Articles by "Jombang"


Jombang - suaraharianpagi.com
   Miris kalau melihat Proyek jalan rabad beton di Jln. Impres Rt.03, Rw.05 sepanjang 130meter, Lebar 3meter, dengan menelan anggaran Rp. 71.676.000; dan dijalan. Margo Utama RT.4,RT.9.RW.05 ,dengan Panjang.110 meter,Lebar 3 meter. biaya Rp.60.611.200; serta Jalan.rabat beton di RT.02.RW.10. Panjang 66 meter, lebar 3 meter yang menghabiskan biaya Rp.30.152.400; semua keberadaanya di Desa Catakgayam, Kecamatan Wojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, baru enam bulan selesai dikerjakan, sudah rusak parah.
   Dari pantauan dilapangan jalan rabad beton di tiga titik tersebut, Kondisinya hampir semua permukaan jalan sudah mengalami aus dan terkelupas, bukan hanya itu saja, jalan juga sudah banyak mengalami keretakan. Padahal perencanaan pembangunan jalan termasuk jalan rabad beton di Desa Catakgayam, pasti dibuat perencanaan agar jalan bisa digunakan dalam waktu yang lama atau panjang minimal 4 tahun hingga 5 tahun, bahkan kalau bisa lebih dari ketentuan umur bangunan. Jadi sangat tidak lazim jika pembangunan jalan rabad beton di Desa Catakgayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, hanya hitungan bulan jalan sudah rusak parah.
   Jika jalan tersebut dikerjakan sesuai dengan perencanaan, atau sesuai dengan ketentuan teknis, dan anggaranya dilaksanakan sesuai rencana anggaran belanja (RAB) tidak mungkin jalan rabad beton, tersebut baru hitungan bulan sudah rusak. Kata Yanto, dari Lsm Gajah Mada, yang bermarkas di Jalan Gajah Mada Mojokerto.
   Yanto menyebutkan, kami menduga ada pengurangan kualitas mutu beton yang digunakan untuk jalan tersebut, campuran beton tidak bagus, sehingga permukaan jalan mudah aus dan terkelupas. Hal itu terlihat jelas dilapangan, permukaan jalan sudah terjadi aus dan mengelupas, dan permukaan jalan banyak yang retak-retak.
   “Kami menduga penyebab utamanya adalah pengurangan kualitas beton, dan teknik pengecoran yang asal-asalan. Kerusakan seperti ini tidak bisa diperbaiki tambal sulam, kecuali dilakukan pembongkaran. Karena perbaikan tidak mungkin dapat menggantikan kualitas mutu beton secara keseluruhan. Karena mutu beton yang terpasang jelas-jelas berkualitas buruk. Solusinya ya harus dibongkar”. Kata Yanto dengan nada yang serius.
   Menurut Hartono (38) warga setempat, ia mengaku heran dengan bangunan jalan rabad beton yang baru selesai dibangun Agustus 2019 didesanya, sudah pretel atau rusak. Bahkan ia mengatakan mestinya dengan dibangunya jalan tersebut jalan makin mulus tidak jeglong jeglong dan enak dilihat oleh warga setempat, ini malah sebaliknya seakan jalan tidak dirawat oleh Kepala Desa.
   Ditambahkan baru selesai dikerjakan Agustus 2019. kok hasil pekerjaanya seperti ini, semenya pretel (terkelupas), dan tinggal kelihatan batu koralnya serta retak retak disepanjang jalan. Kata Hartono saat ditemui dilapangan, (29/1).
   Kepala desa Catakgayam, Sugeng, saat dimintai konfirmasi, di Kantornya (29/1), membenarkan kalau di tiga titik jalan rabat beton kondisinya rusak, setiap dua bulan sekali TPK saya suruh membenahi, ia juga mengaku, dari awal kurang setuju kalau pelaksanaan pekerjaan di kerjakan secara manual karena tenaga manusia kekuatanya maksimal sampai jam 10, jam sepuluh keatas sudah berkurang, akhirnya ya beginilah jadinya. Tapi saya saat memberi usulan ke TPK selalu dijawab, harus pakai tenaga manusia, tenaga mesin tidak diperbolekan, untuk yang sebelah barat yang memakai mesin di ganco pun tidak akan mempan. Ketika ditanya apakah pada saat awal proses pengecoran dasarnya dilapisi plastik? Di jawab dengan tegas tidak.
   Sementara TPK (Tim Pengelolah Kegiatan) Imam Safi’i saat mendampingi Kepala Desa Catakgayam, hanya bisa duduk diam dan sesekali menganggukan kepala, serta menunjukan biaya dan volume pekerjaan. Ketika ditanya berapa komposisi campuran bahan pengecoran? Dijawab dengan nada ragu-ragu, satu sak semen, satu setengah, kotak batu koral dan dua setengah kotak pasir.
   Kerusakan jalan rabat beton di Desa Catakgayam, Kecamatan Mojowarno ini, menambah daftar panjang proyek Dana Desa, di Kabupaten Jombang, yang diduga di buat bancaan oleh Kepala desa. Tapi sayangnya belum ada satupun, yang ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com
  Penambahan item pekerjaan Gedung Puskesmas Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang diduga dikerjakan asal-asalan dan tidak maksimal. Padahal sejak awal penambahan pembangunan tersebut menghabiskan anggaran puluhan juta rupiah. Parahnya lagi, dalam proses pekerjaan yang menggunakan anggaran dana Non Kapitasi JKN BLUD Puskesmas Mojowarno 2020, juga diduga terjadi praktik pembengkaan anggaran atau Mark-up. Pekerjaanya sepele anggaranya gede.
   Proyek lanjutan pembangunan Puskesmas Mojowarno tahun 2020, diduga kuat juga dijadikan bancaan oleh Pejabat dilingkungan Puskesmas Mojowarno. Tanggal 13 Januari tahun 2020, Kepala Puskesmas Mojowarno melayangkan surat nomor.440/044/415.17.31/2020 ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Isi dari
   Surat tersebut Kepala BLUD Puskesmas Mojowarno, dr. Ainun Zubaidah, M. KP meminta Penambahan Item pekerjaan Gedung Puskesmas Mojowarno sebanyak 6 item pekerjaan, masing-masing pekerjaan antara lain: 1.Pengurukan halaman depan, samping dan belakang. 2. Pemasangan paving halaman depan, samping dan belakang. 3. Pembuatan gorong-gorong saluran air. 4. Pembangunan Musholla. 5. Pemasangan Keramik teras belakang. 6. Penataan tempat Parkir.
   Yang menjadi pertanyaan, dari 6 item permintaan dr. Ainun Zubaidah tidak satu itempun disertakan volume pekerjaan dan besaran anggaran, apalagi RAB nya. Sehingga pekerjaan dilapangan terkesan asal-asalan, seperti pekejaan pemasangan paving, halaman depan Puskesmas Mojowarno dipasang paving pabrikan, sementara samping dan belakang Puskesmas dipasang paving buatan tangan manusia alias paving geblogan, apalagi Kualitas pavingnya diduga jelas tidak masuk spesifikasi teknis. Untuk pengurukan juga tidak tertera memakai tanah uruk, pasir atau tanah tras juga tidak jelas, apalagi ketebalanya. Sementara untuk gorong-gorong juga tidak jelas pasanganya memakai batu kali atau batu bata, cor beton pun ketebalanya dipertanyakan masyarakat Mojowarno. jangan-jangan ketika ada mobil parkir masuk kehalaman Puskesmas cor betonnya ambrol atau pasanganya ambles. Sungguh dugaan Mark-up anggaran sangat ketara sekali yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan Puskesmas Mojowarno. Ini tidak bisa dibiarkan harus dilaporkan keaparat penegak hukum dan perlu adanya audit investigasi yang mendalam terhadap proyek penambahan di Puskesmas Mojowarno, agar proyek yang menggunakan Dana non-Kapitasi tidak menjadi lahan empuk untuk korupsi.
   Kepala Puskesmas Mojowarno, dr.Ainun Zubaidah. M. KP, yang didampingi Bendahara, KTU dan dua lagi stafnya, ketika dikonfirmasi di kantornya 15/2/2020, membenarkan kalau meminta penambahan 6 item pekerjaan kedinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Ketika ditanya apakah pada saat meminta penambahan pekerjaan disertakan gambar perencanaan, dan RABnya? Dijawab dengan tegas tidak, berapa anggaran? dijawab bahwa anggaran dari 6 item kecil-kecil itu sebesar Rp. 60.000.000; itupun memakai uang pribadi saya, supaya pukeskamas tampak catik didepan dan masyarakat mendapatkan pelayanan prima.
   Sementara uang puskesmas Mojowarno bulan September tahun 2019 sampai sekarang belum keluar, gak tahu kapan keluarnya.
Ketika wartawan suarahariapagi.com, mempertanyakan gambar perencanaan dari 6 item tersebut, semua yang hadir dalam pertemuan, baik Kepala Puskesmas, Bendahara dan KTU, sewot memberi jawaban sendiri-sendiri. Seperti Bendahara Jumaidah, memberi jawaban bapak tidak punya hak untuk mengetahui perencanaan dan gambar kita, yang punya hak mengetahui adalah Inspektorat dan BPK. Sementara Anwar selaku KTU justru malah mempertanyakan surat tugas dan id card wartawan, dengan nada yang kasar. Yang lebih parah lagi jawaban dari Kepala Puskemas Mojowarno dr. Ainun Zubaidah.M.KP. mengatakan ”ya Allah saya sudah berusaha semaksimal mungkin memberi talangan masih diuber-uber koyok TAAAEEK (kotoran manusia)” tegas Kepala Puskesmas Mojowarno dr. Ainun Zubaidah. M. KP.
   Dengan sewotnya ketiga pejabat Puskesmas Mojowarno, justru memperjelas dan mempertegas bahwa dugaan Mark-up dan bancaan anggaran penambahan pembangunan Puskesmas Mojowarno mendekati sempurna. *ryan



JOMBANG - Suaraharianpagi.com
   302 kepala desa se-Kabupaten Jombang dipastikan segera bisa bernafas lega. Ini setelah dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) 2020 segera digelontor ke masing masing rekening kas desa.
   Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, mengatakan, dasar hukum untuk pencairan dana DD, ADD, PDRD dan APBDes 2020, seperti Perbup no.1 tentang APBDes, Perbup no,2, Tentang Dana Desa, Perbup No.3 Tentang Alokasi Dana Desa dan Perbup No,4. Tentang PDRD. sudah rampung, dan sudah diundangkan, agar desa dapat mengusulkan pencairan. Ya Insyaallah sudah di undangkan, karena sudah di sosialisasikan”. ujar dia kemarin tgl.29/1/2020.di Pendopo Kabupaten Jombang.
   Dijelaskan, usai Perbup DD ADD diundangkan, maka selanjutnya desa bisa menyusun Perdes APBDes untuk pencairan. Ya asalkan perdesnya sudah selesai. Nanti kita proses. Tergantung dari kepala desanya kalau cepat ya segera dicairkan, papar dia. Untuk proses penyaluran, dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) tidak lagi ke RKUD tapi langsung  ke rekening kas desa (RKD)  ujarnya.
   Dari 302 desa di Kabupaten Jombang, Sholahuddin, mengatakan desa yang menerima ADD bulan Januari tahun 2020 saat ini adalah Desa  Mojotengah dan Desa Polosari, Kecamatan Bareng, disamping itu tujuan sosislisasi ini adalah memberikan motivasi dan pemahaman tentang pengelolahan keuangan desa, baik itu ADD,DD, maupun PDRD”. Tegas Sholauddin.
   Bagaimana dengan ADD? Untuk ADD tahun ini masing masing desa rata-rata mendapatkan alokasi Rp 662.806.000; semua sama setiap desa tandasnya. Sholauddin juga mengatakan bahwa pagu Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp. 274,889.392.000; sementara untuk tahun 2020 ada kenaikan menjadi Rp,280.150.133.000;. Untuk Alokasi Dana Desa tahun 2019 dan tahun 2020, sama. Sementa untuk pagu PDRD tahun 2019, sebesar 14.679.617.000; tahun 2020 ada kenaikan sebesar. Rp.15.846.778.000;.
   Sementara untuk prosentase Dana Desa Tahun 2019 dibidang Pembangunan Desa sebesar Rp.257.976.000.000; Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019, sebesar Rp.15.151.000.000; Sementara untuk lintas bidang tahun 2019 sebesar Rp.5.408.000.000;.
   Untuk pendanaan desa di bidang pembangunan desa antara lain: 1. Jalan desa sebanyak 852 unit, 150.924 meter. 2. Sarana dan prasarana pembanunan sampah sebanyak 852 unit. 3. Saluran Draenase sebanyak 418 unit.4, Tembok Penahan Tanah (TPT) 336 unit.5. Sarana Pembangunan PAUD 37 unit dan 5. Sarana Polindes dan Posyandu sebanyak 32 unit.
   “Penggunaan DD dibidang Pemberdayaan Masyarakat non fisik antara lain. Pengelolahan Kesehatan Tingkat desa. Pengelolahan PAUD tingkat desa. Pengelolahan kapasitas mayarakat dan Pengelolahan Perlembagaan perekonomian masyarakat desa.” Tegas Sholahuddin.
   Darmadji menyebut, masing masing desa bisa mengusulkan pencairan kedua dana yang digelontor pemerintah. Syaratnya harus merampungkan sejumlah persyaratan termasuk Perdes APBDes. Itu bisa dicairkan langsung kedua duanya, tergantung desa persyaratannya kalau komplit ya semakin cepat”, pungkasnya. *ryan



Jombang  - Suaraharianpagi.com
   Pelantikan gelombang kedua, 7 kepala desa terpilih dari hasil Pilkades serentak tahun 2019 yang lalu, dilaksanakan hari ini 9 Januari 2020 oleh Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, di Gedung Bung Tomo, Kabupaten Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bupati Jombang menyebutkan penundaan pelantikan ke 7 kepala desa pada Januari 2020 dikarenakan masa tugas kepala desa yang lama belum berakhir.
   Pelantikan di gelombang kedua dilaksanakan kepada kepala desa yang masa jabatannya hingga Januari. Aturannya tidak boleh melantik Kepala desa terpilih yang masa jabatan di desa tersebut belum habis". ungkapnya 
   Disebutkan, pelantikan ke 7 Kepala desa hari ini merupakan melengkapi dari 286 kepala desa, yang sudah dilantik 279 kepala desa pada gelombang pertama, dengan rincian 242 kepala desa pria dan 37 kepala desa perempuan.
   Selain itu saya juga mengucapkan banyak banyak terimaksi dan penghargaan terhadap semua komponen masyarakat, aparat keamanan baik Polri dan TNI dan semua pihak yang membantu menciptakan suasana yang damai dan kondusif. Sehingga pilkades serentak 4 November 2019 yang lalu bisa sukses.
Pilkades serentak tahun 2019 yang lalu diikuti 286 desa dari 302 desa yang ada di Kabupaten Jombang, adalah merupakan perwujudan demokrasi, meskipun dalam penyelenggaraanya masih banyak kekurangan dan perlu perbaikan kedepanya, namun dipastikan bahwa tahapan demi tahapan pilkades telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   “Kepada kepala desa yang baru dilantik, saya ingatkan bahwa terpilihnya saudara sebagai kepala desa merupakan tonggak awal saudara dalam upaya mewujudkan kesejateraan masyarakat desa. Ciri dan program serta regulasi yang mengatur tentang desa dimana desa saat ini bukan lagi menjadi obyek pembangunan dari pemerintah tetapi sebagai subyek pembangunan, oleh sebab itu konsekuensinya desa diberi dana yang cukup besar, untuk dikelolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa.
   Besarnya anggaran yang dikelolah desa harus mampu dimanfaatkan sebagai stimulan bagi pemerintha desa agar bisa meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat, yang pada akhirnya menjadi perhatian dari berbagai pihak termasuk dari penegak hukum, oleh sebab itu saya mengharapkan seluruh stakeholder desa, terutama OPD terkait yang punya fungsi pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintah desa agar bersama-sama bersinergi melakukan pembinaan, mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga bisa terwujud tatakelola pemerintah desa dan tatakelola keuangan desa yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Pungkas Mundjidah Wahab. *ryan


Jombang - suaraharianpagi.com
   Kali ini Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur berbenah diri, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) tengah melakukan pengerjaan perbaikan trotoar dan drainase, di Jalan Maijen Sungkono, sepanjang 1572 m, dengan menelan biaya sebesar Rp.360.840.000; dengan mekanisme lelang.
   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Djoko Murcayo, ST. MSi, ketika dikonfirmasi di kantornya,13/12/2019, mengatakan “Secara umum kondisi drainase perkotaan di Kabupaten Jombang terutama pada saluran tertutup sudah banyak mengalami penurunan kualitas, di antaranya penyumbatan, ketidak mampuan menampung aliran air limpahan serta tidak berfungsinya manhole.
   Keadaan tersebut akan berdampak pada keselamatan pengguna jalan terlebih ketika memasuki musim hujan yang bisa menyebabkan genangan air dan banjir. Selain itu, juga menata lingkungan agar genangan air akibat dari limbah perumahan dan pemukiman serta peningkatan intensitas curah hujan tidak menimbulkan banjir yang berlarut-larut.
   Sasaran dan kegiatan ini adalah atas terbangunya saluran drainase dan troktoar yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan minimal kawasan hunian kota, serta dapat terciptanya pengembangan Kabupaten Jombang. Setelah melewati beberapa tahapan, dari mulai perencanaan dan proses lelang akhirnya pengerjaan pembangunan trotoar dan drainase di jalan Maijen Sungkono bisa terealisasikan dan sudah mendekati finishing.
   Sumber anggaran rehabilitasi trotoar dan drainase di Jalan Maijen Sungkono dari APBD 2019, dalam proyek ini Pemkab Jombang menggelontorkan dana sebesar Rp 360.840.000; yang dikelola oleh Dinas Perkim kabupaten Jombang.
   “Djoko Murcayo juga berharap agar warga disekitar kegiatan dapat bersama-sama memelihara dan menjaga bangunan yang sudah ada, agar bangunan dapat dimanfaatkan lebih lama, karena kita semua atau warga yang akan menikmati manfaat pembangunan tersebut. Oleh karena itu mari kita sama-sama menjaganya”, pungkas Djoko. *ryan






Jombang  - suaraharianpagi.com
    Insfrastruktur jalan yang layak sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kelayakan jalan ini harus memadai dari segi kondisi dan lebar jalan, termasuk di desa Kayen Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Desa Pesantren Kecamatan Tembelang dan pelebaran jalan di sebelah barat tembok Satlantas Polres Jombang menuju ke arah SMP 6, Peterongan Jombang. Kegiatan ini sangat diprioritas, karena menyangkut keselamatan pengguna jalan, khususnya anak sekolah, karena pagar Satlantas yang tepat pada posisi tikungan merupakan blind spot dengan lebar yang kurang memadai.
   Untuk itu pada tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman, melakukan penanganan ruas jalan tersebut. Dan langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan pembangunan Pelebaran Jalan, Overlay dan TPT (Temnbok Penahan Tanah), Ruas Jalan Samsat - SMP 6, yang dikonsolidasi dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kayen, Kecamatan Bandar Kedungmulyo dan pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang.
   Selain tujuan di ruas samsat SMP.6, ruas di Desa Pesantren juga sangat penting untuk menghubungkan dua wilayah di Desa Pesantren agar tidak perlu memutar lewat jalan raya. Sedangkan untuk ruas yang berada di Desa Kayen, ditujukan untuk menghubungkan wilayah antara Desa Kayen, Barongsawahan dan Mojokambang.
   Adapun jenis pekerjaan yang dilaksanakan, di lokasi pertama (Samsat-SMP.6) berupa pelebaran jalan dan overlay hotmix AC-WC dan AC-BC. Jenis pekerjaan di lokasi kedua (Desa Kayen) berupa onderlaagh untuk pondasi jalan sehingga pada tahun 2020 dapat langsung dilanjutkan dengan lapisan atas dan hotmix. Jenis pekerjaan di Desa Pesantren adalah berupa jalan paving dengan mutu K-300.
   "Saat ini pekerjaan sudah selesai dikerjakan, tinggal perapihan di beberapa titik yang masih terdapat sisa material. Pekerjaan pengaspalan juga sudah tuntas dilakukan dan selesai pada hari kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB," terang Kepala Dinas PU Perkim Kabupaten Jombang, Heru Widjajanto, saat dikonfirmasi suaraharianpagi.com, 14 N0pember 2019.*ryan


Jombang - suaraharianpagi.com
   Sebanyak 279 dari 287 kepala desa terpilih, hasil Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dilantik Bupati Jombang, Mundjidah Wahab hari ini, 5/12/19, di Pendopo Kabupaten Jombang. Sementara 7 Kepala Desa masih menunggu SK pengangkatnya Kepala Desa yang lama habis masa jabatanya , sekitar bulan Januari Tahun 2020.
   Tugas berat menanti mereka hingga enam tahun ke depan. Dalam keterangannya Bupati Jombang, Mundjidah Wahab mengatakan, sebagai jabatan publik yang dipilih langsung masyarakat, Kepala Desa memiliki tugas cukup berat dalam mengoptimalkan potensi daerahnya, agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
   "Anggaran dana desa tambah besar, baik dari DD maupun ADD, akurasi penggunaan anggaran harus sebaik-baiknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pinta Bupati.
   Selain mengoptimalkan potensi desa, Bupati berharap seluruh kepala desa terpilih mampu mengembalikan keutuhan masyarakatnya untuk meningkatkan pembangunan desa bersama – sama dengan yang tidak terpilih agar desanya lebih maju.
   Mudjidah Wahab, juga mengatakan bahwa setelah pelantikan ini akan diadakan orientasi, yang mana kepala desa terpilih segera menyusun RPJMDes Desa, Anggaran Desa, dan Kepala Desa tidak boleh mengangkat dan memberhentikan perangkat desa tanpa melalui prosedur yang benar, dalam hal ini berikan masyarakat inovasi agar desanya lebih maju.”tegas bupati Jombang,
   Mundjidah Wahab, juga menyatakan, secara umum pelaksanaan pilkades serentak di kabupaten Jombang berlangsung aman. Desa harus memiliki peran terdepan ketatanegaraan pemerintahan di Kabupate Jombang,”kata dia. Seiring pelaksanaan nawacita pemerintah pusat, keberadaan pemerintah desa menjadi bagian pertama dalam realisasi pembangunan nasional.
   "Lakukan kreativitas dan berinovasi, perbaiki SMD untuk meningkatkan pengabdian pembangunan di kabupaten Jombang," tegas Mudjidah.*ryan



Jombang - suaraharianpagi.com
   Yanto, Koordinator LSM Gadjah Mada dan FORMAPEL Kabupaten Jombang, mendeteksi bahwa di wilayah Kabupaten Jombang, ada beberapa tower telekomunikasi yang berdiri kokoh tanpa mengantongi izin ilegal.
Yanto, ungkap “selama ini pihak membangun tower telekomunikasi di Kabupaten Jombang banyak yang tidak melakukan koordinasi terlebih dulu dengan pihak yang terkait yang mengeluarkan perizinan, Setelah dapat titik sinyal, mereka langsung sewa tanah dan membangun tower. Tanpa ada izin terlebih dulu, Itu tindakan salah dan harus diberi sanksi”, kata Yanto saat dikonfirmasi suaraharianpagi.com, (22/11).
   Yanto, menjelaskan, sebenarnya untuk membangun tower telekomunikasi harus diketehui apakah titik sinyal yang didapat masuk dalam cell planning atau kawasan yang boleh dibangun. Jika tidak masuk, maka tidak diperbolehkan untuk dibangun, begitu juga sebaliknya, jadi harus dilihat apakah masuk area tersebut. Kalau tidak masuk ya jangan dibangun, kalau masuk silakan, tapi urus perizinan-nya”, terangnya.
   “Sebab sambungnya membangun tower telekomunikasi tidak dapat dilakukan sembarangan. Harus memerhatikan berbagai aspek salah satunya dampak jaminan roboh”. tegas Yanto dengan nada berapi–api”.
   Ditambahkan, sebagai contoh ada beberapa tower yang selama ini diduga tidak mengantongi izin dan masuk kawasan yang boleh dibangun adalah. Tower yang berdiri kokoh milik PT. Dayamitra Telekomunikasi di Dusun Mayangan Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto. Tower di Dusun Ngepeh, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, tepatnya di belakang Makam. Tower di Desa Kauman, Kecamatan Ngoro. Tower di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto. Tower di Desa Bugasurkedaleman, Kecamatan Gudo. Kabupaten Jombang. Semua yang tertera ini diduga keras tidak mempunyai izin alias ilegal. Yang lebih ngiris lagi masyarakat yang tinggal disekitar bangunan tower tersebut resah dan gelisah. Takut tower roboh atau musibah yang lain tidak ada yang bertanggung jawab. Ditegaskan oleh Yanto, bahwa dari beberapa tower yang diduga tidak mengantongi izin tersebut diduga milik PT. Dayamitra Telekomunikasi, PT Inforte Solusi Infotek, PT Persada Sokka Tama, PT Indosat . TBK, PT Telkomsel, PT Dian Swastika Sentosa.
   Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang, Ilham Hero Koentjoro, ketika dikonfirmasi via ponselnya terkait menjamurnya tower di Kabupaten Jombang tanpa izin, Hari Jumat (22/11) tidak diangkat.
    Yanto mengharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, sigap dan tanggap menertibkan dan memberi sanksi tindakan kepada pemilik tower yang tidak mengantongi izin terutama Dinas SATPOL PP Kabupaten Jombang Lebih Agresif. *ryan.



JOMBANG – suaraharianpagi.com
   Proyek Pembangunan Pagar UPTD Puskesmas Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai APBD 2019, sebesar Rp.172.000.000; milik Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, diduga jadi ajang bancaan oknum Dinas Kesehatan dan rekanan yang mengerjakan.
Proyek Penunjukan Langsung (PL) dikerjakan asal jadi dan juga pondasi lama tidak dibongkar hanya ditumpangi pasangan rolak dan beton slup bertulang.
   Dengan tidak dibongkarnya pondasi lama menunjukan adanya dugaan rekanan mencuri volume pekerjaan, apalagi papan nama proyek tidak dipasang, selain tidak transparan juga ada dugaan agar anggaran tidak diketahui masyarakat luas.
   Koordinator LSM Gadjah Mada, wilayah Kabupaten Jombang, Yanto, mengatakan, kami menerima informasi dari dalam Dinas Kesehatan, bahwa proyek Penunjukan Langsung tersebut mestinya jatah rekanan yang bernama O.M, berhubung KPA Dinas Kesehatan tidak suka dengan O.M, dengan alasan salah satu keluarganya sering diajak ketempat hiburan malam, akhirnya proyek tersebut di pindah tangankan alias diberikan kepada rekanan yang bernama ASF.
   Jadi ASF inilah yang menegerjakan proyek pembangunan pagar Puskesmas Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo. Proyek dengan anggaran sebesar itu untuk penyaduran semen pun memakai cangkul alias manual, yang komposisi campuranya tidak jelas, bisa dipastikan pembangunan pagar tersebut tidak akan bertahan lama dan akan cepat rusak.
   Disamping itu juga ada dugaan mark-up anggaran, karena fakta dilapangan, menunjukan pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, Kabupaten Jombang. Jadi ada dugaan oknum Dinas Kesehatan menerima fee dari rekanan yang ditunjuk mengerjakan proyek tersebut.
   Yanto juga menambahkan, dugaan bancaan proyek Penunjukan Langsung (PL) di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tersebut tidak hanya di UPTD Puskesmas Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, tapi di titik–titik yang lain di lingkup Dinas Kesehatan.
   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dr. Wahyu, ketika dikonfirmasi via ponselnya tanggal (21/11), terkait kegitan proyek di Puskesmas Plumbon Gambang, mengatakan, saya masih rapat mas, lalu ponselnya ditutup. Tidak begitu lama ia mengirim jawaban lewat WhatsApp, tolong koordinasi dengan pak Harmoko konsultan pengawas. Begitu entengnya TPK menjawab pertanyaan wartawan, semua di limpahkan ke konsultan pengawas seakan lepas tanggung jawab. *ryan



Jombang – suaraharianpagi.com
   Koordinator LSM Gadjah Mada, wilayah Kabupaten Jombang, Yanto, meminta aparat penegak hukum memeriksa pemenang lelang proyek pekerjaan saluran dan trotoar, milik Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Jombang, yang dibiayai APBD tahun 2019. Karena diduga tidak transparan dan pekerjaanya tidak sesuai spesifikasi teknis.
   Bukan hanya itu saja, Yanto juga meminta kepada aparat penegak hukum, agar memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkim, Djoko Murcahyo, karena diduga ada pembiaran dan persengkokolan dengan rekanan pemenang lelang, yang mengerjakan pekerjaan tidak sesuai spesefikasi teknis dan tidak transparan.
Tuntutan itu mencul ketika adanya indikasi pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan saluran dan trotoar di beberapa tempat diwilayah Kabupaten
Jombang, yang tidak memasang papan nama proyek dan U Ditch yang dipasang tidak mempunyai tanda legalitas yang jelas dari pabrik yang memproduksi.
    Dari hasil pantauan LSM Gadjah Mada, dilapangan menunjukan, banyak pekerjaan proyek yang tidak memasang papan nama proyek dan U Ditch yang dipasang tidak mempunyai tanda legalitas yang jelas dari pabrik yang memproduksi: adalah pekerjaan di Jalan Maijen Sungkono, Tunggorono, tanpa papan proyek dan U Ditch yang di pasang tidak mempunyai tanda legalitas dari pabrik yang memproduksi.Jalan. Pahlawan, tanpa papan nama proyek dan U Ditch yang dipasang tanpa tanda legalitas yang jelas dari pabrik.Jalan Kusuma Bangsa, ada papan nama proyek dengan nilai proyek Rp. 492.356. 046.39; oleh SV. Ragil Jaya.
Jalan. RE. Martadinata, tanpa nama papan proyek, dan U Ditch yang dipasang juga tidak jelas legalitasnya. Jalan. KH. Mimbar, Jalan. Ahmad Dahlan, ada papan nama, nilai proyek. Rp.857.339.995.00; SV. Ragil Jaya. Lokasi yang lain seperti di Tambak Rejo, Jombatan Kesamben, Dung Betik, Kemuning dan Buya Hamka,
Diduga sama, U Ditch yang dipasang tidak ada tanda legalitas dari pabrik yang memproduksi. Sementara yang di jalan Patimura ada papan nama proyek, dengan nilai Rp. 1.097.134.236.11; SV. Makmur sentoso.
   Kondisi ini dibiarkan begitu saja oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkim, Kabupaten Jombanh Djoko Murcahyo. Bahkan kuat dugaan U Ditch dan Coper ( tutup ) yang dipasang tidak sesuai spesifikasi teknis atau berkualitas rendah. Pada pekerjaan peningkatan dan pembuatan bak control air, diduga dikerjakan asal – asalan, dan masih banyak lagi penemuan yang lain.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pemukiman dan Perumahan, Djoko Murcahyo setiap kali dihubungi via ponselnya, selalu mengatakan, saya masih
sibuk, saya masih ada rapat dengan konsultan, saya masih banyak pekerjaan, seakan menghidar dari pertanyaan awak media. *ryan



Jombang  suaraharianpagi.com
  Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, periode 2020-2026 dimulai sejak pukul 07.00 WIB, Senin (4/11/2019). Pilkades tahun ini sebanyak 286 Desa dari 306 Desa, di Kabupaten Jombang, yang menyebar di 21 Kecamatan. 
   Pantauan di salah satu desa yakni di Desa Perak, Kecamatan Perak, terlihat warga antusias antri untuk menyalurkan hak suaranya. "Warga sudah antri sejak pukul 07.00 saat pertama kali kita buka, alhamdulillah antusiasnya luar biasa," ujar Ketua Panitia Pilkades Desa Perak Drs. M. Choliq. M.Si.
   Dia mengatakan warga yang sudah hadir langsung diarahkan mengikuti prosedur pemilihan yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pilkades, yakni menunjukkan surat undangan memilih kepada panitia, mendapatkan surat suara, melakukan pencoblosan di bilik suara, memasukkan surat ke kotak suara dan menandai jari tangan dengan tinta. "Pemilik hak suara di Desa Perak sebanyak 2418, penyaluran hak suara akan digelar hingga pukul 13.00 WIB nanti. Setelah itu kita akan lakukan penghitungan suara pukul 13,30 WIB,” kata Choliq.
   Sementara untuk bantuan keuangan Pilkades di Kabupaten Jombang sebesar Rp.13.850.000.000;  Kepala Bidang Bina Aparatur Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Jombang Rika Paur Fibriyamusi, secara terpisah kepada wartawan menjelaskan,seperti pilkades pada umumnya, terdapat panitia yang sudah dibentuk dimasing masing desa.
Besaran anggaran yang diterima masing-masing panitia bervariasi. Tergantung pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mereka susun. Bagi Desa yang memiliki DPT kurang dari seribu pemilih, akan menerima anggaran sebesar Rp.39.750.000; setiap kelipatan seribu DPT. Anggaranya akan bertambah Rp.3 juta.
   Rika memastikan Pilkades hari ini (4/11) di 286 desa dari 306 desa, yang tersebar di 21 Kecamatan, berjalan lancar, aman dan kondusif serta akan mengahasilkan
Pemimpin-pemimpin desa yang berkualitas dan berdayaguna untuk masyarakat desa masing-masing, pungkasnya. *ryan


JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Pembangunan Rabad Beton sepanjang Jalan, 90 m x 3 m dan 120 m x 2,6 m, Dusun Cangak, RT.01 RW 01, Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, baru Tiga bulan selesai dibangun sudah rusak parah. Bangunan jalan rabad beton tersebut dibiayai dari Dana Desa 2019, sebesar Rp 112.480.000; juta,
   Menurut Bu Tika (47) warga setempat, jalan rabad beton di Dusun Cangak, Desa Sumbernongko, mulai dikerjakan sekitar tiga bulan yang lalu, tapi jalan sudah rusak, permukaan jalan sudah banyak yang terkelupas, berlubang dan beberapa titik jalan sudah banyak yang remuk, ujar Bu Tika kepada Suaraharianpagi.com, (16/10)
   “Masak usia bangunan hanya 3 bulan sudah rusak. Saya berharap aparat terkait mengambil tindakan tegas, agar Dana Desa ini betul-betul membawa manfaat buat warga”.Tegas Tika.
Ditambahkan “Saya berharap bangunan jalan tersebut dibongkar total atau diperbaiki, karena kerusakan jalan tersebut, akibat buruknya mutu beton atau adonan semen yang digunakan untuk jalan tersebut”.
“Jadi menurut saya kalau diperbaiki harus dibongkar diganti dengan bangunan baru. Karena percuma diperbaki kalau hanya tambal sulam saja, nanti akan rusak lagi. Perbaikan tambal sulam itu cuman akal-akalan saja, karena tidak akan mampu memperbaiki mutu jalan secara keseluruhan”. Ujar Tika.
Kepala desa Sumbernongko, Sumartono, saat dikonfirmasi via ponselnya (16/10), mengatakan tolong hubungi saja TPK nya, karena semua kegiatan terkait jalan rabad beton di Dusun Cangak sudak saya serahkan sepenuhnya pelaksanaanya kepada TPK (Tim Pengelolah Kegiatan), Pak Radi. Ketika dikonfirmasi kenapa baru tiga bulan jalan sudah banyak yang aus dan terkelupas alias rusak?, “saya tidak tahu mas, terus saya harus bagaimana, tanya saja ke TPK, Pak Radi, atau kita tunggu saja diperiksa, maksud Sumartono diperiksa Inspektorat,” tegas Kepala Desa Sumbernongko kepada suaraharianpagi,com. 16/10.
Terkait hal tersebut menurut Yanto, dari LSM Gadjah Mada, Mojokerto, mengatakan kerusakan jalan yang hanya hitungan bulan, harus ada tindakan tegas dari Pemkab Jombang, atau aparat penegak hukum.
“Jalan hanya hitungan bulan sudah rusak dan kuat sekali ada dugaan Kepala Desa Sumbernongko dan Tim pengelola kegiatan (TPK) desa Sumbernongko, Radi, bersekongkol untuk mengerjakan jalan rabad beton tersebut tidak sesuai
dengan perencanaan atau spesifikasi teknis. Karena jalan tidak akan rusak dalam hitungan bulan, jika benar-benar dikerjakan sesuai RAB nya”. Ujar Yanto. 16/10.
“Kerusakan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, Karena kerusakan jalan tersebut berdampak luas, Oleh karena itu Pemkab Jombang, dan penegak hukum harus bertindak tegas. *ryan


Jombang - suaraharianpagi.com
   Ada dugaan Kepala Sekolah SDN Made 15, Sri Murdiantini dan Suaminya Yunus, guru SDN Mojo danu, akan melakukan pengurangan atau pencurian balok penggapit kuda–kuda yang diperkirakan ada sekitar 20 batang akhirnya pupus ditengah jalan, karena Dinas Pendi dikan Kabupaten Jombang begitu sigap merespon pemberitaan suaraharianpagi.com, beberapa hari yang lalu. Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang lewat PPK-nya Hendro dan PPTK Baris Sulistianto, memerintahkan Kepalah Sekolah Made Sri Murdiantini agar penggapit kuda-kuda dipasang meskipun kuda-kuda sudah naik diatas pasangan bagunan.
   Tidak hanya itu saja Hendro juga memerintahkan agar papan nama proyek yang selama ini diumpetin oleh Sri Murdiantini juga diperintahkan agar dipasang, supaya masyarakat mengetahui sumber dan besaran anggaran.
   SDN 15 Made, tahun 2019 mendapat program Rehabilitasi ruang kelas sebanyak 3 lokal, yang anggaranya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019, sebesar Rp.106.000.000 per lokalnya, sementara dilapangan yang direhab oleh Kepala Sekolah Sri Murdianti 5 lokal, jadi dengan adanya pengembangan 2 lokal tersebut ada indikasi mengurangi spesifikasi teknis bahan bangunan.
   Perlu diketahui bahwa yang mengerjakan rehabilitasi bangunan tersebut diduga adalah suami Kepalah Sekolah sendiri yang bernama Yunus guru SDN Mojodanu. “berbau KKN pun sangat kental sekali, jangan-jangan Kepala Sekolah dengan suaminya kongkalikong mencari keuntungaan pribadi”. Imbuh salahsatu warga yang tidak mau disebutkan.
   Menanggapi hal tersebut Komite SDN 15 Made, Mulyono, ketika dihubungi via ponselnya mengatakan “untuk pembelajaan barang material bangunan saya selalu diajak berunding oleh kepala sekolah, tapi kalau saya diminta mengawasi dilapangan saya tidak ada waktu karena pekerjaan saya suda terlalu banyak”, ketika konfirmasi apa benar yang mengerjakan bangunan tersebut adalah suami Kepala Sekola sendiri, dengan nada diplomasi ia katakan, bahwa yang tahu bangunan adalah P. Yunus, yang suami Sri Murdiantini.” Tegas Mulyono sambil meminta agar bahasanya diperhalus.
   Kepala Sekolah SDN 15 Made, Sri Murdiantini ketika di konfirmasi, mengantakan “Suami saya ditengah–tengah bangunan tersebut hanya ingin belajar, karena tahun 2020 juga akan mendapatkan DAK. Disamping itu tadi janjian akan ke Jombang bersama ke kantor Depag. Ia juga mengatakan penggapit kuda-kuda sudah saya betulkan, papan proyek pun juga sudah saya pasang, perlu diketahui bahwa apa yang saya lakukan selama ini saya sudah berkoordinasi dengan Pak Totok dari KWRI, karena disamping rumahnya dekat dengan sekolah, Pak Totok juga wali murid di sekolah ini.” Tegas Sri Murdiantini dengan nada pede karena ada yang sudah diajak berkoordinasi.
   Totok dari KWRI ketika dihubungi via ponselnya mengatakan, kalau saya tidak kenal dengan Kepala sekolah Made Sri Murdiantini, saya juga tidak pernah diajak berkoordinasi, cuman beberapa hari yang lalu saya ketemu di Dinas pendidikan saat dipanggil oleh dinas, setelah sapa menyapa dia adalah teman saudara saya sekolah.” Ujar Totok Ketua KWRI.
   Hendro Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas pendidikan Kabupaten Jombang, ketika dikonfirmasi via ponselnya mengatakan, “kalau memang benar yang mengerjakan rehab tersebut suami Kepala Sekolah Sri Murdiantini, itu jelas tidak boleh alias ngawur, apalagi suaminya adalah guru dilain tempat. Akan saya tanyakan ke Kepala Sekolah secepat mungkin.” Kata Hendro kepada wartawan suaraharianpagi.com.
   Sementara Yanto dari LSM Gadjah Mada, Mojokerto, ketika dimintai tanggapanya mengenai pemberitaan di SDN 15 Made, Kecamatan KUDU, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mengatakan, “Ketika ada niatan mengurangi volume pekerjaan dan ada usur KKN nya, penegak hukum, baik kepolisian maupun Kejaksaan harus bergerak cepat, memanggil Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) untuk diperiksa dimintai keterangan, karena jelas–jelas ada dugaan pelanggaran kegiatan rehabilitasi ruang sekolah tersebut bermasalah”.
Ia juga menambahkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Jombang, yang tujuanya mulia, tapi dijadikan objek Kepala Sekolah mencari keuntungan pribadi, karena yang rugi selain Pemkab Jombang, juga masyarakat pada umumnya, Untuk itu kami mendesak aparat penegak hukum segera bertindak tegas dan cepat, jangan menunggu laporan resmi dari masyarakat”, tegas yanto ke wartawan. *ryan



Jombang - suaraharianpagi.com
   Pelaksanaan rehab gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 15, Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. diduga terjadi banyak penyim pangan.‎ Hal itu diungkapkan oleh Yanto salah satu anggota LSM Gadja Madah yang berkantor di Jalan Gajah Mada Mojokerto, (16/10)‎
   Menurut Yanto, dugaan penyimpangan terhadap pekerjaan rehab gedung SDN 15 Made itu, lantaran menemukan beberapa item pekerjaan yang diduga tidak sesuai RAB.
Penyimpangan itu seperti pada kuda kuda yang seharusnya ada dua batang balok penggapit untuk penyangga antara sudut tengah dan bawah, kiri kanan, ternyata oleh panitia pelaksana dari sekolah ditiadakan alias dikorup, ada sekitar sepuluh sampai lima belas kuda-kuda dari lima local yang direhab yang tidak di pasang balok penggapit, sementara satu kuda kuda diperkirakan membutuhkan dua batang balok, kalau kita kalikan 10 kuda kuda saja, sudah 20 batang balok yang diduga dikorup oleh panitia pelaksana dan Kepala Sekolah SDN 15 Made”, ujarnya.
   Selain itu, dalam pengerjaannya tidak mencantumkan papan nama proyek, sehingga tidak diketahui pagu serta sumber anggaran dari mana. Selanjutnya ia juga mengatakan pada saat mengambil gambar dilokasi sekolahan, sempat diancam akan dipalu oleh salah satu pekerjanya kepala sekolah, yang berlaga sebagai preman yang me-back up pekerjaan tersebut.
 Kami pada waktu itu sempat diancam oleh salah satu pekerja akan dipalu, Kalau memang merasa tidak ada penyimpangan kenapa pekerjanya harus bergaya preman, jangan jangan suruhan Kepala Sekolah untuk menakut-nakuti wartawan yang meliput kegiatan tersebut ujar Yanto dengan nada bertanya.
Disamping itu ada dugaan kayu lama banyak yang hilang karena kayu lama jenis kayu jati yang kondisinya masih bagus dan kuat. Sementara untuk penggantinya kayu kelas dua atau kayu kebon.
   Kepala Sekolah SDN 15 Made ketika akan dikonfirmasi disekolahanya tidak ada ditempat. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Baris Sulistianto, ketika dikonfirmasi di kantornya mengatakan, saya akan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah dan Konsultan pengawasnya, ketika diperlihatkan foto kuda-kuda yang dipasang di SDN 15 Made, ia katakan “saya bukan orang teknis mas jadi saya belum bisa menjawab foto tersebut, akan segerah saya panggil Konsultan pengawasnya dan Kepala Sekolah. Ketika ditanya apa benar kayu yang lama banyak yang hilang? Saya dengar seperti itu, saya akan segerah cek kelapangan.”
   Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Hendro, yang dihubungi lewat ponselnya, membenarkan kuda kuda yang dipasang di SDN 15 Made tidak sesuai RAB. ya gak sesuai, info konsultan akan ada tambahan penyangganya kata PPK Hendro, lewat komonitas WhatsApp yang dikirim ke ponsel wartawan Suaraharianpagi.com, (15/10).
   Dia berharap, kepada pihak yang berwewenang bisa mengusut tuntas dugaan adanya penyimpangan terhadap pembangunan rehab gedung SDN 15 Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, serta adanya dugaan indikasi penggelapan terhadap bahan bangunan yang lama di sekolahan tersebut. *ryan


Proyek TPT Dan Pavingisasi Tidak Tranparan
Jombang – suaraharianpagi.com
   Proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Proyek Papingisasi di Dusun Ngembak RT 01,02 RW 05, Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, disoalkan warga setempat, Pasalnya proyek tersebut tidak tranfaran dan ada dugaan penyimpangan.
   Proyek tersebut dikerjakan oleh Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) Desa Made, dibiayai dari Dana Desa (DD) 2019. Lokasi pekerjaan untuk TPT ada ditiga titik di tepi jalan masuk Dusun Ngembak, Desa Made, sepanjang 175 meter dan Tinggi 1,7 meter, tebal topi 0,30 meter dan pondasi 0,40 meter, menghabiskan anggaran sebesar Rp.110 juta.
   Sementara untuk Proyek Pavingisasi juga ada tiga titik disekitar Dusun Ngembak RT.01,02 RW.05, sepanjang 223 meter dan lebar 1,5 meter, menghabiskan anggaran sekitar Rp.58.350.000; semuanya bersumber dari Dana Desa (DD) 2019.
   Dari pantauan suaraharianpagi.com, dilapangan pekerjaan tersebut diduga kuat ada pengurangan volume pekerjaan, baik pekerjaan TPT maupun Papingisasi. Untuk Proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) misalnya, kenapa harus dijadikan tiga titik spot-spot padahal lokasi pekerjaan sama di tepi jalan masuk dusun Ngembak, dan yang lebih mencurigakan lagi bahwa belum lama ini ada pekerjaan baru TPT menyambung pekerjaan yang sudah selesai sebelumnya bahkan material batu kali masih tersisa dilokasi pekerjaan.
   Sementara untuk Pavingisasi juga tak jauh berbeda, meskipun panjangnya hanya 223 meter juga dibagi menjadi tiga titik, lokasi pertama digang kecil masuk ke perkampungan dan yang kedua dan ketiga lokasi pekerjaanya di jalan masuk kearah Lumbung Desa dan Perkebunan. Bukan hanya itu saja spesifikasi pavingnya juga diduga tidak sesuai dengan RAB-nya, yang lebih parah lagi sebelum paving dipasang lokasi dasar kegiatan mestinya digelar pasir kali dengan ketebalan yang sudah ditentukan di RAB-nya, tapi kenyataan dilapangan yang digelar tanah uruk, untuk kunci nat paving biasanya juga pakai pasir Kali yang sudah diayak oleh TPK juga dikunci pakai tanah uruk.
   Menurut NR (38 tahun) warga Made, ia mengatakan, pembangunan TPT dan Papingisasi, yang dipecah-pecah merupakan akal–akal Kepala Desa Made Winarsih dan Kasi Perencana Mujiono saja. Mestinya Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) tersebut bisa satu titik memanjang karena lokasinya sama, kenapa direncanakan spot-spot, karena hanya untuk mengelabuhi warga Made saja. Tegas NR kepada suaraharianpagi.com. (16/9).
   Ditambahkan, untuk Pavingisasi juga sama, tapi warga Made sudah banyak yang mengerti dan kritis, NR menduga pembangunan TPT dan Pavingisasi di Dusun Ngembak, Desa Made, tersebut sengaja dan diduga dikerjakan akal-akalan oleh Kades Winarsih, karena ada pihak yang diduga mencari keuntungan pribadi dari proyek tersebut.
Lihat saja proyek sampai selesai papan nama proyek yang menunjukan volume pekerjaan, dan besaran biaya tidak pernah dipasang apalagi prasastinya. Ujar NR dengan nada sewot.
   Kepala Desa Made, Winarsih ketika dikomfirmasi dirumahnya tanggal 16 Sebtember 2019, mengatakan bahwa benar kalau papan nama proyek sampai hari ini belum dipasang, ketika ditanya kenapa untuk pemasangan papingisasi harus spot-spot, dia katakan karena tanah warga yang akan dibangun jalan paping masih bermasalah, selanjutnya kita alihkan ke jalan menujuh lumbung desa dan ke tanah perkebunan. Kades juga mengatakan bahwa untuk Kwalitasnya paving adalah K.300.
   Kades Winarsih juga membenarkan kalau belum lama ini ada kegiatan mengerjakan TPT menyambung kegiatan yang lama karena diperkirakan oleh panitia panjangnya kurang. Kades Winarsih juga minta tolong siapa yang laporan ke Media tolong saya diberi tahu. *ryan


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget