Articles by "Jombang"
Jalan Aspal Diduga Ada Suap
JOMBANG - suaraharianpagi.com
    Lagi-lagi pekerjaan pembangunan jalan lingkungan, berupa pembangunan Jalan aspal lapen di Dusun Ngares, Desa Kebondalem, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, diduga menyalahi aturan, dan ada indikasi suap.
   Pasalnya, pekerjaan jalan aspal lapen sepanjang 438 meter, dan lebar 3 meter, dengan anggaran Rp.106,816.000; dari Dana Desa 2019, tersebut diborongkan kepada pihak ketiga, yaitu orang bernama Mhj,warga  Desa Janti, Kecama tan Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa harus dikerjakan secara swakelola dan 30% dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terdongkrak.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Kebondalem, Purwanto, diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 20% dari nilai proyek. Menurut KP (38) warga setempat, kabar yang beredar Kades Kebondalem, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
Saya dengar-dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Dusun Ngares, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 20% dari nilai proyek”. Kata KP, Senin (26/08).
   Jalan di Dusun Ngares, yang dibangun aspal lapen tersebut, adalah jalan aspal yang relatif masih bagus, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah desa Kebondalem, diatasnya dibangun jalan aspal lapen. Jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang relatif masih bagus..
    Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dimainkan, karena jalan yang sebelumnya masih relatif bagus, selanjutnya bagian atas jalan hanya dipoles sedikit dengan aspal lapen. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang gigit jari atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan”. Ucap KP.
   Kepala desa Kebondalem, Purwanto, saat dimintai konfirmasi via ponselnya dua kali hari Senin (26/08), jam 12.32 wib, tidak mau mengangkat, alias tidak mau menjawab. Sedangkan ketua Tim pengelola kegiatan (TPK) Dana Desa, Desa Kebondalem, lebih suka diam seribu bahasa, karena tidak merasa dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
Dari pantauan dilapangan, pembangunan jalan aspal lapen tersebut dikerjakan belum begitu lama, tenaga kerjanya diduga  bukan warga desa Kebondalem. Sementara material yang ada aspal curah, batu dan abu batu. 
Sedangkan proyek yang dibiayai dari DD tahun 2019 ini harus di laksanakan secara swakelola, atau dengan cara Program Padat Karya Tunai. Hal tersebut diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, dan Menteri Pelak sanaan pembangunan nasional/Kepala badan pembangunan nasional. No: 040-8698 Tahun 2017; Nomer: 954/KMK.07/2017;Nomer:116 Tahun 2017;No: 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang: Penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No: 6 Tahun 2014 tentang desa.*ryan


Diduga Pj. Kades Kerjakan Proyek Dana Desa di Wilayah PUPR
Jombang - suaraharianpagi.com
   Nilai alokasi dana pemerintah untuk pembangunan setiap desa di Indonesia terus meningkat. Sayang nya alokasi yang diberikan tak dimanfaatkan Desa untuk pembangu nan proyek diinternal wilayah atau kewenangan desa, tapi justru desa mengerjakan proyek yang bukan wilayahnya. Sehingga, banyak pemanfaatan dana desa yang tidak terkoreksi.
   Hal tersebut ditemukan beberapa kasus proyek desa yang diduga seharusnya bukan wilayah desa, oleh pihak desa malah dikerjakan dengan menggunakan Dana Desa, hanya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari proyek tersebut, ini yang membuat tumpang tindih dengan proyek pemerintah daerah. Hal tersebut membuat proyek yang dikerjakan oleh desa justru sia-sia.
   Ini terjadi di Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, telah dibangun TPT (Tembok Penahan Tanah) dua titik, diwilayah Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), masing-masing di Dusun Bogorejo depan Masjid, dibangun TPT (Tembok Penahan Tanah) dengan volume pekerjaan 175 M X1,4 M, dengan anggaran Dana Desa sebesar Rp.110.000.000; dan didusun yang sama Dusun Bogorejo dengan volume pekerjaan 110 M x 1,7 M yang menghabiskan anggaran Rp. 80.000.000; semuanya dibiayai dari Dana Desa tahun anggaran 2019.
   Hal tersebut menjadikan proyek desa menjadi sia-sia. Apalagi, dana desa yang diterima mestinya untuk membangun wilayah desa, tapi oleh desa dibuat mengerjakan proyek wilayah PUPR yang bukan kewenanganya. Hal ini yang membuat masyarakat Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, kecewa karena tidak ada bermanfaat untuk masyarakat setempat.
Jelas ini kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa Kalangsemanding dan Dinas PUPR, sehingga dana desa di Desa Kalangsemanding tidak tepat sasaran.
   Pj. Kepala Desa Kalangsemanding, Fatkhur Rozi, ketika dikonfirmasi via ponselnya hari Senin tgl 12 Agustus 2019. terkait Proyek TPT tersebut, mengatakan, “bahwa proyek TPT yang lokasinya diwilayah PUPR tersebut sudah berdasarkan RPJMD, Kalangsemanding, disamping itu merupakan Visi dan Misi Kepala Desa yang lama, saya hanya merealisasikan saja, saya sekarang masih sakit mas” tegas Fatkhur Rozi, Pj. Kepala Desa Kalangsemanding sambil menutup ponselnya.
   Sementara Deddy dari LSM GADJAG MADA, hari Senin tanggal 12 ketika dimintai komentarnya terkait kengawuran Pj, Kepala Desa Kalangsemanding, yang mengerjakan proyek yang bukan wilayah desa, mengatakan “Desa seharusnya lebih hati-hati dalam menyalurkan dana desa, Desa mengerjakan kegiatan harus berdasarkan musyawarah desa, bukan berdasarkan visi dan misi, apalagi Kades yang lama sudah habis masa jabatannya, terus siapa yang bertanggung jawab”. Semua proyek harusnya di dokumentasikan untuk pertanggungjawabanya. Hal ini sekaligus bentuk tranparansi aparat desa terhadap masyarakat”. terangnya.
   Di sisi lain, ketidaktahuan pemerintah desa terhadap proyek desa juga menunjukkan kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan tim pendamping desa.
   Kedepan sinergitas antara pemangku kepentingan yang menangani program pembangunan desa perlu ditingkatkan. Agar tidak terjadi lagi tumpang tindih wilayah proyek yang menimbulkan kesalaha pahaman di tengah masyarakat, ujarnya
   Ditambahkan, apapun yang terjadi di Desa Kalangsemanding, Pj, Kepala Desa, Kalangsemanding dan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) harus bertanggung jawab penuh, karena nama dan tempat kegiatan proyek sudah salah besar dan ngawur. Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum tanggap dengan kejadian ini sebelum masyarakan desa Kalangsemanding meluapkan kekecewaanya”. Tegas Deddy.
“Dana Desa yang tahun lalu bernilai total Rp. 20,7 triliun telah meningkat menjadi Rp46,9 triliun. Dan hanya akan disalurkan dalam dua tahap. Saya harap masyarakat bisa memanfaatkan hal ini untuk proyek yang berdampak real terhadap masyarakat”. pungkas. *ryan



Diduga Kades dan TPK Nekad Tabrak Aturan Proyek Jalan
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Koordinator LSM Gadjah Mada, Mojokerto, Johni menanggapi, Proyek Aspal Lapen yang dibiayai dari Dana Desa (DD) 2019, di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, yang diduga bermasalah karena di borongkan pihak ketiga dan ada dugaan markup anggaran. Oleh karena itu ia meminta aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa timur bertindak tegas.
   Proyek tersebut adalah Aspal Lapen di jalan Mawar muter jalan Manggah RT.04/01, volume 400 m X 2,8 m, dengan anggaran Rp.135.000.000; Jalan Kenari Jalan Jetak,Rt 03/04, volume140 m X 2,8 m, anggaran Rp.63.000.000; dan Dusun Buduk RT 02,05/07 dengan volume 370 m X 3 m dengan anggaran Rp.135.000.000; semua anggaran dari DD 2019.
   Johni mengatakan “aparat penegak hukum (Polisi atau Kejaksaan) harus bertindak tegas, segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Sidokerto, H. Amir Tohari, dan TPK nya Slamet,selaku pelaksana kegiatan”.
“Mereka jangan hanya dipanggil dan diperiksa bila perlu mereka segera ditahan. Karena sudah jelas-jelas kegiatan proyek aspal Lapen di Desa Sidokerto, bermasalah. karena proyek tersebut diduga diborongkan pihak ketiga dan Kepala Desa H. Amir Tohari, diindikasikan menerima fee 20% dari total nilai proyek, tidak hanya itu saja Kades Sidokerto juga diduga memar’ap anggaran kegiatan tersebut. Dipapan APB-Desa Sidokerto, untuk tiga titik proyek aspal lapen di anggarkan Rp. 307.609.000; sementara di RAB nya,kalau kita jumlah sebesar Rp. 333.000.000; sesuai dengan penjela san Kasi Perencanaan Abdul Muis, ada kelebihan Rp.25.000.000; lebih yang diduga dibuat bancaan Kepala Desa dan panitia kegiatan. Saya juga berharap Pemkab Jombang juga mengambil tindakan tegas.” Kata Johni.
   “Jangan sampai Kabupaten Jombang, dijadikan objek proyek Dana Desa, oleh Kepala Desa Sidokerto, karena yang rugi selain Pemkab juga masyarakat, apabila sebuah proyek tidak memenuhi spek dan cepat rusak maka untuk beberapa tahun tentunya kita tidak dapat pembangunan yang sama karena mengacu pada aturan mainnya” ungkapnya.
“Untuk itu, kami mendesak aparat penegak hukum, jeli dan segera bertindak tegas. Jangan menunggu laporan resmi dari masyarakat. Panggil dan periksa dulu kepala Desa Sidokerto, H. Amir Tohari, dan pihak terkait lainya, nanti akan ketahuan ada pelangaran hukum atau tidak. Kalau mereka tidak pernah dipanggil dan diperiksa mungkin penegak hukum tidak akan tahu ada pelangaran hukum atau tidak.” kata jhoni.
   Ditambahkan “Setiap perencanaan pembangunan Aspal Lapen pasti dibuat sebaik mungkin agar masa pemakaian (penggunaan)  bisa bertahan lama, minimal 5 - 6 tahun bahkan lebih. Namun pekerjaan aspal lapen di desa Sidokerto diperkirakan tidak akan tahan lama karena dasar kegitan tersebut adalah paving yang relatif masih bagus.
   Tidak hanya itu pelaksanaan proyek Aspal Lapen ditiga titik yang berlokasi didesa Sidokerrto tersebut tidak transparan, TPK selaku pelaksana proyek sejak awal pengerjaan sampai hari ini tidak memasang papan nama proyek, apa lagi prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Padahal pemasangan papan nama proyek dan prasasti wajib dalam persyaratan dan lingkup pelaksanaan kontruksi.
   Menurut Jhoni, ini semua bisa terjadi karena lemahnya pengawasan baik dari Kecamatan dan dari Dinas Teknis setempat. Bahkan kami menduga mereka memang bersekongkol untuk mengerjakan proyek tersebut dengan cara diborongkan sehingga 30% padat karya tunai bisa dibuat bancaan bersama.
   “Kalau pihak Kecamatan dan Dinas Teknis melakukan pengawasan dengan benar, tidak mungkin ini semua akan terjadi. Oleh karena mereka harus diseret keranah hukum. Dan kami berharap penegak hukum segera memanggil dan memeriksa mereka, bila perlu segera ditahan”. Tegas Johni.
Sementara Kepala Desa Sidokerto, H. Amir Tohari ketika dikonfirmasi di kantornya, kondisinya sakit strok, tidak bisa bicara, sekdesnya pergi kekecamatan, diwakili Kasi Perenca naan Abdul Muis, membenarkan kalau proyek Aspal Lapen ditiga titik tersebut diborongkan pihak ketiga, untuk anggaranya memang tidak sama antara APBDesa dengan RABnya, tapi yang saya bacakan ini belum direfisi.
 Dari pantauan dilapangan, pem bangunan tidak transparan, tidak ada papan nama proyek juga tidak ada prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Proyek dikerjakan sekitar bulan Juli  tahun 2019, namun kondi sinya sangat memprihatinkan  sudah pada mengelupas abu batunya. *tim



Pemerintah Desa Bangun Jalan Dengan Dana Desa
Jombang - suaraharianpagi.com
   Untuk meningkatkan pembangunan desa, Pemerintah Desa (Pemdes) Kesamben, Kecama tan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tahun 2019 ini membangun Jalan rabat beton yang dibiayai dari anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019.
Dari data yang tercatat di Pemdes Kesamben, pembangunan jalan rabat beton tersebut terletak di Dusun Patuk Rt.03,Rw 06, sepanjang 173 Meter, Lebar 2 meter dan Tebal 12 Cm dengan anggaran sebesar Rp. 57.000.000;
   Kepala Desa Kesamben, Aris Prio Wasono mengatakan, bantuan Dana Desa (DD) tahun 2019, dimanfaatkan Pemdes Kesamben, untuk membangun berbagai fasilitas umum, seperti membangun jalan rabat beton di dusun Patuk dan dusun – dusun lainya.
Pembangunan ini dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan bantuan Dana Desa ini tentu bisa lebih dimaksimalkan untuk membangun fasilitas umum yang bisa mendongkrak kesejahteraan warga sekitar” kata Kades Kesamben Aris Prio Wasono kepada Suaraharianpagi.Com, 16/8/2019 yang lalu.
   Seluruh kegiatan pembangunan tersebut dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, dan dikerjakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kesamben, Sukiat. Fasilitas umum itu dibangun tiada lain sebagai pendukung sarana infrastruktur jalan desa, yang nantinya bisa digunakan warga untuk melakukan berbagai aktifitas perekonomian dengan memperlancar transportasi warga masyarakat dusun Patuk.
   Sementara Ketua TPK Desa Kesamben, Sukiat, ditemui terpisah, mengatakan, pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa 2019, tersebut, kami laksanakan dengan baik, dan tranparan. Pekerjaan di Dusun Patuk dimulai tanggal 14 Agustus 2019 yang lalu. Dalam pelaksanaan program ini, kami lakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, karena semua yang kami lakukan sesuai dengan usulan berdasarkan hasil musyawarah desa sebelumnya.” Tegas Sukiat. *ryan

Ada Dugaan Suap Jalan Aspal Yang Dibiayai DD Rp 307.609 Juta
JOMBANG-suaraharianpagi.com
   Lagi-lagi proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) di lingkungan Kabupaten Jombang bermasalah. Kali ini proyek pembangunan aspal lapen di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya pekerjaan jalan aspal lapen tersebut ada dugaan menyalahi ketentuan dan ada indikasi suap.
   Jalan aspal lapen yang bermasalah tersebut berlokasi di tiga titik, yang dibiayai dari DD tahun 2019 sebesar Rp 307.609.000; dengan perincian yaitu: Di Jalan Mawar muter Jalan Mangga. RT04 RW01 dengan volume Lebar 2,8 meter, Panjang 400 meter, menghabiskan anggaran Rp. 135.000.000; juta. Jalan Kenari sampai jalan Jetak RT03, RW04 dengan volume Lebar 2,8 meter, Panjang 140 meter menghabiskan biaya Rp. 63 juta. Serta Dusun Buduk RT02,RT05,RW 07,dengan volume 3 meter X  370 meter, menelan anggaran Rp.135 juta.
   Jalan aspal lapen ditiga titik tersebut diborongkan oleh pihak ketiga, padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa seharusnya dikerjakan secara swakelola dan 30% Dana Desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat bergerak.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Sidokerto diduga  menerima uang fee dari pihak ketiga, (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 20% dari nilai proyek.
Menurut salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa Kepala Desa Sidokerto diduga menerima uang fee  dari pemborong sebesar 20% dari total nilai proyek.
”Saya dengar dengar  dari salah satu rekanan bahwa pemborong jalan aspal lapen di Desa Sidokerto diduga telah memberikan uang fee kepada Kades sebesar 20% dari total nilai proyek”. ujarnya.
   Jalan di Desa Sidokerto yang dibangun aspal lapen tersebut adalah jalan paving, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah desa Sidokerto diatasnya dibangun jalan aspal lapen, jadi pekerjaan B- nolnya adalah jalan paving yang relatif masih bagus.
   Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan oleh pemborong, karena sebelumnya sudah ada jalan paving, pemborong tinggal memoles sedikit aspal lapen, dan tidak semua item batu yang seharusnya digelar dikerjakan. Jadi pemborong bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi warga yang gigit jari karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan,
   Informasi yang dihimpun dari warga setempat, jalan tersebut belum begitu lama dikerjakan, tenaga kerjakanya dari luar warga desa Sidokerto, tidak satupun warga Sidokerto yang ikut mengerjakan jalan aspal lapen tersebut.
   Tak hanya itu pengerjaan jalan tersebut, diduga tidak mengacu kepada program padat karya tunai (Cash for wark), proyek diduga diborongkan atau dikerjakan oleh kontraktor.
    Terkait hal tersebut Kepala Desa Sidokerto saat akan dikonfirmasi kondisinya sakit, Sekertaris Desa Sidokerto Hakim ketika dikonfirmasi via ponselnya tidak mau mengangkat, diwakili Kasi Pembangunan Abdul Muis, membenarkan kalau pekerjaan aspal lapen ditiga titik di kerjakan oleh pihak ketiga. Ia juga membenarkan bahwa anggaran yang di bentang di APBDesa Sidokerto dengan RAB tidak sama. Dengan alasan RAB-nya belum direfisi.
Perlu diketahui bahwa anggaran di APBDesa Sidokerto 2019, untuk Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalas Desa sebesar Rp.307.609.000; sementara di dalam RAB nya untuk tiga titik jalan yang dikerjakan dengan aspal lapen menelan anggaran sebesar Rp.333.000.000; ada selisih Rp. 25 juta lebih yang perlu dipertanyakan, ada dugaan selisih anggaran di buat bancaan panitia pelaksanan Dana Desa di Desa Sidokerto.
   Munurut Deddy, dari LSM GADJAH MADA yang berkantor di jalan Gadjah Mada Mojokerto, mengatakan di Kabupaten Jombang, banyak proyek infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa, yang diduga menyalahi ketentuan tidak pernah ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, ini yang membuat Kepala Desa semau gue mengerjakan proyek yang dibiayai dari Dana Desa, 
Kejadian ini yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan penyimpangan Dana Desa kepada pihak Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang. Karena dianggap membuang-buang waktu dalam menulis laporan. Kami berharap dengan adanya kejadian ini kepala Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang, bertindak tegas kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan Dana Desa. *ryan


Jalan Rabat Beton Dibiayai Dikerjakan Asal Jadi
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Proyek pembangunan jalan rabat beton di Desa Alang-Alang Caruban dan Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Diduga dikerjakan asal-asalan dan ada indikasi mengurangi spesifikasi teknis. Pasalnya jalan di desa tersebut baru beberapa bulan selesai dibangun sudah rusak parah.
 Proyek jalan rabat beton tersebut di kerjakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Lokasi pekerjaan di Desa Alang-Alang Caruban dan Desa Sukosari, sepanjang kurang lebih 600 m, lebar 3,5 m, tebal 15 cm, K 225. Mengabiskan anggaran Rp. 600.000.000; juta, yang bersumber dari APBN, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ( PISEW ) tahun 2019.
    Dari pantauan dilapangan pembangunan tidak transparan, tidak terpasang papan naman proyek juga tidak ada prasasti bangunan yang mencantumkan sumber anggaran dan volume pekerjaan.  Jalan selesai dibangun kisaran 4 bulan yang lalu, namun kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, sudah mengalami pecah-pecah, retak, dan permukaan jalan sudah terkelupas alias rontok.
   Tidak hanya itu tahun 2019, di lokasi yang sama, untuk menyambung jalan rabat beton yang di biayai dari Program PISEW, Pemerintah desa Alang-Alang Caruban, juga mengadakan pengecoron jalan rabat beton dan TPT, yang dibiayai dari Dana Desa tahun 2019. Lagi-lagi Pemerintah Desa Alang-Alang Caruban tidak transparan, tidak ada papan nama proyek yang menunjukan volume dan besaran anggaran. 
   Menurut salah seorang warga yang menolak disebutkan namanya, ia mengatakan, bangunan jalan tersebut selesai dikerjakan sekitar akhir empat bulan lalu, tapi kondisi jalan sudah rusak, permukaan jalan banyak yang pecah-pecah dan retak.
Ini bisa dilihat sendiri kondisi jalanya sekarang sudah banyak yang retak retak, Pelaksanaan pembangunan memang dilaksanakan secara asal-asalan. Menurutnya saya ini rakyar biasa, jadi  hanya bisa pasrah, padahal uang yang digunakan untuk membangun adalah uang hasil pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat.
Nampak permukaan jalan rabad beton di Desa Alang-Alang Caruban dan Sukosari yang  dibangun dengan Dana APBN, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 2019 baru beberapa bulan sudah banyak yang retak-retak.
  Saya yakin rakyat juga tidak akan rela kalau, uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah digunakan untuk membangun asal-asalan seperti ini. Dana APBN kan uang dari rakyat, bukan uang pribadi BKAD”. Ujarnya.
   Menangapi hal tersebut Kepala desa Alang-Alang Caruban,Ibu Yuniati, penerima manfaat dan pelaksana BKAD Kecamatan Jogoroto, saat diminta konfirmasi dikantornya. Tidak banyak jawaban yang dilontarkan, tapi ia langsung mengajak wartawan kelokasi proyek melihat langsung kondisi jalan yang sebenarnya.
   Ketika jalan rabat beton benar kondisinya sudah banyak yang retak-retak ia menyatakan, Kondisi tanah disini labil, tidak banyak orang yang mau lewat sini jalanya rusak, kalau kita biarkan tidak kita betulkan lalu siapa yang akan membenahi, mestinya kita bersyukur dapat program PISEW karena kita bisa membenahai jalan yang dulunya rusak sekarang sudah bagus, kalau ada yang retak-retak sedikit tolong di maklumi atau ditoleransi.” Tegas Kades Juniati kepada Suaraharianpagi.com. belum lama ini.
   Perlu diketahui, setiap perencanaan infrastruktur yang dibiayai dari APBN atau APBD harus dibuat perencanaan yang bagus dan matang, agar infrastruktur/bangunan  yang dibangun dari uang keringat rakyat dapat digunakan oleh rakyat dalam waktu yang lama minimal 5 bahkan lebih. Jadi jika ada bangunan yang dibiayai dari APBN hanya hitungan bulan sudah rusak, itu layak dipertanyakan. *ryan


Program PTSL Diduga Ada Indikasi Pungli
Jombang -  suaraharianpagi.com
 Masyarakat Desa Brudu, Keca matan Sumobito, Kabupaten Jom bang, Jawa Timur  mengeluhkan Program Pendaftaran Tanah Sistema tik Lengkap (PTSL).  Pasalnya, da lam prateknya, program tersebut panitia masih menarik biaya berfariasi antara Rp.500.000; sampai Rp.700.000; bahkan lebih.
   Menurut LN (47) warga Desa Brudu, kepada Suaraharianpagi.com  mengatakan, waktu sosialisasi di kantor balai Desa Brudu, biaya Program  Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sebesar Rp.150.000; Dengan perincian untuk beli patok pembatas tanah,biaya matrei, fotocopy, dan biaya transport panitia di desa.
   Tapi kenyataan dilapangan berbeda, malah saya mengajukan pemecahan menjadi 5 sertifikat dipungut biaya Rp. 2,5 juta. Jadi satu sertifikat dikenakan biaya Rp. 500.000; Pungutan tersebut ditarik oleh Kepala Dusun Brudu.
   Masih menurut LN, pungutan liar tersebut berdalil untuk mengurus surat – surat tanah didesa. Padahal pemerintah desa tidak mempunyai kewenangan untuk memungut biaya surat–surat tanah didesa. Jadi pungutan Rp. 500.000; itu jelas–jelas Pungli, harus ditindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum.
   Hal senada juga dikatakan oleh Parto bukan nama sebenarnya, warga dusun Plosorjo, yang mengajukan 3 bidang sertifikat, ia harus mengeluarkan uang dari kocenya sebesar Rp. 1,5 juta. Dengan alasan untuk mengurus surat–surat didesa, beli patok pembatas tanah, matrei dan foto copy. Saya tidak habis pikir, pada saat sosialisasi di balai Desa Brudu, biaya pengurusan Program PTSL Cuma Rp.150.000; Tapi kenyataanya kami di kenakan Rp, 500.000; per bidang, jadi kami harus membayar Rp 1,5 juta tiga bidang.
   “Bukan hanya saya saja yang dipungut biaya selangit, tapi hampir semua warga Desa Brudu yang mengajukan Program PTSL di pungli Rp. 500 ribu, persertifikat. Pungutan tersebut di tarik lewat Kepala Dusun masing-masing” Tegas Parto dengan nada kecewa.
   Sementara mengutip keterangan Kepala BPN Kabupaten Jombang, Titik Agustiningsih SH.M.Hum. pada saat menyerahkan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL) disalah satu desa , mengatakan, program percepatan pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL) ini memang digratiskan kepada masyarakat.
Jadi BPN tidak memungut apa-apa dari masyarakat, “saya juga memerintahkan kepada staf – staf saya agar tidak memungut biaya ke masyarakat karena program ini sudah dibiayai dari APBN”.
   Kepala Desa Brudu, Syamsi ketika akan dikonfirmasi di Kantornya tidak ada ditempat, di temui sekretaris Desa Brudu Ibu Chusnul, dalam penjelasanya ia mengatakan bahwa pertanggal 24 Juli 2019 warga masyarakat Brudu yang sudah mendaftar program PTSL sudah mencampai angka 1584 bidang, sedangkan untuk TKD ( Tanah Kas Desa ) ada 55 bidang, jadi totol semua 1584 bidang + 55 bidang= 1639 bidang yang sudah terdaftar di BPN Kabupaten Jombang.
   Ketika di tanya kapan sertifikat bisa diterima oleh warga masyarakat Brudu? “Kalau tidak ada kendala bulan Agustus sudah bisa Lounching”, tegas Bu Chunul dengan nada percaya diri. Ketika ditanya apa benar ada pungutan di luar ketentuan, dengan tegas di jawab “saya tidak tahu bapak, tolong tanyakan ke pak Kades Syamsi, kebetulan baru saja meninggaslkan kantor.” *ryan


Jombang - suaraharianpagi.com
   Sebagai bentuk wujud rasa syukur kepada Allah SWT, masyarakat desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang menggelar ke giatan Ruwatan Desa yang dise lenggarakan setiap tahunya  ber tempat di Balai Desa Miagan.
 Didalam acara ini pemerintah Desa Miagan bersama warga masyarakat mengadakan Kirab Budaya gunu ngan hasil bumi yang  secara resmi di berangkatkan oleh Kepala Desa Miagan Antok Budi Subagyo, dari dusun Pandean menelusuri jalan Poros Miagan, lewat dusun Miagan finish didepan Balai Desa Miagan.
   Kirab Budaya  Gunungan Hasil Bumi pada ruwatan desa atau sedekah desa  Miagan tahun ini di meriahkan dengan lomba kreasi Tumpeng yang bahanya dari hasil bumi, untuk merebutkan piala juara 1,2 dan 3. Kepala Desa Miagan. Sementara pesertanya bisa satu RT atau gabungan dari beberapa RT.
   Antok Budi Subagyo Kepala Desa Miagan, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan selamat serta sukses kepada seluruh warga desa Miagan yang telah mengadakan peringatan hari ruwatan desa, dengan harapan kedepan agar kegiatan seperti ini dapat di tingkatakan lagi untuk menuju desa yang maju dan berdaya saing.
    Antok juga  mengatakan kegiatan peringatan hari ruwatan desa dan sedekah desa ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang di adakan oleh seluruh warga  desa dan pemerintahan desa Miagan, dengan anggaran bersumber dari swadaya masyarakat.
“ Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan rasa cinta kepada desa serta meningkatkan persatuan dan kesatuan warga desa Miagan menuju masyarakat yang adil, makmur dan bermartabat”, ujar Kades Miagan.
Ditambahkan saya ucapkan rasa bersyukur dan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat desa Miagan karena secara guyup rukun saling bergotong royong demi dapat terlaksananya kegiatan peringatan hari ruwatan desa Miagan tahun 2019 ini dan dengan penuh khidmat serta berjalan meriah.”tegas Kades Miagan Antok.
   Kegiatan Sedekah Desa Miagan selain dimeriahkan lombah  arak  arakan tumpeng hasil bumi, campursari, dimalam harinya juga digelar kesenian daerah wayang kulit dengan Kidalang H. Wasis Asmoro dari Parembugkan Kesamben. *ryan


Proyek Jalan Hotmix  Diborongkan Pemerintah Desa
Yang Tidak Taati Perbup No.4 Tahun 2019
JOMBANG-suaraharianpagi.com
   Proyek jalan lingkungan, berupa jalan aspal Hotmix di Dusun Sariloyo, RT.1,2,3,5 dan 6, RW 6 Desa Sambongdukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, diduga menyalahi  Perbup No.4 Tahun 2019, dan ada indikasi suap dan korupsi.
   Proyek jalan aspal Hotmix di Dusun Sariloyo,  tersebut diduga diborongkan kepada pihak ketiga, yaitu orang yang bernama H. IMF, Warga Kecamatan Jogoroto Jombang. Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa tersebut harus dikerjakan secara swakelola dan 30% dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terangkat.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa PJS Kades Sambongdukuh diduga H.Dodik Nur Syahadah.SH.SIP, diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 15 – 20% dari nilai proyek.
   Menurut  warga setempat yang keberatan namanya disebut mengatakan, bahwa ada   kabar yang beredar PJ Kades Sambongdukuh, H.Dodik Nur Syahadah.SH.SIP yang juga Sekretaris Desa Brambang, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
Saya dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal Hotmix di Desa Sambongdukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 15-20% dari nilai keseluruhan  proyek”. katanya.
   Jalan  yang dibangun aspal  Hotmix tersebut, sebelumnya  adalah jalan Aspal yang kondisinya masih relatif bagus, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah Desa Sambongdukuh diatasnya dibangun jalan aspal Hotmix. Jadi pekerjaan B-nolnya jalan aspal yang relatif bagus, pada saat mengerjakan lubang yang agak dalam tidak dileveling dulu, Juga tidak transparan tidak ada papan nama proyek dan besaran  anggaran yang dipakai.
   Proyek jalan aspal Hotmix ini rawan sekali dipermainkan, karena dari mulai jenis Hotmix yang digelar mempunyai harga sendiri sendiri, apalagi kalau sampai mengurangi ketebalan dan pemadatanya. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang buntung atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan”. tegasnya..
   Jalan aspal Hotmix Desa Sambongdukuh bisa dipastikan dikerjakan oleh pihak ketiga, karena untuk tenaga kerjanya tidak mungkin bisa dikerjakan oleh warga setempat, selain melibatkan alat berat, pekerjanya harus bisa mengoperasikan mesin finisher, mesin wales dan mempunyai pengalaman dibidangnya. Jadi jelas bahwa semua pekerjanya dari Pabrik yang mempunyai alat berat tersebut.
   Kepala Desa Sambongdukuh,H Dodik Nur Syahadah SH.SIP, saat dimintai konfirmasi dikantornya tidak ada ditempat, salah satu stafnya, mengatakan  bahwa pak PJS Kades keluar kantor dari siang tadi, gak tahu kemana agendanya.  Ketika ditanya siapa TPK jalan Hotmix di Dusun Sariloyo, dengan singkat diakatakan Kepala Dusun Kepala Dusun, tanpa merinci Kepala Dusun mana yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
   Dari pantauan dilapangan, pembangunan jalan aspal Hotmix tersebut mulai dikerjakan Hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, tenaga kerjanya dari pabrik pemilik alat berat bukan warga Desa Sambongdukuh. Sementara dilapangan ada dugaan ketebalan kepadatan tidak sama antara depan dan ujung jalan. Lebar jalan juga variatif, ada yang kurang dari 3 meter juga ada yang lebih dari 3 meter.
   Sebagai informasi bahwa proyek yang di dibiayai dari DD tahun 2019, ini harus di laksanakan  secara swakelola, atau dengan cara Program Padat Karya Tunai.
   Hal tersebut  diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Pelaksanaan Pembangunan Nasional / Kepala badan pembangunan nasional. No : 040-8698 Tahun  2017 ; Nomer : 954 / KMK.07 / 2017 ; Nomer : 116 Tahun 2017 ; No : 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang : penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No : 6 Tahun 2014 tentang desa serta aturan Program Padat Karya Tunai yang ada dalam Perbup Nomer 4 tahun 2019 harus ditaati oleh Pemerintah Desa.. *ryan


PEMKAB JOMBANG GANDENG BEA CUKAI KEDIRI
SOSIALISASI KETENTUAN BIDANG CUKAI
Jombang - Suaraharianpagi.com
   Bertempat di Balai Desa Pojok Klitik, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, telah dilakukan sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, dengan menghadirkan pembicara dari Kantor Bea Cukai Kediri.
Sosialisasi selama kurang lebih 2 jam tersebut diikuti oleh warga sekitar Kecamatan Plandaan dan Desa Plandaan sendiri.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sub Seksi Layanan Imformasi Bea Cukai Kediri, Hendratno Sasmito hadir sebagai pembicara. Dalam sosialisasi yang juga dihadiri oleh Sekretaris Camat Plandaan dan Kepala seksi Informasi Publik Kominfo Kabupaten Jombang, Hendratno memaparkan terkait larangan membeli rokok tanpa dilekati pita cukai.
   “Rokok polos itu artinya rokok yang tanpa dilekati pita cukai, padahal cukai itu banyak manfaatnya dan setiap tahun Kabupaten/Kota menerima DBHCHT. Jadi jangan beli yang polos – polos, karena dengan membeli rokok legal dengan pita cukai artinya kita juga mendukung pembangunan” tegasnya.
DBHCHT digunakan untuk mendanai beberapa program kegiatan yang diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit 50% dari alokasi DBHCHT yang diterima setiap daerah.
   Besaran alokasi DBH untuk masing–masing Kota/Kabupaten baik sebagai penghasil maupun lainya diatur oleh Gubernur dan diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan. Sedangkan komposisi besaran alokasi DBH berkisat 30% untuk Propinsi, 40% untuk kota/ kabupaten penghasil Cukai dan 30% untuk kota/kabupaten lainnya.
Lebih lanjut,Hendratno juga menjelaskan terkait rokok illegal yang sering beredar di daerah “ jangan membeli rokok illegal dan rokok polos, apalagi yang tidak dilekati cukai, atau dilekati pita cukai palsu, itu jelas melanggar UU Nomer 11 tahun 1995 Jo UU Nomer 39 tahun 2007 tentang Cukai” Pungkasnya. *ryan



Jalan Rabat Beton Rusak Parah,
Ada Dugaan Anggaran Tidak Transparan
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Lagi-lagi proyek Dana Desa di Jombang Bermasalah, kali ini proyek bangunan jalan rabat beton, di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa timur, yang bermasalah. Pasalnya jalan di desa tersebut hanya beberapa bulan selesai dibangun kondisinya  sudah rusak parah.Jalan rabad beton tersebut berlokasi di Dusun Ngembul RT.01 RW.13, sepanjang 165 meter dan lebar 3 meter dibiayai dari Dana Desa tahun 2018.
   Dari pantauan dilapangan pembangunan tidak transparan dalam prasasti bangunan tidak mencantumkan ketebalan jalan rabat beton dan besaran anggaran. Jalan selesai dibangun pada akhir tahun 2018 lalu, namun kondisinya saat ini sudah memprihatinkan. Sudah mengalami pecah-pecah, retak, dan permukaan jalan sudah terkelupas alias rontok. Tentunya rakyat tidak akan ikhlas jika uang pajak yang mereka bayar, digunakan secara asal-asalan.
   Tak hanya itu tahun 2018 di lokasi yang sama di Dusun Ngembul RT 02/03 RW 12/13,  Pemerintah desa Kesamben, juga menbangun jalan rabat beton  sepanjang 163,28 meter, tebal 15 Cm dan Lebar 3 meter, dengan anggaran Rp. 100.000.000; dari APBD Tahun 2018 berupa BKK (Bantuan Keuangan Khusus).   
   Menurut salah seorang warga yang menolak disebutkan namanya, ia mengatakan, bangunan jalan tersebut selesai dikerjakan sekitar akhir tahun 2018 lalu, tapi sekitar tiga bulan jalan sudah rusak, permukaan jalan banyak yang terkelupas, pecah-pecah dan retak.
   Ini bisa dilihat sendiri kondisi jalanya sekarang sudah rusak. Pelaksanaan pembangunan memang dilaksanakan secara asal-asalan. Adonan semen yang digunakan takaranya ngawur. Padahal saat pelaksanaan warga sekitar sudah banyak yang mengingatkan, tapi tidak digubris oleh TPK-nya Sukiat. Ketimbang dimusuhi, akhirnya pilih diam. Kata sang warga kepada suaraharianpagi.com.
   “Ditambahkan saya ini rakyat biasa, jadi hanya bisa pasrah, padahal uang yang digunakan untuk membangun adalah uang hasil pajak  yang dikumpulkan dari keringat rakyat bukan uang dari kantong pak Kepala Desa tegas  warga dengan nada jengkel.
   Dilapangan menunjukan permukaan jalan rabat beton di Dusun Ngembul RT01 RW 13 yang dibangun dengan Dana Desa tahun 2018 baru beberapa bulan sudah rusak parah, sementara di RT02/03 RW 12/13, dusun yang sama, yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus  (BKK) kondisi jalan rabat beton tak jauh berbeda.
 Saya yakin rakyat juga tidak akan ikhlas kalau, uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah digunakan untuk membangun asal-asalan seperti ini. Dana Desa kan uang dari rakyat, bukan uang pribadi Kades”. ujarnya.
    Menangapi hal tersebut Kepala Desa Kesamben Aris Priyowasono ST, saat diminta konfirmasi lewat ponselnya ia membenarkan bahwa jalan rabat beton yang di Dusun Ngembul kondisinya sudah rusak, Kerusakan itu karena belum kering sangat sudah dilewati kendaraan bermotor yang membawa mutan lebih dari 20 ton. Disamping itu di Desa Kesamben cara pengerjaanya secara manual tidak memakai mesin penyadur semen, ya begilah kondisinya, nanti kita perbaiki.
 Semua pekerjaan di Desa Kesamben diserahkan ke TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Sukiat. kata Kades Kesamben Aris Priyowasono ST. 
    Untuk diketahui, setiap perencanaan infrastruktur yang dibiayai dari APBN atau APBD harus dibuat perencanaan yang bagus dan matang, agar infrastruktur/bangunan yang dibangun dari uang keringat rakyat dapat digunakan oleh rakyat dalam waktu yang lama minimal 5 sampai 6 tahun bahkan lebih. Jadi jika ada bangunan yang dibiayai dari APBN (DD) hanya hitungan bulan sudah rusak, itu layak dipertanyakan dan di usut tuntas oleh Penegak Hukum. Jangan ada kesan bahwa uang pembangunan yang digelontorkan ke desa  desa menjadi obyek Kepala Desa mencari keuntungan pribadi. *ryan 


PEMDES PAKAI DANA DESA BANGUN JALAN LAPEN DAN GEDUNG UMKM


   Jombang_suara harian pagi, com,Pemerintah desa Jatipelem Kecamatan, Diwek  kabupaten, Jombang, terus berupaya memba ngun infratruktur desannya. tujuan nya untuk menunjang kegiatan masyarakat dengan mewujutkan bangunan yang layak bagi masya rakat.
    Lancarnya aktifitas perokonomian tidak lepas dari infrastrukrur yang memadai, hal tersebut menjadi perhatian pemerintah desa jatipelem sebagai bentuk perhatian pemdes memanfaatkan dana desa (DD) untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur desannya.
Dana desa (DD) tahun 2018 di glontorkan untuk pembangunan fisik berupa, pembangunan jalan aspal lapen yang terletak di dusun Dukuan Rt/Rw, 02.01, panjang 1400m dan lebar 3m, anggaran Rp 115, 000.000, membangun pagar makam yang terletak di dusun, Pelem Rt/Rw, 01, 01, panjang 98m, dengan anggaran Rp 100, 000, 000, dan rehap atap gedung selep di dusun Pelem Rt/Rw, 01, 01, anggaran Rp 30, 000, 000, dan juga membangun gedung Umkm.yang berlokasi didepan kantor balai desa Jatipelem, sumber dana dari dana desa (DD) dan lain_lain sebesar Rp, 377, 000, 000,
    Menurut kepala desa Jatipelem Parjono mengatakan,"pembangunan yang dilaksanakan ini merupakan hasil dari musawarah perencanaan pembangunan desa (musrengbangdes) tahun lalu yang melibatkan perangkat desa, Badan musawarah desa (Bpd) Lembaga pemberdayaan masyarakar desa (Lpmd) Tokoh masyarakat (Tomas) Karang taruna.
    Lebih jauh Parjono menjelaskan,"Pemerintah desa Jatipelem, selalu komitmen untuk membangun demi kemajuan desa dan kesejahtraan wargannya, didesa Jatipelem ini masih banyak infrastruktur desa yang masih belum tersentuh pembangunan, kami berharap untuk membangun infrastruktur tidak hanya dari dana desa saja tetapi dari program yang lainya, karena desa kami masih banyak butuh dana untuk pembangunan, oleh karena itu kami berharap desa Jatipelem bisa mendapatkan bantuan selain dari dana desa, untuk mempercepat pembangunan didesa kami,"jelasnya,
    Ketua tim pelaksana kegiatan (Tpk) Desa Jatipelem , Dudut mengatakan,"sesuei intruksi Kepala desa dalam pengerjaan kami selalu harus mengutamakan kwalitas hasil pekerjaan karena kami (warga) sendiri yang akan menikmati pembangunan ini.jika pembangunan berkwalitas baik bisa menikmati bangunan sampe  lama, oleh karna itulah kami Tpk memaksimalkan pembangunan yang dibiayai dari dana desa ini, untuk pekerja diambilkan dari warga setempat ini sebagai wujud pemberdayaan kepada warga masyarakat dan alkhamdulillah, pekerjaan selesai dan sesuei dengan rencana dan rampung, dengan pembangunan itu semua, semoga masyarakat lebih seiahtera,"harapnya, *usa

Baru Dikerjakan Sudah Rusak,
Aparat Penegak Hukum Harus Bertindak Tegas
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Miris melihat kondisi Proyek jalan rabat beton ditiga titik di Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang  Jawa  Timur. Dari tiga titik masing-masing di Dusun Miagan RT01, RT02, RW01, Volume pekerjaan 116,376 M, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) 2018 sebesar Rp. 104.1660.000; dan Dusun Miagan RT09,RT10,RW 01, volume pekerjaan 100,93 M, dengan anggaran Rp.132.993.000; juga dari Dana Desa 2018, serta di Dusun Pandean RT. 04/ RW.01 yang tidak terdeteksi anggaranya baru beberapa bulan selesai dikerjakan, sudah rusak parah.
   Dari pantauan dilapangan jalan rabat beton di tiga titik tersebut, sepanjang jalan kondisinya hampir semua permukaan jalan sudah mengalami aus dan terkelupas, bukan hanya itu jalan juga sudah banyak mengalami keretakan. Padahal perencanaan pembangunan jalan, termasuk jalan rabat beton, pasti dibuat perencanaan agar jalan bisa digunakan dalam waktu yang lama atau panjang minimal 5 hingga 6 tahun, bahkan lebih.
   Jadi sangat tidak lazim jika pembangunan jalan rabat beton di Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, hanya hitungan bulan jalan sudah rusak.
   Jika jalan tersebut dikerjakan sesuai dengan perencanaan, atau sesuai dengan ketentuan teknis, dan anggaranya dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) tidak mungkin jalan rabat beton, tersebut baru hitungan bulan sudah rusak.Kata Erik, dari LSM Gadjah Mada, yang berkantor di Mojokerto. Ketika dimintai statement.
   Erik juga menyebutkan, kami menduga ada pengurangan kualitas mutu beton yang digunakan untuk jalan tersebut campuran beton tidak bagus,  Hal itu terlihat jelas permukaan jalan sudah terjadi aus dan mengelupas, dan permukaan jalan banyak yang retak.
Kami menduga penyebab utamanya adalah pengurangan kualitas beton, dan teknik pengecoran yang asal-asalan. Kerusakan seperti ini tidak bisa diperbaiki tambal sulam, kecuali dilakukan pembongkaran. Karena perbaikan tidak mungkin dapat mengantikan kualitas mutu beton secara keseluruhan. Karena mutu beton yang terpasang jelas-jelas berkualitas buruk. Solusinya ya harus dibongkar. Tegas Erik.
Erik Juga menambahkan, perlu diketahui anggaran Dana Desa 2018 hanya berlaku mulai dari 1 Januari 2018 sampai 30 Desember 2018. Jadi jika Pemdes Miagan, akan melakukan perbaikan, sudah tidak mungkin lagi, karena batas angaaran sudah habis.
Jadi kalau perbaikan jalan dilakukan 2019 itu sudah lain, dan adminstrasi Laporan pertanggungjawaban DD 2018 dibuat tahun 2019 itu sudah tidak benar. Jadi sampai batas akhir 2018 belum ada perbaikan, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Ucap Erik.
Menurut Toro (43) warga setempat, ia mengaku heran dengan bangunan jalan rabad beton yang baru  dibangun Agustus 2018 didesanya,  sudah pretel, rusak dan retak  retak.
Bangunan mulai dikerjakan Agustus 2018. "Saya heran kok hasil pekerjaanya seperti ini, semenya pretel (terkelupas) terus retak-retak. Kok beda dengan jalan-jalan rabad beton yang ada di Nganjuk. Di Nganjuk bagus-bagus, kok di Desa Miagan baru beberapa bulan sudah pretel semua semenya". Kata Toro, saat ditemui di lokasi proyek jalan rabat beton, kebetulan dia tinggal disekitar jalan rabat beton.
   Kepala Desa Miagan, Antok Budi Subagyo, saat dimintai konfirmasi, tidak ada dikantornya. Ditemui Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Mardiono yang Kasi Kesra, membenarkan bahwa kondisi jalan rabat beton yang berada di RT01, RT02 RW01, rusak dan pretel karena  kondisi jalan pada saat itu belum kering sudah dilewati kendaraan bermotor. Untuk yang dua titik kondisi jalan masih bagus.
Ditambahkan, untuk jalan yang rusak sudah pernah di perbaiki satu kali, dan perlu diketahui bahwa untuk komposisi campuran Desa Miagan memakai rumus,1,3,5. (satu sak semen, tiga kereta tolak pasir, lima kereta tolak batu atau koral)  ia juga mengaku untuk pelaksanaan Dana Desa semuanya diserahkan kepada Tim Pengelola kegiatan (TPK) Dana Desa.
   Ketika ditanya mengapa komposisi campuran harus 1.3.5. tidak 1.2.3. seperti desa desa lain pada umumnya, dia jawab untuk desa Meagan yang diferifikasi oleh Dinas teknis tahun 2018 komposisi campuran 1,3,5, ya itu yang kita buat pegangan untuk melaksanakan kegiatan.tegas Mardiono, yang  merasa  percaya diri apa yang dikerjakan sudah benar. Padahal dilapangan menunjukan bahwa dari tiga titik jalan rabat beton di Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kondisinya rusak parah, permukaan jalan semenya sudah pada aus dan mengelupas dan retak retak disana sini.   
   Kerusakan jalan di Desa Miagan ini, menambah daftar panjang proyek Dana desa, di Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang tidak diproses hukum, oleh aparat penegak hukum di Jombang. Tapi sayangnya meski banyak proyek Dana desa di Kabupaten Jombang yang menyimpang, belum ada satupun, yang ditindak tegas oleh Kejaksaan Negeri Jombang. *ryan


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget