Januari 2022

Jombang - suaraharianpagi.com
   Dalam rangka mewujudkan Smart City, Pemerintah Kabupaten Jombang mengembangkan sebuah aplikasi E Office Desa yang diberi nama Sabdopalon. Yakni dari kata Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Online. Yang bisa di akses di www.sabdopalon. jombangkab.go.id.
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab bersama Dandim 0814 Letkol Inf Muhammad Hanafi, Wakil Bupati Jombang Sumrambah didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Kepala DPMD melaunching aplikasi E Office Sabdopalon, di Pendopo Pemkab Jombang, Jumat, (28/1) yang disiarkan langsung melalui Streaming YouTube Channel Jombangkab TV dan Radio Suara Jombang di 104.1 FM
   Hadir pada acara ini Wakil Bupati Jombang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Purwanto, MKP dan Kepala OPD lingkup Pemkab Jombang; Sholahuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang ; Camat se Kabupaten Jombang dan Kepala Desa se Kabupaten Jombang.
   Atas nama pribadi dan Pemkab Jombang, Bupati Jombang sangat mengapresiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang bersinergi dengan OPD terkait yang telah menginisiasi pelaksanaan kegiatan Launching E-Office Desa – Sabdopalon dan launching Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun anggaran 2022 ini.
   "Terimakasih atas inovasinya, melalui smartphone android masyarakat kini bisa mendapatkan 23 layanan surat administrasi, bisa dilakukan sendiri. Tinggal langsung masuk ke anjungan desa, jadi cetak kemudian baru ditandatangani oleh Kepala Desa. Ini adalah satu kebutuhan kita saat ini", tutur Bupati Mundjidah Wahab yang telah menyaksikan langsung simulasi untuk memanfaatkan akses layanan aplikasi.
   Bupati Jombang berharap dengan dilaunchingnya e-office aplikasi Sabdopalon yang sudah dinantikan dua tahun yang lalu ini maka akan semakin meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat desa, sehingga akan mendukung tercapainya visi bersama mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.
   "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada 9 desa yang telah menjadi pilot project penerapan aplikasi E Office Sabdopalon, semoga ini segera diikuti desa desa yang lain. Pada hakekatnya kita semua mulai Kepala Desa sampai Bupati, Wakil Bupati adalah pelayan masyarakat, untuk itu bagaimana kita melayani masyarakat dengan baik. Saya minta untuk Desa yang belum melaksanakan, bisa segera didiskusikan bersama-sama apa yang menjadi kendalanya", tutur Bupati Mundjidah Wahab.
   Bupati pada kesempatan tersebut juga berdialog langsung dengan para pemohon layanan yang menggunakan aplikasi Sabdopalon. Para pemohon yang menggunakan aplikasi Sabdopalon ini menyampaikan ucapan terima kasih atas inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah memberikan kemudahan dalam memberikan layanan secara mudah, cepat dan gratis.
   Dipaparkan oleh Sholahuddin Kepala DPMD Kabupaten Jombang, bahwa Sabdopalon adalah singkatan dari Sistem Administrasi, Berita, Data Deso dan Pelayanan Online. Sebuah sistem integrasi data yang berbasis data kependudukan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang dan Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes). Data tersebut digunakan untuk pelayanan permohonan surat keterangan desa bagi masyarakat. Dan terdapat 23 jenis surat antara lain : pengantar SKCK; pengantar laporan kehilangan; keterangan belum menikah; keterangan usaha; surat keterangan pindah; dan surat keterangan lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Layanan ini bisa diakses online 24 jam secara mandiri oleh masyarakat dan dimanapun, hal ini diharapkan dapat mencerminkan pelayanan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.
   Layanan ini mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Jombang dan Data Keluarga berdasarkan pendataan oleh PPKB - PPPA Jombang, sehingga diharapkan hal ini dapat menguatkan penanganan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa.
   Dalam menu Data Keluarga, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dapat memantau keberadaan keluarga yang berisiko stunting apakah terdaftar atau belum dalam DTKS Kabupaten Jombang dan sebagai penerima BPNT, PKH dan PBI no, data tersebut juga disampaikan dalam bentuk peta, yang berguna untuk mengetahui sebaran keluarga yang terdaftar dalam dtks maupun data keluarga.
   Transparansi pengelolaan keuangan desa, sebuah menu yang menampilkan pengelolaan keuangan desa yang telah terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan desa (Siskeudes), sehingga masyarakat dapat langsung melihat secara real time tentang total pendapatan, total realisasi belanja per bidang dan pembiayaan, hal ini diharapkan akan menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.
   Aplikasi ini juga memberikan ruang bagi desa untuk menampilkan profil dan potensi desa sesuai dengan karakter desa masing-masing. Aplikasi ini dapat langsung diakses oleh masyarakat tanpa melakukan login/ proses memasukkan username dan password, namun terdapat beberapa menu yang mempunyai otorisasi khusus, hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang data penduduk.
   Perlu untuk kita ketahui bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022 adalah sebesar Rp. 112.112.016.053 (seratus dua belas milyar, seratus dua belas juta, enam belas ribu lima puluh tiga rupiah). ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan keadaan darurat desa.
   Tujuan ADD adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan desa; meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa; meningkatkan pembinaan kemasyarakatan; meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
   "Selain Alokasi Dana Desa, kita juga mempunyai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). PDRD tahun 2022 adalah sebesar Rp. 15.831.443.627 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh satu juta, empat ratus empat puluh tiga ribu, enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian : Pajak : Rp. 13.750.651.000; (tiga belas milyar, tujuh ratus lima puluh juta, enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), retribusi : Rp. 2.080.792.627,- (dua milyar delapan puluh juta, tujuh ratus sembilan puluh dua ribu, enam ratus dua puluh tujuh rupiah), pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak", paparnya.
   Pada tahun anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 tahun 2021 tentang pengelolaan dan penetapan bagian dari hasil PDRD kepada desa di Kabupaten Jombang tahun 2022 dapat digunakan untuk pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan BPD, insentif RT/RW termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan, pemberian insentif guru TPQ, operasional majelis ta’lim dan pemberian insentif penjaga makam.
   Tujuan PDRD adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan desa; meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa, meningkatkan pembinaan kemasyarakatan; meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak,  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Simulasi Aplikasi dilakukan oleh 9 Desa yang menjadi pilot project yaitu: Desa Pulosari Kecamatan Bareng; Desa Candimulyo Kecamatan Jombang; Desa Kepatihan Kecamatan Jombang; Desa Pulo Lor Kecamatan Jombang; Desa Kedawong Kecamatan Diwek; Desa Kebonagung Kecamatan Ploso; Desa Kedunglosari Kecamatan Tembelang; Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh; Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung. Pada acara tersebut juga dilakukan Penyerahan Kartu BPJS Ketenagakerjaan. *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com
   Dalam rangka mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang terus berkomitmen melalui berbagai langkah terobosan, salah satunya dengan membuka Galeri Cagar Budaya.
   Pembukaan Gelar Potensi Budaya serta Galeri Cagar Budaya yang dilaksanakan di Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P dan K) Kabupaten Jombang, Kamis (27/1) di resmikan langsung oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dengan ditandai pemotongan roncean bunga dan Penandatanganan prasasti.
   Bupati Mundjidah Wahab didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang (Sekdakab Jombang) Agus Purnomo, Staf Ahli, Asisten dan para Kepala OPD terkait meninjau satu persatu stand, mulai dari pameran lukisan, pameran batik, stand karya dan produk siswa SMP Negeri SE Kabupaten Jombang, dan stand kuliner yang disiapkan oleh panitia.
   Disampaikan oleh Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang bahwa Gelar potensi budaya merupakan wadah bagi pelaku seni dalam mengekspresikan karya-karyanya. Kegiatan ini merupakan implementasi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Perda Nomor 13 Tahun 2020 tentang Cagar Budaya.
   "Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini untuk mengenalkan siswa-siswi sekolah tentang kekayaan budaya warisan leluhur. Ini merupakan implementasi Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan program pemajuan kebudayaan. Kami berharap kedepan dengan sinergitas yang ada, di Budaya akan Lestari, Pendidikan Maju Wisata Bangkit, Kuliner Sejahtera, Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing", tutur Jumadi.
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab sangat menyambut baik dan mengapresiasi adanya galeri Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Kedepan diharapkan ada gedung Cagar Budaya yang lebih representatif lagi. Karena saat ini gedung yang ada masih terlalu sempit.
   "Saya mengapresiasi dan menyambut baik atas berdirinya Galeri Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Jombang ini, semoga bisa bermanfaat untuk mendukung kemajuan Kabupaten Jombang", tutur Bupati Mundjidah Wahab.
   Menurut Bupati adanya Galeri Cagar Budaya ini merupakan wujud kepedulian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, guna memberikan ruang dan kesempatan kepada para pelajar maupun pelaku seni budaya untuk mengekspresikan karya seni dan budaya, untuk mengembangkan bakat seni dan menambah wawasan keilmuan tentang budaya.
   "Saya berharap ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh banyak pihak, terutama untuk siswa-siswi di Jombang untuk mengetahui dan mengenal cagar budaya dan potensi budaya yang ada, seperti benda-benda berkaitan dengan pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah. ", tuturnya.
   Galeri cagar budaya ini berkonsep sederhana untuk mengangkat kearifan lokal Jombang. Galeri ini diharapkan dapat menjadi wahana mini untuk mengenalkan siswa-siswi sekolah pada cagar budaya, sehingga bisa menjadi wahana edukasi bagi siswa-siswi di Jombang. Galeri seni dapat berfungsi sebagai media komunikasi dan sebagai ruang publik bagi siswa-siswi dan masyarakat untuk menikmati karya seni atau melepas penat dari aktivitas sehari-hari tanpa membedakan kalangan masyarakat. Cagar budaya harus dijaga dan dilestarikan, karena merupakan bukti adanya sejarah dimasa lalu.
   "Semua OPD saya harapkan bisa bersinergi untuk melestarikan seni budaya khas Jombang, lestarikan agar tidak sampai punah, dan bisa semakin menjadikan Jombang sebagai Kabupaten yang Berkarakter dan Berdaya Saing. Insyaallah kita juga akan bangun gedung kesenian yang representatif", pungkasnya.
   Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang ini di isi dengan banyak kegiatan kesenian, seperti pameran lukisan yang diikuti 37 pelukis yang tergabung dari Komunitas Pelukis Indonesia (Kopi) yang menampilkan 74 lukisan, dedongengan, pentas seni dan kuliner ndeso, kolaborasi ini adalah semata mata tak lain untuk mendukung kegiatan kebudayaan yang ada di Kabupaten Jombang. Kolaborasi ini adalah semata mata tak lain untuk mendukung kegiatan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Jombang.
   Hadir pada acara ini, Sekretaris Daerah Jombang, Agus Purnomo, Asisten Pemerintahan, Purwanto, Kepala OPD terkait dan para pejabat di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang; Pengurus MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) Jombang; Kepala BPCB Jawa Timur di Trowulan Mojokerto; Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang dan Pimpinan Bank Jombang; para pelaku seni Jombang. *ryan

Lamongan - suaraharianpagi. com
   Lembaga bantuan hukum Ansor beserta 15 konsumen hadir dalam Sidang kedua di PN lamongan. Sidang perdata gugatan PMH kedua di pimpin oleh majelis hakim Raden Arii Muladi dan menghadirkan pihak tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya. 
   Sidang dilanjutkan dengan mediasi yang dipimpin oleh majelis hakim Muhamad Syakrani, dalam sidang mediasi ditunda pekan depan untuk sidang selanjutnya dengan menghadirkan langsung pihak tergugat PT. Ekajaya karunia, CV eka karunia motor lamongan, (25/1). 
   Seperti berita sebelumnya bahwa para konsumen membeli motor ke dealer Eka karunia motor lamongan namun unit motor yang dibeli tidak kunjung dikirim, padahal kami membayar dengan uang cas/tunai," Terang Safi'i salah satu konsumen yang dirugikan. 
   Total kerugian materil sebanyak Rp. 335.100.000,- sedangkan kerugian imateril sebanyak Rp. 167.550.000," Kata Ispandoyo, S.H kuasa hukum dari LBH Ansor. 
   Jika dalam mediasi nanti pihak dealer tetap tidak mau bertanggungjawab dan tidak mau memberikan ganti rugi, maka sidang gugatan ini akan tetap kami lanjutkan," ujar kuasa hukum Ispandoyo, SH yang juga sebagai Majelis pembina cabang PMII Lamongan dan ketua lembaga bantuan hukum Ansor Lamongan Mukhtar Fadli, S H. Selasa( 25/1) kepada awak media Suara Harian Pagi. * Ind

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Memasuki pekan kedua pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan tahun 2022 adalah Kelurahan Kedundung.
   Musrenbang dibuka oleh Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari pada Senin (24/1) di ruang pertemuan Kelurahan Kedundung, Jl. Empunala No.406, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.
   Dalam pengarahannya wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan forum untuk mencocokkan antara program Pemerintah Kota Mojokerto dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh warga masyarakat.
   Pada forum ini, Ning Ita menyampaikan Kota Mojokerto memiliki di bidang perdagangan dan jasa oleh karena itu UMKM itu yang harus diperkuat. “Kita tidak punya laut, tidak ada nelayan, kita tidak punya hutan, kita tidak punya lahan persawahan yang luas. Sehingga potensi terbesar Kota Mojokerto yang bisa kita tingkatkan adalah perdagangan dan jasa dalam rangka mendukung Mojokerto sebagai kota penyangga Gerbang Kertosusila bersama Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan,” kata Ning Ita.
   Ia menambahkan bahwa sebagai kota pariwisata berbasis sejarah dan budaya, pendukungnya adalah perdagangan dan jasa. “Wisata itu berdagang menjual oleh-oleh, maka produk-produk inkubasi inilah yang kita dorong agar menjadi produk oleh-oleh.” tegasnya.
   Lebih lanjut Ning Ita menyampaikan bahwa untuk mendukung jasa wisata sudah didorong melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar).
   Hal lain yang menjadi arahan dari Ning Ita tentu pembangunan infrastruktur terutama dalam mengatasi adanya genangan sesuai dengan kajian pengendalian banjir. Salah satunya adalah dengan pembangunan kolam retensi di Kelurahan Kedundung. 
   Turut hadir dalam Musrenbang Kelurahan Kedundung pagi ini adalah Kepala Bappeda Litbang Agung Moeljono, Kepala DPUPRPRKP Mashudi, Kepala Diskopukmperindag Ani Wijaya serta Camat Magersari Modjari. *ds

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar pembersihan aliran sungai avur Watudakon yang berada di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Minggu, (23/01) pagi.
   Pembersihan sungai tersebut dilakukan karena sering terjadi luapan sungai avur akibat curah hujan yang tinggi salah satunya di kawasan Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto ini.
   Sehingga dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto berupaya menekan resiko bencana banjir yang sering terjadi di Desa Tempuran, akibat banyaknya tumpukan limbah rumah tangga dan tanaman kangkong serta eceng gondok.
   "Banjir di Tempuran menjadi kewaspadaan kita semuanya, memang ini langanan banjir dan segera melakukan pembersihan sungai agar tidak ada aliran sungai yang tersumbat karena adanya sampah," ungkap Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati.
   Pembersihan sungai ini dilakukan bersama-sama oleh relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan alat berat dari PUPR dan akomodasi truk pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
   Selain pembersihan sungai, lanjut Ikfina, Pemkab Mojokerto berupaya untuk melakukan mitigasi dan restorasi di sepanjang aliran sungai yang berpotensi memicu terjadinya luapan air saat ada peningkatan intensitas hujan.
   "Aliran sungai ini membawa material sampah, ini yang perlu kita antisipasi jangan sampai terjadi penyumbatan yang menyebabkan sungai meluap jadi kewaspadaan terus kita tingkatkan," jelasnya.
   Selain itu, Ikfina juga akan menindaklanjuti dan terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas terkait pengaturan buka tutup aliran sungai terutama sungai di yang mengelilingi Desa Tempuran.
   "Semuanya sudah dilakukan dan akan terus berkoordinasi dari BBWS untuk segera menindaklanjuti titik-titik meluapnya sungai yang memicu banjir," pungkasnya. *komf/ds

Jombang - suaraharianpagi.com 
   Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tujuan kunjungan yang pertama adalah ke Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jumat (21/1) sore.
   Rombongan Kang Emil memasuki ponpes Tebuireng sekitar pukul 14.15 WIB. Kedatangan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, disambut oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab, bersama Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, serta Forkopimda Jombang dan sejumlah Kepala OPD terkait dan puluhan santri Himpunan Santri Pasundan (Hispa) asal Jawa Barat.
   Selanjutnya rombongan diterima di Ndalem Kasepuhan Tebuireng melakukan ramah tamah. Usai ramah tamah, Kang Emil melakukan ziarah ke makam Gus Sholah, Gus Dur, dan Hasyim Asyari di Komplek Makam Ponpes Tebuireng. Di makam tiga tokoh bangsa itu, Ridwan Kamil memanjatkan doa dan tabur bunga.
   Disampaikan oleh Kang Emil bahwa, kunjungannya ke Jawa Timur, selain ziarah, juga terkait adanya perjanjian kerja sama antara dirinya dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. "Ada dua perjanjian besar antara Pemprov Jabar dan Pemprov Jatim, terkait perdagangan dan UMKM,"tuturnya.
   "Setelah itu, tentulah saya mau mengunjungi dan ziarah ke tempat sejarah, asal usul Nahdlatul Ulama. Karena saya juga bagian dari Nahdlatul Ulama di Jawa Barat. Kakek saya pengurus NU dan laskar Hizbullah pada zamannya," tambah Kang Emil.
   Menurut Gubernur Jabar, menyambungkan tali sejarah itu penting. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. "Termasuk katakan, NU di republik ini harus diketahui oleh generasi-generasi muda, jangan sampai dihilangkan dari narasi-narasi pendidikan formal. Nah, kehadiran saya juga untuk mendukung itu," ujar Gubernur Jabar.
   Kang Emil berharap kunjungannya ini menguatkan hubungan antara Provinsi Jabar dan Jatim serta kekuatan NU yang harus terus menjadi obor dalam menjaga NKRI, termasuk juga mendukung program-program UMKM.
   Selain melakukan kunjungan silahturahim dengan Pengurus Pondok Pesantren Tebuireng, Kang Emil juga melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jatim.
   Kang Emil diterima oleh Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren Tambakberas dan disambut oleh para santri asal Jawa Barat. "Terimakasih telah menerima dan memberikan ilmu yang manfaat bagi santri asal Jawa Barat. ", tuturnya.
   Kang Emil juga menyampaikan pentingnya Dakwah Digital ditengah Pendemi Covid19. Dirinya mengaku dampak dari dakwah digital sangat luar biasa, kini banyak anak muda yang ingin menimba ilmu ke Pesantren karena minatnya sendiri.
   Di Tambakberas Kang Emil juga melakukan ziarah ke area makam Pahlawan Nasional KH. Abdul Wahab Hasbullah. Selanjutnya lepas dari Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jatim, rombongan Gubernur Jawa Barat menuju ke Surabaya. *ryan

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto, M Iwan Abdillah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait harga dan persediaan minyak goreng di dua tempat retail modern yakni Alfamart dan Indomaret yang terletak di Jalan Raya R.A. Basoeni, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Kamis (20/01) sore.
   Hal tersebut dilakukan Ikfina menyusul kebijakan Kementrian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian RI) mengenai pemberlakuan minyak goreng satu harga Rp 14 ribu per liter yang mulai diterapkan sejak kemarin (19/01) di retail modern.
   "Alhamdulillah di sini tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, dalam hal ini untuk minyak satu liter seharga 14 ribu dan yang 2 liter harganya 28 ribu," ucap Ikfina.
   Kebijakan minyak goreng satu harga tersebut, lanjut Ikfina, membuat masyarakat sangat antusias untuk membeli minyak goreng, menurutnya, meskipun sudah ada pembatasan untuk pembelian, masyarakat tetap berbondong-bondong untuk membeli stok yang tersedia.
   "Kita lihat tadi stoknya alhamdulillah masih ada, jadi kelihatannya masyarakat ini lebih suka membeli yang isi ulang, sementara untuk yang kemasan botol tadi masih tersedia baik yang satu liter atau 2 liter," terangnya.
   Terkait pedagang yang masih menjual minyak dengan harga diatas 14 ribu seperti halnya yang terjadi di pasar tradisional, Ikfina mengatakan, bisa jadi pedagang tersebut membeli minyak dengan harga masih di atas 14 ribu.
   "Ketika para pedagang kecil kita belinya diatas 14 ribu, kalau kemudian dijual 14 ribu otomatis mereka mengalami kerugian," jelasnya.
   Ikfina menegaskan dalam waktu dekat akan menindaklanjuti dengan menggelar operasi pasar.
   "Nanti itu akan kita bantu masyarakat di pasar-pasar rakyat dengan operasi pasar yang segera kita laksanakan dalam beberapa hari kedepan," terangnya.
   Sementara itu, terkait sanksi penjual yang masih menggunakan harga mahal, Ikfina mengatakan akan mengikuti arahan dari pusat.
   "Untuk sementara kita menunggu produk yang resmi terkait dengan petunjuk pelaksanaan dan sanksi yang harus diberikan apabila terjadi di lapangan tidak sesuai dengan arahan pusat. Kita masih menunggu pegangan tindak lanjut terhadap kebijakan ini," pungkasnya. *komf/ds

 pelayanan terhadap publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto bakal meluncurkan layanan Call Center 112. Sebelum diluncurkan, hari ini Layanan Call Center 112 milik Pemkab Mojokerto masih menjalani pengodokan akhir melalui Focus Group Discussion (FGD) terkait aktivasi layanan panggilan darurat Call Center 112.
   Selain dihadiri Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, FGD yang digelar di Ruang Satya Bina Karya (SBK) Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Rabu (19/01) pagi ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto, serta verifikator dari Kementerian Kominfo RI.
   Dalam FGD ini, turut diundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga serta instansi yang memiliki tugas dan fungsi kedaduratan, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol-PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (DPRKP2), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2), Rumah Sakit Daerah, PLN dan Palang Merah Indonesia (PMI).
   Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati dalam sambutannya mengajak berbagai pihak yang terlibat agar bisa mendukung Call Center 112 ini agar kedepannya bisa berjalan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam hal kegawatdaruratan.
   "Ada 83 kabupaten dan kota di Indonesia yang telah melaunching layanan Call Center 112, dan Kabupaten Mojokerto mari berupaya untuk menjadi yang ke-84 dalam meluncurkan layanan Call Center 112 dan dapat mempersempit tindak kejahatan di Kabupaten Mojokerto," tuturnya.
   Layanan darurat Call Center 112 ini, lanjut Ikfina, membutuhkan komitmen bersama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait untuk merespons setiap laporan yang masuk, agar aduan atau laporan dari masyarakat segera ditangani dan diselesaikan demi mewujudkan layanan publik lebih baik lagi di masa yang akan datang.

   "Saya berharap dengan adanya layanan Call Center 112 tidak ada lagi kejadian kecelakaan sulit mencari ambulan atau tidak ada dokter jaga dan lain-lain, karena adanya Call Center 112 ini, sistem menjadi lebih tertata dan terjadwal dengan rapi," tegasnya.
   Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko menyampaikan, dengan adanya layanan Call Center 112 ini diharapkan masyarakat akan diberi wadah dan kesempatan untuk melaporkan kejadian darurat, misalnya terkait rasa takut masyarakat. Sehingga layanan ini harus dibangun dan didukung penuh untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
   Dari waktu-kewaktu, akan kita evaluasi dan monitoring terus secara bersama-sama. Jadi nanti terkait kurang lebihnya layanan Call Center 112 ini bisa segera kita tindaklanjuti,” tukasnya. *komf/ds

Mojokerto – suaraharianpagi.com
 Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengukuhkan sedikitnya seratus kepala sekolah (Kasek) di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di wilayah Kabupaten Mojokerto, Rabu (19/01). Seratus orang ini resmi dilantik dan menjabat sebagai kepala sekolah dengan masa jabatan 2022 hingga 2024 mendatang.
   Dalam agenda pengukuhan yang berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemerintah Kabupaten Mojokerto ini, Bupati Mojokerto hadir didampingi Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Al-Barra serta Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko.
Bupati Ikfina menyampaikan, para kepala sekolah yang sudah dilantik hari ini, kedepannya diharapkan mampu menjalankan misi pendidikan yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan maksimal. "Saya berharap bapak-ibu sekalian dapat mewujudkan misi pendidikan di Kabupaten Mojokerto, yakni membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup," ujarnya.
   Tak hanya itu, Ikfina juga mengimbau, agar para kepsek yang sudah dilantik hari ini tidak menerapkan pendekatan berbasis kekurangan. Hal itu dinilai mampu memunculkan efek-efek negatif terhadap diri sendiri atau satuan pendidikan yang menjadi tempat tugas masing-masing. Sebaliknya, Ia mengajak agar para kepsek mampu menerapkan pendekatan berbasis asset. Dimana hal itu dinilai lebih menguntungkan dan menghasilkan hal-hal positif.

   Sebagai kepala sekolah, jangan menggunakan pendekatan berbasis kekurangan. Karena hal itu akan memusatkan kita pada apa yang mengganggu. Segala sesuatunya akan dipandang secara negatif. Lakukan pendekatan berbasis aset, dengan memusatkan pada apa yang bekerja, yang bisa menginspirasi dan apapun yang bersifat positif, serta selalu berpikir tentang kesuksesan, akan lebih banya menciptakan hal-hal baik,” imbaunya.
   Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto ini pun menegaskan, dalam proses seleksi hingga pengukuhan hari ini, tidak ada sama sekali pemungutan biaya atau gratifikasi. Hal tersebut Ia sampaikan pada seluruh peserta, guna menciptakan komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Mojokerto yang bersih dari korupsi dan gratifikasi.
   "Saya ingatkan kembali, bahwa selama proses yang njenengan lalui sampai penyerahan SK saat ini, tidak ada pemungutan biaya sama sekali. Sehingga jika ada yang meminta sejumlah uang, saya harap bapak ibu dapat menolak degan tegas," tegasnya. *komf/ds

Jombang - suaraharianpagi.com
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab, pada Rabu (19/1) pagi menghadiri seminar nasional pemberantasan korupsi yang gelar Dewan Pimpinan Propinsi Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPP-GNPK) Jatim, di gedung Hayam Wuruk Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim), Emil Elestianto Dardak.
   Seminar dalam rangka memperingati hari anti korupsi se dunia ini juga diikuti secara virtual, oleh Jendral TNI (Purn) H. Wiranto, Irjen.Pol. Agung Makbul yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Satuan Saber Pungli Kemenkopolhukam RI.
   Mewakili Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil mengatakan, Pemprov berkomitmen terus memberantas dan melawan korupsi. "Sebagai bentuk atensi Gubernur Jatim, dalam komitmen memberantas korupsi, bupati/walikota, OPD di lingkungan Pemprov, serta Forkopimda Jatim hadir di seminar ini," tutur Wagub Emil
   Monitoring Centre for Prevention (MCP) Pemprov Jatim tahun 2021 secara umum mencapai 93,09%. Capaian tersebut merujuk pada dirilis Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  Capaian tersebut, merupakan gabungan dari berbagai aspek yaitu, Perencanaan dan Penganggaran APBD 82,30%, Pengadaan Barang dan Jasa 97,77%, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 98%, APIP 93,74%, Manajemen ASN 98,5%, Optimalisasi Pajak Daerah 97,3% dan Manajemen Aset Daerah 86,08%.
   Dalam kesempatan itu, Wagub Jatim Emil Dardak mengingatkan jajaran Bupati dan Walikota untuk terus memberantas segala bentuk korupsi, utamanya di kawasan sekolah. “Kepada seluruh Bupati/Walikota, mari kita pastikan agar tidak ada pungutan-pungutan liar di SMA/SMK Negeri di wilayah masing-masing,” tandas Wagub Emil
   "Sekali lagi, dengan Kehadiran Bupati/Walikota di acara seminar korupsi ini merupakan sebagai wujud melakukan kerjasama dengan berbagai elemen dalam pemberantasan dan penanganan korupsi di daerahnya masing - masing, dan semoga Allah SWT bisa meridhoi ikhtiar Kepala Daerah memberantas korupsi,"pungkasnya.
   Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto secara virtual menyampaikan, ada banyak faktor yang menyebabkan korupsi yang perlu diidentifikasi dalam Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) langsung. Menurutnya faktor pertama adalah keserakahan, kemudian opportunity (peluang) dan yang ketiga adalah kebutuhan.
   “Kenapa demikian, karena kampanye, bayar saksi atau apapun itu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Jadi yang paling mudah untuk mendapatkan uang yang banyak dan cepat adalah dengan korupsi,” jelasnya.
   Selain itu faktor yang keempat adalah pengawasan terhadap tindak korupsi ini tidak efektif. Kelima sanksi hukum yang terlalu ringan atau tidak tegas. “Dan keenam adalah moralitas maupun integritas yang dimiliki para calon inilah yang harus diwaspadai,” pungkasnya.
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab akan menindaklanjuti apa yang disampaikan pada Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi tersebut. *ryan

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Mojokerto menggelar apel pagi perdana untuk memulai kinerja di awal tahun 2022.
   Apel yang digelar rutin setiap bulan di tanggal 17 tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati di halaman Kantor Bupati Mojokerto, Senin, (17/01) pagi.
   Dalam amanatnya, Bupati Ikfina berpesan kepada semua pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto agar senantiasa menjadikan segala bentuk pekerjaan dengan niat ibadah.
   "Saya ucapkan selamat bekerja sekaligus ibadah, karena kita tidak bisa meninggalkan ibadah. Ibadah merupakan bagian yang harus kita laksanakan sebagi investasi kita pada kehidupan yang lebih kekal sesudah kehidupan di dunia," ungkapnya.
   Selain niat ibadah, Ikfina juga meminta pegawai tetap menjaga profesionalitas dalam melaksanakan setiap pekerjaannya.
   "Monggo semuanya diniatkan ibadah, tetapi ibadah yang menjadi profesionallitas kita ini tetap harus berdasarkan semua peraturan yang berlaku dan mencapai indikator-indikator yang ditetapkan," tegasnya.
   Selain itu, Ikfina juga meminta semua ASN berprinsip pada nilai-nilai dasar ‘ASN BERAKHLAK’ yakni Berorientasi pelayanan, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adatif dan Kolaboratif.
   "Selain berakhlak, ada tiga kata yang menjadi landasan kita bersama dalam melaksanakan tugas kita dalam instansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yakni Integritas kemudian Profesionalitas dan Pengabdian," pungkasnya. *komf/ds

Jombang - suaraharianpagi.com
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab, pada Sabtu (15/01) membuka Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Cabang Olahraga Tenis Lapangan Yunior Master tahun 2022, bertempat di lapangan tenis Pendopo Kabupaten Jombang.
   Kejuaraan yang akan berlangsung dua hari, tanggal 15 -16 Januari 2022 itu diikuti 99 atlet putra–putri, berasal dari 21 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang terangkum pada 6 korwil. Yaitu Kowil Malang Raya, Korwil Jember Raya, Korwil Surabaya, Korwil Kediri, Korwil Madiun Raya, Korwil Sampang-Madura Raya.
Hadir pada pembukaan Kejurprov Tenis Yunior Master diantaranya Pengurus KONI Provinsi Jawa Timur, Forkopimda Kabupaten Jombang, yakni Dansatradar 222 Letkol Lek Yudi Amrizal, Kasi Intel Kejaksaan Andik Subangun mewakili Kajari, Sekdakab Jombang Agus Purnomo, Plt. Kadis Dikbud Jumadi, M.Pd, Kadisporapar Bambang Nurwijanto, Ketua Umum KONI Jombang Heru Ariwanto.
   Sekretaris Umum Pelti Provinsi Jawa Timur Ir. Didik Utomo Pribadi, MP dalam sambutannya melaporkan bahwa Kejurprov Teknis Yunior Master yang dilaksanakan di Kabupaten Jombang ini akan menggelar 5 (lima) pertandingan kelas tunggal meliputi: Kelompok Umur (KU) 10 tahun pa-pi, KU 12 pa-pi, KU 14 pa-pi, KU 16 pa-pi, dan Invitasi Master KU 18 tahun pa-pi.
   Kegiatan menggunakan tiga lokasi, masing-masing dua lapangan di Pendopo, dua lapangan di RTH Kebon Rojo, dua lapangan tenis Indoor. Tujuan kegiatan ini yakni melanjutkan kompetisi tenis lapangan di Jawa Timur, memberi kesempatan pengalaman atlet junior bertanding ditingkat lebih tinggi setelah mengikuti pertandingan Persami Korwil di masing-masing wilayahwilayah.
   Husein Latief, Ketua Umum Pelti Pengprov Jatim saat memberikan sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Jombang dan Forkopimda Kabupaten Jombang yang telah bersedia sebagai tuan rumah dan memfasilitasi Kejurprov Tenis Yunior Master tahun 2022 ini.
   Kejurprov ini sebagai kelanjutan pembinaan atlet usia dini, menambah skill, dan menjaring atlet untuk persiapan Porprov Tenis Lapangan yang akan digelar di Kabupaten Jember tahun 2022 mendatang.
   Melalui Kejurprov ini, akan diambil hasil juara pada setiap Korwil disamping akan mencari pemain juara terbaik dari Kejurprov untuk masing-masing kelompok umur. “Akan terjaring juara umum,” tuturnya.
   Kami juga sependapat atas masukan Ibu Bupati Jombang, untuk menyelenggarakan Pelatihan Pelatih dan Pendidikan Pengetahuan Wasit, untuk mengimbangi kualitas jalannya pertandingan.
   “Syukur, apabila nanti akan muncul Wasit dari Kabupaten Jombang memimpin pertandingan level Internasional,” tutur Husein Latief.
   Bupati Jombang, menyampaikan ucapan terima kasih dan menyambut baik atas terselenggaranya kejuaraan tingkat Provinsi yang berlangsung di Kabupaten Jombang, ini menunjukkan fasilitas olahraga khususnya lapangan tenis di Jombang aktif dimanfaatkan untuk olahraga dan memenuhi syarat sebagai tempat pertandingan berkelas.
   “Saya berharap, melalui Kejurprov ini bisa memotivasi atlet tenis lapangan di Kabupaten Jombang dalam meningkatkan skillnya. Semoga akan terlahir Juara terbaik dari Kabupaten Jombang,” harap Bupati Mundjidah Wahab.
   Untuk mendukung kualitas pembinaan, Jombang siap sebagai tempat penyelenggaraan Pelatihan Pelatih dan Wasit, pungkas Bupati Mundjidah Wahab.
   Pembukaan Kejurprov Tenis Yunior Master Jatim ditandai dengan Pelepasan Balon juga dilakukan Penyerahan Bonus Prestasi atlit Jombang Pon XX 2021 Papua. Kepada M. Rifky Fitriadi peraih medali emas perorangan tenis lapangan Putra (Rp.15.000.000) juga medali emas beregu tenis lapangan Putra (Rp.15.000.000); Mujtahidur Ridho, Bonus Pendamping Pertandingan tenis lapangan Putra/Manager Tenis Lapangan perorangan dan beregu (Rp.10.000.000); Eko Febrianto peraih Medali perunggu perorangan Pencak silat (Rp.7.500.000) dan Budi Santoso Bonus Pendamping/Manager Pencak Silat (Rp.7.500.000). *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Kepala OPD terkait menghadiri agenda Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2022 dan sekaligus pemberian Penghargaan K3 Tingkat Jawa Timur tahun 2022 yang dilaksanakan, Rabu (12/1) pagi di Kantor Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur.
   Kabupaten Jombang menjadi salah satu kabupaten/kota terbaik dalam pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga mendapatkan Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kabupaten Jombang termasuk dalam sepuluh besar.
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab pada kesempatan tersebut menerima langsung penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Piagam penghargaan yang berbunyi "Nomor: 188/111/KPTS/033.2/2022 Gubernur Jawa Timur dengan ini memberikan penghargaan kepada : BUPATI JOMBANG Sebagai TERBAIK X, Bupati/Walikota Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Prouinsi Jawa Timur Tahun 2022, serta trophy.
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang menyampaikan ucapan selamat dan terimakasih kepada semua pihak atas diterimanya Penghargaan Terbaik X yang diterima Pemerintah Kabupaten Jombang atas kinerja Ketenagakerjaan. "Alhamdulillah, Kabupaten Jombang termasuk 10 besar yang mendapat penghargaan tentang K3, karena perhatiannya dalam keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan perusahaan. Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja seluruh stakeholder, untuk memberikan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten Jombang agar memperhatikan kepada karyawannya untuk memberikan fasilitas dalam rangka sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja", tutur Bupati Mundjidah Wahab.
   Priyadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang menyampaikan bahwa Kabupaten Jombang tahun 2021 ini terdapat 6 perusahaan dengan status Zero Accident. Artinya bahwa pada perusahaan tersebut selama satu tahun tidak ada kecelakaan kerja. Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Jombang itu betul-betul sudah melaksanakan K3 sehingga berdampak pada minimnya kecelakaan kerja. "Tahun 2021 tidak ada sama sekali atau nol. Disnaker Kabupaten Jombang telah berupaya melakukan pembinaan secara terus-menerus door to door ke perusahaan dan juga pembinaan melalui pembinaan persyaratan kerja dan pengawasan dengan berkoordinasi dengan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Semua perusahaan tersebut mempekerjakan pekerja yang diantaranya telah bersertifikat SMK3, sehingga SOP kerjanya berdampak pada minimnya kecelakaan kerja", tutur Priyadi.
   Kategori penilaian yang diperoleh Kabupaten Jombang pada agenda Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2022, diantaranya Zero Accident diterima oleh 6 perusahaan. Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS 3 perusahaan. Penanggulangan dan Pencegahan Covid 19 ada 6 perusahaan. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 10 perusahaan. *ryan

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari pada Selasa (11/1) melantik 28 Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 3 orang Pejabat Tinggi Pratama, 16 Orang Administrator, 7 orang Pengawas, dan 2 Orang Fungsional.
   Masuk dalam jajaran pejabat yang dilantik pada awal tahun ini diantaranya adalah Heryana Dodik Murtono, S.STP, MSi yang secara definitif menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP), Hariyanto, SE menduduki Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) serta dr. Triastutik Sri Prastini, Sp.A yang bergeser menjadi Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB).
   Pada pelantikan dan pengambilan sumpah yang berlangsung di Pendopo Sabha Kridha Tama tersebut Wali Kota Ning Ita mengatakan, bahwa perpindahan tugas atau mutasi di dalam lingkungan tugas atau organisasi merupakan dinamika dalam rangka keberlangsungan organisasi agar berjalan dinamis. Namun tetap mampu mencapai target-target yang menjadi tujuan pencapaian organisasi atau pemerintahan.
   Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa ASN sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan publik selalu dituntut untuk responsif, adaptif dan mampu menjawab setiap tuntutan publik untuk lebih cepat dan lebih baik di dalam memberikan pelayanan.
   “Karena itu saya berpesan kepada saudara sekalian di lingkungan unit organisasi yang baru segera lakuan penyesuaian diri. Segera lakukan koordinasi dan bersinergi dengan baik. Karena awal tahun bukan saatnya bagi kita untuk bersantai-santai, justru di awal tahun inilah kita harus mempersiakan seluruh program kegiatan kita dengan terinci dan sistematis, agar tanggung jawab bisa kita selesaikan secara paripurna.” tegasnya.
   Wali kota perempuan di Kota Mojokerto ini juga mengingatkan pentingnya mengupgrade kapasitas diri. “Kedepannya saya berharap ada peningkatan kapasitas dan kompetensi secara berkaala. Karena ilmu itu selalu berkembang. Tentu kita sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus sebagai pelayan publik harus terus melakukan upgrade kapasitas diri kita agar kita mapu menjawab apa yang menjadi tuntutan masyarakat, apa yang menjadi tuntutan zaman sehingga menciptakan good government di lingkungan pemerintah kota mojokerto," pesannya.
   Hal lainnya yang disampaikan oleh Ning Ita pada kesempatan ini adalah pentingnya inovasi, dimana inovasi adalah ruh dari pelayanan publik yang menjadi jawaban atas tuntutan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. “Saya harap untuk bisa segera memahami tugas dan tanggug jawabnya sekaligus berupaya bagaimana mengeluarkan iden-ide kreatif untuk senantiasa dijadikan sebagai inovasi di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab.”pungkas Ning Ita.
   Turut hadir dalam pelantikan dan pengambilan sumpah pada pagi ini adalah Sekretaris Daerah Gaguk Tri Prasetyo, para asisten Sekretariat Daerah serta sejumlah Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dan perwakilan dari jajaran Forkopomda Kota Mojokerto. *ds

Jombang - suaraharianpagi.com
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Drs. Purwanto MKP Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Jombang, para Kepala OPD terkait menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Peterongan, Dwi Purnomo bersama seluruh pengurus PPDI di Pendopo Kecamatan Peterongan, Selasa (11/1).
   Tampak hadir juga pada Pelantikan dan Pengukuhan PPDI Kecamatan Peterongan, oleh Teguh Wahyudi Ketua PPDI Kabupaten Jombang tersebut antara lain Camat dan Forkopimcam setempat, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jombang; Ketua dan Pengurus PPDI Kecamatan Peterongan; Perangkat Desa se-Kecamatan Peterongan.
   Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Jombang, Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab mengawali sambutannya mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus baru PPDI Kecamatan Peterongan. PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) sebagai motor penggerak roda pemerintahan yang ada di tingkat desa diharapkan dapat membantu Kepala Desa untuk melaksanakan program pembangunan di desa lebih bagus lagi.
   PPDI juga diharapkan sebagai wadah Perangkat Desa guna mempererat tali silaturahmi dan saling mengenal antara perangkat desa se Kabupaten Jombang.
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab berharap agar Perangkat Desa mengoptimalkan potensi desa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Optimalisasi potensi desa dapatnya disinkronkan program pemerintah. "Mari kita satukan tekad menjadi garda terdepan dalam pembangunan desa. Perangkat desa harus memahami tugasnya, karena perangkat desa adalah pemberi pelayanan kepada masyarakat. Perangkat desa harus punya inovasi, sehingga desa bisa tumbuh dan berkembang, kemudian bisa mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan di desa", tutur Bupati Mundjidah Wahab.
   Bupati juga mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa, maka dalam menjalankan roda pemerintahan harus selalu koordinasi dan membantu tugas Kepala Desa dalam upaya membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pelayanan, perangkat desa harus responsif terhadap permasalahan warganya. Untuk itu perangkat desa harus bisa mengambil peran, inisiatif, kreatif, inovatif untuk menyelesaikan permasalahan dimasyarakat.
   Keberadaan PPDI dapat menunjang peningkatan kinerja pemerintahan desa. Kalau kinerja perangkat desa bagus, akan berdampak positif bagi masyarakat dan akan berdampak pada kesejahteraan dan kemajuan desa. Seluruh Kepala Desa dan perangkat desanya, agar bersatu padu dan bekerja sama melayani masyarakat dengan baik, agar dapat menjadikan desa yang lebih mandiri dan berdaya saing. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
   “Saya menghimbau pengurus terpilih, agar memahami peraturan undang-undang yang terkait dengan perangkat desa, diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP 11 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6, Kemendagri Nomor 84 Tentang SOTK Pemerintahan Desa, Kemendagri Nomor 67 Tahun 2017, dan Kemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Karena memahami aturan merupakan salah satu jalan untuk membatasi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, agar tidak bermasalah dengan hukum”, tuturnya.
   Bupati Jombang juga berpesan agar Perangkat Desa di Jombang tidak berseberangan dengan kebijakan pemerintah dalam hal kepegawaian dan pekerjaan. Apapun kebijakan, visi dan misi pemerintah Kabupaten Jombang, harus kita dukung 100 %. Untuk itu PPDI diharaokan untuk terus meningkatkan kapasitas SDM, dengan memberikan pelatihan.
   “Hari ini Pengurus PPDI Kecamatan Peterongan resmi dilantik. Tentunya harapan saya, pengurus PPDI Kecamatan Peterongan memiliki komitmen untuk memajukan organisasi dalam rangka memajukan desa dan Kabupaten Jombang ke arah yang lebih baik lagi, sehingga terwujud Jombang yang Baldatun Thoyyibatun Warabun Ghofur. Keberadaan PPDI Cerdas Tepat dalam menyelesaikan masalah apapun, akan mampu mensejahterakan masyarakat. Mudah-mudahan pembangunan yang ada di desa terus lancar dan lebih bagus lagi, karena PPDI telah memiliki regulasi yang jelas. Segera lakukan konsolidasi anggota, jangan pernah ada gesekan antar pengurus atau anggota, lewat PPDI mari saling bekerja sama, jalin komunikasi yang baik dengan Kades, BPD hingga Camat. Sehingga bisa bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jombang”, tandas Bupati Mundjidah Wahab.
   Terlaksananya pelantikan ini diharapkan perangkat desa se Kecamatan Peterongan dapat lebih termotivasi dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai pendobrak, pelopor, dan penggerak untuk melayani masyarakat. Pemkab Jombang senantiasa membutuhkan dukungan, sinergi dan kerjasama dengan seluruh Pengurus dan Anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Peterongan demi mendukung tercapainya visi bersama mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing, pungkas Bupati Jombang.
   Teguh Wahyudi Ketua PPDI Kabupaten Jombang dalam sambutanya memaparkan serangkaian kegiatan dan program yang telah dilaksanakan oleh PPDI Kabupaten Jombang yang telah dilantik pada 2019 lalu . PPDI Kabupaten Jombang juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Jombang, kini seluruh perangkat desa telah di cover BPJS Ketenagakerjaan. Di tingkat Provinsi Jawa Timur PPDI telah berjuang untuk Kades dan Perangkat agar juga mendapat alokasi tunjangan dari APBD Provinsi. “Insyaallah, apa yang kita perjuangakan ini semoga direalisasinya ditahun mendatang”, pungkas Teguh Wahyudi. *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com
   Sekretaris Dinas (Sekdin) Pendidikan dan Kebudayaan, Jumadi, resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang. Serah terima jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang sekaligus Doa Bersama dilaksanakan di gedung Bung Tomo Gedung Pemkab Jombang, Rabu (5/1).
   Setelah kami usulkan ke Bupati Jombang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), akhirnya yang ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekdin Jumadi," tutur Senen, S.Sos, MSi kepala BKPSDM Jombang.
   Jumadi mulai bertugas sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (3/1). Surat Keputusan (SK) Plt. Kepala Diknas sudah diberikan pada hari yang sama. "SK sudah kami berikan 3 Januari, sekaligus mulai bertugas hari itu juga," jelas Senen.
   Jumadi ditunjuk sebagai Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, dilantik menjadi Sekdakab Jombang 24 Desember 2021. Agus Purnomo mulai efektif bertugas pada Senin (3/1). "Sekdakab mulai efektif bertugas 3 Januari, pada hari yang sama, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mulai aktif bertugas," tegas Senen.
   Usai dilantik sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jumadi, menyatakan, untuk kedepan dirinya ingin mensukseskan program Kemendikbud ristek. Khususnya terkait program sekolah penggerak. "Karena melalui sekolah penggerak nanti dapat mengisi kekosongan Kepala Sekolah. Serta meningkatkan mutu pendidikan," tegasnya. Sekaligus untuk pemerataan PPPK. *ryan

Lamongan - suaraharianpagi.com
   Telah diberitakan sebelumnya tentang agenda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2022 di Kabupaten Lamongan. Menurut Ismaun, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Lamongan bahwa yang akan melaksanakan Pilkades pada tahun 2022 ini sebanyak 62 desa dan tersebar di 24 kecamatan. 
   Penyelenggaraannya, diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp 1.876.000.000. Penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2022 di Kabupaten Lamongan ini juga mendapatkan perhatian khusus dari beberapa kelompok organisasi kemasyarakatan, diantaranya, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Lamongan. Sebagai bagian dari masyarakat Lamongan, KAHMI terpanggil untuk berkontribusi dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkades serentak tersebut. 
   Menurut Fauzin, S.H., L.LM selaku Koordinator Presidium KAHMI Lamongan mengatakan bahwa Pilkades adalah wujud konkrit adanya proses demokrasi masyarakat pada tingkat desa untuk menentukan pemimpin tertinggi dalam Pemerintahan Desa. Sebagai wujud konkrit kontribusi KAHMI Lamongan atas proses Demokrasi di Desa ini, maka KAHMI Lamongan akan membuka Crisis Center Pilkades. Ini sebagai media KAHMI Lamongan untuk menerima pengaduan atas segala permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2022 di Kabupaten Lamongan. 
   "KAHMI Lamongan siap untuk melakukan pengawasan, menerima pengaduan dan bahkan melakukan pendampingan atau advokasi baik litigasi maupun non-litigasi bagi semua pihak yang merasa hak-haknya terampas atau dirugikan", kata Fauzin. Sementara itu, Totok selaku Pimpinan Umum Forum IDeA (Inisiasi Desa & Agraria) menyambut baik langkah yang dilakukan oleh KAHMI Lamongan dalam mengawal proses Pilkades Serentak ini.
   Hal tersebut dikarenakan terdapat potensi nyata adanya permasalahan atau konflik pada proses Pilkades nantinya. Jika mengacu pada data, pelaksanaan Pilkades tidak lepas dari permasalahan. Terdapat pula potensi konflik pada setiap pelaksanaannya dan bahkan beberapa konflik bermuara di pengadilan. 
   "Saya kira KAHMI dan banyak organ sipil lainnya memiliki sumber daya yang cukup untuk mengawal proses Pilkades di Lamongan kali ini. Namun begitu, di KAHMI ada banyak praktisi dan ahli yang paham dan berpengalaman terkait persoalan demokrasi. Jadi saya pikir, keterlibatan KAHMI adalah sesuatu yang baru, yang akan membantu semua pihak dalam arti menjaga proses dan hasil Pilkades sesuai aturan mainnya",pungkas Totok. * Ind

Jombang - suaraharianpagi.com
   Pokja KIPI Jombang menyampaikan bahwa tidak ada keterkaitan kasus kejadian pasca vaksinasi baik yang meninggal maupun yang masih dirawat di RSUD Jombang dengan vaksinasi COVID-19, (4/1).
   Sehubungan dengan pemberitaan tentang anak meninggal dan dirawat di RSUD Kabupaten Jombang pasca penyuntikan vaksin COVID-19, Pemerintah Kabupaten Jombang menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian tersebut Dan berharap kejadian tersebut tidak akan terulang lagi.
   Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang telah melaporkan kasus tersebut kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Pokja KIPI Kabupaten Jombang. Laporan tersebut juga sudah diteruskan kepada Komda KIPI Jawa Timur dan Komnas KIPI. Pokja KIPI Kabupaten Jombang, Komda KIPI Jawa Timur dan Komnas KIPI telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan audit kasus pada tanggal 30 Desember 2021 dan 3 Januari 2022.
   Anggota Pokja KIPI Kabupaten Jombang dr. Soewarsi, Sp.A. setelah melakukan audit bersama Komda dan Komnas KIPI menyatakan dengan tegas bahwa kasus meninggal dan dirawatnya anak di RSUD Jombang tidak ada keterkaitan dengan vaksin.
   Kematian pertama anak di Kabupaten Jombang pasca vaksinasi COVID-19 disimpulkan tidak terkait dengan vaksin karena pertama, hasil investigasi terhadap kronologis pasien tidak menunjukkan adanya anafilaktik syok akibat vaksin. Kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta obyektif rentang waktu antara pemberian vaksin dan penurunan kesadaran pasien yang terlalu panjang untuk bisa diklasifikasikan sebagai anafilaktik syok akibat vaksin.
   Kedua, studi literasi tidak menunjukkan peningkatan tekanan pembuluh darah di dalam otak (Tekanan Intrakranial/TIK) sebagai efek simpang vaksin Pfizer. Sehingga sangat sulit untuk mengkaitkan kasus tersebut dengan vaksinasi COVID-19.
   Demikian halnya dengan kematian kedua yang terjadi pada anak di Kabupaten Jombang pasca dilakukan vaksinasi juga disimpulkan tidak terkait dengan vaksinasi COVID-19. Kematian pasien tersebut dikarenakan adanya perdarahan yang masif. RSUD Kabupaten Jombang sudah berusaha memberikan pertolongan yang optimal kepada pasien namun karena perdarahan yang masif menyebabkan pasien tidak bisa tertolong.
   Pokja KIPI bersama Komda KIPI dan Komnas KIPI setelah melakukan audit terhadap kasus anak yang mengalami biduran (urtikaria) pasca imunisasi, juga menyimpulkan bahwa kasus tersebut tidak berkaitan dengan vaksin. Pada pasien memang didapati adanya biduran (urtikaria) namun rentang waktu kejadian biduran dengan vaksinasi terlalu panjang sehingga biduran tersebut tidak bisa dikatakan sebagai reaksi alergi terhadap vaksin. Dimungkinkan ada allergen (zat pemicu alergi) lain yang memapar yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan mengalami biduran. Komnas KIPI mengklasifikasikan kasus ini sebagai koinsiden (kejadian yang terjadinya secara kebetulan bersamaan dengan pasca vaksinasi).
   Kasus anak yang mengalami kejang pasca imunisasi yang terjadi di Kabupaten Jombang juga disimpulkan sebagai kasus kejang yang tidak berkaitan dengan vaksin. Penelusuran terhadap riwayat penyakit terdahulu pasien didapati ada riwayat kejang pada pasien, hasil pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan oleh RSUD Kabupaten Jombang juga membuktikan bahwa ada penyebab lain yang menyebabkan yang bersangkutan mengalami kejang.
   Pokja KIPI, Komda KIPI dan Komnas KIPI adalah lembaga yang kredibel dan independen yang bertugas untuk melakukan kajian kausal terhadap kejadian yang diduga berkaitan dengan vaksin. Kajian secara professional terhadap fakta objektif dengan melibatkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu terkait menjadi hal terpenting dalam melakukan audit kausal yang dilakukan oleh Pokja KIPI, Komda KIPI dan Komnas KIPI.
   Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada saat memberikan konferensi pers yang bertempat di Ruang Bung Hatta RSUD Kabupaten Jombang pasca audit kasus tersebut, mengajak seluruh pihak di Kabupaten Jombang untuk menjaga situasi dan kondisi di Jombang tetap baik, aman dan terkendali dengan terus meningkatkan cakupan vaksinasi. Kepada para orang tua diharap tidak segan-segan dan tidak perlu khawatir untuk mengajak anaknya untuk ikut vaksinasi COVID-19 karena vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, Petugas vaksinasi di Puskesmas merupakan tenaga yang kompeten dan terlatih.
   Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang juga berharap kepada setiap orang tua yang mendapati ada tanda atau gejala permasalahan kesehatan pada anaknya yang muncul pasca imunisasi agar segera melapor dan membawa anaknya ke Puskesmas terdekat tanpa dipungut biaya.
   Saat ini capaian vaksinasi di Kabupaten Jombang untuk Umum dosis 1: 86,28 %, Umum dosis 2 : 65,40 %, SDMK dosis 3: 108,63 % dan anak sebesar 38,2 %. Capaian vaksinasi akan terus diupayakan meningkat untuk mewujudkan kekebalan komunitas (Herd Immunity) di Kabupaten Jombang. Dengan tercipta kekebalan komunitas diharapkan COVID-19 bisa dicegah dan dikendalikan.
   Untuk informasi lebih lanjut mengenai vaksinasi Covid-19 dapat menghubungi di nomor telepon (0321) 866197. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Drg. Budi Nugroho, MPPM. *ryan

Jombang -   suaraharianpagi.com
   Berikut daftar Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2021. "Terima kasih atas kerja keras, kerjasama dan sinergitas seluruh stakeholder disemua lini baik ASN, TNI, Polri, eksekutif/legislatif, Pemerintahan Desa, Mitra Kerja, Dunia Usaha dan seluruh masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan program Pembangunan di Kabupaten Jombang guna mewujudkan visi "Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing". tutur Bupati Jombang, Hj. Mudjidah Wahab.
   Bupati mengajak seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Jombang terus berkomitmen dan berupaya mempertahankan capaian terbaik yang telah diperoleh dengan konsisten dan selalu bersinergi untuk menjadi lebih baik. “Tentu kita tidak boleh berhenti dan puas sampai disini. Akan tetapi apresiasi ini harus menjadi motivasi untuk bekerja cerdas, bekerja keras, dan bertindak tuntas dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jombang,” tandasnya.
   1. Penghargaan tingkat nasional diraih Kabupaten Jombang diawal tahun 2021. Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait PenerapanSistem Merit di Instansi Pemerintah dengan nilai BAIK. Diserahkan pada acara Anugerah Meritokrasi di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/1/2021)
   2. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur ditahun 2021. Ini adalah penghargaan delapan kali berturut-turut yang diterima. Penghargaan diberikan di kantor Perwakilan BPK Jawa Timur di Juanda Sidoarjo, Jum’at (7/5/2021)
   3. Pemerintah Kabupaten Jombang untuk kali pertama berhasil meraih ‘Anugerah KPAI 2021’ dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Penghargaan diserahkan secara virtual melalui Zoom Meeting, pada Kamis (22/7/2021).
   4. Ditengah pandemi Covid 19 tahun 2021 Kabupaten Jombang berhasil mempertahankan capaian untuk meraih penghargaan Pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Nindya. Penerimaan penghargaan dilaksanakan secara virtual Zoom Meeting dan Live Streaming Youtube “Kemen PPPA” pada Kamis, (29/7/2021).
   5. PT. BPR Bank Jombang memborong 3 penghargaan sekaligus pada agenda Top BUMD Award 2021, pada Jumat, (10/9/2021) di Jakarta. Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab sebagai TOP Pembina BUMD 2021. Sedangkan Penghargaan kepada PT. BPR Bank Jombang Perseroda sebagai TOP BUMD 2021 # SEKTOR BPR - Bintang Empat (4). Dan Direktur Utama Dr. Afandi Nugroho, S.E., M.M. juga mendapatkan penghargaan TOP CEO BUMD 2021.
   6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, memberikan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama kepada Kabupaten Jombang. Penghargaan diserahkan secara Virtual pada Rabu, (13/10/2021)
   7. Kabupaten Jombang melalui Bupati Jombang, Mundjidah Wahab menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pemrakarsa dan penyelenggara tingkeban massal yang diikuti 660 Ibu Hamil dari 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang dan prosesi pecah cengkir di 22 titik termasuk di Pendopo Pemkab Jombang pada Sabtu, (23/10/2021).
   8. Keberhasilan Kabupaten Jombang mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hingga 8 kali berturut turut sejak tahun 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diapresiasi oleh Menteri Keuangan RI yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertempat di Banyuwangi, Jumat (29/10/2021). Karena capaian WTP Kabupaten Jombang berturut-turut tanpa terputus selama 5 tahun.
   9. Penghargaan dan Apresiasi Desa Wisata Galengdowo - Kabupaten Jombang. Sebagai Penyaji Terbaik Virtual Tour Dewa Wisata, East Java Tourism Award Tahun 2021. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin pada agenda East Java Tourism Award di Hotel Grand Mercure, Malang, Jumat (10/12/2021) disaksikan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
   10. Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab menerima Penghargaan dari Dr. (H.C.) Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Pd. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia atas Komitmen dan Kerja Keras dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Desa sehingga seluruh Desa di Kabupaten Jombang telah mencapai Status Berkembang, Maju, dan Mandiri. Penghargaan diserah kanpada Rabu (29/12/2021) di Gedung Negara Grahadi Surabaya disaksikan Gubernur Jawa Khofifah Indar Parawansa. *ryan

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Potensi Kota Mojokerto menjadi Kota Pariwisata berbasis sejarah dan budaya nampak dengan dijadikannya Kota Mojokerto menjadi tuan rumah gathering komunitas penggemar mobil kuno Indononesia dalam City Tour Soekarno Ing Tlatah Majapahit.
   Dimana city tour ini terselenggara atas kerjasama Pemerintah Kota Mojokerto bersama Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia (PPMKI) Jawa Timur dan Museum Gubug Wayang yang digelar di Pendopo Sabha Krida Tama Rumah Rakyat, pada Minggu (16/1).  
   Ketua PPMKI Pengprov Jatim Hiapy Suryakusuma menyampaikan Mojokerto merupakan Kota Kerajaan yang terkenal dengan Bumi Mojopahit, selain menarik karena banyak situs sejarah juga merupakan tempat Bung Karno menuntut ilmu semasa kecil.
   Kebetulan untuk awal tahun kita buka di Kota Mojokerto agar lebih menarik ya dengan sejarah-sejarahnya dengan kerajaan-kerajaannya lalu Bung Karno juga sekolahnya disini. Makanya judulnya City Tour Soekarno Ing Tlatah Mojopahit”, jelasnya.
   Dijelaskan oleh Hiapy bahwa dalam city tour ini pihaknya sengaja membatasi jumlah peserta yang hadir agar tidak merepotkan hanya terdapat 120 mobil. “City tour atau napak tilas dari rumah rakyat lalu nanti gubug wayang juga sebagai iconnya Mojokerto karena museum yang menampilkan sejarah.”
   Sebagaimana tema City Tour Soekarno Ing Tlatah Majapahit disampaikan oleh Hiapi bahwa pada kesempatan ini juga dihadirkan salah satu mobil yang pernah digunakan oleh Presiden Soekarno yaitu Oldsmobile 98.
   Selaku tuan rumah, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan rasa bangganya. “Kami selaku tuan rumah berbangga hati karena kota kami dijadikan sebagai tempat untuk melakukan city tour,” ujarnya.
   Wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini juga menyampaikan bahwa Mojokerto yang pernah menjadi pusat Kerajaan Majapahit patut dicoba untuk dikunjungi sebagai tempat wisata sejarah.
   “Selain itu kami juga memiliki sejarah tentang Sang Proklamator di kota ini. Maka berbagai jejak baik warisan sejarah Majapahit maupun jejak Soekarno atau Kusno kecil ini layak untuk menjadi tempat kita untuk berimplentasi bagaimana sebagai bangsa yang besar mengimplentasikan keluhuran dengan cara merawat jejak jejak sejarah tersebut.” tegas Wali Kota perempuan pertama ini.
   Senada dengan Ning Ita dan Hiapi, Direktur Museum Gubug wayang Cyntia Handy mengatakan salah satu alasan menggelar City Tour Soekarno di Kota Mojokerto adalah karena tersimpan banyak sejarah di Kota Mojokerto, mulai dari Kerajaan Majapahit hingga masa Kemerdekaan.
   “Sejarah yang ada di kota ini patut untuk diangkat dan menjadi salah satu ikon untuk Kota Mojokerto yang akan menjadi kota pariwisata sesuai prioritas pengembangan Wali Kota Mojokerto saat ini” ujarnya.
   Dalam city tour ini, Wali Kota Ning Ita juga turut serta berkeliling kota dengan menaiki mobil RI 1 Oldsmobile 86. Dari rumah rakyat di Jalan Hayam Wuruk melewati jembatan Gajah Mada, menuju menara Tri Buana Tungga Dewi, Kantor Pemerintah Kota Mojokerto, Jalan Taman Siswa menuju SDN Purwotengah, SMPN 2 Mojokerto, alun-alun kota dan kembali lagi menuju Rumah Rakyat untuk selanjutnya para peserta dijemput menggunakan bis menuju Museum Gubug Wayang. *ds

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget