suaraharianpagi

Jombang–suaraharianpagi.com

   Pembangungan jalan rabat beton yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jatim Sudah rusak parah. Bangunan jalan rabat beton sepanjang 434 x 3 M tebal 15 cm, dengan nilai Rp. 181.000.000,- lokasi di Dusun Mbranjang RT.004 / RW. 002, dan di dusun Buduk RT. 004/ RW. 007. Panjang 204 x 3 m tebal 15 cm nilai Rp. 85.000.000,- baru di bangun 6 bulan sekarang sudah rusak parah, proyek yang bersumber dari dana desa tahun 2018, hitungan bulan sudah hancur.

   Jalan rabat beton tersebut. Di bangun menggunakan dana desa tahun 2018 kondisinnya sangat memprihatinkan, jalan sudah remuk, berlubang, pecah – pecah disepanjang jalan tersebut. Menurut Sdn (50 tahun) warga setempat, jalan rabat beton di dusun Mbranjang mulai di kerjakan sekitar bulan Nopember 2018, tapi aneh pada akhir desember 2018 jalan sudah rusak. Jalan terjadi retak – retak permukaan jalan sudah terkelupas, berlubang dan remuk, ujar Sdn pada suara harian pagi online.

   Selanjutnya oleh pemerintah Desa Sidokerto , jalan tersebut sempat di perbaiki tapi perbaikan hanya tambal sulam saja, dan buktinya sampai hari ini jalan masih rusak parah, masak usia bangunan hanya 6 bulan sudah remuk. Saya berharap aparat

   penegak hukum mengambil tindakan tegas, agar Dana Desa ini betul – betul membawa manfaat buat warga Sidokerto ucapnya. Saya berharap bangunan jalan tersebut di bongkar karena kerusakan jalan akibat buruknya mutu beton/ adonan semen yang digunakan untuk jalan tersebut. Perbaikan beton secara keseluruhan kalau diperbaiki harusnya dibongkar total diganti dengan bangunan baru, karena percuma di perbaiki kalau hanya tambal sulam saja nanti akan rusak lagi. Perbaikan tambal sulam itu Cuma akal – akalan saja karena tidak akan mampu memperbaiki mutu secara keseluruhan kata Sdn.

   Kepala Desa Sidokerto saat mau dikonfirmasi dalam keadaan sulit dan di arahkan ke ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sidokerto Suyanto, tapi tidak ada ditempat, akhirnya ditemui saudara Sugiono anggota Tim Pelaksana Kegiatan, juga menjabat sebagai perangkat Desa setempat. Mengatakan “ memang benar jalan itu sudah banyak mengalami kerusakan dan sudah pernah saya perbaiki, akan tetapi jalan rusak kembali. Karena pada waktu proses pengerjaan jalan belum waktunya di lewati warga memaksa menggunakan jalan tersebut.

   Terkait hal tersebut menurut Riyan dari LSM Gajah Mada Mojokerto mengatakan kerusakan jalan hanya itungan bulan harus ada tindakan tegas dari Pemkab Jombang dan aparat Penegak Hukum. Proyek jalan hanya hitungan bulan sempat tidak lazim. Kuat dugaan Pemerintah desa Sidokerto dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Sidokerto Suyanto. Besekongkol untuk mengerjakan jalan rabat beton tersebut tidak sesuai dengan perencanaan / Spesifikasi teksnis karena jalan tidak akan rusak hitungan bulan jika benar – benar di kerjakan sesuai dengan spesifikasi Teknisnya tegas Riyan.

   Riyan menambahkan kerusakan jalan di Dusun Mbranjangan dan Buduk tersebut harus ada pertanggung jawaban oleh Pemerintah Desa dan TPK Desa Sidokerto , Kasus ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena kerusakan jalan tersebut berimplikasi luas, misalnya : kerugian material / bangunan masyarakat dan kenangan Negara oleh karena itu Pemkab Jombang dan Penegak Hukum harus bertindak tegas kata Riyan.

   Bahkan dapat berpengaruh kepada masyarakat Jombang terhadap nilai kualitas bangunan yang dibiayai Dana Desa itu sendiri Seperti Bangunan Drainase, Jalan, Gedung/ bangunan Sipil lainnya, pungkas Riyan *usa

JOMBANG - suaraharianpagi.com

   Bangunan jalan rabad beton sepanjang 436 meter, dan lebar 4 meter, di Dusun Rawarayung-Bakalan dan Dusun Panemon Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, baru tujuh bulan selesai dibangun sudah rusak parah.

   Bangunan jalan rabad beton sepanjang 436 meter, dan lebar 4 meter, di Dusun Rawarayung–Bakalan menelan biaya sebe sar Rp. 392.881.252.90 juta, sementara yang di Dusun Panemon yang Panjangnya 216 meter dan lebar 3 meter menelan biaya sebesar Rp.146.945.000, juta. Semuanya dibiayai dari Dana Desa tahun 2018.

   Jalan rabat beton tersebut dibangun mengunakan Dana Desa tahun 2018, kondisinya memprihatinkan, hancur, remek dan retak – retak dari ujung jalan ke ujung jalan. Menurut RK (46) warga setempat jalan rabad beton di Dusun Rawarayung – Bakalan dan Panemon, mulai dikerjakan sekitar Pertengahan bulan Agustus 2018, “Tapi aneh pada November 2018 jalan sudah rusak, jalan terjadi retak-retak, permukaan jalan sudah terkelupas, berlubang, dan beberapa titik jalan sudah ada yang pecah dan remuk”. Ujar RK kepada awak media.

   Selanjutnya oleh Pemerintah desa Bakalanrayung,  jalan tersebut sempat diperbaiki, tapi perbaikan hanya tambal sulam saja.“Sampai hari ini buktinya jalan tersebut kondisinya masih rusak parah. Masak usia bangunan hanya 7 bulan sudah rusak. Saya berharap aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas, agar Dana Desa ini betul-betul membawa manfaat buat warga Bakalanrayung”. tegasnya.

   Saya berharap bangunan jalan tersebut dibongkar total, karena kerusakan jalan tersebut, akibat buruknya mutu beton atau adonan semen yang digunakan untuk jalan tersebut. Perbaikan tambal sulam tidak akan mampu memulihkan kaulitas beton secara keseluruhan. “Menurut saya kalau diperbaiki harus dibongkar total, diganti dengan bangunan baru. Karena percuma diperbaki kalau hanya tambal sulam saja, nanti akan rusak lagi. Perbaikan tambal sulam itu hanya akal-akalan saja, karena tidak akan mampu memperbaiki mutu jalan secara keseluruhan”. Kata RK.

   Kepala desa Bakalanrayung Supadmi, saat dikonfirmasi di kantornya ia mengakui adanya kerusakan jalan tersebut, karena pada saat proses pengerjaan jalan belum selesai warga sudah memaksa menggunakan jalan tersebut, namun ia membantah kalau dikatakan jalan tersebut patah dan remuk.

   “Memang betul ada kerusakan, permukaan jalan aus dan terkelupas, tapi tidak benar kalau jalan tersebut terjadi patah dan remuk. Kami mohon kalau bisa jangan ditulis di media “ tegas Supadmi dengan nada memohon.

   Terkait hal tersebut menurut LSM Gadjah Mada, ia mengatakan kerusakan jalan yang hanya hitungan bulan, harus ada tindakan tegas dari Pemkab Jombang, dan aparat penegak hukum.

   “Jalan hanya hitungan bulan sudah rusak, ini sangat tidak lazim. Kuat dugaan Pemerintah desa Bakalanrayung dan Tim pengelola kegiatan (TPK) desa Bakalan  rayong H.Sutrino bersekongkol untuk mengerjakan jalan rabad beton tersebut tidak sesuai dengan perencanaan atau spesifikasi teknis. Karena jalan tidak akan rusak dalam hitungan bulan, jika benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi teknis”.

Jadi harus ada pertangungjawaban hukum baik perdata maupun Pidana, oleh Pemerintah desa, dan TPK desa Bakalanrayung. “konflik ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, Karena kerusakan jalan tersebut berimplikasi luas, misalkan kerugian materiil, atau kerugian masyarakat dan keuangan Negara. Oleh karena itu Pemkab Jombang, dan penegak hukum harus bertindak tegas”. kata wartawan

   Bahkan dapat berpengaruh kepada masyarakat Jombang terhadap nilai dan kualitas bangunan yang dibiayai Dana Desa itu sendiri, seperti bangunan draynase, jalan, gedung atau bangunan sipil lainya. tandasnya *us/ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Pemerintah desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, terus berupaya membangun infrastruktur di desanya secara merata, tujuannya untuk menunjang kegiatan masyarakat dengan mewujudkan bagunan yang layak bagi masyarakat.

   Kepala Desa Tejo, H.Untung Spd, mengatakan kami prihatin selama ini sekolah paud menggunakan gedung seadanya, oleh karena itu, Pemdes memanfaatkan dana Desa ( DD ) untuk membangun gedung PAUD. Agar anak–anak dari desa Tejo bisa menikmati sekolah yang layak, pembangunan PAUD tersebut dalam rangka untuk kontribusi memajukan dunia pendidikan untuk mempersiapkan generasi yang memiliki SDM yang berkualitas. Saya berharap sekali, sekolah PAUD ini nantinya bisa terus berkembang kata Kades Tejo.

Lebih lanjut ia menjelaskan disamping membangun PAUD, dan juga membangun jalan Aspal Lapen dan normalisasi saluran air di Desa Tejo.

   Menurutnya 3 sarana tersebut cukup vital karena menunjang kecerdasan anak didik dan menunjang akses perekonomian, sarana penunjang tersebut. Diharapkan bisa melancarkan akses perekonomian kami sangat berterimakasih pada pemerintah pusat mengeluarkan dana (DD), karena nilainya cukup besar dan bisa membantu pemerintah Desa untuk kesejahteraan rakyat yang telah di amanatkan oleh undang–undang.

   Untuk pembangunan sekolah PAUD dibangun dari titik Nol atau bangunan baru, menghabiskan dana 150 juta rupiah. Untuk normalisasi saluran menelan biaya 33 juta rupiah.

Pembangunan berupa jalan Aspal Lapen berlokasi di dusun Klampisan sebanyak 7 titik lokasi, yaitu : titik satu sepanjang 232 m x 3 m, anggaran Rp. 78.033.000, titik kedua sepanjang 230 m x 2,7 m dengan anggaran Rp. 47.934.000, titik ketiga sepanjang 195 m x 2,6 m dengan anggaran Rp. 39.401.000, titik keempat sepanjang 360 m x 3 m dengan anggaran Rp.82.292.000 , titik kelima sepanjang 295 m x 2,5 m, anggaran Rp.57.105.000, titik keenam panjang 380 m x 2,6 m, anggaran Rp. 79.406.000, titik ketujuh panjang 295 m x 2,5 m, dengan anggaran Rp.56.332.000.

Jadi untuk pemnagunan jalan aspal lapen ada tujuh titik lokasi semua juga di danai dari Dana Desa tahun 2018.

   Pemerintah desa Tejo selalu komitmen untuk membangun demi kemajuan Desa dan kesejahteraan warga di desa Tejo ini, masih banyak infrastruktur yang belum tersentuh pembangunan. Karena dana desa dari pemerintah pusat baru berjalan sejak tahun 2015 lalu.

   Kami berharap untuk pembangunan infrastruktur tidak hanya dari dana desa saja, tetapi dari progam lainnya, karena desa kami masih butuh banyak dana untuk pembangunan, oleh karena itu, kami berharap bisa mendapatkan bantuan selain dari dana desa utnuk mempercepat pembangunan di desa kami jelasnya.

  Ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) desa Tejo, Abdul Malik mengatakan, sesuai instruksi kepala desa dalam pekerjaan kami selalu harus mengutamakan kualitas hasil pekerjaan karena kami warga yang akan menikmati pembangunan nantinya, jika bangunan berkualitas baik kami sendiri yang akan menikmati bangunan sampai lama oleh karena itu, kami TPK memaksimalkan pembangunan yang dibiayai dari dana desa ini kata Abdul Malik.

   Untuk tenaga kerja diambilkan dari warga setempat ini sebagai wujud pemberdayaan pada warga masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarkat ia menambahkan, pekerjaan dimulai pada bulan juli 2018 lalu. Untuk pembangunan jalan sudah selesai semua dan untuk bangunan PAUD dan normalisasi saluran air sudah rampung 100% dengan pembangunan itu semua semoga masyarakat lebih sejahtera, harapnya. *usa

JOMBANG – suaraharianpagi.com

   Proyek pembangunan Tembok penahan tanah (TPT) di desa Jatiganggong dan Kepuhkajang, Kecamatan Perak, Jombang, Jawa timur. Diduga dikorupsi, pasalnya dilapangan diduga ada pengurangan volume pekerjaan, dan pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi.

   Proyek TPT tersebut dikerjakan oleh Badan kerja sama antar desa (BKAD) kecamatan Perak. Lokasi pekerjaan ada ditepi jalan Jatiganggong dan Kepuhkajang, sepanjang 517 meter, yang terbuat dari pasangan batu. Menghabiskan anggaran Rp 600 juta, yang bersumber dari Program infrastruktur sosial ekonomi wilayah (Pisew) tahun 2018 sebesar Rp 590 juta atau APBN 2018, dan dari Bantuan operasional desa (BOP) sebesar Rp 10 juta. Salah satu titik pemasangan tiang tross untuk menyambungkan TPT yang spot-spot

   Dari pantauan dilapangan pekerjaan tersebut diduga kuat ada pencurian atau pengurangan volume pekerjaan pasangan batu sepanjang 68 meter, tinggi 2 meter, dan ketebalan sekitar 30 – 35 Cm. Bukan hanya itu spesifikasi mortar pengikat pasangan batu kuat dugaan juga dikurangi, hal itu terlihat dari mortar pengikat pasangan batu mudah pretel atau mudah remuk.

Menurut, Harun warga Kecamatan Perak, ia mengatakan, pembangunan TPT tersebut seharusnya dibangun sepanjang 517 meter. Tapi kenyataan dilapangan pengerjaan TPT diduga dikurangi 68 meter. Bangunan TPT dibuat spot-spot.

   Salah satu titik pemasangan tiang tross untuk menyambungkan TPT yang spot-spot

“Sebanyak lima titik yang spot-spot yang tidak dibangun pasangan batu. Dari lima titik tersebut panjangnya semuanya 68 meter. Jadi ada dugaan pekerjaan sepanjang pasangan batu 68 meter tersebut diduga kuat dicuri, atau ada pengurangan volume pekerjaan.” Kata Harun.

   Menurut Harun, pada bagian yang tidak dibangun pasangan batu, atau TPT oleh BKAD Kecamatan Perak, disiasati dengan cara memasang tros atau tiang pancang yang terbuat dari beton cor. Diatas tiang pancang selanjutnya dipasang balok beton, yang menyambungkan permukaan (bagian atas) pasangan batu yang spot-spot.

   “Kalau dilihat dari atas jalan, TPT tersebut tidak spot-spot. Tapi jika dilihat dari samping, akan kelihatan TPT tersebut kroak atau bolong, karena tidak dibangun pasangan batu yang baru, hanya dipasang tiang pancang dari beton, diatasnya dipasang balok beton. Jadi seolah-olah TPT tersebut nyambung semua, padahal spot-spot.” Terang harun.a.

Salah satu titik bangunan TPT campur tiang tros. Nampak tros (tiang) beton yang dipasang untuk menyambungkan TPT yang spot-spot.

   Harun menduga pembangunan TPT tersebut sengaja dikerjakan akal-akalan, hal ini diduga disengaja, karena ada pihak-pihak yang diduga mencari keuntungan pribadi pada proyek itu.

“Jadi sepanjang 68 meter, tinggi 2 meter, dan ketebalan sekitar 30 – 35 Cm, pekerjaan pasangan batu yang tidak dikerjakan oleh BKAD Kecamatan Perak. Bukan hanya itu luluh atau mortar pengikat pasangan batu juga diduga kuat ada pengurangan spesifikasi. Kami berharap, aparat penegak hukum mengusut kasus ini. Agar segera memangil BKAD kecamatan Perak dan pihak dinas terkait lainya.” Tegas Harun. *ryan/usa

Jombang – suaraharianpagi.com

 Wakil Bupati Jombang Sumrambah sangat kecewa dan kesal terhadap supliyer telur Ia mengharapkan agar segera diganti telor yang rusak dan busuk, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Jombang tidak menginginkan warga masyarakatnya diberi makan telur yang sudah kedaluwarsa atau busuk dan Jangan lempar tanggung jawab karena sudah ada perjanjian tertulis sebelumnya, antara Dinas sosial dan suplayer.

   Kekecewaan orang nomor dua di Jombang tersebut ungkapkan saat Audien antara pemkab Jombang dan insan pers di ruang sagata pendopo kabupaten Jombang yang di hadiri puluhan awak media, Kepala Dinas Sosial dan Suplayer, serta bermunculan pertanyaan dari kalangan jurnalis yang hadir dalam jumpa pers, antara lain tata cara mekanisme pengiriman barang dan jadwal yang sudah di tentukan oleh Dinas, serta sistem pengawasan yang dilakukan.

   Wakil Bupati Jombang Sumrambah meminta pada suplayer program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk segera mengirim dan mengganti telur yang rusak dan berbau dengan segera, saya tidak ingin masyarakat miskin menjadi korban dari program ini dan jangan sampai terulang kembali.

H.Mochammad Shaleh MSi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang mengatakan bahwa “Masing masing penerima program BNPT menerima barang berupa beras dan telor, untuk itu kami selaku Kadis Sos bekerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) selaku penyedia beras sedangakan untuk telur bekerja sama dengan PT. Pertani sebagai supliyer, serta pihak Dinas Sosial akan mengevaluasi terkait penemuan ini”, terangnya

   Banyaknya pengaduan masyarakat terkait temuan telur tidak layak untuk di konsumsi khusus bagi warga penerima manfaat ini, untuk kami sebagai suplayer dari PT.Pertani akan segera mengganti dalam kurun waktu 2X24 jam , dan memang kami mengakui tidak sempat untuk ngecek telur yang dikirim dari para peternak, kata salah satu dari nggota suplayer PT.Pertani *usa

Jombang – suaraharianpagi.com

   Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau dengan sebutan lain Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan komitmen dan kewajiban pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. khususnya masyarakat bawah untuk bisa memiliki dan mempunyai sertifikat tanah. Desa tidak mempunyai hak untuk memungut Biaya Perolehan Hak Tanah & Bangunan (BPHTB), Desa hanya sebatas mengeluarkan surat keterangan tanah, karena semua sudah di atur oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Mentri terkait biaya untuk pengurusan PTSL / PRONA sebesar Rp.150.000 dan itupun sudah mencakup semua kebutuhan untuk pengurusan prona.dan tidak ada tambahan lagi…dengan dalih apapun.

   Namun SKB tiga menteri tersebut nampaknya hanya dipandang sebelah mata oleh Perangkat Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Banyak pengaduan masyarakat desa setempat ke awak media ini terkait dengan banyaknya pungutan setelah pengukuran tanah, ada yang dikenakan biaya Rp.600,000,- dan ada juga Rp.400,000,- bahkan sampai di atas Rp.1 juta, Dari pengakuan masyarakat mekanisme pembayarnya ke perangkat desa, sedangkan perangkat desa sendiri mempaparkan kepada masyarakat yang ikut PTSL/PRONA bahwa untuk pengurusan dan pengukuran di kenakan biaya 1% .

   Dilain tempat Muhamad Sholeh Kades Mentaos kecamatan Gudo saat di datangi awak media di ruang kerjanya terkait hal tersebut, beliau menyampaikan “kalau panitia PTSL/PRONA sampai saat ini belum terbentuk, cuma tiap dusun sudah mengusulkan nama nama untuk jadi panitia. dan menurut kades Mentaos “kalau ada perangkat kami yang sudah menarik biaya pada masyarakat pasti tak panggil dan akan kami evaluasi”, karena tidak tidak ada intruksi dari kades untuk menarik biaya bahkan Ia juga belum mendengar, katanya Sedangkan pengukuran yang sudah berjalan menurut pengakuan kades Mentaos itu hanya untuk mengukur batas wilayah karena itu permintakan dari BPN”, kilahnya.

   Aturan terkait pelaksanaan program PTSL/ PRONA sudah sangat jelas. Bahkan telah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang meliputi Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. SKB 3 Menteri sudah ditentukan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta PTSL. Untuk wilayah Kategori I sebesar Rp. 450.000, Kategori II sebesar Rp. 350.000, Kategori III Rp. 250.000, Kategori IV Rp. 200.000,

Kategori V Jawa dan Bali biaya yang ditanggung masyarakat sebesar Rp 150.000. Rinciannya untuk pembiayaan penggandaan dokumen, pengangkutan dan pemasangan patok, transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam perbaikan dokumen yang diperlukan  *usa

Jombang – suaraharianpagi.com

   Program Pemerintah Pusat maupun Daerah demi untuk pemerataan dan percepatan pembangunan yang ditunjang program dari pemerintah pusat berupa dana Desa, (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan (BK) Pemerintah daerah dan masih banyak dengan program dari yang lainya, semua desa menerima program tersebut. Yang nilainya 1 milyar lebih perdesa.

   Dalam Hal Ini Desa Rejoso Pinggir, Kec Tembelang, Kab Jombang yang menerima program bantuan tersebut yang dipergunakan untuk membangun jalan Hotmix dengan 4 paket proyek jalan Hotmix lingkungan, yeng terletak di dusun rejoso gang utara 2 panjang 236 mx 2,5 m dengan nilai Rp. 78.811.000.00 Dusun Rejoso gang utara panjang 400 m X 2,5 m dengan nilai anggaran Rp.157.953.00

   Dusun Rejoso Gang Selatan panjang 332 x 2,5 m besaran anggaran Rp. 116.666.0000.00 Dusun Kedunggalih dengan Panjang 387m x 2,5 M nilai anggaran Rp. 135.000.000.00 dari tiga proyek tersebut dana anggaran bersumber dari Dana Desa (DD) dan ada juga proyek jalan Hotmix lingkungan dana dari bantuan keuangan (BK) kabupaten daerah Jombang yang terletak di dusun Jatimenok dengan nilai Rp. 75.000.000 panjang 212 m X 2.5 m 

   Proyek jalan hotmix tersebut, dinilai oleh warga sekitar hasilnya sangat buruk sekali dan sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat karena proyek baru saja selesai dikerjakan, jalan sudah bergelombang, dan sudah banyak mengalami keretakan, karena kelihatan sekali hotmix digelar sangat tipis sekali, kami menilai proyek perbaikan jalan di desa rejoso pinggir ini dikerjakan asal-asalan dan asal jadi saja, di duga kuat juga mengurangi volume pekerjaaan dengan adanya hotmix yang sangat tipis rumputpun bisa tumbuh subur di jalan hotmix tersebut,

   Kalau dugaan ini benar berarti Tim pelaksana kegiatan (TPK) dan Kepala Desa harus bertanggung jawab atas terlaksananya proyek tersebut, kerena kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

   Masyarakat berharap agar kasus tersebut segera di tindak lanjuti oleh dinas terkait baik kejaksaan maupun kepolisian, agar dikemudian hari tidak terjaadi lagi mengerjakan proyek secara asa-asalan dan asal jadi saja.