Articles by "Jombang"

Jombang – suaraharianpagi.com

   Kapolres Jombang  AKBP Agung Setyo Nugroho, yang diwakili Kasubag Humas AKP Haryono dan Kasad Narkoba AKP Muchamad Mukid SH, menggelar acara ‘Ngopi Bareng’ bersama insan pers, wartawan media online dan media cetak serta media elektronik se-Kabupaten Jombang, (3/3).

   Kegiatan Ngopi Bareng atau minum kopi bersama ini diselenggarakan di Restoran Palem Asri, yang dihadiri oleh puluhan wartawan se-Kabupaten Jombang, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

   Pada kesempatan tersebut, Kapolres lewat Kasubag Humas Haryono, mengapresiasi segenap insan jurnalis dimana selama ini telah menjadi bagian dalam kemitraan bersama jajaran Polres Jombang, khususnya di bidang pemberitaan atau publikasi tentang program-program kepolisian terkait pembinaan serta pemeliharaan stabilitas kamtibmas.

   “Atas nama Polres Jombang, Saya berikan apresiasi serta ucapan terimakasih kepada seluruh wartawan yang hadir dalam pertemuan ini, yang selama ini telah menjadi mitra dalam pemberitaan capaian-capaian program kepolisian terkait dengan upaya kamtibmas,” ujar Haryono.

Kapolres Jombang, mengharapkan kemitraan antara jajarannya bersama seluruh wartawan se-Kabupaten Jombang ini dapat berjalan terus dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi serta etika jurnalistik terkait dengan keterbukaan informasi publik yang telah diamanatkan undang-undang.

   “Jadilah corong kamtibmas dengan memberitakan hal-hal positif dalam upaya pemeliharaan stabilitas kamtibmas, serta turut membantu pemerintah dengan menjadi duta prokes atau protokol kesehatan, menyampaikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19” tambah Haryono.

   Kegiatan Ngopi Bareng ini dirangkaikan juga dengan dialog interaktif antara Kasubag Humas AKP Haryono dan Kasad Narkoba AKP Mochamad Mukid SH, dengan wartawan seputar permasalahan kamtibmas serta pelayanan publik di seputar Jajaran Polres Jombang, di tengah-tengah pandemic Covid 19, yang sedang berlangsung.

   “Tetap bantu kami menjadi mitra strategis dalam upaya pemeliharaan stabilitas kamtibmas khususnya di wilayah hukum Polres Jombang yang sama-sama kita cintai ini,” tegas AKP Haryono selaku Humas yang mewakili Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho.

   Sementara Kasad Narkoba AKP Mochamad Mukid SH, mengatakan bahwa Pak Kalpores tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan lain. Ia juga mengucapkan terimakasih pada semua insan pers yang hadir dalam pertemuan ini, ia juga mengharapkan sinegritas insan pers dan jajaran Polres Jombang terus ditingkatkan agar kedepanya akan lebih baik lagi.  *ryan

 

Jombang - suaraharianpagi.com

   Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab melaunching penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di 2 desa di Kabupaten Jombang yakni, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Kamis (25/02).

   Dalam sambutannya Bupati Mundjidah Wahab mengatakan, perlu diketahui bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 yang lalu telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2021, Peraturan Bupati Jombang Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Restribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2021, guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegrasi. Pada tahun 2021 ini, Dana Desa (DD) mengalami kenaikan cukup banyak, yakni sebesar Rp 440.601.000,00 dari Dana Desa tahun sebelumnya Rp 280.150.133.000,00 menjadi Rp 280.590.734.000,00,” kata Bupati Jombang.

   Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDGS desa melalui:

a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, berupa Jaring Pengaman Sosial, padat karya tunai, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui BumDesa.

b. Program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan.

c. Adaptasi kebiasaan baru desa, berupa upaya untuk mewujudkan desa aman Covid-19 dan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa.

   Jaring Pengaman Sosial berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa,” ujar Bupati Jombang. BLT Desa diberikan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan.

b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya. 

   Penerima BLT Desa di Desa Mayangan ini adalah sebanyak 100 KPM (Keluarga Penerima Manfaat),” jelas Bupati Jombang. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama 12 bulan mulai Bulan Januari. Dengan adanya Perbup Jombang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2021 ini, diharapkan kepada pemangku kebijakan pelaksanaan Dana Desa bisa memahami teknis pengelolaan Dana Desa.

   Selain itu, pengelolaan Dana Desa harus menggunakan prinsip-prinsip transparan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang salah satunya dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sudah mulai diterapkan tahun 2018 lalu untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Saya mohon kepada Camat beserta jajarannya untuk ikut berperan juga memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasinya agar bisa berjalan sebagaimana mestinya,” ucap Bupati Jombang.

   Kebijakan-kebijakan tersebut tidak lain merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam membina pemerintah desa agar tidak bermasalah dengan hukum di kemudian hari terkait penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan Dana Desa. Adalah tugas kita semua baik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat, Camat, DPRD untuk mengawasi penggunaan Dana Desa dan itu semua sudah dilakukan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing,” beber Bupati Jombang.

   Yang tidak kalah penting sambung Bupati yakni, peran masyarakat untuk ikut mengawasi di tataran implementasi penggunaan Dana Desa khususnya terhadap pelaksanaan pembangunan di setiap desa. “Dengan harapan agar tujuan dari Dana Desa di antaranya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa bisa betul-betul terwujud,” tandas Bupati Jombang. *ryan

 

                                     
Jombang – suaraharianpagi.com

   Demikian dr Rastita Widyasari, Sp. PD (dokter spesialis penyakit dalam) RSUD Jombang  saat berdialog dalam agenda Humas RSUD Jombang Menyapa, Kamis (18/2). Dialog itu memberikan pencerahan tentang apa itu virus corona, bagaimana menyikapi dan upaya apa yang harus dilakukan ketika terkonfirmasi positif Covid-19.

   Pandemi Covid-19 belum berakhir, untuk itu kita harus tetap waspada dengan kondisi sekeliling dan jangan sampai tertular. Apabila sampai terpapar  Covid-19 tanpa gejala atau gejala ringan, tidak perlu panik, dan jangan malu mengungkapkan. Covid bukan aib, covid bisa diobati, dan jangan stres.  

   Lapor dan datanglah ke pusat layanan pengobatan, Puskesmas atau ke RSUD Jombang. Ungkapkan kepada petugas medis atas gejala yang dirasakan. Bila  sudah mempunyai hasil rapid antibody atau antigen atau  PCR (polymerase chain reaction), segera tunjukkan pada petugas medis. Sehingga penanganan akan lebih terarah dan cepat, katanya.

   Covid-2019 merupakan kepanjangan dari Corona Virus Disease tahun 2019. Infeksi coronavirus ini menimbulkan manifestasi pada berbagai sistem organ dengan berbagai spektrum derajat klinis. Pada kondisi kritis, penyakit ini dapat mengakibatkan gejala kekurangan oksigen yang berat hingga berujung kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak,  bayi termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

   Virus ini bisa menular secara langsung maupun tidak langsung melalui percikan dahak dan bersin (droplet) dari penderitanya ke orang lain. Tingkat penularan akan semakin tinggi bila berada di ruang tertutup dengan sirkulasi udara yang kurang baik, dalam jangka waktu lama, populasi yang padat, atau jarak yang dekat dengan penderitanya.

   Gejala awal infeksi Covid-19 dapat menyerupai gejala flu dan gangguan pencernaan, antara lain demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala  badan lemah, mual muntah, maupun diare. Gejala dapat memberat dengan manifestasi demam tinggi, batuk, sesak napas, hingga penurunan kesadaran.

   Dokter Spesialis Penyakit Dalam alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya ini lebih lanjut menyampaikan ada 4 definisi operasional kasus covid-19 yang patut dikenali: 1) Suspek, 2) Probable, 3) Konfirmasi, 4) Kontak Erat.

   Kasus Suspek ini ditandai dengan adanya salah satu gejala sebagai berikut: demam akut dengan panas ± 38oC, ada batuk, rasa kelelahan, sakit kepala, nyeri tenggorokan, pilek, hidung tersumbat, sesak nafas, mual/muntah, diare, penurunan kesadaran ditambah dengan terpenuhinya kriteria epidemiologis setidaknya 14 hari sebelum timbul gejala yang bersangkutan telah melakukan aktifitas pada lingkungan berisiko tinggi, atau tempat yang sudah dinyatakan transmisi lokal, atau seseorang yang menunjukkan hasil swab antigen positif” ungkapnya.

   Kasus Probable yaitu pada pasien suspek yang menunjukkan gambaran radiologis yang mengarah ke Covid-19 termasuk pada kasus suspek yang menunjukkan gejala yang berat/kritis.

“Pada kasus probable ini, kadang memberi kesan pasien dicovidkan. Pasien datang dengan kondisi kritis, hasil pemeriksaan fisik, laboratoris, radiologis sangat sugestif ke covid-19, namun hasil pemeriksaan swab pcr belum jadi. Pada kondisi ini, dilakukan prosedur pemulasaraan jenazah sebagai pasien probable covid”, ungkap dokter yang aktif hadir di Poli Penyakit Dalam RSUD Jombang ini.

   Kasus ini, lanjut dia, sering terjadi pada pasien yang memiliki riwayat penyakit penyerta atau pasien lanjut usia. Kasus terkonfirmasi sudah jelas, yakni orang sudah dengan status Covid-19 berdasarkan hasil PCR.

   Kasus Kontak Erat, inilah yang sering muncul dalam klaster keluarga. Pada kasus kontak erat dilakukan tindakan karantina mandiri selama 14 hari (karena masa inkubasi covid19 antara 2-14 hari) dan bila muncul gejala selama masa karantina mandiri disarankan dilakukan pcr swab.

   Tindakan yang harus dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi covid 19 tanpa gejala ataupun gejala ringan adalah harus dilakukan isolasi mandiri di rumah selama 10 hari + 3 hari bebas gejala, sejak pengambilan spesimen swab PCR.

   Pada saat isolasi atau karantina mandiri di rumah, upaya yang bisa dilakukan antara lain: hindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Kenakan masker medis didalam rumah, berbicara tidak berhadapan, jaga jarak minimal satu meter,sering-sering desinfeksi peralatan yang sering disentuh, seperti gagang pintu, sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

   “Sendirikan peralatan makan minum. Hindari tidur satu kamar dengan penderita, jikalau tidak mungkin, karena kamar hanya satu maka tidurlah pada tempat (kasur) terpisah atau setidaknya berjarak 1 m ” saran dokter spesialis alumnus Fakultas Kedokteran Unair tahun 2018 lalu ini.

   Selain itu, hal yang biasanya diabaikan adalah penanganan sampah penderita. Untuk itu, harus dibersihkan secara teratur, dikemas dengan wadah plastik rangkap, semprot desinfektan, buang atau bakar pada tempat tertentu yang aman. Begitu pula pakaian penderita, harus dicuci tersendiri, rendam dengan air panas 60-90 derajat, kemudian dicuci dengan deterjen.

   “Orang yang membantu merawat harus menggunakan sarung tangan dan sesering mungkin cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer sebelum dan sesudah mengenakan sarung tangan” tandas dr Rastita Widyasari Sp.PD

   Selain lingkungan harus bersih, ventilasi udara di rumah harus memungkinkan terjadinya pertukaran udara yg lancar. Penderita juga harus mengkonsumsi makanan bergizi yang cukup, terutama asupan vitamin C. Penderita, diajak berjemur sekitar 15 menit dibawah jam 9 pagi sambil olahraga ringan.

   “Oiya, jikalau kamar mandi hanya satu, maka penderita dikasih giliran paling akhir, untuk memperkecil penularan pada orang lain, jangan lupa desinfeksi sebelum dan sesuah pemakaian bersama di area yang sering disentuh” tuturnya.

   Menurut dr Rastita, terdapat 5 derajat klinis penyakit: tanpa gejala, ringan, sedang, berat/Pneumonia berat, dan kritis (pasien dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), sepsis dan syok sepsis).

   Untuk memastikan derajat klinis, penderita dipersilahkan datang ke RSUD Jombang, tidak usah khawatir terinfeksi karena tata laksana layanan sudah dipilah-pilah  antara jalur  covid dan non covid, baik yang rawat jalan maupun rawat inap, melalui UGD maupun Poli umum.

   “Penderita penyakit ini bisa disembuhkan. Mengutip data Covid-19, 16 Februari 2021 pukul 13.00 WIB, secara Nasional: total penderita 1.233.959, sembuh 1.039.674 (84,25%). Di Kabupaten Jombang: 4.160 (sembuh 3.565/85,7% dan 178 pasien sedang dirawat ) . Berdasarkan data ini, tingkat kesembuhan relatif tinggi, mencapai 85%. Sebab itu jangan panik, jangan stres, ayoo semangat untuk berobat, dengan tetap memperhatikan langkah-langkah pencegahan penularannya,” pungkasnya.*ryan

 

Jombang - suaraharianpagi.com

   Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Sosialisasi Peraturan Bupati (PerBup) tentang Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan PDRD Tahun 2021.

   Sosialisasi yang dibuka oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab yang diikuti secara virtual oleh Seluruh Camat dan jajaran serta Kepala Desa ini dilaksanakan dari ruang Media Center Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Rabu (20/01/2021) pagi. Tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegrasi. Tampak Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Wakil Bupati Jombang, Ketua DPRD serta Perwakilan Forkopimda Kabupaten Jombang serta para Kepala OPD lingkup Pemkab Jombang.

   PerBup yang disosialisasikan diantaranya Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021; Peraturan Bupati Jombang Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021; Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2021.

   “Pada Tahun 2021 ini, Dana desa mengalami kenaikan cukup banyak, yakni sebesar Rp 440.601.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah) dari Dana Desa tahun Sebelumnya Rp 280.150.133.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) menjadi Rp. 280.590.734.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)”, ungkap Bupati Jombang Hj. Mundjdah Wahab.

Dipaparkan oleh Bupati, bahwa prioritas penggunaan Dana Desa (DD) diarahkan untuk program Kegiatan Percepatan Pencapaian SDGs Desa melalui Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa, berupa Jaring Pengaman Sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Sektor Usaha Pertanian, dan Pengembangan Potensi Desa melalui BUMdesa;

   Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa, berupa Pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, Usaha Budidaya Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Hewani serta Perbaikan Fasilitas Kesehatan;

   Adaptasi Kebiasaan Baru Desa, Berupa Upaya Untuk Mewujudkan Desa Aman Covid-19 dan Desa Tanpa Kemiskinan Melalui Blt Desa. Jaring Pengaman Sosial berupa BLT Desa juga menjadi Prioritas Utama dalam Penggunaan Dana Desa. BLT Desa diberikan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang paling sedikit memenuhi kriteria Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Pogram Bantuan Sosial Pemerintah lainnya. “Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari”, tutur Bupati Jombang.

   Penggunaan Dana Desa untuk Memperkuat Infrastruktur Dasar Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi, Pelayanan Dasar, Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana antara lain untuk Pembentukan, Pengembangan, Dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama Untuk Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata; Penyediaan Listrik Desa; Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif yang diutamakan Dikelola Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk Mewujudkan Konsumsi dan Produksi Desa    Sadar Lingkungan; Pengembangan Desa Wisata Untuk Pertumbuhan Ekonomi Desa; Penguatan Ketahanan Pangan Dan Pencegahan Stunting Di Desa Untuk Mewujudkan Desa Tanpa Kelaparan; Penggunaan Dana Desa Untuk Pelestarian Lingkungan Dan Ketahanan Bencana; Adaptasi Kebiasaan Baru Desa; Penggunaan Dana Desa Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Melalui Digitalisasi Proses Layanan. Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan Kemiskinan Secara Terpadu, Disabilitas Dan Pengarusutamaan Gender; Penggunaan Dana Desa Untuk Peningkatan SDM Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Kekuatan Agama, Budaya Dan Modal Sosial Kemasyarakatan; Pengembangan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial Dan Ketahanan Lingkungan Desa. Pengembangan Kegiatan Di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Berupa Pembangunan Kantor Kepala Desa, Balai Desa Dan Atau Tempat Ibadah Tidak Diperbolehkan.

   “Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021 adalah Sebesar Rp. 114.737.289.993,- (Seratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan serta Untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Keadaan Darurat Desa”, papar Bupati Mundjidah Wahab.

   Tujuan ADD Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Pelaksanaan Pembangunan Desa; Meningkatkan Pembinaan Kemasyarakatan; Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Secara Partisipatif Sesuai Dengan Potensi Desa; Memfasilitasi Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak; dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

   “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2021 adalah sebesar 17.075.874.627 (Tujuh Belas Milyar, Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), Dengan Rincian Pajak: 15.000.000.000 (Lima Belas Milyar); Retribusi: 2.075.874.627 (Dua Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh). Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dimaksudkan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak”, tutur Bupati Jombang.

   Tujuan PDRD adalah Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelaksanaan Pembangunan Desa; Meningkatkan Pembinaan Kemasyarakatan; Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Secara Partisipatif sesuai dengan Potensi Desa; Memfasilitasi Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak; Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

   “Dengan adanya Perbup ini, saya berharap semua pemangku kebijakan pelaksanaan Dana Desa, ADD, PDRD, bisa memahami Teknis Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Selain itu, Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus menggunakan prinsip-prinsip transparan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang salah satunya dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes ini sudah mulai diterapkan Tahun 2018 lalu untuk membantu desa dalam melaksanakan Tata Kelola Keuangan Desa Secara Efektif Dan Efisien. Saya mohon kepada Camat beserta jajarannya untuk ikut berperan juga memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasinya agar bisa berjalan sebagaimana mestinya”, tandas Bupati Jombang Mundjidah Wahab.

   Mengakhiri sambutannya Bupati Mundjidah Wahab menghimbau dan mengajak untuk bersama sama kembali mempelajari tupoksi masing masing, dan terkait dengan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dan DD diharapkan untuk lebih berhati hati dalam penggunaan dananya karena banyak yang mengawasi baik dari masyarakat, Inspektorat, Kepolisian dan media serta Aparat Penegak Hukum. Para Perangkat Desa juga untuk dapat lebih mempelajari tentang aturan hukum masalah anggaran. Dapat bekerjasama dan selalu berkoordinasi serta berkomunikasi dengan Kecamatan dan OPD terkait guna membangun kemajuan desa “, pungkasnya.

   Kepala DPMD Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto menyebut bahwa kebijakan-kebijakan Bupati Jombang ini tidak lain merupakan bentuk upaya Pemerintah Daerah dalam membina Pemerintahan Desa agar tidak bermasalah dengan hukum di kemudian hari. Sementara terkait jika terjadi penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa, adalah tugas kita semua baik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat, Camat, DPRD untuk mengawasi penggunaan Dana Desa dan itu semua sudah dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

   “Yang tidak kalah penting adalah peran masyarakat untuk ikut mengawasi di tataran implementasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa khususnya terhadap pelaksanaan pembangunan disetiap desa dengan harapan agar tujuan dari Dana Desa diantaranya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa bisa betul-betul terwujud. * ryan

 


Jombang – suaraharianpagi.com

   Mencuatnya dugaan adanya korupsi Pembangunan Lapak sementara Pasar Perak yang di lakukan oleh CV. MOARA PRABANGKARA, mematik reaksi Inspektorat Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

   Terbukti tidak lama lagi pihak Inspektorat Kabupaten Jombang, Jawa Timur, segera melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut, termasuk sanksi yang akan dijatuhkan, apakah lewat jalur hukum atau sekedar sanksi administrasi.

   Kepala Inspektorat Kabupaten Jombang, Eka Suprasetya, ketika dihubungi Suaraharianpagi.com. Lewat ponselnya, menegaskan pihaknya akan segera memerintahkan teman-teman turun ke lapangan mengumpulkan keterangan termasuk penyelidikan atas dugaan korupsi Pembangunan Lapak sementara Pasar Perak yang dilakukan oleh CV. MOARA PRABANGKARA.

   “Saya masih cuti mas, tapi saya akan memerintahkan teman-teman agar segera turun kelapangan untuk mengumpulkan data-data dan keterangan dari semua pihak” ujar Eka Suprasetya, hari Selasa tanggal (19/1/).

   Ditanya kapan akan melakukan penyelidikan? Eka menegaskan dalam waktu dekat, tolong sabar dikit mas,” ujar Eka Prasetya.

   Eka juga menambahkan, untuk saat ini pihaknya belum bisa memutuskan hal tersebut salah atau tidak, sebelum melakukan penyelidikan. Saya tidak bisa menjustice, saya hurus menunggu hasil investigasi teman-teman dari lapangan.” Tegas Eka Prasetya.

   Perlu diketahui pada pelaksanaan proyek Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak, di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai APBD Tahun 2020, sebesar Rp. 376.449.736,35; diduga syarat penyimpangan.

   Proyek milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Jombang, tersebut dikerjakan oleh CV. MOARA PRABANGKARA, yang beralamat di Perum Griya Kencana Mulya Blok D. 19. RT.003/RW.013/ Desa Candimulyo, Kecamatan/ Kabupaten Jombang, dengan No. Kontrak 644/PPKI/193/415.32/2020. Proyek tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggara Belanja (RAB) dan asal-asalan. Pasalnya proyek Lapak Sementara Pasar Perak tersebut kontruksinya yang seharusnya memakai kayu Tahun, tapi oleh CV. MOARA PRABANGKARA di sulap atau diganti memakai kayu Batang Kelapa (glugu).

   Bukan hanya itu saja, lantai rabat betonya juga dipertanyakan Kualitasnya, karena diduga campuran adonan semennya juga tidak sesuai dengan RAB nya. Banyak lantai yang sudah mengupas dan retak ujungnya disana sini.

   Hal ini jelas mengurangi kualitas dan kekuatan bangunan. Jangan heran jika Proyek Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak, diduga menjadi lahan korupsi oleh CV. MOARA PRABANGKARA. Seperti apa yang dikatakan oleh salah satu Pedagang Pasar Perak yang tidak mau disebutkan namanya kepada suaraharianpagi.com (3/1). Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak tersebut selain kontruksinya dari Kayu Tahun diganti kayu batang kelapa (glugu), juga lantainya kualitasnya sangat buruk sekali, belum dipakai saja sudah banyak yang aus dan retak ujungnya disana sini, ini jelas-jelas ada indikasi penyimpangan yang sangat kuat.” Tegas pedagang pasar Perak yang sedikitnya tahu kontruksi bangunan.

   Terpisah salah satu pengurus LSM Gadjah Mada yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Mojokerto, Yanto, mengatakan, “Pekerjaan Proyek Lapak Sementara Pasar Perak, dijadikan ajang cari duwit oleh Kontraktor nakal yang bekerja sama dengan konsultan pengawas.

   Adanya item yang diduga diganti tentu saja menyalahi aturan yang ada, Seharusnya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta APH (Aparat Penegak Hukum) bisa menyikapi masalah ini sebagai produk hukum,” kata Yanto.

   Ditambahkan, perlu diketahui dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak, diduga tidak ada control dari konsultan pengawas, sehingga para pekerja dan Kontraktor dari CV. MOARA PRABANGKARA, pekerjaanya ngawur dan patut dicurigai Korupsi volume bahan bangunan.” Tegas Yanto, kepada suaraharianpagi.com (3/1).

   Sementara PPK Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, Nursaila, ketika dikonfirmasi dikantornya mengatakan,“bahwa yang mengetahui jenis kayu yang seharusnya dipakai di pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak adalah PPTK, karena yang membawa RAB nya PPTK, saya gak hapal, tolong tunggu sebentar tak panggilkan. Tak lama kemudian munculah nama Mahmudi yang menemui awak media, selaku PPTK pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak. Ketika di tanya awak media jenis kayu apa yang seharusnya di pakai di pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak, ia katakan dengan kalimat yang jelas dan satu kata saja, jenis kayu tahun,” tahu kalau jawabannya di rekam oleh awak media Mahmudi sudah tidak mau menjawab pertanyaan awak media, hanya titip pesan kalau bisa jangan diberitakan, kalau diberitakan akan saya cari kerumah, maksudnya akan dicari rumah wartawanya. *ryan 

 

 

Jombang - suaraharianpagi.com

   Bau busuk pada pelaksanaan proyek Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak, di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai APBD Tahun 2020, sebesar Rp. 376.449.736,35; diduga syarat penyimpangan.

   Proyek milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Jombang, tersebut dikerjakan oleh CV. MOARA PRABANGKARA, yang beralamat di Perum Griya Kencana Mulya Blok D. 19. RT.003/RW.013/ Desa Candimulyo, Kecamatan/ Kabupaten Jombang, dengan No. Kontrak 644/PPKI/193/415.32/2020. Proyek tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggara Belanja (RAB) dan asal-asalan. Pasalnya proyek Lapak Sementara Pasar Perak tersebut kontruksinya yang seharusnya memakai kayu Tahun, tapi oleh CV. MOARA PRABANGKARA di sulap atau diganti memakai kayu Batang Kelapa ( glugu ).

   Bukan hanya itu saja, lantai rabat betonya juga dipertanyakan Kualitasnya, karena diduga campuran adonan semennya juga tidak sesuai dengan RAB nya. Banyak lantai yang sudah mengupas dan retak ujungnya disana sini.

   Hal ini jelas mengurangi kualitas dan kekuatan bangunan. Jangan heran jika Proyek Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak, diduga menjadi lahan korupsi oleh CV. MOARA PRABANGKARA. Seperti apa yang dikatakan oleh salah satu Pedagang Pasar Perak yang tidak mau disebutkan namanya kepada suaraharianpagi.com. (3/1). Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak tersebut selain kontruksinya dari Kayu Tahun diganti kayu batang kelapa (glugu), juga lantainya kualitasnya sangat buruk sekali, belum dipakai saja sudah banyak yang aus dan retak ujungnya disana sini, ini jelas – jelas ada indikasi penyimpangan yang sangat kuat.” Tegas pedagang pasar Perak yang sedikitnya tahu kontruksi bangunan.

   Terpisah salah satu pengurus LSM Gadjah Mada yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Mojokerto, Yanto, mengatakan, “Pekerjaan Proyek Lapak Sementara Pasar Perak, dijadikan ajang cari duwit oleh Kontraktor nakal yang bekerja sama dengan konsultan pengawas.

   Adanya item yang diduga diganti tentu saja menyalahi aturan yang ada, Seharusnya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta APH (Aparat Penegak Hukum) bisa menyikapi masalah ini sebagai produk hukum,” kata Yanto.

   Ditambahkan, perlu diketahui dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak, diduga tidak ada control dari konsultan pengawas, sehingga para pekerja dan Kontraktor dari CV. MOARA PRABANGKARA, pekerjaanya ngawur dan patut dicurigai Korupsi volume bahan bangunan.” Tegas Yanto, kepada suaraharianpagi.com (3/1).

   Sementara PPK Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, Nursaila, ketika dikonfirmasi dikantornya mengatakan, “bahwa yang mengetahui jenis kayu yang seharusnya dipakai di pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak adalah PPTK, karena yang membawa RAB nya PPTK, saya gak hapal, tolong tunggu sebentar tak panggilkan. Tak lama kemudian munculah nama Mahmudi yang menemui awak media, selaku PPTK pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak. Ketika di tanya awak media jenis kayu apa yang seharusnya di pakai di pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak, ia katakan dengan kalimat yang jelas dan satu kata saja, jenis kayu tahun,” tahu kalau jawabannya di rekam oleh awak media Mahmudi sudah tidak mau menjawab pertanyaan awak media, hanya titip pesan kalau bisa jangan diberitakan, kalau diberitakan akan saya cari kerumah, maksudnya akan dicari rumah wartawanya. *ryan   

 Jombang - suaraharianpagi.com

   Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab melantik 9 Kepala Desa (Kades) terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tanggal 16 Desember 2020. Proses pelantikan berlangsung di Ruang Bung Tomo Kabupaten Jombang, Hari Kamis tanggal 07/01. Dalam sambutanya Hj. Mundjidah Wahab, memberikan ucapan selamat kepada 9 Kepala Desa terpilih dan dilantik. Ia juga mengharapkan kesembilan kades yang baru dilantik bisa menjadi kades yang amanah. Bupati Jombang juga menekankan kepada 9 Kades, agar pemperhatikan 9 poin pesan yang diberikan.

   Dari kesembilan poin yang disampaikan Bupati kepada 9 Kades terpilih yang dilantik yakni, seorang Kades harus rajin turun ke lapangan untuk memastikan semua kegiatan tepat sasaran. Karena hal tersebut berpengaruh besar pada tingkat kepercayaan masyarakat pada kinerja seorang kepala desa.

   Yang kedua, Bupati menyampaikan agar para Kades bekerja dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja berkualitas.

   “Yang ketiga bekerjalah dengan secara profesional dengan dedikasi dan loyalitas sepenuh hati dan tanpa memandang aspek apapun. Layani masyarakat dengan sepenuh hati dan setulus hati,” ucap Bupati Mundjidah Wahab.

   Keempat, Bupati Jombang menyampaikan agar para Kades melakukan pengawasan terhadap Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan. Kelima, Bupati menyampaikan agar para Kades yang dilantik ini terus merajut semangat kebhinekaan di tengah-tengah masyarakat.

   “Terus pelihara agar keamanan dan ketertiban masyarakat dalam situasi yang kondusif,” tandas Bupati Jombang.

   Keenam, Bupati menyampaikan, dirinya tidak ingin ada satupun kepala desa yang dilantik tersebut terjerat hukum karena penyalahgunaan Dana Desa (DD). Ketujuh, Bupati menyampaikan bahwa, sesama kepala desa 1 sama lain diharapkan senantiasa berkompetisi dalam mempercepat kemajuan dan keberhasilan pembangunan di desanya masing-masing.

   Kedelapan, para kepala desa harus memantau dan mengawasi setiap program kegiatan pembangunan pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, provinsi, maupun nasional. Sehingga pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan dan hasilnya berdaya serta berhasil guna.

Kesembilan, Bupati Mundjidah Wahab menyampaikan bahwa, agar para kades bertindak cepat dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam percepatan penanggulangan Covid-19.

   Pelantikan juga dihadiri oleh Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Akhmad Jazuli, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Mas’ud Zuremi, Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho, serta Kasdim 0814 Jombang, Mayor Inf M Run Hardjono.

   Sekadar diketahui, 9 Kades yang dilantik ini yakni, Kades Banjardowo, Kecamatan Jombang, Syamsudin Arief, Kades Madyopuro, Kecamatan Sumobito, Suwito Hadi, Kades Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Sudarwati, Kades Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Imam Bai Haki, Kades Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Samsul Hadi, Kades Pulogedang, Kecamatan Tembelang, Eko Ariyanto, Kades Seketi, Kecamatan Mojoagung, Aries Firmansyah, Kades Sukoiber, Kecamatan Gudo, Isnadi, dan Kades Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Sugiyono.

   “Dengan terisinya kepala desa terpilih ini, setiap desa segera menentukan langkah kebijakan pada masa Pandemi Covid-19, sehingga penanganan Covid-19 bisa lebih cepat. Dan jangan pernah lelah mensosialisasikan kepada warganya tentang pentingnya Protokol Kesehatan atau 3M,” tegas Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab. *ryan

 

 

Jombang – suaraharianpagi.com

   Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Jombang tahun 2020 digelar di 9 desa dari 8 kecamatan, dengan menerapkan protokol kesehatan, Rabu (16/12) pagi. Dari Sembilan desa yang melakukan pemilihan kepala desa tersebut antara lain: Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Desa Sokoiber, Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Desa Madyopuro, Kecamatan Sumobito, Desa Pulogedang, Kecamatan Tembelang. Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh. Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng. Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno dan Desa Saketi, Kecamatan Mojoagung.

   Kita bersyukur, pilkades berjalan lancar, tertib aman dan kondusif. Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan. Ini semua sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 72 tahun 2020, terkait protokol kesehatan, per-TPS hanya untuk 500 pemilih. Hal ini guna mencegah terjadinya kerumunan,” tutur Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, saat memantau jalannya pilkades secara virtual bersama Forkopimda setempat, yang juga didampingi Kabag Humas dan Protokol, Agus Djauhari.

   Ditambahkan, persiapan ini, tentu tidak lepas dari sinergitas semua pihak dalam  pelaksanaan pilkades serentak, baik panitia penyelenggara, TNI/Polri, Forkopimcam, tim kesehatan dan semuanya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dalam kurun waktu yang singkat semuanya sudah siap, tentu tetap mengedepankan protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan,”paparnya.

   Mundjidah Wahab, juga berpesan kepada semua panitia dan aparat keamanan, pasca pemilihan kepala desa, terutama saat penghitungan suara dan usai tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun.

   Disamping itu jangan ada arak-arakan begitu sudah ada pemenangnya. Tetaplah pegang disiplin protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Semua Cakades harus siap kalah siap menang, terimalah hasilnya karena ini adalah takdir Allah SWT, kemenangan kalian adalah kemenangan rakyat. Pesan saya tetaplah ikhtiar untuk memajukan desanya, agar masyarakatnya sejahtera. Yang kalah juga harus legowo, tetap jaga kerukunan, ciptakan suasana yang adem, ayem, gotong royong penuh kebersamaan,” pesan Bupati Jombang Hj. Mindjidah Wahab.

   Bupati juga berterima kasih untuk seluruh masyarakat dan aparat keamanan, panitia dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkades serentak yang telah bekerja luar biasa.

   Sementara hasil pantauan di  Desa Wangkalkepuh, Desa Sokoiber, Kecamatan Gudo dan Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, pelaksanaan pemungutan di mulai jam 08.00 sampai jam 13.00 WIB. Selanjutnya pada pukul 13.00 – selesai dilakukan penghitungan dan rekapitulasi.

   Berikut nama – nama yang terpilih dalam pilkades serentak di Kabupaten Jombang. Kecamatan Jombang, Desa Banjardowo. No. Urut 1. Syamsudin Arif. (Terpilih). Kecamatan Kabuh. Desa Marmoyo. No. Urut 1. Sudarwati (Terpilih). Kecamatan Bareng. Desa Ngrimbi. No. Urut. 2. Samsul Hadi. (Terpilih). Kecamatan Mojoagung. Desa Saketi. No. Urut. 1. Aris Kuswantoro (Terpilih) Kecamatan Mojowarno. Desa Mojoduwur. No. Urut 3. Imam Baihaki (Terpilih). Kecamatan Tembelang. Desa Pulogedang. No. Urut 2. Eko Ariyanto. (Terpilih). Kecamatan Suwobito. Desa Madiopuro. No. Urut. 2. Sulistiawan (Terpilih). Kecamatan Gudo. Desa.Sokoiber. No. Urut. 2. Isnadi. 9 Terpilih. Desa Wangkalkepuh, No. Urut. 4. Sugiyono (Terpilih). *ryan


 Jombang - suaraharianpagi.com

   Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengaku pemerintahan desa tempatnya tinggal diduga telah melakukan pengambilan bantuan miliknya secara sepihak.

   Bibit (52), warga Dusun Doro RT 003, RW 01, Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengaku uang bantuan dari Kementerian Sosial RI, diguga telah diambil oleh oknum perangkat desa selama tiga kali pengambilan.

   Bibit seharusnya menerima bantuan senilai Rp 2,7 juta untuk 6 bulan. Namun ia hanya menerima tiga kali yang sebulanya Rp. 600 ribu, jadi sekitar Rp 1,8 juta, yang diterima selama tiga bulan, untuk tiga bulan berikutnya Bibit sudah tidak lagi menerima bantuan sama sekali, tapi undangan untuk pengambilan Bantuan dari Kemensos RI, yang dikeluarkan Kepala Desa maupun Pemberitahuan dari Kantor Pos, terus keluar tapi ditangan orang lain.

   Terakhir undangan yang distempel dan ditandatangani Kepala Desa Karangdagangan, Tambit, tanggal 30/11/2020, dan Pemberitahuan dari Kantor Pos, dengan Nomor Danom 61400/3517010011/19. Atas nama Bibit Rameli, Dusun Doro, RT 003 RW 01 KL. Karangdagangan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dengan NIK: 3517181001067491 serta BST 35171810010674919. Terus keluar tapi dipegang orang lain.

Ditemui di kediamannya, Bibit mengaku bantuan dari Menteri Sosial RI tahap pertama dan kedua lancar tidak ada kendala sama sekali, masuk tahap ketiga setelah saya mengambil dari Kantor Pos di Balai Desa Karangdagangan, saya didatangi oleh Pak RT, atas suruhan oknum perangkat desa untuk meminta uang Rp. 100.000, ketika saya ajukan beberapa pertanyaan untuk keperluanya pak RT tidak bisa menjawab dan kembali pulang, setelah kejadian itulah saya sampai hari ini tidak menerima Bantuan dari Kementerian Sosial RI.

   Terakhir Undangan dari Kepala Desa Karangdagangan dan Pemberitahuan dari Kantor Pos tersebut saya peroleh dari suami Bu Wiwik yang selama ini mengambil hak saya. Menurut pengakuan Bu Wiwik selama ini dia yang mengambil bantuan dari Kemensos RI atas nama Bibit Rameli, karena disuruh oleh oknum perangkat desa Karangdagangan.

   Ditambahkan, tidak saya saja yang diperlakukan oleh oknum perangkat desa Karangdagangan mengambil hak seseorang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, ada sekitar 11 orang penerima Bantuan Sosial Tunai ( BST ) dari Kementerian Sosial RI, di desa Karangdagangan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombng, Jawa Timur, yang punya nasib sama. Dari sebelas orang yang punya nasib sama dengan saya, 1.Fatona. 2.Sucip. 3. Kasmina. 4.Suliati. 5.Suroto. 6.Said. 7.Parni. 8.Huda. 9.Samuji. 10.Surati, dan 11.Saya sendiri Bibit Rameli.

   Bibit juga mengatakan bahwa modus yang dipakai oleh oknum perangkat desa mengambil hak Bantuan Sosial Tunai (BST) warganya dari Kemensos adalah sebagai berikut. Oknum Perangkat tersebut menyuruh kroninya untuk mencarikan orang yang mau mengambil Bansos di Kantor Pos, ketika orangnya dan sudah diambil uangnya, yang ngambil dapat imbalan Rp. 50.000, dan kroninya mendapat imbalan Rp. 50.000, sisanya diduga dibuat bancaan oknum Perangkat Desa Karangdagangan,” papar Bibit Rameli kepada suaraharianpagi.com hari Kamis (10/12).

   Camat Bandar Kedungmulyo, Mahmudi, ketika dikonfirmasi di kantornya terkait hal tersebut tidak ada di tempat, dihubungi via ponselnya ia katakan saya ada rapat di Kabupaten, tanpa menyebut rapat apa, di wakili Sekcamnya Wahib, tolong saya diberi catatan kecil atau fotocopy apa saja nanti bisa saya laporkan ke pak Camat, yang jelas akan dilakukan pemanggilan Kepala Desa dan operator yang ada di desa tersebut.” Tegas Wahib.

   Sementara Kepala Kantor Pos Bandar Kedungmulyo, H. Rejo Nuryanto, saat dikonfirmasi di kantornya mengatakan, dasar pengambilan Bansos Kementrian Sosial RI, adalah KTP dan KSK yang disamakan dengan undangan atau pemberitahuan dari Kantor Pos. Ketika ditanya bila ada KSK dan KTP yang tidak sesuai dengan undangan di katakan, saya tidak akan bayarkan, tapi sekarang yang mengambil KTP dan KSK pihak Desa, bila ada kasus seperti ini ya Harus desa yang bertanggung jawab. Karena yang membagikan undangan itu desa, undangan dikasih siapapun saya juga tidak tahu, yang penting pada saat pengambilan membawah Undangan, KTP, KSK, ya saya bayarkan, gak mungkin undangan diberikan kepada orang lain, Kalau sadah terjadi seperti ini pak lurahnya harus bertanggung jawab.

   Kalau di Kantor Pos ada buktiknya, ada penerimaan, ada fotonya siapa yang mengambil, itu nanti pasti ketahuan, ya nanti kita cek kepusat. Dengan kejadian seperti ini saya akan segera kroscek kedesa, dikasihkan ke-siapa, karena saya yang membayarkan,” tegas H. Rejo Nuryanto kepada suaraharianpagi.com (10/12).

   Kepala Desa Karangdagangan, Tambit, ketika di konfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, Saya tidak tahu persis aturan main data dari Kemensos, ketika ada data masuk ke Desa Karangdagangan, pemangku wilayah Kepala Dusun, saya panggil, saya suruh membagikan undangan tersebut lewat RT atau RW masing-masing. Setelah itu saya mendapat laporan bahwa ternyata ada yang namanya dobel yaitu atas nama Bibit Rameli. Ya sudah kita tata saja, suruh memilih antara BPNT atau Bantuan dari Kementerian Sosial RI. Akhirnya dia memilih menerima BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai ), yang dari Kementerian Sosial kita coret.

   Ketika ditanya kenapa kalau memang data atas nama Bibit Rameli sudak dicoret dari data Kenterian Sosial RI, udanganya masih beredar dan ditangan orang lain? Saya sebagai Kepala Desa, diedarkan atau tidak itu yang tahu Kesra, tapi saya sudah menyampaikan bahwa undanyan tersebut tolong dikasihkan sesuai dengan nama yang tertera dalam undangan.

   Saya baru tahu kalau undangan atas nama Bibit Rameli masih beredar setelah saya dapat laporan dari Pak Bibit sendiri, masalah yang mengambil Bantuanya orang lain atas suruhan oknum perangkat desa, saya belum tahu siapa orangnya dan okmun perangkat desa yang mana.

   Tambit juga mengatakan apapun yang dilakukan perangkat desanya, saya bertanggung jawab, tapi saya sudah beberapa kali mengingatkan atau menghimbau agar hati-hati dalam menangani bansos baik dari Kementerian RI maupun dari lainnya. Ketika ditanya apa benar selain nama Bibit Rameli, juga ada sekitar 11 nama lain yang undangannya keluar tapi tidak menikmati bantuanya? Diakatakan langsung saja ke pak wo, artinya disuruh menghadap Kepala Dusun,” tegas Kepala Desa Karangdagangan Tambit, kepada suaraharianpagi.com (11/12). *ryan

 

 

Jombang - suaraharianpagi.com

   Bertempat di Kampus STIE PGRI Dewantara Jombang, Jawa Timur,  Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menghadiri Kuliah Umum Sekolah Badan Usaha Milik Desa. Kuliah umum peningkatan kapasitas pengurus BUMDes itu merupakan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Kabupaten Jombang.

   Dalam keterangannya Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, “kuliah ini merupakan bagian dari proses pelaksanaan Sekolah BUMDes yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan motivasi dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes sehingga para pengelolanya bisa menjadi lebih professional,” ujarnya saat memberi sambutan di Hall Budi Utomo STIE PGRI Dewantara, Sabtu (05/12) siang.

   Dikatakan, BUMDes kedepan akan setara dengan PT, Yayasan, BUMN, BUMD, Lembaga keuangan yang memiliki payung hukum masing-masing dan berbeda-beda. Demikianpun dengan BUMDes, juga akan memiliki payung hukum yaitu PP. Saat ini RPP BUMDes sudah hampir selesai, tengah dalam proses dan didiskusikan pada lintas Kementerian, bulan Desember ini akan disahkan,” tegas Menteri Desa  PDTT, Abdul Halim Iskandar.

   Masih Kata Alim “PP ini, implikasinya akan sangat luar biasa bagi pergerakan BUMDes sebagai Badan Hukum untuk meningkatkan berbagai usaha di desa. BUMDes akan menjadi ujung tombak utama didalam perekonomian desa. Yang terpenting BumDes keberadaannya tidak boleh merugikan masyarakat, tidak boleh double mengelola usaha yang sama dengan yang ada di masyarakat.

   “Pada tahap pertama pelaksanaan kuliah ini dilaksanakan selama 6 bulan, dengan 80% kurikulumnya adalah pendampingan langsung di setiap BUMDes. Sedangkan 20% adalah pembinaan di dalam kelas. Adapun kurikulum pembelajaran yang diberikan adalah, Pengelolaan manajemen, Keuangan dan akuntasi, Pengembangan dan inovasi produk serta Dampak kepada masyarakat”, tegas Halim.

   Sementara, Wakil Bupati Jombang Sumrambah bahwa, Pemerintah Kabupaten Jombang sangat mendukung dalam menumbuh kembangkan BUMDes untuk mengelola potensi desa menjadi sumber ekonomi yang nantinya menjadi Sumber Pendapatan Asli Desa. Terbukti dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Jombang nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan BUMDes. Sejak tahun 2015 Kabupaten Jombang telah memiliki 302 BUMDes di 302 Desa,” tegas Sumranbah.

   Semua ini dalam rangka perwujudan dukungan STIE PGRI Dewantara, kepada Pemerintah Republik Indonesia dengan berfokus pada 7 CSR yang berkesinambungan di bidang Kewirausahaan. Salah satu programnya adalah OVOP ( One Village One Product ) dimana Pelatihan dan Pendampingan kewirausahaan dengan memaksimalkan potensi desa, sudah ada sekitar 40% desa di Kabupaten Jombang yang sudah mendapatkan pendampingan. *ryan

 

Ket Foto : Panah merah, mestinya ada penggapit penyanggah kuda-kuda, oleh rekanan tidak dipasang. Panah biru, mestinya besaran kayunya sama dengan balok yang lain, tapi dengan rekanan dipasang kayu usuk yang besarannya lebih kecil dari kayu balok yang lain (kayu bekas lagi)

Jombang - suaraharianpagi.com

   Pengadaan Pembangunan Gedung Tempat Pekerja Lainya, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, senilai Rp. 146.424.000; ditengarai banyak praktek penyimpangan.

   Pembangunan Gedung Tempat Pekerja Lainya, yang dibiayai dari dana P.APBD tahun angaran 2020, sedang dalam proses pengerjaan. Pembangunan Gedung Tempat Pekerja Lainya, tersebut di kerjakan oleh CV. EMKA CIPTA ENGINEERING, yang beralamat di Jl. Patimura Gang. III No.07 Desa Sengon, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Dengan No. Kontrak. 027/30/415.38/2020.  Dengan waktu pelaksanaan 45 ( Empat Puluh Lima ) hari Kalender, mulai tanggal 28 Oktober 2020.

   Dalam pelaksanaan pekerjaan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam rencana anggaran belanja (RAB). Yang mencolok adalah pada pekerjaan pembuatan Kuda-Kuda bangunan tersebut.   

   Dari hasil pantauan Suaraharianpagi.com, dilapangan ternyata bangunan tersebut menggunakan kayu bekas, disamping itu kayu penggapit dan penyanggah kuda- kudanya diduga dicuri oleh Kontraktor Pelaksana Cv. Emka Cipta Engineering, karena tidak dipasang atau tidak sesuai spesifikasi teknis, yang sudah ditentukan dalam rencana anggaran belanja (RAB) nya.

Disamping itu kalau kita membaca papan nama proyek sangat aneh sekali. Di papan nama proyek tertulis Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pekerja Lainya. Mestinya pekerjaan mulai dari nol, dari pondasi, dinding, terakhir atap bangunan.

   Tapi pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pekerja Lainya di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, hanya rehab ringan, hanya meninggikan bangunan lama sekitar 50 – 70 cm, sama mengganti atap yang kayunya sudah rusak, itupun kayu tidak diganti dengan kayu baru, tapi diganti kayu bekas juga. Sementara anggaranya selangit sebesar Rp. 146.424.000; ada dugaan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mark up anggaran, pekerjaan sedikit biaya besar.

   Hal tersebut terungkap pada saat Suaraharianpagi.com, melakukan pengambilan foto dilapangan, bahwa terdapat kuda – kuda yang sudah dipasang diatas tanpa mengunakan kayu penggapit penyanggah dan kayu penggapit ditengahnya pakai kayu usuk, yang ukuranya lebih kecil dari kayu balok yang lainya, bahkan ada kesan pembangunan Gedung Tempat Pekerja Lainya di kerjakan  asal-asalan. Hal ini yang menjadi kecurigaan kami bahwa ada dugaan CV. EMKA CIPTA ENGINEERING, melakukan kecurangan dalam pelaksaan pengerjaan.

   Pembangunan Gedung Tempat Pekerja Lainya adalah fasilitas umum, menyangkut keselamatan banyak orang pekerja, Jadi kalau memang dugaan kami benar bahwa pekerjaan tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi dan mengurangi volume pekerjaan, harus ada tindakan khusus dari Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ). Karena dianggap tidak sesuai standar teknis, bila perlu dilakukan pembongkaran.

   Bukan hanya itu saja, pembangunan Gedung Tempat Pekerja Lainya, tersebut lemah dari sisi pengawasan, pasalnya konsultan pengawas atau suvervisi dari CV. MEDIA PRIMA KUNSULTAN, jarang sekali melakukan pengawasan, tiga kali Suaraharianpagi.com kelokasi pekerjaan tidak pernah ada ditempat.

   Berkali–kali kami investigasi ke proyek tersebut, tapi kami tidak pernah ketemu dengan pengawas proyek. Jadi selama ini konsultan pengawas tidak menjalankan tugas dengan baik, disamping itu ada informasi bahwa CV. Media Prima Konsultan datangnya tidak bisa dipastikan.

Hal tersebut dikatakan oleh salah satu pekerja yang tidak mau disebut namanya, ia katakan bahwa “konsultan datangnya tidak tentu, bisa dua hari sekali, bisa seminggu sekali, setiap hari sabtu. Ia juga membenarkan bahwa proses pembangunan tersebut tidak memakai molen alat menyadur semen, tapi pakai manual, tenaga manusia, yang komposisi campuran semennya tidak jelas,” ujar pekerja dengan nada menyakinkan   

   Terkait pekerjaan tersebut, KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ) Plt. Camat Perak, Nurdin, ketika dikonfirmasi dikantornya, mengatakan, “saya sudah bilang sama Kontraktornya, saya tidak mencari keuntungan, karena pembangunan ini menyangkut reputasi saya, nama baik saya, tolong dikerjakan sesuai gambar, apa adanya, jangan main – main dengan pekerjaan ini,” kata Plt Camat Perak kepada suaraharianpagi.com, Ketika disodori gambar kuda – kuda yang diduga tidak sesuai RAB nya. Nurdin, hanya bisa diam, dan berkata dengan nada pelan, “ya nanti tak panggilnya Kontraktornya tak suruh membetulkan sesuai dengan Gambarnya,” kata Nurdin kepada suaraharianpagi.com, dengan nada pelan tidak semangat. *ryan


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget