suaraharianpagi

Jombang – suaraharianpagi.com

 Wakil Bupati Jombang Sumrambah sangat kecewa dan kesal terhadap supliyer telur Ia mengharapkan agar segera diganti telor yang rusak dan busuk, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Jombang tidak menginginkan warga masyarakatnya diberi makan telur yang sudah kedaluwarsa atau busuk dan Jangan lempar tanggung jawab karena sudah ada perjanjian tertulis sebelumnya, antara Dinas sosial dan suplayer.

   Kekecewaan orang nomor dua di Jombang tersebut ungkapkan saat Audien antara pemkab Jombang dan insan pers di ruang sagata pendopo kabupaten Jombang yang di hadiri puluhan awak media, Kepala Dinas Sosial dan Suplayer, serta bermunculan pertanyaan dari kalangan jurnalis yang hadir dalam jumpa pers, antara lain tata cara mekanisme pengiriman barang dan jadwal yang sudah di tentukan oleh Dinas, serta sistem pengawasan yang dilakukan.

   Wakil Bupati Jombang Sumrambah meminta pada suplayer program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk segera mengirim dan mengganti telur yang rusak dan berbau dengan segera, saya tidak ingin masyarakat miskin menjadi korban dari program ini dan jangan sampai terulang kembali.

H.Mochammad Shaleh MSi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang mengatakan bahwa “Masing masing penerima program BNPT menerima barang berupa beras dan telor, untuk itu kami selaku Kadis Sos bekerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) selaku penyedia beras sedangakan untuk telur bekerja sama dengan PT. Pertani sebagai supliyer, serta pihak Dinas Sosial akan mengevaluasi terkait penemuan ini”, terangnya

   Banyaknya pengaduan masyarakat terkait temuan telur tidak layak untuk di konsumsi khusus bagi warga penerima manfaat ini, untuk kami sebagai suplayer dari PT.Pertani akan segera mengganti dalam kurun waktu 2X24 jam , dan memang kami mengakui tidak sempat untuk ngecek telur yang dikirim dari para peternak, kata salah satu dari nggota suplayer PT.Pertani *usa

Jombang – suaraharianpagi.com

   Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau dengan sebutan lain Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan komitmen dan kewajiban pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. khususnya masyarakat bawah untuk bisa memiliki dan mempunyai sertifikat tanah. Desa tidak mempunyai hak untuk memungut Biaya Perolehan Hak Tanah & Bangunan (BPHTB), Desa hanya sebatas mengeluarkan surat keterangan tanah, karena semua sudah di atur oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Mentri terkait biaya untuk pengurusan PTSL / PRONA sebesar Rp.150.000 dan itupun sudah mencakup semua kebutuhan untuk pengurusan prona.dan tidak ada tambahan lagi…dengan dalih apapun.

   Namun SKB tiga menteri tersebut nampaknya hanya dipandang sebelah mata oleh Perangkat Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Banyak pengaduan masyarakat desa setempat ke awak media ini terkait dengan banyaknya pungutan setelah pengukuran tanah, ada yang dikenakan biaya Rp.600,000,- dan ada juga Rp.400,000,- bahkan sampai di atas Rp.1 juta, Dari pengakuan masyarakat mekanisme pembayarnya ke perangkat desa, sedangkan perangkat desa sendiri mempaparkan kepada masyarakat yang ikut PTSL/PRONA bahwa untuk pengurusan dan pengukuran di kenakan biaya 1% .

   Dilain tempat Muhamad Sholeh Kades Mentaos kecamatan Gudo saat di datangi awak media di ruang kerjanya terkait hal tersebut, beliau menyampaikan “kalau panitia PTSL/PRONA sampai saat ini belum terbentuk, cuma tiap dusun sudah mengusulkan nama nama untuk jadi panitia. dan menurut kades Mentaos “kalau ada perangkat kami yang sudah menarik biaya pada masyarakat pasti tak panggil dan akan kami evaluasi”, karena tidak tidak ada intruksi dari kades untuk menarik biaya bahkan Ia juga belum mendengar, katanya Sedangkan pengukuran yang sudah berjalan menurut pengakuan kades Mentaos itu hanya untuk mengukur batas wilayah karena itu permintakan dari BPN”, kilahnya.

   Aturan terkait pelaksanaan program PTSL/ PRONA sudah sangat jelas. Bahkan telah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang meliputi Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. SKB 3 Menteri sudah ditentukan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta PTSL. Untuk wilayah Kategori I sebesar Rp. 450.000, Kategori II sebesar Rp. 350.000, Kategori III Rp. 250.000, Kategori IV Rp. 200.000,

Kategori V Jawa dan Bali biaya yang ditanggung masyarakat sebesar Rp 150.000. Rinciannya untuk pembiayaan penggandaan dokumen, pengangkutan dan pemasangan patok, transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam perbaikan dokumen yang diperlukan  *usa

Jombang – suaraharianpagi.com

   Program Pemerintah Pusat maupun Daerah demi untuk pemerataan dan percepatan pembangunan yang ditunjang program dari pemerintah pusat berupa dana Desa, (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan (BK) Pemerintah daerah dan masih banyak dengan program dari yang lainya, semua desa menerima program tersebut. Yang nilainya 1 milyar lebih perdesa.

   Dalam Hal Ini Desa Rejoso Pinggir, Kec Tembelang, Kab Jombang yang menerima program bantuan tersebut yang dipergunakan untuk membangun jalan Hotmix dengan 4 paket proyek jalan Hotmix lingkungan, yeng terletak di dusun rejoso gang utara 2 panjang 236 mx 2,5 m dengan nilai Rp. 78.811.000.00 Dusun Rejoso gang utara panjang 400 m X 2,5 m dengan nilai anggaran Rp.157.953.00

   Dusun Rejoso Gang Selatan panjang 332 x 2,5 m besaran anggaran Rp. 116.666.0000.00 Dusun Kedunggalih dengan Panjang 387m x 2,5 M nilai anggaran Rp. 135.000.000.00 dari tiga proyek tersebut dana anggaran bersumber dari Dana Desa (DD) dan ada juga proyek jalan Hotmix lingkungan dana dari bantuan keuangan (BK) kabupaten daerah Jombang yang terletak di dusun Jatimenok dengan nilai Rp. 75.000.000 panjang 212 m X 2.5 m 

   Proyek jalan hotmix tersebut, dinilai oleh warga sekitar hasilnya sangat buruk sekali dan sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat karena proyek baru saja selesai dikerjakan, jalan sudah bergelombang, dan sudah banyak mengalami keretakan, karena kelihatan sekali hotmix digelar sangat tipis sekali, kami menilai proyek perbaikan jalan di desa rejoso pinggir ini dikerjakan asal-asalan dan asal jadi saja, di duga kuat juga mengurangi volume pekerjaaan dengan adanya hotmix yang sangat tipis rumputpun bisa tumbuh subur di jalan hotmix tersebut,

   Kalau dugaan ini benar berarti Tim pelaksana kegiatan (TPK) dan Kepala Desa harus bertanggung jawab atas terlaksananya proyek tersebut, kerena kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

   Masyarakat berharap agar kasus tersebut segera di tindak lanjuti oleh dinas terkait baik kejaksaan maupun kepolisian, agar dikemudian hari tidak terjaadi lagi mengerjakan proyek secara asa-asalan dan asal jadi saja.