suaraharianpagi

   Tanaman tembakau merupakan komoditas tanaman perkebunan yang memiliki peranan penting dan strategis bagi perekonomian Indonesia. Tembakau adalah kelompok tumbuhan dari genus Nicotiana yang daunnya biasa digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan merokok.

   Perubahan Iklim global yang terjadi menyebabkan perubahan cuaca yang sangat ektrim akhir-akhir ini. Hasil prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur menunjukkan bahwa pada musim kemarau periode juli - september 2022 ini masih akan terjadi hujan dan berangsur berkurang frekuensinya hingga september 2022 dengan sifat hujan diatas normal. Kecamatan Kabuh yang merupakan salah satu sentra tanaman tembakau pada musim kemarau di kabupaten Jombang akan terdampak cuaca yang ektrim ini. Salah satu kendala yang akan muncul dan menyerang tanaman tembakau yaitu penyakit lanas yang disebabkan oleh jamur Phytophthora nicotianae.

   Penyakit lanas banyak ditemukan pada tanah-tanah yang memiliki drainase yang kurang baik atau tergenang. Gejala umumnya setelah hujan/pengairan tanaman layu tiba-tiba, seluruh daun terkulai tetapi masih hijau, pangkal batang terlihat hitam meskipun perkaran masih terlihat sehat dan akan terlihat miselia jamur disekitar pangkal batang yang sakit. Jika perkembangan penyakit lambat, sebelum layu daunnya terlihat kuning kemudian mengering, kadang-kadang jamur ini juga menyerang daun dengan gejala bercak berwarna coklat basah. Penyakit lanas kakan semakin parah jika didahului oleh infeksi nematoda puru akar.

   Jamur penyebab lanas berkembang baik pada suhu 24-30°C dan maksimum 36°C dan merupakan patogentular tanah. Penularannya melalui aliran air irigasi atau tanah yang mengandung pathogen menempel ke daun melalui percikan air hujan. Bibit yang mengandung jamur biasannya masih belum menunjukkan gejala nyata, namun Ketika kondisi lingkungan mendukung , gejala mulai tampak biasanya Ketika tanaman berumur 25-30 hari.

   Faktor yang medukung perkembangan penyakit lanas antara lain : Kelembaban yang tinggi, pH tanah di atas 6,2. Pengendalian yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi serangan jamur ini antara lain : Perbaikan drainase dan meninggikan guludan untuk mengurangi kelembapan tanah, Menggunakan fungisida yang berbahan aktif tembaga oksi sulfat, metalaksil, mefenoksam, mancozeb atau benomyl diberikan di pembibitan, saat tanam dan setelah tanam, Desinfektan tanah bedengan dengan larutan terusi 2 % 2-3 hari sebelum benih dicabut dan mengurangi kerapatan bibit.

   Sanitasi dan membongkar tanaman yang terinfeksi/sakit agar tidak menjadi sumber inoculum. Mengendalikan nematoda Mengunakan varietas yang tahan penyakit Rotasi tanaman dengan tanaman non-salacenae (min 5 tahun) untuk mengurangi sumber inokulum" tega Ahmad Irfan, S. TP. PPL BPP Kabuh Jombang. *ryan

   Ketika menyebut Pasar Tunggorono, tentu kita akan ingat barang bekas atau barang loakan tapi masih bisa dipakai, karena dipasar inilah barang yang tidak bisa dipakai akan diperbaiki oleh pedagang Pasar Tunggorono dan dijual lagi.

   Di Pasar Tunggorono ini, barang bekas jenis apa yang tidak ada, hampir semua ada mulai sparepart mobil, motor, kipas angin, alat pertanian, alat elektronik dari mulai tahun muda sampai tahun tua semuanya ada di Pasar Tunggorono, sampai-sampai nama Pasar Tunggorono, Jombang ngetren di wilayah Jawa Timur.

   Sangking ngetrennya dan perkembangan pedagang mulai rame, Pemerintah Kabupaten Jombang, lewat Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) telah menganggarkan yang tidak sedikit hampir Rp3,7 milyar, untuk membangun Pasar Tunggorono.

   Kepala Bidang Sarana Perdagangan dan Barang Pokok Penting Disdagrin Jombang, Yustinus Harris Eko Prasetiyo, mewakili Kepala Dinas Disdagrin, Hari Oetomo, mengatakan “Pasar Tunggorono merupakan salah satu penopang perekonomian di Kabupaten Jombang, yang merupakan tempat interaksi antara pedagang dengan pembeli”.

   “Diharapkan dengan dibangunnya Pasar Tunggorono, semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah peningkatan perekonomian khususnya di Wilayah Kecamatan/Kabupaten Jombang” kata Harris.

   Ditambahkan, “nantinya Pasar Tunggorono dapat menampung semua pedagang, baik pedagang yang lama dan yang baru.” Harris pun memohon doa kepada warga agar pembangunan Pasar Tunggorono bisa lancar, tepat waktu, tepat mutu, serta bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

   “Oleh karena itu mudah-mudahan pasar ini bisa dibangun tepat waktu dengan memperhatikan standart kualifikasi (kualitas) yang bisa kita pertanggungjawabkan sekaligus menambah pengembangan potensi baru. Di samping ada pedagang baru juga tidak menutup kemungkinan kapasitasnya akan kita tambah sehingga memungkinkan pedagang pendatang lainya.”

   Selain pasar Tunggorono lanjut Harris, Pemkab Jombang lewat Disdagrin, telah membangun dan merehabilitasi dua unit pasar, yakni Pasar Perak tahap yang ke dua, dan Pasar Pon.

   Harris juga mempertegas Pesan Kepala Dinas Disdagrin Hari Oetomo, “agar pelaksana pembangunan pasar, baik Pasar Perak, Pasar Pon dan Pasar Tunggorono, tetap memenuhi spek secara kualitas dan kuantitas. Selesaikan sesuai waktu dalam kontrak, dan selalu berkoordinasi dengan konsultan pengawas. Agar pembangunan berjalan sesuai gambar dan RAB yang ada,” pungkas Harris kepada suaraharianpagi.com. *ryan

   Doa bersama mensyukuri perjalanan empat tahun kepemimpinan Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Sumrambah menjalankan amanah berlangsung sederhana. Tasyakuran pada Sabtu (24/9) malam, Bupati didampingi Wabup melaporkan capaian kinerja selama empat tahun memimpin Jombang sekaligus mengapresiasi semua pihak yang turut berkontribusi membangun Jombang.

   Acara yang dikemas dengan tumpengan, doa bersama di halaman parkir Pemkab dihadiri undangan terbatas. Ada dari unsur alim ulama, KH. Ahmad Muwafiq, yang memberikan ceramah di akhir acara. KH. Ahmad Masduki Abdurahman Al Hafidz memimpin Istighosah. Wakil Bupati Jombang, Sumrambah; Forkopimda Kabupaten Jombang; Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang; Asisten, Staf Ahli Bupati beserta Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang; Kepala Kemenag Kabupaten Jombang, Pimpinan Perusda, Pimpinan Perbankan, para Danramil, Kapolsek, Kades, Kepala Kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibnas Se Kabupaten Jombang; Ketua MUI, Pimpinan Cabang NU, Ketua PD Muhammadiyah, Ketua DPD LDII, Pimpinan Pondok Pesantren, Ketua PD Aisyiyah; Ketua PC Muslimat, Fatayat dan GP Ansor; Ketua DPC, DPD Partai Kabupaten Jombang, Organisasi Wanita dan organisasi masyarakat.

   Mengawali sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur karena bisa menjalankan amanah empat tahun kepemimpinannya. Alhamdulillah kami bisa melaksanakan amanah empat tahun kepemimpinan dan tinggal satu tahun persisnya 24 September 2023 kami telah selesai melaksanakan amanah bersama Bapak Wakil Bupati," tuturnya.

   Bupati Mundjidah Wahab menyampaikan, selama empat tahun menjalankan kepemimpinan, pelayanan terbaik terus ditingkatkan. Alhamdulillah produksi pangan kita surplus baik di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Untuk infrastruktur juga kita lanjutkan 70 persen jalan kita dalam kondisi baik, dan rusak berat sebanyak 2 persen selebihnya rusak ringan dan sedang" terangnya.

   Selain itu, upaya pengendalian banjir juga dilakukan. Misalnya, memperbaiki tanggul rusak, perbaikan embung dan reboisasi. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak ibu semua, unsur OPD, organisasi sosial kemasyarakatan dan seluruh masyarakat Jombang atas partisipasi dan kerjasamanya dalam mendukung pembangunan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing. Hal ini juga tak lepas dari dukungan DPRD Jombang," jelasnya.

   Beberapa program unggulan, seperti program Jombang berkadang Rp 200 juta setiap desa, hingga pemberian bansos untuk guru PAUD/TK dan operasi pasar di 21 kecamatan yang dianggarkan Rp 6,1 miliar merupakan salah satu strategi pendorong pembangunan ekonomi di masyarakat.

   “Saya berharap program ini dapat membantu masyarakat untuk kuat menghadapi tantangan ekonomi. Kita kedepan juga terus bekerja untuk pemenuhan janji-janji politik termasuk penyempurnaan gedung kesenian, penyediaan 80.000 tenaga kerja dan fasilitasi Mall pelayanan publik," papar Bupati Mundjidah Wahab didampingi Wakil Bupati Sumrambah.

   Pihaknya optimistis dapat menuntaskan janji politik hingga setahun kedepan. Tentunya dengan dukungan dan sinergi semua pihak. ”Kami akan bekerja keras dalam rentang waktu 1 tahun ke depan. Meskipun banyak tantangan tapi kita terus berharap dan mengharap pada Allah akan menguatkan kita semuanya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jombang," pungkasnya.

   Seluruh kinerja pasangan Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab bersama Wakil Bupati Sumrambah malam itu juga divisualisasikan lewat Video yang disaksikan seluruh undangan yang hadir dilokasi, juga masyarakat luas yang menyaksikan siaran langsung kegiatan tersebut via YouTube Channel Jombangkab TV juga mendengarkan radio Suara Jombang di 104.1 FM. *ryan

   Pasar Pon atau pasar rakyat merupakan aspek penting dalam system perdagangan. Untuk itu Dinas Perdagangan dan Perisdustrian (Disdagrin) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terus melakukan program perbaikan atau pembangunan Pasar Pon sebagai upaya mengangkat citra dan merawat eksistensi Pasar Pon.

   Kali ini Pasar Pon, yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Pemeritahan Kabupaten Jombang, yang mendapat giliran pembangunan dari Dinas Perdagangan dan Perisdustrian (Disdagrin) dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.971.224.295,57; dengan tujuan agar memiliki daya saing dan mampu bertahan dalam era persaingan bebas.

  Bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Jombang, Pasar Pon mempunyai peran dan fungsi ganda. Selain sebagai penggerak perekonomian, Pasar Pon juga merupakan wahana interaksi sosial dan budaya masyarakat di daerah. Oleh karena itu, pembangunan dan peremajaan Pasar Pon selalu mendapat perhatian lebih dari Disdagrin.

   Tujuan pembangunan Pasar Pon adalah, bagaimana pasar dapat meningkatkan pendapatan para pedagang pasca pembangunan. Selain itu, pasar yang telah diremajakan diharapkan mampu berperan sebagai penyangga ketersediaan barang kebutuhan pokok, sehingga ke depan dapat menjadi barometer stabilisasi harga pangan di tingkat Kabupaten Jombang.

   Sebagai leading sector Pembangunan Pasar Pon, Dinas Perdagangan dan Perindustrian memperkuat sinergi dan koordinasi yang intensif dengan pelaksana pembangunan atau rekanan pemenang lelang, untuk mempercepat implementasi program pembangunan pasar pon tersebut.

   Antara lain dengan mengusulkan penambahan jam kerja dan jumlah tenaga kerja, serta mengevaluasi setiap minggu permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan” kata Hari Oetomo selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Jombang kepada suaraharianpagi.com, beberapa hari yang lalu di ruang kerjanya.

   Masih kata Hari Oetomo, “Ketika sudah selesai pembangunan Pasar Pon, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, Pasar Pon harus langsung dimanfaatkan dan memprioritaskan pedagang lama. Bukan berarti pedang baru tidak boleh jualan di pasar pon, pedagang baru telah diberi kesempatan untuk berjualan di Pasar Pon, berdampingan mencari rezeki bersama-sama dan dapat keuntungan bersama”. Tegas Hari Oetomo.

   Seiring dengan berjalannya Pembangunan Pasar Pon, Hari Oetomo juga mempertegas agar dalam pelaksanaan pembangunan pasar tersebut tetap memenuhi spek secara kualitas dan kuantitas yang baik.

   “Disamping itu selesaikan sesuai waktu dalam kontrak, jangan lupa selalu koordinasi dengan konsultan pengawas, agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RAB (rencana anggaran belanja) yang ada” tegas Hari Oetomo.

   Hari Oetomo juga berharap pembangunan pasar pon dapat meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat konsumen serta menjadikan Pasar Pon sebagai penggerak roda perekonomian daerah.

   Selain pembangunan secara fisik, Disdagrin juga melakukan pembenahan dari berbagai aspek lainnya. Yaitu dengan melakukan evaluasi dan perbaikan terus menerus dalam pelaksanaanya.

   Didasgrin, Kabuapaten Jombang, juga berupaya menjalankan pembangunan Pasar Pon, tidak hanya berkutat pada soal fisik. Akan tetapi juga pada sistem pengelolaan yang lebih profesional demi meningkatkan daya saing pedagang pasar Pon itu sendiri. Seperti dari sisi manajemen pedagang, baik manajemen stok, manajemen keuangan, tata letak barang.

   “Dengan berbagai terobosan-terobosan tersebut di atas, pemerintah Kabupaten Jombang, berharap manfaat pembangunan tidak hanya dapat meningkatkan daya saing pedagang Pasar Pon, namun juga meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui peningkatan omset, memudahkan akses transaksi jual beli dengan nyaman, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat luas,” pungkas Hari Oetomo. *ryan

   Musyawarah Desa terkait Rencana Kerja Pemerintahan Desa RKP-Des Tahun 2023 Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diwarnai fitnah besar dan pembohongan publik diforum pertemuan, yang di lakukan oleh Kepala Desa Perak Ubaidillah Amin, terhadap tokoh warga dusun Plumpung, yang tidak hadir dalam pertemuan.

   Ubaidillah Amin, Ketika mendapat pertanyaan dari salah satu perserta rapat yang menanyakan kenapa jalan belakang pegadaian Perak kondisinya rusak parah, dan tidak diperhatikan oleh Kepala Desa.

   Dengan kalimat tersusun rapi Ubaidillah mengatakan “bukan tidak diperhatikan, tapi di dusun tersebut ada salah satu tokoh masyarakat yang minta jalan tesebut di hotmix dengan kertebalan 7cm, seperti landasan bandara.”

   “Kemarin hari sudah akan saya perbaiki dengan mengganti paving, tapi tidak semua hanya sebagian, tapi ditolak oleh tokoh tersebut, dia tetap minta jalan di hotmix, itulah yang terjadi kenapa jalan Dusun Plumpung kondisinya rusak parah.”

   Sementara salah satu tokoh masyarakat yang disebut-sebut oleh Kepala Desa Perak Ubaidillah mengatakan, “apa yang diceritakan Ubaidillah di forum tersebut fitnah besar, dan pembohongan publik, itu menunjukan Kepala Desa Perak Ubaidillah tidak punya kemampuan manajemen pemerintahan desa dan tidak tahu membedakan mana jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Poros dan Jalan Lingkungan.”

   Masih Kata tokoh desa Plumpung, “di Kabupaten Jombang, tidak ada jalan lingkungan yang di hotmix dengan ketebalan 7cm, yang bilang seperti itu, menunjukan kebodohannya, menunjukkan ketidak mampuannya dan ketidak mengertinya proses pembangunan yang ada.”

   Kalau Ubaidillah mengatakan akan diperbaiki dengan pavingisasi memang benar, tapi perlu diketahui bahwa anggaran pavingisasi bukan dari anggaran DD maupun PDRD tapi dari Provinsi, yang mengerjakan kontraktor dari provinsi, masyarakat tidak pernah diadakan sosialisasi, ujuk – ujuk diukuri, Ketika ditanya berapa volume pekerjaan, dan anggaranya berapa, serta Kualitas pavingnya berapa, Ubaidilllah, hanya bisa mengarang-ngarang dan gagap menjawab, seakan-akan Ubaidillah diduga sudah ada kesepakatan menerima fee dari Kontraktor yang mengerjakan.

   Masyarakat Dusun Plumpung, meminta untuk dihotmix bukan berarti tidak punya alasan, warga minta dihotmix karena jalan tersebut keberadaannya di depan Kantor Kecamatan Perak, selain jalan tersebut juga didepan Kantor Polisi Sektor Perak. Jadi posisi jalan tersebut di jantung Kecamatan Perak, apa salah kalau Tokoh meminta jalan di hotmix, toh anggaranya tidak keluar dari kantongnya Ubaidillah.

   Kalau tidak mampu dan tidak mengerti gak usah fitnah orang dibelakang pantat, ketauan betul kalau tidak berani menghadapi kritikan warganya. Pendek cerita mundur saja jadi Kepala Desa, Kembali ngajar di pesantren, ngajar Madrasah Ibtidaiyah. Warga masyarakat Desa Perak juga tidak terlalu bangga Ubaidillah jadi Kepala Desa, karena selama dia pimpin juga tidak ada kemajuan yang signifikan, malah ada informasi sering tidak ngantor, masyarakat Desa Perak banyak yang kecewa setiap kali akan minta tandatangan Kepala Desa.

   Kepala Desa Perak Ubaidillah ketika dikonfirmasi via ponselnya tidak diangkat, setelah beberapa menit berita dikirim ke redaksi baru menghubungi awak media, sementara Sekdes Perak yang dihubungi suarahariapagi.com mengatakan, “nanti akan saya sampaikan ke Kepala Desa Perak, kalau bisa jangan dulu tulis,” sambil tertawa ngakak seakan melecehkan kemampuan Ubaidillah sebagai Kepala Desa. Yang tidak tahu proses pembangunan.

   Musyawarah Desa Perak tentang Rencana Kerja RKP-Des Tahun anggaran 2023 di hadiri Camat Perak Widiono, Kepala Desa Perak Ubaidillah Amin, Ketua BPD serta para undangan Lembaga yang ada didesa. *ryan

   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab memberikan apresiasi sekaligus motivasi kepada Rahmat Beri Santoso pemuda asli dari Desa Carang Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang telah mengharumkan nama Kabupaten Jombang.

   Rahmat Beri Santoso atlet sepakbola ini, telah turut berkontribusi menghantar Timnas U-19 masuk putaran final Piala Asia U-20 tahun 2023 bulan Maret mendatang di Uzbekistan.

   Kehadiran Rahmat Beri Santoso bersama Ibunya serta Kepala Desa setempat disambut hangat oleh Bupati Mundjidah Wahab yang didampingi Kepala Disporapar Kabupaten Jombang.

   Bupati berpesan kepada Rahmat Beri Santoso yang akrab disapa Beri, agar rajin ibadah dan berdoa, agar kariernya disepak bola semakin bersinar.

   "Jangan lupa ibadahnya. Dan satu lagi, jangan dulu pacaran. Raih prestasi setinggi-tingginya," pesan Bupati Mundjidah Wahab.

   Orang nomor satu di Kabupaten Jombang ini juga mengajak Rahmat Beri Santoso salah satu punggawa Timnas U-20 ini duduk satu meja menikmati sarapan pagi dan bincang santai bersama Wakil Bupati Jombang, juga Forkopimda Kabupaten yang kebetulan juga tengah berkumpul di Pendopo untuk mengikuti kegiatan Bupati Jombang. *ryan

   Kepala Dinas Perdagangan dan Perisdustrian (Disdagrin) Kabupaten Jombang Hari Oetomo, berharap Pembangunan Pasar Perak tahap dua bisa selesai sesuai waktu dalam dokumen kontrak, tidak molor dan tepat waktu, sehingga tidak mengganggu aktivitas pedagang yang akan pindah menempati bangunan tersebut.

   Masih kata Hari Oetomo, Pasar Perak memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di sekitar Kecamatan Perak, Kecamatan Bandarkedungmulyo, dan Sebagian Kecamatan Megaluh. Dia juga mengatakan Pembangunan Pasar Perak juga tak akan menghilangkan fungsi pasar.

   "Keinginan dari pasar kan segera direnovasi, diperbaiki, sambil berjalan dengan tidak menghilangkan fungsi pasar dan juga tidak menghentikan aktivitas yang ada di pasar hanya untuk aktivitas jual beli bergerser sedikit dibelakang pasar yang sudah disediakan dari pihak Dinas pasar," kata Hari Otetomo beberapa hari yang lalu.

   Hari Oetomo menambahkan, Pembangnan Pasar Perak juga harus memperhatikan keadilan bagi pedagang terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang telah puluhan tahun berdagang.

   "Kemudian kita juga memastikan keadilan di pasar perak, Jadi pedagang harus mendapatkan kesempatan semua," katanya.

   “Pedagang yang lama jangan dipinggirkan dan tetap bisa bertahan di sini. Tapi juga sedapat mungkin memberikan kesempatan bagi pedagang lain untuk berdagang di Pasar Perak bersama-sama," ujar Hari Oetomo.

   Hari Oetomo juga ingin agar para pedagang diajak berdialog Ketika akan pindah menempati tempat yang baru, agar tujuannya merenovasi pasar perak bisa bermanfaat bagi semua pihak.

   "Semoga ke depan dengan adanya kerja sama yang baik antara pasar dengan pedagang. Pasar Perak ini lebih rapih, lebih baik, lebih tertata, lebih adil, mudah-mudahan juga memberi keuntungan," tutur Hari Oetomo.

   Selain daripada itu, Hari Oetomo juga mempertegas, dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Perak tersebut, harus tetap memenuhi speksikasi teknis secara kualitas dan kuantitas yang baik, jangan lupa pihak rekanan pemenang lelang selalu berkoordinasi dengan Konsultan pengawas agar Pembangunan Pasar Perak mempunyai nilai kontruksi yang bagus dan kokoh. *ryan

   Untuk terus memberikan pelayanan yang optimal, mudah dan cepat bagi masyarakat, RSUD Jombang terus membuat inovasi. Salah satunya adalah layanan “Klik Ibumas” (Solusi Bugar bersama Humas) RSUD Jombang.

  Layanan ini merupakan layanan kehumasan yang menyajikan seputar informasi, hingga publikasi layanan di RSUD Jombang.

   Melalui aplikasi ‘Klik Ibumas’, masyarakat bisa mengakses seputar kesehatan melalui link https://ibumas.rsudjombang.id/, misal bagaimana cara merawat tubuh yang baik, cara menurunkan berat badan, pencegahan hipertensi, hingga perawatan anak,” ujar dr. Fery Dewanto, HUmas RSUD Jombang.

   Selain itu, melalui layanan tersebut, masyarakat bisa mengetahui layanan apa saja yang ada di RSUD Jombang, mulai jadwal praktek hingga poli yang ada di RSUD Jombang.

   “Pasien-pasien yang selesai rawat inap, bisa menanyakan tindak lanjut dari pengobatan misalnya, disitu ada fitur pertanyaan,” imbuh dr. Fery.

   Layanan ini dilatarbelakangi oleh pandemi COvid-19 yang berkepanjangan, sehingga RSUD Jombang tidak bisa memberikan layanan secara langsung tatap muka, karena risiko penularan pandemi covid-19 yang cukup tinggi pada saat itu.

   “Sehingga, bagaimana kita tetap bisa menyampaikan kesehatan ke masyarakat dengan tetap mudah dan aman, bisa diakses dimanapun dan kapanpun,” terangnya.

   Bahkan, lanjut dr. Fery, ke depannya, setiap pasien yang rawat inap di RSUD Jombang, akan langsung tersambung ke layanan ini seccara otomatis melalui ponsel androidnya. Sehingga akan memudahkan pasien saat ada pertanyaan terkait obat atau layanan kesehatan lainnya. *ryan

   Pemberitaan suaraharianpagi.com tanggal 14/9, terkait dugaan Camat Mojowarno Supriyono, memasang tarif antara Rp 2.000.000,- sampai Rp 3.000.000,- bila diundang untuk menghadiri pelantikan perangkat di desa-desa di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, telah mendapat komentar beragam, baik dari warga Kecamatan Mojowarno maupun dari Pejabat di lingkungan Kabupaten Jombang.

   Seperti apa yang dikatakan oleh staf Ahli Soleh, liwat komunikasi whatsapp, Ia mengatakan, “beritanya kok ngunu mas, Perlu diusut itu, (beritanya kok begitu mas, perlu diusut itu).” Katanya dengan jelas dan lugas.

   Sementara tokoh muda dari Desa Mojojejer, Kecamatan Mojowarno, yang sekarang mempunyai profesi Pengacara, Leo Dwi Prasetio SH, setelah membaca berita di suaraharianpagi.com tanggal 14/9, yang berjudul “Diduga Pasang Tarif Saat Hadiri Undangan Pelantikan” langsung angkat ponselnya chattingan dengan Drs. Purwanto, M.KP. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

   Dalam whatsapp-nya, kepada Drs. Purwanto, M.KP. yang dikirim ke wartawan suaraharianpagi.com, mengatakan“mohon maaf mengganggu waktunya, mohon ijin mas (Mas yang dimaksud Asisten) terkait pemberitaan di media tentang Camat Mojowarno, kalau memang benar-benar pemberitaan di media tersebut benar, terus terang mas saya pribadi selaku warga desa Mojojejer, Kecamatan Mojowarno, merasa malu dan saya berharap supaya dibina dalam kinerjanya atau kalau diijinkan supaya Camat tersebut di pindah dan diganti Camat yang bisa membina desa-desa di Kecamatan Mojowarno, matursuwun”.

   Sementara Drs. Purwanto, M.KP. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membalas usulan warga Mojojejer Leo Dwi Prasetio, SH dengan kalimat “Matursembahnuwun infonya mas. Saya laporkan pimpinan untuk menjadi pertimbangan,” jelas dan gamblang jawaban dari Drs. Purwanto, M.KP.

   Masih kata warga Kecamatan Mojowarno yang kirim whatsapp ke wartawan suaraharianpagi.com, dengan kalimat “Siip sambil memberi gambar ibu jari.” Ada juga Kepala Desa yang mengatakan jongor, sokor. ada juga yang mengatakan bahwa Camat Mojowarno Supriyono, memang kaku, tidak bisa ngemong kepala desa yang ada di Kecamatan Mojowarno, dan selalu mempersulit soal administrasi desa.

   Sementara Sekda Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Agus Purnomo, Ketika diklarifikasi lewat ponselnya, mengatakan “saya tadi ada rapat ke Surabaya, saya terimakasih atas masukannya, dan akan saya buat evaluasi,” tegas Sekda sambil menutup ponselnya. *ryan

   Tidak hanya Kursi Pejabat yang punya tarif, ternyata undangan untuk menghadiri pelantikan perangkat di desa – desa, di Kapupaten Jombang, Jawa Timur juga punya tarif sendiri.

   Sebagaimana yang diceritakan oleh beberapa warga desa yang tergabung dalam kepanitiaan pelantikan perangkat desa yang terpilih, tidak mau disebutkan namanya, kepada suaraharianpagi.com Di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Camat Mojowarno Sp, diduga memasang tarif sekali mengikuti undangan pelantikan perangkat desa, uang sakunya sekitar Rp 2.000.000,- sampai Rp 3.000.000,- melihat jabatan apa yang dilantik, kalau Kasun atau Sekretaris Desa akan lebih besar lagi uang sakunya.

   Masih kata sumber suaraharianpagi.com, ada panitia di salah satu Desa, di Kecamatan Mojowarno mengatakan, karena perangkat yang terpilih kurang mampu dan jabatannya hanya staf, sehingga biaya pelantikan anggarannya terbatas, akhirnya diselenggarakan sangat sederhana sekali, mengingat anggaran yang terbatas tersebut harus disisikan khusus untuk Pak Camat, yang tarifnya diduga Rp 2.000.000,- sampai Rp 3.000.000,- panitia hanya bisa mengundang beberapa tokoh masyarakat dan Lembaga yang ada di desa, hal ini sudah menjadi pembicaraan masyarakat di Kecamatan Mojowarno, bahkan sampai dikedai - kedai kopi di desa - desa yang mengadakan pengisian perangkat desa,” katanya sambil berpesan jangan sampai namanya ditulis.

   Cerita sumber suaraharianpagi.com, tersebut telah diamini oleh Tokoh Masyarakat Mojowarno, yang tidak mau disebut jati dirinya, “baru kali ini mas saya punya Camat yang tipikalnya duwitan, sedikit - sedikit uang, masak diundang untuk menyaksikan pelantikan saja masang tarif, padahal pelantikan tersebut kewenangan Kepala Desa, bagaimana kalau kewenangannya Camat, tarifnya bisa selangit” ujarnya.

   Masih kata tokoh masyarakat Mojowarno "disamping itu, saya akhirnya punya pertanyaan besar, jangan – jangan ketika dia menduduki Kursi Camat tersebut, dia harus mengeluarkan uang yang juga besar sekali, sehingga pendek cerita harus mengembalikan modalnya tersebut,” tegas Tokoh pokal warga Mojowarno.

   Sementara Camat Mojowarno, Supriono Ketika dikonfirmasi via ponselnya terkait dugaan mematok tarif antara Rp 2.000.000,- sampai Rp 3.000.000,- sekali menghadiri pelantikan perangkat desa yang dilantik, ia katakan dengan tegas dan gamblang, “itu tidak benar, dari mana cerita itu, kalau tidak percaya tanyakan saja ke Kepala Desa yang mengisi perangkat, sekarang saya ada di Desa Mojowangi,” sambil memberikan ponselnya kepada Kepala Desa Mojowangi, ketika pembicaraan dugaan Camat pasang tarif saat menghadiri pelantilan perangkat di sampaikan awak media kepada Kepala Desa Mojowangi, Dengan tegas ia katakan, “kalau memang sumbernya mengatakan begitu, yo sikapono ( artinya awak media suruh menyikapi ).” *ryan

   Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, berkunjung ke Jombang, pada Senin (12/9) siang. 

   Kunjungan kerja kali ini untuk memantau penanganan stunting di Kabupaten Jombang. Muhajir Effendy dan rombongan tiba pukul 15.00 WIB, di Pendopo Kabupaten Jombang. Kehadirannya, disambut Bupati Mundjidah Wahab, Wabup Sumrambah, Dansatradar 222, Sekdakab Agus Purnomo, Asisten Pemerintahan dan beberapa kepala OPD terkait. 

   Dalam ramah tamah tersebut Menko sempat berbincang terkait penanganan stunting di Jombang. "Jadi kedatangan kami untuk memastikan apakah program prioritas dari Bapak Presiden, terutama pembangunan SDM berjalan di lapangan," tutur Muhadjir Effendi.

   Salah satu program prioritas Presiden, diantaranya percepatan penanganan stunting dengan target 14 persen di 2024. "Ada juga penanganan kemiskinan ekstrem, diharapkan 2024 nanti bisa tuntas dan tidak ada lagi, khususnya di Jombang," tambahnya.

   Terkait penanganan stunting, Muhajir Effendy Menko PMK mengimbau Pemkab Jombang menggunakan pembiayaan lintas sektoral agar lebih cepat dan efisien. "Penanganan stunting pembiayaan tidak hanya dari satu sektor, tapi bisa multisektoral mulai APBD, Dana Desa dan pusat melalui Kemensos RI, agar stunting dan kemiskinan ekstrem ini tuntas," tegasnya.

   dr. Pudji Umbaran Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPPA) Jombang, menyampaikan saat ini kasus stunting di Jombang ini terdeteksi ada 13 persen dari total penduduk di Jombang sebanyak 1,3 juta jiwa. "Angka ini lebih rendah daripada target temuan nasional," tuturnya.

   Hanya saja, lanjut dr Pudji, dari hasil verifikasi lapangan yang dilakukan, masih ditemukan data keluarga yang berpotensi stunting mencapai 20 persen dari total jumlah penduduk di Jombang. "Dan warga inilah kita cegah jangan sampai terjadi stunting baru," tambah dia.

   la menyebut, data 20 persen potensi data itu berasal dari beberapa kategori. Mulai dari calon pengantin, ibu hamil, balita dan anak usia di bawah dua tahun. "Ini juga kami potret mulai dari penyebabnya, apakah karena mungkin kemiskinan, ketidaktahuan, penyakit atau karena dampak lingkungan," pungkasnya.

   Usai dari Pendopo, Menko melanjutkan kunjungan ke Balai Desa Losari Ploso untuk berdialog terkait penanganan stunting di wilayah utara Brantas. *ryan

   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab bersama Kepala Dinas PUPR, Kepala Bappeda dan Kepala OPD terkait bersama pihak pelaksana jalan, pada Jumat (9/9) pagi, meninjau langsung pelebaran jalan Peterongan - Sumobito.

   Selain melakukan evaluasi progres kemajuan fisik rehabilitasi jalan yg didanai dana DAK, pada Jumat Barokah ini sekaligus melakukan monitoring fisik serta tolak ukur kegiatan Infrastruktur jalan yg didanai dana DAK. Juga monitoring ruas ruas yg belum tertangani pada tahun 2022.

   "Alhamdulillah pada Jumat Barokah ini, saya bersama Kepala OPD terkait dan pelaksana melihat langsung progres pelebaran jalan ini", tutur Bupati Jombang Mundjidah Wahab.

   "Usulan, inisiatif oleh masyarakat akan kita perhatikan dan secara bertahap kita tingkatkan program perbaikan jalan pelebaran jalan, juga jembatan. Insya Alloh tahun 2023 akan ditambah lagi", tandas Bupati Mundjidah Wahab.

   Proyek Fisik Infrastruktur Jalan yang dimulai pada bulan Juli ini akan selesai pada Oktober. Untuk itu Bupati akan siap untuk melakukan pemantauan dan melihat langsung bagaimana kualitas hasil pekerjaan pelaksana.

   "Saya minta kualitas pembangunan harus baik dan benar benar dijaga, serta tepat waktu, sehingga masyarakat juga puas dan bahagia karena jalannya mulus dan kualitasnya bagus", harap Bupati Mundjidah Wahab.

   "Semoga apa yang kita lakukan ini, progres kedepannya semakin baik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat", pungkas Bupati Mundjidah Wahab.

   Bayu Pancoroadi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang menyebut ruas jalan yang ditinjau Bupati Jombang diantaranya: Ruas Peterongan - Sumobito dengan Panjang pelebaran : 5.6 km, Panjang perkerasan : 2.1 km, dan Lebar jalan menjadi 5.7 m. Sedang Ruas Curahmalang - Karangprabon, Panjang pelebaran : 1.1 km, Panjang perkerasan : 1.1 km, dan Lebar jalan menjadi 7 m. *ryan

   Dalam rangka Pengembangan UMKM di Kabupaten Jombang dan memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) tahun 2022, Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang menggelar Pameran UMKM pada, Kamis (8/9) pagi, dibuka oleh Sumrambah Wakil Bupati Jombang.

   Pembukaan Pameran UMKM ditandai dengan pemotongan pita oleh Wakil Bupati Jombang Sumrambah bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang Kresna Fitriansyah.

   Wakil Bupati Jombang Sumrambah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang yang telah turut mendukung pengembangan UMKM lokal Jombang.

   "Monggo masyarakat Jombang dapat membeli produk UMKM yang dipamerkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang selama 7 hari ini. Berbagai macam produk ada disini mulai Kerajinan, Craft, Batik, Sarung, kuliner serta Makanan Minuman", tutur Wakil Bupati Sumrambah.

   Disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang Kresna Fitriansyah S.T., M.Si. bahwa kegiatan pameran yang melibatkan 11 Asosiasi dan diikuti 20 UMKM di Kabupaten Jombang tersebut dalam rangka mendukung produk UMKM lokal Kabupaten Jombang.

   Kegiatan ini menindaklanjuti edaran dari Ibu Menteri kami yang juga Wakil Ketua Dekranasda Pusat dalam mengembangkan dan membantu UMKM di masing-masing daerah untuk menggelar Bazar/Pameran", tuturnya.

   Pameran yang diselenggarakan di halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tersebut dilaksanakan selama seminggu dimulai 8-11 & 23-25 September 2022. Kegiatan ini juga akan dimeriahkan dengan menggelar Talk Show, Demo Pembuatan Produk Kerajinan, Live Musik Akustik, donor darah juga jalan sehat.

   "Besok, Jumat (9/9) kami juga menyelenggarakan kegiatan ON BOARDING bersama LADARA terhadap UMKM Binaan IKAWATI Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, di Pendopo Kabupaten Jombang", tambahnya.

   Pada acara di Pendopo, Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang bersama Bupati Jombang akan melakukan penandatanganan MoU UMKM Binaan IKAWATI Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dengan Ketua IKAWATI Kantor Pertanahan Jombang", pungkas Kresna Fitriansyah. *ryan

   Pembangunan Gedung Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotannya SMP Negeri 1 Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur senilai Rp1.099.800.000; (Satu Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) diduga dikerjakan pihak ketiga atau pemborong.

   Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotannya SMPN 1 Perak, yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), tahun anggaran 2022 sedang dalam proses pengerjaan. Pembangunan Gedung tersebut yang seharusnya di kerjakan oleh Komite Sekolah atau swakelola tipe 4, tapi kenyataannya diduga dikerjakan oleh Pemborong yang Bernama Aris warga Desa Weru, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Dengan No. Kontrak 027/2355.4/415.16/2022/10 Juni 2022. Dengan waktu 120 hari (Seratus Dua Puluh Hari).

   Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dinilai oleh beberapa orang tua wali siswa tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, karena diduga disubkan pada pihak Pemborong yang sudah pasti mencari keuntungan.

   Disisi lain, pihak pengelola anggaran diduga ada indikasi mendapatkan fee dari pihak Pemborong, sehingga dana yang seharusnya dapat dimaksimalkan pada pembangunan tersebut, tidak sepenuhnya dilaksanakan.

   Dari hasil pantauan suaraharianpagi.com dilapangan ternyata bangunan tersebut menggunakan kontruksi kerangka atap memakai besi ringan kanal C yang ketebalannya juga diragukan, sementara untuk usuknya pakai galvalum merek Kencana. Dengan adanya pemakaian kontruksi besi ringan kanal, bisa dipastikan bahwa pekerjaan tersebut bukan lagi sifatnya swakelola yang dikerjakan oleh komite tapi sudah menjadi pekerjaan Pemborong, karena Pemborong lah yang tau kualitas besi kanal C.

   Dari keterangan beberapa pekerja yang di wawancarai suaraharianpagi.com, dilokasi pekerjaan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa ia bekerja ikut pak Aris Pemborong, warga Desa Weru, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut di borongkan atau swakelola oleh komite, awak media mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada pekerja, Ketika ditanya bapak bekerja di SMPN 1 Perak ikut Aris sebagai Pemborong atau ikut Pak Kurniadi sebagai Kepala Sekolah? dijawab dengan jelas dan gamblang “ikut ARIS sebagai Pemborong.”

   Jelas sudah bahwa pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotan SMPN 1 Perak, diduga di kerjakan oleh Pemborong yang Bernama Aris warga Desa Weru, Kecamatan/Kabupaten Jombang, semakin sempurna.

   Sementara Kepala Sekolah SMPN 1 Perak Kurniadi, yang selalu membuntuti awak media melakukan investigasi di lokasi pekerjaan, membenarkan kalau Aris kapasitasnya sebagai pemborong, tapi di SMPN 1 Perak dia sebagai pembantu saya, karena ada kontruksi besinya. Disamping itu saya sebenarnya kalau kontruksi besi tidak mau takut uangnya tidak cukup, tapi setelah saya dibina Dinas, pada saat itu pak Agus Suryo sebagai Kepala Bidang akhirnya saya mengikuti. 

   Ketika ditanya sifat kerjasama dengan Aris Selaku pemborong, ia katakan "membatu kami, lebih jelasnya yang menerangkan Komite saja, saya hanya sebagai penerima manfaat, karena untuk periode ini yang menangani Komite, karena uangnya masih melalui sekolah, kami pertemukan.” Kilahnya tanpa merinci siapa yang dipertemukan, bisa jadi yang dipertemukan Aris sebagai pemborong dengan Komite selaku pelaksana kegiatan.

   Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Senen, Ketika dikonfirmasi via ponselnya terkait pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas di beberapa SMPN di Kabupaten Jombang, yang dikerjakan pihak ketiga atau diduga diborongkan oleh Komite selaku pelaksana pekerjaan, ia katakan akan mengecek dulu ke lapangan, “terima kasih informasinya, sebelum saya kelapangan saya belum bisa memberi penjelasan yang rinci.” Ujarnya dengan nada deplomasi.

   Sementara rumor dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, bahwa rekanan yang mengerjakan pekerjaan di beberapa sekolahan yang mendapatkan program dari DAK, diduga atas suruan orang dalam Dinas Pendidikan sendiri. Perlu diketahui untuk tahun 2022, ada 13 sekolah setingkat SMP yang mendapatkan program Rehabilitasi Ruang Kelas dari DAK (Dana Alokasi Khusus). *ryan

   Ketidakpahaman Masyarakat akan besaran biaya dalam pengurusan Program Tanah Sistematis Langsung (PTSL) yang sebenarnya hanya dikenakan biaya Rp 150 ribu berdasarkan SKB 3 Menteri untuk daerah Jawa dan Bali, akhirnya membuat warga di beberapa desa yang ada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur harus membayar lebih dari ketentuan peraturan tersebut.

   Sebagaimana yang terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Besarnya biaya tersebut diungkapkan Sekretaris Desa Kusnandar, saat dikonfirmasi suaraharianpagi.com, di balai Desa Sukorejo mewakili Kepala Desa Sukorejo Radi, yang saat ini sedang sakit.

   Menurut Kusnandar, besaran biaya yang dikenakan total mencapai Rp230.000; per pemohon per bidang, karena ada tambahan Rp80.000; berdasarkan kesepakatan antara pemohon dan panitia, ada berita acaranya juga ada pernyataan dari pemohon.

   Masih kata Kusnandar, awalnya Program PTSL di Desa Sukorejo turunnya mendekati akhir Tahun 2021, saat itu juga Desa membentuk kepanitiaan yang di pimpin oleh tokoh masyarakat Sukorejo yang Bernama Mustar. Pada saat sosialisasi kita tawarkan ke pemohon, mengingat pemohon yang membludak sebanyak 2300 pemohon, dengan waktu yang mempet hanya sekitar 3 bulan, panitia tidak sanggup kalau biayanya hanya sebesar Rp.150.000; akhirnya panitia menawarkan tambahan biaya sebesar Rp80.000; dengan alasan untuk beli alat untuk memproses dokumen yang dibutuhkan oleh BPN Jombang. Singkat cerita terjadilah kesepakatan antara pemohon dengan panitia yang dijembatani Kepala Desa Sukorejo Radi, dan dihadiri petugas BPN Jombang pak Saifudin yang sekarang sudah almarhum, dengan tambahan biaya Rp80.000; jadi total biaya menjadi Rp230.000; perpemohon perbidangnya,” kata sekdes desa Sokorejo Kusnandar.

   Ketika ditanya untuk apa saja uang tambahan sebesar Rp80.000; tersebut Kusnadar mengatakan, “uang tambahan tersebut untuk beli laptop tiga biji, printer tiga biji, scanner, patok, materai dan untuk biaya operasional serta lembur panitia.” tegas Kusnandar

   Masih kata Kusnandar, “kenapa ada biaya tambahan sebesar Rp80.000; karena biaya yang sesunggunya Rp150.000; sangat mempet sekali, sementara waktunya juga mepet, kita harus lembur selama tiga bulan sampai larut malam, karena mengejar target seperti kerja rodi, itulah yang menjadi pertimbangan Desa dan panitia untuk minta tambahan biaya dari pemohon,” pungkasnya.

   Camat Perak Widiono, Ketika dikonfirmasi via ponselnya terkait biaya PTSL di Desa Sukorejo yang melebihi ketentusan SKB 3 Menteri dan ada tambahan Rp80.000; bedasarkan kesepakatan antara pemohon dan panitia, Ia katakan bahwa “kesepakatan untuk menguntungkan seseorang itu tidak dibenarkan, coba dikonfirmasi ke Panitia saja, saya sekarang mau menjenguk Kades Sukorejo ke rumah sakit,” ujarnrnya.

Padahal dengan jelas SKB 3 Menteri sudah mengatur biaya PTSL hanya Rp150.000; saja. Seperti yang tertulis dalam SKB 3 Menteri angka 5 dan 6 sebagai berikut:

   (5) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak tiga (3) buah dan pengadaan materai sebanyak satu (1) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.

   (6) Pembiayaan opresaional kelurahan atau desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3 berupa pembiayaan yang meliputi:

1. Biaya pengadaan dokumen pendukung.

2. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok

3. Transportasi petugas kelurahan atau desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

   Menyikapi keterangan Sekdes Desa Sukorejo Kusnandar, yang mewakili Kepala Desa Sukorejo Radi, yang saat ini sedang sakit. Salah satu Pengurus LSM Gadjah Mada Yanto yang berkantor di jalan Gadjah Mada Mojokerto mengatakan, “didalam ketentuan bersama 3 Menteri sudah ditentukan besaran biaya untuk PTSL yaitu sebesar Rp150.000; untuk wilayah Jawa – Bali. Sesuai dengan SKB No. 24/V/ 2017 pada No,7 ayat 5 menerangkan , katagori V Jawa – Bali sebesar Rp150.000; Apapun Alasannya Ketika biaya melebihi dari Rp150.000; berarti telah melanggar keputusan SKB 3 Menteri dan patut untuk disikapi oleh APH (Aparat Penegak Hukum) karena sudah ada unsur pungli (Pungutan Liar). *ryan

   Bau busuk menyengat keluar dari Dinas Kesehatan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terkait dugaan Pungli (Pungutan Liar) dana pengamanan.

   Padahal sudah terlalu sering Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi, mengingatkan lewat sosialisasi tentang larangan dan dampak akan terjadinya pungli (pungutan liar), hal ini dianggap angin lalu oleh penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, khususnya di Dinas Kesehatan.

   Dengan dalil dana pengamanan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diduga berani melakukan pungli (Pungutan Liar) kepada staf-stafnya lewat Kasi dari masing-masing Kabidnya, sebagaimana yang diceritakan sumber suaraharianpagi.com, ASN yang tidak mau disebutkan namanya beberapa hari yang lalu, ia mengatakan bahwa dugaan pungli di Dinas Kesehatan, Kabupaten Jombang sifatnya tahunan, pada saat akan melakukan pengamanan di instansi yang terkait.

   Menurut sumber, di Dinas Kesehatan, Kabupaten Jombang, ada empat Kabid (Kepala Bidang) masing-masing Kabid punya 3 Kasi, setiap Kasi dikenakan dugaan pungli Rp 3.000.000; dengan dalil dana pengamanan.

   Masih kata sumber suaraharianpagi.com, “Bila kita total dari 4 Kabid dikalikan 3 Kasi berjumlah 12 Kasi. Dari 12 Kasi, bila setiap Kasi di haruskan menyetor Rp3.000.000; berarti 12 Kasi X Rp3000.000; terkumpul uang dugaan pungli sebesar Rp. 36,000.000; jumlah yang fantastik, itu baru di lingkup Dinas Kesehatan, sementara dinas Kesehatan, menaungi beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas Kabupaten Jombang.” Katanya sambil mejelaskan kronologi kejadian dugaan pungli.

   Ia juga menambahkan, “kalau Rumah Sakit atau Puskesmas masih mending karena setiap harinya punya pemasukan dari pasien yang datang, tapi kalau Dinas Kesehatan dari mana pemasukanya, kalau ditarget Rp3.000.000; setiap tahunnya, sama juga mengajari Kasinya untuk korupsi,” tegas sumber suaraharianpagi.com dengan nada menyesal.

   Sementara Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Jombang, Budi Nugroho, MPPM, Ketika dikonfirmasi lewat Whatsapp, mengatakan “Waduh gak ada mas koyok ngono. Kasi sopo sing ngomong mas, (waduh gak ada mas seperti itu, Kasi siapa yang berbicara). Saya tidak pernah membuat aturan seperti itu. Aku sik di Dewan mas, pengen ketemu penasaran kok ada yang ngomong seperti itu. Mas ke Pak Sekdin ae di tunggu,” tegas Budi Nugroho MPPM lewat komunikasi whatsapp sambil mengirimkan nomer Sekdin Dinas Kesehatan, Lumadya Jatmika.

   Sekdin Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jawa Timur Lumadya Jatmika, Ketika dikonfirmasi dan diperdengarkan hasil rekaman dari sumber suaraharianpagi.com, mengatakan, “yang mengatakan itu orang dalam dinas Kesehatan atau orang luar dinas, kalau orang luar Dinas Kesehatan, anggap saja itu orang setres, gak usah ditanggapi, di Dinas Kesehatan bukan 4 Kabid, tapi ada 5 termasuk saya, karena saya juga punya 3 kasi, bila kita total bukan lagi 36 juta tapi 45 juta, kok bisa orang luar mengatakan seperti itu kalau bukan orang setres,” katanya sambil minta jangan ditulis. *ryan

   Apel kerja karyawan karyawati lingkup Sekretariat Pemerintah Kabupaten Jombang awal September dipimpin langsung oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab pada, Kamis (1/9) pagi.

   Hadir pada Apel Pagi yang dilaksanakan di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang pagi itu Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang; Drs. Eka Suprasetyo, A.P., M.M, Drs. Pinto Widiarto; serta ASN dan Non ASN lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

   "Atas nama Pribadi dan Pemerintah Kabupaten Jombang, kami menyampaikan ucapan selamat memasuki masa purna tugas kepada Inspektur Kabupaten Jombang Drs. Eka Suprasetyo, AP., M.M. dan Drs. Pinto Widiarto dari Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Jombang", tutur Bupati Mundjidah Wahab.

   "Kami juga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya, atas pengabdian, dedikasi, prestasi dan kinerja Pak Eka dan Pak Pinto selama menjalankan tugas dan pengabdian dengan baik, penuh dedikasi, loyalitas dan pengabdian yang tulus ikhlas, serta karya bakti di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang. Semoga masa pensiun ini dapat dinikmati dengan penuh rasa kebahagiaan dan suka cita bersama keluarga tercinta, serta senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan usia", tambah Bupati Mundjidah Wahab yang menyebut bahwa Pak Eka telah Purna Tugas dengan Husnul Khatimah pasca menunaikan Ibadah Haji.

   Bupati berharap Pak Eka maupun Pak Pinto tidak sungkan sungkan untuk tetap memberikan kontribusinya bagi Pemerintah Kabupaten Jombang. "Sumbangsih dan partisipasi panjenengan berdua masih dibutuhkan dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan. Karena itu, saya berharap kepedulian pensiunan ASN untuk terus berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan, sehingga tetap mempunyai nilai lebih di masyarakat", tutur Bupati Mundjidah Wahab.

   "Pensiun bukan akhir dari proses aktivitas dan kreativitas, otak harus terus dirangsang untuk terus berfikir dan berfikir. Pengabdian tidak berhenti hanya karena kita memasuki purna tugas. Setelah masa pensiun, semangat dan optimisme harus tetap menyala. Kontribusi seorang pensiunan justru semakin nyata dan diperlukan pada saat terjun dalam kehidupan bermasyarakat", pungkas Bupati Mundjidah Wahab. *ryan

   Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Jombang mensosialisasikan Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) di Pondok Pesantren Al Aqobah 1, di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek pada Selasa (30/8) pagi.

   Agenda bertajuk Sosialisasi SP4N Lapor! Goes To Pesantren ini dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, yang diwakili oleh Kepala Bidang (Kabid) Humas Komunikasi Publik (HKP), Mohammad Eryk Arif, S.STP, M.M. Hadir juga Ketua Yayasan Al Aqobah Al Hidayah Gus Ahmad Khanzul Fikri, M.P, dan 75 orang peserta sosialisasi yang terdiri dari pengurus pondok, ustadz dan ustadzah serta para santri.

   Disampaikan oleh Mohammad Eryk Arif Kabid HKP bahwa dengan adanya aplikasi SP4N-Lapor! pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dapat ditangani dengan cepat, transparan dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing masing penyelenggara dan mendorong peningkatan kinerja penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

   "Terimakasih kepada Pengasuh Pondok Pesantren ”Al Aqobah 1” Kwaron, Diwek atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyelenggaraan kegiatan ini", tutur Mohammad Eryk Arif mengawali sambutannya.

   Kegiatan ini melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Juga Perpres Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.

   "Sebagaimana tertuang pada SK Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/298/415.10.3.4/2018 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen melaksanakan layanan ini dengan sebaik-baiknya", tutur Mohammad Eryk Arif.

  Disampaikannya bahwa dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat utamanya lingkungan Pesantren juga mengetahui dan memahami bahwa segala bentuk pengaduan bisa di salurkan melalui Aplikasi SP4N-Lapor!. Pengelolaan pengaduan melalui SP4N-Lapor penting dilaksanakan untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan akuntable serta efisien karena laporan dari masyarakat tidak hanya terhubung di Pemerintah Jombang saja tapi juga terhubung dengan Pemerintah Pusat.

   "Saya berharap agar Bapak Ibu, juga para Santri yang hadir dalam pertemuan ini mampu menjadi agen perubahan untuk ikut bertanggungjawab akan kondisi lingkungan. Dan tentunya bergerak bersama untuk membangun Jombang lebih baik, dengan tidak takut melapor, karena identitas pelapor dijamin akan dirahasiakan. Sekali lagi mari bersama-sama ikut mengawasi pelayanan publik di Kabupaten Jombang, berani melapor untuk pelayanan publik lebih baik pada saluran aduan yang tepat dan resmi di SP4N -Lapor", pungkas Mohammad Eryk Arif.

   Narasumber kegiatan ini Eko Prasetyo, SE, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi, Staf Inspektorat Jomban dan Pranata Humas Ahli Muda Wahyudi Sudarsono S.S. dari Dinas Kominfo Kabupaten Jombang.

   Dalam sosialisasi tersebut para peserta nampak antusias dan menyambut positif paparan demi paparan yang disampaikan narasumber. Sesi tanya jawab dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh peserta untuk menggali lebih banyak informasi yang telah disampaikan narasumber.

   Dari sosialisasi tersebut pihak Ketua Yayasan Al Aqobah Al Hidayah Gus Ahmad Khanzul Fikri, M.P menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Kominfo Kabupaten Jombang yang telah memberikan informasi positif dan menambah wawasan bagi lingkungan Pesantren. "Alhamdulillah kini kami mengetahui bahwa Pemerintah telah menyediakan kanal/saluran pengaduan berbasis online yaitu aplikasi "Lapor”, serta bagaimana mekanisme penyampaiannya", tuturnya.

   "Terimakasih atas wawasan baru yang disampaikan. Sehingga dengan aplikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan aduannya kapanpun dan caranya pun mudah. Masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Pemerintah, cukup login melalui aplikasi Lapor lalu mengisi aduan dan dapat mengirimkannya melalui sms ke 1708 atau langsung lewat aplikasi online lapor. Hal ini sangat cocok dan semangatnya sama dengan Pesantren kami yang mengedepankan literasi digital", tutur Gus Ahmad Khanzul Fikri. *ryan

   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo dan Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Jombang menghadiri pembukaan, melakukan kunjungan stand diagenda Forum Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (Apkasi) Procurement Network (APN) 2022 Expo & Forum yang diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIExpo), 24-26 Agustus 2022.

   Agenda yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan, serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas, merupakan agenda tahunan Apkasi untuk mendukung program pemerintah dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI) pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

   APN 2022 bertujuan mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan serapan anggaran belanja pengadaan barang/jasa produk UMKM dan Koperasi ini, selain menggelar pameran yang diikuti para penyedia barang/jasa pemerintah yang terdaftar di E-Katalog LKPP, kegiatan ini dirangkai dengan dialog tentang kebijakan dan strategi, digitalisasi sistem pengadaan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mitigasi risiko dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

   Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo untuk menggalang program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

   Sebagaimana arahan Presiden Jokowi menegaskan, ada 4 poin penting, di antaranya mendorong produk lokal serta produk-produk unggulan daerah ke dalam e-katalog lokal, mendorong pengusaha lokal agar menghasilkan produk yang berkualitas dengan desain branding yang bagus, permudah perizinan dan pendaftaran bagi pengusaha lokal, serta segera merealisasikan komitmen pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri.

   Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, akan menindaklanjuti hasil pertemuan Forum Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (Apkasi) Procurement Network (APN) 2022 Expo. Diantaranya mengajak pelaku UMKM di Kabupaten Jombang untuk mendaftarkan produknya di e-katalog lokal. Dengan berbagai kemudahan perizinan dan pendaftaran yang mudah.

   Pemerintah Kabupaten Jombang akan memprioritaskan penggunaan produk UMKM lokal dalam kegiatan di lingkup Pemkab Jombang. Mendorong peningkatan jenis dan volume transaksi melalui e-catalog, peningkatan jumlah produk yang tayang dalam e-cat. Mensosialisasikan kepada pelaku UMKM agar produknya tayang dalam e-cat.

"Insya Alloh sampai saat ini sudah lebih dari 1.420 produk yang tampil di e-cat lokal", tuturnya.

   Untuk itu Bupati meminta pada setiap OPD untuk koordinasi dengan Bagian PBJ sebagai tindaklanjut akses transaksi melalui e-cat lokal. "Bulan September setiap OPD sudah harus melakukan transaksi di e-cat lokal", tuturnya.

   "Kepada masyarakat Jombang, Ayo daftarkan produk-produk UMKM nya di e-katalog lokal. Semua sudah dipermudah, dan ini kesempatan kita bersama-sama untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," pungkasnya. *ryan

   Pasca pandemi Covid-19 yang hampir dua tahun melanda negeri ini membuat masyarakat Jombang rindu untuk menyaksikan Pawai Budaya atau Karnaval. Alhasil, begitu ada kegiatan Pawai Budaya atau Karnaval, antusias masyarakat Kabupaten Jombang luar biasa.

   Puluhan ribu masyarakat memadati jalan disepanjang rute Karnaval mulai dari Jalan Gus Dur, Jalan A. Yani, Jalan Panglima Sudirman hingga Finish di Jalan Kapten Tendean depan Balai Desa Sengon.

   Antusiasme juga ditunjukkan masyarakat yang menyaksikan melalui live streaming di YouTube Channel Jombangkab TV yang disiarkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Jombang.

   Tampak Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab mengenakan pakaian Kebaya Jawa warna merah dipadu selendang warna Hijau satu mobil dengan Kepala Dinas Kominfo Budi Winarno mengenakan pakaian Jawa. Begitu juga dengan Wakil Bupati Jombang Sumrambah mengenakan pakaian Warok Ponorogo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang yang mengenakan Kebaya. Ketua DPRD Jombang memakai busana adat Minang, Ketua PA memakai pakaian Kalimantan, Ketua PN memakai busana Papua, Kapolres mengenakan busana Palembang, Dansatradar mengenakan busana adat Bali, Sekdakab Jombang dan istri mengenakan busana Tapanuli. Begitu juga para Kepala OPD juga memakai busana Bhinneka Tunggal Ika.

   Pemberangkatan Peserta Pawai Budaya atau Karnaval Mobil Hias juga Mobil yang mengusung hasil bumi ini dilaksanakan diperempatan Stadion Merdeka Jombang, Jalan Gus Dur oleh Bupati Jombang dan Wakil Bupati Jombang. Didampingi Forkopimda, Sekdakab Jombang, Staf Ahli, dan Asisten.

   "Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, saya sangat mendukung Pelaksanaan Pawai Budaya atau Karnaval dalam rangka menyemarakkan Peringatan HUT Ke 77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terlebih lagi setelah dua tahun kita tidak menyelenggarakan karnaval karena adanya pandemi covid-19, Alhamdulillah tahun ini dapat dilaksanakan", tutur Bupati Mundjidah Wahab.

   "Saya sangat bangga karena ternyata semua Forkopimda juga Kepala OPD lingkup Pemkab Jombang sangat antusias dan semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Semuanya akan naik mobil hias, dan menggunakan pakaian adat Bhinneka Tunggal Ika serta diikuti mobil yang mengusung hasil bumi", tambahnya.

   Bupati Mundjidah Wahab juga berpesan kepada masyarakat Jombang yang menyaksikan disepanjang rute yang dilalui Pawai Karnaval untuk tetap tertib, tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan.

   "Kegiatan Pawai Budaya atau Karnaval ini sebagai salah satu upaya untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berkorban demi bangsa dan negara, dan merupakan salah satu upaya kita untuk melestarikan, merawat kekayaan khazanah budaya masyarakat dan hasil bumi di Kabupaten Jombang. Nanti disepanjang jalan, masing masing mobil yang membawa hasil bumi akan diberikan masyarakat", tuturnyatuturnya

   Dengan digelarnya Pawai Budaya atau Karnaval tahun ini merupakan bentuk hiburan untuk masyarakat, namun kegiatan ini diharapkan tidak menghilangkan makna dan tema peringatan HUT Republik Indonesia Ke 77 ini yaitu "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat".

   "Saya berharap kepada para penonton di sepanjang jalan yang dilalui Karnaval tetap tertib, serta senantiasa menjaga kebersihan selama pelaksanaan Karnaval dengan cara membuang sampah di tempat sampah yang ada atau sampahnya dibawa pulang. Begitu juga seluruh peserta Karnaval agar juga dapat mengikuti kegiatan ini dengan tertib. Semoga Pawai Budaya atau Karnaval ini bisa berjalan lancar sesuai harapan kita semua. 

   Terimakasih atas perhatian dan kerjasama semuanya. Semoga Alloh SWT senantiasa memberikan Rahmat kepada kita semua. Masyarakat Jombang tambah berlimpah rezekinya dan barokah. Diberikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan Kabupaten Jombang menjadi Baldatun Thoyibatun Warobun Ghofur," pungkas Bupati Mundjidah Wahab yang diamini seluruh masyarakat yang hadir di garis start.

   Setelah mengibarkan bendera start Bupati bersama Forkopimda langsung naik di kendaraan masing-masing dan turun di panggung kehormatan yang ada di Simpang Ringin Contong untuk menyaksikan penampilan seluruh peserta. Dan selanjutnya melanjutkan perjalanan kembali ke garis finish.

   Ada sekitar Peserta 55 mobil hias dan 62 hasil bumi yang memeriahkan Pawai Karnaval tahun 2022. Diantaranya dari Gabungan OPD lingkup Pemkab Jombang, Kecamatan, Rumah Sakit, Perbankan, BUMD, Sekolah, Instansi Vertikal, Perusahaan Swasta dan Umum. *ryan