suaraharianpagi

Jombang - suaraharianpagi.com

   Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kenyamanan serta keamanan pengguna jalan di wilayah Kabupaten Jombang yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah.

   Dari beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang salah satunya adalah Peningkatan Jalan Cukir Mojowarno, ruas jalan tersebut merupakan salah satu ruas jalan utama di wilayah selatan Kabupaten Jombang, selain itu juga menjadi Ruas Jalan Strategis sebagai penunjang Kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur (mantan Presiden RI yang ke-IV).

   Kegiatan Peningkatan Jalan Cukir Mojowarno ini meliputi kegiatan pengaspalan jalan, pelebaran jalan beton dan pembangunan tembok penahan jalan pada titik-titik bahu jalan dalam kondisi kritis.

Selain kegiatan Peningkatan Jalan Cukir Mojowarno Dinas PUPR Kabupaten Jombang juga sedang melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Banjaragung Pulosari ruas jalan tersebut merupakan salah satu ruas alternatif sebagai penunjang Kawasan Wisata Wonosalam dan juga sebagai akses untuk mendukung pertanian didaerah tersebut. .

   Pekerjaan utama kegiatan tersebut yaitu pengaspalan jalan dan perkerasan bahu jalan sepanjang 1.566 m. Sumber pendanaan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kabupaten Jombang Tahun 2021. *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com

   Terkait pemberitaan suaraharianpagi.com 15 juli, tentang Dugaan Kepala Desa Sambirejo Terima fee 15% - 20% dari proyek aspal lapen yang dikerjakan oleh pihak ketiga atau pemborong. Camat Jogoroto, Nunik Hindayati ST. ketika dikonfirmasi via ponselnya mengatakan,”saya sangat prihatin, sudah seringkali saya ingatkan baik lewat sosialisasi dana desa (DD) atau non formal, tapi kalau diabaikan itu tanggung jawab Kepala desa sendiri”, kata Bu Camat Jogoroto, Nunik Hindayati, ST.

   Masih kata Bu Camat Jogoroto Nunik, selaku Pembina dan pengawas di tingkat Kecamatan, “tidak benar kalau dari pihak Kecamatan membiarkan setiap kegiatan proyek di desa-desa di Kecamatan Jogoroto, tim dari kecamatan selalu memonitor dan mengawasi meskipun tidak semua desa dan setiap harinya, karena keterbatasan staf kami,” tegas Camat Jogoroto Nunik Hindayati ST.

   Sementara dari Inspektorat Kabupaten Jombang Eka Suprasetya, ketika dikonfirmasi suaraharianpagi.com via ponselnya mengatakan, setiap kali ada pemberitaan tentang Dana Desa (DD) akan saya tindak lanjuti, pemberitaan itu sudah saya kasihkan teman-teman yang dilapangan, cuman untuk sementara ini kondisinya masih PPKM, kami belum bisa memeriksa di lokasi, setelah PPKM  tetap akan saya agendakan untuk audit di lapangan, terimakasih atas informasi dan pemberitaannya,”tegas orang nomer satu di Inspektorat Kabupaten Jombang, Eka Suprasetya kepada awak media.

   Perlu diketahui, bahwa proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) di lingkungan Kabupaten Jombang banyak bermasalah. Kali ini proyek pembangunan aspal lapen di Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya pekerjaan jalan aspal lapen tersebut ada dugaan menyalahi ketentuan dan ada indikasi suap. Jalan aspal lapen yang bermasalah tersebut berlokasi di Dusun Sambirejo, RT 05/RW 01 Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

   Proyek jalan aspal lapen di Desa Sambirejo tersebut dibiayai dari DD (Dana Desa) tahun anggaran 2021, diborongkan oleh pihak ketiga atau Pemborong, yang berinisial AG, warga desa Badang, Kecamatan Ngoro, padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa seharusnya dikerjakan secara swakelola dan 30% Dana Desa harus dipakai untuk upah pekerja warga setempat, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat bergerak, lebih-lebih masa pandemi covid-19. Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Sambirejo, Zainal Arifin diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang berinisial AG, besarnya mencapai kisaran 15% - 20% dari nilai proyek.

   Menurut salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa Kepala Desa Sambirejo, diduga menerima uang fee dari pemborong sebesar 15% - 20% dari total nilai proyek. Saya dengar dari salah satu tokoh masyarakat Desa Sambirejo, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Desa Sambirejo diduga telah memberikan uang fee kepada Kades sebesar 15% - 20% dari total nilai proyek” ujarnya.

   Sementara dari beberapa pekerja yang sempat dikonfirmasi suaraharianpagi.com, dilokasi pekerjaan 15/7, menjelaskan bawa pekerjaan Lapen di desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, tersebut diduga tidak sesuai RAB nya, karena ada beberapa item batu yang tidak dikerjakan. Pekerjaan Lapen di Desa Sambirejo, hanya menggunakan batu dua tiga dan batu 0,5. Batu dua tiga untuk menutup lobang yang besar-besar, sementara batu 0.5, untuk meratakan kata pekerja yang mengaku tinggal di desa Ngoro yang tidak mau disebut namanya.

   Jalan di Desa Sambirejo yang dibangun aspal lapen tersebut adalah jalan aspal yang kondisinya masih relatif bagus, selanjutnya tahun 2021 ini oleh pemerintah desa Sambirejo diatasnya dibangun jalan aspal lapen, jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang sebagian besar relatif masih bagus.

   Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan oleh pemborong, karena sebelumnya sudah ada jalan aspal, pemborong tinggal memoles sedikit aspal lapen dan tidak semua item batu yang seharusnya digelar dikerjakan, seperti apa yang diceritakan pekerjanya. Jadi pemborong bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi warga yang gigit jari karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

   Informasi yang dihimpun dari warga setempat, jalan tersebut baru hari Rabu tanggal 14/7 dikerjakan, tenaga kerjanya dari luar warga desa Sambirejo, dari 7 pekerja semuanya orang dari Kecamatan Ngoro. Tidak ada satupun warga Desa Sambirejo yang dipekerjakan di pekerjaan tersebut. 

   Seperti apa yang dituturkan oleh warga desa Sambirejo kepada suaraharianpagi.com 14/7, ”yang kerja semuanya dari Ngoro mas, semuanya ada 7 orang, tidak ada warga Sambirejo yang diajak bekerja, lagi pula warga sini pekerjaannya buruh tani, bukan buat jalan, hanya kami yang tinggal dekat jalan yang dibangun diminta oleh perangkat membantu memberi minuman, dan makanan ringan” papar warga yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media. 

Jadi pengerjaan jalan lapen tersebut, diduga tidak mengacu kepada program padat karya tunai (Cash for work), proyek diduga diborongkan atau dikerjakan oleh kontraktor.

   Terkait hal tersebut Kepala Desa Sambirejo Zainal Arifin, saat dikonfirmasi via ponselnya terkait pekerjaan aspal lapen di Dusun Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, yang tanpa papan nama proyek atau diduga proyek siluman tidak mau mengangkat.

   Munurut Yanto, dari Lsm GADJAH MADA yang berkantor di jalan Gajah Mada Mojokerto, mengatakan di Kabupaten Jombang banyak proyek infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa yang menyalahi ketentuan tidak pernah ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, ini yang membuat Kepala Desa semaunya mengerjakan proyek yang dibiayai dari Dana Desa” 

“ Kejadian ini yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan penyimpangan Dana Desa kepada pihak Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum, di Pemkab Jombang. Karena dianggap membuang-buang waktu dalam menulis laporan. Kami berharap dengan adanya kejadian ini kepala Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang, bertindak tegas kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan Dana Desa, terutama Desa Sambirejo” *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Meningkatnya angka Covid-19 di Jombang, berdampak pada tingkat kekhawatiran masyarakat yang tinggi. Padahal, berobat ke RSUD Jombang tidak perlu takut. Semua akan dilayani dengan sepenuh hati.

   Direktur RSUD Jombang dr. Pudji Umbaran menegaskan, tidak ada istilah “di-covid-kan” kepada siapapun yang berobat ke RSUD Jombang. Semua ditangani secara profesional. Dirinya mengingatkan kepada masyarakat agar jangan takut berobat ke RSUD Jombang. "Jadi jangan takut, ada screening sangat ketat. Kami punya dua IGD, satu khusus Covid-19, dan satunya non Covid-19," ucapnya. Ia lantas menjelaskan alur untuk bisa mendapatkan pengobatan yang tepat di RSUD Jombang. Setelah pasien tiba, wajib melakukan uji swab antigen di pintu depan.

    Jika hasilnya positif, maka akan diarahkan ke IGD khusus Covid-19. Sebaliknya, jika hasilnya negatif maka diarahkan ke IGD non Covid-19. Kemudian dilakukan screening lanjutan dengan pemeriksaan laboratoris untuk memastikan pasien dalam gejala ringan, sedang atau berat. “Pasien Covid-19 yang dimasukkan ke ruang isolasi hanya yang mengalami gejala berat kritis,” terangnya. Untuk yang bergejala ringan dan sedang, bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Sedangkan pasien yang berada di dalam ruang isolasi tidak boleh ditunggu.

   “Selama di rumah sakit, yang menunggu juga harus melakukan uji swab antigen dan biaya ditanggung rumah sakit,” terangnya. Ketentuan ini hanya satu orang untuk memastikan jika orang tersebut aman. Seandainya, mau ganti penunggu lain, harus uji swab lagi dengan biaya mandiri. “Kalau hasil uji swab bawa dari luar berlaku 3x24 jam," jelas Pudji.

   Untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, selama PPKM darurat, RSUD Jombang tidak ada jam berkunjung. Dia kembali mengingatkan agar masyarakat mematuhi Prokes ketat. Utamanya pasien tanpa gejala yang menjalani isolasi mandiri di rumah, harus mengukur kondisi kesehatannya sendiri. Karena isolasi mandiri bisa mengalami perburukan sewaktu-waktu.

   "Yang sedang isoman bisa mengukur saturasi oksigen secara mandiri, jika di bawah 95 wajib hukumnya segera lari ke rumah sakit," jelasnya. Tingginya tingkat kematian pasien Covid-19 disebabkan pasien yang datang kondisi saturasi oksigen 80. "Banyak sekali yang meninggal di IGD," jelasnya lagi.

   Pudji berharap, pemerintah desa bisa mendirikan selter untuk penanganan warga yang menjalani isolasi mandiri. Dengan melibatkan satgas Covid-19 tingkat kecamatan. "Bisa menyediakan satu oxymeter untuk dipakai orang banyak," pungkasnya. *ryan.

Jombang – suaraharianpagi.com

   Dugaan Proyek di lingkungan Kabupaten Jombang yang dibiayai dari Dana Desa (DD) banyak bermasalah. Salah satunya proyek pembangunan aspal lapen di Dusun Sambirejo, RT 05/RW 01 Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pasalnya pekerjaan jalan aspal lapen tersebut ada dugaan menyalahi ketentuan dan ada indikasi suap.

   Proyek jalan aspal lapen di Desa Sambirejo tersebut dibiayai dari DD (Dana Desa) tahun anggaran 2021, diborongkan oleh pihak ketiga atau Pemborong, padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa seharusnya dikerjakan secara swakelola dan 30% Dana Desa harus dipakai untuk upah pekerja warga setempat, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat bergerak, lebih-lebih masa pandemi covid-19. Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Sambirejo, Zainal Arifin diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 15% - 20% dari nilai proyek.

   Menurut salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa Kepala Desa Sambirejo, diduga menerima uang fee dari pemborong sebesar 15% - 20% dari total nilai proyek. “Saya dengar dari salah satu tokoh masyarakat Desa Sambirejo, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Desa Sambirejo diduga telah memberikan uang fee kepada Kades sebesar 15% - 20% dari total nilai proyek” ujarnya.

    Jalan di Desa Sambirejo yang dibangun aspal lapen tersebut adalah jalan aspal yang kondisinya masih relatif bagus, selanjutnya tahun 2021 ini oleh pemerintah desa Sambirejo diatasnya dibangun jalan aspal lapen, jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang sebagian besar relatif masih bagus.

   Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan oleh pemborong, karena sebelumnya sudah ada jalan aspal, pemborong tinggal memoles sedikit aspal lapen, dan tidak semua item batu yang seharusnya digelar dikerjakan. Jadi, diduga pemborong bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi warga yang gigit jari karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

   Informasi yang dihimpun dari warga setempat, jalan tersebut baru hari Rabu tanggal 14/7 dikerjakan, tenaga kerjanya dari luar warga desa Sambirejo, dari 7 pekerja semuanya orang dari Kecamatan Ngoro. Tidak ada satupun warga Desa Sambirejo yang dipekerjakan di pekerjaan tersebut.  

   Seperti apa yang dituturkan oleh warga desa Sambirejo kepada suaraharianpagi.com 14/7, ”yang kerja semuanya dari Ngoro mas, semuanya ada 7 orang, tidak ada warga Sambirejo yang diajak bekerja, lagi pula warga sini pekerjaannya buruh tani, bukan buat jalan, hanya kami yang tinggal dekat jalan yang dibangun diminta oleh perangkat membantu memberi minuman, dan makanan ringan”, papar warga yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media.  

   Jadi pengerjaan jalan lapen tersebut, diduga tidak mengacu kepada program padat karya tunai (Cash for work), proyek diduga diborongkan atau dikerjakan oleh kontraktor. Terkait hal tersebut Kepala Desa Sambirejo Zainal Arifin, saat dikonfirmasi via ponselnya terkait pekerjaan aspal lapen di Dusun Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, yang tanpa papan nama proyek atau diduga proyek siluman tidak mau mengangkat.

   Menurut Yanto, dari LSM Gadjah Mada yang berkantor di jalan Gajah Mada Mojokerto, mengatakan “di Kabupaten Jombang banyak proyek infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa yang menyalahi ketentuan tidak pernah ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, ini yang membuat Kepala Desa semaunya mengerjakan proyek yang dibiayai dari Dana Desa”.

   “Kejadian ini yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan penyimpangan Dana Desa kepada pihak Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum, di Pemkab Jombang. Karena dianggap membuang-buang waktu dalam menulis laporan. Kami berharap dengan adanya kejadian ini kepala Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang, bertindak tegas kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan Dana Desa, terutama Desa Sambirejo” *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com

   Balai Besar Pelatihan Ketindan Lawang Malang bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mengadakan pelatihan Tematik Teknis Budidaya Padi untuk Aparatur, yang dilaksanakan di gedung KPRI Dinas Pertanian, dan diikuti oleh 30 orang peserta.

   Pelatihan ini dibuka oleh kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, DR. Priadi, MM. Dalam pengarahannya beliau menyampaikan bahwa pertanian di Kabupaten Jombang harus bisa mengatasi permasalahan degradasi kesuburan lahan pertanian dan juga hama penyakit yang selama ini menjadi kendala dalam berusaha tani. Selain itu diinformasikan bahwa kegiatan pelatihan ini diharapkan aparatur penyuluh pertanian bisa berorientasi budidaya tanaman padi yang sustainable agriculture serta berbasis korporasi petani sebagai strategi mewujudkan ketahanan pangan nasional.  

   Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari dengan mengusung materi dan pemateri yang sudah ahli dibidangnya. materi yang disampaikan antara lain : Pemanfaatan Perangkat Uji Pupuk (PUP), rekayasa ekologi untuk pencagahan dan pengendalian hama penyakit tanah, kesuburan lahan dan pupuk organik, pengendalian hayati tanaman padi, kemitraan, manajemen kelembagaan petani dan strategi penumbuhan dan pengembangan korporasi berbasis petani.

   Materi praktek yang awal adalah pemanfaatan perangkat uji pupuk (PUP) disampaikan oleh narasumber Himawan, SST. Dalam pemaparannya diinformasikan terkait guna dan teknis prosedur dalam pemakaian perangkat.  

   Perangkat Uji Pupuk (PUP) adalah alat penetapan kadar hara pupuk secara cepat di lapangan. Alat ini merupakan penyederhanaan secara kualitatif dari analisis pupuk di laboratorium. Oleh karena itu hasil yang diperoleh tidak tepat seperti di laboratorium, namun merupakan estimasi pengukuran kuantitatif dalam selang nilai tertentu.

Alat ini bermanfaat untuk membantu pelaku pasar dan petani untuk mengetahui kualitas pupuk secara cepat di lapangan. Alat ini dapat digunakan pula oleh pengawas pupuk untuk memonitor kualitas pupuk yang beredar di pasaran, agar segera dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

   PUP diperlukan, karena dengan dihapusnya subsidi pupuk dan liberalisasi perdagangan pupuk, banyak diproduksi pupuk yang tidak memenuhi syarat mutu dan kadar hara pupuk tidak sesuai dengan label pada kemasan. Prinsip kerja PUP adalah mengukur kadar hara nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K) dalam pupuk secara semi kuantitatif dengan metode kolorimetri (pewarnaan) dan pembentukan endapan.

   Teknik Pengambilan Sampel Pupuk: 1. Karung berisi pupuk diletakkan mendatar, 2. Tusukkan alat pengambil pupuk secara diagonal, 3. Putarkan alat setengah putaran, lalu tarik perlahan, 4. Masukkan sampel kedalam kantong plastik bersih, 5. Lakukan beberapa karung secara acak   Bila lebih dari 10 karung  (pilih 10 karung secara acak dan setiap karung diambil anak sampel), Bila kurang dari 10 karung (diambil anak sampel setiap karung), Anak sampel diaduk secara merata, selanjutnya diambil 10 gram dan dihaluskan kedalam lumpang (siap untuk di uji).

   Alat bantu analisa pupuk di lapangan terdiri dari : Pereaksi : N1, N2, N3, N4, N5. P1,P2,P3. K1,K2. Bagan warna (N,P, tabel konsentrasi K). Peralatan, Lumpang porselin. Sendok takar 0,25gr dan 2,50 gr. Rak tabung reaksi. Tabung reaksi gelas (3 buah), tabung centrifuge 50 ml (3 buah). Sendok spatula, pipet tetes plastik (3 buah),kertas saring, Tisue, Tutup karet (3 buah), pengaduk gelas. Dengan alat bantu PUP ini diharapkan petani tidak dirugikan akibat ketidaksesuaian antara info kandungan unsur yang tertera di kemasan pupuk kimia dengan realita.

   Perangkat Uji Pupuk alat bantu analisa pupuk di lapangan terdiri : Pereaksi : N1, N2, N3, N4, N5. P1,P2,P3. K1,K2. Bagan warna (N,P, tabel konsentrasi K). Peralatan Lumpang porselin, Sendok takar 0,25gr dan 2,50 gr, Rak tabung reaksi, Tabung reaksi gelas (3 buah), tabung centrifuge 50 ml (3 buah), Sendok spatula, pipet tetes plastik (3 buah),kertas saring, Tisue, Tutup karet (3 buah), pengaduk gelas. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Proyek yang ditangani Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang yang berlokasi di desa Bakalan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berupa pematangan Lahan IKM Slag Alumunium dengan kode Tender 3910116, terus menjadi sorotan LSM Arak ( Aliansi Rakyat Anti Korupsi ) pasalnya proyek tersebut diduga menjadi ajang bancaan korupsi. Proyek tersebut dibiayai dari Dana alokasi khusus (DAK) tahun 2020, dikerjakan oleh CV Bintang Sakti Utama (CV BSU) yang beralamat di Buduran RT 008/RW 003 Buduran, Wonosari Madiun, dengan nilai kontrak Rp 941.818.114, dan konsultan CV Haniv Konsultan.

   Koordinator Lsm Arak, Safri Nawawi, ketika dikonfirmasi suaraharianpagi.com hari Senin 28/6/2021, mengatakan pelaksanaan Proyek Pematangan Lahan Sentra IKM Slag Alumunium Desa Bakalan, kuat dugaan terjadi praktek penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. “Pada proyek pematangan lahan ini ada tiga jenis pekerjaan, yakni pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, dan pekerjaan RK3K. Nah yang menjadi pekerjaan inti adalah pekerjaan tanah, berupa pengurugan lahan landscape dan jalan operasional, volume pekerjaan 4904,33 M³. Menurut Spek (spesifikasi) pengerjaan pengurugan ini, seharusnya mengunakan material Sirtu. Tapi kenyataan dilapangan, pengurugan diduga tidak sesuai spek yaitu mengunakan material tanah urug biasa.” Ujar Safri, Senin (28/6).

   Menurut Safri, sedangkan harga tanah urug biasa dengan sirtu, ada selisih harga hampir separo (50%). Atau dengan kata lain harga Sirtu lebih mahal sekitar 50% jika dibandingkan dengan harga tanah urug biasa. Tak hanya itu, yang lebih parah lagi, pekerjaan pengurugan lahan seluas 1,5 hektar tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai volume, karena hasil pekerjaan dilapangan ketebalan (Ketinggian) urugan hanya sekitar 30 Cm. “Jadi ada potensi kerugian negara akibat adanya pengurangan spek Sirtu, diganti tanah urug biasa. Secara otomatis, kualitas dan hasil pekerjaan dilapangan pun juga menghasilkan pekerjaan yang bermutu rendah.” Ujar Safri.

   Safri menegaskan, sebagai bukti bahwa hasil pekerjaan pematangan lahan atau pengurugan tahun 2020 bermutu rendah, pada hari Senin 28 Juni 2021, teman-teman saya mendatangi lokasi proyek. Hasilnya adalah, memang lahan yang diurug kondisinya seperti kubangan Kerbao becek disana-sini. “Jadi kalau pengurugan lahan Proyek Pematangan Lahan Sentra IKM Slag Alumunium Desa Bakalan tahun 2020 mengunakan material Sirtu tidak mungkin kondisi dilapangan bisa becek berlumpur seperti kubangan Kerbao.” Ujarnya. Masih menurut Safri, kendaraan mobil kecil saja, seperti mobil jenis avanza bisa nyangkut dilumpur jika masuk ke lokasi proyek, padahal saat ini bukan musim penghujan.

   “Bahkan tahun 2021 ini ada pengerjaan lanjutan. Pengerjaan lanjutan tahun 2021 juga terhambat, karena mobil pengangkut material bangunan tidak bisa masuk ke lokasi proyek. Penyebabnya adalah hasil pekerjaan pematangan lahan (Pengurugan lahan) tahun 2020 lalu hasil pekerjaannya sangat buruk. Jadi ini bukti bahwa hasil pekerjaan CV BSU tahun 2020 sangat buruk.” Tegas Safri. Safri berharap, APH (Aparat Penegak Hukum) segera mengusut kasus ini. APH harus bergerak cepat karena tahun anggaran 2021 ini, dilokasi tersebut ada pekerjaan lanjutan. Dan pekerjaan lanjutan tahun 2021 diantaranya ada pekerjaan tanah, berupa pengurugan dengan Sirtu volume pekerjaan sekitar 8.600 M³.

   “Pekerjaan pengurugan lanjutan tahun 2021 yang volumenya sekitar 8.600 M³, untuk mengurug (menimbun) hasil pekerjaan urugan tahun 2020 lalu, yang sekarang becek seperti kubangan Kerbao. Nah kalau sudah tertimbun Sirtu baru (urugan tahun 2021 ini). Maka pekerjaan tahun 2020 sulit untuk pembuktianya.” Ujar Safri. Oleh karena itu, Kami berharap kepada Kepala Kejaksaan negeri (Kejari) Jombang, segera mengusut kasus proyek Pematangan Lahan Sentra IKM Slag Alumunium tahun 2020. Kejari jangan hanya sibuk bermesraan dengan eksekutif melaunching Program Penyuluhan Hukum "Jaksa Jaga Desa" didesa-desa, dan Kasi Intel, jangan hanya terfokus mengurusi proyek didesa yang ditangani Pemdes saja.

   Sementara itu, salah seorang karyawan PT Dwi Mulia Jaya (PT DMJ), selaku pemenang tender proyek lanjutan Pembangunan Sentra IKM Slag Alumunium Desa Bakalan tahun 2021, mengatakan proyek lanjutan tahun 2021 ini, peletakan batu pertama Senin (21/6). “Kami PT DMJ, mulai bekerja 8 juni 2021, lalu.”  Ujarnya, dan wanti-wanti untuk tidak disebutkan namanya, dalam pemberitaan. Senin (28/6).

   Disinggung, kenapa hari ini tidak ada aktifitas pekerjaan ? “Untuk kendaraan barang kesulitan masuk kelokasi proyek, karena kondisi tanah masih lembek. Untuk mengurug jalan saja kami sudah menghabiskan ratusan kubik. Tapi kendaraan barang tetap tak bisa masuk kelokasi proyek. Takut mobilnya nyangkut ditanah.” Ujar karyawan PT DMJ.

   Ia menambahkan, saat ini truk pengangkut material tanah urug pun tidak bisa masuk kelokasi. Bayangkan mobil kecil saja sulit masuk kelokasi. Apalagi mobil pengangkut material, atau truk pengangkut Sirtu. “Harga sirtu yang kita masukkan ke lokasi murah, tapi kalau mobil truknya nyangkut ditanah karena tanahnya ambles kebawah, jadinya akan besar pasak dari pada tiang. Biaya perbaikan mobil lebih mahal, ketimbang harga sirtu. Oleh karena itulah, pengerjaan terganggu.” Terangnya.

   Tahun 2020 lalu, lokasi proyek sudah diurug dengan anggaran Rp 941.818.114. Kenapa lokasi proyek malah tidak bisa dilewati kendaraan pengangkut material? “Wah kami kurang tahu kalau pekerjaan tahun 2020. Soalnya kami (PT DMJ) baru mengerjakan tahun 2021 ini.” pungkas Karyawan PT DMJ. *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com

   Peningkatan kapasitas masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan terus dilakukan oleh Dinas LH Kabupaten Jombang. Bertempat di Kampung Adat Segunung, Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Dinas LH bersama 30 warga dan perwakilan guru tingkat SD di Carangwulung berlatih pengujian kualitas air dengan metode biotilik.

   Metode biotilik merupakan pengujian sederhana untuk mengetahui kualitas air sungai dengan identifikasi biota air. Klasifikasi sungai dapat diidentifikasi berdasar kategori cemar ringan, sedang dan berat berdasar jumlah dan jenis biota air yang ditemukan. Narasumber yang memberikan materi ialah Arum (penggiat lingkungan yang aktif mendampingi polisi air di Wonosalam).

   Setelah pelatihan diharapkan, masyarakat dapat terlibat aktif memantau kualitas air di lingkungan sekitar dan dapat menjadikan biotilik ssbagai bagian edukasi lingkungan dalam ekowisata, karena tantangan penurunan kualitas air akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. *ryan