Articles by "Jombang"
Twitter Facebook


Jombang - suaraharianpagi.com
   Kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendapat respon dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
   Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Agus Purnomo SH. M. Si, mengeluarkan surat nomer 422.1/1366/415.16/2020, perihal Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan yang ditujukan ke Koewilker Pend Kecamatan, SMP N/S, SKB dan PKBM se Kabupaten Jombang.
   Isi dari surat tersebut, menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 4 Tanggal 24 Maret Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus ( Covid-19 ) dan surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 420/1950/101.1/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Pelaksanaan Kebijakan
   Pendidikan dalam masa darurat Penyebaran Corona Virus di Jawa Timur, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.
   Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pendidikan Kesetaraan ( Kejar Paket B/C ) di Kabupaten Jombang Tahun 2020 Dibatalkan. Dengan dibatalkanya UN Tahun 2020 maka proses penyertaan bagi lulusan program paket A, B, dan C, akan ditentukan kemudian.
   Sementara untuk Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam bentuk penugasan dengan tidak mengumpulkan peserta didik. Ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktifitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Kelulusan pada satuan Pendidikan berlaku ketentuan sebagai berikut: (1). Kelulusan Sekolah Dasar (SD) Paket A ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA) (2). Nilai Akhir (NA) diperoleh dari gabungan Nilai ujian sekolah dan rata-rata nilai 5 semester akhir ( Kelas 4,5 dan 6 semester gasal ). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. (3). Kelulusan sekolah menengah pertama (SMP) Paket B/C ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA). (4). Nilai Akhir (NA) diperoleh dari gabungan Nilai Ujian Sekolah dan rata-rata Nilai Lima Semester terakhir. Nilai semester genap kelas Sembilan dan kelas duabelas dapat digunakan sebagai nilai tambahan bagi kelulusan. (5). Pembobotan Nilai Akhir (NA) ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing.
   Untuk Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (A). Satuan pendidikan melaksanakan Penilaian Akhir Tahun (PAT) dalam bentuk penugasan dengan tidak mengumpulkan peserta didik. (B). Penilaian Akhir Tahun (PAT) dirancang untuk mendorong aktifitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara mengyeluruh. (C). Kenaikan kelas ditentukan berdasarkan kriteria Kenaikan kelas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.
   Dengan surat edaran tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Agus Purnomo SH. M. Si, mengaharapkan para pendidik atau guru-guru di Jombang bisa menyesuaikan apa yang menjadi keputusan Mendikbud. Karena
   Para guru selama ini sudah dibekali dengan pelatihan. Bahkan mereka juga yang membuatkan soal untuk siswanya. *ryan

Twitter Facebook


Jombang – suaraharianpagi.com
   Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tebel Diduga ada dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang telah ditanggapi beragam oleh tokoh masyarakat desa Tebel dan Camat Bareng. Usman SE.MSi.
Camat Bareng, Usman SE.MSi, lewat Whatsappnya mengatakan “Pendapat saya terkait isu program PTSL, di desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebelum benar – benar jelas ada sosialisasi program PTSL dari BPN, maka jangan melakukan kegiatan yang nantinya menimbulkan persoalan, Terkecuali diluar program PTSL, yang sifatnya mandiri itu sah”. Tegas Camat bareng Usman SE.MSi.
   Apa yang dikatakan oleh Camat Bareng, bisa dimaknai kalau sosialisasi pendampingan program PTSL oleh salah satu Lembaga yang di fasilitasi Kepala Desa Tebel, Khoiman diduga illegal dan menimbulkan keresahan.
   Sementara, Solekan, bukan nama sebenarnya, Tokoh warga dusun Tebel, mengatakan, pada saat sosialisasi didusun kami, warga sudah menolak dengan adanya pendampingan, karena selain akan membayar dua kali, Rp.175.000; dan nanti pada saat pengukuran membayar lagi Rp.150.000; warga keberatan dan terbebani, tapi warga tidak bisa berbuat apa – apa, didesa lain yang sudah mendapat program PTSL hanya membayar Rp.150.000; tanpa ada pendampingan dari lembaga apapun, kenapa kita harus medatangkan pendampingan dan membayar dua kali.” Tegas Solekekan dengan nada kecewa.
   Lain lagi dengan Mursid warga dusun Kupang yang juga bukan nama sebenarnya, “ ini akal – akalan Kepala Desa Khoiman saja, mencari pulihan karena pada saat Pilihan Kepala desa kemarin habis banyak untuk mengondisikan suaranya, cuman memakai bendera Lembaga orang lain, diluar sana pasti diduga ada deal-dealan yang tidak diketahui oleh masyarakat desa Tebel.” Tegas Mursid kepada suaraharianpagi.com. (13/3).
   Hal senada juga di katakan oleh tokoh warga dusun Larangan, Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Tukiman, nama samaran, warga masyarakat desa Tebel itu mudah dikibuli oleh Kepala Desa, Kepala desa ngomong apa saja pasti di angguki atau di-iyakan, ketika ada yang tidak sepaham dengan Kepala Desa akan di sudutkan oleh perangkat yang lain. Apa yang terjadi di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, itu diduga benar –benar Pungli, cuman Kades Khoiman pandai memakai tangan lembaga untuk meraup keuntungan pribadi, warga dihadap-hadapkan dengan lembaga, dengan istilah pendampingan, di belakang layar Khoiman sangat berperan. “Ya tinggal waga Desa Tebel saja, kompak gak, kalau kompak ya ayo kita rame - rame minta dibatalkan pendampingan dan kita minta dikembalikan uang kita yang Rp.175.000; Kalau Desa Mundosewu , Kecamatan Ngoro, bisa minta kembali uang pendapinganya kenapa kita tidak,” tegas Tukiman dengan nada menghimbau masyarakat yang sudah daptar lewat lembaga.
   Program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya ditujukan untuk memudahkan warga mengurus sertifikat tanah, justru diduga menjadi lahan pungutan liar (pungli) bagi segelintir oknum Kepala Desa di Kabupaten Jombang.
Fakta itu disampaikan oleh beberapa masyarakat desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kepada wartawan suaraharianpagi.com, beberapa hari yang lalu. Menurut SN ( 43 th ) warga dusun Kupang RT.03, RW.01, bahwa dia sudah membayar Rp. 870.000; kepada panitia, sementara pada saat pengukuran nanti saya masih harus membayar lagi Rp.150.000; sebenarnya berapa sih biaya untuk ikut program PTSL? keluhnya dengan nada bertanya.
Hal senada juga disampaikan ST warga RT.02, RW.01. dusun Kupang, desa Tebel, Kecamatan Bareng. “Pertama saya membayar Rp.700.000; ke panita, terus dikemudian hari saya menambah lagi Rp. 100.000; jadi kalau kita total semuanya sudah Rp.800.000; itupun sampai hari ini belum ada tanda-tanda ada pengukuran,” tegas St kepada suaraharianpagi.com.
Sementara SW yang tinggal di RT.01, RW.01 dusun yang sama mempunyai cerita yang tak jauh berbeda dengan SN maupun ST. Ia juga sudah membayar Rp.800.000; kepada panitia, setelah pengukuran nanti saya juga masih harus membayar lagi Rp.150.000; dengan alasan untuk mengurus surat- surat didesa membeli patok, materai, foto copy dan transport panitia. Saya tidak habis pikir berapa sebenarnya biaya PTSL yang sebenarnya”.
“Bukan saya saja yang dipungut biaya selangit, tapi hampir semua warga Desa Tebel yang ikut program pra PTSL di pungli Rp.600.000; lebih persertifikat. Pungutan tersebut ditarik lewat panitia,” tegas SW dengan nada geram.
   Jika mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, biaya PTSL hanya Rp 150 ribu perbidang. Namun fakta di lapangan, di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, masyarakat masih dibebani biaya administrasi sampai Rp 600-Rp 800 ribu. Bahkan di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, untuk
mengelabuhi petugas Kepala Desa Tebel, Khoiman, diduga bekerjasama dengan salah satu Lembaga di Kabupaten Jombang.
   Kepala Desa Tebel, Khoiman, ketika di konfirmasi di kantornya (26/2/), mengatakan,” setelah saya terpilih menjadi Kepala Desa, banyak masyarakat Desa Tebel mengharapkan segera ada program PTSL. Harapan itu saya komunikasikan dengan sekdes dan perangkat yang lain, kami mendapat kesimpulan bahwa SDM di desa Tebel tidak Mumpuni.
   Kita tau sendiri PTSL tidak jatuh dari langit meskipun itu program Pak Jokowi, tanpa ada pengajuan dari desa PTSL tidak akan turun di desa Tebel. Terus tanggal 10 November 2019 saya dapat surat dari salah satu lembaga yang mengajukan permohonan sosialisasi pendampingan di Desa Tebel. Setelah itu saya fasilitasi, dalam pertemuan itu ada kesepakatan antara warga desa Tebel dengan lembaga menggunakan pendampingan. Sampai saat ini desa Tebel juga belum di tetapkan sebagai desa PTSL, baru kemarin saya mengajuka ke BPN,” kelit Khoiman.
   Ketika ditanya bukti bentuk kerjasama antara desa dengan lembaga, Khoiman tidak bisa menunjukan, tapi untuk biaya pendampingan Rp.175.000; perbidang setau saya, itupun pembayaranya langsung ke panitia pendamping. Perangkat desa Tebel saya pesan jangan sekali-kali menerima uang Rp. 175.000; dari warga yang mengajukan progam PTSL.
   Khoiman juga mengatakan “bahwa sampai hari ini Desa Tebel belum membentuk panitia karena desa Tebel belum ditetapkan menjadi desa PTSL. Jadi kerjasama antara desa dengan Lembaga tidak ada, yang ada kerjasama adalah masyarakat desa Tebel dengan Lembaga, karena disitu ada kuwitansi dan ada surat kuasa. Desa sifatnya hanya memfasilitasi, dengan adanya pendampingan secara otomatis panitia desa kelak akan diringankan.” Kilah Khoiman dengan suaraharianpagi.com.
Kepala desa Tebel Khoiman juga membenarkan bahwa Rp. 175.000; murni biaya pendampingan, sementara bila desa Tebel sudah ditetapkan menjadi desa PTSL, panitia desa akan memungut biaya lagi sebesar Rp.150.000; untuk biaya sertifikat.
   Khoiman juga mengatakan, “sebelum desa Tebel di tetapkan sebagai desa PTSL, sah – sah saja melakukan pendampingan, tapi apabila desa Tebel sudah ditetapkan sebagai desa PTSL oleh BPN, memungut biaya melebihi Rp. 150.000; itu salah besar.” Tegas Kepala Desa Tebel, Khoiman, dengan nada yakin bahwa dugaan pungli di desanya tidak ada.
Sementara salah satu panitia dari Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen Nasional, Heni, membenarkan bahwa untuk biaya pendapingan sebesar Rp.175.000; perbidang, jumlah pemohon per tanggal 24/2/2020. “Sebanyak 1400 pemohon, untuk ketua pendamping adalah Bu Siti,” tegas Heni ketika dikonfirmasi suaraharianpagi,com di pendopo Balai desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur,24/2.
   Warga masyarakat Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengharapkan agar pendampingan program PTSL dibatalkan dan dikembalikan uang Rp. 175.000;. Selanjutnya desa Tebel menunggu sosialisasi dari BPN dan membentuk kepanitiaan di desa agar biaya PTSL tidak membayar dua kali tapi hanya sekali Rp.150.000; warga tidak dibebani dan tidak ada keresahan di Desa Tebel. *ryan.

Twitter Facebook


Jombang - suaraharianpagi.com
   Program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya ditujukan untuk memudahkan warga mengurus sertifikat tanah, justru diduga menjadi lahan pungutan liar (pungli) bagi segelintir oknum Kepala Desa di Kabupaten Jombang.
    Fakta itu disampaikan oleh beberapa masyarakat desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, kepada suaraharianpagi.com, beberapa hari yang lalu. Menurut SN (43 th) warga dusun Kupang RT.03, RW.01, bahwa dia sudah membayar Rp. 870.000; kepada panitia, sementara pada saat pengukuran nanti saya masih harus membayar lagi Rp.150.000; sebenarnya berapa sih biaya untuk ikut program PTSL? keluhnya dengan nada bertanya.
   Hal senada juga disampaikan ST warga RT.02, RW.01. dusun Kupang, desa Tebel, Kecamatan Bareng. “Pertama saya membayar Rp.700.000; ke panita, terus dikemudian hari saya menambah lagi Rp. 100.000; jadi kalau kita total semuanya sudah Rp.800.000; itupun sampai hari ini belum ada tanda-tanda ada pengukuran,” tegas St kepada suaraharianpagi.com.
   Sementara SW yang tinggal di RT.01, RW.01 dusun yang sama mempunyai cerita yang tak jauh berbeda dengan SN maupun ST. Ia juga sudah membayar Rp.800.000; kepada panitia, setelah pengukuran nanti saya juga masih harus membayar lagi Rp.150.000; dengan alasan untuk mengurus surat- surat didesa membeli patok, materai, foto copy dan transport panitia. Saya tidak habis pikir berapa sebenarnya biaya PTSL yang sebenarnya”.
   “Bukan saya saja yang dipungut biaya selangit, tapi hampir semua warga Desa Tebel yang ikut program pra PTSL di pungli Rp.600.000; lebih persertifikat. Pungutan tersebut ditarik lewat panitia”, tegas SW dengan nada geram.
   Sementara mengutip keterangan Kepala BPN Kabupaten Jombang, Titik Agustiningsih SH.M.HUM. pada saat sosialisasi di gedung Bung Tomo, Kabupaten Jombang. mengatakan, program percepatan pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) ini memang digratiskan untuk masyarakat. BPN tidak memungut apa-apa dari masyarakat, saya juga memerintakan kepada staf-staf saya agar tidak memungut biaya ke masyarakat karena program ini sudah di biayai dari APBN.
   Jika mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, biaya PTSL hanya Rp 150 ribu perbidang. Namun fakta di lapangan, di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, masyarakat masih dibebani biaya administrasi sampai Rp 600-Rp 800 ribu. Bahkan di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, untuk mengelabuhi petugas Kepala Desa Tebel, Khoiman, diduga bekerjasama dengan salah satu Lembaga di Kabupaten Jombang.
   Kepala Desa Tebel, Khoiman, ketika di konfirmasi di kantornya (26/2), mengatakan, setelah saya terpilih menjadi Kepala Desa, banyak masyarakat Desa Tebel mengharapkan segera ada program PTSL. Harapan itu saya komunikasikan dengan sekdes dan perangkat yang lain, kami mendapat kesimpulan bahwa SDM di desa Tebel tidak Mumpuni.
   Kita tau sendiri PTSL tidak jatuh dari langit meskipun itu program Pak Jokowi, tanpa ada pengajuan dari desa PTSL tidak akan turun di desa Tebel. Terus tanggal 10 November 2019 saya dapat surat dari salah satu lembaga yang mengajukan permohonan sosialisasi pendampingan di Desa Tebel. Setelah itu saya fasilitasi, dalam pertemuan itu ada kesepakatan antara warga desa Tebel dengan lembaga menggunakan pendampingan. Sampai saat ini desa Tebel juga belum di tetapkan sebagai desa PTSL, baru kemarin saya mengajuka ke BPN”, kelit Khoiman.
   Ketika ditanya bukti bentuk kerjasama antara desa dengan lembaga, Khoiman tidak bisa menunjukan, tapi untuk biaya pendampingan Rp.175.000; perbidang setau saya, itupun pembayaranya langsung ke panitia pendamping. Perangkat desa Tebel saya pesan jangan sekali-kali menerima uang Rp. 175.000; dari warga yang mengajukan progam PTSL.
   Khoiman juga mengatakan “bahwa sampai hari ini Desa Tebel belum membentuk panitia karena desa Tebel belum ditetapkan menjadi desa PTSL. Jadi kerjasama antara desa dengan Lembaga tidak ada, yang ada kerjasama adalah masyarakat desa Tebel dengan Lembaga, karena disitu ada kuwitansi dan ada surat kuasa. Desa sifatnya hanya memfasilitasi, dengan adanya pendampingan secara otomatis panitia desa kelak akan diringankan”. Kilah Khoiman dengan suaraharianpagi.com.
   Kepala desa Tebel Khoiman juga membenarkan bahwa Rp. 175.000; murni biaya pendampingan, sementara bila desa Tebel sudah ditetapkan menjadi desa PTSL, panitia desa akan memungut biaya lagi sebesar Rp.150.000; untuk biaya sertifikat. Khoiman juga mengatakan, “sebelum desa Tebel di tetapkan sebagai desa PTSL, sah-sah saja melakukan pendampingan, tapi apabila desa Tebel sudah ditetapkan sebagai desa PTSL oleh BPN, memungut biaya melebihi Rp.150.000; itu salah besar”. Tegas Kepala Desa Tebel, Khoiman, dengan nada yakin bahwa dugaan pungli di desanya tidak ada.
   Sementara salah satu panitia dari Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen Nasional, Heni, membenarkan bahwa untuk biaya pendapingan sebesar Rp.175.000; perbidang, jumlah pemohon per tanggal (24/2). “Sebanyak 1400 pemohon, untuk ketua pendamping adalah Bu Siti,” tegas Heni ketika dikonfirmasi suaraharianpagi.com di pendopo Balai desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, (24/2).*ryan


Twitter Facebook


Jombang (Jatim) - suaraharianpagi.com
   Semenjak pindahnya Kantor Kecamatan Tembelang, yang lama yang ber-alamat di jalan Jombang  Ploso, Desa Pesantren, ke Desa Sentul, dua bulan yang lalu, Kantor Kecamatan Tembelang terlihat tidak pernah mengibarkan Bendera Pusaka Merah Putih. Sehingga mengundang berbagai Pertanyaan dari warga sekitarnya. Disamping itu terkesan melupakan bahkan mengabaikan Pusaka Indonesia, Merah Putih.
   Padahal Kantor Kecamatan Tembelang yang baru tersebut keberadaanya ditepi jalan raya dan ditengah – tengah perkampungan. Sehingga ada kesan bahwa
   Kecamatan Tembelang yang baru ini tidak memberi contoh yang baik untuk desa –desa di Kecamatan Tembelang dan sekitarnya, malah sebaliknya mendapat cibiran nyinyir dari masyarakat.
Salah Satu warga desa Tembelang, yang namanya dirahasiakan mengatakan ke suarahariangpagi.com. (27/2), ”semenjak pindah ke Desa Sentul, Kantor Kecamatan Tembelang, tidak pernah mengibarkan Benderah Pusaka Merah Putih, saya sendiri juga heran, ada unsur kesengajaan atau untuk membeli sehelai Bendera Merah Putih tidak ada anggaran, padahal itu Kantor Kecamatan lo mas, melayani masyarakat se Kecamatan Tembelang. bukan gudang penyimpanan barang, saya warga Tembelang malu melihat kondisi seperti ini,” tegas warga Tembelang dengan nada serius.
   Meskipun sudah diatur di dalam Undang – Undang Tentang mengibarkan Bendera Merah Putih yang sudah Kusam, Robek dan Rusak dengan sengaja. Dapat di ancam Pidana sesuai dalam Undang – Undang RI Nomor 24 tahun 2009. Bendera Adalah Lambang Negara Pasal 24 huruf C yang isinya mengibarkan bendera negara yang Rusak. Robek, Luntur, Kusut Atau Kusam dengan ketentuan Pidana Pasal 67 Huruf B isinya apabila dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara Yang rusak robek, luntur, kusut atau kusam sebagai mana di maksud dalam Pasal 24 Huruf C Maka dapat di Pidana Paling Lama satu tahun atau denda paling banyak Seratus Juta Rupiah.
Namun Undang-Undang tersebut diduga tidak membuat gentar Oknum Camat Tembelang Mukhtar, untuk tidak mematuhi Undang – Undang tersebut, bahkan hampir dua bulan lebih tidak mengibarkan Benderah Pusaka Merah Putih dihalaman Kantornya, dan diduga telah melawan hukum sesuai peraturan dan perundang – undang yang berlaku.
   Diharapkan kepada aparat hukum terkait, agar kira nya menindak lanjuti oknum camat Tembelang agar tidak terjadi lagi pada kantor yang lainnya. Sementara Camat Tembelang, Mukhtar, yang dihubungi wartawan suaraharianpagi.com, 27/2, terkait tidak dikibarnya Bendera Pusaka Merah Putih di Halaman Kantor Kecamatan Tembelang via ponselnya, tidan diangkat. *ryan


Twitter Facebook


Jombang (jatim) - suaraharianpagi.com
   Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan ) yang lama, Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Puji diduga melakukan tindak pidana korupsi dana PUAP yang bersumber dari dana APBN Tahun 2014, sebesar Rp100 juta.
   Terbongkarnya kasus ini berawal dari pengakuan sejumlah pengurus kelompok tani yang ada di kampung tersebut, menurut pengakuan, mereka tidak pernah menerima dana bantuan dan tidak pernah diajak musyawarah saat pencairan dana PUAP oleh Ketua Gapoktan, Puji, tersebut.
   Menurut keterangan yang disampaikan sejumlah narasumber mengatakan, bahwa modus yang dilakukan oleh Puji, yaitu dengan cara diam-diam saat menerima bantuan, hanya beberapa anggota yang diberitahu, itupun orang yang dekat dengan dia yang lain wassalam, artinya tidak diberitahu dan tidak mendapat pinjaman dari program PUAP tersebut.
   Ditambahakan, semenjak Gapoktan Dukuhmojo dipimpin oleh Puji, jarang sekali mengadakan rapat pertengahan tahun maupun setiap tahunya dengan anggota, bahkan bisa dikatakan mati suri (hidup segan mati tak mau). Akhirnya Kades yang lama mengambil kebijakan mengganti kepengurusan yang lama diganti dengan pengurus yang baru sekitar 3 tahun yang lalu, pengurus yang baru dipercayakan kepada Kaur Kesra, Agus Amrulloh.
   Semenjak kepengurusan yang baru inilah Gapoktan Dukuhmojo, mulai ada perkembangan pesat, banyak bantuan terus mengalir dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Cuman sayang pengurus yang baru ini tidak diakui oleh Ketua yang lama Puji, dengan bukti aset Gapoktan Dukuhmojo, yang berupa Rekening Gapoktan, Buku Tabungan yang didalamnya ada uang program PUAP Rp. 100.000.000; tidak diserahkan ke pengurus yang baru sampai hari ini. Puji masih mengklim bahwa dia masih menjadi Ketua Gapoktan Dukuhmojo sampai sekarang.
   Dengan tidak maunya Puji menyerahkan Rekening dan buku tabungan, kami anggota menduga bahwa uang program PUAP tesebut sudah raib dibuat bancaan Ketua yang lama Puji dengan kroninya.” Tegas narasumber yang tidak mau disebut namanya.
Terpisah, pengakuan pengurus Gapoktan Dukuhmojo, bahwa mereka selama ini tidak pernah mengetahui adanya bantuan dana PUAP. Bahkan mereka juga mengatakan selama ini tidak pernah diajak
musyawarah oleh ketua gapoktan yang lama terkait bantuan tersebut. “Kami tidak pernah dikasihtau dan tidak pernah menerima bantuan dana PUAP oleh ketua Gapoktan,”ujar pengurus yang enggan disebutkan namanya kepada suaraharianpagi,com (25/2) kemarin.
   Ketua Gapoktan Dukuh Mojo, yang lama Puji, saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa sampai saat ini belum menyerahkan aset Gapoktan Dukuh Mojo, karena belum ada serah terima jabatan, jadi saya anggap saya masih menjabat sebagai Ketua Gapoktan Dukuh Mojo, tegas Puji kepada suarahaianpagi.com. Selasa 25/2 dirumahnya.
   Sementara pengurus baru Gapoktan Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Agus Amrulloh yang sudah depinitif 4 Desember 2019 yang lalu mengatakan bahwa aset Gapoktan Dukuhmojo yang berupa rekening gapoktan dan buku tabungan didalamnya ada program PUAP Rp. 100.000.000; belum diserahkan sampai hari ini. Kelihatanya ketua yang lama tidak legowo, masih ingin menguasai gapoktan Dukuhmojo. Ketika disinggung jangan-jangan dugaan uang program PUAP sudah raib dibuat bancaan Ketua yang lama dengan kroninya, dia jawab Allohualam. *ryan


Twitter Facebook


Jombang - suaraharianpagi.com
   Miris kalau melihat Proyek jalan rabad beton di Jln. Impres Rt.03, Rw.05 sepanjang 130meter, Lebar 3meter, dengan menelan anggaran Rp. 71.676.000; dan dijalan. Margo Utama RT.4,RT.9.RW.05 ,dengan Panjang.110 meter,Lebar 3 meter. biaya Rp.60.611.200; serta Jalan.rabat beton di RT.02.RW.10. Panjang 66 meter, lebar 3 meter yang menghabiskan biaya Rp.30.152.400; semua keberadaanya di Desa Catakgayam, Kecamatan Wojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, baru enam bulan selesai dikerjakan, sudah rusak parah.
   Dari pantauan dilapangan jalan rabad beton di tiga titik tersebut, Kondisinya hampir semua permukaan jalan sudah mengalami aus dan terkelupas, bukan hanya itu saja, jalan juga sudah banyak mengalami keretakan. Padahal perencanaan pembangunan jalan termasuk jalan rabad beton di Desa Catakgayam, pasti dibuat perencanaan agar jalan bisa digunakan dalam waktu yang lama atau panjang minimal 4 tahun hingga 5 tahun, bahkan kalau bisa lebih dari ketentuan umur bangunan. Jadi sangat tidak lazim jika pembangunan jalan rabad beton di Desa Catakgayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, hanya hitungan bulan jalan sudah rusak parah.
   Jika jalan tersebut dikerjakan sesuai dengan perencanaan, atau sesuai dengan ketentuan teknis, dan anggaranya dilaksanakan sesuai rencana anggaran belanja (RAB) tidak mungkin jalan rabad beton, tersebut baru hitungan bulan sudah rusak. Kata Yanto, dari Lsm Gajah Mada, yang bermarkas di Jalan Gajah Mada Mojokerto.
   Yanto menyebutkan, kami menduga ada pengurangan kualitas mutu beton yang digunakan untuk jalan tersebut, campuran beton tidak bagus, sehingga permukaan jalan mudah aus dan terkelupas. Hal itu terlihat jelas dilapangan, permukaan jalan sudah terjadi aus dan mengelupas, dan permukaan jalan banyak yang retak-retak.
   “Kami menduga penyebab utamanya adalah pengurangan kualitas beton, dan teknik pengecoran yang asal-asalan. Kerusakan seperti ini tidak bisa diperbaiki tambal sulam, kecuali dilakukan pembongkaran. Karena perbaikan tidak mungkin dapat menggantikan kualitas mutu beton secara keseluruhan. Karena mutu beton yang terpasang jelas-jelas berkualitas buruk. Solusinya ya harus dibongkar”. Kata Yanto dengan nada yang serius.
   Menurut Hartono (38) warga setempat, ia mengaku heran dengan bangunan jalan rabad beton yang baru selesai dibangun Agustus 2019 didesanya, sudah pretel atau rusak. Bahkan ia mengatakan mestinya dengan dibangunya jalan tersebut jalan makin mulus tidak jeglong – jeglong dan enak dilihat oleh warga setempat, ini malah sebaliknya seakan jalan tidak dirawat oleh Kepala Desa.
   Ditambahkan baru selesai dikerjakan Agustus 2019. kok hasil pekerjaanya seperti ini, semenya pretel (terkelupas), dan tinggal kelihatan batu koralnya serta retak – retak disepanjang jalan. Kata Hartono saat ditemui dilapangan, (29/1).
   Kepala desa Catakgayam, Sugeng, saat dimintai konfirmasi, di Kantornya (29/1), membenarkan kalau di tiga titik jalan rabat beton kondisinya rusak, setiap dua bulan sekali TPK saya suruh membenahi, ia juga mengaku, dari awal kurang setuju kalau pelaksanaan pekerjaan di kerjakan secara manual karena tenaga manusia kekuatanya maksimal sampai jam 10, jam sepuluh keatas sudah berkurang, akhirnya ya beginilah jadinya. Tapi saya saat memberi usulan ke TPK selalu dijawab, harus pakai tenaga manusia, tenaga mesin tidak diperbolekan, untuk yang sebelah barat yang memakai mesin di ganco pun tidak akan mempan. Ketika ditanya apakah pada saat awal proses pengecoran dasarnya dilapisi plastik? Di jawab dengan tegas tidak.
   Sementara TPK (Tim Pengelolah Kegiatan) Imam Safi’i saat mendampingi Kepala Desa Catakgayam, hanya bisa duduk diam dan sesekali menganggukan kepala, serta menunjukan biaya dan volume pekerjaan. Ketika ditanya berapa komposisi campuran bahan pengecoran? Dijawab dengan nada ragu-ragu, satu sak semen, satu setengah, kotak batu koral dan dua setengah kotak pasir.
   Kerusakan jalan rabat beton di Desa Catakgayam, Kecamatan Mojowarno ini, menambah daftar panjang proyek Dana Desa, di Kabupaten Jombang, yang diduga di buat bancaan oleh Kepala desa. Tapi sayangnya belum ada satupun, yang ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum. *ryan

Twitter Facebook

Jombang – suaraharianpagi.com
  Penambahan item pekerjaan Gedung Puskesmas Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang diduga dikerjakan asal-asalan dan tidak maksimal. Padahal sejak awal penambahan pembangunan tersebut menghabiskan anggaran puluhan juta rupiah. Parahnya lagi, dalam proses pekerjaan yang menggunakan anggaran dana Non Kapitasi JKN BLUD Puskesmas Mojowarno 2020, juga diduga terjadi praktik pembengkaan anggaran atau Mark-up. Pekerjaanya sepele anggaranya gede.
   Proyek lanjutan pembangunan Puskesmas Mojowarno tahun 2020, diduga kuat juga dijadikan bancaan oleh Pejabat dilingkungan Puskesmas Mojowarno. Tanggal 13 Januari tahun 2020, Kepala Puskesmas Mojowarno melayangkan surat nomor.440/044/415.17.31/2020 ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Isi dari
   Surat tersebut Kepala BLUD Puskesmas Mojowarno, dr. Ainun Zubaidah, M. KP meminta Penambahan Item pekerjaan Gedung Puskesmas Mojowarno sebanyak 6 item pekerjaan, masing-masing pekerjaan antara lain: 1.Pengurukan halaman depan, samping dan belakang. 2. Pemasangan paving halaman depan, samping dan belakang. 3. Pembuatan gorong-gorong saluran air. 4. Pembangunan Musholla. 5. Pemasangan Keramik teras belakang. 6. Penataan tempat Parkir.
   Yang menjadi pertanyaan, dari 6 item permintaan dr. Ainun Zubaidah tidak satu itempun disertakan volume pekerjaan dan besaran anggaran, apalagi RAB nya. Sehingga pekerjaan dilapangan terkesan asal-asalan, seperti pekejaan pemasangan paving, halaman depan Puskesmas Mojowarno dipasang paving pabrikan, sementara samping dan belakang Puskesmas dipasang paving buatan tangan manusia alias paving geblogan, apalagi Kualitas pavingnya diduga jelas tidak masuk spesifikasi teknis. Untuk pengurukan juga tidak tertera memakai tanah uruk, pasir atau tanah tras juga tidak jelas, apalagi ketebalanya. Sementara untuk gorong-gorong juga tidak jelas pasanganya memakai batu kali atau batu bata, cor beton pun ketebalanya dipertanyakan masyarakat Mojowarno. jangan-jangan ketika ada mobil parkir masuk kehalaman Puskesmas cor betonnya ambrol atau pasanganya ambles. Sungguh dugaan Mark-up anggaran sangat ketara sekali yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan Puskesmas Mojowarno. Ini tidak bisa dibiarkan harus dilaporkan keaparat penegak hukum dan perlu adanya audit investigasi yang mendalam terhadap proyek penambahan di Puskesmas Mojowarno, agar proyek yang menggunakan Dana non-Kapitasi tidak menjadi lahan empuk untuk korupsi.
   Kepala Puskesmas Mojowarno, dr.Ainun Zubaidah. M. KP, yang didampingi Bendahara, KTU dan dua lagi stafnya, ketika dikonfirmasi di kantornya 15/2/2020, membenarkan kalau meminta penambahan 6 item pekerjaan kedinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Ketika ditanya apakah pada saat meminta penambahan pekerjaan disertakan gambar perencanaan, dan RABnya? Dijawab dengan tegas tidak, berapa anggaran? dijawab bahwa anggaran dari 6 item kecil-kecil itu sebesar Rp. 60.000.000; itupun memakai uang pribadi saya, supaya pukeskamas tampak catik didepan dan masyarakat mendapatkan pelayanan prima.
   Sementara uang puskesmas Mojowarno bulan September tahun 2019 sampai sekarang belum keluar, gak tahu kapan keluarnya.
Ketika wartawan suarahariapagi.com, mempertanyakan gambar perencanaan dari 6 item tersebut, semua yang hadir dalam pertemuan, baik Kepala Puskesmas, Bendahara dan KTU, sewot memberi jawaban sendiri-sendiri. Seperti Bendahara Jumaidah, memberi jawaban bapak tidak punya hak untuk mengetahui perencanaan dan gambar kita, yang punya hak mengetahui adalah Inspektorat dan BPK. Sementara Anwar selaku KTU justru malah mempertanyakan surat tugas dan id card wartawan, dengan nada yang kasar. Yang lebih parah lagi jawaban dari Kepala Puskemas Mojowarno dr. Ainun Zubaidah.M.KP. mengatakan ”ya Allah saya sudah berusaha semaksimal mungkin memberi talangan masih diuber-uber koyok TAAAEEK (kotoran manusia)” tegas Kepala Puskesmas Mojowarno dr. Ainun Zubaidah. M. KP.
   Dengan sewotnya ketiga pejabat Puskesmas Mojowarno, justru memperjelas dan mempertegas bahwa dugaan Mark-up dan bancaan anggaran penambahan pembangunan Puskesmas Mojowarno mendekati sempurna. *ryan


Twitter Facebook


JOMBANG - Suaraharianpagi.com
   302 kepala desa se-Kabupaten Jombang dipastikan segera bisa bernafas lega. Ini setelah dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) 2020 segera digelontor ke masing masing rekening kas desa.
   Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, mengatakan, dasar hukum untuk pencairan dana DD, ADD, PDRD dan APBDes 2020, seperti Perbup no.1 tentang APBDes, Perbup no,2, Tentang Dana Desa, Perbup No.3 Tentang Alokasi Dana Desa dan Perbup No,4. Tentang PDRD. sudah rampung, dan sudah diundangkan, agar desa dapat mengusulkan pencairan. ”Ya Insyaallah sudah di undangkan, karena sudah di sosialisasikan”. ujar dia kemarin tgl.29/1/2020.di Pendopo Kabupaten Jombang.
   Dijelaskan, usai Perbup DD ADD diundangkan, maka selanjutnya desa bisa menyusun Perdes APBDes untuk pencairan. Ya asalkan perdesnya sudah selesai. Nanti kita proses. Tergantung dari kepala desanya kalau cepat ya segera dicairkan,” papar dia. Untuk proses penyaluran, dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) tidak lagi ke RKUD tapi langsung  ke rekening kas desa (RKD)  ujarnya.
   Dari 302 desa di Kabupaten Jombang, Sholahuddin, mengatakan desa yang menerima ADD bulan Januari tahun 2020 saat ini adalah Desa  Mojotengah dan Desa Polosari, Kecamatan Bareng, disamping itu tujuan sosislisasi ini adalah memberikan motivasi dan pemahaman tentang pengelolahan keuangan desa, baik itu ADD,DD, maupun PDRD”. Tegas Sholauddin.
   Bagaimana dengan ADD? Untuk ADD tahun ini masing masing desa rata-rata mendapatkan alokasi Rp 662.806.000; semua sama setiap desa tandasnya. Sholauddin juga mengatakan bahwa pagu Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp. 274,889.392.000; sementara untuk tahun 2020 ada kenaikan menjadi Rp,280.150.133.000;. Untuk Alokasi Dana Desa tahun 2019 dan tahun 2020, sama. Sementa untuk pagu PDRD tahun 2019, sebesar 14.679.617.000; tahun 2020 ada kenaikan sebesar. Rp.15.846.778.000;.
   Sementara untuk prosentase Dana Desa Tahun 2019 dibidang Pembangunan Desa sebesar Rp.257.976.000.000; Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019, sebesar Rp.15.151.000.000; Sementara untuk lintas bidang tahun 2019 sebesar Rp.5.408.000.000;.
   Untuk pendanaan desa di bidang pembangunan desa antara lain: 1. Jalan desa sebanyak 852 unit, 150.924 meter. 2. Sarana dan prasarana pembanunan sampah sebanyak 852 unit. 3. Saluran Draenase sebanyak 418 unit.4, Tembok Penahan Tanah (TPT) 336 unit.5. Sarana Pembangunan PAUD 37 unit dan 5. Sarana Polindes dan Posyandu sebanyak 32 unit.
   “Penggunaan DD dibidang Pemberdayaan Masyarakat non fisik antara lain. Pengelolahan Kesehatan Tingkat desa. Pengelolahan PAUD tingkat desa. Pengelolahan kapasitas mayarakat dan Pengelolahan Perlembagaan perekonomian masyarakat desa.” Tegas Sholahuddin.
   Darmadji menyebut, masing masing desa bisa mengusulkan pencairan kedua dana yang digelontor pemerintah. Syaratnya harus merampungkan sejumlah persyaratan termasuk Perdes APBDes. ”Itu bisa dicairkan langsung kedua duanya, tergantung desa persyaratannya kalau komplit ya semakin cepat”, pungkasnya. *ryan


Twitter Facebook


Jombang  - Suaraharianpagi.com
   Pelantikan gelombang kedua, 7 kepala desa terpilih dari hasil Pilkades serentak tahun 2019 yang lalu, dilaksanakan hari ini 9 Januari 2020 oleh Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, di Gedung Bung Tomo, Kabupaten Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bupati Jombang menyebutkan penundaan pelantikan ke 7 kepala desa pada Januari 2020 dikarenakan masa tugas kepala desa yang lama belum berakhir.
   Pelantikan di gelombang kedua dilaksanakan kepada kepala desa yang masa jabatannya hingga Januari. Aturannya tidak boleh melantik Kepala desa terpilih yang masa jabatan di desa tersebut belum habis". ungkapnya 
   Disebutkan, pelantikan ke 7 Kepala desa hari ini merupakan melengkapi dari 286 kepala desa, yang sudah dilantik 279 kepala desa pada gelombang pertama, dengan rincian 242 kepala desa pria dan 37 kepala desa perempuan.
   Selain itu saya juga mengucapkan banyak banyak terimaksi dan penghargaan terhadap semua komponen masyarakat, aparat keamanan baik Polri dan TNI dan semua pihak yang membantu menciptakan suasana yang damai dan kondusif. Sehingga pilkades serentak 4 November 2019 yang lalu bisa sukses.
Pilkades serentak tahun 2019 yang lalu diikuti 286 desa dari 302 desa yang ada di Kabupaten Jombang, adalah merupakan perwujudan demokrasi, meskipun dalam penyelenggaraanya masih banyak kekurangan dan perlu perbaikan kedepanya, namun dipastikan bahwa tahapan demi tahapan pilkades telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   “Kepada kepala desa yang baru dilantik, saya ingatkan bahwa terpilihnya saudara sebagai kepala desa merupakan tonggak awal saudara dalam upaya mewujudkan kesejateraan masyarakat desa. Ciri dan program serta regulasi yang mengatur tentang desa dimana desa saat ini bukan lagi menjadi obyek pembangunan dari pemerintah tetapi sebagai subyek pembangunan, oleh sebab itu konsekuensinya desa diberi dana yang cukup besar, untuk dikelolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa.
   Besarnya anggaran yang dikelolah desa harus mampu dimanfaatkan sebagai stimulan bagi pemerintha desa agar bisa meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat, yang pada akhirnya menjadi perhatian dari berbagai pihak termasuk dari penegak hukum, oleh sebab itu saya mengharapkan seluruh stakeholder desa, terutama OPD terkait yang punya fungsi pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintah desa agar bersama-sama bersinergi melakukan pembinaan, mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga bisa terwujud tatakelola pemerintah desa dan tatakelola keuangan desa yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Pungkas Mundjidah Wahab. *ryan
Twitter Facebook


Jombang - suaraharianpagi.com
   Kali ini Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur berbenah diri, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) tengah melakukan pengerjaan perbaikan trotoar dan drainase, di Jalan Maijen Sungkono, sepanjang 1572 m, dengan menelan biaya sebesar Rp.360.840.000; dengan mekanisme lelang.
   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Djoko Murcayo, ST. MSi, ketika dikonfirmasi di kantornya,13/12/2019, mengatakan “Secara umum kondisi drainase perkotaan di Kabupaten Jombang terutama pada saluran tertutup sudah banyak mengalami penurunan kualitas, di antaranya penyumbatan, ketidak mampuan menampung aliran air limpahan serta tidak berfungsinya manhole.
   Keadaan tersebut akan berdampak pada keselamatan pengguna jalan terlebih ketika memasuki musim hujan yang bisa menyebabkan genangan air dan banjir. Selain itu, juga menata lingkungan agar genangan air akibat dari limbah perumahan dan pemukiman serta peningkatan intensitas curah hujan tidak menimbulkan banjir yang berlarut-larut.
   Sasaran dan kegiatan ini adalah atas terbangunya saluran drainase dan troktoar yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan minimal kawasan hunian kota, serta dapat terciptanya pengembangan Kabupaten Jombang. Setelah melewati beberapa tahapan, dari mulai perencanaan dan proses lelang akhirnya pengerjaan pembangunan trotoar dan drainase di jalan Maijen Sungkono bisa terealisasikan dan sudah mendekati finishing.
   Sumber anggaran rehabilitasi trotoar dan drainase di Jalan Maijen Sungkono dari APBD 2019, dalam proyek ini Pemkab Jombang menggelontorkan dana sebesar Rp 360.840.000; yang dikelola oleh Dinas Perkim kabupaten Jombang.
   “Djoko Murcayo juga berharap agar warga disekitar kegiatan dapat bersama-sama memelihara dan menjaga bangunan yang sudah ada, agar bangunan dapat dimanfaatkan lebih lama, karena kita semua atau warga yang akan menikmati manfaat pembangunan tersebut. Oleh karena itu mari kita sama-sama menjaganya”, pungkas Djoko. *ryan





Twitter Facebook


Jombang  - suaraharianpagi.com
    Insfrastruktur jalan yang layak sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kelayakan jalan ini harus memadai dari segi kondisi dan lebar jalan, termasuk di desa Kayen Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Desa Pesantren Kecamatan Tembelang dan pelebaran jalan di sebelah barat tembok Satlantas Polres Jombang menuju ke arah SMP 6, Peterongan Jombang. Kegiatan ini sangat diprioritas, karena menyangkut keselamatan pengguna jalan, khususnya anak sekolah, karena pagar Satlantas yang tepat pada posisi tikungan merupakan blind spot dengan lebar yang kurang memadai.
   Untuk itu pada tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman, melakukan penanganan ruas jalan tersebut. Dan langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan pembangunan Pelebaran Jalan, Overlay dan TPT (Temnbok Penahan Tanah), Ruas Jalan Samsat - SMP 6, yang dikonsolidasi dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Kayen, Kecamatan Bandar Kedungmulyo dan pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang.
   Selain tujuan di ruas samsat SMP.6, ruas di Desa Pesantren juga sangat penting untuk menghubungkan dua wilayah di Desa Pesantren agar tidak perlu memutar lewat jalan raya. Sedangkan untuk ruas yang berada di Desa Kayen, ditujukan untuk menghubungkan wilayah antara Desa Kayen, Barongsawahan dan Mojokambang.
   Adapun jenis pekerjaan yang dilaksanakan, di lokasi pertama (Samsat-SMP.6) berupa pelebaran jalan dan overlay hotmix AC-WC dan AC-BC. Jenis pekerjaan di lokasi kedua (Desa Kayen) berupa onderlaagh untuk pondasi jalan sehingga pada tahun 2020 dapat langsung dilanjutkan dengan lapisan atas dan hotmix. Jenis pekerjaan di Desa Pesantren adalah berupa jalan paving dengan mutu K-300.
   "Saat ini pekerjaan sudah selesai dikerjakan, tinggal perapihan di beberapa titik yang masih terdapat sisa material. Pekerjaan pengaspalan juga sudah tuntas dilakukan dan selesai pada hari kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB," terang Kepala Dinas PU Perkim Kabupaten Jombang, Heru Widjajanto, saat dikonfirmasi suaraharianpagi.com, 14 N0pember 2019.*ryan

Twitter Facebook


Jombang - suaraharianpagi.com
   Sebanyak 279 dari 287 kepala desa terpilih, hasil Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dilantik Bupati Jombang, Mundjidah Wahab hari ini, 5/12/19, di Pendopo Kabupaten Jombang. Sementara 7 Kepala Desa masih menunggu SK pengangkatnya Kepala Desa yang lama habis masa jabatanya , sekitar bulan Januari Tahun 2020.
   Tugas berat menanti mereka hingga enam tahun ke depan. Dalam keterangannya Bupati Jombang, Mundjidah Wahab mengatakan, sebagai jabatan publik yang dipilih langsung masyarakat, Kepala Desa memiliki tugas cukup berat dalam mengoptimalkan potensi daerahnya, agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
   "Anggaran dana desa tambah besar, baik dari DD maupun ADD, akurasi penggunaan anggaran harus sebaik-baiknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pinta Bupati.
   Selain mengoptimalkan potensi desa, Bupati berharap seluruh kepala desa terpilih mampu mengembalikan keutuhan masyarakatnya untuk meningkatkan pembangunan desa bersama – sama dengan yang tidak terpilih agar desanya lebih maju.
   Mudjidah Wahab, juga mengatakan bahwa setelah pelantikan ini akan diadakan orientasi, yang mana kepala desa terpilih segera menyusun RPJMDes Desa, Anggaran Desa, dan Kepala Desa tidak boleh mengangkat dan memberhentikan perangkat desa tanpa melalui prosedur yang benar, dalam hal ini berikan masyarakat inovasi agar desanya lebih maju.”tegas bupati Jombang,
   Mundjidah Wahab, juga menyatakan, secara umum pelaksanaan pilkades serentak di kabupaten Jombang berlangsung aman. Desa harus memiliki peran terdepan ketatanegaraan pemerintahan di Kabupate Jombang,”kata dia. Seiring pelaksanaan nawacita pemerintah pusat, keberadaan pemerintah desa menjadi bagian pertama dalam realisasi pembangunan nasional.
   "Lakukan kreativitas dan berinovasi, perbaiki SMD untuk meningkatkan pengabdian pembangunan di kabupaten Jombang," tegas Mudjidah.*ryan


Twitter Facebook


Jombang - suaraharianpagi.com
   Yanto, Koordinator LSM Gadjah Mada dan FORMAPEL Kabupaten Jombang, mendeteksi bahwa di wilayah Kabupaten Jombang, ada beberapa tower telekomunikasi yang berdiri kokoh tanpa mengantongi izin ilegal.
Yanto, ungkap “selama ini pihak membangun tower telekomunikasi di Kabupaten Jombang banyak yang tidak melakukan koordinasi terlebih dulu dengan pihak yang terkait yang mengeluarkan perizinan, Setelah dapat titik sinyal, mereka langsung sewa tanah dan membangun tower. Tanpa ada izin terlebih dulu, Itu tindakan salah dan harus diberi sanksi”, kata Yanto saat dikonfirmasi suaraharianpagi.com, (22/11).
   Yanto, menjelaskan, sebenarnya untuk membangun tower telekomunikasi harus diketehui apakah titik sinyal yang didapat masuk dalam cell planning atau kawasan yang boleh dibangun. Jika tidak masuk, maka tidak diperbolehkan untuk dibangun, begitu juga sebaliknya, jadi harus dilihat apakah masuk area tersebut. Kalau tidak masuk ya jangan dibangun, kalau masuk silakan, tapi urus perizinan-nya”, terangnya.
   “Sebab sambungnya membangun tower telekomunikasi tidak dapat dilakukan sembarangan. Harus memerhatikan berbagai aspek salah satunya dampak jaminan roboh”. tegas Yanto dengan nada berapi–api”.
   Ditambahkan, sebagai contoh ada beberapa tower yang selama ini diduga tidak mengantongi izin dan masuk kawasan yang boleh dibangun adalah. Tower yang berdiri kokoh milik PT. Dayamitra Telekomunikasi di Dusun Mayangan Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto. Tower di Dusun Ngepeh, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, tepatnya di belakang Makam. Tower di Desa Kauman, Kecamatan Ngoro. Tower di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto. Tower di Desa Bugasurkedaleman, Kecamatan Gudo. Kabupaten Jombang. Semua yang tertera ini diduga keras tidak mempunyai izin alias ilegal. Yang lebih ngiris lagi masyarakat yang tinggal disekitar bangunan tower tersebut resah dan gelisah. Takut tower roboh atau musibah yang lain tidak ada yang bertanggung jawab. Ditegaskan oleh Yanto, bahwa dari beberapa tower yang diduga tidak mengantongi izin tersebut diduga milik PT. Dayamitra Telekomunikasi, PT Inforte Solusi Infotek, PT Persada Sokka Tama, PT Indosat . TBK, PT Telkomsel, PT Dian Swastika Sentosa.
   Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang, Ilham Hero Koentjoro, ketika dikonfirmasi via ponselnya terkait menjamurnya tower di Kabupaten Jombang tanpa izin, Hari Jumat (22/11) tidak diangkat.
    Yanto mengharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, sigap dan tanggap menertibkan dan memberi sanksi tindakan kepada pemilik tower yang tidak mengantongi izin terutama Dinas SATPOL PP Kabupaten Jombang Lebih Agresif. *ryan.


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget