Articles by "Jombang"

Jombang - suaraharianpagi.com
   Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang menggelar Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa tahun Anggaran 2021 yang di ikuti oleh 191 Desa Se-Kabupaten Jombang, di Ruang Bung Tomo Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang dan dibuka langsung oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, Jumat (22/10).
   Bupati Mundjidah Wahab dalam sambutanya mengatakan, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Desa, yaitu Kewenangan berdasarkan asal usul dan Kewenangan local berskala Desa, Desa berperan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk pembangunan wilayah terpencil ditingkat desa, hal ini merupakan bagian dalam upaya mewujudkan cita-cita Kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   Masih kata orang nomer satu di Kabupaten Jombang, Melalui pembangunan desa yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat mewujudkan peningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga terwujudnya ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ketahanan Lingkungan.
   Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan di Tingkat desa ini menjadi landasan yang kuat dalam upaya mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing yang merupakan tema Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Jombang.
   Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Bidang Sarana Kepada Desa, menjadi salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan pembangunan di tingkat Pedesaan dengan didasarkan pada aspirasi yang diperoleh dari masyarakat untuk pembangunan di desa dan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan di tingkat desa.
   Bantuan ini bersifat khusus, dalam arti peruntukan, lokasi dan besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, yang diberikan desa untuk membangun insfrastruktur tingkat pedesaan sesuai kewenangan desa. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dibidang sarana prasarana ini dimaksudkan untuk mempercepat akselerasi pembangunan pedesaan dalam rangka menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi Desa melalui peningkatan insfrastruktur pedesaan.
   Bantuan Keuangan Khusus kepada desa ini juga bertujuan untuk mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi dan penyedia sarana dan prasarana insfrastruktur pedesaan. Meningkatkan Pemberdayaan dan Menumbuhkan Perekonomian masyarakat pedesaan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
   Sesuai dengan SK Bupati Jombang No:188.4.45/350/415.10.1.3/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang daftar penerima dan besaran bantuan keuangan khusus bidang sarana dan prasarana kepala desa yang telah dievaluasi oleh DPMD Tahun Anggaran 2021. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Desa tahun 2021 ini bersumber dari P-APBD Kabupaten Jombang dengan total anggaran sebesar Rp. 23.880.473.800; ( Dua Pulu Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah ) yang akan diberikan kepada 191 Desa, dan akan digunakan untuk 108 kegiatan penguat insfrastruktur jalan, jembatan, dan banguan air, serta 145 kegiatan untuk belanja bidang sarana dan prasarana desa.
   Dengan adanya sosialisasi penerima BKK ini, diharapkan kepada semua desa, perangkat desa dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penerima bantuan keuangan khusus benar-benar paham dan mengerti dengan anggaran BKK Desa yang sangat besar. Sehingga dapat dikelola dengan baik dan hati-hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari penyelewengan.
   “Jangan sampai karena ketidaktahuan dan ketidak pahaman kita, memunculkan permasalahan dikemudian hari.” Tegas Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didepan peserta BKK. *ryan



Jombang – suarahariapagi.com
   RSUD Jombang kembali menoreh prestasi tingkat nasional. Kali ini, meraih penghargaan BPJS Kesehatan Awards 2021 dengan kategori Rumah Sakit Paling Berkomitmen Tingkat pelayanan JKN Terbaik Kategori Rumah Sakit Kelas B tingkat Nasional.
   Direktur RSUD Jombang dr. Pudji Umbaran menyampaikan rasa syukur dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung tercapainya penghargaan bergengsi ini. Apalagi di ajang yang sama, prestasi membanggakan ini pernah juga diraih tahun 2020 lalu, sebagai RS terbaik tingkat Jawa Timur.
   ”Pertama tentu bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi karunia ini. Kedua, berterimakasih kepada Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang memberi kepercayaan mengelola RSUD Jombang,’’ ujar dia.
   Tak lupa, Pudji mengapresiasi seluruh tim RSUD Jombang yang sudah bekerja dengan optimal dan profesional di masa pandemi Covid-19. Bekerja optimal itu merespon jalinan sinergi yang luar biasa dengan BPJS Cabang Mojokerto. ”Karena memang sulit meraih prestasi ini. Sebab menyangkut komitmen. Bukan sekadar gugur kewajiban, namun kewajiban yang benar-benar bermutu,’’ jelasnya.
   Menurut Pudji, penghargaan diraih karena inovasi percepatan pelayanan kepada pasien. Disamping kenyamanan dan keamanan pasien yang tetap menjadi pelayanan prioritas utama. ”Ini bentuk inovasi layanan kita. Sebagai contoh, sekarang sudah kita sediakan antrean secara online, baik untuk layanan maupun operasi pasien yang terintegrasi dengan mobile JKN,’’ katanya.
   Masih Kata orang nomer satu di RSUD Jombang, kedepan saya mengharapkan kekompakan dan sinergitas antara dokter, karyawan dan instansi yang ada kaitannya dengan RSUD terus bekerja dengan baik dan meningkatan kualitas kerjasamanya, pungkas dr. Pudji dengan nada serius. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com
   Ketika musim Kemarau tiba, Kabupaten Jombang Jawa Timur, di sebagian wilayah akan mengalami musim kekeringan. Untuk itu salah satu permasalahan yang ada saat ini dan sangat krusial adalah kebutuhan air bersih pada wilayah-wilayah tertentu, yang rawan air ketika musim kemarau tiba. Sebagaimana kita ketahui kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar minimum yang harus disediakan oleh pemerintah setempat.
   Di wilayah Kabupaten Jombang terdapat banyak lokasi yang merupakan kategori wilayah rawan air bersih dan kekeringan, salah satunya Desa Kudubanjar Kecamatan Kudu. Untuk menyikapi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Jombang melakukan Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Kudubanjar Kecamatan Kudu, Kabupaten Jawa Timur.
   Tujuan tersedianya sarana dan prasarana air minum / air bersih dalam rangka memenuhi pasokan air minum / air bersih bagi masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan dan mudah dalam pemeliharaan kedepannya.
   Sasaran dari kegiatan ini adalah terbangunnya sarana dan prasarana air minum / air bersih yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dengan jaringan pipa sehingga dapat menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan air bersih / air minum daerah setempat.
   Kegiatan ini diperlukan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dibiayai dari DAK Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Kudubanjar Kecamatan Kudu, Jawa Timur, dilaksanakan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
   Kedepannya Pemerintah Kabupaten Jombang, mengharapkan masyarakat desa Kudubanjar yang menerima manfaatnya bisa merawat dengan baik dan tidak boros dengan air, gunakan seperlunya dan jangan bocor kemana-mana, ingat pada saat musim kemarau sebelum ada jaringan air bersih ada. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com
   Salah satu permasalahan yang ada saat ini dan sangat krusial adalah kebutuhan air bersih pada wilayah-wilayah tertentu, yang rawan air ketika musim kemarau tiba. Sebagaimana kita ketahui kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar minimum yang harus disediakan oleh pemerintah. Di wilayah Kabupaten Jombang terdapat banyak lokasi yang merupakan kategori wilayah rawan air bersih, salah satunya Desa Gedangan Kecamatan Sumobito.
   Dalam menyikapi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Dinas Perumahan Dan Permukiman Kab. Jombang melakukan Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Ds. Gedangan Kec. Sumobito. Tujuan tersedianya sarana dan prasarana air minum / air bersih dalam rangka memenuhi pasokan air minum / air bersih bagi masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan dan mudah dalam pemeliharaan kedepannya.
   Sasaran dari kegiatan ini adalah terbangunnya sarana dan prasarana air minum / air bersih yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dengan jaringan pipa sehingga dapat menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan air bersih / air minum daerah setempat. Untuk kegiatan ini diperlukan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) yang dibiayai dari DAK Tahun Anggaran 2021.
   Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Ds. Gedangan Kec. Sumobito, Kabupaten Jombang, dilengkapi dengan Rencana Keselamatan Kerja untuk mengidentifikasi pekerjaan, bahaya pekerjaan dan pengendalian bahaya yang timbul dari pekerjaan.
   Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Ds. Gedangan Kec. Sumobito dilaksanakan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Diharapkan setelah pekerjaan selesai nanti masyarakat desa setempat bisa merawat dengan baik sehingga dimusim kemarau akan datang tidak lagi akan mengalami krisis air minum. *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com
   Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang bekerjasama dengan Kantor Bea Cukai Kediri terus melakukan sosialisasi sekaligus melakukan pembinaan khususnya kepada para pedagang rokok disejumlah Desa yang ada di kabupaten Jombang. Karena Cukai Hasil Tembakau (CHT) alias cukai rokok memiliki peran penting bagi negara. Keberadaan cukai rokok dapat meningkatkan pendapatan pemerintah.
   Kegiatan sosialisasi khususnya “Gempur Rokok Illegal” kali ini dilanjutkan di desa Kebon Agung - Ploso - Jombang, Kamis
   Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Aries yuswantono saat sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ketetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, Terangnya.
   Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat, “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama – lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.
   Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Doni Sumbada yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal.
   Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang – barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.
   Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.
   Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com
   Cukai Hasil Tembakau (CHT) alias cukai rokok memiliki peran penting bagi negara. Keberadaan cukai rokok dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Dalam rangka mendukung itu semua, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang bekerjasama dengan Kantor Bea Cukai Kediri terus melakukan sosialisasi sekaligus melakukan pembinaan khususnya kepada para pedagang rokok disejumlah Desa yang ada di kabupaten Jombang.
   Kegiatan sosialisasi khususnya “Gempur Rokok Illegal” berlanjut di desa Bawangan - Ploso - Jombang, Kamis.
   Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Aries Yuswantono saat sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ketetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, Terangnya.
   Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat, “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama – lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.
   Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Syaiful Arifin yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal.
    Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang – barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.
   Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.
   Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya. *ryan


Jombang - suaraharianpagi.com
   Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai khususnya “Gempur Rokok Illegal” terus dikampanyekan kepada masyarakat, kali ini dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jombang di desa Ngudirejo - Diwek - Jombang, Kamis.
   Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Aries Yuswantono saat memberi sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ketetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, Terangnya.
   Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat, “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama-lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.
    Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Rudi Suprianto yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal.
   Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang-barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.
   Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.
   Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya. *ryan


Jombang – suaraharianpagi.com

   Ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai khususnya “Gempur Rokok Illegal” terus dikampanyekan kepada masyarakat, salah satunya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jombang di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten  Jombang,

   Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Aries Yuswantono saat sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ke-tetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, terangnya.

   Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan    ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat,

   “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. Tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. Saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama-lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.

   Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Raden Doni Sumbada yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal. Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang – barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.

   Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.

   Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen security sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur security dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya. *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com

   Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kenyamanan serta keamanan pengguna jalan di wilayah Kabupaten Jombang yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah.

   Dari beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang salah satunya adalah Peningkatan Jalan Cukir Mojowarno, ruas jalan tersebut merupakan salah satu ruas jalan utama di wilayah selatan Kabupaten Jombang, selain itu juga menjadi Ruas Jalan Strategis sebagai penunjang Kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur (mantan Presiden RI yang ke-IV).

   Kegiatan Peningkatan Jalan Cukir Mojowarno ini meliputi kegiatan pengaspalan jalan, pelebaran jalan beton dan pembangunan tembok penahan jalan pada titik-titik bahu jalan dalam kondisi kritis.

   Pekerjaan utama kegiatan tersebut yaitu pengaspalan jalan dan pelebaran dengan panjang total sepanjang 2.790 m. Sumber pendanaan kegiatan tersebut berasal dari APBN Program Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2021.

Selain kegiatan Peningkatan Jalan Cukir Mojowarno Dinas PUPR Kabupaten Jombang juga sedang melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Banjaragung Pulosari ruas jalan tersebut merupakan salah satu ruas alternatif sebagai penunjang Kawasan Wisata Wonosalam dan juga sebagai akses untuk mendukung pertanian didaerah tersebut. .

   Pekerjaan utama kegiatan tersebut yaitu pengaspalan jalan dan perkerasan bahu jalan sepanjang 1.566 m. Sumber pendanaan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kabupaten Jombang Tahun 2021. *ryan


Jombang – suaraharianpagi.com

   Umi Hanik Mardiyana, Amd.FT Fisioterapis di instalasi rehabilitasi medik RSUD Jombang mengatakan Sindrom Text Neck, Cedera Akibat Penggunaan Smartphone.

   Sindrom text neck merupakan istilah untuk menunjukkan cedera yang terjadi akibat tekanan berulang dan nyeri di daerah leher akibat menonton atau mengirim pesan teks secara berlebihan pada perangkat genggam selama periode waktu tertentu.

Saat menggunakan smartphone, tanpa sadar seseorang menundukkan kepala dalam waktu yang lama. Hal ini yang memicu ketegangan otot di daerah leher yang akhirnya menyebabkan rasa nyeri.

   Disebut text-neck karena sindrom ini dikaitkan dengan aktivitas berkirim pesan terlalu lama, namun berbagai aktivitas lainnya yang membuat kamu harus menunduk terlalu lama untuk melihat layar genggam, seperti bermain game, bekerja, atau browsing, juga bisa menyebabkan sindrom text neck.

   "Untuk itu, kenali gejala dari Sindrom Text Neck yakni muncul rasa nyeri di leher, punggung atas, atau bahu yang dapat muncul di satu tempat tertentu dan terasa intens atau menusuk. Postur Kepala Cenderung ke Depan dan Bahu Menonjol

   Saat terlalu lama menunduk melihat smartphone, otot di leher, dada, dan punggung atas bisa menjadi tidak seimbang, karena postur kepala ke depan terlalu lama. Berkurangnya Mobilitias yakni penggunaan smartphone yang berlebihan juga dapat membuat leher, punggung atas dan bahu tegang atau kaku, sehingga menjadi sulit digerakkan dan Sakit Kepala yang rasa nyeri muncul di leher juga bisa menjalar hingga ke kepala karena terlalu lama melihat smartphone, dengan postur apa pun, dapat meningkatkan risiko sakit kepala dan mata lelah," terang Umi Hanik Mardiyana, Amd.FT.

   Masih menurut Umi, rasa nyeri akibat sindrom text neck biasanya memburuk saat leher ditekuk ke depan, misalnya saat melihat ke bawah atau mengirim pesan melalui ponsel dan rasa nyeri terasa bisa berbeda-beda pada tiap orang. Misalnya, orang yang melihat layar smartphone dengan menggunakan kedua tangan lebih rentan mengalami nyeri yang merata di kedua sisi leher atau punggung atas. Sedangkan orang yang menggunakan satu tangan untuk melihat smartphone mungkin mengalami nyeri di salah satu sisi karena menggunakan otot-otot di sisi tersebut lebih banyak. Sebenarnya leher memang rentan mengalami cedera karena sifatnya yang lentur. Misalnya, beberapa orang bisa saja bangun di pagi hari dengan kondisi leher terpelintir ke satu sisi dan tidak dapat digerakkan. Para ahli menyebut kondisi ini dengan sebutan tortikolis akut. 

   Penyebabnya diduga cedera pada otot leher diantaranya saat posisi tidur, terlalu lama menunduk, stres, Saraf terjepit, beban Nge-Gym terlalu berat, kerusakan Sendi, terlampau berat dan cedera pada leher juga bisa menimbulkan sakit karena kecelakaan berkendara, berolahraga, pukulan keras langsung ke arah wajah, kepala bagian atas, atau kepala bagian belakang. Hal-hal tersebut bisa membuat kepala terhentak secara mendadak ke satu arah, sehingga merusak tendon atau ligamen leher.

   "Cara mencegah agar kamu bisa terhindar dari sindrom text neck dianjurkan untuk melakukan beberapa cara yakni pegang Smartphone dalam posisi lebih tinggi, angkat smartphone sampai pada ketinggian sejajar dengan mata tidak menunduk terlalu lama dan mencegah ketegangan pada tulang belakang, sering beristirahat, jangan terus-menerus melihat layar genggam, luangkan waktu sejenak untuk beristirahat dari penggunaan smartphone dan untuk menegakkan kepala. Saat beristirahat dari smartphone, kamu bisa melakukan peregangan yang bermanfaat untuk menghilangkan ketegangan di leher, bisa memiringkan kepala ke kiri dan ke kanan, lalu memutarnya beberapa kali. Lalu, putar bahu ke belakang atau ke depan, dan tarik punggung ke belakang," jelasnya.

   Sehingga dibutuhlan latihan penguatan leher maupun bahu karena kekuatan otot akan berkurang sebanyak 8% per minggu hingga 5% per hari apabila tidak digunakan sehingga perlu dilakukan latihan penguatan otot yang rutin. Kekuatan otot dapat diperoleh dengan latihan penguatan rutin yaitu melakukan latihan penguatan (gerakan tahanan) selama 6 detik (dan tidak lebih dari 10 detik) per gerakan sebanyak 20 set per hari. Tujuan latihan penguatan diantaranya untuk mencegah pengecilan otot ketika gerakan sendi tidak dapat dilakukan oleh karena penggunaan alat imobilisasi eksternal seperti gips, traksi, splint. Untuk mengembalikan kekuatan otot saat pemulihan jaringan yang terluka dan menjaga stabilitas postur dan sendi sehingga mencegah terjadinya cedera selanjutnya.

   Jika keluhan nyeri atau rasa tidak nyaman pada area leher dan bahu tidak membaik maka disarankan untuk berkonsultasi dengan fisioterapis, dokter rehabilitasi medis atau dokter spesialis saraf atau orthopedi, terutama yang mendalami bidang muskuloskeletal (otot, tulang, sendi).

   Dokter akan mengevaluasi, memeriksa, dan meminta pemeriksaan tambahan apabila diperlukan. Pemeriksaan tambahan bisa berupa rontgen, CT-scan, maupun MRI. Setelah diagnosis ditegakkan, dokter akan merencanakan pengobatan serta penatalaksanaan yang tepat.

Sindrom text neck dapat dikonsultasikan melalui Poli Rehabilitasi Medik RSUD Jombang setiap hari Senin hingga Jumat dengan ditangani dokter dan fisioterapis yang berkompeten. Pelayanan pendaftaran Poli rehab medik di RSUD Jombang dari pukul 07.00- 12.00 WIB untuk hari Senin-Kamis dan untuk hari Jumat pukul 07.00-11.00 WIB," pungkas Umi. *ryan


Jombang - suaraharianpagi.com

   Terkait pemberitaan suaraharianpagi.com 15 juli, tentang Dugaan Kepala Desa Sambirejo Terima fee 15% - 20% dari proyek aspal lapen yang dikerjakan oleh pihak ketiga atau pemborong. Camat Jogoroto, Nunik Hindayati ST. ketika dikonfirmasi via ponselnya mengatakan,”saya sangat prihatin, sudah seringkali saya ingatkan baik lewat sosialisasi dana desa (DD) atau non formal, tapi kalau diabaikan itu tanggung jawab Kepala desa sendiri”, kata Bu Camat Jogoroto, Nunik Hindayati, ST.

   Masih kata Bu Camat Jogoroto Nunik, selaku Pembina dan pengawas di tingkat Kecamatan, “tidak benar kalau dari pihak Kecamatan membiarkan setiap kegiatan proyek di desa-desa di Kecamatan Jogoroto, tim dari kecamatan selalu memonitor dan mengawasi meskipun tidak semua desa dan setiap harinya, karena keterbatasan staf kami, tegas Camat Jogoroto Nunik Hindayati ST.

   Sementara dari Inspektorat Kabupaten Jombang Eka Suprasetya, ketika dikonfirmasi suaraharianpagi.com via ponselnya mengatakan, setiap kali ada pemberitaan tentang Dana Desa (DD) akan saya tindak lanjuti, pemberitaan itu sudah saya kasihkan teman-teman yang dilapangan, cuman untuk sementara ini kondisinya masih PPKM, kami belum bisa memeriksa di lokasi, setelah PPKM  tetap akan saya agendakan untuk audit di lapangan, terimakasih atas informasi dan pemberitaannya,tegas orang nomer satu di Inspektorat Kabupaten Jombang, Eka Suprasetya kepada awak media.

   Perlu diketahui, bahwa proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) di lingkungan Kabupaten Jombang banyak bermasalah. Kali ini proyek pembangunan aspal lapen di Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya pekerjaan jalan aspal lapen tersebut ada dugaan menyalahi ketentuan dan ada indikasi suap. Jalan aspal lapen yang bermasalah tersebut berlokasi di Dusun Sambirejo, RT 05/RW 01 Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

   Proyek jalan aspal lapen di Desa Sambirejo tersebut dibiayai dari DD (Dana Desa) tahun anggaran 2021, diborongkan oleh pihak ketiga atau Pemborong, yang berinisial AG, warga desa Badang, Kecamatan Ngoro, padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa seharusnya dikerjakan secara swakelola dan 30% Dana Desa harus dipakai untuk upah pekerja warga setempat, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat bergerak, lebih-lebih masa pandemi covid-19. Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Sambirejo, Zainal Arifin diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang berinisial AG, besarnya mencapai kisaran 15% - 20% dari nilai proyek.

   Menurut salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa Kepala Desa Sambirejo, diduga menerima uang fee dari pemborong sebesar 15% - 20% dari total nilai proyek. Saya dengar dari salah satu tokoh masyarakat Desa Sambirejo, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Desa Sambirejo diduga telah memberikan uang fee kepada Kades sebesar 15% - 20% dari total nilai proyek ujarnya.

   Sementara dari beberapa pekerja yang sempat dikonfirmasi suaraharianpagi.com, dilokasi pekerjaan 15/7, menjelaskan bawa pekerjaan Lapen di desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, tersebut diduga tidak sesuai RAB nya, karena ada beberapa item batu yang tidak dikerjakan. Pekerjaan Lapen di Desa Sambirejo, hanya menggunakan batu dua tiga dan batu 0,5. Batu dua tiga untuk menutup lobang yang besar-besar, sementara batu 0.5, untuk meratakan kata pekerja yang mengaku tinggal di desa Ngoro yang tidak mau disebut namanya.

   Jalan di Desa Sambirejo yang dibangun aspal lapen tersebut adalah jalan aspal yang kondisinya masih relatif bagus, selanjutnya tahun 2021 ini oleh pemerintah desa Sambirejo diatasnya dibangun jalan aspal lapen, jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang sebagian besar relatif masih bagus.

   Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan oleh pemborong, karena sebelumnya sudah ada jalan aspal, pemborong tinggal memoles sedikit aspal lapen dan tidak semua item batu yang seharusnya digelar dikerjakan, seperti apa yang diceritakan pekerjanya. Jadi pemborong bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi warga yang gigit jari karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

   Informasi yang dihimpun dari warga setempat, jalan tersebut baru hari Rabu tanggal 14/7 dikerjakan, tenaga kerjanya dari luar warga desa Sambirejo, dari 7 pekerja semuanya orang dari Kecamatan Ngoro. Tidak ada satupun warga Desa Sambirejo yang dipekerjakan di pekerjaan tersebut. 

   Seperti apa yang dituturkan oleh warga desa Sambirejo kepada suaraharianpagi.com 14/7, yang kerja semuanya dari Ngoro mas, semuanya ada 7 orang, tidak ada warga Sambirejo yang diajak bekerja, lagi pula warga sini pekerjaannya buruh tani, bukan buat jalan, hanya kami yang tinggal dekat jalan yang dibangun diminta oleh perangkat membantu memberi minuman, dan makanan ringan papar warga yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media. 

Jadi pengerjaan jalan lapen tersebut, diduga tidak mengacu kepada program padat karya tunai (Cash for work), proyek diduga diborongkan atau dikerjakan oleh kontraktor.

   Terkait hal tersebut Kepala Desa Sambirejo Zainal Arifin, saat dikonfirmasi via ponselnya terkait pekerjaan aspal lapen di Dusun Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, yang tanpa papan nama proyek atau diduga proyek siluman tidak mau mengangkat.

   Munurut Yanto, dari Lsm GADJAH MADA yang berkantor di jalan Gajah Mada Mojokerto, mengatakan di Kabupaten Jombang banyak proyek infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa yang menyalahi ketentuan tidak pernah ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, ini yang membuat Kepala Desa semaunya mengerjakan proyek yang dibiayai dari Dana Desa 

Kejadian ini yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan penyimpangan Dana Desa kepada pihak Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum, di Pemkab Jombang. Karena dianggap membuang-buang waktu dalam menulis laporan. Kami berharap dengan adanya kejadian ini kepala Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang, bertindak tegas kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan Dana Desa, terutama Desa Sambirejo *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Meningkatnya angka Covid-19 di Jombang, berdampak pada tingkat kekhawatiran masyarakat yang tinggi. Padahal, berobat ke RSUD Jombang tidak perlu takut. Semua akan dilayani dengan sepenuh hati.

   Direktur RSUD Jombang dr. Pudji Umbaran menegaskan, tidak ada istilah “di-covid-kan” kepada siapapun yang berobat ke RSUD Jombang. Semua ditangani secara profesional. Dirinya mengingatkan kepada masyarakat agar jangan takut berobat ke RSUD Jombang. "Jadi jangan takut, ada screening sangat ketat. Kami punya dua IGD, satu khusus Covid-19, dan satunya non Covid-19," ucapnya. Ia lantas menjelaskan alur untuk bisa mendapatkan pengobatan yang tepat di RSUD Jombang. Setelah pasien tiba, wajib melakukan uji swab antigen di pintu depan.

    Jika hasilnya positif, maka akan diarahkan ke IGD khusus Covid-19. Sebaliknya, jika hasilnya negatif maka diarahkan ke IGD non Covid-19. Kemudian dilakukan screening lanjutan dengan pemeriksaan laboratoris untuk memastikan pasien dalam gejala ringan, sedang atau berat. “Pasien Covid-19 yang dimasukkan ke ruang isolasi hanya yang mengalami gejala berat kritis,” terangnya. Untuk yang bergejala ringan dan sedang, bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Sedangkan pasien yang berada di dalam ruang isolasi tidak boleh ditunggu.

   “Selama di rumah sakit, yang menunggu juga harus melakukan uji swab antigen dan biaya ditanggung rumah sakit,” terangnya. Ketentuan ini hanya satu orang untuk memastikan jika orang tersebut aman. Seandainya, mau ganti penunggu lain, harus uji swab lagi dengan biaya mandiri. “Kalau hasil uji swab bawa dari luar berlaku 3x24 jam," jelas Pudji.

   Untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, selama PPKM darurat, RSUD Jombang tidak ada jam berkunjung. Dia kembali mengingatkan agar masyarakat mematuhi Prokes ketat. Utamanya pasien tanpa gejala yang menjalani isolasi mandiri di rumah, harus mengukur kondisi kesehatannya sendiri. Karena isolasi mandiri bisa mengalami perburukan sewaktu-waktu.

   "Yang sedang isoman bisa mengukur saturasi oksigen secara mandiri, jika di bawah 95 wajib hukumnya segera lari ke rumah sakit," jelasnya. Tingginya tingkat kematian pasien Covid-19 disebabkan pasien yang datang kondisi saturasi oksigen 80. "Banyak sekali yang meninggal di IGD," jelasnya lagi.

   Pudji berharap, pemerintah desa bisa mendirikan selter untuk penanganan warga yang menjalani isolasi mandiri. Dengan melibatkan satgas Covid-19 tingkat kecamatan. "Bisa menyediakan satu oxymeter untuk dipakai orang banyak," pungkasnya. *ryan.

Jombang – suaraharianpagi.com

   Dugaan Proyek di lingkungan Kabupaten Jombang yang dibiayai dari Dana Desa (DD) banyak bermasalah. Salah satunya proyek pembangunan aspal lapen di Dusun Sambirejo, RT 05/RW 01 Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pasalnya pekerjaan jalan aspal lapen tersebut ada dugaan menyalahi ketentuan dan ada indikasi suap.

   Proyek jalan aspal lapen di Desa Sambirejo tersebut dibiayai dari DD (Dana Desa) tahun anggaran 2021, diborongkan oleh pihak ketiga atau Pemborong, padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa seharusnya dikerjakan secara swakelola dan 30% Dana Desa harus dipakai untuk upah pekerja warga setempat, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat bergerak, lebih-lebih masa pandemi covid-19. Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Sambirejo, Zainal Arifin diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 15% - 20% dari nilai proyek.

   Menurut salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa Kepala Desa Sambirejo, diduga menerima uang fee dari pemborong sebesar 15% - 20% dari total nilai proyek. “Saya dengar dari salah satu tokoh masyarakat Desa Sambirejo, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Desa Sambirejo diduga telah memberikan uang fee kepada Kades sebesar 15% - 20% dari total nilai proyek” ujarnya.

    Jalan di Desa Sambirejo yang dibangun aspal lapen tersebut adalah jalan aspal yang kondisinya masih relatif bagus, selanjutnya tahun 2021 ini oleh pemerintah desa Sambirejo diatasnya dibangun jalan aspal lapen, jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang sebagian besar relatif masih bagus.

   Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan oleh pemborong, karena sebelumnya sudah ada jalan aspal, pemborong tinggal memoles sedikit aspal lapen, dan tidak semua item batu yang seharusnya digelar dikerjakan. Jadi, diduga pemborong bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi warga yang gigit jari karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

   Informasi yang dihimpun dari warga setempat, jalan tersebut baru hari Rabu tanggal 14/7 dikerjakan, tenaga kerjanya dari luar warga desa Sambirejo, dari 7 pekerja semuanya orang dari Kecamatan Ngoro. Tidak ada satupun warga Desa Sambirejo yang dipekerjakan di pekerjaan tersebut.  

   Seperti apa yang dituturkan oleh warga desa Sambirejo kepada suaraharianpagi.com 14/7, ”yang kerja semuanya dari Ngoro mas, semuanya ada 7 orang, tidak ada warga Sambirejo yang diajak bekerja, lagi pula warga sini pekerjaannya buruh tani, bukan buat jalan, hanya kami yang tinggal dekat jalan yang dibangun diminta oleh perangkat membantu memberi minuman, dan makanan ringan”, papar warga yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media.  

   Jadi pengerjaan jalan lapen tersebut, diduga tidak mengacu kepada program padat karya tunai (Cash for work), proyek diduga diborongkan atau dikerjakan oleh kontraktor. Terkait hal tersebut Kepala Desa Sambirejo Zainal Arifin, saat dikonfirmasi via ponselnya terkait pekerjaan aspal lapen di Dusun Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, yang tanpa papan nama proyek atau diduga proyek siluman tidak mau mengangkat.

   Menurut Yanto, dari LSM Gadjah Mada yang berkantor di jalan Gajah Mada Mojokerto, mengatakan “di Kabupaten Jombang banyak proyek infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa yang menyalahi ketentuan tidak pernah ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, ini yang membuat Kepala Desa semaunya mengerjakan proyek yang dibiayai dari Dana Desa”.

   “Kejadian ini yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan penyimpangan Dana Desa kepada pihak Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum, di Pemkab Jombang. Karena dianggap membuang-buang waktu dalam menulis laporan. Kami berharap dengan adanya kejadian ini kepala Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang, bertindak tegas kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan Dana Desa, terutama Desa Sambirejo” *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com

   Balai Besar Pelatihan Ketindan Lawang Malang bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mengadakan pelatihan Tematik Teknis Budidaya Padi untuk Aparatur, yang dilaksanakan di gedung KPRI Dinas Pertanian, dan diikuti oleh 30 orang peserta.

   Pelatihan ini dibuka oleh kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, DR. Priadi, MM. Dalam pengarahannya beliau menyampaikan bahwa pertanian di Kabupaten Jombang harus bisa mengatasi permasalahan degradasi kesuburan lahan pertanian dan juga hama penyakit yang selama ini menjadi kendala dalam berusaha tani. Selain itu diinformasikan bahwa kegiatan pelatihan ini diharapkan aparatur penyuluh pertanian bisa berorientasi budidaya tanaman padi yang sustainable agriculture serta berbasis korporasi petani sebagai strategi mewujudkan ketahanan pangan nasional.  

   Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari dengan mengusung materi dan pemateri yang sudah ahli dibidangnya. materi yang disampaikan antara lain : Pemanfaatan Perangkat Uji Pupuk (PUP), rekayasa ekologi untuk pencagahan dan pengendalian hama penyakit tanah, kesuburan lahan dan pupuk organik, pengendalian hayati tanaman padi, kemitraan, manajemen kelembagaan petani dan strategi penumbuhan dan pengembangan korporasi berbasis petani.

   Materi praktek yang awal adalah pemanfaatan perangkat uji pupuk (PUP) disampaikan oleh narasumber Himawan, SST. Dalam pemaparannya diinformasikan terkait guna dan teknis prosedur dalam pemakaian perangkat.  

   Perangkat Uji Pupuk (PUP) adalah alat penetapan kadar hara pupuk secara cepat di lapangan. Alat ini merupakan penyederhanaan secara kualitatif dari analisis pupuk di laboratorium. Oleh karena itu hasil yang diperoleh tidak tepat seperti di laboratorium, namun merupakan estimasi pengukuran kuantitatif dalam selang nilai tertentu.

Alat ini bermanfaat untuk membantu pelaku pasar dan petani untuk mengetahui kualitas pupuk secara cepat di lapangan. Alat ini dapat digunakan pula oleh pengawas pupuk untuk memonitor kualitas pupuk yang beredar di pasaran, agar segera dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

   PUP diperlukan, karena dengan dihapusnya subsidi pupuk dan liberalisasi perdagangan pupuk, banyak diproduksi pupuk yang tidak memenuhi syarat mutu dan kadar hara pupuk tidak sesuai dengan label pada kemasan. Prinsip kerja PUP adalah mengukur kadar hara nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K) dalam pupuk secara semi kuantitatif dengan metode kolorimetri (pewarnaan) dan pembentukan endapan.

   Teknik Pengambilan Sampel Pupuk: 1. Karung berisi pupuk diletakkan mendatar, 2. Tusukkan alat pengambil pupuk secara diagonal, 3. Putarkan alat setengah putaran, lalu tarik perlahan, 4. Masukkan sampel kedalam kantong plastik bersih, 5. Lakukan beberapa karung secara acak   Bila lebih dari 10 karung  (pilih 10 karung secara acak dan setiap karung diambil anak sampel), Bila kurang dari 10 karung (diambil anak sampel setiap karung), Anak sampel diaduk secara merata, selanjutnya diambil 10 gram dan dihaluskan kedalam lumpang (siap untuk di uji).

   Alat bantu analisa pupuk di lapangan terdiri dari : Pereaksi : N1, N2, N3, N4, N5. P1,P2,P3. K1,K2. Bagan warna (N,P, tabel konsentrasi K). Peralatan, Lumpang porselin. Sendok takar 0,25gr dan 2,50 gr. Rak tabung reaksi. Tabung reaksi gelas (3 buah), tabung centrifuge 50 ml (3 buah). Sendok spatula, pipet tetes plastik (3 buah),kertas saring, Tisue, Tutup karet (3 buah), pengaduk gelas. Dengan alat bantu PUP ini diharapkan petani tidak dirugikan akibat ketidaksesuaian antara info kandungan unsur yang tertera di kemasan pupuk kimia dengan realita.

   Perangkat Uji Pupuk alat bantu analisa pupuk di lapangan terdiri : Pereaksi : N1, N2, N3, N4, N5. P1,P2,P3. K1,K2. Bagan warna (N,P, tabel konsentrasi K). Peralatan Lumpang porselin, Sendok takar 0,25gr dan 2,50 gr, Rak tabung reaksi, Tabung reaksi gelas (3 buah), tabung centrifuge 50 ml (3 buah), Sendok spatula, pipet tetes plastik (3 buah),kertas saring, Tisue, Tutup karet (3 buah), pengaduk gelas. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Proyek yang ditangani Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang yang berlokasi di desa Bakalan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berupa pematangan Lahan IKM Slag Alumunium dengan kode Tender 3910116, terus menjadi sorotan LSM Arak ( Aliansi Rakyat Anti Korupsi ) pasalnya proyek tersebut diduga menjadi ajang bancaan korupsi. Proyek tersebut dibiayai dari Dana alokasi khusus (DAK) tahun 2020, dikerjakan oleh CV Bintang Sakti Utama (CV BSU) yang beralamat di Buduran RT 008/RW 003 Buduran, Wonosari Madiun, dengan nilai kontrak Rp 941.818.114, dan konsultan CV Haniv Konsultan.

   Koordinator Lsm Arak, Safri Nawawi, ketika dikonfirmasi suaraharianpagi.com hari Senin 28/6/2021, mengatakan pelaksanaan Proyek Pematangan Lahan Sentra IKM Slag Alumunium Desa Bakalan, kuat dugaan terjadi praktek penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. “Pada proyek pematangan lahan ini ada tiga jenis pekerjaan, yakni pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, dan pekerjaan RK3K. Nah yang menjadi pekerjaan inti adalah pekerjaan tanah, berupa pengurugan lahan landscape dan jalan operasional, volume pekerjaan 4904,33 M3. Menurut Spek (spesifikasi) pengerjaan pengurugan ini, seharusnya mengunakan material Sirtu. Tapi kenyataan dilapangan, pengurugan diduga tidak sesuai spek yaitu mengunakan material tanah urug biasa.” Ujar Safri, Senin (28/6).

   Menurut Safri, sedangkan harga tanah urug biasa dengan sirtu, ada selisih harga hampir separo (50%). Atau dengan kata lain harga Sirtu lebih mahal sekitar 50% jika dibandingkan dengan harga tanah urug biasa. Tak hanya itu, yang lebih parah lagi, pekerjaan pengurugan lahan seluas 1,5 hektar tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai volume, karena hasil pekerjaan dilapangan ketebalan (Ketinggian) urugan hanya sekitar 30 Cm. “Jadi ada potensi kerugian negara akibat adanya pengurangan spek Sirtu, diganti tanah urug biasa. Secara otomatis, kualitas dan hasil pekerjaan dilapangan pun juga menghasilkan pekerjaan yang bermutu rendah.” Ujar Safri.

   Safri menegaskan, sebagai bukti bahwa hasil pekerjaan pematangan lahan atau pengurugan tahun 2020 bermutu rendah, pada hari Senin 28 Juni 2021, teman-teman saya mendatangi lokasi proyek. Hasilnya adalah, memang lahan yang diurug kondisinya seperti kubangan Kerbao becek disana-sini. “Jadi kalau pengurugan lahan Proyek Pematangan Lahan Sentra IKM Slag Alumunium Desa Bakalan tahun 2020 mengunakan material Sirtu tidak mungkin kondisi dilapangan bisa becek berlumpur seperti kubangan Kerbao.” Ujarnya. Masih menurut Safri, kendaraan mobil kecil saja, seperti mobil jenis avanza bisa nyangkut dilumpur jika masuk ke lokasi proyek, padahal saat ini bukan musim penghujan.

   “Bahkan tahun 2021 ini ada pengerjaan lanjutan. Pengerjaan lanjutan tahun 2021 juga terhambat, karena mobil pengangkut material bangunan tidak bisa masuk ke lokasi proyek. Penyebabnya adalah hasil pekerjaan pematangan lahan (Pengurugan lahan) tahun 2020 lalu hasil pekerjaannya sangat buruk. Jadi ini bukti bahwa hasil pekerjaan CV BSU tahun 2020 sangat buruk.” Tegas Safri. Safri berharap, APH (Aparat Penegak Hukum) segera mengusut kasus ini. APH harus bergerak cepat karena tahun anggaran 2021 ini, dilokasi tersebut ada pekerjaan lanjutan. Dan pekerjaan lanjutan tahun 2021 diantaranya ada pekerjaan tanah, berupa pengurugan dengan Sirtu volume pekerjaan sekitar 8.600 M3.

   “Pekerjaan pengurugan lanjutan tahun 2021 yang volumenya sekitar 8.600 M3, untuk mengurug (menimbun) hasil pekerjaan urugan tahun 2020 lalu, yang sekarang becek seperti kubangan Kerbao. Nah kalau sudah tertimbun Sirtu baru (urugan tahun 2021 ini). Maka pekerjaan tahun 2020 sulit untuk pembuktianya.” Ujar Safri. Oleh karena itu, Kami berharap kepada Kepala Kejaksaan negeri (Kejari) Jombang, segera mengusut kasus proyek Pematangan Lahan Sentra IKM Slag Alumunium tahun 2020. Kejari jangan hanya sibuk bermesraan dengan eksekutif melaunching Program Penyuluhan Hukum "Jaksa Jaga Desa" didesa-desa, dan Kasi Intel, jangan hanya terfokus mengurusi proyek didesa yang ditangani Pemdes saja.

   Sementara itu, salah seorang karyawan PT Dwi Mulia Jaya (PT DMJ), selaku pemenang tender proyek lanjutan Pembangunan Sentra IKM Slag Alumunium Desa Bakalan tahun 2021, mengatakan proyek lanjutan tahun 2021 ini, peletakan batu pertama Senin (21/6). “Kami PT DMJ, mulai bekerja 8 juni 2021, lalu.”  Ujarnya, dan wanti-wanti untuk tidak disebutkan namanya, dalam pemberitaan. Senin (28/6).

   Disinggung, kenapa hari ini tidak ada aktifitas pekerjaan ? “Untuk kendaraan barang kesulitan masuk kelokasi proyek, karena kondisi tanah masih lembek. Untuk mengurug jalan saja kami sudah menghabiskan ratusan kubik. Tapi kendaraan barang tetap tak bisa masuk kelokasi proyek. Takut mobilnya nyangkut ditanah.” Ujar karyawan PT DMJ.

   Ia menambahkan, saat ini truk pengangkut material tanah urug pun tidak bisa masuk kelokasi. Bayangkan mobil kecil saja sulit masuk kelokasi. Apalagi mobil pengangkut material, atau truk pengangkut Sirtu. “Harga sirtu yang kita masukkan ke lokasi murah, tapi kalau mobil truknya nyangkut ditanah karena tanahnya ambles kebawah, jadinya akan besar pasak dari pada tiang. Biaya perbaikan mobil lebih mahal, ketimbang harga sirtu. Oleh karena itulah, pengerjaan terganggu.” Terangnya.

   Tahun 2020 lalu, lokasi proyek sudah diurug dengan anggaran Rp 941.818.114. Kenapa lokasi proyek malah tidak bisa dilewati kendaraan pengangkut material? “Wah kami kurang tahu kalau pekerjaan tahun 2020. Soalnya kami (PT DMJ) baru mengerjakan tahun 2021 ini.” pungkas Karyawan PT DMJ. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Ada hal yang berbeda di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang, tepatnya pada hari Jumat (25/6) pagi di halaman Kantor Disdikbud Jombang. Biasanya hanya terdapat aktifitas rutin apel kerja, setiap hari Senin-Kamis.

   Pada hari Jumat kali ini diadakan acara bersih-bersih. Kepala Disdikbud Jombang Agus Purnomo mengatakan dengan semangatnya membersihkan taman, kolam ikan, halaman, dan lain lain akan menyegarkan pikiran para pegawai Dinas. "Semoga acara Jumat Bersih tadi dapat menghilangkan kejenuhan kerja, sehinga dapat meningkatkan produktifitas kerja semua pegawai Disdikbud Jombang,’’ungkapnya.*ryan




Jombang - suaraharianpagi.com

   Peningkatan kapasitas masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan terus dilakukan oleh Dinas LH Kabupaten Jombang. Bertempat di Kampung Adat Segunung, Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Dinas LH bersama 30 warga dan perwakilan guru tingkat SD di Carangwulung berlatih pengujian kualitas air dengan metode biotilik.

   Metode biotilik merupakan pengujian sederhana untuk mengetahui kualitas air sungai dengan identifikasi biota air. Klasifikasi sungai dapat diidentifikasi berdasar kategori cemar ringan, sedang dan berat berdasar jumlah dan jenis biota air yang ditemukan. Narasumber yang memberikan materi ialah Arum (penggiat lingkungan yang aktif mendampingi polisi air di Wonosalam).

   Setelah pelatihan diharapkan, masyarakat dapat terlibat aktif memantau kualitas air di lingkungan sekitar dan dapat menjadikan biotilik ssbagai bagian edukasi lingkungan dalam ekowisata, karena tantangan penurunan kualitas air akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. *ryan 

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget