suaraharianpagi

Jombang – suaraharianpagi.com

   Proyek yang ditangani Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang yang berlokasi di desa Bakalan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berupa pematangan Lahan IKM Slag Alumunium dengan kode Tender 3910116, terus menjadi sorotan LSM Arak ( Aliansi Rakyat Anti Korupsi ) pasalnya proyek tersebut diduga menjadi ajang bancaan korupsi. Proyek tersebut dibiayai dari Dana alokasi khusus (DAK) tahun 2020, dikerjakan oleh CV Bintang Sakti Utama (CV BSU) yang beralamat di Buduran RT 008/RW 003 Buduran, Wonosari Madiun, dengan nilai kontrak Rp 941.818.114, dan konsultan CV Haniv Konsultan.

   Koordinator Lsm Arak, Safri Nawawi, ketika dikonfirmasi suaraharianpagi.com hari Senin 28/6/2021, mengatakan pelaksanaan Proyek Pematangan Lahan Sentra IKM Slag Alumunium Desa Bakalan, kuat dugaan terjadi praktek penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. “Pada proyek pematangan lahan ini ada tiga jenis pekerjaan, yakni pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, dan pekerjaan RK3K. Nah yang menjadi pekerjaan inti adalah pekerjaan tanah, berupa pengurugan lahan landscape dan jalan operasional, volume pekerjaan 4904,33 M³. Menurut Spek (spesifikasi) pengerjaan pengurugan ini, seharusnya mengunakan material Sirtu. Tapi kenyataan dilapangan, pengurugan diduga tidak sesuai spek yaitu mengunakan material tanah urug biasa.” Ujar Safri, Senin (28/6).

   Menurut Safri, sedangkan harga tanah urug biasa dengan sirtu, ada selisih harga hampir separo (50%). Atau dengan kata lain harga Sirtu lebih mahal sekitar 50% jika dibandingkan dengan harga tanah urug biasa. Tak hanya itu, yang lebih parah lagi, pekerjaan pengurugan lahan seluas 1,5 hektar tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai volume, karena hasil pekerjaan dilapangan ketebalan (Ketinggian) urugan hanya sekitar 30 Cm. “Jadi ada potensi kerugian negara akibat adanya pengurangan spek Sirtu, diganti tanah urug biasa. Secara otomatis, kualitas dan hasil pekerjaan dilapangan pun juga menghasilkan pekerjaan yang bermutu rendah.” Ujar Safri.

   Safri menegaskan, sebagai bukti bahwa hasil pekerjaan pematangan lahan atau pengurugan tahun 2020 bermutu rendah, pada hari Senin 28 Juni 2021, teman-teman saya mendatangi lokasi proyek. Hasilnya adalah, memang lahan yang diurug kondisinya seperti kubangan Kerbao becek disana-sini. “Jadi kalau pengurugan lahan Proyek Pematangan Lahan Sentra IKM Slag Alumunium Desa Bakalan tahun 2020 mengunakan material Sirtu tidak mungkin kondisi dilapangan bisa becek berlumpur seperti kubangan Kerbao.” Ujarnya. Masih menurut Safri, kendaraan mobil kecil saja, seperti mobil jenis avanza bisa nyangkut dilumpur jika masuk ke lokasi proyek, padahal saat ini bukan musim penghujan.

   “Bahkan tahun 2021 ini ada pengerjaan lanjutan. Pengerjaan lanjutan tahun 2021 juga terhambat, karena mobil pengangkut material bangunan tidak bisa masuk ke lokasi proyek. Penyebabnya adalah hasil pekerjaan pematangan lahan (Pengurugan lahan) tahun 2020 lalu hasil pekerjaannya sangat buruk. Jadi ini bukti bahwa hasil pekerjaan CV BSU tahun 2020 sangat buruk.” Tegas Safri. Safri berharap, APH (Aparat Penegak Hukum) segera mengusut kasus ini. APH harus bergerak cepat karena tahun anggaran 2021 ini, dilokasi tersebut ada pekerjaan lanjutan. Dan pekerjaan lanjutan tahun 2021 diantaranya ada pekerjaan tanah, berupa pengurugan dengan Sirtu volume pekerjaan sekitar 8.600 M³.

   “Pekerjaan pengurugan lanjutan tahun 2021 yang volumenya sekitar 8.600 M³, untuk mengurug (menimbun) hasil pekerjaan urugan tahun 2020 lalu, yang sekarang becek seperti kubangan Kerbao. Nah kalau sudah tertimbun Sirtu baru (urugan tahun 2021 ini). Maka pekerjaan tahun 2020 sulit untuk pembuktianya.” Ujar Safri. Oleh karena itu, Kami berharap kepada Kepala Kejaksaan negeri (Kejari) Jombang, segera mengusut kasus proyek Pematangan Lahan Sentra IKM Slag Alumunium tahun 2020. Kejari jangan hanya sibuk bermesraan dengan eksekutif melaunching Program Penyuluhan Hukum "Jaksa Jaga Desa" didesa-desa, dan Kasi Intel, jangan hanya terfokus mengurusi proyek didesa yang ditangani Pemdes saja.

   Sementara itu, salah seorang karyawan PT Dwi Mulia Jaya (PT DMJ), selaku pemenang tender proyek lanjutan Pembangunan Sentra IKM Slag Alumunium Desa Bakalan tahun 2021, mengatakan proyek lanjutan tahun 2021 ini, peletakan batu pertama Senin (21/6). “Kami PT DMJ, mulai bekerja 8 juni 2021, lalu.”  Ujarnya, dan wanti-wanti untuk tidak disebutkan namanya, dalam pemberitaan. Senin (28/6).

   Disinggung, kenapa hari ini tidak ada aktifitas pekerjaan ? “Untuk kendaraan barang kesulitan masuk kelokasi proyek, karena kondisi tanah masih lembek. Untuk mengurug jalan saja kami sudah menghabiskan ratusan kubik. Tapi kendaraan barang tetap tak bisa masuk kelokasi proyek. Takut mobilnya nyangkut ditanah.” Ujar karyawan PT DMJ.

   Ia menambahkan, saat ini truk pengangkut material tanah urug pun tidak bisa masuk kelokasi. Bayangkan mobil kecil saja sulit masuk kelokasi. Apalagi mobil pengangkut material, atau truk pengangkut Sirtu. “Harga sirtu yang kita masukkan ke lokasi murah, tapi kalau mobil truknya nyangkut ditanah karena tanahnya ambles kebawah, jadinya akan besar pasak dari pada tiang. Biaya perbaikan mobil lebih mahal, ketimbang harga sirtu. Oleh karena itulah, pengerjaan terganggu.” Terangnya.

   Tahun 2020 lalu, lokasi proyek sudah diurug dengan anggaran Rp 941.818.114. Kenapa lokasi proyek malah tidak bisa dilewati kendaraan pengangkut material? “Wah kami kurang tahu kalau pekerjaan tahun 2020. Soalnya kami (PT DMJ) baru mengerjakan tahun 2021 ini.” pungkas Karyawan PT DMJ. *ryan

Jombang - suaraharianpagi.com

   Peningkatan kapasitas masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan terus dilakukan oleh Dinas LH Kabupaten Jombang. Bertempat di Kampung Adat Segunung, Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Dinas LH bersama 30 warga dan perwakilan guru tingkat SD di Carangwulung berlatih pengujian kualitas air dengan metode biotilik.

   Metode biotilik merupakan pengujian sederhana untuk mengetahui kualitas air sungai dengan identifikasi biota air. Klasifikasi sungai dapat diidentifikasi berdasar kategori cemar ringan, sedang dan berat berdasar jumlah dan jenis biota air yang ditemukan. Narasumber yang memberikan materi ialah Arum (penggiat lingkungan yang aktif mendampingi polisi air di Wonosalam).

   Setelah pelatihan diharapkan, masyarakat dapat terlibat aktif memantau kualitas air di lingkungan sekitar dan dapat menjadikan biotilik ssbagai bagian edukasi lingkungan dalam ekowisata, karena tantangan penurunan kualitas air akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. *ryan 

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memperluas cakupan perlindungan sosial bagi warganya melalui berbagai kebijakan. Setelah tahun 2020 lalu memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada 872 Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), tahun ini jaminan serupa juga diberikan kepada 1.876 tenaga keagamaan yang ada di Kota Mojokerto. Diantaranya, guru TPQ sebanyak 778 orang, muadzin dan tenaga kebersihan masjid sebanyak 93 orang, takmir mushola sebanyak 284 orang, pemandi jenazah sebanyak 254 orang, penjaga makam sebanyak 65 orang, guru sekolah minggu sebanyak 120 orang dan koster 26 orang.

   “Total lebih dari 2600 an yang kami cover dengan jaminan kematian sebagai dana pensiun pada mereka yang telah mencurahkan energi, pikiran dan waktunya secara sukarela membantu Pemerintah Kota Mojokerto.Sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada mereka, kami bentuk dalam sebuah regulasi yang mulai diterapkan tahun 2020 lalu,” kata Wali Kota Mojokerto, Selasa (23/6).

   Regulasi tersebut dalam bentuk bantuan iuran daerah, yakni iuran kepesertaan Jaminan Sosial yang didaftarkan dan dibayarkan oleh Pemkot Mojokerto yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengaturan Jaminan Sosial Daerah dan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

   Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan selama ini, Pemerintah Mojokerto masuk nominasi 10 besar pada Paritrana Award 2020. Kota Mojokerto menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang mewakili Provinsi Jawa Timur pada penganugerahan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana Award 2019 yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan.  

   Ning Ita, sapaan karib Wali Kota Ika Puspitasari berharap, jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan dimanfaatkan bagi peserta yang memiliki putra putri masih sedang dalam pendidikan. 

   “Itu fokusnya diutamakan untuk biaya keberlanjutan pendidikan putra putrinya. Jangan sampai dengan meninggalnya si pencari nafkah ini, pendidikan putra putrinya terputus di tengah jalan. Karena kami ingin sumber daya manusia Kota Mojokerto ke depan memiliki peningkatan kualitas dan angka lamanya sekolah meningkat,” cetusnya. 

   Menurut Ning Ita, ketua RT dan ketua RW serta tenaga keagamaan merupakan ujung tombak yang selama ini bekerja secara sukarela untuk pemerintah Kota Mojokerto. Mereka memiliki fungsi informatif dan edukatif di lingkungannya. 

   “Mereka sebagai figure juga berperan mensukseskan program-program Pemkot. Dengan kepemimpinannya, mereka menunjukkan keteladannya dalam kegiatan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Mereka merupakan tonggak di akar rumput karena telah membantu mensosialisasikan program Pemkot,” tukasnya. *adv

 

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, meresmikan ruang digital center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan PT. Indosat Ooredoo Tbk. Peresmian ditandai pemotongan bunga oleh bupati didampingi Ardi Sepdianto Kepala Diskominfo, Senin (21/6) pagi.

   Kerjasama juga meliputi MoU uji coba jaringan Internet of Things (IoT) untuk kota cerdas. MoU dilakukan secara virtual oleh Priagung Utomo selaku SVP Head of Enterprise Solution PT. Indosat Ooredoo Tbk, dan secara langsung oleh Bupati Ikfina Fahmawati di ruang command center.

   Priagung Utomo SVP Head of Enterprise Solution PT. Indosat Ooredoo Tbk, secara virtual mengatakan bahwa kerjasama ini adalah komitmen bersama untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan  transformasi digital yang berkelanjutan.

"Jadi, IoT ini juga mencakup uji coba smart government, smart economy, smart environment, smart people dan smart mobility. Kami ingin mendukung Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan SPBE," jelas Priagung Utomo.

   Bupati Ikfina Fahmawati pada arahannya, menyebut era digitalisasi menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa dihindari. Bupati juga menginstruksikan agar semua proses SPBE bisa dirampungkan akhir tahun ini.

   "SPBE terus kita maksimalkan untuk pelayanan prima. Ini adalah tuntutan Pemerintah Pusat khususnya Kemenpan-RB, tentunya juga tuntutan seluruh masyarakat. Era Industri 4.0 membuat digitalisasi menjadi sebuah keharusan. Jika tidak digital, kita akan tertinggal. Sistem digital ini harus kita kuasai dan dikembangkan," tegas bupati.

   Bupati juga menyebutkan bahwa nilai indeks SPBE Kabupaten Mojokerto pada laporan terkahir adalah 1,55. Maka, bupati menginstruksikan agar nilai ini terus ditingkatkan dengan kerjasama berbagai pihak.

   "Satu instansi saja tidak cukup. Kita semua harus kerjasama. Semua OPD termasuk kecamatan dan desa juga harus terlibat aktif. Proses digitalisasi SPBE, saya minta harus selesai akhir tahun ini. Digitalisasi membuat kita lebih terbantu dalam efisiensi waktu, tenaga, biaya, dan touchless (tanpa sentuhan) mengingat pandemi Covid-19," tambah bupati. *adv

 

Jombang - suaraharianpagi.com

   Diduga Sejumlah perangkat Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur melakukan bancaan bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI (Kemensos RI).

   Sejatinya program BST yang dikucurkan Kemensos RI, bertujuan untuk membantu mengurangi beban masyarakat miskin akibat terdampak pandemi Covid-19, namun justru dibuat bancaan oleh sejumlah perangkat desa Karangdagangan. Dan dugaan bancaan ini juga melibatkan oknum petugas PT. Pos Indonesia (kantor Pos) kecamatan bandar kedungmulyo.

   Menurut BR (59) warga setempat, mengatakan kasus bancaan BST yang dilakukan sejumlah perangkat desa Karangdagangan ini, yang melibatkan petugas Kantor Pos, terjadi pada saat penyaluran BST hari Senin 12 Oktober 2020 lalu.

Kades Karangdagangan, Tambit (topi hitam) saat mengembalikan uang BST bulan Oktober 2020 ke kantor Pos Kecamatan Bandarkedungmulyo. Tanggal 17 Desember 2020 lalu.

   “BST yang dibuat bancaan tersebut adalah jatah sekitar untuk 70 orang / warga miskin di Desa Karangdagangan. Jadi seharusnya BST bulan Oktober 2020 dari Kemensos sebesar Rp 300 ribu, seharusnya disalurkan kepada sekitar 70 keluarga miskin. Namun uang tersebut malah dibuat bancaan perangkat desa dan petugas Pos.” Kata BR Kepada suaraharianpagi.com. Selasa (16/6).

   BR menegaskan, modus bancaan BST yang diduga dilakukan perangkat desa Karangdagangan, dan petugas pos, yaitu dengan cara puluhan KPM yang berhak mendapat bantuan BST tidak diberi undangan kekantor desa setempat saat pencairan BST pada Senin 12 Oktober 2020 silam. Secara otomatis puluhan KPM penerima BST tidak hadir saat pencairan BST karena tak terima undangan dari Desa. “Sedangkan syarat untuk pencairan / pengambilan uang BST. KPM wajib menunjukkan undangan dari desa, KTP-el atau KK asli. Saat pencairan uang BST, KPM wajib tanda tangan, dan KPM akan difoto bersama KTP-el atau KK, oleh petugas kantor pos. Nah untuk mensiasati (mengakali) syarat-syarat ini, Perangkat desa dan petugas pos, bersekongkol menghadirkan orang lain atau bukan KPM yang berhak menerima BST, kekantor desa Karangdagangan.  Agar jatah uang BST untuk puluhan warga miskin didesa ini, bisa mereka cairkan atau dibuat bancaan perangkat desa dan petugas pos.” Tegas BR

   BR menegaskan, pelaku atau orang yang dihadirkan kekantor desa untuk mencairkan jatah puluhan BST ini adalah para perangkat desa, anak dan istri perangkat desa, kroni perangkat desa setempat. Mereka didatangkan kekantor desa untuk memalsukan tanda tangan KPM / penerima bantuan, dan untuk difoto bersama KTP-el, dan saat petugas pos mengambil gambar (memfoto) dilakukan dari jarak jauh, agar didalam foto tulisan yang ada di KTP-el tidak bisa terbaca. Dengan demikian Perangkat desa Karangdagangan dan petugas pos bisa mencairkan uang BST yang bukan haknya, untuk mereka jadikan bancaan.

   BR mencontohkan, perangkat desa mengajak istri dan anaknya datang kekantor desa, memalsukan tanda tangan KPM, dan untuk difoto oleh petugas Pos, sambil menunjukkan  KTP-el, selanjutnya uang BST yang bukan hak perangkat desa dan bukan hak petugas kantor pos, bisa cair dan mereka nikmati bersama. “Jadi yang difoto oleh petugas kantor pos saat pencairan, adalah perangkat desa Karangdagangan dan istri juga anaknya. Bukan KPM yang berhak.” Ujarnya.

   Tak hanya itu, penjual mie ayam yang berjualan di depan kantor desa Karangdagangan bernama Pak Breng (Panggilan sehari-hari) bersama Istri, dan 1 orang anaknya juga didatangkan kekantor desa untuk mencairkan uang BST yang bukan haknya. Selanjutnya juga ada juru kunci kantor desa Karangdagangan bernama Pak Jen, juga bersama istri dan 1 anaknya juga dihadirkan kekantor desa untuk mencairkan BST yang bukan haknya.

Berita acara pengembalian uang BST bulan Oktober 2020 jatah untuk 39 KPM, dan uang sebesar Rp 11.700.000 dikembalikan kekantor pos kecamatan Bandarkedungmulyo.

   Yang lebih parahnya lagi ada dugaan orang dari luar desa Karangdagangan, didatangakan oleh perangkat desa untuk mencairkan uang BST dikantor desa Karangdagangan. Orang luar desa ini datang bersama istri dan satu keponakanya (3 Orang). Setelah uang BST cair mereka bagi-bagi, ada yang disetorkan ke perangkat desa.

   BR menegaskan kasus bancaan uang BST yang saya ketahui ini terjadi saat penyalur BST pada hari Senin 12 Oktober 2020 lalu. Jumlah BST yang dibuat bancaan perangkat desa dan petugas pos, adalah jatah untuk sekitar 50 keluarga miskin (jatah sekitar 50 KPM BST).

   “Kasus bancaan BST ini mulai memanas setelah puluhan KPM program BST mengetahui BST bulan Oktober 2020 cair tapi tidak menerima uangnya. Akhirnya KPM yang menjadi korban lapor ke LSM dan wartawan, dan kasus ini sudah pernah diberitakan media online. Tak hanya itu masalah ini juga sempat ditangani Polres Jombang, tapi sampai sekarang tidak jelas jluntrungnya.” Kata BR.

   BR menyebutkan setelah kasus ini ramai di desa Karangdagangan, dan ditangani Polres Jombang. Kepala desa Karangdagangan, Tambit, pihak kantor pos Kecamatan Bandarkedungmulyo, menutup-nutupi kebobrokan yang dilakukan perangkat desa setempat dan petugas Pos.

   “Pada tanggal 17 Desember 2020 Kades Karangdagangan Tambit, mendatangi kantor pos Kecamatan Bandarkedungmulyo, mengembalikan uang BST bulan Oktober 2020 sebesar Rp 11.700.000 (Rp 300 ribu x 39 KPM = 11.700.000) kepada PT Pos. Dalam berita acara pengembalian uang yang ditanda tangani Kades Karangdagangan, Tambit, dituliskan bahwa BST dikembalikan karena doubel bantuan.” Ujar BR.

   BR menyebutkan, diduga berita acara itu adalah rekayasa Kades Karangdagangan dan pihak kantor Pos, agar seolah-olah uang BST itu dikembalikan karena doubel bantuan. Padahal fakta dilapangan adalah sekitar 50 jatah uang BST bulan Oktober 2020 untuk keluarga miskin didesa Karangdagangan, telah dibuat bancaan oleh perangkat desa dan petugas Pos.

   Kasus ini ramai setelah KPM melapor ke wartawan dan Lsm, dan kasus ini ditangani polres Jombang (Proses hukum tak jelas). Baru pada 17 Desember 2020 Kades Karangdagangan mengembalikan uang ke Kantor Pos Kecamatan Bandarkedungmulyo.

   “Jadi itu fakta yang terjadi dilapangan. Uang BST bulan Oktober 2020 di gasak dulu atau dibuat bancaan dulu oleh perangkat desa, setelah kasus ini ramai menjadi sorotan, bahkan ditangani Polisi, baru tanggal 17 Desember 2020 Kades mengembalikan uang ke kantor pos. Dan sampai hari ini proses hukum di Polres Jombang juga tidak jelas, semua perangkat desa Karangdagangan yang terlibat bancaan, masih bercokol menduduki jabatan perangkat desa. Dan saya pastikan yang bancaan duit BST tersebut, adalah perangkat desa bukan Kades Karangdagangan.” Tandasnya.

   Sementara itu, menurut Bambang, dari Lsm Laki (Laskar anti korupsi Indonesia) ia menilai, aparat penegak hukum di Jombang, kurang serius dalam menangani kasus bancaan uang Bansos BST desa Karangdagangan, padahal pemerintah pusat dan juga Kapolri, mengembar-gemborkan akan menindak tegas pelaku yang menyimpangkan Bansos Corona.

   “Tapi penanganan hukum, kasus bancaan uang BST desa Karangdagangan, jauh dari janji yang digembar-gemborkan pemerintah juga Kapolri. Buktinya kasus didesa Karangdagangan proses hukumnya tidak jelas.” Ujar Bambang. Kepada suaraharianpagi.com Rabu (16/6). Selain itu ia berpendapat, bahwa kasus ini Jelas melukai hati rakyat. Apalagi, saat ini banyak masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan akibat kehilangan pekerjaan imbas pandemi. Namun justru perangkat desa melakukan tindakan korupsi. “Saat ini masyarakat miskin banyak yang susah cari makan, yang sangat membutuhkan bansos karena kesulitan mencari pekerjaan, dan tidak bisa bekerja atau di PHK, ternyata dana Bansos BST dipakai untuk bancaan,” Pungkasnya.

   Ia menambahkan, sebetulnya kalau aparat penegak hukum mau mengusut kasus bancaan uang bansos BST di desa Karangdagangan ini tidak sulit. Karena jumlah penerima BST bulan Oktober 2020 didesa itu hanya sekitar 270 KPM. Apalagi dalam berita acara pengembalian uang BST oleh Kades Karangdagangan ke Kantor Pos, sudah ada daftar nama KPM yang jatah BST nya tidak diberikan. Selain itu foto dan tandatangan orang yang mencairkan uang BST juga bisa dilihat, dll. Jadi sangat tidak sulit untuk membongkar kasus ini, tinggal ada kemauan atau tidak dari penegak hukum di Jombang.

   “Kita curiga jangan-jangan bancaan uang BST di desa Karangdagangan tidak hanya terjadi bulan Oktober 2020 lalu. Tidak menutup kemungkinan sebelum kasus ini jadi sorotan masyarakat, juga terjadi bancaan sebelumnya.” Imbuhnya. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Perkembangan Jasa konstruksi di Indonesia berkembang cukup pesat. Tingkat kebutuhan akan tempat tinggal, sarana prasarana, serta fasilitas umum sangat tinggi, seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia. Untuk memenuhi akan kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan pembuatan rancangan konstruksi yang rinci dan sesuai dengan tujuan kegiatan dengan memperhatikan tata letak, rancangan, metode konstruksi, tafsiran biaya serta mempersiapkan informasi pelaksanaan yang diperlukan, termasuk gambar rencana dan spesifikasi sampai dengan dilaksanakan proses pengadaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan penyedia jasa konstruksi yang terdiri dari jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas.

   Dalam menjawab tantangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Jombang selalu berupaya mengadakan pembinaan maupun pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi. Kali ini, bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengadakan Bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

   Bimtek ini dikhususkan bagi penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Jombang agar memahami pelaksanaan keselamatan kerja di pekerjaan konstruksi. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 19 s/d 23 April 2021 dilaksanakan dengan metode online dengan narasumber dari kementerian PUPR dan BPJS Cabang Jombang. “Kami berharap dengan terselenggaranya Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Tahun 2021 ini dapat mencetak penyedia jasa konsultansi maupun konstruksi yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya serta  bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Jombang” harap Kepala Dinas PUPR Jombang, Bpk. Miftahul Ulum ST. M.Si.

   Lebih lanjut, Miftahul Ulum, ST. M.Si juga mengatakan bahwa pelatihan-pelatihan dalam rangka pembinaan jasa konstruksi tidak berhenti sampai disini. Masih banyak pembinaan maupun pelatihan yang akan digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Jombang. Diantaranya Sertifikasi Ahli K3 dan Ahli Teknik Jalan yang akan digelar tanggal 6-9 Juli 2021 dengan peserta sebanyak 90 orang. Sertifikasi ini merupakan kerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

   Dengan terlaksananya berbagai pembinaan bagi badan usaha jasa konstruksi maupun tenaga kerja konstruksi, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan Kabupaten Jombang dalam mewujudkan visi Kabupaten Jombang Tahun 2019 - 2023 yaitu “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”, Pungkas Miftahul Ulum ST.M.Si. *ryan

Sampang – suaraharianpagi.com

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang menggelar sidang paripurna penyampaian laporan rekomendasi Panja terhadap LHP BPK RI TA 2020 dan Nota Penjelasan Bupati terhadap 6 Raperda usulan yang bertempat di ruang sidang paripurna DPRD setempat, kamis (17/6). Sidang tersebut secara langsung memberikan rekomendasinya kepada bupati sampang.

   Panitia kerja (Panja) DPRD Sampang memberikan beberapa rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemkab Sampang TA 2020. Dewan minta Bupati sampang Slamet Junaidi untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan. Hal ini pula untuk mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan tersebut.

   Ubaidillah selaku ketua Panja DPRD Sampang menyampaikannya dalam rapat paripurna, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi yang harus segera dijalankan dan ditindak lanjuti oleh pemkab sampang. Utamanya bupati sampang selaku pucuk pimpinan dan pemangku kebijakan. “Ini semata-mata demi mempertahankan pencapaian yang telah didapatkan sebagai WTP,” ujarnya kemarin.

   Rekomendasi yang disampaikan tersebut berdasarkan dari hasil pembahasan dari tim Panja yang dilakukan dalam menindaklanjuti LHP BPK RI tersebut. Dimana pencapaian WTP tersebut merupakan upaya maksimal dari segenap penyelenggara negara. Tugas dan tanggung jawab tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat kabupaten sampang. “Rekomendasi itu salah satunya agar segera menyelesaikan semua temuan temuan BPK yang sudah disampaikan,” ungkapnya.

   Dalam paripurna itu, dihadiri Bupati Sampang Slamet Junaidi, Wabup Abdullah Hidayat, Forkopimda, OPD, serta dihadiri pimpinan dan anggota DPRD dan tamu undangan lainnya. Paripurna ini digelar sebagai agenda rutin DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai badan legislatif dan pemantau kinerja pemerintah daerah. *rn

Jombang – suaraharianpagi.com

   Ratusan Warga Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada hari Jumat malam (11/6) ramai - ramai ngluruk kantor Desa Tebel. Kedatangan warga tersebut untuk mempertanyakan kejelasan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sejak tahun 2019 sampai hari ini tidak ada kepastian.

   Keterangan yang dikumpulkan suaraharianpagi.com, dari beberapa waga desa Tebel, menyebutkan bahwa  tahun 2019, desa Tebel akan mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan biaya murah, kabar tersebut telah disambut gembira oleh warga desa Tebel, karena selama ini untuk mengurus sertifikat tanah di Kabupaten Jombang  tidak gampang, selain biayanya mahal, juga memakan waktu yang cukup lama.  

   Tidak lama kemudian warga mendapatkan undangan dari Kepala Desa Tebel, Khoiman, undangan tersebut disambut antusias oleh warga Tebel yang selama ini mengidam – idamkan program sertifikat murah. Setelah mendatangi undangan di Balai Desa Tebel warga mendapat penjelasan dari pendamping yang katanya teman baik dari Kepala Desa Tebel, Khoiman.

   Ia katakan pendamping inilah yang akan membantu mengurusi persyaratan atau surat-surat serta biaya untuk mengajukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), ketika Desa Tebel sudah ditetapkan oleh BPN sebagai desa yang mendapatkan program PTSL. Jadi sampai hari ini Desa Tebel belum di tetapkan sebagai desa yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang.

   Meskipun desanya belum ditetapkan sebagai desa yang mendapatkan Program PTSL sampai hari ini, sekitar 1429 warga Desa Tebel, sudah melengkapi persyaratan dan membayar biayanya lewat pendamping sebesar Rp.175.000/ per pemohon sertifikat PTSL, sejak tahun 2019. Ternyata sertifikat yang diidam-idamkan sampai berita ini ditulis tidak jelas jluntrungnya.

   Oleh sebab itulah warga meminta Kades Tebel Khoiman mempertanggung jawabkan uang yang mereka bayar ke pendamping, karena yang memperkenalkan pendamping ke warga adalah Khoiman, dan warga juga menuntut kejelasan sertifikat yang mereka ajukan, sejak 2019.

   Salah seorang tokoh warga desa Tebel, Susilo, ia mengatakan kami datang ke Kantor desa untuk minta kejelasan dan pertanggung jawaban dari Kades Tebel, karena tahun 2019 lalu, kami sudah membayar Rp 175.000, untuk pengurusan sertifikat gratis (Sertifikat program PTSL) dari Presiden Joko Widodo. Tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan.

   “Tahun 2019 kami sudah membayar lunas Rp 175 ribu /sertifikat, tapi sampai hari ini sertifikat yang kami ajukan melalui program PTSL tidak ada kejelasan. Oleh karena itu kami minta Kades Tebel, mempertangung jawabkan dikemanakan uang yang dibayar oleh warga, dan kami meminta kejelasan kapan sertifikat tersebut jadi.” Kata Susilo, Jumat malam (11/6).

Susilo menegaskan, kami beranggapan dengan membayar Rp 175.000, itu sudah termasuk biaya pengurusan sertifikat tanah program PTSL didesa, karena program PTSL itu digratiskan oleh Presiden Jokowi, dimana BPN tidak memungut uang sepeserpun dari pemohon.

   “Menurut aturan SKB (Surat keputusan tiga menteri) biaya PTSL untuk pulau Jawa, pemerintah didesa hanya boleh memungut dari pemohon Rp 150.000. Tidak boleh melebihi Rp 150.000.” Tegas Susilo.

   Menanggapi tuntutan warga Kades Tebel Khoiman, mendatangkan Pendamping juga pengacara asal Jombang bernama Sugiarto, S.H, untuk menemui warga. Dan Kades Tebel Khoiman, mempersilahkan Sugiarto, S.H, untuk menjelaskan kepada warga.

   Diwaktu yang bersamaan, Sugiarto, S.H, menjelaskan kepada warga, bahwa masalah ini berawal tahun 2019, Kades Tebel Khoiman curhat kepada dia (Sugiarto) inti curhat tersebut, bahwa Desa Tebel akan mendapatkan program Sertifikat PTSL, dan Kades Khoiman merasa takut kalau memungut uang lebih dari ketentuan SKB Tiga Menteri, diangap Pungli, dan kena permasalahan hukum.

   “Lalu saya menawarkan kepada Kades Khoiman, untuk menjadi pendamping program PTSL ini didesa Tebel, dan saya buat proposal ke Kades, akhirnya disepakati Kades. Selanjutnya saya minta Kades Khoiman, mengundang warganya kekantor desa. Setelah warga hadir saya menyampaikan sendiri ke warga melalui rapat tersebut, intinya saya menawarkan ke warga sebagai pendamping program sertifikat PTSL didesa Tebel, satu pemohon ditarik biaya Rp 175.000.” Terang pengacara Sugiarto, S.H, kepada warga. Jum’at malam (11/6).

   Lebih lanjut Sugiarto, menjelaskan kepada warga, bahwa uang Rp 175.000 yang dibayar warga tersebut, adalah biaya jasa pendamping atau biaya jasa pengacara. “Karena saya sudah bekerja untuk menyiapkan berkas pengajuan sertifikat PTSL dari warga, kalau saya diminta untuk mengembalikan uang itu saya tidak mau, karena saya sudah bekerja.” Terang Sugiarto.

   Sugiarto menegaskan, saya sudah menyiapkan berkas-berkas pengajuan dari warga. Kalau masalah sampai hari ini ternyata desa Tebel belum mendapatkan program sertifikat PTSL, itu bukan tugas saya. “Untuk mengajukan agar desa Tebel dapat bantuan program sertifikat PTSL, itu tugas Kades Tebel, karena itu kewenangan Kades untuk mengajukan program bantuan PTSL ke kantor BPN Jombang.” kata dia.

   Sugiarto, juga menegaskan, “biaya Rp 175.000 yang dibayar warga, itu adalah uang jasa pendampingan, atau jasa pengacara untuk mendampingi warga menyiapkan berkas pengajuan sertifikat PTSL. Jadi itu bukan biaya untuk desa.” Imbuh Sugiarto.

   Sementara itu Kades Tebel,  Khoiman, ia juga beralasan bahwa biaya Rp 175.000, yang dibayar oleh warga pada tahun 2019 lalu adalah biaya untuk pendampingan atau biaya pengacara, bukan biaya pungutan dari desa.

   Menanggapi desakan warga terkait kejelasan program sertifikat PTSL didesa Tebel,  Kades Tebel, Khoiman, mengatakan “Bahwa tahun 2022 desa Tebel akan mendapat program PTSL, jadi kita tunggu tahun 2022, kalau warga tidak percaya, nanti perwakilan warga bisa ikut sama-sama dengan kami menanyakan ke kantor BPN Jombang.” Kata Kades Tebel Khoiman dihadapan warganya, Jum’at malam. (11/6).

   Mendengar penjelasan pengacara (Sugiarto) dan jawaban dari Kades Tebel, Khoiman, membuat beberapa warga sempat emosi, hingga dalam pertemuan tersebut diwarnai adu mulut, dan teriakan warga yang tidak terima. Karena sebagian warga tetap berangapan bahwa membayar Rp 175.000, itu sudah termasuk biaya pengurusan berkas didesa. Dan kedepannya nanti mereka menolak jika masih dipungut biaya lagi.

   Dengan nada keras, Susilo mengatakan “Menurut SKB tiga menteri biaya pengurusan sertifikat tanah program PTSL untuk pulau jawa hanya Rp 150.000. Lebih dari itu, namanya Pungli. Dan saya tidak tahu kalau membayar Rp 175.000, itu cuman untuk biaya jasa pengacara atau pendamping. Ini jelas merugikan warga, dan ini merupakan kebijakan akal-akalan atau ruwettt” Ujar Susilo, dengan nada tinggi.

   Dari pantauan dilapangan hingga acara tersebut bubar, tidak ada kesepakatan apa-apa antara warga dengan pihak Pemerintah desa Tebel. Bahkan diakhir acara situasi kembali memanas, karena Sekertaris desa Tebel dengan nada memaksa warga menanda tangani berita acara pertemuan tersebut.

   Namun permintaan Sekdes Tebel, ditolak mentah-mentah oleh warga. “Buat apa kami tanda tangan berita acara pertemuan malam ini, karena tak ada kesepakatan apa-apa. Masalah janji Kades, bahwa tahun 2022 desa Tebel akan dapat program PTSL, kami tidak percaya, kalau bukan dari pihak BPN langsung yang datang kedesa menyampaikan masalah ini. Kalau pihak BPN yang menyampaikan langsung kewarga bahwa tahun 2022 desa kami dapat PTSL baru kami percaya.” Teriak warga, yang disambut teriakan warga yang lain.

   Meski pertemuan antara warga dan Kades Tebel diwarnai ketegangan, karena warga banyak yang geram atas kebijakan sang Kades, namun situasi tetap terkendali.

   Sebagai informasi, kasus serupa juga terjadi di lain desa di Kecamatan Bareng, misalnya didesa Mundusewu, dan Desa Kebondalem. Dan jumlah calon pemohon sertifikat PTSL didua desa tersebut setiap desa jumlahnya 1.000 lebih. Besarnya pungutan juga sama Rp 175.000/sertifikat, modus pungutan juga sama, dan pelakunya juga sama.

   Jadi jika ditotal dikecamatan Bareng, ada tiga desa (Desa Tebel, Mundusewu, dan Desa Kebondalem) warga yang dipungut Rp 175.000. Kalau masing-masing desa dihitung 1.000 calon pemohon sertifikat PTSL, artinya 3 desa berjumlan 3.000 lebih calon pemohon sertifikat. Maka total uang hasil pungutan di tiga desa ini mencapai Rp 525.000.000 (Rp 175.000  x 3000 = Rp 525.000.000) bahkan lebih, ini sungguh jumlah yang fantastis. *ryan

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Majelis Daerah Korps Himpunan Mahasiswa atau MD KAHMI Lamongan hari ini (13/06) menggelar MUSDA ke-3 di Aula Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Acara dihadiri oleh sejumlah pejabat publik baik pusat maupun daerah. Tampak hadir di barisan depan adalah Dr. H. ALI Mufthi selaku Presidium MW KAHMI Jatim dan juga  anggota DPR RI, serta Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si yang juga anggota DPR RI. Ada juga perwakilan Bupati Lamongan yang hadir untuk membuka acara yaitu Drs. Hamdani Azhari. MM.

   Dalam sambutannya, Dr. Mufid Dahlan, S.Pt. MMA selaku Ketua Presidium MD KAHMI Lamongan menyampaikan bahwa KAHMI Lamongan akan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam hal ini. "KAHMI Lamongan dalam upaya ikhtiar mewujudkan cita-cita HMI adalah terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ujung dari semua usaha adalah mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur", Kata Mufid Dahlan.

   Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengapresiasi kegiatan dan upaya dari KAHMI Lamongan. "Pak Bupati Lamongan sangat terbuka. Beliau juga mengatakan bahwa sangat mengapresiasi langkah dan upaya yang di tempuh oleh KAHMI Lamongan. Pemerintah berharap agar KAHMI Lamongan dapat menjadi organisasi yang berintegritas", ucap Hamdani Azhari selaku perwakilan dari Pemkab Lamongan. Perlu diketahui bahwa MUSDA ke-3 MD KAHMI Lamongan telah selesai dengan menghasilkan beberapa nama Presidium terpilih untuk mempimpin organisasi alumni HMI untuk 5 tahun ke depan.

   Sebelumnya MUSDA kali ini berlangsung dengan sangat dinamis. Salah satu indikasinya adalah banyaknya calon presidium yang diusung oleh peserta MUSDA. Terdapat 37 nama calon presidium yang diusung peserta. Diantara sekian banyak nama tersebut terpilih 5 presidium dengan suara terbanyak. Berikut ini adalah nama-nama Presidium terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak, antara lain: Kanda Fauzin dengan 57 suara, Kanda Muttaqin dengan 51 suara, Kanda Arif Ahsan dengan 50 suara,  Yunda Indah Wahyuni dengan 43 suara dan M. Yusuf dengan 42 suara. *Ind

 

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya melanjutkan tren perbaikan ekonomi yang sempat  anjlok sebagai dampak pandemi Covid-19. Salah satu upayanya, mendorong penguatan peran Koperasi dan UMKM dalam menopang pertumbuhan perekonomian kota.

   Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengaku, saat ini ekonomi nasional sangat anjlok,  termasuk di Kota Mojokerto. Untuk itu, pihaknya terus mengkaji beberapa kebijakan terkait pemulihan ekonomi, khususnya bagi koperasi dan usaha mikro yang terdampak Covid-19. Ini agar ekonomi Kota Mojokerto bisa bangkit kembali.

   "Wabah pandemi juga memukul kelangsungan usaha koperasi padahal koperasi berperan penting untuk menyokong pelaku UMKM yang kini berkisar sekitar 64 juta pelaku," ungkapnya saat membuka acara Senam Bersama dan Donor Darah yang merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Mojokerto ke 103 dan Hari Jadi Koperasi ke 74,  di Rest Area Gunung Gedangan, Kota Mojokerto, Minggu (13/6) pagi.

   Ning Ita menyampaikan, Hari jadi Kota Mojokerto ke 103 ini, mengusung tema Kota Mojokerto Tangguh, Bangkit, Sejahtera. “Dan saat ini persaingan semakin ketat, maka koperasi harus tangguh dan bangkit memikirkan cara bagaimana membangun koperasi supaya tidak kalah dengan yang lain. Sumber daya manusia dan  manajemen harus dibenahi. Jika sudah begitu maka pasti koperasi akan semakin kuat dan bisa menyejahterakan anggotanya" pungkasnya

   Ia menyebut, di Kota Mojokerto terdapat 186 koperasi, terdiri dari 158 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan dan 28 Koperasi Serba Usaha (KSU). Sebanyak 51 koperasi dalam pengawasan khusus, dan 30 koperasi yang sedang dalam pengawasan. Sedangkan jumlah koperasi yang sehat sebanyak 12 koperasi dan cukup sehat 65 koperasi.

   "Tahun ini kita akan mengentas 80 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) naik status menjadi koperasi. Kita berharap keberadaan mereka ini dapat  berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Kota Mojokerto yang saat ini sudah mulai kembali bergerak," tegasnya.

   Masih kata Ning Ita, inkubasi wirausaha yang dilakukan oleh Pemkot Mojokerto nantinya juga akan diwadahi oleh koperasi dengan anggota yang memiliki usaha sejenis. "Tahun ini akan berdiri 18 koperasi untuk menampung wirausahawan baru hasil dari program inkubasi wirausaha," tandasnya. 

   Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, Ani Wijaya mengatakan Peringatan Hari Koperasi ke -74 diperingati dengan menggelar acara senam sehat terbatas, donor darah dan bhakti sosial yang di ikuti oleh anggota gerakan koperasi se Kota Mojokerto. "Acara di gelar di Rest Area Gunung Gedangan ini sebagai upaya untuk mempromosikan rest area sebelum di launching tanggal 20 Juni nanti," ujarnya.

   Ani mengatakan peringatan Harkop ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan ke masyarakat terkait keseriusan Pemkot Mojokerto dalam mendorong pertumbuhan koperasi yang merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Ia berharap koperasi semakin tumbuh kuat sebagai gerakan ekonomi rakyat, mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, bersaing dan memberikan kontribusi positif dalam ekonomi Kota Mojokerto. “Saya berharap koperasi semakin tumbuh dan berkembang serta mampu menggerakkan semua bidang usaha, menyerap aspirasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya,” ungkapnya. 

   Dikatakannya pertumbuhan koperasi di Kota Mojokerto sudah cukup dinamis sampai tahun 2021 ini. Kemajuan secara kuantitas sudah sepantasnya diikuti dengan kemajuan kualitas. Untuk itu pihaknya mengajak para penggerak koperasi untuk selalu introspeksi, meningkatkan mutu sdm dan kerja sama serta kembali pada jati diri koperasi. *hms/ds

Jombang - suaraharianpagi.com

   Habis sudah kesabaran H. Moch Rodli, warga Kecamatan, Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ia tidak mau uangnya diduga dikemplang begitu saja, siapapun yang pernah dibantu dipinjami saat membutuhkan, kalau tidak ada komitmen yang baik akan berbenturan dengan aturan, tidak terkecuali anak Bupati atau punya jabatan yang tinggi. Contohnya, Ema Umiyyatul Chusnah atau Ning Ema dan Aidil Mustofa atau Gus Aidil, anak kandung dan anak menantu Bupati Jombang, digugat di Pengadilan Negeri (PN) Jombang, dengan perkara wanprestasi atau ingkar janji atas utang piutang senilai Rp 2,65 Miliar.

   Gugatan dilayangkan H. Moch Rodli lewat pengacaranya Sugiarto, S.H, kepada Ning Ema, yang tak lain adalah Anggota DPR RI dan putri Bupati Jombang beserta suaminya itu, diketahui dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jombang.

   Tercantum, perkara wanprestasi tersebut didaftarkan Penggugat melalui kuasa hukumnya Sugiarto, S.H, pada Selasa 8 Juni 2021 dengan nomor perkara 41/Pdt.G/2021/PN Jbg. Sedangkan sidang pertama perkara ini, dijadwal pada Selasa 15 Juni 2021.

   Dalam petitum (apa yang diminta penggugat agar diputus oleh hakim dalam persidangan) yang tertera di SIPP PN Jombang ini di antaranya menyatakan, sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl KH Wahab Khasbulloh Dusun Tambak Beras Tengah RT/RW/03/03 Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama para Tergugat.

   Kemudian, menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas utang-piutang sebesar Rp 2,65 miliar kepada Penggugat. Memerintahkan para Tergugat untuk melakukan pembayaran seluruh utangnya sebesar Rp 2.650.000.000 ditambah ganti rugi sebesar Rp 1.192.500.000. Sehingga seluruhnya sebesar Rp 3.842.500.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai.

   Sekaligus, menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10 juta setiap hari Para Tergugat atas kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

   Sementara itu, H. Moch Rodli ketika dikonfirmasi lewat ponselnya, membenarkan telah melayangkan gugatan kepada anak dan menantu Bupati Jombang, Ning Ema dan suaminya melalui kuasa hukumnya. Hanya saja, dia belum bersedia menjelaskan secara rinci terkait utang piutang tersebut. “sudah kami pasrahkan ke kuasa hukum kami. Untuk keterangan lebih lanjut, biar kuasa hukum kami yang menjelaskan. Mending kita tunggu saja hasilnya di persidangan hari Selasa 15 Juni mendatang, kebetulan saya masih diluar kota,” ujarnya dengan nada singkat sambil menutup ponselnya.

   Sugiarto, S.H, kuasa hukum H. Moch Rodli saat dikonfirmasi di pendopo Desa Tebel, Kecamatan Bareng, hari Jumat malam membenarkan kalau perkara wanprestasi tesebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jombang, hari Selasa 8 Juni 2021, dengan nomor perkara 41/Pdt.G/2021/ PN Jombang.

   “Sebelum kita daftarkan kami sudah berusaha mediasi, melakukan pendekatan ke rumah Tambak Beras, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi kami selalu mendapat jawaban pingin ketemu langsung dengan klien saya, sementara klien saya mendesak untuk segera secepatnya didaftarkan, ya apa boleh buat hari selasa tanggal 8 Juni kita daftarkan di Pengadilan Negeri perkara tersebut. Kita dibayar, kita akan bekerja profesional, lebih-lebih barang bukti sudah cukup untuk mengajukan gugatan. Apa saja barang bukti yang sudah dimiliki, ya seperti kuitansi dan alat bukti pendukung lainya. Nanti saja hari Selasa 15 Juni, kita tunggu di Pengadilan Negeri saat sidang pertama,” pungkas Sugiarto. *ryan