Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Blitar"


 Blitar Kabupaten – suaraharianpagi.com
   Proyek pengadaan sanitasi bagi warga lingkungan Tanggung Kelurahan Wlingi ini dibangun oleh kelompok masyarakat (pokmas). Bangunan sanitasi ini dibiayai dari Pemerintah Pusat senilai lebih kurang Rp. 480 juta rupiah. Banyak warga yang mempertanyakan proyek sanitasi ini, karena sejak awal memang tidak ada sosialisasi.
   Jika dilihat lebih dekat, memang bangunan Sanitasi didirikan di sungai. Lebih kurang 60% bagian bangunan berada di sungai. Hal ini membahayakan lingkungan saat musim hujan bisa menyebabkan banjir. Bahkan jika airnya deras bisa menghanyutkan bangunan sanitasi.
   Sementara itu, saat di temui di kantornya Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Blitar Agus menjelaskan memang proyek pengadaan sanitasi ini dibawah naungannya. Namun dalam pelaksanaannya langsung ditangani oleh kelompok masyarakat bersama tim fasilitator atau pendamping. Kamis, 20/9
   Dari informasi yang diterimanya, pihak dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Blitar akan mengecek baik administrasi maupun bangunannya. Jika memang ada yang salah akan dibenahi secepatnya.
   Berdasarkan keterangan kasi Pengelolaan sumber air sungai dan pantai Bidang Sumber Daya Air (SDA) Gatut menyampaikan bahwa bangunan yang didirikan di sungai adalah salah/menyalahi. Berdasarkan aturan mendirikan bangunan diwilayah sungai tidak boleh. Penentuan batas wilayah ini sudah diatur oleh peraturan. Jadi tidak boleh sembarangan mendirikan bangunan di sungai. Dan untuk bangunan yang didirikan di sungai menjadi tugas Satpol PP untuk menertibkan bangunan tersebut berdasarkan peraturan daerah yang ada bahkan undang-undang. "Jika ada bangunan yang melanggar, maka tugas Satpol PP untuk menindaknya dengan tegas." Jelasnya
   Menurut masyarakat bangunan sanitasi ini tidak semestinya dibangun di sungai. "Jangankan didirikan bangunan sanitasi, dibuangi sampah saja tidak boleh, larangan ini sudah sangat jelas dan semua warga tahu." jelas salah satu sekitar proyek
   Selain itu, proyek sanitasi ini tidak pernah disosialisasikan ke warga sekitar, apalagi dilibatkan dalam kepanitiaan proyek. Dari hasil investigasi wartawan SHP ditemukan kenyataan warga sekitar proyek sanitasi tidak dilibatkan atau dimintai pendapat dan pemikiran terkait kegiatan itu. Pernah satu kali undangan pertemuan namun belum sampai memperoleh kesepakatan dan kesepahaman sudah bubar alias gagal. *atk


Blitar Kota - SHP
   Pemerintah Kota Blitar dengan semangat APBD Pro Rakyat mena-ruh fokus serius terhadap pengura-ngan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyara-kat. Salah satu langkah konkritnya adalah dengan memfasilitasi terse-lenggaranya Bursa Kerja yang dise-lenggarakan selama dua hari, di Gedung Graha Patria Kota Blitar, Rabu - Kamis (11-12/7). Bursa Kerja ini diikuti oleh 40 Perusahaan Nasional maupun lokal dan menyediakan 1500 lowongan kerja.
   Tersedia lowongan kerja yang ada di Kota Blitar dan tingkat provinsi, lowongan kerja luar provinsi, atau pun lowongan kerja luar negeri. Agenda Job Fair ini adalah agenda tahunan dan Pemerintah Kota Blitar mengupayakan jumlah lowongan kerja yang disediakan bertambah. “Kegiatan ini sungguh luar biasa karena pemerintah Kota Blitar menjembatani masyarakat khususnya yang berada di usia kerja. Melalui acara pameran bursa kerja ini diharapkan semua pihak mendapatkan keuntungan. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja berkualitas karena melalui seleksi. Kemudian para pencari kerja juga beruntung karena mendapatkan peluang untuk mencari pekerjaan. Pemerintah Kota Blitar juga untung karena bursa kerja ini dapat mengurangi jumlah pengangguran, jelas Wakil Wali Kota Blitar, Santoso.
   Pemerintah Kota Blitar, lanjut Wawali, selalu berupaya maksimal untuk memperluas jaringan dan kesempatan kerja. Mengingat pembangunan di Kota Blitar selalu diarahkan pada program - program yang pro rakyat dengan semboyan rukun agawe santoso. Berbagai bentuk kebijakan yang diambil misalnya memperbaiki sistem perijinan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan bantuan permodalan, dan memberikan pelatihan serta bimbingan teknis dan bantuan peralatan usaha. Semua itu sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan agar masyarakat Kota Blitar dapat semakin mudah mengakses lapangan pekerjaan muaranya dapat semakin sejahtera, tambah Wawali.
   Dia menambahkan, Bursa Kerja ini adalah sebuah kesempatan emas bagi para pencari kerja. Tidak saja mereka dapat bertemu langsung dengan perusahaan, tetapi mereka bisa langsung mendaftarkan diri para perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Pemerintah tidak akan tinggal diam untuk membuat masyarakatnya dapat hidup layak, salah satunya dengan memfasilitasi kesempatan kerja melalui Bursa Kerja ini. Untuk itu, manfaatkan kesempatan yang bagus ini agar bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat yang ada. Karena dalam Bursa Kerja banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja”, urai mantan Sekda Kota Blitar ini.
   Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan PTSP Kota Blitar menjelaskan dalam job fair ini pelamar dapat langsung bertatap muka dengan perwakilan perusahaan. Bahkan kalau cocok bisa langsung negosiasi dengan perusahaan. Tidak usah menunggu lama. Cocok langsung interview, jelas Suharyono. Pria ramah ini menjelaskan job fair ini tidak dipungut biaya alias gratis. Bahkan panitia menyediakan hiburan.
   Suharyono menjelaskan Bursa Kerja ini dibuka dua hari mulai Pukul delapan pagi sampai pukul limabelas. Ada banyak tawaran pekerjaan yang ditawarkan. Mulai dari tenaga perbankan, tenaga administrasi, teknisi, operator, marketing, dan tenaga kerja
luar negeri. Bursa Kerja ini tepat diselenggarakan pada Bulan Juli karena merupakan momentum kelulusan. Bukan hanya kelulusan pelajar tingkat SMA/SMK tetapi juga para lulusan universitas, pungkas Suharyono. Beberapa perusahaan yang sudah join berasal dari sejumlah kategori. Mulai perbankan, retail, keuangan perbankan dan masih banyak lagi lainnya. Beberapa perusahaan ternama mengikuti bursa kerja yang mengusung tema One For All All For One ayo kerja itu.*atk/humas



 Blitar Kabupaten – suaraharianpagi.com
   Dengan adanya Dana Desa dari Pemerintah Pusat Desa Bumiayu Kecamatan Panggungrejo telah membawa dampak positif. Pembangunan fisik fasilitas desa semakin baik mulai infrastruktur jalan desa, saluran dan fasilitas umum bagi masyarakat.
   Ditemui di Kantor Desa Agus Wiyono Kepala Desa Bumiayu mengatakan dengan adanya Dana Desa telah membawa manfaat bagi desanya. Perbaikan infrastruktur jalan desa, saluran air dan bangunan fasilitas warga menjadi lebih baik. Selasa, 5/6
   Seperti yang saat ini berlangsung pembangunan gedung serba guna yang sudah dimulai sejak satu minggu yang lalu, ini menggunakan Dana Desa. Masih menurut Agus banyak sekali manfaat yang durasakan warganya melalui Dana Desa.
   "Kami sebagai aparat desa Bumiayu hanya melaksanakan amanah yang diberikan Pemerintah melaksanakan kegiatan pembangunan di desanya sesuai petunjuk teknis dan pelaksanaan daripada Dana Desa. Dan juga dengan pengawasan dari masyarakat lewat lembaga yang ada di Desa Bumiayu pelaksanaan daripada program Dana Desa berjalan lancar," Jelasnya
  Selain itu, menurut Budi salah satu tokoh masyarakat Desa Bumiayu menyampaikan sejak bergulirnya program Dana Desa sudah membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Perbaikan jalan desa, pembangunan saluran air, pembangunan gedung serbaguna dan lain-lain.
   Sebagai warga masyarakat, masih menurut Budi kami akan selalu berperan aktif baik dukungan pemikiran juga pengawasan pelaksanaan program dana desa ini. "Sehingga kami berharap pelaksanaannya bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaannya tidak menyalahi aturan main yang ada," Harapnya
   Masih menurut Budi, fasilitas umum yang telah dibangun selama ini sudah melalui musyawarah rencana pembangunan baik tingkat RT/RW hingga tingkat desa, sehingga sudah memenuhi kebutuhan daripada masyarakat. Proses musyawarah yang selalu diterapkan di desa menjadi pondasi keberlangsungan kehidupan warga masyarakat Desa Bumiayu Kecamatan Panggungrejo ini.
   "Semoga kedepan kondisi Desa Bumiayu semakin baik, fasilitas jalan desa baik, terpenuhinya saluran air bagi kebutuhan pengairan warga, dan fasilitas warga yang lain, Dengan begitu warga masyarakat semakin gairah dan optimis meski posisi desa mereka di pinggiran, namun kondisinya baik dan maju. Selain pemvangunan fisik yang lebih baik, semoga ketrampilan warga yang berkaitan dengan perekonomian juga semakin maju." Harapnya. *atk


Saut Situmorang Wakil Ketua KPK
Blitar Kota, shp online
   Setelah penangkapan hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan Walikota Blitar Mohamad Samanhudi Anwar sebagai tersangka. Hal ini disampaikan resmi oleh Wakil Ketua KPK "KPK mengimbau Wali Kota Blitar agar bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/6/2018).
   Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait perkara berbeda yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT). Namun Samanhudi Anwar tidak turut dijaring sehingga KPK saat ini mencari keberadaannya.
   Untuk perkaranya, Samanhudi A diduga menerima suap terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. Samanhudi menerima suap dari Susilo Prabowo. Dia merupakan kontraktor yang menggarap proyek-proyek di Blitar.
   Hingga saat ini ada tiga orang tersangka yang telah ditetapkan KPK yakni Samanhudi Anwar (Buron), Bambang Purnomo (sudah diamankan KPK), dan Susilo Prabowo ( sudah diamankan KPK). #atk

Blitar Kota- suaraharianpagi.com
   Malam ini Walikota Blitar, berinisial SA diamankan oleh tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan(OTT).
   Berdasarkan informasi yang dihimpun, Samanhudi menjadi salah satu pihak yang ikut diamankan oleh tim satgas KPK yang kini tengah diamankan di Polres Blitar untuk pemeriksaan awal.

"OTT Walikota Blitar," ujar Sumber Internal saat dikonfirmasi, Rabu (6/6).

   Belum ada penjelasan lebih lanjut, soal kasus apa yang menyangkut Ketua Dewan Perwakilan Cabang PDIP tersebut. Namun, diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Pemkot Blitar, Jawa Timur.
   Para pihak yang diamankan saat ini tengah menjalani pemeriksaan awal di Polres Blitar, Jawa Timur sebelum akhirnya dibawa ke markas KPK, Jakarta. #atk

Blitar Kabupaten - suaraharianpagi.com
   Upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang terutama terkait penerangan jalan mengusulkan system aplikasi yang mempermudah adanya laporan gangguan.
   Hal ini disampaikan Kepala Bidang Jembatan dan Peralatan Sugeng Winarno melalui kepala seksi Drainase dan PJU Arwis M. Toputiri diruangannya bahwa untuk mempermudah pelayanan gangguan penerangan jalan diusulkan satu system aplikasi yang mudah dan praktis, sehingga masyarakat dengan mudah bisa melaporkan gangguan PJU di daerahnya. Rabu, 16/5
   "Untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan gangguan PJU di daerah akan diusulkan adanya system aplikasi gangguan PJU  yang mudah dan praktis," Jelasnya
   Arwis menambahkan usulan system aplikasi gangguan PJU ini dimasukkan pada tahun anggaran 2019. Dengan system ini keluhan masyarakat terkait gangguan penerangan jalan umum bisa dilapirkan dengan mudah dan secepatnya bisa dibenahi.
   Dijelaskan Arwis , selama ini masyarakat melaporkan kerusakan dan gangguan penerangan jalan umum. (PJU) melalui telepon, surat dan radio dirasakan  masih kurang efektif. Sehingga diharapkan lewat aplikasi gangguan PJU yang baru akan lebih efektif dan efisien. Dia juga bercerita bahkan anak buahnya pernah dikerjai ada telepon gangguan ternyata setelah dicek tidak sesuai alias laporan palsu.
   "Nantinya kalau system aplikasi gangguan PJU sudah direalisasikan tahun depan, masyarakat yang melaporkan adanya gangguan PJU cukup melaporkan kejadian tersebut ke kecamatan dengan menunjukkan ktp saja," jelas Arwis.
   Arwis melanjutkan untuk penanganan laporan gangguan penerangan jalan umum dibagi menjadi 4 rayon yakni Blitar Srengat, Sutojayan, dan Wlingi. Untuk awal tahun 2018 hingga saat ini sudah dilakukan perbaikan sebanyak 200 titik PJU. "Kerusakannya bervariasi mulai mati lampu, jaringan rusak atau putus bahkan tiang yang rusak seperti yang terjadi di daerah Kecamatan Nglegok karena bencana puting beliung," jelasnya. *atk 

Blitar Kabupaten - suaraharianpagi.com
   Bertempat di Pendopo Ronggo Hadi Negoro Pemerintah Kab. Blitar menggelar sosialusasi pelaksana pekerjaan pengendali banjir Kali Bogel. Dihadiri Bupati Rojanto, Kepala Ir. Fauzi Idris, Kapolres Slamet Waloya, Kasdim Blitar, Kepala OPD Lingkup Pemkab Blitar serta undangan.
   Dalam acara tersebut Bupati Rijanto menyampaikan pekerjaan ini sangat penting karena untuk menyelesaikan permasalahan banjir di daerah Sutojayan dan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Blitar sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat sejak tahun 2015. "Semoga dengan pekerjaan pengendalian banjir di Kali bogel daerah Sutojayan dan sekitarnya akan terbebas banjir," harapnya.
   Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Fauzi Idris menyampaikan pekerjaan pengendalian banjir Kali Bogel membutuhkan waktu hingga 2019 atau multi years dengan biaya 185 juta rupiah.
   Disampaikan pula oleh Fauzi Idris bahwa untuk pekerjaan Kali Bogel ini menggunakan anggaran pusat semuanya. "Memang anggaran untuk pekerjaan pengendalian banjir Kali Bogel lumayan besar, sehingga perlu 2 tahun untuk menyelesaikan, " jelasnya
   Dalam hal tender, Fauzi Idris menyampaikan kalau proyek pekerjaan pengendalian banjir ini adalah tender bebas dan lelangnya di pusat," jelasnya.
   Sementara di daerah hanya terima paket pekerjaannya. Dalam hal sosialisasi ke masyarakat yang langsung terdampak oleh pekerjaan ini, mereka sudah mendapatkan sosialisasi sejak tahun 2016. Dengan panjangnya waktu sosialisasi diharapkan masyarakat akan lebih mengetahui dan memahami pentingnya pekerjaan ini serta bisa berperan aktif untuk mrnyelesaikan pekerjaan ini hingga selesai," jelasnya.*atk


Blitar Kabupan – suaraharianpagi.com
   Sosialisasi pembangunan rumah sakit Srengat digelar Pemkab Blitar bertempat di Pendopo Ronggo Hadi Negoro. Acara ini menghadirkan dua pembicara, masing-masing Direktur Gratiifikasi Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Dion Hardika dan Direktur Penanganan Hukum LKPP, Setya Budi Ariana (31/1).
  Bupati Blitar, Rijanto, dalam sambutannya menyampaikan sosialisasi digelar untuk mencegah korupsi kolusi dan nepotisme dalam pembangunan RSUD Srengat. RSUD Srengat adalah rumah sakit yang nantinya berlokasi di Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat. Pemkab Blitar sudah mempersiapkan pembangunan rumah sakit ini sejak akhir tahun 2015.
   Pembangunan Rumah Sakit Srengat dimungkinkan akan dilakukan secara bertahap, karena saat ini pembangunan tahap 1 berada dilahan seluas 2,4 hektar, sedangkan luas aset Pemkab Blitar yang ada di Kelurahan Dandong ada 5 hektar.
   Saat sosialisasi di depan Bupati Blitar Rijanto dan Wakil Bupati Blitar Marhenis juga kepala OPD Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Kuspardani menyampaikan bahwa pembangunan Rumah Sakit Srengat dimulai 2018 ini. Dan juga ini untuk menjawab permintaan warga Kabupaten Blitar yang berada di wilayah barat supaya dibangunkan rumah sakit. Alasan warga rumah sakit daerah yang di Wlingi lokasinya sangat jauh dari tempat tinggal mereka.
   Selain itu, Kuspardani menyampaikan pembangunan rumah sakit Srengat akan menelan biaya 180-an milyar rupiah. Ini anggaran yang sangat besar oleh karena itu pembangunannya membutuhkan dua tahap penganggaran atau multiyeras.
   Sementara itu menurut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Rumah Sakit Srengat, Handono menjelaskan, pembangunan pertama ini akan dilakukan secara multiyears mulai tahun 2018 sampai dengan 2019. Sedangkan untuk sisa lahan 2,6 hektar lahan akan digunakan untuk perluasan lahan pembangunan rumah sakit. “Pembangunan Rumah Sakit ini dilakukan secara multiyears, dan dimulai tahun 2018 ini sampai dengan tahun 2019.,” ungkap Handono.
   Lebih lanjut Handono menjelaskan, untuk pembangunan perluasan masih akan disesuaikan dengan anggaran pemerintah daerah, selain itu pihaknya saat ini juga masih berfokus pada pembangunan di lahan yang telah ditentukan 2,4 hektar dengan market desain yang sudah ada.
   Handono menambahkan, rumah sakit type C di Srengat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Blitar itu nantinya model eco ramah lingkungan.
   Sementara itu dari DPRD Kabupaten Blitar Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Srengat Kabupaten Blitar akhirnya disepakati. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatangan MOU antara Pimpinan DPRD dan Bupati Blitar dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (13/10/2017).
   Sekretaris komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Andi Widodo menyatakan, sesuai pertemuan dengan tim pembangunan RSUD Srengat pihaknya memberikan dua rekomendasi. Diantaranya menyetujui pembangunan RSUD Srengat dengan syarat Detail Engineering Design, Amdal, dan Amdal Lalin, status tanah jelas, dan semua persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan sudah dipenuhi. Kedua pembangunan multi years dengan anggaran sebesar Rp 180 miliar yang diajukan eksekutif selesai tepat waktu.
   "Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkap Andi Widodo.
Sementara dari Komisi IV yang diwakili Sekretaris Komisi, Gatot Darwanto juga memberikan dua rekomendasi. Pertama menyetujui pembangunan RSUD Srengat dengan catatan eksekutif memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang pembangunan layanan kesehatan tersebut. Kedua pembangunan yang dilaksanakan multi years harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Komisi IV memberikan dua rekomendasi yang salah satunya adalah pentingnya sosialisasi yang harus dilakukan kepada masyarakat sekitar terkait pembangunan layanan kesehatan berupa RSUD,” jelas politisi PDIP ini.*atk


Blitar – suaraharianpagi.com
   Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Eko Budi Winarso mengatakan, Kabupaten Blitar termasuk dalam daftar Kabupaten yang memiliki capaian akta kelahiran tinggi sehingga diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mencetak Kartu Identitas Anak (KIA) sendiri. “Kewenangan untuk bisa mencetak KIA sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu, sehingga untuk saat ini di tahun 2018 kami menargetkan bisa mencetak sebanyak 15.000 Kartu Identitas Anak (KIA),” kata Eko.
   Lebih lanjut Eko menyebut, untuk sementara KIA yang akan dicetak dan diselesaikan, terlebih dulu hanya untuk anak yang berusia 0 hingga 5 tahun, sedangkan untuk anak usia 6 – 17 tahun akan dicetak setelahnya, sedangkan ditahun sebelumnya pihaknya sudah berhasil mencetak kurang lebih 6.500 KIA.
   Ada 39.000 anak sasaran KIA, karena kemampuan alat dan keterbatasan blangko KIA maka pencetakan akan dilakukan secara bertahap. “Karena kemampuan alat dan keterbatasan blangko KIA maka pencetakan akan dilakukan secara bertahap, karena jumlah sasaran KIA sangat banyak yaitu ada 39.000 anak,” pungkasnya. *atk



Polisi Kejar Perampok 2 Kg Emas
Blitar Kabupaten - suaraharianpagi.com
    Aparat Satreskrim Polres Blitar Kota terus mengembangkan kasus perampokan Toko Emas Permata Jaya, di Pasar Cangkring, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Saat ini, polisi sedang melacak nomor polisi (Nopol) salah satu sepeda motor yang dikendarai para perampok.
    Kasat Reskrim Polres Blitar Kota, AKP Heri Sugiono mengatakan polisi terus mengumpulkan bahan keterangan dari semua pihak untuk mengungkap kasus perampokan itu. Polisi mendapat informasi dari masyarakat soal nopol salah satu kendaraan yang dikendarai pelaku. Polisi masih mengecek nopol kendaraan itu.
   “Semua informasi yang masuk akan kami tindak lanjuti. Termasuk informasi soal nopol salah satu sepeda motor pelaku juga sudah kami koordinasikan dengan Satlantas se-eks Karisidenan Kediri,” kata Heri Sugiono, Selasa (10/10/2017).
   Ketika peristiwa perampokan terjadi, ada salah satu warga yang sempat mencatat nopol sepeda motor pelaku. Warga itu mencatat nopol Suzuki Satria yang dikendarai pelaku. Tetapi, warga tidak mencatat nopol itu secara lengkap. Warga hanya mencatat nopol Suzuki Satria AG 4572. Sedangkan huruf di belakang tidak sempat tercatat.
   “Kami terus mengembangkan kasus itu. Sekarang tim masih berada di lapangan. Kami juga dibantu Tim Jatanras Polda Jatim dan Resmob dari Polres Blitar, Polres Tulungagung, dan Polres Kediri,” ujarnya.
   Sebelumnya diberitakan, enam kawanan perampok bersenjata api beraksi di Toko Emas Permata Jaya, Pasar Cangkring, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jumat (6/10). *atk



Polisi Bekuk Pencuri Motor
Blitar Kabupaten - SHP
   Pemuda asal Garum kabupaten blitar ditangkap warga setelah berusaha mencuri sepeda motor di pagelaran wayang. Paur Humas Polres Blitar Bripka Didik Dwi mengatakan IK lelaki 19 tahun warga desa Karangrejo Garum Kabupaten Blitar saat ini di tahan di Polsek Garum.
   Setelah kemarin tertangkap warga karena mencuri sepeda motor milik Fatkurohman warga desa slorok garum Kabupaten Blitar, semalam sekitar pukul 7 korban memarkirkan sepeda motornya di delat penjual bakso dan korban lupa mencabut kunci sepeda motornya sekitar pukul sepuluh malam saat korban akan pulang korban mendapati sepeda motornya sudah hilang.
   Korban bersama warga berusaha mencari dan didapati pelaku saat itu masih menuntun sepeda motor milik korban dari jarak korban parkir saat itu pelaku akan mengisi bensin namun tidak bisa membuka jok sepeda motor sehingga pelaku langsung ditangkap oleh warga dan diserahkan ke polisi.
   Sementara itu Kapolsek Garum AKP Rusmin mengatakan saat ini pelaku IK sudah di tahan di Mapolsek Garum saat itu petugas dari Polsek Garum sedang melakukan pengamanan di acara pagelaran wayang di desa Sidodadi Garum Kabupaten Blitar melihat warga yang bergerumul polisi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku dan dibawa ke Polsek Garum. Akibat perbuatannya saat ini pelaku dapat di jerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. *atk

Panglima Jendral Nyekar Ke Bung Karno
Blitar Kabupaten - suaraharianpagi.com
    Panglima TNI Gatot Nurmantyo melakukan ziarah ke makam dengan didampingi sejumlah petinggi TNI. Jenderal bintang empat itu menabur bunga di makam Proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Ir Soekarno.Ada 43 petinggi TNI mulai kepala Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Panglima Kodam seluruh Indonesia.
    Gubernur Jatim, Soekarwo juga serta Bupati Blitar, Rijanto dan Wali Kota Blitar, M Samanhudi Anwar juga ikut hadir dalam acara tersebut. Rombongan Panglima TNI hadir di MBK sekitar pukul 11.00 WIB, rombongan Panglima TNI sampai di area Makam Bung Karno.
Sebelum masuk ke area makam, Panglima TNI melakukan upacara penghormatan di depan pintu gapura. Selanjutnya, Panglima TNI dengan diiringi pejabat masuk ke area makam. Rombongan Panglima duduk melingkar di pusara Bung Karno. Mereka sempat berdoa sebelum menaburkan bunga ke makam Bung Karno.
    Kegiatan tersebut mendapat pengawalan ketat. Tidak semua awak media masuk ke area makam. Sebagian awak media hanya meliput di depan gerbang pintu masuk menuju makam. “Ziarah ke makam mantan Presiden RI ini menjadi tradisi baru tiap menjelang HUT TNI,” kata Gatot Nurmantyo, usai nyekar di makam Bung Karno.
    Dia mengatakan ziarah ke makam Bung Karno ini merupakan rangkaian acara menjelang HUT ke-72 TNI. Kegiatan ziarah ke makam mantan Presiden RI sudah yang kedua kalinya menjelang HUT TNI. Setelah dari makam Bung Karno, rombongan langsung menuju ke makam Gus Dur di Jombang.
Selanjutnya, rombongan akan nyekar ke makam Presiden kedua RI Soeharto di Solo, Jawa Tengah.
   “Kami juga berencana ziarah ke makam prajurit yang gugur di medan perang seperti di makam pahlawan di Dili. Tujuan ziarah ke makam matan Presiden dan prajurit ini untuk mengirim doa sekaligus mewarisi nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan pendahulu kami,” ujar Gatot. *atk



Kos-kosan Di Blitar Sering Dijadikan Mesum
Blitar Kota – suaraharianpagi.com
   Petugas Satuan Pamong Praja (Satpol PP Kota Blitar kembali meraziakan rumah kos yang a da di kawasan Kota Blitar. Perlu adanya update data terkait jumlah rumah kos yang beroperasi di wilayah Kota Blitar dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan.
   Pendataan itu bertujuan untuk menertibkan usaha tempat kos yang belum berizin sekaligus untuk mempermudah pengawasan bisnis kos-kosan di Kota Blitar."Pekan depan kami mulai pendataan ulang tempat kos di Kota Blitar. Sesuai Perda baru tentang ketertiban umum usaha kos yang memiliki kamar lebih dari 10 harus memiliki izin." "Sekarang masih banyak tempat kos belum mengantongi izin," kata Kabid Ketertiban Umum (Trantibum) dan Linmas Satpol PP Kota Blitar, Ronny Yoza P, Minggu (20/8).
   Dikatakannya,saat ini, bisnis kos di Kota Blitar semakin menjamur. Data terakhir, jumlah tempat kos di Kota Blitar sekitar 360 tempat kos. Dari total itu, yang sudah memiliki izin baru 50 tempat kos. Selain itu, dia juga mendapat informasi ada alih fungsi tempat kos, sebagian tempat kos disewakan untuk bisnis esek-esek.
   "Yang menyewakan bukan pemilik tempat kos. Tapi orang yang ngekos di situ menyewakan lagi ke orang lain untuk bisnis esek-esek. Itu tren baru di sini. Sudah ada informasi yang masuk ke kami," ujar Ronny.
   Modusnya, seseorang menyewa kamar di salah satu tempat kos yang posisinya terpisah dengan pemilik kos. Lalu, penyewa menyewakan lagi kamar kos ke orang lain untuk tempat kencan. Sewa kamar kos per jam Rp 50.000. "Mirip hotel, tapi uang sewanya lebih murah," kata Ronny.
Maka itu, selain untuk penertiban izin, pendataan ulang ini juga untuk memudahkan Satpol PP mengawasi aktivitas di tempat kos. Menurutnya, jumlah bisnis tempat kos di Kota Blitar terus berkembang, terutama di wilayah Kecamawan Sananwetan.
   Selain tempat kos, kata Ronny, Satpol PP juga mendata jumlah warung internet (Warnet) di wilayah Kota Blitar. Pendataan warnet ini berkaitan dengan banyaknya ditemukan siswa bolos sedang bermain di warnet.
   Satpol PP meminta pengelola warnet agar melarang anak berseragam sekolah bermain di warnet saat jam sekolah. "Kami melakukan pendataan selama dua minggu, lalu awal September kami baru melakukan penindakan."
   "Kalau ada tempat kos tak berizin maupun warnet yang masih menerima pelajar saat jam sekolah akan kami beri sanksi,” katanya. *atk



Ketahuan Edarkan Uang Palsu, Motor Ditinggal Lari
Blitar kabupaten - suaraharianpagi.com


   Sepeda motor dengan Nopol AG6253 diduga milik pengedar uang palsu (upal) tertinggal di Pasar Gambar, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Senin (28/7). Diduga, pelaku kabur setelah aksinya mengedarkan upal ketahuan pedagang di pasar tersebut.
   Dari keterangan warga yang ada di pasar Gambar kedua pelaku mengendarai Honda Beat warna putih biru dengan Nopol AG 6253 HG. Sepeda motor itu yang ditinggal begitu saja oleh pelaku di Pasar Gambar.
   Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Kota Blitar AKP Heri Sugiono menjelaskan sepeda motornya sudah diamankan petugas Polsek Wonodadi. Kami masih mengejar kedua pelaku yang diduga pasangan suami istri.
   Dibawah jok sepeda motor pelaku polisi menemukan menemukan pecahan uang palsu Rp 100.000 sebanyak sembilan lembar di dalam jok sepeda motor. Uang palsu itu disimpan di dalam dompet warna cokelat yang ditaruh di bawah jok sepeda motor.
   Di bawah jok sepeda motor juga ditemukan STNK atas nama Sukoroni warga Desa Katang, Kabupaten Kediri. Selain itu, polisi juga menemukan kartu berobat atas nama Murani di klinik Surya Melati, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Sedangkan pemilik kartu beroabat beralamatkan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.
   “Kami masih cek kebenarannya,” kata Heri singkat. Informasi soal pengedar upal di Pasar Gambar sempat ramai dibahas di grup facebook Info Cegatan Blitar (ICB).
  Akun facebook atas nama Dista F Romansyah mengunggah tiga foto sepeda motor pelaku yang tertinggal di Pasar Gambar ke grup facebook ICB. *atk

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget