Articles by "Jombang"
Twitter Facebook


Jombang - suaraharianpagi.com 
   Terkait pemberitaan suaraharianpagi.com, tanggal (28/5/2020), Tentang Jalan Aspal Lapen di Desa Mengantu Dikerjakan Pemborong, Kepala Desa Diduga menerima fee, telah ditanggapi oleh Kabid Pembangunan Desa, DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Jombang, Evi Setyorini. S. SI, dalam penjelasanya mengatakan bahwa “ terkait penggunaan Dana Desa (DD) memang pada prinsipnya dilakukan secara swakelola. Akan tetapi apabila ada hal – hal tertentu yang tidak bisa diswakelolakan, memang dimungkinkan untuk dilaksanakan melalui penyedia. Sedangkan terkait Program Padat Karya Tunai memang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintak Desa. Kalaupun tidak bisa dilaksanakan Padat Karya Tunai (PKT) maka seharusnya itu diputuskan dalam musyawarah Desa dengan dasar-dasar dan alasan yang kuat dan dapat dipertanggaung jawabkan.
   Ditambahkan, untuk Padat Karya Tunai (PKT) yang 30% itu dihitung dari seluruh kegiatan fisik, yang bersumber dari Dana desa (DD). Terkait dugaan adanya fee dari
penyedia, seharusnya itu tidak boleh terjadi.Karena termasuk Gratifikasi,” tegas Evi Setyorini.S.SI. kepada suarahariapagi.com. via hubungan Whatsapp.
   Masih juga kata Evi Setyorini S.SI. Kabid Pembangunan Desa, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten jombang, Jawa Timur, Terkait pekerjaan lapen yang bisa dimainkan oleh penyedia atau pelaksanaan kegiatan, ini diperlukan audit dari inspektorat untuk membuktikan adanya kerugian Negara,” pungkas Evi Setyorini.
   Camat Mojowarno, Arief Hidayat, ketika dihubungi di kantornya mengatakan, sudah terlalu sering saya katakan jangan main-main dengan Dana Desa, itu saya katakan setiap kali ada pertemuan rutin di Pendopo Kecamatan, kalau sudah terjadi ya kita kembalikan ke Kades masing-masin desa. Siapapun yang dimintai tolong mengerjakan Dana Desa, bila ada permasalahan tetap yang bertanggung jawab Kadesnya, tegas Arif kepada Suaraharianpagi.com 19/5/2020.
   Sementara Inspektorat Kabupaten Jombang, Drs. Eka Suprasetyo A.P.MM, ketika dihubungi suaraharianpagi.com, di Kantornya tidak ada ditempat, salah satu stafnya mengatakan bapak masih mengikuti rapat dengan Bupati Jombang.
   Lagi-lagi proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) di lingkungan Kabupaten Jombang bermasalah. Kali ini proyek pembangunan aspal lapen di Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya pekerjaan jalan aspal lapen tersebut ada dugaan menyalahi ketentuan dan ada indikasi suap.
   Jalan aspal lapen yang bermasalah tersebut berlokasi di dua titik, yang dibiayai dari DD tahun 2020 sebesar Rp 255.000.000; dengan perincian yaitu: Disebelah Selatan dari Jalan Utama dari RT.07 sampai RT.09. RW.02 dengan Panjang 750 meter dan Lebar 3 meter, menelan biaya Rp.162.500.000; Sementara disebelah Utara dari Jalan Utama dari RT.10 sampai RT.14.RW.03. dengan Panjang 403 meter, Lebar 3 meter menghabiskan biaya sebesar Rp. 92.500.000;.
   Jalan aspal lapen didua titik tersebut diborongkan oleh pihak ketiga atau Pemborong, padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa seharusnya dikerjakan secara swakelola dan 30% Dana Desa harus dipakai untuk upah pekerja warga setempat, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat bergerak.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Mengantu, Yunus Ardiansyah diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 20% dari nilai proyek.
   Menurut salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa Kepala Desa Mengantu, diduga menerima uang fee dari pemborong sebesar 20% dari total nilai proyek.
   Saya dengar dengar dari salah satu rekanan, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Desa Mengantu diduga telah memberikan uang fee kepada Kades sebesar 20% dari total nilai proyek” ujarnya.
   Jalan di Desa Mengantu yang dibangun aspal lapen tersebut adalah jalan aspal yang kondisinya masih relatif bagus, selanjutnya tahun 2020 ini, oleh pemerintah desa Mengantu diatasnya dibangun jalan aspal lapen, jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang relatif masih bagus.
   Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan oleh pemborong, karena sebelumnya sudah ada jalan aspal, pemborong tinggal memoles sedikit aspal lapen, dan tidak semua item batu yang seharusnya digelar dikerjakan. Jadi pemborong bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi warga yang gigit jari karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan,
   Informasi yang dihimpun dari warga setempat, jalan tersebut belum begitu lama dikerjakan, tenaga kerjakanya dari luar warga desa Mengantu, dari 14 pekerja hanya dua warga Desa Mengantu yang dilibatkan dalam pekerjaan tersebut, yaitu yang bernama Rudi Hartoyo dan Yusuf, yang lainya warga luar Desa Mengantu. “Ya saya dan pak Yusuf yang diikutkan bekerja oleh pak Kades, lainya orang luar desa Mengantu, satu hari saya dibayar Rp.100.000;” ujar Rudi Hartoyo kepada suaraharianpagi.com. dilikasi pekerjaan.19/5/2020.
   Jadi pengerjaan jalan lapen tersebut, diduga tidak mengacu kepada program padat karya tunai (Cash for wark), proyek diduga diborongkan atau dikerjakan oleh kontraktor.
   Terkait hal tersebut Kepala Desa Mengantu, Yunus Ardiansyah, saat dikonfirmasi di Kantor Balai Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Membenarkan kalau pekerjaan aspal lapen ada dua titik, yang pertama di sebelah Selatan jalan utama dari RT.07 sampai RT.09. RW.02. dan yang kedua lokasinya di sebelah Utara jalan utama tepatnya di RT.10 sampai RT.14. RW.03. Ia juga membenarkan bahwa anggaranya yang sebelah Selatan sebesar. Rp.162.500.000; dan yang sebelah Utara sebesar Rp.62.500.000;
   Ketika ditanya apa benar yang mengerjakan pihak ketiga atau rekanan? dia jawab benar, pak Samsul anggota Dewan yang mengerjakan. Bagaimana dengan 30% padat karya tunai untuk pekerja warga setempat, Dia katakan tanya saja ke pak Samsul, saya taunya pekerjaan selesai, itupun pakai uang saya dulu,” tegas Yunus Ardiasyah kepada suaraharianpagi.com,19/5/2020.
   Perlu diketahui bahwa anggaran di APBDesa Mengantu 2020, untuk Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalas Desa di dua titik tersebut dikerjakan
   Dengan aspal lapen menelan anggaran sebesar Rp.255.000.000; diduga dikerjakan oleh pihak ketiga atau Rekanan, yang bernama Samsul oknum anggota Dewan.
    Munurut Yanto, dari LSM Gadjah Mada yang berkantor di jalan Gadjah Mada Mojokerto, mengatakan “di Kabupaten Jombang, banyak proyek infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa, yang menyalahi ketentuan tidak pernah ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, ini yang membuat Kepala Desa semaunya mengerjakan proyek yang dibiayai dari Dana Desa”
   Kejadian ini yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan penyimpangan Dana Desa kepada pihak Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang. Karena dianggap membuang-buang waktu dalam menulis laporan. Kami berharap dengan adanya kejadian ini kepala Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang, bertindak tegas kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan Dana Desa.”ryan


Twitter Facebook


Jombang - suarahariapagi.com
   Pendataan calon penerima bantuan sosial (bansos) warga terdampak Covid-19 di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diduga kuat dilakukan secara diam-diam alias tidak transparan.
Hal itu diungkapkan oleh Paijo (bukan nama sebenarnya) salah satu waga Perak yang mengaku menerima informasi dari masyarakat, tentang adanya pendataan secara diam-diam yang dilakukan oleh RT dan perangkat desa.
“Ada laporan terkait pendataan penerima bantuan secara diam-diam. Ini ada bukti. Ada laporan kepada saya. Ada oknum RT dan Perangkat Desa saat membagikan kartu panggilan jam 23.00 malam, berpesan kepada penerima bansos jangan bilang siapa-siapa kalau kamu mendapatkan bantuan. Saya disuruh diam masalah pendataan ini.” Kata Paijo dengan nada berbisi-bisik. Kepada suaraharianpagi.com.21/5/2020.
Melihat fakta ini, tambah Paijo, meminta pemerintah desa Perak, terbuka dalam mendata masyarakat calon penerima bantuan. Baik itu bantuan dari Kementerian Sosial RI atau Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal maupun dari pemkab sendiri.
   Saya berharap Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak salah sasaran. Kalau salah bisa membuat ricuh. Pihak desa harus tepat sasaran jangan ngawur dalam mengelola data, karena di Desa Perak telah terjadi daftar ganda penerima bansos dampak covid 19. Ada sepuluh data penerima BNPT yang menerima dua kali dan data lama ada satu kali penerima BNPT. Jadi ada 11 data ganda penerima bantuan social. Selain itu masih ada nama penerima bantuan dari BPS dua kali atas nama Suyitno warga RT.1/RW 1. Dusun Plumpung, Desa Perak, Yang sebelumnya sudah menerima bantuan dari APBD Kabupaten Jombang Rp 200.000; dan menerima lagi bantuan dari BPS sebesar Rp 600.000; dengan kejadian tersebut kami menduga keras ada persekongkolan antara oknum RT 02 dengan Perangkat Desa.” Tegas Paijo dengan nada berapi-api.
   Masih kata Paijo, meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi pemantau dan pengawas setiap kebijakan pemerintah desa. BPD selayaknya menjadi pembela hak rakyat kecil jangan pura – pura tutup mata dan tutup telinga. BPD jangan ikut kata perangkat desa, tapi berdiri pada sisi rakyat,” tegas Paijo.
Paijo yang mempunyai frofesi sebagai wiraswasta ini, meminta masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk segera melaporkan ke perangkat desa bila belum terdaftar atau ke BPD setempat.
Selain itu, bila usaha tersebut juga belum ada hasil, warga Perak agar meminta masyarakat melaporkan ke Kabupaten Jombang.
   Terlepas carut-marutnya masalah bantuan sosial dampak Covid-19. Di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Kepala Desa Perak Ubaidillah Amin, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan bahwa penerima ganda tidak hanya tenjadi di desa Perak saja, tapi didesa lainya juga terjadi, ketika ditanya berapa data warga perak yang menerima bantuan dua kali, dengan nada terbata-bata tidak bisa menjawab dan memperlihatkan data kongkritnya, malah telfon Kaur Kesra atau Moden agar diberitau data ganda yang menerima bantuan.
Ketika disinggung penerima ganda baik dari APBD dan BPS, dikatakan yang bisa dikembalikan yang Rp. 200.000; dari APBD, karena sudah di SK kan, sementara yang dari Kementrian tidak bisa dikembalikan, ketika dikejar ada landasan hukumnya Ubadillah tidak bisa menjawab. Jawaban Kepala Desa Perak tersebut justru diamini oleh Sekcam Perak dan petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Bahkan Sekcam Perak malah balik bertanya kepada wartawan suaraharianpagi.com, kalau menerima dua kali bansos letak kesalahanya dimana, kan gak ada kesalahanya. Artinya bahwa untuk penerima dua kali bansos dibolehkan oleh Sekcam Perak.
   Sementara di dusun Plumpung RT.01, RT.02.RW 01. Desa Perak, Kecamatan Perak. Kabupaten Jombang. Jawa Timur, masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan sama sekali dari program dampak Covid 19. Padahal warga tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tergolong ekonomi lemah. Dengan kondisi seperti ini, Ada dugaan diskriminasi dari Kepala Desa Perak Ubaidillah Amin. *ryan.


Twitter Facebook


JOMBANG - suaraharianpagi.com
  Lagi-lagi proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) di lingkungan Kabupaten Jombang bermasalah. Kali ini proyek pembangunan aspal lapen di Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya pekerjaan jalan aspal lapen tersebut ada dugaan menyalahi ketentuan dan ada indikasi suap.
   Jalan aspal lapen yang bermasalah tersebut berlokasi di dua titik, yang dibiayai dari DD tahun 2020 sebesar Rp 255.000.000; dengan perincian yaitu: Disebelah Selatan dari Jalan Utama dari RT.07 sampai RT.09. RW.02 dengan Panjang 750 meter dan Lebar 3 meter, menelan biaya Rp.162.500.000; Sementara disebelah Utara dari Jalan Utama dari RT.10 sampai RT.14.RW.03. dengan Panjang 403 meter, Lebar 3 meter menghabiskan biaya sebesar Rp. 92.500.000;.
   Jalan aspal lapen didua titik tersebut diborongkan oleh pihak ketiga atau Pemborong, padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa seharusnya dikerjakan secara swakelola dan 30% Dana Desa harus dipakai untuk upah pekerja warga setempat, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat bergerak.
Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Mengantu, Yunus Ardiansyah diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 20% dari nilai proyek.
   Menurut salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa Kepala Desa Mengantu, diduga menerima uang fee dari pemborong sebesar 20% dari total nilai proyek.
“Saya dengar dari salah satu rekanan, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Desa Mengantu diduga telah memberikan uang fee kepada Kades sebesar 20% dari total nilai proyek ujarnya.
Jalan di Desa Mengantu yang dibangun aspal lapen tersebut adalah jalan aspal yang kondisinya masih relatif bagus, selanjutnya tahun 2020 ini, oleh pemerintah desa Mengantu diatasnya dibangun jalan aspal lapen, jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang relatif masih bagus.
Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan oleh pemborong, karena sebelumnya sudah ada jalan aspal, pemborong tinggal memoles sedikit aspal lapen, dan tidak semua item batu yang seharusnya digelar dikerjakan. Jadi pemborong bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi warga yang gigit jari karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan,
   Informasi yang dihimpun dari warga setempat, jalan tersebut belum begitu lama dikerjakan dan tenaga kerjakanya dari luar warga desa Mengantu, dari 14 pekerja hanya dua warga Desa Mengantu yang dilibatkan dalam pekerjaan tersebut, yaitu yang bernama Rudi Hartoyo dan Yusuf, yang lainya warga luar Desa Mengantu. “Ya saya dan pak Yusuf yang diikutkan bekerja oleh pak Kades, lainya orang luar desa Mengantu, satu hari saya dibayar Rp.100.000;” ujar Rudi Hartoyo kepada suaraharianpagi.com. dilikasi pekerjaan.19/5/2020.
   Jadi pengerjaan jalan lapen tersebut, diduga tidak mengacu kepada program padat karya tunai (Cash for wark), proyek diduga diborongkan atau dikerjakan oleh kontraktor.
Terkait hal tersebut Kepala Desa Mengantu, Yunus Ardiansyah, saat dikonfirmasi di Kantor Balai Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Membenarkan kalau pekerjaan aspal lapen ada dua titik, yang pertama di sebelah Selatan jalan utama dari RT.07 sampai RT.09. RW.02. dan yang kedua lokasinya di sebelah Utara jalan utama tepatnya di RT.10 sampai RT.14. RW.03. Ia juga membenarkan bahwa anggaranya yang sebelah Selatan sebesar. Rp.162.500.000; dan yang sebelah Utara sebesar Rp.62.500.000;
   Ketika ditanya apa benar yang mengerjakan pihak ketiga atau rekanan? dia jawab benar, pak Samsul anggota Dewan yang mengerjakan. Bagaimana dengan 30% padat karya tunai untuk pekerja warga setempat, Dia katakan tanya saja ke pak Samsul, saya taunya pekerjaan selesai, itupun pakai uang saya dulu,” tegas Yunus Ardiasyah kepada suaraharianpagi.com, (19/5/2020).
   Perlu diketahui bahwa anggaran di APBDesa Mengantu 2020, untuk Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalas Desa di dua titik tersebut dikerjakan dengan aspal lapen menelan anggaran sebesar Rp.255.000.000; diduga dikerjakan oleh pihak ketiga atau Rekanan, yang bernama Samsul oknum anggota Dewan.
Munurut Yanto, dari LSM GADJAH MADA yang berkantor di jalan Gadjah Mada Mojokerto, mengatakan “di Kabupaten Jombang, banyak proyek infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa, yang menyalahi ketentuan tidak pernah ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, ini yang membuat Kepala Desa semaunya mengerjakan proyek yang dibiayai dari Dana Desa”.
“Kejadian ini yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan penyimpangan Dana Desa kepada pihak Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang. Karena dianggap membuang-buang waktu dalam menulis laporan. Kami berharap dengan adanya kejadian ini kepala Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang, bertindak tegas kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan Dana Desa.” *ryan

Twitter Facebook


Jombang - suaraharianpagi.com
  Bertempat di Balai Desa Tugu Sumberejo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, lewat teleconference memantau langsung jalanya pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).13/05.2020.
   Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab yang didampingi Wakil Bupati Sumrambah, serta Sekdakab Akh. Jazuli bersama Gubernur Jawa Timur, ingin melihat secara langsung penyaluran BLT DD, di Desa Tugu Sumberejo, Kecamatan Peterongan, dengan harapan bantuan tersebut bisa tersalur tepat sasaran, yakni warga terdampak Covid 19.
“Ibu Khofifah kepingin melihat secara langsung penyaluran BLT-DD di daerah, makanya kita lakukan teleconference saat penyaluran. Ada tiga kabupaten hari ini (yang menyalurkan BLT-DD, red), Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Trenggalek, dan Kapbupaten Jombang. Kebetulan hari ini di Desa Tugu Sumberjo,” terang Munjidah dalam sambutannya.
Masih kata Munjidah, “untuk Kabupaten Jombang, pihaknya sudah melaporkan seluruh perkembangan penyaluran bantuan, baik bantuan dari Kemensos, Dana Desa, dari Provinsi, maupun dari APBD.”
“Tadi saya laporkan untuk Kabupaten Jombang, sudah tersalur semua, dan minggu depan semua sudah tuntas. Sementara yang dari Kemensos ada dua tahap, saat ini masih tahap pertama. Masih ada sisa dari kuota yang 51 ribu itu, tapi sudah kami usulkan,” terang Munjidah kepada sejumlah awak media usai acara.
   "Alhamdulillah ada bocoran dari Ibu Gubernur, kalau Jombang disuruh membuat surat untuk penambahan kuota ke Kemensos. Dan ini merupakan anggaran sisa dari Kabupaten lain yang belum terserap, maka kita akan segera mengusulkan lagi untuk penambahan kuota " tegas Mundjidah. *ryan


Twitter Facebook


JOMBANG -–Suaraharianpagi.com
   Bertempat di Balai Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. BLT-DD merupakan Bantuan Sosial dari pemerintah yang bersumber dari anggaran Dana Desa.
   Setiap Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 600.000 tiap bulan selama tiga bulan pada Bansos BLT-DD tersebut. Jumlah total penerima BLT-DD di Kabupaten Jombang yakni sekitar 41.326 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab turut memantau secara langsung penyaluran bansos BLT -DD yang dilaksanakan di Pendopo Kantor Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin siang (11/5/2020).
Menurut Mundjidah, data penerima BLT-DD sudah lengkap, termasuk data penerima Bansos yang bersumber dari BLT-DD, dari BLT Kemensos, dari BPNT, serta dari PKH, Bansos APBD Provinsi Jatim, dan Bansos APBD Jombang.
“Datanya sudah komplit, dan di desa menurut Kepala Desa, tidak ada yang dobel,” ujar Mundjidah Wahab.
Pantauan di lokasi, Bupati Mundjidah Wahab didampingi Camat Mojoagung serta Kepala Desa Gambiran membagikan secara simbolis BLT-DD kepada perwakilan warga penerima bantuan di Kantor Balai Desa Gambiran.
“Bantuan yang diberikan kali ini merupakan bersumber dari Dana Desa, saya harapkan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok, ditengah pandemi COVID-19, kata Mundjidah dalam sambutannya.
Mundjidah mengungkapkan, di Kabupaten Jombang ada berbagai sumber bantuan yang diberikan kepada warga terdampak COVID-19, di antaranya Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang, APBD Provinsi Jawa timur, serta dari Kementrian Sosial Republik Indonesia.
“Jumlahnya pun bervariasi, tidak sama, serta penerima bantuan juga berbeda sesuai dengan data yang ada, dan yang paling penting adalah harus kita syukuri terkait hal tersebut,” tutur Mundjidah.
Mundjidah menambahkan, saat ini di Kabupaten Jombang, tahapan penyaluran bantuan sudah berproses sejak minggu kemarin, untuk bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Jombang sudah hampir 100 persen tersalurkan.”
“Hari ini dimulai dari DD yang secara keseluruhan. Besok, menyalurkan yang dari BLT Kemensos yang lewat kantor pos, ada 35 ribu KK, imbuhnya.
Masih Kata bupati Jombang, “ikhtiar seperti ini terus akan diupayakan dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat di tengah wabah COVID 19, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jombang bersama sama berupaya membantu mengatasi permasalah kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui BLT dari Dana Desa (DD).” ujar Mundjidah.
Munjidah juga berpesan kepada penerima bantuan agar uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jangan untuk membeli kebutuhan bapak – bapak, seperti rokok, belikan sembako saja biar bisa untuk keluarga,” tegas Mundjidah dengan nada berpesan kepada penerima bantuan. *ryan


Twitter Facebook


Jombang - Suaraharianpagi. com
– Dua puluh warga (20) yang menempati rumah blok G dan F perumahan KD ASRI, Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menolak pembangunan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) di wilayah padat penduduk, tepatnya disamping rumah Blok G No.1 dan didepan rumah Blok F. No.28.
   Surat pernyataan penolakan tersebut di alamatkan kepada pengembang perumahan KD. ASRI PT. PUTRI AIDAH BAROKAH, di Dusun Sembung RT.003/RW.001, Desa Sembung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dengan alasan warga didua blok tersebut tidak mau lingkunganya tercemari dan setiap harinya akan menghirup bau tak sedap.
   Salah satu warga Blok G, yang tak mau disebut namanya mengatakan, “pihak pengembang tidak etis atas rencana penempatan TPS yang berada di tengah-tengah perumahan padat penduduk. Keberadaan TPS itu telah mengganggu kenyamanan warga blok G dan blok F. jelas bau tak sedap dan menyengat akan terjadi bila sudah jadi dan digunakan. Apalagi jika truk yang mengangkut sampah basah tesebut lambat mengambilnya”. Ujar warga kepada suaraharianpagi.com. dengan nada kesal.
   Ditambahkan, warga blok G dan F menyampaikan kekecewaanya atas rencana Pengembang yang dianggap hanya melaksanakan kebijakan sepihak, tanpa melihat dampak yang akan dirasakan oleh warga. Intinya kita menolak rencana penempatan TPS di lingkungan kami,” cetusnya.
   Hal senada juga diungkapkan warga blok F. Sumiati bukan nama sebenarnya, Dia mengaku keberatan atas rencana penempatan TPS di lingkungannya. “Sangat tidak etis membangun TPS di lingkungan padat penduduk, ada anak yang sedang belajar, orang mau ibadah kebayang bau,” ungkapnya.
   Sumiati menyebut selama ini pengembang PT. PUTRI AIDAH BAROKAH kurang dalam sosialisasi kepada warga blok G dan F, atas penempatan TPS di lingkungan padat penduduk. Banyak warga yang tidak tahu menahu akan sosialisi tersebut. “ selama ini yang diajak pertemuan bukan warga Blok G dan F tapi blok lain yang tidak ikut terdapak ” tegas Sumiati.
   Untuk penolakan pembangunan TPS tersebut, warga Blok G dan F akan melakukan protes rame – rame kekantor pengembang dan melaporkan ke dinas yang memberi rekomendasi pembangunan TPS tersebut.” Ancamanya.
   Sementara dari pihak Pengembangan PT. PUTRI AIDAH BAROKAH. Lailatul Musyarofah selaku Direktur, bertempat di tempat ibadah Perumahan KD Asri mengatakan, “untuk menyediakan pasum sudah menjadi kewajiban pengembang meskipun sifatnya formalitas, tapi kewajiban untuk membuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Tunggorono, sifatnya wajib, ini sudah dilakukan pengembang selama dua tahun, pakai tenaga sendiri, armada sendiri.
   Bahkan kita menyarankan kepada warga monggo kalau setiap hari akan memakai armada kami kita sediakan. Malah dari ibu-ibu kepinginya ada semacam bank sampah tapi kita tidak ada tempat.
   Kadang kita juga sempat ditegur oleh pak Kades karena warga ada yang membuang sapah di bawah jalan tol, mangkanya kita mengambil langka membuang sendiri. Tidak cukup itu kita adakan rapat dengan pak Kades dan ibu- ibu warga perumahan agar jam 3 membuang sampah yang sudah ditentukan, jam 4 kita buang ke TPA,” tegas Derektur PT. Putri Aidah Barokah Lailatul Musyarofah. *ryan.


Twitter Facebook


Jombang - suaraharianpagi.com
   Kepala Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Suprapto, diduga lalai dan ngawur dalam menjalankan tugasnya. Bukti akibat adanya unsur dugaan kesengajaan dan lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa, salah satu warga Desa Kepuhkembeng menjadi korban dalam proses persidangan di Pengadilan Agama.
   Awalnya, Eni Sari Wilujeng (41), warga Dusun/Desa Kembeng RT/RW 006/004, Kecamatan Peterongan, sebagai termohon dalam kasus perceraian dengan Sudarmanto sebagai pemohon, melakukan persidangan di Pengadilan Agama Jombang, Senin (4/5). Namun dalam menjalani proses persidangan tersebut, Eni Sari Wilujeng sangat terkejut, karena prosesi persidangan yang berlangsung ini sudah yang ketiga kalinya dengan agenda pengucapan ikrar talak, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Jbg, tanggal 23 Maret 2020.
Ironisnya, pada sidang pertama dan kedua, Eni Sari Wilujeng tidak pernah mendapatkan surat panggilan. "Saya tidak pernah mendapatkan surat panggilan yang pertama dan kedua. Namun ketika saya menerima surat panggilan, dan saya mendatanginya ternyata sudah surat yang ketiga dan pengucapan ikrar talak, "kata Eni Sari Wilujeng, saat dikonfirmasi, Senin (4/5).
   Tak puas dengan hal itu, Eni langsung mengkonfirmasi salah satu pegawai Pengadilan Agama Jombang, menanyakan terkait surat tersebut ,Setelah saya tanyakan, surat itu sudah diberikan ke desa. Dan saya ditunjukkan bahwa surat panggilan kesatu dan kedua diterima oleh Sekretaris Desa. Dan untuk surat yang keiga, ternyata diberikan langsung dan ditanda tangani oleh Kepala Desa, Suprapto. Katanya, lebih jelasnya suruh menghubungi juru sita. Dan saya tak terima, atas keteledoran pemerintah desa, saya seolah-olah menjadi korban karena saya tidak bisa membela diri di depan Hakim pengadilan agama, "tegasnya.
   Sementara itu, saat dikonfirmasi juru sita pengganti pengadilan agama jombang, di Kantor Balai Desa Kepohkembeng (4/5) Nurul Kumtianawati, menjelaskan, bahwa pada saat mengantar surat dirinya tidak bertemu dengan yang bersangkutan (termohon, red), maka surat panggilan itu saya dititipkan di balai desa, dan diterima oleh Sekertaris Desa, berkasnya ada di sana semua (pengadilan agama, red), "jelasnya.
   Terpisah, Suprapto, Kepala Desa Kepuhkembeng, melalui Sekretaris Desa, Anis Prasetyo Ari, mengatakan bahwa setiap dirinya menerima surat panggilan tersebut, langsung diberikan pada kepala Kepala Desa untuk distempel Pak Kades. Sementara surat yang kedua ada dirumah saya, saya lupah untuk memberikan ke Kasun "ungkapnya.
   Sekdes juga menegaskan bahwa selama ini yang menerima dan membawa surat panggilan tersebut adalah dirinya, "Iya saya yang selama ini menerima surat panggilan, nanti saya lihat di rumah. Karena saya yang pegang surat itu, "tegas Sekretaris Desa Anis Prasetio Ari.
   Sementara Eni Sari Wilujeng, tetap akan mencari keadilan, saya akan melaporkan kasus ini ke Polres Jombang dan PK ( Peninjauan Kembali ) biar jelas siapa yang mempermaikan rumahtangga saya, sampai hati, surat panggilan kedinasan dibawah pulang kerumah, sehingga saya tidak bisa mengikuti sidang baik yang pertama dan kedua. Jangan – jangan dugaan, pihak juru sita dari Pengadilan Agama Jombang Nurul Kumtianawati SM.MH dan Sekretaris Desa Anis Prasetio Ari bersekongkol memperlancar proses permohonan cerai suami saya. Bahkan apa yang pernah dikatakan suami saya selama ini benar adanya, dia pernah katakan untuk mengurus permohonan cerai ini habis Rp. 2.000.000;tegas Eni Sari Wilujeng didepan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Jombang. Drs.H. Chafidz Syaifuddin.SH.MH. *ryan.


Twitter Facebook


Jombang - suaraharianpagi.com
   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melalui tele konfren di Radio Suara Pendidikan, melakukan sosialisasi petunjuk teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 dan Permendikbud No 8 Tahun 2020. 30/4.
Kegiatan ini diikuti oleh Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas), Kepala Koordinator Kecamatan (Korcam), Kepala Sesi (Kasi) SD-SMP dan seluruh Kepala SD-SMP serta bendahara sekolah se Kabupaten Jombang.
   Sekertaris Disdikbud Kabupaten Jombang, Jumadi mewakili Kepala Disdikbud, Agus Purnomo SH. M. Si, mengatakan, sosialisasi tersebut dalam rangka untuk menyampaikan juknis penggunaan dana BOS di tahun 2020 yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020.
“Ada beberapa hal sebagai pedoman dalam penggunaan dana BOS tahun 2020 dan inti dari Permendikbud no 8 tahun 2020 adalah juknis BOS tahun 2020. Jadi saya minta kepada kepala sekolah membaca dan memahami Juknis BOS 2020, karena itulah yang menjadi landasan kita di tahun 2020 dalam penggunaan dana BOS,” Ujar Jumadi.
Jumadi menyampaikan, pada tahun 2020 terdapat kenaikan dana BOS, diantaranya kenaikan pada dana BOS untuk SD yang dimana tahun 2019 lalu dana BOS yang diberikan persiswa dari Rp. 900 ribu menjadi Rp. 1 juta pertahun. Sedangkan untuk SMP, dana BOS yang diberikan persiswa dari Rp.1 juta menjadi Rp.1,1Juta pertahun.
“Kenaikan dana BOS di tahun 2020 ini akan diterima sekolah, karena dana BOS ini dihitung persiswa untuk digunakan siswa sesuai dengan 12 item yang sudah tertulis di Juknis BOS tahun 2020,” ungkapnya.
Jumadi juga mengatakan, ada perubahan mekanisme teknis dalam penyaluran dana BOS tahun 2020,
“Tidak lagi seperti penyaluran di tahun 2019 lalu yang secara teknis dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang diteruskan ke kas daerah provinsi, lalu dari provinsi baru ke rekening sekolah. Mekanisme teknis penyaluran dana BOS tahun 2020 ini dari Kemenkeu melalui KPPN dan langsung ke rekening Sekolah. Penerimaan dana BOS dan rekapan nota dilaporkan secara online guna menjadi dasar penyaluran untuk caturwulan berikutnya,” paparnya.
Jumadi menambahkan, dasar besaran transfer sesuai dengan sinkronisasi Dapodik, sehingga sinkronisasi Dapodik sangat penting. Karena kementerian akan mengambil data dari Dapodik, untuk penginputan sinkronisasi Dapodik juga harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
” Jadi jangan sampai salah input guna menghindari tidak masuknya dana BOS yang akan di transfer ke rekening sekolah,” tambahnya.
Lebih jauh Jumadi menyampaikan, penggunaan dana BOS tahun 2020 yang sesuai dengan juknis BOS dan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 digunakan untuk pengembangan perpustakaan untuk pembelian buku sesuai dengan kebutuhan sekolah yang dihitung persiswa. Serta untuk membayar gaji honorer negeri dan swasta yang sebelumnya 15% dari dana BOS kini menjadi maksimal 50% disesuaikan dengan sekolah masing-masing sesuai pedoman 12 item pada Juknis BOS tahun 2020.
“Disdikbud masih bertanggung-jawab untuk pengembangan perpustakaan dan akan mendata setiap sekolah mengenai buku pelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk guru honor negeri dan swasta syarat untuk bisa dibayar dalam Juknis BOS tahun 2020 adalah masuk dalam Dapodik per tanggal 31 Desember 2019, kemudian mempunyai Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) untuk semua tenaga kependidikan dan dalam keadaan tidak menerima sertifikasi, kalau sudah ada sertifikasi tidak dibenarkan menggunakan dana BOS,” tegas Jumadi.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Agus Purnomo SH. M. Si, terpisah ketika ditanya terkait penggunaan dana bos untuk pembelian paket data internet bagi pendidik dan peserta didik, mengatakan, mekanisnya kita serahkan semua kebijakan itu kepada Kepala Sekolah masing – masing, karena yang punya anggaran adalah sekolah dan yang tahu persis siapa - siapa yang seharusnya menerima bantuan paketan tersebut.” Ujar Agus.
Ditambahkan, aturan penggunaan dana Bos untuk membeli peket data ini sudah tertuang dalam Peratuaran Menteri Pendidikan dan Kebuyayaan Republik Indonesia Nomer.19 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bos Reguler,” tegas Agus Purnomo SH. M. Si, kepada suaraharianpagi.com,30/4. *ryan.


Twitter Facebook


JOMBANG – suaraharianpagi.com
   Berita tekait jalan Rabat Beton di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, baru tiga bulan sudah rusak parah, telah ditanggapi pejabat Kecamatan Jogoroto, selaku pembina desa. Kasih PMD Abdul Wakid misalnya, ia katakan dengan rusaknya jalan di dusun Kebon Melati desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, yang baru tiga bulan rusak parah di karenakan ada dua faktor yaitu factor teknis dan non teknis. Faktor non teknis berarti kondisi alam sementara factor teknis, tidak diuraiakan oleh Abdul Wakid seakan–akan ditutup tutupi untuk menyelamatkan Kepala Desa Sumbermulyo, Fuad, dari jeratan hukum maupun denda dari insfektorat.
   Sementara Camat Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Nunik Hindayati ST. lebih suka kabur daripada menanggapi Berita Desa Sumbermulyo, yang jalan rabat betonnya rusak parah baru tiga bulan dikerjakan. Padahal lewat percakapan ponselnya tanggal 20/4 benjanji
   akan memberi tanggapanya setelah komunikasi dengan Kepala Desa Sumbermulyo, Fuad. “Hari senin saja mas saya beri jawaban setelah saya komunikasikan dengan Kepala desa“ Tapi kenyataanya ia lebih suka kabur dari wartawan yang akan menagih janjinya untuk menanggapi berita desa Sumbermulyo. Bahkan ada kesan Camat Jogoroto Nunik Hindayati takut sama Kepala Desa Sumberluyo. Tidak hanya itu saja bahwa dugaan yang selama ini sliweran di Kecamatan Jogoroto, bahwa Camat sering menerima sesuatu dari Kepala Desa setelah mencairkan Dana Desa sangat kentara sekali. Persoalan Desa Sumbermulyo telah dilimpakan ke Sekretaris Kecamatan Jogoroto, Andi Purwanto.
   Andi dalam keteranganya kepada suaraharianpagi.com, mengatakan, “Berita desa Sumbermulyo akan segera saya tidak lanjuti, terimakasih dengan informasinya, karena itu menyangkut uang negara, bukan uang pribadi Kades, harus ada pertanggang jawabanya. Untuk Bu Camat kondisinya sakit tidak bisa menemui, mimpin rapat tadi pun sebenarnya sudah tidak kuat.” tegas Andi kepada suaraharianpagi. com 20/4.
   Perlu diketahui Camat Jogoroto, Nunik Hindayati.ST. tanggal 20/4 telah memimpin rapat dipendopo Kecamatan Jogoroto dari pagi hingga jam 12 siang. Diapun juga menyetir mobil dinas sendirian, tapi untuk menemui wartawan alergi, ia lebih suka kabur.
   Proyek Dana Desa di wilayah Kabupaten Jombang Bermasalah, kali ini proyek bangunan jalan rabad beton di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya jalan di desa tersebut hanya hitungan bulan selesai dibangun sudah remek alias rusak parah.
   Jalan rabad beton tersebut berlokasi di Dusun Kebon Melati RT.02, RW 13 dengan volume pekerjaan 133 M X 3 M, dibiayai dari Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp 89.650.000; di kerjakan bulan Januari tahun 2020.
   Dari pantauan dilapangan pembangunan tidak transparan, dalam prasasti bangunan tidak mencantumkan ketebalan jalan rabad beton tersebut. Jalan selesai dibangun sekitar tanggal 17 Januari tahun 2020, namun kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, sudah mengalami pecah-pecah, retak, dan permukaan jalan sudah terkelupas alias remek sepanjang jalan dari ujung ke ujung. Kalau toh ada yang masih bagus itu hasil patungan warga disekitarnya satu bek sak semen untuk memperbaiki. Sementara warga yang tidak ikut patungan semen karena tidak mampu kondisi jalan didepan rumahnya masih kelihatan rusak parah.
   Menurut salah seorang warga yang menolak disebutkan namanya, ia mengatakan, “bangunan jalan tersebut selesai dikerjakan sekitar tanggal 17 Januari 2020 lalu, tapi sekitar dua bulan, jalan sudah rusak, permukaan jalan terkelupas semua dan berlubang.
   Pelaksanaan pembangunan memang dilaksanakan secara asal-asalan. Adonan semen yang digunakan takaranya ngawur, mestinya menurut SK Bupati Jombang Komposisi campuran 1,2,3, (satu sak semen, dua kotak ukuran pasir dan tiga kotak ukuran batu koral) tetapi oleh TPK Desa Subermulyo, Maskur, diduga campuranya diganti menjadi 1,3,3 (satu sak semen, tiga kotak ukuran pasir dan tiga kotak ukuran batu koral). Padahal saat pelaksanaan sudah banyak yang mengingatkan, tapi tidak digubris. Ketimbang dimusuhi, akhirnya pilih diam.” keluhan warga kepada wartawan suaraharianpagi.com. ( 13/4 ).
   Ditambahkan, saya ini rakyat biasa, jadi hanya bisa pasrah, padahal uang yang digunakan untuk membangun adalah uang hasil pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat, termasuk saya dan keluaraga”. ujar warga dengan nada jengkel.
   “Saya juga tidak ikhlas kalau uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah digunakan untuk membangun asal-asalan seperti di Desa Sumbermulyo, Dana Desa kan uang dari rakyat, bukan uang pribadi Kades” Tegas warga dengan nada sewot.
   Kepala Desa Sumbermulyo, Fuad, saat dimintai konfirmasi dikantor balai desa, tidak ada ditempat, Pak Kades sama sekdes lagi ikut rapat di kantor Kecamatan Jogoroto, ujar salah satu perangkatnya. Sementara TPK Desa Sumbermulyo Maskur yang juga Kasun Kebon Melati membenarkan kalau kondisi jalan di Dusun Kebon Melati rusak parah, ketika ditanya berapa komposisi campuran adonan luluh, dijawab seperti biasanya saya sudah lupa karena saya tidak selalu menunggui dilokasi, lebih pas tanya pak Kepala Desa Fuad, kalau gak salah ya 1,2,3, sesuai SK Bupati Jombang. Kenapa komdisi jalan sekarang baru tiga bulan sudah rusak parah? Maskur diam seribu bahasa sambil menyuruh tolong hubungi pak Kades saja,” kata Maskur kepada suaraharianpagi.com, (13/4) di kantor bala desa Sumbermulyo.
   Agar diketahui, setiap perencanaan infrastruktur yang dibiayai dari APBN atau APBD harus dibuat perencanaan yang bagus dan detail, agar bangunan yang dibangun dari uang keringat rakyat dapat digunakan oleh rakyat dalam waktu yang lama minimal 5 sampai 6 tahun bahkan lebih. Jadi jika ada bangunan yang dibiayai dari APBN (DD) hanya hitungan bulan sudah rusak, itu layak diperiksa Aparat Penegak Hukum, Kepolisian atau Kejaksaan, tidak cukup Inspektorat saja, apalagi hanya tim monitoring dari Kecamatan..
   Apalagi kalau kita melihat dilapangan pekerjaan rabat beton di Dusun Kebon Melati, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, begitu rusak parah dalam hitungan bulan, dibiarkan saja, dibenak kita akan timbul tadah tanya besar, ada apa dengan Aparat Penegak Hukum yang ada di Kabupaten Jombang. *ryan


Twitter Facebook


Jombang – Suaraharianpagi.com
    IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah kabupaten/kota) dan wajib dimiliki / diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah / mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu bangunan.
   Kehadiran IMB (izin mendirikan bangunan) pada sebuah bangunan sangatlah penting, karena bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan secara ketata ruangan, ketata bangunanan, maupun keadministrasiannya. Bahkan saat ini, keberadaan IMB juga sangat dibutuhkan ketika terjadi transaksi jual beli rumah ataupun bangunan, kegiatan usaha yang melibatkan hunian sebagai lokasi kegiatan, utang piutang dan masih banyak kegunaan lainnya.
   Dinas PUPR kabupaten jombang sebagai salah satu instansi di Pemerintahan kabupaten jombang yang melayani kegiatan dalam penerbitan Rekomendasi teknis IMB dalam hal Ketatabangunan. Kegiatan pelayanan oleh dinas PURP terkait penerbitan Rekomendasi Teknis IMB adalah sebuah kegiatan pelayanan kepada masyarakat Jombang maupun pendatang yang ingin mengajukan IMB di Kabupaten jombang. Masyarakat cukup hanya melengkapi data administrasi dan data teknis bangunan sesuai dengan ketentuan dan menyerahkan dikantor PUPR kabupaten jombang.
   Sesuai dengan SOP yang berlaku rekomendasi teknis bangunan dapat diambil maksimal 7 hari kerja untuk bangunan sederhana. Untuk bangunan tidak sederhana, bangunan khusus dan bangunan yang memiliki kompleksitas tertentu dibutuhkan waktu lebih lama karena harus meninjau berbagai aspek dalam bangunan, terutama keandalan struktur.
   Bilamana rekomendasi teknis bangunan telah diambil oleh masyarakat pemohon selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu rekomendasi untuk penerbitan IMB di dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang
    Sementara itu, sampai saat ini mempunyai IMB masih menjadi syarat wajib mendirikan atau merenovasi bangunan. Padahal tidak sedikit orang terutama pelaku usaha yang mengeluhkan adanya kewajiban memiliki IMB. Pengurusan dalam pembuatan IMB menurut mereka malah memperlambat dalam memulai kegiatan usaha. Meski begitu, IMB yang dijamin UUD ataupun peraturan daerah mengaharuskan setiap orang mendirikan bangunan harus mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut agar bangunan yang didirikannya jelas statusnya dimata hukum.*ryan.


Twitter Facebook


Jombang - Suaraharianpagi.com –
   Antisipasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Puskesmas Japanan yang beralamatkan di Jl. Sumber Boto No.61, Japanan,Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melakukan berbagai tindakan pencegahan penyebaran Covid-19.
   Di setiap sudut ruangan puskesmas disediakan hand sanitizer dan menyediakan tempat cuci tangan, semua ruangan setiap saat dibersihkan untuk lebih steril.
   Warga yang berobat ke Pukesmas didata dengan teliti, apalagi yang ada riwayat Kontak Langsung dengan Pasien Covid-19 Didata dan dilaporkan ke Kecamatan setiap harinya. Pukesmas Japanan menerapkan kebijakan Laporkan Perkembangan Covid-19, setiap saat.
Ruang tunggu pasien diberi jarak (physical distancing) guna menjaga jarak pasien dengan yang lainnya, dan itu merupakan hal sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 sesuai ajakan pemerintah.
Kepala Pukesmas Japanan, drg. Ariany Ratnaningtyas, kepada Suaraharianpagi.com (17/4) menjelaskan bahwa pasien sebelum masuk puskesmas dianjurkan untuk secreening lebih dulu yang telah disiapkan di depan.
“Setelah secreening selesai, kita juga menyarankan untuk mencuci tangan atau memakai hand sanitizer dan duduk di ruang tunggu yang disediakan dengan berjarak minimal satu meter,” ujarnya.
Puskesmas Japanan juga berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan setiap harinya. Kemudian memasang banner sebagai bentuk penyuluhan serta keliling ke setiap desa mensosialisasikan tentang pencegahan Covid-19.
   Untuk warga yang baru pulang dari luar negeri atau dari tempat terdampak corona dianjurkan untuk secreening lebih dulu di puskesmas, setelah tidak ada ciri-ciri positif Covid-19, yang bersangkutan harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dengan tetap menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). “Untuk warga yang baru pulang dari luar maupun dalam negeri dengan wilayah yang terjangkit Covid-19, didata sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) guna mempermudah pemantauan ke masyarakat,” himbauh Ariany.
   Dokter Gigi yang punya pengalaman tugas di Pukesmas Japanan selama 10 tahun dan baru 4 bulan difinitif sebagai Kepala Pukesmas Japanan selain menangani Covid 19, juga akan melakukan trobosan membuat klinik Ispa ( Infeksi saluran pernapasan atas ) di luar ruangan, jadi bila ada pasien yang punya penyakit pernapasan akan diperiksa diluar tidak dimasukakan dalam ruangan, sekarang baru tahap penataan.
   Dengan kondisi yang ada saat ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk melayani kesehatan masyarakat, dan membantu program pemerintah untuk menanggulai Covid 19. Ya begini kondisi Pukesmas Japanan selain kecil dan disana sini kondisi bangunananya sudah banyak yang bocor. Harapan kami tahun 2021 renovasi yang saya ajukan bisa terealisasi. Bukan berarti kita tidak semangat, kami tetap semangat dan siaga, pantang menyerah agar masyarakat Kabupaten Jombang khususnya warga Japanan dan sekitarnya terhidar dari Covid 19.
   “Untuk penangan Vocid 19, Pukesmas Japanan sangat mendukung sekali program pemerintah, meskipun keterbatasan anggaran maupun tenaga, di Pukesmas Japanan hanya ada 31 pegawai, terdiri satu drg Gigi, saya sendiri dan dua dokter Umum, meskipun capek tetap semangat dan siaga, untuk menyikapi hal tersebut kita bentuk tim, masing – masing tim menangani program masing-masing, saya selaku Kepala Pukesmas yang mengkoordinasikan baik di desa maupun kecamatan, tentunya panduan kita SOP dari Dinas Kesehatan”, Tegas drg. Ariany Ratnatingtyas kepada suaraharianpagi,com (17/4 ).
    Sementara daftar penanganan Covid 19 di Pukesmas Japanan,di beberapa desa sebagai berikut, Desa Mojoduwur : OTG 8 orang, ODP 5 orang, Desa Wringinpitu : OTG 0, ODP 2 orang, Desa Penggaron : OTG 2 orang, ODP 4 orang, Desa Rejoslamet : OTG 4 orang, ODP 2 orang, Desa Japanan : OTG 8 orang, ODP 1 orang, Desa Grobogan : OTG 3 orang, ODP 1 orang, PDP 1 orang, Desa Latsari : OTG 1 orang, OPD 2 orang, Desa Karanglo, OTG 2 orang. OPD 3 orang, dan diluar wilayah mojowarno ODP 1 orang, Desa Ngrimbi ODP 1 orang. *ryan.

Twitter Facebook


Jombang - Suaraharianpagi.com
   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang menggelar rapat paripurna penyampaian jawaban bupati atas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (13/4). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Jombang, Mas'ud Zuremi, dan dihadiri oleh Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, serta Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, di ruang sidang paripurna DPRD Jombang. Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas sumbangsih pemikiran dan saran dari Fraksi-Fraksi DPRD Jombang, yang telah menyampaikan pandangan umum. Empat Raperda yang disampaikan, Raperda tentang pajak daerah, Raperda tentang retribusi jasa usaha, Raperda tentang retribusi jasa umum dan Raperda tentang retribusi perizinan tertentu. “Mengingat pajak daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki kontribusi paling besar, "kata Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, Tidak hanya itu, Bupati Jombang menjelaskan, untuk Raperda tentang pajak daerah, sudah mengakomodir 11 pajak di Kabupaten Jombang. "Penerapannya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah dan memberikan implikasi terhadap pajak daerah, "jelasnya. Masih menurut Bupati Jombang, terkait wajib pajak daerah telah dijalankan oleh
   Pemerintah daerah berupa Tapping Box yang berfungsi untuk pelaporan wajib pajak yang diletakan di beberapa tempat, seperti restoran dan hotel. "Ini bekerjasama dengan perbankan dalam rangka membuka loket pembayaran, "tandasnya. Terkait mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), untuk kawasan pertanian yang produktif tetep mengacu pada Perda tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Jombang. Sementara itu, Mas'ud Zuremi, Ketua DPRD Jombang, mengatakan, agenda hari ini adalah jawaban atas Bupati. "Dari jawaban Bupati itu, kita akan agendakan paripurna pandangan akhir DPRD Jombang, "pungkasnya. Sekedar diketahui, Rapat Paripurna atas Jawaban Bupati Jombang atas empat Raperda, digelar dengan cara Paripurna Teleconference *ryan


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget