2022

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Mojokerto menggelar apel pagi perdana untuk memulai kinerja di awal tahun 2022.
   Apel yang digelar rutin setiap bulan di tanggal 17 tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati di halaman Kantor Bupati Mojokerto, Senin, (17/01) pagi.
   Dalam amanatnya, Bupati Ikfina berpesan kepada semua pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto agar senantiasa menjadikan segala bentuk pekerjaan dengan niat ibadah.
   "Saya ucapkan selamat bekerja sekaligus ibadah, karena kita tidak bisa meninggalkan ibadah. Ibadah merupakan bagian yang harus kita laksanakan sebagi investasi kita pada kehidupan yang lebih kekal sesudah kehidupan di dunia," ungkapnya.
   Selain niat ibadah, Ikfina juga meminta pegawai tetap menjaga profesionalitas dalam melaksanakan setiap pekerjaannya.
   "Monggo semuanya diniatkan ibadah, tetapi ibadah yang menjadi profesionallitas kita ini tetap harus berdasarkan semua peraturan yang berlaku dan mencapai indikator-indikator yang ditetapkan," tegasnya.
   Selain itu, Ikfina juga meminta semua ASN berprinsip pada nilai-nilai dasar ‘ASN BERAKHLAK’ yakni Berorientasi pelayanan, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adatif dan Kolaboratif.
   "Selain berakhlak, ada tiga kata yang menjadi landasan kita bersama dalam melaksanakan tugas kita dalam instansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yakni Integritas kemudian Profesionalitas dan Pengabdian," pungkasnya. *komf/ds

Jombang - suaraharianpagi.com
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab, pada Sabtu (15/01) membuka Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Cabang Olahraga Tenis Lapangan Yunior Master tahun 2022, bertempat di lapangan tenis Pendopo Kabupaten Jombang.
   Kejuaraan yang akan berlangsung dua hari, tanggal 15 -16 Januari 2022 itu diikuti 99 atlet putra–putri, berasal dari 21 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang terangkum pada 6 korwil. Yaitu Kowil Malang Raya, Korwil Jember Raya, Korwil Surabaya, Korwil Kediri, Korwil Madiun Raya, Korwil Sampang-Madura Raya.
Hadir pada pembukaan Kejurprov Tenis Yunior Master diantaranya Pengurus KONI Provinsi Jawa Timur, Forkopimda Kabupaten Jombang, yakni Dansatradar 222 Letkol Lek Yudi Amrizal, Kasi Intel Kejaksaan Andik Subangun mewakili Kajari, Sekdakab Jombang Agus Purnomo, Plt. Kadis Dikbud Jumadi, M.Pd, Kadisporapar Bambang Nurwijanto, Ketua Umum KONI Jombang Heru Ariwanto.
   Sekretaris Umum Pelti Provinsi Jawa Timur Ir. Didik Utomo Pribadi, MP dalam sambutannya melaporkan bahwa Kejurprov Teknis Yunior Master yang dilaksanakan di Kabupaten Jombang ini akan menggelar 5 (lima) pertandingan kelas tunggal meliputi: Kelompok Umur (KU) 10 tahun pa-pi, KU 12 pa-pi, KU 14 pa-pi, KU 16 pa-pi, dan Invitasi Master KU 18 tahun pa-pi.
   Kegiatan menggunakan tiga lokasi, masing-masing dua lapangan di Pendopo, dua lapangan di RTH Kebon Rojo, dua lapangan tenis Indoor. Tujuan kegiatan ini yakni melanjutkan kompetisi tenis lapangan di Jawa Timur, memberi kesempatan pengalaman atlet junior bertanding ditingkat lebih tinggi setelah mengikuti pertandingan Persami Korwil di masing-masing wilayahwilayah.
   Husein Latief, Ketua Umum Pelti Pengprov Jatim saat memberikan sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Jombang dan Forkopimda Kabupaten Jombang yang telah bersedia sebagai tuan rumah dan memfasilitasi Kejurprov Tenis Yunior Master tahun 2022 ini.
   Kejurprov ini sebagai kelanjutan pembinaan atlet usia dini, menambah skill, dan menjaring atlet untuk persiapan Porprov Tenis Lapangan yang akan digelar di Kabupaten Jember tahun 2022 mendatang.
   Melalui Kejurprov ini, akan diambil hasil juara pada setiap Korwil disamping akan mencari pemain juara terbaik dari Kejurprov untuk masing-masing kelompok umur. “Akan terjaring juara umum,” tuturnya.
   Kami juga sependapat atas masukan Ibu Bupati Jombang, untuk menyelenggarakan Pelatihan Pelatih dan Pendidikan Pengetahuan Wasit, untuk mengimbangi kualitas jalannya pertandingan.
   “Syukur, apabila nanti akan muncul Wasit dari Kabupaten Jombang memimpin pertandingan level Internasional,” tutur Husein Latief.
   Bupati Jombang, menyampaikan ucapan terima kasih dan menyambut baik atas terselenggaranya kejuaraan tingkat Provinsi yang berlangsung di Kabupaten Jombang, ini menunjukkan fasilitas olahraga khususnya lapangan tenis di Jombang aktif dimanfaatkan untuk olahraga dan memenuhi syarat sebagai tempat pertandingan berkelas.
   “Saya berharap, melalui Kejurprov ini bisa memotivasi atlet tenis lapangan di Kabupaten Jombang dalam meningkatkan skillnya. Semoga akan terlahir Juara terbaik dari Kabupaten Jombang,” harap Bupati Mundjidah Wahab.
   Untuk mendukung kualitas pembinaan, Jombang siap sebagai tempat penyelenggaraan Pelatihan Pelatih dan Wasit, pungkas Bupati Mundjidah Wahab.
   Pembukaan Kejurprov Tenis Yunior Master Jatim ditandai dengan Pelepasan Balon juga dilakukan Penyerahan Bonus Prestasi atlit Jombang Pon XX 2021 Papua. Kepada M. Rifky Fitriadi peraih medali emas perorangan tenis lapangan Putra (Rp.15.000.000) juga medali emas beregu tenis lapangan Putra (Rp.15.000.000); Mujtahidur Ridho, Bonus Pendamping Pertandingan tenis lapangan Putra/Manager Tenis Lapangan perorangan dan beregu (Rp.10.000.000); Eko Febrianto peraih Medali perunggu perorangan Pencak silat (Rp.7.500.000) dan Budi Santoso Bonus Pendamping/Manager Pencak Silat (Rp.7.500.000). *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Kepala OPD terkait menghadiri agenda Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2022 dan sekaligus pemberian Penghargaan K3 Tingkat Jawa Timur tahun 2022 yang dilaksanakan, Rabu (12/1) pagi di Kantor Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur.
   Kabupaten Jombang menjadi salah satu kabupaten/kota terbaik dalam pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga mendapatkan Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kabupaten Jombang termasuk dalam sepuluh besar.
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab pada kesempatan tersebut menerima langsung penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Piagam penghargaan yang berbunyi "Nomor: 188/111/KPTS/033.2/2022 Gubernur Jawa Timur dengan ini memberikan penghargaan kepada : BUPATI JOMBANG Sebagai TERBAIK X, Bupati/Walikota Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Prouinsi Jawa Timur Tahun 2022, serta trophy.
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang menyampaikan ucapan selamat dan terimakasih kepada semua pihak atas diterimanya Penghargaan Terbaik X yang diterima Pemerintah Kabupaten Jombang atas kinerja Ketenagakerjaan. "Alhamdulillah, Kabupaten Jombang termasuk 10 besar yang mendapat penghargaan tentang K3, karena perhatiannya dalam keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan perusahaan. Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja seluruh stakeholder, untuk memberikan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten Jombang agar memperhatikan kepada karyawannya untuk memberikan fasilitas dalam rangka sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja", tutur Bupati Mundjidah Wahab.
   Priyadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang menyampaikan bahwa Kabupaten Jombang tahun 2021 ini terdapat 6 perusahaan dengan status Zero Accident. Artinya bahwa pada perusahaan tersebut selama satu tahun tidak ada kecelakaan kerja. Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Jombang itu betul-betul sudah melaksanakan K3 sehingga berdampak pada minimnya kecelakaan kerja. "Tahun 2021 tidak ada sama sekali atau nol. Disnaker Kabupaten Jombang telah berupaya melakukan pembinaan secara terus-menerus door to door ke perusahaan dan juga pembinaan melalui pembinaan persyaratan kerja dan pengawasan dengan berkoordinasi dengan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Semua perusahaan tersebut mempekerjakan pekerja yang diantaranya telah bersertifikat SMK3, sehingga SOP kerjanya berdampak pada minimnya kecelakaan kerja", tutur Priyadi.
   Kategori penilaian yang diperoleh Kabupaten Jombang pada agenda Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2022, diantaranya Zero Accident diterima oleh 6 perusahaan. Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS 3 perusahaan. Penanggulangan dan Pencegahan Covid 19 ada 6 perusahaan. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 10 perusahaan. *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Drs. Purwanto MKP Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Jombang, para Kepala OPD terkait menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Peterongan, Dwi Purnomo bersama seluruh pengurus PPDI di Pendopo Kecamatan Peterongan, Selasa (11/1).
   Tampak hadir juga pada Pelantikan dan Pengukuhan PPDI Kecamatan Peterongan, oleh Teguh Wahyudi Ketua PPDI Kabupaten Jombang tersebut antara lain Camat dan Forkopimcam setempat, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jombang; Ketua dan Pengurus PPDI Kecamatan Peterongan; Perangkat Desa se-Kecamatan Peterongan.
   Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Jombang, Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab mengawali sambutannya mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus baru PPDI Kecamatan Peterongan. PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) sebagai motor penggerak roda pemerintahan yang ada di tingkat desa diharapkan dapat membantu Kepala Desa untuk melaksanakan program pembangunan di desa lebih bagus lagi.
   PPDI juga diharapkan sebagai wadah Perangkat Desa guna mempererat tali silaturahmi dan saling mengenal antara perangkat desa se Kabupaten Jombang.
   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab berharap agar Perangkat Desa mengoptimalkan potensi desa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Optimalisasi potensi desa dapatnya disinkronkan program pemerintah. "Mari kita satukan tekad menjadi garda terdepan dalam pembangunan desa. Perangkat desa harus memahami tugasnya, karena perangkat desa adalah pemberi pelayanan kepada masyarakat. Perangkat desa harus punya inovasi, sehingga desa bisa tumbuh dan berkembang, kemudian bisa mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan di desa", tutur Bupati Mundjidah Wahab.
   Bupati juga mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa, maka dalam menjalankan roda pemerintahan harus selalu koordinasi dan membantu tugas Kepala Desa dalam upaya membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pelayanan, perangkat desa harus responsif terhadap permasalahan warganya. Untuk itu perangkat desa harus bisa mengambil peran, inisiatif, kreatif, inovatif untuk menyelesaikan permasalahan dimasyarakat.
   Keberadaan PPDI dapat menunjang peningkatan kinerja pemerintahan desa. Kalau kinerja perangkat desa bagus, akan berdampak positif bagi masyarakat dan akan berdampak pada kesejahteraan dan kemajuan desa. Seluruh Kepala Desa dan perangkat desanya, agar bersatu padu dan bekerja sama melayani masyarakat dengan baik, agar dapat menjadikan desa yang lebih mandiri dan berdaya saing. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
   “Saya menghimbau pengurus terpilih, agar memahami peraturan undang-undang yang terkait dengan perangkat desa, diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP 11 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6, Kemendagri Nomor 84 Tentang SOTK Pemerintahan Desa, Kemendagri Nomor 67 Tahun 2017, dan Kemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Karena memahami aturan merupakan salah satu jalan untuk membatasi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, agar tidak bermasalah dengan hukum”, tuturnya.
   Bupati Jombang juga berpesan agar Perangkat Desa di Jombang tidak berseberangan dengan kebijakan pemerintah dalam hal kepegawaian dan pekerjaan. Apapun kebijakan, visi dan misi pemerintah Kabupaten Jombang, harus kita dukung 100 %. Untuk itu PPDI diharaokan untuk terus meningkatkan kapasitas SDM, dengan memberikan pelatihan.
   “Hari ini Pengurus PPDI Kecamatan Peterongan resmi dilantik. Tentunya harapan saya, pengurus PPDI Kecamatan Peterongan memiliki komitmen untuk memajukan organisasi dalam rangka memajukan desa dan Kabupaten Jombang ke arah yang lebih baik lagi, sehingga terwujud Jombang yang Baldatun Thoyyibatun Warabun Ghofur. Keberadaan PPDI Cerdas Tepat dalam menyelesaikan masalah apapun, akan mampu mensejahterakan masyarakat. Mudah-mudahan pembangunan yang ada di desa terus lancar dan lebih bagus lagi, karena PPDI telah memiliki regulasi yang jelas. Segera lakukan konsolidasi anggota, jangan pernah ada gesekan antar pengurus atau anggota, lewat PPDI mari saling bekerja sama, jalin komunikasi yang baik dengan Kades, BPD hingga Camat. Sehingga bisa bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jombang”, tandas Bupati Mundjidah Wahab.
   Terlaksananya pelantikan ini diharapkan perangkat desa se Kecamatan Peterongan dapat lebih termotivasi dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai pendobrak, pelopor, dan penggerak untuk melayani masyarakat. Pemkab Jombang senantiasa membutuhkan dukungan, sinergi dan kerjasama dengan seluruh Pengurus dan Anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Peterongan demi mendukung tercapainya visi bersama mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing, pungkas Bupati Jombang.
   Teguh Wahyudi Ketua PPDI Kabupaten Jombang dalam sambutanya memaparkan serangkaian kegiatan dan program yang telah dilaksanakan oleh PPDI Kabupaten Jombang yang telah dilantik pada 2019 lalu . PPDI Kabupaten Jombang juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Jombang, kini seluruh perangkat desa telah di cover BPJS Ketenagakerjaan. Di tingkat Provinsi Jawa Timur PPDI telah berjuang untuk Kades dan Perangkat agar juga mendapat alokasi tunjangan dari APBD Provinsi. “Insyaallah, apa yang kita perjuangakan ini semoga direalisasinya ditahun mendatang”, pungkas Teguh Wahyudi. *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com
   Sekretaris Dinas (Sekdin) Pendidikan dan Kebudayaan, Jumadi, resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang. Serah terima jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang sekaligus Doa Bersama dilaksanakan di gedung Bung Tomo Gedung Pemkab Jombang, Rabu (5/1).
   Setelah kami usulkan ke Bupati Jombang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), akhirnya yang ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekdin Jumadi," tutur Senen, S.Sos, MSi kepala BKPSDM Jombang.
   Jumadi mulai bertugas sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (3/1). Surat Keputusan (SK) Plt. Kepala Diknas sudah diberikan pada hari yang sama. "SK sudah kami berikan 3 Januari, sekaligus mulai bertugas hari itu juga," jelas Senen.
   Jumadi ditunjuk sebagai Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, dilantik menjadi Sekdakab Jombang 24 Desember 2021. Agus Purnomo mulai efektif bertugas pada Senin (3/1). "Sekdakab mulai efektif bertugas 3 Januari, pada hari yang sama, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mulai aktif bertugas," tegas Senen.
   Usai dilantik sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jumadi, menyatakan, untuk kedepan dirinya ingin mensukseskan program Kemendikbud ristek. Khususnya terkait program sekolah penggerak. "Karena melalui sekolah penggerak nanti dapat mengisi kekosongan Kepala Sekolah. Serta meningkatkan mutu pendidikan," tegasnya. Sekaligus untuk pemerataan PPPK. *ryan

Lamongan - suaraharianpagi.com
   Telah diberitakan sebelumnya tentang agenda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2022 di Kabupaten Lamongan. Menurut Ismaun, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Lamongan bahwa yang akan melaksanakan Pilkades pada tahun 2022 ini sebanyak 62 desa dan tersebar di 24 kecamatan. 
   Penyelenggaraannya, diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp 1.876.000.000. Penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2022 di Kabupaten Lamongan ini juga mendapatkan perhatian khusus dari beberapa kelompok organisasi kemasyarakatan, diantaranya, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Lamongan. Sebagai bagian dari masyarakat Lamongan, KAHMI terpanggil untuk berkontribusi dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkades serentak tersebut. 
   Menurut Fauzin, S.H., L.LM selaku Koordinator Presidium KAHMI Lamongan mengatakan bahwa Pilkades adalah wujud konkrit adanya proses demokrasi masyarakat pada tingkat desa untuk menentukan pemimpin tertinggi dalam Pemerintahan Desa. Sebagai wujud konkrit kontribusi KAHMI Lamongan atas proses Demokrasi di Desa ini, maka KAHMI Lamongan akan membuka Crisis Center Pilkades. Ini sebagai media KAHMI Lamongan untuk menerima pengaduan atas segala permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2022 di Kabupaten Lamongan. 
   "KAHMI Lamongan siap untuk melakukan pengawasan, menerima pengaduan dan bahkan melakukan pendampingan atau advokasi baik litigasi maupun non-litigasi bagi semua pihak yang merasa hak-haknya terampas atau dirugikan", kata Fauzin. Sementara itu, Totok selaku Pimpinan Umum Forum IDeA (Inisiasi Desa & Agraria) menyambut baik langkah yang dilakukan oleh KAHMI Lamongan dalam mengawal proses Pilkades Serentak ini.
   Hal tersebut dikarenakan terdapat potensi nyata adanya permasalahan atau konflik pada proses Pilkades nantinya. Jika mengacu pada data, pelaksanaan Pilkades tidak lepas dari permasalahan. Terdapat pula potensi konflik pada setiap pelaksanaannya dan bahkan beberapa konflik bermuara di pengadilan. 
   "Saya kira KAHMI dan banyak organ sipil lainnya memiliki sumber daya yang cukup untuk mengawal proses Pilkades di Lamongan kali ini. Namun begitu, di KAHMI ada banyak praktisi dan ahli yang paham dan berpengalaman terkait persoalan demokrasi. Jadi saya pikir, keterlibatan KAHMI adalah sesuatu yang baru, yang akan membantu semua pihak dalam arti menjaga proses dan hasil Pilkades sesuai aturan mainnya",pungkas Totok. * Ind

Jombang - suaraharianpagi.com
   Pokja KIPI Jombang menyampaikan bahwa tidak ada keterkaitan kasus kejadian pasca vaksinasi baik yang meninggal maupun yang masih dirawat di RSUD Jombang dengan vaksinasi COVID-19, (4/1).
   Sehubungan dengan pemberitaan tentang anak meninggal dan dirawat di RSUD Kabupaten Jombang pasca penyuntikan vaksin COVID-19, Pemerintah Kabupaten Jombang menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian tersebut Dan berharap kejadian tersebut tidak akan terulang lagi.
   Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang telah melaporkan kasus tersebut kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Pokja KIPI Kabupaten Jombang. Laporan tersebut juga sudah diteruskan kepada Komda KIPI Jawa Timur dan Komnas KIPI. Pokja KIPI Kabupaten Jombang, Komda KIPI Jawa Timur dan Komnas KIPI telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan audit kasus pada tanggal 30 Desember 2021 dan 3 Januari 2022.
   Anggota Pokja KIPI Kabupaten Jombang dr. Soewarsi, Sp.A. setelah melakukan audit bersama Komda dan Komnas KIPI menyatakan dengan tegas bahwa kasus meninggal dan dirawatnya anak di RSUD Jombang tidak ada keterkaitan dengan vaksin.
   Kematian pertama anak di Kabupaten Jombang pasca vaksinasi COVID-19 disimpulkan tidak terkait dengan vaksin karena pertama, hasil investigasi terhadap kronologis pasien tidak menunjukkan adanya anafilaktik syok akibat vaksin. Kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta obyektif rentang waktu antara pemberian vaksin dan penurunan kesadaran pasien yang terlalu panjang untuk bisa diklasifikasikan sebagai anafilaktik syok akibat vaksin.
   Kedua, studi literasi tidak menunjukkan peningkatan tekanan pembuluh darah di dalam otak (Tekanan Intrakranial/TIK) sebagai efek simpang vaksin Pfizer. Sehingga sangat sulit untuk mengkaitkan kasus tersebut dengan vaksinasi COVID-19.
   Demikian halnya dengan kematian kedua yang terjadi pada anak di Kabupaten Jombang pasca dilakukan vaksinasi juga disimpulkan tidak terkait dengan vaksinasi COVID-19. Kematian pasien tersebut dikarenakan adanya perdarahan yang masif. RSUD Kabupaten Jombang sudah berusaha memberikan pertolongan yang optimal kepada pasien namun karena perdarahan yang masif menyebabkan pasien tidak bisa tertolong.
   Pokja KIPI bersama Komda KIPI dan Komnas KIPI setelah melakukan audit terhadap kasus anak yang mengalami biduran (urtikaria) pasca imunisasi, juga menyimpulkan bahwa kasus tersebut tidak berkaitan dengan vaksin. Pada pasien memang didapati adanya biduran (urtikaria) namun rentang waktu kejadian biduran dengan vaksinasi terlalu panjang sehingga biduran tersebut tidak bisa dikatakan sebagai reaksi alergi terhadap vaksin. Dimungkinkan ada allergen (zat pemicu alergi) lain yang memapar yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan mengalami biduran. Komnas KIPI mengklasifikasikan kasus ini sebagai koinsiden (kejadian yang terjadinya secara kebetulan bersamaan dengan pasca vaksinasi).
   Kasus anak yang mengalami kejang pasca imunisasi yang terjadi di Kabupaten Jombang juga disimpulkan sebagai kasus kejang yang tidak berkaitan dengan vaksin. Penelusuran terhadap riwayat penyakit terdahulu pasien didapati ada riwayat kejang pada pasien, hasil pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan oleh RSUD Kabupaten Jombang juga membuktikan bahwa ada penyebab lain yang menyebabkan yang bersangkutan mengalami kejang.
   Pokja KIPI, Komda KIPI dan Komnas KIPI adalah lembaga yang kredibel dan independen yang bertugas untuk melakukan kajian kausal terhadap kejadian yang diduga berkaitan dengan vaksin. Kajian secara professional terhadap fakta objektif dengan melibatkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu terkait menjadi hal terpenting dalam melakukan audit kausal yang dilakukan oleh Pokja KIPI, Komda KIPI dan Komnas KIPI.
   Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada saat memberikan konferensi pers yang bertempat di Ruang Bung Hatta RSUD Kabupaten Jombang pasca audit kasus tersebut, mengajak seluruh pihak di Kabupaten Jombang untuk menjaga situasi dan kondisi di Jombang tetap baik, aman dan terkendali dengan terus meningkatkan cakupan vaksinasi. Kepada para orang tua diharap tidak segan-segan dan tidak perlu khawatir untuk mengajak anaknya untuk ikut vaksinasi COVID-19 karena vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, Petugas vaksinasi di Puskesmas merupakan tenaga yang kompeten dan terlatih.
   Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang juga berharap kepada setiap orang tua yang mendapati ada tanda atau gejala permasalahan kesehatan pada anaknya yang muncul pasca imunisasi agar segera melapor dan membawa anaknya ke Puskesmas terdekat tanpa dipungut biaya.
   Saat ini capaian vaksinasi di Kabupaten Jombang untuk Umum dosis 1: 86,28 %, Umum dosis 2 : 65,40 %, SDMK dosis 3: 108,63 % dan anak sebesar 38,2 %. Capaian vaksinasi akan terus diupayakan meningkat untuk mewujudkan kekebalan komunitas (Herd Immunity) di Kabupaten Jombang. Dengan tercipta kekebalan komunitas diharapkan COVID-19 bisa dicegah dan dikendalikan.
   Untuk informasi lebih lanjut mengenai vaksinasi Covid-19 dapat menghubungi di nomor telepon (0321) 866197. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Drg. Budi Nugroho, MPPM. *ryan

Jombang -   suaraharianpagi.com
   Berikut daftar Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2021. "Terima kasih atas kerja keras, kerjasama dan sinergitas seluruh stakeholder disemua lini baik ASN, TNI, Polri, eksekutif/legislatif, Pemerintahan Desa, Mitra Kerja, Dunia Usaha dan seluruh masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan program Pembangunan di Kabupaten Jombang guna mewujudkan visi "Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing". tutur Bupati Jombang, Hj. Mudjidah Wahab.
   Bupati mengajak seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Jombang terus berkomitmen dan berupaya mempertahankan capaian terbaik yang telah diperoleh dengan konsisten dan selalu bersinergi untuk menjadi lebih baik. “Tentu kita tidak boleh berhenti dan puas sampai disini. Akan tetapi apresiasi ini harus menjadi motivasi untuk bekerja cerdas, bekerja keras, dan bertindak tuntas dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jombang,” tandasnya.
   1. Penghargaan tingkat nasional diraih Kabupaten Jombang diawal tahun 2021. Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait PenerapanSistem Merit di Instansi Pemerintah dengan nilai BAIK. Diserahkan pada acara Anugerah Meritokrasi di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/1/2021)
   2. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur ditahun 2021. Ini adalah penghargaan delapan kali berturut-turut yang diterima. Penghargaan diberikan di kantor Perwakilan BPK Jawa Timur di Juanda Sidoarjo, Jum’at (7/5/2021)
   3. Pemerintah Kabupaten Jombang untuk kali pertama berhasil meraih ‘Anugerah KPAI 2021’ dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Penghargaan diserahkan secara virtual melalui Zoom Meeting, pada Kamis (22/7/2021).
   4. Ditengah pandemi Covid 19 tahun 2021 Kabupaten Jombang berhasil mempertahankan capaian untuk meraih penghargaan Pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Nindya. Penerimaan penghargaan dilaksanakan secara virtual Zoom Meeting dan Live Streaming Youtube “Kemen PPPA” pada Kamis, (29/7/2021).
   5. PT. BPR Bank Jombang memborong 3 penghargaan sekaligus pada agenda Top BUMD Award 2021, pada Jumat, (10/9/2021) di Jakarta. Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab sebagai TOP Pembina BUMD 2021. Sedangkan Penghargaan kepada PT. BPR Bank Jombang Perseroda sebagai TOP BUMD 2021 # SEKTOR BPR - Bintang Empat (4). Dan Direktur Utama Dr. Afandi Nugroho, S.E., M.M. juga mendapatkan penghargaan TOP CEO BUMD 2021.
   6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, memberikan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama kepada Kabupaten Jombang. Penghargaan diserahkan secara Virtual pada Rabu, (13/10/2021)
   7. Kabupaten Jombang melalui Bupati Jombang, Mundjidah Wahab menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pemrakarsa dan penyelenggara tingkeban massal yang diikuti 660 Ibu Hamil dari 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang dan prosesi pecah cengkir di 22 titik termasuk di Pendopo Pemkab Jombang pada Sabtu, (23/10/2021).
   8. Keberhasilan Kabupaten Jombang mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hingga 8 kali berturut turut sejak tahun 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diapresiasi oleh Menteri Keuangan RI yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertempat di Banyuwangi, Jumat (29/10/2021). Karena capaian WTP Kabupaten Jombang berturut-turut tanpa terputus selama 5 tahun.
   9. Penghargaan dan Apresiasi Desa Wisata Galengdowo - Kabupaten Jombang. Sebagai Penyaji Terbaik Virtual Tour Dewa Wisata, East Java Tourism Award Tahun 2021. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin pada agenda East Java Tourism Award di Hotel Grand Mercure, Malang, Jumat (10/12/2021) disaksikan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
   10. Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab menerima Penghargaan dari Dr. (H.C.) Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Pd. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia atas Komitmen dan Kerja Keras dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Desa sehingga seluruh Desa di Kabupaten Jombang telah mencapai Status Berkembang, Maju, dan Mandiri. Penghargaan diserah kanpada Rabu (29/12/2021) di Gedung Negara Grahadi Surabaya disaksikan Gubernur Jawa Khofifah Indar Parawansa. *ryan

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget