APH Diharap Usut Tuntas Dugaan Pungli Biaya PTSL

Jombang – suaraharianpagi.com
   Ketidakpahaman Masyarakat akan besaran biaya dalam pengurusan Program Tanah Sistematis Langsung (PTSL) yang sebenarnya hanya dikenakan biaya Rp 150 ribu berdasarkan SKB 3 Menteri untuk daerah Jawa dan Bali, akhirnya membuat warga di beberapa desa yang ada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur harus membayar lebih dari ketentuan peraturan tersebut.
   Sebagaimana yang terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Besarnya biaya tersebut diungkapkan Sekretaris Desa Kusnandar, saat dikonfirmasi suaraharianpagi.com, di balai Desa Sukorejo mewakili Kepala Desa Sukorejo Radi, yang saat ini sedang sakit.
   Menurut Kusnandar, besaran biaya yang dikenakan total mencapai Rp230.000; per pemohon per bidang, karena ada tambahan Rp80.000; berdasarkan kesepakatan antara pemohon dan panitia, ada berita acaranya juga ada pernyataan dari pemohon.
   Masih kata Kusnandar, awalnya Program PTSL di Desa Sukorejo turunnya mendekati akhir Tahun 2021, saat itu juga Desa membentuk kepanitiaan yang di pimpin oleh tokoh masyarakat Sukorejo yang Bernama Mustar. Pada saat sosialisasi kita tawarkan ke pemohon, mengingat pemohon yang membludak sebanyak 2300 pemohon, dengan waktu yang mempet hanya sekitar 3 bulan, panitia tidak sanggup kalau biayanya hanya sebesar Rp.150.000; akhirnya panitia menawarkan tambahan biaya sebesar Rp80.000; dengan alasan untuk beli alat untuk memproses dokumen yang dibutuhkan oleh BPN Jombang. Singkat cerita terjadilah kesepakatan antara pemohon dengan panitia yang dijembatani Kepala Desa Sukorejo Radi, dan dihadiri petugas BPN Jombang pak Saifudin yang sekarang sudah almarhum, dengan tambahan biaya Rp80.000; jadi total biaya menjadi Rp230.000; perpemohon perbidangnya,” kata sekdes desa Sokorejo Kusnandar.
   Ketika ditanya untuk apa saja uang tambahan sebesar Rp80.000; tersebut Kusnadar mengatakan, “uang tambahan tersebut untuk beli laptop tiga biji, printer tiga biji, scanner, patok, materai dan untuk biaya operasional serta lembur panitia.” tegas Kusnandar
   Masih kata Kusnandar, “kenapa ada biaya tambahan sebesar Rp80.000; karena biaya yang sesunggunya Rp150.000; sangat mempet sekali, sementara waktunya juga mepet, kita harus lembur selama tiga bulan sampai larut malam, karena mengejar target seperti kerja rodi, itulah yang menjadi pertimbangan Desa dan panitia untuk minta tambahan biaya dari pemohon,” pungkasnya.
   Camat Perak Widiono, Ketika dikonfirmasi via ponselnya terkait biaya PTSL di Desa Sukorejo yang melebihi ketentusan SKB 3 Menteri dan ada tambahan Rp80.000; bedasarkan kesepakatan antara pemohon dan panitia, Ia katakan bahwa “kesepakatan untuk menguntungkan seseorang itu tidak dibenarkan, coba dikonfirmasi ke Panitia saja, saya sekarang mau menjenguk Kades Sukorejo ke rumah sakit,” ujarnrnya.
Padahal dengan jelas SKB 3 Menteri sudah mengatur biaya PTSL hanya Rp150.000; saja. Seperti yang tertulis dalam SKB 3 Menteri angka 5 dan 6 sebagai berikut:
   (5) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak tiga (3) buah dan pengadaan materai sebanyak satu (1) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
   (6) Pembiayaan opresaional kelurahan atau desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3 berupa pembiayaan yang meliputi:
1. Biaya pengadaan dokumen pendukung.
2. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok
3. Transportasi petugas kelurahan atau desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
   Menyikapi keterangan Sekdes Desa Sukorejo Kusnandar, yang mewakili Kepala Desa Sukorejo Radi, yang saat ini sedang sakit. Salah satu Pengurus LSM Gadjah Mada Yanto yang berkantor di jalan Gadjah Mada Mojokerto mengatakan, “didalam ketentuan bersama 3 Menteri sudah ditentukan besaran biaya untuk PTSL yaitu sebesar Rp150.000; untuk wilayah Jawa – Bali. Sesuai dengan SKB No. 24/V/ 2017 pada No,7 ayat 5 menerangkan , katagori V Jawa – Bali sebesar Rp150.000; Apapun Alasannya Ketika biaya melebihi dari Rp150.000; berarti telah melanggar keputusan SKB 3 Menteri dan patut untuk disikapi oleh APH (Aparat Penegak Hukum) karena sudah ada unsur pungli (Pungutan Liar). *ryan
Tags:

Posting Komentar

Kalau buat berita yang bermutu, ini pencemaran nama baik. Panitia tidak mengusulkan tambahan biaya, yang mengusulkan pihak desa sendiri. Tolong diperbaiki atau saya laporkan balik.

[blogger]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget