga di kerjakan tidak sesuai dengan RAB dan Pekerjaannya pun, masih mangkrak sampai hari ini,
   Proyek Pendopo Balai Desa Jati Pelem, semakin Hari semakin menguatkan kecurigaan warga yang melihatnya. soal kualitas dan kuantitas bangunannya. Keadaan ini, sepertinya luput dari pengawasan petugas, diduga pengawas dari Dinas Perkim tutup mata, selama pelaksanaan proyek berjalan.
   Dari pantauan Suara Harian Pagi, di lokasi pekerjaan proyek Pendopo Balai Desa Jati Pelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, di kerjakan yang penting selesai dan pekerjaannya diduga tidak sesuai dengan RAB-nya. Dari mulai pondasi bangunan sampai pasangan yang seharusnya memakai batu kali tapi dipasang batu Kombong.
   Untuk menyiasati supaya tidak disoroti warganya TPK Desa Jati Pelem, langsung menutup pasangan Batu Kombong dengan plesteran .
   Salah satu warga Jati Pelem yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa Kepala desa Jati Pelem memang ruwet,kerjanya hanya sulap menyulap dan sunat menyunat kegiatan didesa, pekerjaan apa yang tidak dimainkan oleh Kepala desa,dari awal musyerdes (musyawarah desa) seharusnya batu kali untuk bangunan Pendopo Balai Desa Jati Pelem tapi karena pandainya Kepala Desa disulap memakai Batu Kombong, warga diangaap tidak tau permainan dia, semua sudah tahu, Cuma warga diam karena tidak mau gaduh dengan Kepala Desanya, kalau bisa digarap saja, ujar warga sampil minta kepada wartawan agar diberitakan.
   Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Jati Pelem, Dudut, yang juga Kepela Dusun Jati Pelem, ketika dikonfirmasi dirumahnya membenarkan kalau pekerjaan Proyek Pendopo Balai Desa Jati Pelem tidak sesuai dengan RAB-nya.
   Dari awal RAB nya memang Batu Kali, semua perangkat desa Tahu, tapi ketika akan dimulai pekerjaan RAB nya, berubah, perubahan itu kapan saya sendiri tidak tahu, Karena perintah Kepala Desa ya saya kerjakan. Bahkan pernah diperiksa Kasi Pem, dari Kecamatan Diwek yang benama Aji, dia bilang RAB nya tidak sesuai, tapi kok tidak ada teguran ya saya jalan terus.
   Dikatakan, Pekerjaan saya hanya mengerjakan kegiatan atas perintah Kepala Desa, untuk yang belanja matrial, Kasi Pem Desa Jati Pelem Supri. Jadi apa yang dibelanjakan itulah yang saya kerjakan. Ia juga membenarkan bahwa dari mulai pondasi sampai pasangan memakai batu Kombong, Karena itulah perintah Kepala Desa Jati Pelem, Parjono”. Tegas Dudut kepada wartawan.
   Proyek Pembangunan Pendopo Balai Desa terletak di Dusun Pelem, Desa Jati Pelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dengan volume pekerjaan, 12 meter x 9 meter, yang dialokasikan dari Dana Pendapatan Lain-lain Desa Jati Pelem tahun 2018, sebesar Rp. 193.300.000; juta.
Sementara Kepala Desa Jati Pelem, Parjono ketika akan di konfirmasi baik di kantornya maupun dirumahnya tidak ada di tempat, *ryan



Jombang–suaraharianpagi.com
   Pembangungan jalan rabat beton yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jatim Sudah rusak parah. Bangunan jalan rabat beton sepanjang 434 x 3 M tebal 15 cm, dengan nilai Rp. 181.000.000,- lokasi di Dusun Mbranjang RT.004 / RW. 002, dan di dusun Buduk RT. 004/ RW. 007. Panjang 204 x 3 m tebal 15 cm nilai Rp. 85.000.000,- baru di bangun 6 bulan sekarang sudah rusak parah, proyek yang bersumber dari dana desa tahun 2018, hitungan bulan sudah hancur.
   Jalan rabat beton tersebut. Di bangun menggunakan dana desa tahun 2018 kondisinnya sangat memprihatinkan, jalan sudah remuk, berlubang, pecah – pecah disepanjang jalan tersebut. Menurut Sdn (50 tahun) warga setempat, jalan rabat beton di dusun Mbranjang mulai di kerjakan sekitar bulan Nopember 2018, tapi aneh pada akhir desember 2018 jalan sudah rusak. Jalan terjadi retak – retak permukaan jalan sudah terkelupas, berlubang dan remuk, ujar Sdn pada suara harian pagi online.
   Selanjutnya oleh pemerintah Desa Sidokerto , jalan tersebut sempat di perbaiki tapi perbaikan hanya tambal sulam saja, dan buktinya sampai hari ini jalan masih rusak parah, masak usia bangunan hanya 6 bulan sudah remuk. Saya berharap aparat
   penegak hukum mengambil tindakan tegas, agar Dana Desa ini betul – betul membawa manfaat buat warga Sidokerto ucapnya. Saya berharap bangunan jalan tersebut di bongkar karena kerusakan jalan akibat buruknya mutu beton/ adonan semen yang digunakan untuk jalan tersebut. Perbaikan beton secara keseluruhan kalau diperbaiki harusnya dibongkar total diganti dengan bangunan baru, karena percuma di perbaiki kalau hanya tambal sulam saja nanti akan rusak lagi. Perbaikan tambal sulam itu Cuma akal – akalan saja karena tidak akan mampu memperbaiki mutu secara keseluruhan kata Sdn.
   Kepala Desa Sidokerto saat mau dikonfirmasi dalam keadaan sulit dan di arahkan ke ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sidokerto Suyanto, tapi tidak ada ditempat, akhirnya ditemui saudara Sugiono anggota Tim Pelaksana Kegiatan, juga menjabat sebagai perangkat Desa setempat. Mengatakan “ memang benar jalan itu sudah banyak mengalami kerusakan dan sudah pernah saya perbaiki, akan tetapi jalan rusak kembali. Karena pada waktu proses pengerjaan jalan belum waktunya di lewati warga memaksa menggunakan jalan tersebut.
   Terkait hal tersebut menurut Riyan dari LSM Gajah Mada Mojokerto mengatakan kerusakan jalan hanya itungan bulan harus ada tindakan tegas dari Pemkab Jombang dan aparat Penegak Hukum. Proyek jalan hanya hitungan bulan sempat tidak lazim. Kuat dugaan Pemerintah desa Sidokerto dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Sidokerto Suyanto. Besekongkol untuk mengerjakan jalan rabat beton tersebut tidak sesuai dengan perencanaan / Spesifikasi teksnis karena jalan tidak akan rusak hitungan bulan jika benar – benar di kerjakan sesuai dengan spesifikasi Teknisnya tegas Riyan.
   Riyan menambahkan kerusakan jalan di Dusun Mbranjangan dan Buduk tersebut harus ada pertanggung jawaban oleh Pemerintah Desa dan TPK Desa Sidokerto , Kasus ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena kerusakan jalan tersebut berimplikasi luas, misalnya : kerugian material / bangunan masyarakat dan kenangan Negara oleh karena itu Pemkab Jombang dan Penegak Hukum harus bertindak tegas kata Riyan.
   Bahkan dapat berpengaruh kepada masyarakat Jombang terhadap nilai kualitas bangunan yang dibiayai Dana Desa itu sendiri Seperti Bangunan Drainase, Jalan, Gedung/ bangunan Sipil lainnya, pungkas Riyan *usa


Jombang – suaraharianpagi.com
   Suara Harian Pagi.com: Satu lagi Proyek Dana Desa di Jombang Bermasalah, kali ini proyek bangunan Drainase dan Tembok Penahan Jalan di Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya Proyek Drainase dan TPJ tersebut hanya beberapa bulan selesai dibangun sudah rusak parah.
   Proyek Drainase dan Tembok Penahan Jalan ( TPJ ) yang berlokasi di Dusun Pajaran RT 25 RW 3, dibiayai dari Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp 200.000.000; juta.
   Dari pantauan dilapangan menunjukan pembangunan tidak transparan, Tidak ada Papan Proyek juga tidak ada Prasasti yang seharusnya wajib dipasang sebagai imformasi pablik.  Proyek Drainase dan Tembok Penahan Jalan selesai dibangun pada akhir tahun 2018 lalu, namun kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, sudah mengalami pecah-pecah, retak, dan ada yang tinggal robonya saja. Tentunya kondisi ini membuat rakyat tidak akan ikhlas jika uang pajak yang mereka bayar, digunakan secara asal-asalan.
   Menurut salah seorang warga yang menolak disebutkan namanya, ia mengatakan, bangunan Drainase dan TPJ tersebut selesai dikerjakan sekitar akhir Desember 2018 lalu, tapi sekitar tiga bulan bangunan sudah rusak, permukaan bangunan banyak yang pecah-pecah dan retak, bahkan ada yang tinggal robohnya saja.
   "bisa dilihat sendiri kondisi bangunan sekarang sudah rusak. Pelaksanaan pembangunan memang dilaksanakan secara asal-asalan. Adonan semen yang digunakan takaranya ngawur. Padahal saat pelaksanaan sudah saya ingatkan, tapi tidak digubris. Ketimbang saya dimusuhi, akhirnya saya pilih diam." Kata sang warga kepada Suara Harian Pagi.com.
   Menurutnya saya ini rakyar biasa, jadi  hanya bisa pasrah, padahal uang yang digunakan untuk membangun adalah uang hasil pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat.
   Nampak kondisi Proyek Drainase dan TPJ di Dusun Pajaran RT 25 RW 3, Desa Peterongan dibangun dengan Dana Desa tahun 2018 baru beberapa bulan sudah rusak bahkan tinggal robohnya saja.
   "Saya yakin rakyat juga tidak akan iklas kalau, uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah digunakan untuk membangun asal-asalan seperti ini. Dana Desa kan uang dari rakyat, bukan uang pribadi Kades." Ujarnya.
‘Ia juga menambahkan bahwa pekerjaan tersebut diduga tidak dikerjakan warga setempat tapi diborongkan warga Mojowarno, ia juga mengatakan untuk menghidari sorotan warga Peterongan karena kondisi bangunan sudah rusak, belum lama ini Papan Proyek juga dijabu oleh salah satu perangkat desa:, tegas warga kepada wartawan.
   Sementara Kasi Perencanaan Desa Peterongan Sukoco, ketika dikonfirmasi di Balai Desa Peterongan, membenarkan bahwa pekerjaan tersebut selesai  dikerjakan akhir Desember 2018. Ia juga membenarkan bahwa pekerjaan tersebut diborongkan warga Mojowarno. Ketika ditanya siapa nama pemborongnya, Ia katakan, tanya saja ke Pak Kepala Desa, karena Kepala Desa lah yang mencari Pemborongnya. Ujar Sukoco kepada wartawan.
   Menangapi hal tersebut Kepala desa Peterongan Abdul Majid, saat diminta konfirmasi ia menyatakan "Untuk Proyek Drainase dan TPJ di Dusun Pajaran RT25 RW 3, akan saya perbaiki, tapi saya belum punya anggaran, saya sendiri sepet mata saya melihat kondisi bangunan seperti itu. Tegas Abdul Majid kepada wartawan
   Ketika ditanya apa benar pekerjaan diborongkan warga di luar desa peterongan sesuai pernyataan Kasi Perencanaan, dengan tegas dikatakan itu tidak benar, semuanya dikerjakan swakelola kalau pun ada warga luar Desa Peterongan sifatnya hanya membantu, karena pinggiran kota sulit untuk mencari tenaga kasar.
   Ia juga menambahkan bahwa pekerjaan tersebut diserahkan TPK  Desa Peterongan, dari mulai awal pekerjaan sampai selesai pekerjaan.  Untuk TPK Desa Peterongan adalah P. Karyo. Ia  juga minta kalau bisa jangan diekfus karena tak lama lagi akan ada Pemilihan Kepala Desa, biar Desa Peterongan Kondusif,aman dan tidak ada gejolak dari warga Peterongan. Kata Majid,kepada media. *usa



Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget