[img src="https://1.bp.blogspot.com/-y5vc1w5WmmI/Wvu0-zyCxSI/AAAAAAAAE1k/6-N0xM6XlYERbg8k5nHriuOLiwFrZiWpACLcBGAs/s1600/150%2Bx%2B450%2Bbanner.png"/]

Ratusan Warga Ngluruk Kantor Kades Tebel, Tuntut Kejelasan Sertifikat PTSL

Jombang – suaraharianpagi.com

   Ratusan Warga Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada hari Jumat malam (11/6) ramai - ramai ngluruk kantor Desa Tebel. Kedatangan warga tersebut untuk mempertanyakan kejelasan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sejak tahun 2019 sampai hari ini tidak ada kepastian.

   Keterangan yang dikumpulkan suaraharianpagi.com, dari beberapa waga desa Tebel, menyebutkan bahwa  tahun 2019, desa Tebel akan mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan biaya murah, kabar tersebut telah disambut gembira oleh warga desa Tebel, karena selama ini untuk mengurus sertifikat tanah di Kabupaten Jombang  tidak gampang, selain biayanya mahal, juga memakan waktu yang cukup lama.  

   Tidak lama kemudian warga mendapatkan undangan dari Kepala Desa Tebel, Khoiman, undangan tersebut disambut antusias oleh warga Tebel yang selama ini mengidam – idamkan program sertifikat murah. Setelah mendatangi undangan di Balai Desa Tebel warga mendapat penjelasan dari pendamping yang katanya teman baik dari Kepala Desa Tebel, Khoiman.

   Ia katakan pendamping inilah yang akan membantu mengurusi persyaratan atau surat-surat serta biaya untuk mengajukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), ketika Desa Tebel sudah ditetapkan oleh BPN sebagai desa yang mendapatkan program PTSL. Jadi sampai hari ini Desa Tebel belum di tetapkan sebagai desa yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang.

   Meskipun desanya belum ditetapkan sebagai desa yang mendapatkan Program PTSL sampai hari ini, sekitar 1429 warga Desa Tebel, sudah melengkapi persyaratan dan membayar biayanya lewat pendamping sebesar Rp.175.000/ per pemohon sertifikat PTSL, sejak tahun 2019. Ternyata sertifikat yang diidam-idamkan sampai berita ini ditulis tidak jelas jluntrungnya.

   Oleh sebab itulah warga meminta Kades Tebel Khoiman mempertanggung jawabkan uang yang mereka bayar ke pendamping, karena yang memperkenalkan pendamping ke warga adalah Khoiman, dan warga juga menuntut kejelasan sertifikat yang mereka ajukan, sejak 2019.

   Salah seorang tokoh warga desa Tebel, Susilo, ia mengatakan kami datang ke Kantor desa untuk minta kejelasan dan pertanggung jawaban dari Kades Tebel, karena tahun 2019 lalu, kami sudah membayar Rp 175.000, untuk pengurusan sertifikat gratis (Sertifikat program PTSL) dari Presiden Joko Widodo. Tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan.

   “Tahun 2019 kami sudah membayar lunas Rp 175 ribu /sertifikat, tapi sampai hari ini sertifikat yang kami ajukan melalui program PTSL tidak ada kejelasan. Oleh karena itu kami minta Kades Tebel, mempertangung jawabkan dikemanakan uang yang dibayar oleh warga, dan kami meminta kejelasan kapan sertifikat tersebut jadi.” Kata Susilo, Jumat malam (11/6).

Susilo menegaskan, kami beranggapan dengan membayar Rp 175.000, itu sudah termasuk biaya pengurusan sertifikat tanah program PTSL didesa, karena program PTSL itu digratiskan oleh Presiden Jokowi, dimana BPN tidak memungut uang sepeserpun dari pemohon.

   “Menurut aturan SKB (Surat keputusan tiga menteri) biaya PTSL untuk pulau Jawa, pemerintah didesa hanya boleh memungut dari pemohon Rp 150.000. Tidak boleh melebihi Rp 150.000.” Tegas Susilo.

   Menanggapi tuntutan warga Kades Tebel Khoiman, mendatangkan Pendamping juga pengacara asal Jombang bernama Sugiarto, S.H, untuk menemui warga. Dan Kades Tebel Khoiman, mempersilahkan Sugiarto, S.H, untuk menjelaskan kepada warga.

   Diwaktu yang bersamaan, Sugiarto, S.H, menjelaskan kepada warga, bahwa masalah ini berawal tahun 2019, Kades Tebel Khoiman curhat kepada dia (Sugiarto) inti curhat tersebut, bahwa Desa Tebel akan mendapatkan program Sertifikat PTSL, dan Kades Khoiman merasa takut kalau memungut uang lebih dari ketentuan SKB Tiga Menteri, diangap Pungli, dan kena permasalahan hukum.

   “Lalu saya menawarkan kepada Kades Khoiman, untuk menjadi pendamping program PTSL ini didesa Tebel, dan saya buat proposal ke Kades, akhirnya disepakati Kades. Selanjutnya saya minta Kades Khoiman, mengundang warganya kekantor desa. Setelah warga hadir saya menyampaikan sendiri ke warga melalui rapat tersebut, intinya saya menawarkan ke warga sebagai pendamping program sertifikat PTSL didesa Tebel, satu pemohon ditarik biaya Rp 175.000.” Terang pengacara Sugiarto, S.H, kepada warga. Jum’at malam (11/6).

   Lebih lanjut Sugiarto, menjelaskan kepada warga, bahwa uang Rp 175.000 yang dibayar warga tersebut, adalah biaya jasa pendamping atau biaya jasa pengacara. “Karena saya sudah bekerja untuk menyiapkan berkas pengajuan sertifikat PTSL dari warga, kalau saya diminta untuk mengembalikan uang itu saya tidak mau, karena saya sudah bekerja.” Terang Sugiarto.

   Sugiarto menegaskan, saya sudah menyiapkan berkas-berkas pengajuan dari warga. Kalau masalah sampai hari ini ternyata desa Tebel belum mendapatkan program sertifikat PTSL, itu bukan tugas saya. “Untuk mengajukan agar desa Tebel dapat bantuan program sertifikat PTSL, itu tugas Kades Tebel, karena itu kewenangan Kades untuk mengajukan program bantuan PTSL ke kantor BPN Jombang.” kata dia.

   Sugiarto, juga menegaskan, “biaya Rp 175.000 yang dibayar warga, itu adalah uang jasa pendampingan, atau jasa pengacara untuk mendampingi warga menyiapkan berkas pengajuan sertifikat PTSL. Jadi itu bukan biaya untuk desa.” Imbuh Sugiarto.

   Sementara itu Kades Tebel,  Khoiman, ia juga beralasan bahwa biaya Rp 175.000, yang dibayar oleh warga pada tahun 2019 lalu adalah biaya untuk pendampingan atau biaya pengacara, bukan biaya pungutan dari desa.

   Menanggapi desakan warga terkait kejelasan program sertifikat PTSL didesa Tebel,  Kades Tebel, Khoiman, mengatakan “Bahwa tahun 2022 desa Tebel akan mendapat program PTSL, jadi kita tunggu tahun 2022, kalau warga tidak percaya, nanti perwakilan warga bisa ikut sama-sama dengan kami menanyakan ke kantor BPN Jombang.” Kata Kades Tebel Khoiman dihadapan warganya, Jum’at malam. (11/6).

   Mendengar penjelasan pengacara (Sugiarto) dan jawaban dari Kades Tebel, Khoiman, membuat beberapa warga sempat emosi, hingga dalam pertemuan tersebut diwarnai adu mulut, dan teriakan warga yang tidak terima. Karena sebagian warga tetap berangapan bahwa membayar Rp 175.000, itu sudah termasuk biaya pengurusan berkas didesa. Dan kedepannya nanti mereka menolak jika masih dipungut biaya lagi.

   Dengan nada keras, Susilo mengatakan “Menurut SKB tiga menteri biaya pengurusan sertifikat tanah program PTSL untuk pulau jawa hanya Rp 150.000. Lebih dari itu, namanya Pungli. Dan saya tidak tahu kalau membayar Rp 175.000, itu cuman untuk biaya jasa pengacara atau pendamping. Ini jelas merugikan warga, dan ini merupakan kebijakan akal-akalan atau ruwettt” Ujar Susilo, dengan nada tinggi.

   Dari pantauan dilapangan hingga acara tersebut bubar, tidak ada kesepakatan apa-apa antara warga dengan pihak Pemerintah desa Tebel. Bahkan diakhir acara situasi kembali memanas, karena Sekertaris desa Tebel dengan nada memaksa warga menanda tangani berita acara pertemuan tersebut.

   Namun permintaan Sekdes Tebel, ditolak mentah-mentah oleh warga. “Buat apa kami tanda tangan berita acara pertemuan malam ini, karena tak ada kesepakatan apa-apa. Masalah janji Kades, bahwa tahun 2022 desa Tebel akan dapat program PTSL, kami tidak percaya, kalau bukan dari pihak BPN langsung yang datang kedesa menyampaikan masalah ini. Kalau pihak BPN yang menyampaikan langsung kewarga bahwa tahun 2022 desa kami dapat PTSL baru kami percaya.” Teriak warga, yang disambut teriakan warga yang lain.

   Meski pertemuan antara warga dan Kades Tebel diwarnai ketegangan, karena warga banyak yang geram atas kebijakan sang Kades, namun situasi tetap terkendali.

   Sebagai informasi, kasus serupa juga terjadi di lain desa di Kecamatan Bareng, misalnya didesa Mundusewu, dan Desa Kebondalem. Dan jumlah calon pemohon sertifikat PTSL didua desa tersebut setiap desa jumlahnya 1.000 lebih. Besarnya pungutan juga sama Rp 175.000/sertifikat, modus pungutan juga sama, dan pelakunya juga sama.

   Jadi jika ditotal dikecamatan Bareng, ada tiga desa (Desa Tebel, Mundusewu, dan Desa Kebondalem) warga yang dipungut Rp 175.000. Kalau masing-masing desa dihitung 1.000 calon pemohon sertifikat PTSL, artinya 3 desa berjumlan 3.000 lebih calon pemohon sertifikat. Maka total uang hasil pungutan di tiga desa ini mencapai Rp 525.000.000 (Rp 175.000  x 3000 = Rp 525.000.000) bahkan lebih, ini sungguh jumlah yang fantastis. *ryan

Posting Komentar

[facebook]

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget