Oktober 2021

Jombang - suaraharianpagi.com
   Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang menggelar Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa tahun Anggaran 2021 yang di ikuti oleh 191 Desa Se-Kabupaten Jombang, di Ruang Bung Tomo Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang dan dibuka langsung oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, Jumat (22/10).
   Bupati Mundjidah Wahab dalam sambutanya mengatakan, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Desa, yaitu Kewenangan berdasarkan asal usul dan Kewenangan local berskala Desa, Desa berperan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk pembangunan wilayah terpencil ditingkat desa, hal ini merupakan bagian dalam upaya mewujudkan cita-cita Kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   Masih kata orang nomer satu di Kabupaten Jombang, Melalui pembangunan desa yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat mewujudkan peningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga terwujudnya ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ketahanan Lingkungan.
   Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan di Tingkat desa ini menjadi landasan yang kuat dalam upaya mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing yang merupakan tema Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Jombang.
   Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Bidang Sarana Kepada Desa, menjadi salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan pembangunan di tingkat Pedesaan dengan didasarkan pada aspirasi yang diperoleh dari masyarakat untuk pembangunan di desa dan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan di tingkat desa.
   Bantuan ini bersifat khusus, dalam arti peruntukan, lokasi dan besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, yang diberikan desa untuk membangun insfrastruktur tingkat pedesaan sesuai kewenangan desa. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dibidang sarana prasarana ini dimaksudkan untuk mempercepat akselerasi pembangunan pedesaan dalam rangka menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi Desa melalui peningkatan insfrastruktur pedesaan.
   Bantuan Keuangan Khusus kepada desa ini juga bertujuan untuk mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi dan penyedia sarana dan prasarana insfrastruktur pedesaan. Meningkatkan Pemberdayaan dan Menumbuhkan Perekonomian masyarakat pedesaan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
   Sesuai dengan SK Bupati Jombang No:188.4.45/350/415.10.1.3/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang daftar penerima dan besaran bantuan keuangan khusus bidang sarana dan prasarana kepala desa yang telah dievaluasi oleh DPMD Tahun Anggaran 2021. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Desa tahun 2021 ini bersumber dari P-APBD Kabupaten Jombang dengan total anggaran sebesar Rp. 23.880.473.800; ( Dua Pulu Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah ) yang akan diberikan kepada 191 Desa, dan akan digunakan untuk 108 kegiatan penguat insfrastruktur jalan, jembatan, dan banguan air, serta 145 kegiatan untuk belanja bidang sarana dan prasarana desa.
   Dengan adanya sosialisasi penerima BKK ini, diharapkan kepada semua desa, perangkat desa dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penerima bantuan keuangan khusus benar-benar paham dan mengerti dengan anggaran BKK Desa yang sangat besar. Sehingga dapat dikelola dengan baik dan hati-hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari penyelewengan.
   “Jangan sampai karena ketidaktahuan dan ketidak pahaman kita, memunculkan permasalahan dikemudian hari.” Tegas Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didepan peserta BKK. *ryan



Jombang – suarahariapagi.com
   RSUD Jombang kembali menoreh prestasi tingkat nasional. Kali ini, meraih penghargaan BPJS Kesehatan Awards 2021 dengan kategori Rumah Sakit Paling Berkomitmen Tingkat pelayanan JKN Terbaik Kategori Rumah Sakit Kelas B tingkat Nasional.
   Direktur RSUD Jombang dr. Pudji Umbaran menyampaikan rasa syukur dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung tercapainya penghargaan bergengsi ini. Apalagi di ajang yang sama, prestasi membanggakan ini pernah juga diraih tahun 2020 lalu, sebagai RS terbaik tingkat Jawa Timur.
   ”Pertama tentu bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi karunia ini. Kedua, berterimakasih kepada Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang memberi kepercayaan mengelola RSUD Jombang,’’ ujar dia.
   Tak lupa, Pudji mengapresiasi seluruh tim RSUD Jombang yang sudah bekerja dengan optimal dan profesional di masa pandemi Covid-19. Bekerja optimal itu merespon jalinan sinergi yang luar biasa dengan BPJS Cabang Mojokerto. ”Karena memang sulit meraih prestasi ini. Sebab menyangkut komitmen. Bukan sekadar gugur kewajiban, namun kewajiban yang benar-benar bermutu,’’ jelasnya.
   Menurut Pudji, penghargaan diraih karena inovasi percepatan pelayanan kepada pasien. Disamping kenyamanan dan keamanan pasien yang tetap menjadi pelayanan prioritas utama. ”Ini bentuk inovasi layanan kita. Sebagai contoh, sekarang sudah kita sediakan antrean secara online, baik untuk layanan maupun operasi pasien yang terintegrasi dengan mobile JKN,’’ katanya.
   Masih Kata orang nomer satu di RSUD Jombang, kedepan saya mengharapkan kekompakan dan sinergitas antara dokter, karyawan dan instansi yang ada kaitannya dengan RSUD terus bekerja dengan baik dan meningkatan kualitas kerjasamanya, pungkas dr. Pudji dengan nada serius. *ryan

Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Agenda Jumat barokah secara tidak langsung menjadi media komunikasi antara warga dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Baik itu persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan. Seperti halnya yang dikunjungi Walikota Mojokerto pada jumat, (15/10). Bertempat di Bancang Gg.III/8 tepatnya di gang kecil Lingkungan Bancang Kelurahan wates terdapat selokan yang rusak, dan sekitar 25 tutup got juga rusak.
   Untuk ini Ning Ita demikian panggilan akrab Walikota melihat langsung bersama suami Supriyadi Karima Syaiful dengan didampingi Mashudi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman (PUPRPRKP) kota Mojokerto, Mujari Camat magersari, Widi Lurah wates, Choirul Anwar Kepala Dinsos P3A, dr.Farida Mariana Sekretaris Dinas Kesehatan P2KB.
   Menurut Ning Ita, Jalan ini merupakan penghubung gang 3 dan gang 4 dimana lokasi e-warung berada di gang 4, sementara KPM yang menjadi anggota e-wrung berada di gang 3 dan 4, sehingga membutuhkan akses bobolan (jalan tembus) bagi para lansia.
   “Bagaimana saluran ini berfungsi secara maksimal, karena kondisi saluran ditempat ini putus ditengah jalan tidak sampai ke aliran sungai yang lebih besar atau ke sungai skundernya.
   Oleh karena itu kedepan akan dibuatkan perencanan sesuai dengan kajian komprehensif dari primer sampai tersier yang ada pada Dinas PU kemudian kita buatkan perencanaanya sesuai solusi terkait air dan banjir dapat kita selesaikan.
   Ning Ita juga berharap agar masalah jalan ini segera dituntaskan karena menjadi akses jalur cepat bagi warga terutama lansia dalam mengambil bantuan di e-Warung.
  “Ini jalan digunakan oleh warga saat mengambil bantuan di e-warung di gang sebelah. Kalau jalan ini tidak ada jalan ini maka warga harus muter lebih jauh dan kasihan karena rata-rata sudah sepuh” tutur Maksum Hadi Ketua RW. Setempat.
   Sementera itu Tumini warga sekitar, mengaku senang karena jalan yang rusak dan tutup yang berlubang kini sudah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota, dan ditinjau langsung oleh Walikota Mojokerto, Ning Ita.
   “Saya senang, akhirnya sudah ditindak lanjuti perbaikan tutup selokannya, biar jalannya seperti jalan pada gang-gang yang lain.” tuturnya. *adv/ds

Jombang – suaraharianpagi.com
   Proyek pekerjaan drainase di dusun Jajar RT. 05/RW. 05 Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diduga dikerjakan asal jadi dan sarat korupsi. Pasalnya, proyek drainase yang bersumber dari dana desa (DD) tanpa papan nama proyek itu dikerjakan oleh TPK Desa Kepuhkembeng, disinyalir kuat sangat cacat kondisi mutu dan fisiknya.
   Pantauan suarahariapagi.com dilapangan, kondisi proyek drainase yang baru dua minggu selesai dikerjakan tersebut disinyalir tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), selain itu juga tidak adanya Transparansi anggaran, karena tidak ada papan nama proyek.
   Kondisi cor antara sebelah kiri dan kanan tidak sama, sebelah kiri yang menahan bahu jalan mempunyai ketebalan 10 cm, sementara yang sebelah kanan yang menahan diding pagar warga mempunyai ketebalan variasi, antara 10cm sampai 30cm, tidak sama dan berkelok–kelok. Begitu juga dengan adonan semennya diduga kebanyakan pasir dari pada semennya.
   Melihat kondisi proyek yang dikerjakan oleh kepercayaan Kepala Desa tersebut, atau TPK, diduga asal jadi dan disinyalir di korupsi. Disangsikan proyek drainase tersebut tidak akan bertahan lama.
   Terpisah salah satu waga dusun Jajar, RT 05/RW 05, Nur, membenarkan kalau proyek drainase baru dua minggu selesai dikerjakan, untuk anggarannya saya tidak tahu, tapi yang mengerjakan warga Kepuhkembeng sebelah Utara jalan raya.
   Masih kata Nur, ia menyayangkan bahwa bangunan yang baru ini kedalamannya sangat dalam dibandingkan dengan bangunan yang lama, ia khawatir bila musim hujan air akan mengumpul jadi satu di bangunan baru dan mengedap, sehingga menjadi sarang nyamuk malaria,’’ tegas Nur kepada suaraharianpagi.com (11/10) dilokasi pekerjaan.
   Terpisah kepala Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Suprapto, ketika dikonfirmasi dikantornya tidak ada di tempat, kondisi Kantor Balai Desa Kepuhkembeng, jam 12.50 sudah tidak ada satupun perangkat yang ada dikantor, Kantor sudah terkunci rapat–rapat. Sementara suaraharianpagi.com, berusaha menghubungi Sulung, bagian perencanaan, lewat ponselnya juga tidak diangkat, ada dugaan bahwa proyek drainase di dusun Jajar RT 05/RW 05 menjadi ajang bancaan korupsi oleh Kepala Desa Kepuhkembeng, Suprapto dan kroninya. *ryan

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyambut bahagia atas bangkitnya Persatuan Sepak Bola Mojokerto (Persem Mojokerto) kembali berlaga di liga tiga. Hal tersebut disampaikan Ning Ita sapaan akrab Wali Kota usai audiensi dengan pengurus Persem di Balai Kota Mojokerto. Kamis (7/10).
   "Tentu kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi karena Persem yang sempat menjadi kebanggaan Kota Mojokerto ini sekarang bisa memiliki semangat untuk bertanding kembali di liga tiga" ungkap Ning Ita.
   Ning Ita berjanji akan mecukupi kebutuhan sarana prasarana untuk berlatih, mess, transportasi, hingga dukungan sponsor untuk Persem kembali berlaga di liga tiga.
   "Kami akan cukupi semuanya, termasuk dukungan untuk sponsor kami akan mensupport agar Persem bisa kembali berkibar seperti dulu dan bahkan melebihi prestasi dulu yang sudah sempat diraih" katanya. Lebih lanjut ia berharap Persem dibawah pembinaan Askot yang baru akan mampu membawa nama Kota Mojokerto dengan prestasi pada bidang olahraga,
   "Ini tentu sangat mendukung upaya pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto dibidang Sumberdaya Manusia khususnya dibidang olahraga" tandasnya.
   Diketahui, klub sepak bola Indonesia yang berbasis di Mojokerto yang berjuluk laskar damar wulan ini sebelumnya sempat vakum selama dua tahun tidak merumput. *adv/ds

Sampang - suaraharianpagi.com
   Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sampang bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya Plqabean C wilayah Madura menggelar sosialisasi cukai tembakau dan stop peredaran rokok ilegal kepada sejumlah wartawan di wilayah kerja Sampang.
   Plt Kepala Diskominfo Sampang Amrin Hidayat menyatakan, bersama KPPBC wilayah Madura, pihaknya mengaku ingin menyampaikan informasi melalui para jurnalis tentang ketentuan cukai tembakau serta ciri-ciri rokok ilegal. Menurutnya dia, dengan menggandeng para jurnalis, diharapkan sosialisasi stop rokok ilegal dapat tersampaikn kepada masyarakat di bawah.
   "Kami undang para jurnalis, supaya sosialisasi tentang cukai rokok dan soal rokok ilegal serta bahayanya bisa diketahui masyarakat luas. Peran jurnalis ini diharapkan membantu menyampaikan informasi itu,", Jumat (24/9).
   Sementara Kasi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Madura, Trisilo Asih Setyawan menjelaskan, salah satu pendapatan negara yaitu melalui sektor pajak cukai. Berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai pada pasal 4 ayat 1, barang kena cukai (BKC) dia antaranya seperti etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.
   "Pemasukan pajak melalui cukai ini merupakan salah satu penerimaan negara terhadap APBN. Yang nantinya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur maupun berupa bantuan," paparnya.
   Selain itu Trisilo sapaan karibnya memaparkan, sosialisasi yang disampaikan kepada para jurnalis diharapkan masyarakat bisa memahami seputar cukai dan cara mengenali rokok ilegal melalui penggunaan pita cukai seperti di antaranya rokok tanpa pita cukai, rokok yang menggunakan pita cukai palsu atau bekas, serta rokok dengan pita cukai yang bukan peruntukannya.
   "Di sinilah peran para jurnalis memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya produk dengan penggunaan pita cukai," terangnya.
   "Selain itu, para jurnalis memberikan informasi dampak bahaya peredaran rokok ilegal termasuk sanski kepada para pelaku," tandas Trisilo. *rn

Sampang - suaraharianpagi.com
   Diungkapkan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Wilayah Madura, Trisilo Asih Setyawan didampingi Kasi Humas Bea Cukai Wilayah Madura, Parulian Simanjuntak di aula kantor Dinas Komunikasi & Informasi (Diskominfo) Kabupaten Sampang, Kamis (23/09) Bea dan Cukai wilayah Madura mengancam para pelaku produk Barang Kena Cukai (BKC) ilegal yang diperjualbelikan, dengan ancaman 1 sampai 5 tahun penjara..
   Menurutnya, dalam pasal 54 UU No. 39 tahun 2007 tentang pidana penjualan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk di jual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1, dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara, dan atau denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar.
   Untuk itu, Setyawan berharap kesadaran masyarakat, khususnya pelaku penjual maupun pembeli BKC Ilegal, agar segera menghindari hal tersebut.
   Dalam hal ini, diharapkan masyarakat tidak mengkonsumsi rokok ilegal, tidak terlibat peredaran rokok ilegal, paham ciri-ciri rokok ilegal, paham sangsi pidana cukai dan paham manfaat DBHCHT.
   Sementara terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Setyawan menjelaskan adalah bagian dari manfaat BKC Legal. Dimana di salurkan ke tiga (3) prioritas, yaitu sebesar 50 persen untuk Bidang Kesejahteraan Masyarakat, dan 25 persen untuk Bidang Penegakan Hukum, serta 25 persen untuk Bidang Kesehatan.
   Sementara Plt Kepala Diskominfo Sampang, Amrin Hidayat mengatakan, dengan masyarakat paham pentingnya mengkonsumsi BKC Legal, tentunya juga membantu 3 sektor prioritas di atas melalui DBHCHT.
   Perlu diketahui, Sosialisasi tersebut dilakukan mulai dari mengenalkan ciri-ciri rokok ilegal sampai dengan modus yang biasa ditemukan serta tindak pidana yang mengikat.
   "Dengan mengkampanyekan stop rokok ilegal ke seluruh lapisan masyarakat di Wilayah Kabupten Sampang dan Madura Umumnya, Insyaallah masyarakat pula yang akan merasakan manfaatnya" pungkas Amrin. *rn

(Kiri) Ning ita, (tengah) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakoe Boewono, (kanan) SISKS  Pakoe Boewono XIII
Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasati mendapat gelar kebangsawanan dari Keraton Solo. Gelar yang diterima Ning Ita yakni Kanjeng Mas Ayu Tumenggung.
   Gelar tersebut diserahkan langsung oleh SISKS Pakoe Boewono XIII saat rangkaian kegiatan Hajad Dalem Garebeg Mulud Alip 1955/2021 Masehi, Sabtu (2/10).
   Ning Ita tak menyangka menerima gelar kehormatan tersebut. Pasalnya, Ia tercatat sebagai satu-satunya Wali Kota Mojokerto yang disahkan menjadi kerabat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dan kini namanya menjadi Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Hj. ika Puspitasari Arimingtyas SE.
   Usai penobatan, Ning Ita mengaku kaget dan tidak menyangka akan mendapat gelar tersebut. Sebab, ia merasa masih memiliki banyak kekurangan dalam mengemban tugas sebagai Kepala Daerah.
   “Terima kasih banyak. Matur nuwun sanget saya diberikan gelar dari Keraton Surakarta, meskipun itu tidak pernah ada dalam bayangan saya,” katanya.
   Kendati demikian, Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini menyampaikan rasa terima kasih karena sudah dipercaya mengemban amanah dari Keraton Surakarta.
   “Matur nuwun (terima kasih) diberikan kepercayaan ini, mudah-mudahan ini bisa membuat saya selalu menyampaikan apa yang saya lakukan ini memberikan kebanggan untuk warga kota saya,” tuturnya.
   Menurutnya, penganugerahan gelar Kanjeng Mas Ayu Tumenggung dari Keraton Surakarta ini pastinya bukan tanpa alasan. Karena itu, ia pun mengaku takjub dan merasa bangga mendapat kehormatan tersebut. “Pasti bukan tanpa alasan saya dipercaya untuk mendapatkan ini tapi saya sungguh sangat kaget dan saya sangat takjub luar biasa,” ungkapnya.
   Gelar ini diberikan oleh Keraton Kasunanan Surakarta atas keberhasilan Ning Ita sebagai Wali kota yang berhasil membangun Kota Mojokerto lebih maju, dengan tetap melestarikan budaya leluhur Majapahit, serta segudang prestasi lainya.
   Lebih lanjut, ia juga berharap bahwa gelar yang diterimanya bisa memberikan kebanggan untuk warga Kota Mojokerto.
   "Semoga dengan gelar ini, bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi Warga Kota Mojokerto, dan akan menggali terus potensi-potensi budaya dan sejarah yang ditinggalkan leluhur kita, yakni Kerajaan Majapahit" tandasnya.
   Perlu diketahui, dalam setiap rangkaian kegiatan Hajad Dalem Garebeg Mulud Alip, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan upacara, Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat selalu memberikan "Gelar Kehormatan" kepada berbagai pihak yang dianggap pantas untuk menerimanya.
   Selain itu, bertepatan dengan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober, Keraton Solo juga mengadakan pameran batik hasil karya dari Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono XIII. Pameran ini mengusung tema "Batik Karya Adiluhung". Diantaranya, Batik Parang Noto Bhirowo, Parang Loro Ati, Parang Gunung Sari, Parang Puspito Rinonce serta Batik Sekar Jagat.
   Dikesempatan berbeda Kanjeng Pangeran Aryo Eko Yudi Prastowo Adi Nagoro selaku Pangeran Sentono dan Pangarso Wilayah Jawa Timur,, dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mengatakan, bahwasanya Ning Ita tersambung nasab darah keatas dengan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan yang kedua berdasarkan prestasi kinerja, Ning Ita memiliki segudang prestasi. Sehingga Sinuwun dalam pemberian gelar mengambil keputusannya dari berbagai aspek.
   Kalau dalam bahasa jawa masih trah kusuma rembesing madu maka (keturunan orang-orang terpilih) akan kembali keasalnya yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat. “Jadi Ning Ita adalah Sentono Dalem yaitu keluarga Raja. Berbeda dengan abdi dalem yaitu pegawai kerajaan,” jelasnya.
   Dengan demikian maksud dan tujuan Sinuwun Pakoe Boewono XIII menganugerahkan gelar ini adalah kalau sudah trah kusumo rembesing madu maka masih tetap mengemban amanah dengan menguri2 budaya luhur dengan tidak meninggalkan adat istiadat sebagai orang jawa apalagi kita adalah kerabat keraton kasunanan Hadiningrat. Yang kedua dalam mengemban amanah sebagai pemimpin harus memegang teguh filsafat dan falsafah budaya jawa yg luhur.
   “Contoh dengan menerapkan Hasta brata sehingga berimplikasi kepada kemakmuran daerah yg dipimpinnya,” cetusnya.
   Harapan saya selaku Pangeran Sentono Keraton Kaunanan Surakarta Hadiningrat semoga ini menjadi suri tauladan dan penyemangat bagi Ning Ita Kanjeng Mas Ayu Tumenggung agar berkiprah lebih baik dan hebat lagi dalam mengemban amanah pemerintaham dan dari Sinuwun Pakoe Boewono XIII sebagai Sentono Dalem. *adv/ds

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget