Pungli dan Suap Sulit Hilang, TPP PNS Diduga Jadi Sasaran

Jombang – suaraharianpagi.com
   Berbagai upaya coba dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, untuk menghilangkan praktek pungli (pungutan liat) dan suap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) para PNS yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
   Menariknya, meskipun sudah diberikan TPP PNS di Kabupaten Jombang, bukan berarti Pungli dan suap hilang, malah justru merajalela, bahkan ada kesan menghalalkan segala cara. Untuk membangun tempat ibadah saja diduga harus melakukan pungli.
   Sebagaimana yang diceritakan oleh salah satu narasumber suaraharianpagi.com, yang tidak mau disebutkan Namanya. “Pungli tersebut sudah berjalan bertahun–tahun, bahkan bisa dibilang tidak ada ujung pangkalnya, hal tersebut dilakukan secara lisan atas perintah pimpinan yang tidak mempunyai dasar hukumnya,” Ujarnya dengan nada serius, 15/8.
   Masih kata Sumber suaraharianpagi.com, Pungli tersebut dilakukan dengan alasan untuk membangun tempat ibadah, dengan cara memotong TPP. Sementara TPP sendiri sangat berarti sekali oleh seluruh PNS di Kabupaten Jombang untuk menopang kebutuhan rumah tangganya. Pungli tersebut bervariatif antara Rp50.000; sampai Rp100.000; tergantung jabatan dan golongannya.
   Seperti yang terjadi di Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di Kecamatan Kabuh modusnya, “Pungli dilakukan lewat bendahara Kecamatan, dengan cara langsung memotong TPP pegawai dengan besaran sesuai dengan golongan dan jabatannya, ada sekitar 23 ASN.” kata sumber suaraharianpagi.com.
   Sementara di Kecamatan Plandaan ada sedikit perbedaan, dengan alasan yang sama untuk membangun tempat ibadah, TPP pegawai ASN di Kecamatan tersebut diberikan penuh tanpa ada potongan oleh bendahara, tapi setelah diterima oleh pegawai ASN, ada salah satu petugas ASN yang diperintahkan oleh Camat untuk mengambil dan mengumpulkan potongan yang sudah ditentukan berdasarkan golongan dan jabatannya,” tegas narasumber.
   Camat Kabuh, Anji Eko Saputro, Ketika dikonfirmasi lewat ponselnya mengatakan, “tidak ada pungutan tersebut, itu kabar tidak benar, kabar bohong, untuk lebih jelasnya lain hari kita ngobrol bareng.”
   Sementara Camat Plandaan, Suparno, saat dikonfirmasi via ponselnya juga mengatakan,” tidak ada pungutan TPP, semenjak saya di sini, masudnya di Plandaan, Tidak ada pungli, itu kabar bohong.”
   Selain memberikan keterangan dugaan pungli TPP, sumber suaraharianpagi.com juga berharap agar TPP tiap PNS yang berhubungan dengan masyarakat langsung dinaikkan agar tidak mengharapkan "pemberian" dari masyarakat yang ujung-ujungnya dianggap pungli," kata sumber dengan nada meminta. *ryan







Tags:

Posting Komentar

[blogger]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget