Warga Kepung Kantor BPN

Lamongan - suaraharianpagi.com
   Puluhan warga Putatkumpul kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, menuntut segera memasang patok pembatas tanah 1.500 bidang milik pemohon program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ) yang sertifikatnya sudah rampung, Kamis,19/05. 
   Di depan Kantor BPN/ATR Jalan Soewoko Kelurahan Jetis, Lamongan, pengunjuk rasa berorasi bergantian menanyakan masalah proses PTSL. Kami meminta pimpinan BPN Lamongan turun dan segera memasang patok lahan warga yang telah bersertifikat yang sudah jadi namun belum juga patok. Padahal program 2019 sampai 2020 belum dipatok, ”ujar Suroso salah satu pengunjuk rasa. 
   Pemasangan patok sebagai tanda fisik hak pemilikan tanah. Saat ini pemasangan dan penjagaan tanda batas merupakan kewajiban dari warga masyarakat sendiri dan pengukuran tanda batas lahan menggunakan tanda batas sementara. Kami meminta BPN segera turun untuk memasang patok, agar warga bisa tenang,” Terangnya Suroso. 
   Namun yang menjadi polemik, warga diminta untuk melakukan pematokan batas wilayah sendiri dan saat ini yang terjadi warga pemilik lahan justru saling klaim sepihak. “Yang terjadi Selama ini justru masyarakat bersitegang satu sama lain karena itu saling klaim kepemilikan tanahnya,” pungkasnya. 
   Menindaklanjuti adanya aksi massa tersebut, Kepala Bagian Sub Tata Usaha BPN Lamongan Darmawang, akhirnya melakukan audensi bersama dengan beberapa perwakilan massa. 
   Darmawang menjelaskan bahwa,“ Masalah ini sebetulnya adalah kewenangan dan tanggung jawab pihak pemerintahan desa dan juga pokmas setempat. Pemasangan patok merupakan pembiayaan diluar BPN. Dan itu dari hasil kesepakatan bersama warga pemohon, tentang berapa besaran biaya yang ditentukan atas program PTSL tersebut. 
   Sementara disisi lain, sejumlah awak media sangat menyayangkan adanya penolakan keperluan liputan yang dilakukan oleh pihak BPN. Bahwa tindakan pelarangan liputan, dinilai telah mencederai undang-undang kebebasan pers. “Larangan meliput kegiatan aksi demo ini, kita anggap sangat mencederai undang-undang dan kebebasan pers. Kalau alasannya kita tidak boleh masuk karena kapasitas ruangan terbatas, tapi kenapa yang lainnya boleh masuk sedangkan kami tidak boleh. Diduga Terkesan ada sesuatu yang rahasia. *dra






















Tags:

Posting Komentar

[blogger]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget