suaraharianpagi

Jombang - suaraharianpagi.com

   Terkait pemberitaan suaraharianpagi.com 15 juli, tentang Dugaan Kepala Desa Sambirejo Terima fee 15% - 20% dari proyek aspal lapen yang dikerjakan oleh pihak ketiga atau pemborong. Camat Jogoroto, Nunik Hindayati ST. ketika dikonfirmasi via ponselnya mengatakan,”saya sangat prihatin, sudah seringkali saya ingatkan baik lewat sosialisasi dana desa (DD) atau non formal, tapi kalau diabaikan itu tanggung jawab Kepala desa sendiri”, kata Bu Camat Jogoroto, Nunik Hindayati, ST.

   Masih kata Bu Camat Jogoroto Nunik, selaku Pembina dan pengawas di tingkat Kecamatan, “tidak benar kalau dari pihak Kecamatan membiarkan setiap kegiatan proyek di desa-desa di Kecamatan Jogoroto, tim dari kecamatan selalu memonitor dan mengawasi meskipun tidak semua desa dan setiap harinya, karena keterbatasan staf kami,” tegas Camat Jogoroto Nunik Hindayati ST.

   Sementara dari Inspektorat Kabupaten Jombang Eka Suprasetya, ketika dikonfirmasi suaraharianpagi.com via ponselnya mengatakan, setiap kali ada pemberitaan tentang Dana Desa (DD) akan saya tindak lanjuti, pemberitaan itu sudah saya kasihkan teman-teman yang dilapangan, cuman untuk sementara ini kondisinya masih PPKM, kami belum bisa memeriksa di lokasi, setelah PPKM  tetap akan saya agendakan untuk audit di lapangan, terimakasih atas informasi dan pemberitaannya,”tegas orang nomer satu di Inspektorat Kabupaten Jombang, Eka Suprasetya kepada awak media.

   Perlu diketahui, bahwa proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) di lingkungan Kabupaten Jombang banyak bermasalah. Kali ini proyek pembangunan aspal lapen di Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya pekerjaan jalan aspal lapen tersebut ada dugaan menyalahi ketentuan dan ada indikasi suap. Jalan aspal lapen yang bermasalah tersebut berlokasi di Dusun Sambirejo, RT 05/RW 01 Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

   Proyek jalan aspal lapen di Desa Sambirejo tersebut dibiayai dari DD (Dana Desa) tahun anggaran 2021, diborongkan oleh pihak ketiga atau Pemborong, yang berinisial AG, warga desa Badang, Kecamatan Ngoro, padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa seharusnya dikerjakan secara swakelola dan 30% Dana Desa harus dipakai untuk upah pekerja warga setempat, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat bergerak, lebih-lebih masa pandemi covid-19. Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Sambirejo, Zainal Arifin diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang berinisial AG, besarnya mencapai kisaran 15% - 20% dari nilai proyek.

   Menurut salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa Kepala Desa Sambirejo, diduga menerima uang fee dari pemborong sebesar 15% - 20% dari total nilai proyek. Saya dengar dari salah satu tokoh masyarakat Desa Sambirejo, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Desa Sambirejo diduga telah memberikan uang fee kepada Kades sebesar 15% - 20% dari total nilai proyek” ujarnya.

   Sementara dari beberapa pekerja yang sempat dikonfirmasi suaraharianpagi.com, dilokasi pekerjaan 15/7, menjelaskan bawa pekerjaan Lapen di desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, tersebut diduga tidak sesuai RAB nya, karena ada beberapa item batu yang tidak dikerjakan. Pekerjaan Lapen di Desa Sambirejo, hanya menggunakan batu dua tiga dan batu 0,5. Batu dua tiga untuk menutup lobang yang besar-besar, sementara batu 0.5, untuk meratakan kata pekerja yang mengaku tinggal di desa Ngoro yang tidak mau disebut namanya.

   Jalan di Desa Sambirejo yang dibangun aspal lapen tersebut adalah jalan aspal yang kondisinya masih relatif bagus, selanjutnya tahun 2021 ini oleh pemerintah desa Sambirejo diatasnya dibangun jalan aspal lapen, jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang sebagian besar relatif masih bagus.

   Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan oleh pemborong, karena sebelumnya sudah ada jalan aspal, pemborong tinggal memoles sedikit aspal lapen dan tidak semua item batu yang seharusnya digelar dikerjakan, seperti apa yang diceritakan pekerjanya. Jadi pemborong bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi warga yang gigit jari karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

   Informasi yang dihimpun dari warga setempat, jalan tersebut baru hari Rabu tanggal 14/7 dikerjakan, tenaga kerjanya dari luar warga desa Sambirejo, dari 7 pekerja semuanya orang dari Kecamatan Ngoro. Tidak ada satupun warga Desa Sambirejo yang dipekerjakan di pekerjaan tersebut. 

   Seperti apa yang dituturkan oleh warga desa Sambirejo kepada suaraharianpagi.com 14/7, ”yang kerja semuanya dari Ngoro mas, semuanya ada 7 orang, tidak ada warga Sambirejo yang diajak bekerja, lagi pula warga sini pekerjaannya buruh tani, bukan buat jalan, hanya kami yang tinggal dekat jalan yang dibangun diminta oleh perangkat membantu memberi minuman, dan makanan ringan” papar warga yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media. 

Jadi pengerjaan jalan lapen tersebut, diduga tidak mengacu kepada program padat karya tunai (Cash for work), proyek diduga diborongkan atau dikerjakan oleh kontraktor.

   Terkait hal tersebut Kepala Desa Sambirejo Zainal Arifin, saat dikonfirmasi via ponselnya terkait pekerjaan aspal lapen di Dusun Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, yang tanpa papan nama proyek atau diduga proyek siluman tidak mau mengangkat.

   Munurut Yanto, dari Lsm GADJAH MADA yang berkantor di jalan Gajah Mada Mojokerto, mengatakan di Kabupaten Jombang banyak proyek infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa yang menyalahi ketentuan tidak pernah ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, ini yang membuat Kepala Desa semaunya mengerjakan proyek yang dibiayai dari Dana Desa” 

“ Kejadian ini yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan penyimpangan Dana Desa kepada pihak Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum, di Pemkab Jombang. Karena dianggap membuang-buang waktu dalam menulis laporan. Kami berharap dengan adanya kejadian ini kepala Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang, bertindak tegas kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan Dana Desa, terutama Desa Sambirejo” *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Meningkatnya angka Covid-19 di Jombang, berdampak pada tingkat kekhawatiran masyarakat yang tinggi. Padahal, berobat ke RSUD Jombang tidak perlu takut. Semua akan dilayani dengan sepenuh hati.

   Direktur RSUD Jombang dr. Pudji Umbaran menegaskan, tidak ada istilah “di-covid-kan” kepada siapapun yang berobat ke RSUD Jombang. Semua ditangani secara profesional. Dirinya mengingatkan kepada masyarakat agar jangan takut berobat ke RSUD Jombang. "Jadi jangan takut, ada screening sangat ketat. Kami punya dua IGD, satu khusus Covid-19, dan satunya non Covid-19," ucapnya. Ia lantas menjelaskan alur untuk bisa mendapatkan pengobatan yang tepat di RSUD Jombang. Setelah pasien tiba, wajib melakukan uji swab antigen di pintu depan.

    Jika hasilnya positif, maka akan diarahkan ke IGD khusus Covid-19. Sebaliknya, jika hasilnya negatif maka diarahkan ke IGD non Covid-19. Kemudian dilakukan screening lanjutan dengan pemeriksaan laboratoris untuk memastikan pasien dalam gejala ringan, sedang atau berat. “Pasien Covid-19 yang dimasukkan ke ruang isolasi hanya yang mengalami gejala berat kritis,” terangnya. Untuk yang bergejala ringan dan sedang, bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Sedangkan pasien yang berada di dalam ruang isolasi tidak boleh ditunggu.

   “Selama di rumah sakit, yang menunggu juga harus melakukan uji swab antigen dan biaya ditanggung rumah sakit,” terangnya. Ketentuan ini hanya satu orang untuk memastikan jika orang tersebut aman. Seandainya, mau ganti penunggu lain, harus uji swab lagi dengan biaya mandiri. “Kalau hasil uji swab bawa dari luar berlaku 3x24 jam," jelas Pudji.

   Untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, selama PPKM darurat, RSUD Jombang tidak ada jam berkunjung. Dia kembali mengingatkan agar masyarakat mematuhi Prokes ketat. Utamanya pasien tanpa gejala yang menjalani isolasi mandiri di rumah, harus mengukur kondisi kesehatannya sendiri. Karena isolasi mandiri bisa mengalami perburukan sewaktu-waktu.

   "Yang sedang isoman bisa mengukur saturasi oksigen secara mandiri, jika di bawah 95 wajib hukumnya segera lari ke rumah sakit," jelasnya. Tingginya tingkat kematian pasien Covid-19 disebabkan pasien yang datang kondisi saturasi oksigen 80. "Banyak sekali yang meninggal di IGD," jelasnya lagi.

   Pudji berharap, pemerintah desa bisa mendirikan selter untuk penanganan warga yang menjalani isolasi mandiri. Dengan melibatkan satgas Covid-19 tingkat kecamatan. "Bisa menyediakan satu oxymeter untuk dipakai orang banyak," pungkasnya. *ryan.

Jombang – suaraharianpagi.com

   Dugaan Proyek di lingkungan Kabupaten Jombang yang dibiayai dari Dana Desa (DD) banyak bermasalah. Salah satunya proyek pembangunan aspal lapen di Dusun Sambirejo, RT 05/RW 01 Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pasalnya pekerjaan jalan aspal lapen tersebut ada dugaan menyalahi ketentuan dan ada indikasi suap.

   Proyek jalan aspal lapen di Desa Sambirejo tersebut dibiayai dari DD (Dana Desa) tahun anggaran 2021, diborongkan oleh pihak ketiga atau Pemborong, padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa seharusnya dikerjakan secara swakelola dan 30% Dana Desa harus dipakai untuk upah pekerja warga setempat, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat bergerak, lebih-lebih masa pandemi covid-19. Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Sambirejo, Zainal Arifin diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 15% - 20% dari nilai proyek.

   Menurut salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa Kepala Desa Sambirejo, diduga menerima uang fee dari pemborong sebesar 15% - 20% dari total nilai proyek. “Saya dengar dari salah satu tokoh masyarakat Desa Sambirejo, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Desa Sambirejo diduga telah memberikan uang fee kepada Kades sebesar 15% - 20% dari total nilai proyek” ujarnya.

    Jalan di Desa Sambirejo yang dibangun aspal lapen tersebut adalah jalan aspal yang kondisinya masih relatif bagus, selanjutnya tahun 2021 ini oleh pemerintah desa Sambirejo diatasnya dibangun jalan aspal lapen, jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang sebagian besar relatif masih bagus.

   Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan oleh pemborong, karena sebelumnya sudah ada jalan aspal, pemborong tinggal memoles sedikit aspal lapen, dan tidak semua item batu yang seharusnya digelar dikerjakan. Jadi, diduga pemborong bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi warga yang gigit jari karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

   Informasi yang dihimpun dari warga setempat, jalan tersebut baru hari Rabu tanggal 14/7 dikerjakan, tenaga kerjanya dari luar warga desa Sambirejo, dari 7 pekerja semuanya orang dari Kecamatan Ngoro. Tidak ada satupun warga Desa Sambirejo yang dipekerjakan di pekerjaan tersebut.  

   Seperti apa yang dituturkan oleh warga desa Sambirejo kepada suaraharianpagi.com 14/7, ”yang kerja semuanya dari Ngoro mas, semuanya ada 7 orang, tidak ada warga Sambirejo yang diajak bekerja, lagi pula warga sini pekerjaannya buruh tani, bukan buat jalan, hanya kami yang tinggal dekat jalan yang dibangun diminta oleh perangkat membantu memberi minuman, dan makanan ringan”, papar warga yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media.  

   Jadi pengerjaan jalan lapen tersebut, diduga tidak mengacu kepada program padat karya tunai (Cash for work), proyek diduga diborongkan atau dikerjakan oleh kontraktor. Terkait hal tersebut Kepala Desa Sambirejo Zainal Arifin, saat dikonfirmasi via ponselnya terkait pekerjaan aspal lapen di Dusun Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, yang tanpa papan nama proyek atau diduga proyek siluman tidak mau mengangkat.

   Menurut Yanto, dari LSM Gadjah Mada yang berkantor di jalan Gajah Mada Mojokerto, mengatakan “di Kabupaten Jombang banyak proyek infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa yang menyalahi ketentuan tidak pernah ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, ini yang membuat Kepala Desa semaunya mengerjakan proyek yang dibiayai dari Dana Desa”.

   “Kejadian ini yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan penyimpangan Dana Desa kepada pihak Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum, di Pemkab Jombang. Karena dianggap membuang-buang waktu dalam menulis laporan. Kami berharap dengan adanya kejadian ini kepala Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang, bertindak tegas kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan Dana Desa, terutama Desa Sambirejo” *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com

   Balai Besar Pelatihan Ketindan Lawang Malang bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mengadakan pelatihan Tematik Teknis Budidaya Padi untuk Aparatur, yang dilaksanakan di gedung KPRI Dinas Pertanian, dan diikuti oleh 30 orang peserta.

   Pelatihan ini dibuka oleh kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, DR. Priadi, MM. Dalam pengarahannya beliau menyampaikan bahwa pertanian di Kabupaten Jombang harus bisa mengatasi permasalahan degradasi kesuburan lahan pertanian dan juga hama penyakit yang selama ini menjadi kendala dalam berusaha tani. Selain itu diinformasikan bahwa kegiatan pelatihan ini diharapkan aparatur penyuluh pertanian bisa berorientasi budidaya tanaman padi yang sustainable agriculture serta berbasis korporasi petani sebagai strategi mewujudkan ketahanan pangan nasional.  

   Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari dengan mengusung materi dan pemateri yang sudah ahli dibidangnya. materi yang disampaikan antara lain : Pemanfaatan Perangkat Uji Pupuk (PUP), rekayasa ekologi untuk pencagahan dan pengendalian hama penyakit tanah, kesuburan lahan dan pupuk organik, pengendalian hayati tanaman padi, kemitraan, manajemen kelembagaan petani dan strategi penumbuhan dan pengembangan korporasi berbasis petani.

   Materi praktek yang awal adalah pemanfaatan perangkat uji pupuk (PUP) disampaikan oleh narasumber Himawan, SST. Dalam pemaparannya diinformasikan terkait guna dan teknis prosedur dalam pemakaian perangkat.  

   Perangkat Uji Pupuk (PUP) adalah alat penetapan kadar hara pupuk secara cepat di lapangan. Alat ini merupakan penyederhanaan secara kualitatif dari analisis pupuk di laboratorium. Oleh karena itu hasil yang diperoleh tidak tepat seperti di laboratorium, namun merupakan estimasi pengukuran kuantitatif dalam selang nilai tertentu.

Alat ini bermanfaat untuk membantu pelaku pasar dan petani untuk mengetahui kualitas pupuk secara cepat di lapangan. Alat ini dapat digunakan pula oleh pengawas pupuk untuk memonitor kualitas pupuk yang beredar di pasaran, agar segera dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

   PUP diperlukan, karena dengan dihapusnya subsidi pupuk dan liberalisasi perdagangan pupuk, banyak diproduksi pupuk yang tidak memenuhi syarat mutu dan kadar hara pupuk tidak sesuai dengan label pada kemasan. Prinsip kerja PUP adalah mengukur kadar hara nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K) dalam pupuk secara semi kuantitatif dengan metode kolorimetri (pewarnaan) dan pembentukan endapan.

   Teknik Pengambilan Sampel Pupuk: 1. Karung berisi pupuk diletakkan mendatar, 2. Tusukkan alat pengambil pupuk secara diagonal, 3. Putarkan alat setengah putaran, lalu tarik perlahan, 4. Masukkan sampel kedalam kantong plastik bersih, 5. Lakukan beberapa karung secara acak   Bila lebih dari 10 karung  (pilih 10 karung secara acak dan setiap karung diambil anak sampel), Bila kurang dari 10 karung (diambil anak sampel setiap karung), Anak sampel diaduk secara merata, selanjutnya diambil 10 gram dan dihaluskan kedalam lumpang (siap untuk di uji).

   Alat bantu analisa pupuk di lapangan terdiri dari : Pereaksi : N1, N2, N3, N4, N5. P1,P2,P3. K1,K2. Bagan warna (N,P, tabel konsentrasi K). Peralatan, Lumpang porselin. Sendok takar 0,25gr dan 2,50 gr. Rak tabung reaksi. Tabung reaksi gelas (3 buah), tabung centrifuge 50 ml (3 buah). Sendok spatula, pipet tetes plastik (3 buah),kertas saring, Tisue, Tutup karet (3 buah), pengaduk gelas. Dengan alat bantu PUP ini diharapkan petani tidak dirugikan akibat ketidaksesuaian antara info kandungan unsur yang tertera di kemasan pupuk kimia dengan realita.

   Perangkat Uji Pupuk alat bantu analisa pupuk di lapangan terdiri : Pereaksi : N1, N2, N3, N4, N5. P1,P2,P3. K1,K2. Bagan warna (N,P, tabel konsentrasi K). Peralatan Lumpang porselin, Sendok takar 0,25gr dan 2,50 gr, Rak tabung reaksi, Tabung reaksi gelas (3 buah), tabung centrifuge 50 ml (3 buah), Sendok spatula, pipet tetes plastik (3 buah),kertas saring, Tisue, Tutup karet (3 buah), pengaduk gelas. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Proyek yang ditangani Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang yang berlokasi di desa Bakalan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berupa pematangan Lahan IKM Slag Alumunium dengan kode Tender 3910116, terus menjadi sorotan LSM Arak ( Aliansi Rakyat Anti Korupsi ) pasalnya proyek tersebut diduga menjadi ajang bancaan korupsi. Proyek tersebut dibiayai dari Dana alokasi khusus (DAK) tahun 2020, dikerjakan oleh CV Bintang Sakti Utama (CV BSU) yang beralamat di Buduran RT 008/RW 003 Buduran, Wonosari Madiun, dengan nilai kontrak Rp 941.818.114, dan konsultan CV Haniv Konsultan.

   Koordinator Lsm Arak, Safri Nawawi, ketika dikonfirmasi suaraharianpagi.com hari Senin 28/6/2021, mengatakan pelaksanaan Proyek Pematangan Lahan Sentra IKM Slag Alumunium Desa Bakalan, kuat dugaan terjadi praktek penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. “Pada proyek pematangan lahan ini ada tiga jenis pekerjaan, yakni pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, dan pekerjaan RK3K. Nah yang menjadi pekerjaan inti adalah pekerjaan tanah, berupa pengurugan lahan landscape dan jalan operasional, volume pekerjaan 4904,33 M³. Menurut Spek (spesifikasi) pengerjaan pengurugan ini, seharusnya mengunakan material Sirtu. Tapi kenyataan dilapangan, pengurugan diduga tidak sesuai spek yaitu mengunakan material tanah urug biasa.” Ujar Safri, Senin (28/6).

   Menurut Safri, sedangkan harga tanah urug biasa dengan sirtu, ada selisih harga hampir separo (50%). Atau dengan kata lain harga Sirtu lebih mahal sekitar 50% jika dibandingkan dengan harga tanah urug biasa. Tak hanya itu, yang lebih parah lagi, pekerjaan pengurugan lahan seluas 1,5 hektar tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai volume, karena hasil pekerjaan dilapangan ketebalan (Ketinggian) urugan hanya sekitar 30 Cm. “Jadi ada potensi kerugian negara akibat adanya pengurangan spek Sirtu, diganti tanah urug biasa. Secara otomatis, kualitas dan hasil pekerjaan dilapangan pun juga menghasilkan pekerjaan yang bermutu rendah.” Ujar Safri.

   Safri menegaskan, sebagai bukti bahwa hasil pekerjaan pematangan lahan atau pengurugan tahun 2020 bermutu rendah, pada hari Senin 28 Juni 2021, teman-teman saya mendatangi lokasi proyek. Hasilnya adalah, memang lahan yang diurug kondisinya seperti kubangan Kerbao becek disana-sini. “Jadi kalau pengurugan lahan Proyek Pematangan Lahan Sentra IKM Slag Alumunium Desa Bakalan tahun 2020 mengunakan material Sirtu tidak mungkin kondisi dilapangan bisa becek berlumpur seperti kubangan Kerbao.” Ujarnya. Masih menurut Safri, kendaraan mobil kecil saja, seperti mobil jenis avanza bisa nyangkut dilumpur jika masuk ke lokasi proyek, padahal saat ini bukan musim penghujan.

   “Bahkan tahun 2021 ini ada pengerjaan lanjutan. Pengerjaan lanjutan tahun 2021 juga terhambat, karena mobil pengangkut material bangunan tidak bisa masuk ke lokasi proyek. Penyebabnya adalah hasil pekerjaan pematangan lahan (Pengurugan lahan) tahun 2020 lalu hasil pekerjaannya sangat buruk. Jadi ini bukti bahwa hasil pekerjaan CV BSU tahun 2020 sangat buruk.” Tegas Safri. Safri berharap, APH (Aparat Penegak Hukum) segera mengusut kasus ini. APH harus bergerak cepat karena tahun anggaran 2021 ini, dilokasi tersebut ada pekerjaan lanjutan. Dan pekerjaan lanjutan tahun 2021 diantaranya ada pekerjaan tanah, berupa pengurugan dengan Sirtu volume pekerjaan sekitar 8.600 M³.

   “Pekerjaan pengurugan lanjutan tahun 2021 yang volumenya sekitar 8.600 M³, untuk mengurug (menimbun) hasil pekerjaan urugan tahun 2020 lalu, yang sekarang becek seperti kubangan Kerbao. Nah kalau sudah tertimbun Sirtu baru (urugan tahun 2021 ini). Maka pekerjaan tahun 2020 sulit untuk pembuktianya.” Ujar Safri. Oleh karena itu, Kami berharap kepada Kepala Kejaksaan negeri (Kejari) Jombang, segera mengusut kasus proyek Pematangan Lahan Sentra IKM Slag Alumunium tahun 2020. Kejari jangan hanya sibuk bermesraan dengan eksekutif melaunching Program Penyuluhan Hukum "Jaksa Jaga Desa" didesa-desa, dan Kasi Intel, jangan hanya terfokus mengurusi proyek didesa yang ditangani Pemdes saja.

   Sementara itu, salah seorang karyawan PT Dwi Mulia Jaya (PT DMJ), selaku pemenang tender proyek lanjutan Pembangunan Sentra IKM Slag Alumunium Desa Bakalan tahun 2021, mengatakan proyek lanjutan tahun 2021 ini, peletakan batu pertama Senin (21/6). “Kami PT DMJ, mulai bekerja 8 juni 2021, lalu.”  Ujarnya, dan wanti-wanti untuk tidak disebutkan namanya, dalam pemberitaan. Senin (28/6).

   Disinggung, kenapa hari ini tidak ada aktifitas pekerjaan ? “Untuk kendaraan barang kesulitan masuk kelokasi proyek, karena kondisi tanah masih lembek. Untuk mengurug jalan saja kami sudah menghabiskan ratusan kubik. Tapi kendaraan barang tetap tak bisa masuk kelokasi proyek. Takut mobilnya nyangkut ditanah.” Ujar karyawan PT DMJ.

   Ia menambahkan, saat ini truk pengangkut material tanah urug pun tidak bisa masuk kelokasi. Bayangkan mobil kecil saja sulit masuk kelokasi. Apalagi mobil pengangkut material, atau truk pengangkut Sirtu. “Harga sirtu yang kita masukkan ke lokasi murah, tapi kalau mobil truknya nyangkut ditanah karena tanahnya ambles kebawah, jadinya akan besar pasak dari pada tiang. Biaya perbaikan mobil lebih mahal, ketimbang harga sirtu. Oleh karena itulah, pengerjaan terganggu.” Terangnya.

   Tahun 2020 lalu, lokasi proyek sudah diurug dengan anggaran Rp 941.818.114. Kenapa lokasi proyek malah tidak bisa dilewati kendaraan pengangkut material? “Wah kami kurang tahu kalau pekerjaan tahun 2020. Soalnya kami (PT DMJ) baru mengerjakan tahun 2021 ini.” pungkas Karyawan PT DMJ. *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com

   Peningkatan kapasitas masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan terus dilakukan oleh Dinas LH Kabupaten Jombang. Bertempat di Kampung Adat Segunung, Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Dinas LH bersama 30 warga dan perwakilan guru tingkat SD di Carangwulung berlatih pengujian kualitas air dengan metode biotilik.

   Metode biotilik merupakan pengujian sederhana untuk mengetahui kualitas air sungai dengan identifikasi biota air. Klasifikasi sungai dapat diidentifikasi berdasar kategori cemar ringan, sedang dan berat berdasar jumlah dan jenis biota air yang ditemukan. Narasumber yang memberikan materi ialah Arum (penggiat lingkungan yang aktif mendampingi polisi air di Wonosalam).

   Setelah pelatihan diharapkan, masyarakat dapat terlibat aktif memantau kualitas air di lingkungan sekitar dan dapat menjadikan biotilik ssbagai bagian edukasi lingkungan dalam ekowisata, karena tantangan penurunan kualitas air akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. *ryan 

Jombang - suaraharianpagi.com

   Diduga Sejumlah perangkat Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur melakukan bancaan bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI (Kemensos RI).

   Sejatinya program BST yang dikucurkan Kemensos RI, bertujuan untuk membantu mengurangi beban masyarakat miskin akibat terdampak pandemi Covid-19, namun justru dibuat bancaan oleh sejumlah perangkat desa Karangdagangan. Dan dugaan bancaan ini juga melibatkan oknum petugas PT. Pos Indonesia (kantor Pos) kecamatan bandar kedungmulyo.

   Menurut BR (59) warga setempat, mengatakan kasus bancaan BST yang dilakukan sejumlah perangkat desa Karangdagangan ini, yang melibatkan petugas Kantor Pos, terjadi pada saat penyaluran BST hari Senin 12 Oktober 2020 lalu.

Kades Karangdagangan, Tambit (topi hitam) saat mengembalikan uang BST bulan Oktober 2020 ke kantor Pos Kecamatan Bandarkedungmulyo. Tanggal 17 Desember 2020 lalu.

   “BST yang dibuat bancaan tersebut adalah jatah sekitar untuk 70 orang / warga miskin di Desa Karangdagangan. Jadi seharusnya BST bulan Oktober 2020 dari Kemensos sebesar Rp 300 ribu, seharusnya disalurkan kepada sekitar 70 keluarga miskin. Namun uang tersebut malah dibuat bancaan perangkat desa dan petugas Pos.” Kata BR Kepada suaraharianpagi.com. Selasa (16/6).

   BR menegaskan, modus bancaan BST yang diduga dilakukan perangkat desa Karangdagangan, dan petugas pos, yaitu dengan cara puluhan KPM yang berhak mendapat bantuan BST tidak diberi undangan kekantor desa setempat saat pencairan BST pada Senin 12 Oktober 2020 silam. Secara otomatis puluhan KPM penerima BST tidak hadir saat pencairan BST karena tak terima undangan dari Desa. “Sedangkan syarat untuk pencairan / pengambilan uang BST. KPM wajib menunjukkan undangan dari desa, KTP-el atau KK asli. Saat pencairan uang BST, KPM wajib tanda tangan, dan KPM akan difoto bersama KTP-el atau KK, oleh petugas kantor pos. Nah untuk mensiasati (mengakali) syarat-syarat ini, Perangkat desa dan petugas pos, bersekongkol menghadirkan orang lain atau bukan KPM yang berhak menerima BST, kekantor desa Karangdagangan.  Agar jatah uang BST untuk puluhan warga miskin didesa ini, bisa mereka cairkan atau dibuat bancaan perangkat desa dan petugas pos.” Tegas BR

   BR menegaskan, pelaku atau orang yang dihadirkan kekantor desa untuk mencairkan jatah puluhan BST ini adalah para perangkat desa, anak dan istri perangkat desa, kroni perangkat desa setempat. Mereka didatangkan kekantor desa untuk memalsukan tanda tangan KPM / penerima bantuan, dan untuk difoto bersama KTP-el, dan saat petugas pos mengambil gambar (memfoto) dilakukan dari jarak jauh, agar didalam foto tulisan yang ada di KTP-el tidak bisa terbaca. Dengan demikian Perangkat desa Karangdagangan dan petugas pos bisa mencairkan uang BST yang bukan haknya, untuk mereka jadikan bancaan.

   BR mencontohkan, perangkat desa mengajak istri dan anaknya datang kekantor desa, memalsukan tanda tangan KPM, dan untuk difoto oleh petugas Pos, sambil menunjukkan  KTP-el, selanjutnya uang BST yang bukan hak perangkat desa dan bukan hak petugas kantor pos, bisa cair dan mereka nikmati bersama. “Jadi yang difoto oleh petugas kantor pos saat pencairan, adalah perangkat desa Karangdagangan dan istri juga anaknya. Bukan KPM yang berhak.” Ujarnya.

   Tak hanya itu, penjual mie ayam yang berjualan di depan kantor desa Karangdagangan bernama Pak Breng (Panggilan sehari-hari) bersama Istri, dan 1 orang anaknya juga didatangkan kekantor desa untuk mencairkan uang BST yang bukan haknya. Selanjutnya juga ada juru kunci kantor desa Karangdagangan bernama Pak Jen, juga bersama istri dan 1 anaknya juga dihadirkan kekantor desa untuk mencairkan BST yang bukan haknya.

Berita acara pengembalian uang BST bulan Oktober 2020 jatah untuk 39 KPM, dan uang sebesar Rp 11.700.000 dikembalikan kekantor pos kecamatan Bandarkedungmulyo.

   Yang lebih parahnya lagi ada dugaan orang dari luar desa Karangdagangan, didatangakan oleh perangkat desa untuk mencairkan uang BST dikantor desa Karangdagangan. Orang luar desa ini datang bersama istri dan satu keponakanya (3 Orang). Setelah uang BST cair mereka bagi-bagi, ada yang disetorkan ke perangkat desa.

   BR menegaskan kasus bancaan uang BST yang saya ketahui ini terjadi saat penyalur BST pada hari Senin 12 Oktober 2020 lalu. Jumlah BST yang dibuat bancaan perangkat desa dan petugas pos, adalah jatah untuk sekitar 50 keluarga miskin (jatah sekitar 50 KPM BST).

   “Kasus bancaan BST ini mulai memanas setelah puluhan KPM program BST mengetahui BST bulan Oktober 2020 cair tapi tidak menerima uangnya. Akhirnya KPM yang menjadi korban lapor ke LSM dan wartawan, dan kasus ini sudah pernah diberitakan media online. Tak hanya itu masalah ini juga sempat ditangani Polres Jombang, tapi sampai sekarang tidak jelas jluntrungnya.” Kata BR.

   BR menyebutkan setelah kasus ini ramai di desa Karangdagangan, dan ditangani Polres Jombang. Kepala desa Karangdagangan, Tambit, pihak kantor pos Kecamatan Bandarkedungmulyo, menutup-nutupi kebobrokan yang dilakukan perangkat desa setempat dan petugas Pos.

   “Pada tanggal 17 Desember 2020 Kades Karangdagangan Tambit, mendatangi kantor pos Kecamatan Bandarkedungmulyo, mengembalikan uang BST bulan Oktober 2020 sebesar Rp 11.700.000 (Rp 300 ribu x 39 KPM = 11.700.000) kepada PT Pos. Dalam berita acara pengembalian uang yang ditanda tangani Kades Karangdagangan, Tambit, dituliskan bahwa BST dikembalikan karena doubel bantuan.” Ujar BR.

   BR menyebutkan, diduga berita acara itu adalah rekayasa Kades Karangdagangan dan pihak kantor Pos, agar seolah-olah uang BST itu dikembalikan karena doubel bantuan. Padahal fakta dilapangan adalah sekitar 50 jatah uang BST bulan Oktober 2020 untuk keluarga miskin didesa Karangdagangan, telah dibuat bancaan oleh perangkat desa dan petugas Pos.

   Kasus ini ramai setelah KPM melapor ke wartawan dan Lsm, dan kasus ini ditangani polres Jombang (Proses hukum tak jelas). Baru pada 17 Desember 2020 Kades Karangdagangan mengembalikan uang ke Kantor Pos Kecamatan Bandarkedungmulyo.

   “Jadi itu fakta yang terjadi dilapangan. Uang BST bulan Oktober 2020 di gasak dulu atau dibuat bancaan dulu oleh perangkat desa, setelah kasus ini ramai menjadi sorotan, bahkan ditangani Polisi, baru tanggal 17 Desember 2020 Kades mengembalikan uang ke kantor pos. Dan sampai hari ini proses hukum di Polres Jombang juga tidak jelas, semua perangkat desa Karangdagangan yang terlibat bancaan, masih bercokol menduduki jabatan perangkat desa. Dan saya pastikan yang bancaan duit BST tersebut, adalah perangkat desa bukan Kades Karangdagangan.” Tandasnya.

   Sementara itu, menurut Bambang, dari Lsm Laki (Laskar anti korupsi Indonesia) ia menilai, aparat penegak hukum di Jombang, kurang serius dalam menangani kasus bancaan uang Bansos BST desa Karangdagangan, padahal pemerintah pusat dan juga Kapolri, mengembar-gemborkan akan menindak tegas pelaku yang menyimpangkan Bansos Corona.

   “Tapi penanganan hukum, kasus bancaan uang BST desa Karangdagangan, jauh dari janji yang digembar-gemborkan pemerintah juga Kapolri. Buktinya kasus didesa Karangdagangan proses hukumnya tidak jelas.” Ujar Bambang. Kepada suaraharianpagi.com Rabu (16/6). Selain itu ia berpendapat, bahwa kasus ini Jelas melukai hati rakyat. Apalagi, saat ini banyak masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan akibat kehilangan pekerjaan imbas pandemi. Namun justru perangkat desa melakukan tindakan korupsi. “Saat ini masyarakat miskin banyak yang susah cari makan, yang sangat membutuhkan bansos karena kesulitan mencari pekerjaan, dan tidak bisa bekerja atau di PHK, ternyata dana Bansos BST dipakai untuk bancaan,” Pungkasnya.

   Ia menambahkan, sebetulnya kalau aparat penegak hukum mau mengusut kasus bancaan uang bansos BST di desa Karangdagangan ini tidak sulit. Karena jumlah penerima BST bulan Oktober 2020 didesa itu hanya sekitar 270 KPM. Apalagi dalam berita acara pengembalian uang BST oleh Kades Karangdagangan ke Kantor Pos, sudah ada daftar nama KPM yang jatah BST nya tidak diberikan. Selain itu foto dan tandatangan orang yang mencairkan uang BST juga bisa dilihat, dll. Jadi sangat tidak sulit untuk membongkar kasus ini, tinggal ada kemauan atau tidak dari penegak hukum di Jombang.

   “Kita curiga jangan-jangan bancaan uang BST di desa Karangdagangan tidak hanya terjadi bulan Oktober 2020 lalu. Tidak menutup kemungkinan sebelum kasus ini jadi sorotan masyarakat, juga terjadi bancaan sebelumnya.” Imbuhnya. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Perkembangan Jasa konstruksi di Indonesia berkembang cukup pesat. Tingkat kebutuhan akan tempat tinggal, sarana prasarana, serta fasilitas umum sangat tinggi, seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia. Untuk memenuhi akan kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan pembuatan rancangan konstruksi yang rinci dan sesuai dengan tujuan kegiatan dengan memperhatikan tata letak, rancangan, metode konstruksi, tafsiran biaya serta mempersiapkan informasi pelaksanaan yang diperlukan, termasuk gambar rencana dan spesifikasi sampai dengan dilaksanakan proses pengadaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan penyedia jasa konstruksi yang terdiri dari jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas.

   Dalam menjawab tantangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Jombang selalu berupaya mengadakan pembinaan maupun pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi. Kali ini, bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengadakan Bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

   Bimtek ini dikhususkan bagi penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Jombang agar memahami pelaksanaan keselamatan kerja di pekerjaan konstruksi. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 19 s/d 23 April 2021 dilaksanakan dengan metode online dengan narasumber dari kementerian PUPR dan BPJS Cabang Jombang. “Kami berharap dengan terselenggaranya Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Tahun 2021 ini dapat mencetak penyedia jasa konsultansi maupun konstruksi yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya serta  bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Jombang” harap Kepala Dinas PUPR Jombang, Bpk. Miftahul Ulum ST. M.Si.

   Lebih lanjut, Miftahul Ulum, ST. M.Si juga mengatakan bahwa pelatihan-pelatihan dalam rangka pembinaan jasa konstruksi tidak berhenti sampai disini. Masih banyak pembinaan maupun pelatihan yang akan digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Jombang. Diantaranya Sertifikasi Ahli K3 dan Ahli Teknik Jalan yang akan digelar tanggal 6-9 Juli 2021 dengan peserta sebanyak 90 orang. Sertifikasi ini merupakan kerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

   Dengan terlaksananya berbagai pembinaan bagi badan usaha jasa konstruksi maupun tenaga kerja konstruksi, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan Kabupaten Jombang dalam mewujudkan visi Kabupaten Jombang Tahun 2019 - 2023 yaitu “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”, Pungkas Miftahul Ulum ST.M.Si. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Ratusan Warga Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada hari Jumat malam (11/6) ramai - ramai ngluruk kantor Desa Tebel. Kedatangan warga tersebut untuk mempertanyakan kejelasan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sejak tahun 2019 sampai hari ini tidak ada kepastian.

   Keterangan yang dikumpulkan suaraharianpagi.com, dari beberapa waga desa Tebel, menyebutkan bahwa  tahun 2019, desa Tebel akan mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan biaya murah, kabar tersebut telah disambut gembira oleh warga desa Tebel, karena selama ini untuk mengurus sertifikat tanah di Kabupaten Jombang  tidak gampang, selain biayanya mahal, juga memakan waktu yang cukup lama.  

   Tidak lama kemudian warga mendapatkan undangan dari Kepala Desa Tebel, Khoiman, undangan tersebut disambut antusias oleh warga Tebel yang selama ini mengidam – idamkan program sertifikat murah. Setelah mendatangi undangan di Balai Desa Tebel warga mendapat penjelasan dari pendamping yang katanya teman baik dari Kepala Desa Tebel, Khoiman.

   Ia katakan pendamping inilah yang akan membantu mengurusi persyaratan atau surat-surat serta biaya untuk mengajukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), ketika Desa Tebel sudah ditetapkan oleh BPN sebagai desa yang mendapatkan program PTSL. Jadi sampai hari ini Desa Tebel belum di tetapkan sebagai desa yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang.

   Meskipun desanya belum ditetapkan sebagai desa yang mendapatkan Program PTSL sampai hari ini, sekitar 1429 warga Desa Tebel, sudah melengkapi persyaratan dan membayar biayanya lewat pendamping sebesar Rp.175.000/ per pemohon sertifikat PTSL, sejak tahun 2019. Ternyata sertifikat yang diidam-idamkan sampai berita ini ditulis tidak jelas jluntrungnya.

   Oleh sebab itulah warga meminta Kades Tebel Khoiman mempertanggung jawabkan uang yang mereka bayar ke pendamping, karena yang memperkenalkan pendamping ke warga adalah Khoiman, dan warga juga menuntut kejelasan sertifikat yang mereka ajukan, sejak 2019.

   Salah seorang tokoh warga desa Tebel, Susilo, ia mengatakan kami datang ke Kantor desa untuk minta kejelasan dan pertanggung jawaban dari Kades Tebel, karena tahun 2019 lalu, kami sudah membayar Rp 175.000, untuk pengurusan sertifikat gratis (Sertifikat program PTSL) dari Presiden Joko Widodo. Tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan.

   “Tahun 2019 kami sudah membayar lunas Rp 175 ribu /sertifikat, tapi sampai hari ini sertifikat yang kami ajukan melalui program PTSL tidak ada kejelasan. Oleh karena itu kami minta Kades Tebel, mempertangung jawabkan dikemanakan uang yang dibayar oleh warga, dan kami meminta kejelasan kapan sertifikat tersebut jadi.” Kata Susilo, Jumat malam (11/6).

Susilo menegaskan, kami beranggapan dengan membayar Rp 175.000, itu sudah termasuk biaya pengurusan sertifikat tanah program PTSL didesa, karena program PTSL itu digratiskan oleh Presiden Jokowi, dimana BPN tidak memungut uang sepeserpun dari pemohon.

   “Menurut aturan SKB (Surat keputusan tiga menteri) biaya PTSL untuk pulau Jawa, pemerintah didesa hanya boleh memungut dari pemohon Rp 150.000. Tidak boleh melebihi Rp 150.000.” Tegas Susilo.

   Menanggapi tuntutan warga Kades Tebel Khoiman, mendatangkan Pendamping juga pengacara asal Jombang bernama Sugiarto, S.H, untuk menemui warga. Dan Kades Tebel Khoiman, mempersilahkan Sugiarto, S.H, untuk menjelaskan kepada warga.

   Diwaktu yang bersamaan, Sugiarto, S.H, menjelaskan kepada warga, bahwa masalah ini berawal tahun 2019, Kades Tebel Khoiman curhat kepada dia (Sugiarto) inti curhat tersebut, bahwa Desa Tebel akan mendapatkan program Sertifikat PTSL, dan Kades Khoiman merasa takut kalau memungut uang lebih dari ketentuan SKB Tiga Menteri, diangap Pungli, dan kena permasalahan hukum.

   “Lalu saya menawarkan kepada Kades Khoiman, untuk menjadi pendamping program PTSL ini didesa Tebel, dan saya buat proposal ke Kades, akhirnya disepakati Kades. Selanjutnya saya minta Kades Khoiman, mengundang warganya kekantor desa. Setelah warga hadir saya menyampaikan sendiri ke warga melalui rapat tersebut, intinya saya menawarkan ke warga sebagai pendamping program sertifikat PTSL didesa Tebel, satu pemohon ditarik biaya Rp 175.000.” Terang pengacara Sugiarto, S.H, kepada warga. Jum’at malam (11/6).

   Lebih lanjut Sugiarto, menjelaskan kepada warga, bahwa uang Rp 175.000 yang dibayar warga tersebut, adalah biaya jasa pendamping atau biaya jasa pengacara. “Karena saya sudah bekerja untuk menyiapkan berkas pengajuan sertifikat PTSL dari warga, kalau saya diminta untuk mengembalikan uang itu saya tidak mau, karena saya sudah bekerja.” Terang Sugiarto.

   Sugiarto menegaskan, saya sudah menyiapkan berkas-berkas pengajuan dari warga. Kalau masalah sampai hari ini ternyata desa Tebel belum mendapatkan program sertifikat PTSL, itu bukan tugas saya. “Untuk mengajukan agar desa Tebel dapat bantuan program sertifikat PTSL, itu tugas Kades Tebel, karena itu kewenangan Kades untuk mengajukan program bantuan PTSL ke kantor BPN Jombang.” kata dia.

   Sugiarto, juga menegaskan, “biaya Rp 175.000 yang dibayar warga, itu adalah uang jasa pendampingan, atau jasa pengacara untuk mendampingi warga menyiapkan berkas pengajuan sertifikat PTSL. Jadi itu bukan biaya untuk desa.” Imbuh Sugiarto.

   Sementara itu Kades Tebel,  Khoiman, ia juga beralasan bahwa biaya Rp 175.000, yang dibayar oleh warga pada tahun 2019 lalu adalah biaya untuk pendampingan atau biaya pengacara, bukan biaya pungutan dari desa.

   Menanggapi desakan warga terkait kejelasan program sertifikat PTSL didesa Tebel,  Kades Tebel, Khoiman, mengatakan “Bahwa tahun 2022 desa Tebel akan mendapat program PTSL, jadi kita tunggu tahun 2022, kalau warga tidak percaya, nanti perwakilan warga bisa ikut sama-sama dengan kami menanyakan ke kantor BPN Jombang.” Kata Kades Tebel Khoiman dihadapan warganya, Jum’at malam. (11/6).

   Mendengar penjelasan pengacara (Sugiarto) dan jawaban dari Kades Tebel, Khoiman, membuat beberapa warga sempat emosi, hingga dalam pertemuan tersebut diwarnai adu mulut, dan teriakan warga yang tidak terima. Karena sebagian warga tetap berangapan bahwa membayar Rp 175.000, itu sudah termasuk biaya pengurusan berkas didesa. Dan kedepannya nanti mereka menolak jika masih dipungut biaya lagi.

   Dengan nada keras, Susilo mengatakan “Menurut SKB tiga menteri biaya pengurusan sertifikat tanah program PTSL untuk pulau jawa hanya Rp 150.000. Lebih dari itu, namanya Pungli. Dan saya tidak tahu kalau membayar Rp 175.000, itu cuman untuk biaya jasa pengacara atau pendamping. Ini jelas merugikan warga, dan ini merupakan kebijakan akal-akalan atau ruwettt” Ujar Susilo, dengan nada tinggi.

   Dari pantauan dilapangan hingga acara tersebut bubar, tidak ada kesepakatan apa-apa antara warga dengan pihak Pemerintah desa Tebel. Bahkan diakhir acara situasi kembali memanas, karena Sekertaris desa Tebel dengan nada memaksa warga menanda tangani berita acara pertemuan tersebut.

   Namun permintaan Sekdes Tebel, ditolak mentah-mentah oleh warga. “Buat apa kami tanda tangan berita acara pertemuan malam ini, karena tak ada kesepakatan apa-apa. Masalah janji Kades, bahwa tahun 2022 desa Tebel akan dapat program PTSL, kami tidak percaya, kalau bukan dari pihak BPN langsung yang datang kedesa menyampaikan masalah ini. Kalau pihak BPN yang menyampaikan langsung kewarga bahwa tahun 2022 desa kami dapat PTSL baru kami percaya.” Teriak warga, yang disambut teriakan warga yang lain.

   Meski pertemuan antara warga dan Kades Tebel diwarnai ketegangan, karena warga banyak yang geram atas kebijakan sang Kades, namun situasi tetap terkendali.

   Sebagai informasi, kasus serupa juga terjadi di lain desa di Kecamatan Bareng, misalnya didesa Mundusewu, dan Desa Kebondalem. Dan jumlah calon pemohon sertifikat PTSL didua desa tersebut setiap desa jumlahnya 1.000 lebih. Besarnya pungutan juga sama Rp 175.000/sertifikat, modus pungutan juga sama, dan pelakunya juga sama.

   Jadi jika ditotal dikecamatan Bareng, ada tiga desa (Desa Tebel, Mundusewu, dan Desa Kebondalem) warga yang dipungut Rp 175.000. Kalau masing-masing desa dihitung 1.000 calon pemohon sertifikat PTSL, artinya 3 desa berjumlan 3.000 lebih calon pemohon sertifikat. Maka total uang hasil pungutan di tiga desa ini mencapai Rp 525.000.000 (Rp 175.000  x 3000 = Rp 525.000.000) bahkan lebih, ini sungguh jumlah yang fantastis. *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com

   Habis sudah kesabaran H. Moch Rodli, warga Kecamatan, Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ia tidak mau uangnya diduga dikemplang begitu saja, siapapun yang pernah dibantu dipinjami saat membutuhkan, kalau tidak ada komitmen yang baik akan berbenturan dengan aturan, tidak terkecuali anak Bupati atau punya jabatan yang tinggi. Contohnya, Ema Umiyyatul Chusnah atau Ning Ema dan Aidil Mustofa atau Gus Aidil, anak kandung dan anak menantu Bupati Jombang, digugat di Pengadilan Negeri (PN) Jombang, dengan perkara wanprestasi atau ingkar janji atas utang piutang senilai Rp 2,65 Miliar.

   Gugatan dilayangkan H. Moch Rodli lewat pengacaranya Sugiarto, S.H, kepada Ning Ema, yang tak lain adalah Anggota DPR RI dan putri Bupati Jombang beserta suaminya itu, diketahui dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jombang.

   Tercantum, perkara wanprestasi tersebut didaftarkan Penggugat melalui kuasa hukumnya Sugiarto, S.H, pada Selasa 8 Juni 2021 dengan nomor perkara 41/Pdt.G/2021/PN Jbg. Sedangkan sidang pertama perkara ini, dijadwal pada Selasa 15 Juni 2021.

   Dalam petitum (apa yang diminta penggugat agar diputus oleh hakim dalam persidangan) yang tertera di SIPP PN Jombang ini di antaranya menyatakan, sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl KH Wahab Khasbulloh Dusun Tambak Beras Tengah RT/RW/03/03 Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama para Tergugat.

   Kemudian, menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas utang-piutang sebesar Rp 2,65 miliar kepada Penggugat. Memerintahkan para Tergugat untuk melakukan pembayaran seluruh utangnya sebesar Rp 2.650.000.000 ditambah ganti rugi sebesar Rp 1.192.500.000. Sehingga seluruhnya sebesar Rp 3.842.500.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai.

   Sekaligus, menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10 juta setiap hari Para Tergugat atas kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

   Sementara itu, H. Moch Rodli ketika dikonfirmasi lewat ponselnya, membenarkan telah melayangkan gugatan kepada anak dan menantu Bupati Jombang, Ning Ema dan suaminya melalui kuasa hukumnya. Hanya saja, dia belum bersedia menjelaskan secara rinci terkait utang piutang tersebut. “sudah kami pasrahkan ke kuasa hukum kami. Untuk keterangan lebih lanjut, biar kuasa hukum kami yang menjelaskan. Mending kita tunggu saja hasilnya di persidangan hari Selasa 15 Juni mendatang, kebetulan saya masih diluar kota,” ujarnya dengan nada singkat sambil menutup ponselnya.

   Sugiarto, S.H, kuasa hukum H. Moch Rodli saat dikonfirmasi di pendopo Desa Tebel, Kecamatan Bareng, hari Jumat malam membenarkan kalau perkara wanprestasi tesebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jombang, hari Selasa 8 Juni 2021, dengan nomor perkara 41/Pdt.G/2021/ PN Jombang.

   “Sebelum kita daftarkan kami sudah berusaha mediasi, melakukan pendekatan ke rumah Tambak Beras, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi kami selalu mendapat jawaban pingin ketemu langsung dengan klien saya, sementara klien saya mendesak untuk segera secepatnya didaftarkan, ya apa boleh buat hari selasa tanggal 8 Juni kita daftarkan di Pengadilan Negeri perkara tersebut. Kita dibayar, kita akan bekerja profesional, lebih-lebih barang bukti sudah cukup untuk mengajukan gugatan. Apa saja barang bukti yang sudah dimiliki, ya seperti kuitansi dan alat bukti pendukung lainya. Nanti saja hari Selasa 15 Juni, kita tunggu di Pengadilan Negeri saat sidang pertama,” pungkas Sugiarto. *ryan