suaraharianpagi

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Sinergi antara Pemerintah Kota Mojokerto bersama Bank Jatim kembali terwujud dengan diadakannya Bazar Murah UMKM Ramadhan 1442 H yang digelar di Rest Area Gunung Gedangan, Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari. Bazar murah digelar mulai 29 April 2021 hingga 5 hari kedepan, 3 Mei 2021 yang akan datang.

   Saat membuka Bazar Murah Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan bahwa bazar murah ini adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemkot Mojokerto Bersama Bank Jatim Cabang Mojokerto bagi umkm untuk bisa memasarkan produk-produknya. “Kami bersinergi agar bagaimana produk UMKM Kota Mojokerto ini juga memiliki tempat berdagang yang lebih layak dari pada harus berdagang di pinggir-pinggir jalan sehingga harus ditertibkan dengan operasi yustisi dari Satpol PP, TNI maupun POLRI.”tegasnya.

   "Sembari menunggu rest area ini yang masih dalam proses appraisal (proses pemberian nilai dalam konteks properti) untuk bisa dikelola oleh BUMD kedepannya, ini adalah moment yang sangat pas dimana kebutuhan masyarakat menjelang idul fitri cukup tinggi, kebutuhan masyarakat untuk berburu takjil juga tinggi, sehingga dengan fasilitasi tempat di satu lokal seperti ini akan memudahkan bagi masyarakat yg membutuhkan kuliner untuk langsung menuju lokasi ini" ungkap Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto.

   Wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini menambahkan berkerumunnya para pembeli dipinggir jalan ini sulit dikendalikan protokol kesehatannya. “Semoga dengan tempat berdagang yang sudah diatur seperti ini, khususnya pelaku UMKM bisa mendapatkan penghasilan karena memiliki tempat berdagang yang lebih layak, namun juga protokol kesehatan tetap bisa kita laksanakan sehingga kami satgas covid Kota Mojokerto tetap bisa mengendalikan angka keteraparan covid di Kota Mojokerto.”tambahnya.

   Selain lokasinya yang cukup strategis di pinggir Jalan raya Provinsi, yang menarik adalah pembayaran di tiap stand UMKM tidak harus menggunakan uang tunai, melainkan bisa menggunakan E-Money dengan aplikasi "QRIS (dibaca KRIS)" atau Quick Response Code Indonesian Standard.

   Lebih lanjut wali kota perempuan pertama ini menjelaskan bahwa salah satu penyebaran covid-19 adalah melalui uang tunai. Dan upaya memutus mata rantai penyebarannya adalah dengan melakukan transaksi yang mengunakan uang virtual. “Untuk itu saya harap pedagang UMKM di Kota Mojokerto segera bisa memanfaatkan QRIS Bank Jatim,”jelas Ning Ita.

   Terkait digitalisasi keuangan Kepala Kantor Cabang Bank Jatim Mojokerto Eko Yudi Prastowo menjelaskan sebagai bank Pemerintah Kota Mojokerto, berupaya menjembatani dengan memberikan fasilitas kepada para pelaku umkm berupa sistem yang sudah diatur oleh BI menggunakan emoney  yaitu menggunakan QRIS. “Untuk bisa menggunakan QRIS dapat menjadi nasabah Bank Jatim. Dan untuk pembukaan rekening ‘Tabunganku’ tidak dikenakan biaya administrasi hanya dengan pembukaan awal 20.000 saja para pelaku UMKM sudah memperoleh rekening Bank Jatim dan sudah dapat menggunakn QRIS, ”jelasnya.

   Eko juga menjelaskan dengan menggunakan QRIS tidak dikenakan pembiayaan administrsasi. “Jadi ketika bertransasksi melakukan pembayaran kalau nilai nomimal pembayarannya 20.000 ya hanya 20.000 saja yang berkurang di saldo kita.”paparnya. Lebih lanjut Eko juga menjabarkan bahwa hasil dari operasional Bank Jatim yang berupa deviden, bisa menjadi PAD bagi Pemerintah Kota Mojokerto yang selanjutnya digunakan untuk membangun Kota Mojokerto.

   Sebagai perwakilan dari Bank Jatim Eko juga menjelaskan bahwa pihaknya akan memberikan suntikan dana, membantu meningkatkan omset penjualan dan membantu pemasaran yang nantinya pelaku usaha dapat memiliki perputaran keuangan yang bagus. “Jadi saya menghimbau kepada para pelaku UMKM ayo menjadi nasabah Bank Jatim agar sirkulasi keuangannya bisa kita pantau, sehingga para pelaku usaha super mikro ini bisa naik kelas menjadi mikro, yang mikro bisa menjadi kecil, kecil bisa menjadi menengah dan bisa menjadi korporasi nantinya.”jelas Eko. Tentang penggunaan QRIS salah seorang pedagang minuman kekinian di bazar murah ini mengaku lebih mudah dalam bertransaksi. “Kita tidak perlu menyimpan uang tunai” ujarnya. *adv

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Kota Mojokerto menjadi satu dari 16 daerah dengan capaian vaksinasi Covid-19 lansia tertinggi. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk warga lansia di kota ini menjangkau 51 %. Masuknya Kota Mojokerto di deretan 16 besar daerah dalam kecepatan vaksinasi lansia ini menjadi pemacu tim pelaksana vaksinasi untuk optimalisasi vaksinasi.

   PIC (person in charge) Komunikasi Publik Vaksinasi Covid-19 Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo mengatakan, peringkat capaian vaksinasi lansia itu diperoleh dari laman Kemenkes yang dilansir per 25 April 2021. Kemenkes mencatat 16 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan capaian vaksinasi lansia lebih dari 50 persen.

   Kota Administrasi Jakarta Pusat berada di urutan pertama dengan capaian 107 %, disusul Kabupaten Bandung 88 % dan Kota Surabaya 74 %. Kota Mojokerto berada di urutan ke-16 dengan capaian vaksinasi lansia sebesar 51 %. Angka 51% terkonversi dari sekitar 8 ribu sasaran vaksinasi lansia tahap pertama berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Kemenkes juga mencatat, ada 498 Kabupaten/Kota dengan capaian vaksinasi lansia dibawah 50 %. Dan tercatat 8 Kabupaten/Kota yang belum memulai pelayanan vaksinasi lansia.

   “Kita patut bersyukur, Kota Mojokerto masuk dalam daftar Kabupaten / Kota se Indonesia dengan capaian vaksinasi lebih dari 50 persen. Karena, daerah lain yang berada 16 besar sebagian besar merupakan kota besar dengan dukungan sentra vaksinasi dari Kementerian BUMN,” kata PIC (person in charge) Komunikasi Publik Vaksinasi Covid-19 Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, Rabu (28/4).

   Dipaparkan Kepala Dinas Informatika dan Komunikasi Kota Mojokerto tersebut, secara nasional program vaksinasi untuk lansia di Indonesia terbilang lambat. Dari target sasaran 21,6 juta lansia, baru sekitar 11 persen yang sudah mendapatkan suntikan pertama vaksin Covid-19. “Capaian vaksinasi untuk lansia juga masih jauh jika dibandingkan dengan kelompok prioritas lain, yakni SDM kesehatan dan petugas publik. Namun kita harus mengejar ketertinggalan ini dengan menyiapkan langkah-langkah strategis agar vaksinasi lansia bisa lebih maksimal,” cetusnya.

   Gaguk menyebut beberapa faktor yang menyebabkan alur vaksinasi melambat. Dari penerimaan edukasi yang kurang hingga kesulitan mengakses pendaftaran vaksin, karena banyak lansia yang tidak familier dengan daring. “Sebenarnya kemauan lansia untuk mendapatkan vaksinasi ini sangat besar, namun karena berbagai keterbatasan, maka perolehan vaksinasi jadi melambat,” ujarnya. Menurut Gaguk, Pemerintah Kota Mojokerto melakukan upaya-upaya masif untuk percepatan vaksinasi lansia, dengan melibatkan stakeholder terkait agar semakin banyak lansia yang divaksinasi, kendati ketersediaan vaksin itu sendiri masih sangat terbatas.

   “Kita akan mendekatkan akses layanan vaksinasi ke kelurahan sebagai upaya percepatan. Kita akan menerapkan pola konvensional dengan meningkatkan kerjasama antara tim sosialisasi dan kelurahan untuk mobilisasi vaksinasi lansia. Tetapi, awareness dan support keluarga terhadap lansia menjadi kata kunci, agar lansia di keluarga yang bersangkutan bisa mengakses fasilitas kesehatan yang disediakan. Karena kadang pula, lansia tanpa didampingi tidak bisa bergerak,” tandasnya. *adv

   Rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dalam rangka pengamanan kegiatan pelarangan mudik atau peniadaan mudik dan Operasi Ketupat Semeru 2021 digelar unsur Forkompimda di Ruang Nusantara, Pemkot Mojokerto, Selasa (27/4) malam.

   Rakor dalam rangka menyamakan persepsi dan juga menyamakan langkah di lapangan untuk mengamankan kebijakan Pemerintah mengenai larangan mudik lebaran tahun 2021 tersebut diikuti oleh Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Bupati Mojokerto dr Ikhfina Fatmawati , Kapolres Mojokerto Kota AKBP Deddy Supriadi, Komandan Kodim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, Dandenpom Mojokerto Letkol CPM Rudy Herdiyanto Widijasmoko, Kogartap Garnisun Mojokerto, kepala OPD Kabupaten dan Kota Mojokerto, tokoh lintas agama, camat dan lurah se Kota mojokerto, pimpinan ormas dan tokoh masyarakat.

   Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria menyampaikan sejumlah langkah yang diambil Pemerintah Kota Mojokerto menindaklanjuti kebijakan pemerintah tentang larangan mudik sebagaimana tertuang dalam Adendum Surat Edaran nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah.

   “Pertama, Satgas Penaganan Covid-19 Kota Mojokerto telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 443 tanggal 27 April 2021 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Hari Raya Idul Fitri di Kota Mojokerto.  Dalam SE tersebut, kepada seluruh warga Kota Mojokerto dan masyarakat yang beraktivitas di Kota Mojokerto agar melaksanakan dan mentaati  instruksi Wali Kota tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban pada bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri tahun 2021,” katanya.

   Kedua,  ujarnya lebih lanjut, menetapkan zona per RT, mengacu pada instruksi Kemendagri No. 9/2021 tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan corova virus di tingkat kelurahan. “Kepada lurah, diminta membantu Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mensosialisasikan melalui ketua RW, ketua RT, kader motivator yang ada di kelurahan masing-masing,” imbuhnya.

   Ketiga, terkait pemudik yang telah masuk ke Kota Mojokerto, ujar Cak Rizal, sapaan karib Achmad Rizal Zakaria, agar lurah memberikan arahan kepada RT dan RW masing-masing supaya mereka melaporkan melalui Satgas Kelurahan ke Satgas Covid-19 Kota Mojokerto, bahwa di wilayahnya ada pemudik yang datang dari luar kota. “Tetapi apabila ada pemudik yang tanpa sepengetahuan kita lolos dari penyekatan, kita akan datangi dan kita test genose maupun rapid test antigen. Apabila terbukti positif maka yang bersangkutan harus menjalani isolasi di tempat yang telah kita sediakan. Dan sesuai instruksi Gubernur Jawa Timur, semua biaya dibebankan kepada pemudiknya,” tekannya.

   Tentang pembebanan biaya bagi masyarakat yang terbukti mudik, kata Cak Rizal, tercantum dalam Instruksi Mendagri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Dalam Instruksi Mendagri itu tertulis, kepala desa/lurah melalui posko desa/posko kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan tersebut. “Jadi di wilayah Kota Mojokerto sudah ada antisipasi,” tukasnya.

   Cak Rizal menandaskan, belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, kenaikan data positif Covid-19 meningkat pasca liburan. “Data terkonfirmasi positif Covid-19 meningkat 93 persen. Jangan sampai kasus demikian terulang,” ingatnya. Sebelumnya, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Deddy Supriadi menyampaikan bahwa kebijakan pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah diimplementasikan oleh Polda Jatim serta lintas sektoral untuk menekan laju penambahan angka virus corona atau Covid-19. “Larangan mudik lebaran diperpanjang dari 6 Mei hingga 17 Mei 2021 menjadi 22 April hingga 24 Mei 2021 sebagaimana ketentuan dalam Addendum SE Nomor 13 Tahun 2021. Pemerintah mengambil kebijakan seperti ini (peniadaan mudik), karena berkaca dari peristiwa lonjakan ataupun yang diistilahkan tsunami covid-19 yang ada di India,” katanya.

   Menurut Deddy, menindaklanjuti SE tersebut, Polri melakukan tindak penyekatan di perbatasan sejak 22 April hingga 5 Mei mendatang. “Yang dilakukan adalah pemeriksaan surat kesehatan. Jadi setiap pengendara ataupun orang yang mencoba melintas di masa tanggal tersebut maka harus dilengkapi surat kesehatan dan akan dilakukan rapid test di lokasi. Nah ketika nanti hasil rapid test nanti dinyatakan positif, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan karantina,” terangnya. Tetapi kalau pengendara tidak mengantongi surat kesehatan, lanjut Deddy, maka akan dilakukan putar balik kendaraannya.

   Kemudian pada tanggal 6 Mei hingga tanggal 17 Mei, yakni saat  berlakunya Operasi Ketupat, maka sudah tidak ada lagi kendaraan yang bisa melintas pada pos penyekatan yang sudah ditentukan. Namun ada beberapa kendaraan yang ditoleransikan untuk bisa melintas di antaranya pengangkutan logistik, kemudian BBM, sembako atau yang dikecualikan misalnya ibu hamil yang akan melangsungkan persalinannya di rumah sakit yang berbeda kota, maka itu akan dilakukan pengecualian. “Terhadap kendaraan lainnya itu sama sekali tidak boleh melintas, meskipun membawa surat kesehatan,” tekannya.

   Menurut Deddy, untuk memantau dan mengamankan kebijakan pemerintah terkait peniadaan mudik lebaran, didirikan 6 pos penyekatan serta pos pengamanan jalur dengan menurunkan 356 personil gabungan Polres Mojokerto Kota, Kodim 0815 dan instansi terkait dan 50 personil dari unsur pendukung dari Pramuka, GP Ansor, Banser, Remaja Masjid (DMI) dan Kokam.

   Dalam kesempatan yang sama, Komandan Kodim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto menyampaikan bahwa TNI-Polri serta instansi terkait turun langsung untuk memantau efektivitas pemberlakuan larangan mudik lebaran 2021. Ia menilai, tidak mudah menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat arus bawah.  Apalagi, ada sebagian oknum masyarakat yang sengaja melakukan tindakan kontraproduktif dalam memerangi Covid-19. Maka upaya serius dan totalitas peran TNI-Polri dalam ikut membantu dan mencegah penyebaran virus corona melalui penegakan disiplin protokol di kalangan masyarakat harus terus dilakukan. “Kita harus mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid – 19. Mari kita sepakati bahwa Covid-19 adalah musuh kita bersama,” cetusnya. *hms

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Pemerintah Kota Mojokerto kembali menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan-bantuan tersebut akan diberikan kepada tukang becak, lansia kurang mampu, disabilitas dan anak yatim non panti. Dan hari ini, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau penyaluran bantuan kepada tukang becak sebanyak 544 orang di Pendopo Rumah Rakyat Hayam Wuruk, Selasa (27/4).

   Bantuan-bantuan ini, disalurkan secara serentak pada hari ini oleh pemerintah daerah. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, bantuan disalurkan dengan pembagian waktu dua gelombang. Yakni, pagi dan siang. Penerima bantuan sebanyak 544 orang tersebut, berasal dari 3 kecamatan di 18 kelurahan. Dengan rincian, Kecamatan Kranggan 142 orang, Kecamatan Magersari 223 orang dan yang terakhir Kecamatan Prajurit Kulon 179 orang.

   "Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tidak hanya disalurkan kepada tukang becak saja. Melainkan juga diberikan kepada 300 orang penyandang disabilitas, 1.451 lansia kurang mampu dan 335 anak yatim non panti. Untuk penyandang disabilitas, kami memberikan bantuan berupa sembako senilai Rp 200 ribu. Yang isinya beras, minyak goreng, mie instan dan gula pasir," jelas Ning Ita, sapaan akrab wali kota usai meninjau penyaluran bansos.

   Lebih jauh Ning Ita menjelaskan bahwa, penerima bantuan untuk penyandang disabilitas tersebut tersebar di tiga kecamatan. Dengan rincian, 84 orang dari Kecamatan Kranggan, 139 orang dari Kecamatan Magersari dan 77 orang dari Kecamatan Prajurit Kulon. Penyandang disabilitas yang menerima bantuan adalah mereka yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas mental dan disabilitas intelektual khususnya dari keluarga yang kurang mampu.

   Sedangkan bantuan untuk lansia kurang mampir diberikan oleh pemerintah daerah kepada 1.451 orang dari tiga kecamatan. Di antaranya 422 orang dari Kecamatan Kranggan, 557 orang dari Kecamatan Magersari dan 472 orang dari Kecamatan Prajurit Kulon. Adapun bantuan yang diberikan berupa uang tunai senilai Rp 500 ribu yang disalurkan melalui kantor pos dan dikirim langsung ke rumah masing-masing penerima bantuan lansia.

   Dan yang terakhir adalah bantuan kepada anak yatim non panti sebanyak 335 orang, dengan masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 juta. Bantuan-bantuan ini, disalurkan oleh pemerintah daerah secara bergiliran selama empat hari. Mulai dari tanggal 27 hingga 30 April. "Melalui bantuan-bantuan ini, kami berharap dapat membawa manfaat sekaligus dapat menyambung kebutuhan hidup sehari-hari selama pandemi Covid-19 belum usai," tandasnya. *adv

Jombang – suaraharianpagi.com

   Belum lepas dari ingatan kita bahwa baru-baru ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus tindak pidana mafia tanah di seluruh Indonesia. Upaya tegas ini sejalan dengan instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang fokus memberangus praktik tindak pidana mafia tanah di Indonesia. Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Bapak Presiden, dan saya diperintahkan Bapak Presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah,  

   Karena itu, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal dalam melakukan proses hukum terkait dengan pidana mafia tanah. Sebagai aparat penegak hukum, Sigit menyebut, polisi harus menjalankan tugasnya untuk membela hak yang dimiliki dari masyarakat.

   Saya perintahkan untuk seluruh anggota di seluruh jajaran untuk tidak ragu-ragu dan usut tuntas masalah mafia tanah, kembalikan hak masyarakat, bela hak rakyat tegakkan hukum secara tegas.  
   Di sisi lain, Sigit juga menegaskan, kepada jajarannya untuk menindak siapa pun yang membekingi atau pun aktor intelektual di balik sindikat mafia tanah tersebut. Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Presiden, saya minta untuk jajaran tidak perlu ragu proses tuntas, siapa pun 'bekingnya.

   Kalau orang nomer satu di jajaran kepolisian sudan mengitruksikan usut tuntas mafian tanah dan bekingnya di seluruh Indonesia, tentunya Polres Jombang juga tidak ragu lagi mengusut tuntas laporan Yasjudan (52) warga Desa Bakalanrayung, yang tanah bersertifikat nomer 7. Dengan keluasan 1.380 M2, tanggal 19/8/1979, miliknya, yang di duga diserobot  oleh LA, wanita 66 tahun warga dusun Panemon, desa Bakalarayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang di indikasikan  dibantu oleh Perangkat desa, segera diusut tuntas.

   Tidak hanya melaporkan dugaan penyerobotan tanah, Untuk memperjelas haknya, Yasjudan juga meminta perangkat desa mengklarifikasi sertifikat hak milik nomer 7. Atas nama Yasjudan ke-BPN. Permintaan Yasjudan telah ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Bakalanrayung Budiono, dengan surat Keterangan nomer. 000/589/415.63,03/2020. Yang berbunyi, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7 Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, atas nama Yusjudan. Kami Pemerintah Desa Bakalarayung meminta konfirmasi/ penjelasan dari BPN Kabupaten Jombang perihal sertifikat tersebut karena menurut kami sertifikat tersebut ada perbedaan antara persil (Persil No.62 D.11) dengan gambar Lokasi (Gambar situasi No.061/1978).

   Menurut Buku Tanah Desa, kalau berpedoman pada persil ( Persil No. 62 D.11 ) maka gambar lokasinya bukan seperti yang ada pada sertifikat dan apabila berpedoman pada gambar lokasi maka persilnya bukan No. 62 D.11 tetapi No.69.

   Surat Keterangan Kepala desa Bakalanrayung Budiono, direspon cepat oleh BPN Kabupaten Jombang, hari ini tanggal 26/4/2021, BPN telah menerjunkan dua petugas ukurnya, yang bernama Yoga dan Sulung, mengukur ulang Persil No.62 D.11 dan Persil No. 69. Yang disaksikan oleh pihak Notaris Ervan yang diwakilan staf Pak Nanang, Dari Kepolisian Polsek Kudu dan dari PUPR yang diwakili Dian. Sementara dari perangakat desa Bakalanrayung dari awal diduga sudah membantu mafia tanah jadi tidak satupun perangkat desa yang hadir dalam konfirmasi ulang oleh BPN sesuai permintaan Kepala Desa Bakalanrayung Budiono.

   Yoga, petugas ukur dari BPN, dalam keterangan mengatakan hari ini saya ukur global persil no. 62 D.11, ketika nanti sudah ketemu keluasannya akan kita panggil resmi siapa saja yang menempati persil tersebut dan keluasanya berdasarkan sertifikat yang dimiliki, sisanya tentu akan menjadi milik sertifikat No. 7.

   Kepala Desa Bakalanrayung, Budiono, ketika dikonfirmasi dikantornya, membenarkan kalau surat keterangan permintaan konfirmasi ke BPN tersebut atas permintaannya, ketika ditanya kenapa tidak satu perangkat desa, yang hadir menyaksikan pengukuran ulang, dia katakan karena tidak diberitahu, saya baru dengar kalau BPN mengukur ulang Persil 62D.11 dan Persil 69. Budiono juga membenarkan kalau tidak pernah mengeluarkan secuil surat panggilan ke pihak yang bersengketa untuk mediasi. Budiono juga membenarkan kalau persil No.62 D.11 sesuai dengan sertifikat No.7. cuman gambarnya yang berbeda. Kalau hari ini BPN mengukur persil 62 D.11, berarti ada kemungkinan pembetulan gambar, karena itu urusan BPN, saya tidak berpihak siapa-siapa,” tegas Budiono kepada Suaraharianpagi.com 26/4.

   Sementara untuk mengelabuhi petugas LA yang diduga sebagai mafia tanah menulis surat pernyataan yang bermateri Rp. 6000; berbunyi : 1. saya memperoleh tanah secara sah dan mempunyai kekuatan hukum. Tapi tidak menguraikan diperoleh dari mana, jual beli, Hibah atau Waris. 2. Saya menolak dilakukan mediasi guna bertemu dan berbicara dengan pihak – pihak yang merasa dirugikan dan menuntut tanah saya tersebut. 3. Selanjutnya apabila memang ada pihak yang merasa dirugikan atas hak tanah saya tersebut, maka langka yang tepat untuk menyelesaikan dan mencari kebenarannya adalah menempuh jalur hukum atau melalui Pengadilan yang berwenang.

   Surat pernyataan  LA tersebut tidak membuat surut Yasjudan memperjuangkan hak miliknya, melalui pengacaranya Sholikin mengajukan laporan resmi ke Malpores Jombang atas kasus dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh LA dan orang – orang yang diduga membantu dalam penyerobotan tanah tersebut. Dasar yang digunakan untuk melaporkan kasus tersebut adalah Pasal 385 KUHP, Pasal 2 dan Pasal 6, Serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 51 tahun 1960. *ryan

   Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati bersama Wakil Bupati Muhammad Albarraa, Forkopimda Mojokerto dan OPD, telah beberapa hari melaksanakan pembagian masker sekaligus takjil gratis pada masyarakat, dilanjutkan buka puasa dan tarawih bersama. Kegiatan ini merupakan implementasi program Mojokerto Sehat dan Tertib Ramadan (Mesra) 2021 yang dimotori 3 Pilar yakni Polri, TNI dan Pemerintah. Selain 3 Pilar, program "Mesra" juga menggandeng para ulama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat melaksanakan ibadah ramadan dengan aman serta nyaman, dengan tetap disiplin protokol kesehatan.

   Sebagai informasi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan sejak beberapa hari mulai tanggal 19 April di Masjid Nurul Huda Desa Pakis Kecamatan Trowulan, Masjid Jami' Al Muttaqin Desa Brayublandong Kecamatan Dawarblandong tanggal 21 April, Masjid At Tauhid Desa Kesemen Kecamatan Ngoro tanggal 22 April, dan Masjid Al Ichsan Desa Sumberjati Kecamatan Jatirejo tanggal 23 April kemarin. Pada kesempatan-kesempatan tersebut, bupati terus mengajak semua untuk berupaya memperbaiki zona sebaran Covid-19 Kabupaten Mojokerto. Bersama 3 Pilar dalam program "Mesra" dibantu dengan komitmen masyarakat, Bupati Ikfina kembali mengingatkan pentingnya protokol kesehatan yakni 3 M (memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun).

   "Zona kita sekarang kuning (risiko rendah). Kita berusaha agar cepat hijau (risiko terkendali). Kita sudah sepakat bahwa salat jamaah di masjid, kapasitasnya dibatasi maksimal 50 persen saja. Aturan ini harus dipatuhi, jangan sampai kita melanggar prokes sehingga memicu lonjakan kasus dan jadi warna merah (risiko tinggi)," tegas bupati.

   Terkait mudik hari raya Idulfitri, Bupati Ikfina sekaligus Ketua Satgas Covid-19, menegaskan bahwa Pemerintah telah melarang tradisi tahunan tersebut demi menghindari konsekuensi lonjakan kasus Covid-19. Namun jika ada yang tetap melanggar aturan tersebut, bupati menginstruksikan agar pengamanan diperketat secara signifikan dan terarah. Tentunya dengan koordinasi dengan tim pencegahan Covid-19.

   "Pemerintah telah mengeluarkan aturan larangan mudik. Kalau ditemukan ada yang melanggar, harus koordinasi dengan satgas Covid-19 sampai dengan tingkat RT. Vaksinasi akan terus kita maksimalkan meski jumlahnya terbatas, karena itu diatur dari Pusat. Maka dari itu, sekali lagi saya mohon agar kita tetap konsisten dengan protokol kesehatan sebagai cara ampuh mencegah Covid-19 saat ini," imbuh bupati. *adv

Gresik - suaraharianpagi.com

Kecelakaan beruntun kembali terjadi di jalan Pantura Gresik tepatnya di Jembatan Sembayat Kecamatan Manyar, Kamis (22/4). Kecelakaan tersebut, melibatkan tiga truk bermuatan berat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari informasi saksi di lokasi, kejadian itu bermula, saat kendaraan Dump truck Toyota Dyna no pol W 9221 UL mengalami mogok karena As patah.

Posisi kendaraan yang dikemudikan Kusmiran itu berada di pintu keluar sebelah selatan jembatan Sembayat arah Gresik. Sedangkan dari arah belakang, melaju Kendaraan Truk engkel Nopol L 8798 CB dikendarai Yohanes yang akan mendahului. Kemudian tiba-tiba dari arah belakangnya lagi, sebuah Dump truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol L 8356 UD melaju cepat seperti kehilangan kendali. Diduga truk bermuatan batu bara Ini mengalami rem blong, dan akhirnya terjadi kecelakaan.

"Dari jauh sudah saya kurangi kecepatan tapi karena muatan berat jadi susah untuk berhenti langsung,"tutur Zuhri di lokasi.Adapun dari pantauan awak media kecelakaan itu sudah ditangani tim dari Satlantas Polres Gresik. Petugas terlihat melakukan evakuasi dan mengatur lalu lintas. *Ind

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memastikan layanan publik selama pemberlakukan larangan mudik Lebaran dipastikan jalan dan tidak libur sama sekali. Kepastian dibukanya layanan publik dikuatkan sejumlah kebijakan menyangkut kewajiban aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Mojokerto. “Layanan publik (selama perbelakuan larangan mudik Lebaran) tetap jalan dan tidak libur sama sekali,” kata Wali Kota, Kamis (22/4).

   Bahkan, setiap ASN d lingkup pemerintahan yang dipimpinnya pun diwajibkan share location untuk mengetahui posisi ASN yang bersangkutan. Share location wajib. Ini untuk memastikan keberadaan ASN yang bersangkutan,” tandasnya. Sedangkan pada saat hari raya Idul Fitri 1442 H, ASN piket di lingkungan masing-masing membantu Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam monitor protokol kesehatan

   Sementara terkait tentang kebijakan larangan mudik lebaran yang dikeluarkan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Mojokerto terus melakukan sosialisasi secara masif. Langkah ini diambil untuk menghindari lonjakan kasus Covid-19 akibat mobilitas masyarakat yang terjadi saat mudik. “Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran tahun ini. Tujuannya, mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya, yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020,” katanya.

   Wali Kota yang karib disapa Ning Ita tersebut menegaskan, berdasarkan data Satgas Covid-19, selama ada libur panjang (long weekend), kasus Covid-19 hampir selalu bertambah secara signifikan. Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini pun menghimbau masyarakat agar tidak mudik atau melakukan pergerakan atau aktivitas kegiatan yang berpotensi menaikkan angka kasus penularan dan keterpaparan Covid-19. "Kita akan sampaikan terkait lonjakan kasus Covid-19 di berbagai negara akibat mobilitas dan kegiatan masyarakat. Juga pelarangan mudik untuk menekan penyebaran Covid-19,” imbuhnya.

   Dalam kesempatan ini, Ning Ita juga menyampaikan situasi terkini Covid-19. Menurutnya, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang merupakan kebijakan lanjutan untuk membatasi mobilitas masyarakat di tengah pandemi guna menekan laju penularan virus corona yang sudah berlangsung mulai 9 Pebruari sampai dengan 19 April 2021 membuahkan statistik positif, yakni kasus positif Covid-19 cenderung menurun. Kemudian, kasus kematian juga mengalami penurunan pada saat PPKM mikro diterapkan.

   Dipaparkan, grafik keterpaparan Covid-19 di Kota Mojokerto yang terus melandai. Dari total 2.577 kasus, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 2.366 orang atau 91,8 %. Dirawat 18 orang atau 0,7 %, Isolasi Mandiri 15 orang atau 0,6 persen. Sedangkan kasus meninggal akibat Covid-19 terakumulasi 178 orang atau 6,9 %. Berdasar zona resiko RT periode PPKM Mikro, dari total 681 RT, yang masuk zona hijau sebanyak 669 RT, zona kuning 12 RT, sedangkan zona orange dan zona merah, nol persen. “Terjadi penurunan tren kasus aktif periode PPKM Mikro I-V di Kota Mojokerto. Tren ini jangan sampai bergerak ke atas akibat arus mudik yang tidak terkendali. Yang terpenting, tetap terapkan protokol kesehatan 5M,” pesannya.

   Penerapan protokol kesehatan 5M (mencuci tangan dengan memakai sabun  dan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak , menjauhi kerumuman dan mengurangi mobilitas dan interaksi) secara ketat menjadi hal yang paling ditekankan Walikota. Bahkan penerapan protokol kesehatan 5M ditempatkan dalam butir pertama Instruksi Wali Kota Mojokerto Nomor : 188.55/3/417.101.3/2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Pada Bulan Suci Ramadhan Dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Tahun 2021 Masehi Di Wilayah Kota Mojokerto tertanggal 8 April 2021. “M yang terakhir, mboten mudik (tidak mudik),” katanya.
   Sementara itu, PIC (person in charge) Komunikasi Publik Vaksinasi Covid-19 Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo mengatakan, masa berlaku aturan pelarangan jelang mudik lebaran diperpanjang.  Kini larangan mudik diberlakukan lebih dari sebulan yaitu mulai 22 April hingga 24 Mei 2021. Adapun tujuan addendum yang menambah waktu pembatasan mudik itu ialah untuk mengantisipasi arus pergerakan penduduk. Hal ini untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid 19.

   Ketentuan baru tersebut tertera dalam Addendum Surat Edaran nomor 13 tahun 2021 yang dikeluarkan 21 April 2021, ditandatangani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Doni Monardo. “Jika sebelumnya larangan mudik berlaku dari 6-17 Mei 2021, pemerintah menambah jadi H-14 dan H+7. Dengan demikian, larangan mudik berlaku mulai hari ini,” terang Gaguk. Maksud dari Surat Edaran ini adalah mengatur pengetatatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama 14 hari peniadaan mudik (22 April – 5 Mei 2021) dan H + 7 perjalanan mudk (18 Mei -24 Mei 2021). Sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 tahun 2021 yang membatasi larangan mudik pada 6 sampai 17 Mei 2021.

   Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, Endri Agus Subianto mengatakan, secara teknis Kementerian Perhubungan mengatur pengendalian transportasi sebagai tindak lanjut pelarangan mudik, seperti termaktub dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Peraturan tersebut sebagai dukungan sekaligus tindak lanjut terhadap larangan mudik yang sudah diumumkan pemerintah melalui Menko PMK Muhadjir Effendy, dalam rangka mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

   “Dalam Permenhub ada ketentuan menyangkut hal-hal yang dilarang, pengecualian-pengecualian, pengawasan, dan sanksi. Serta diatur juga ketentuan mengenai pengendalian transportasi di wilayah aglomerasi,” terang Endri Agus. Terdapat delapan wilayah aglomerasi lingkungan perkotaan yang diperbolehkan melakukan perjalanan atau kegiatan dalam wilayah perkotaan. Salah satunya wilayah Gerbangkertasusila (Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan).

   Namun, ujar Endri Agus lebih lanjut, pengecualian terhadap aturan ini diberlakukan antara lain untuk penumpang yang memenuhi kriteria khusus seperti perjalanan dinas, bekerja, atau kondisi mendesak seperti: melahirkan dan kondisi sakit. Sedangkan angkutan darat yang dilarang pada masa pemberlakuan aturan itu diantaranya kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan bermotor.

   “Pengecualian diberlakukan bagi masyarakat dengan kepentingan tertentu seperti: yang bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tandatangan basah dan cap basah dari pimpinannya, kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil dengan satu orang pendamping, kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, dan pelayanan kesehatan yang darurat.

   Sedangkan, pengecualian kendaraan diberlakukan bagi kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, kendaraan dinas operasional, berplat dinas, TNI, Polri dan kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah; mobil barang dengan tidak membawa penumpang; kendaran yang digunakan untuk pelayanan kesehatan setempat seperti ibu hamil dan anggota keluarga intinya yang akan mendampingi, kendaraan yang mengangkut pekerja migran indonesia warga negara Indonesia dan mahasiswa pelajar di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus dari pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   Pengawasan di lapangan akan dilakukan Polri dibantu TNI, Kemenhub, dan Dinas Perhubungan di daerah, untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan. Adapun titik penyekatan akan dilakukan di 333 titik pada akses utama keluar dan masuk jalan tol dan non-tol, terminal angkutan penumpang, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan. *adv

Lamongan suaraharianpagi.com

   Bulan Ramadhan 1442 H menjadi berkah bagi pengrajin songkok di Desa Kendalkemlagi Dusun Kemlagi Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Usaha mereka sempat mati sejak pandemi Covid-19 melanda, karena tidak ada pesanan. namun kini mereka bisa bernafas kembali, setelah kebanjiran pesanan.Seperti diungkapkan salah stau pengrajin songkok di Desa Kendalkemlagi, Syaiful Ghommam (40), bahwa pengrajin songkok di Desanya mulai kebanjiran pesanan saat Ramadhan tiba."Meningkat drastis jika dibandingkan Ramadhan lalu. Tahun kemarin sepi, hampir selama 1 tahun lebih saya tidak produksi akibat pandemi Covid-19," kata Syaiful, Rabu (21/4).

   Lanjut Syaiful Ghommam yang akrab dipanggil kak Ghom yang memulai usahanya sebagai pengrajin songkok sejak 10 Tahun tersebut mengaku kini sudah menerima pesanan hingga ratusan kodi dari berbagai kota di Tanah Air. "Sekarang saya harus menyelesaikan minimal 100 kodi per minggu," ujarnya. Untuk dapat menyelesaikan pesanan sebanyak itu, Ghommam dibantu beberapa pekerja. Proses produksi berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 16.00. Namun tak jarang mereka juga harus lembur hingga sahur. "Saya dibantu 20 orang karyawan setiap harinya, untuk memenuhi target pesanan, kita sering lembur sampai sahur," imbuhnya.

   Songkok produksi Syaiful Ghommam memiliki model yang cukup variatif, dengan harga yang juga beragam, tergantung jenis bahan yang digunakan. "Harganya per kodi mulai dari Rp 400.000  sampai Rp 600.000, tergantung kualitas bahan yang dipakai, serta ukuran tinggi Songkok, lanjutnya. Menurut Mahmudah (29), salah satu karyawan Syaiful Ghommam, mengatakan bahwa tahun ini Alhamdulillah banyak Order Mas kepada awak media suaraharianpagi. "Iya mas, banyak banget yang memesan. Hingga kita sering lembur. karena Songkok jadi salah satu komoditi yang kerap dicari selama bulan Ramadhan. Meski pandemi, permintaan akan songkok tetap meningkat di bulan suci ini, jadi urusan dapur kita masih bisa mengepul, tutur ibu Muda dari satu putra. Pesanan yang diterima para pengrajin songkok di Desa kendalkemlagi Dusun Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Lamongan di Bulan Ramadhan ini kebanyakan berasal dari kota Surabaya, kalimantan Jogyakarta, Kediri, Jawa Barat, Aceh, Lampung. Dan perlu dicatat bahwa Songkok hasil dari pengrajin Desa Kendalkemlagi ini memang terkenal karena harganya yang murah tapi kualitasnya tinggi. * Ind

Lamongan - suaraharianpagi.com

Di tengah pandemi virus Corona, anak-anak Usia Dini di Kota Lamongan memiliki cara unik dalam memperingati Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April, mulai dari memperagakan fashion show berbusana kebaya, memasak bersama ibu, membantu orangtua bersih bersih rumah hingga menyanyikan Lagu Kartini dan bercerita mengenai sosok R.A. Kartini. Aksi polos dan lugu mereka diabadikan secara virtual oleh para orangtuanya untuk mengisi Peringatan Hari Kartini saat Belajar Dari Rumah kondisi tersebut ditahun lalu. Tapi untuk tahun 2021, ada yang berbeda saat suasana pagi di depan halamanPaud (Tk, KB)Tunas Harapan Desa KendalKemlagi kecamatan Karanggeneng Lamongan. Halaman Sekolah yang biasanya sepi, kali ini sekelompok anak-anak, Paud (TK, KB) dengan berpakaian baju daerah berdiri rapi, bergandengan tangan laki-laki dan perempuan, berbaris rapi dihalaman sekolah.

Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Pengurus dan dewan Guru Paud Tunas Harapan di Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan kali ini berinisiatif untuk mengajak anak-anak PAUD, (TK,KB) untuk memperingati Hari Kartini dengan menggelar kegiatan dengan bebrapa permainan yang bersifat mendidik, Rabu (21/04). Tak jauh dari Peserta didik, turut mengiringi para orang tua serta para DewanGuru, serta pengurus yang ada di Desa KendalKemlagi yang memandu anak-anak yang sedang mengikuti kegiatan tersebut agar tertib dan lancar. "Saat ini kegiatan untuk memperingati hari Kartini tidak hanya sebatas menggunakan pakaian adat saja, namun juga digelar berbagai kegiatan yang melibatkan anak-anak, seperti menggambar, menari, Mewarnaibersama ibu- ibu mereka dan yang lainnya. Namanya juga anak-anak, mereka mungkin menikmati berbagai kegiatan tanpa mengerti apa makna hari Kartini tersebut," jelas Heni Rahmawati, salah satu Guru Paud Tunas Harapan.

   Saat ini para pendidik PAUD sudah semakin kreatif menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak didiknya. Aksi polos dan tingkah lucu menggemaskan para pelajar PAUD yang direkam orangtuanya untuk penilaian pengembangan diri ini juga bisa memunculkan aspek aspek nilai dalam diri anak. "Mulai dari nilai keberanian untuk unjuk diri tampil di depan kamera, melatih keberanian menampilkan sesuatu, lebih menghormati dan sayang ibunya, sosok perempuan yang memiliki peran penting di keluarganya. Semua kegiatan ini untuk menanamkan nilai-nilai emansipasi wanita yang telah diajarkan melalui perjuangan RA Kartini agar peran wanita pada saat itu setara dan seimbang dengan kaum laki-laki serta tidak boleh tertindas," * Ind

Lamongan Suaraharianpagi.com

     Bulan Ramadan 1442 H tak lepas dari beberapa budaya yang ada di dalamnya, sebut saja seperti mencari jajanan atau takjil menjelang berbuka puasa.Nah, jika anda berada di kawasan Pantura tepatnya di Desa Banjarwati kecamatan Paciran Lamongan apa salahnya berkunjung ke Jalan Mawar atau sekitar Komplek Ponpes Sunan Drajat, Sebab disana banyak orang menjajakan jajanan mereka untuk takjil berbuka puasa.Ketika anda di sana, sudah berjajar pedagang kaki lima. Momen ini ternyata juga banyak ditunggu oleh pedagang.Salah satunya Ahmad Asrori Bapak satu Putri pedagang Pentol hits asal Padengan kecamatan Pucuk Lamongan.

   Lanjut Ahmad Asrori, yang akrab dipanggi Gus As menjual Pentol per porsinya dengan harga Rp.3.000 - 5.000."Jika bulan Ramadhan tahun ini seharinya bisa mencapai Rp 350 ribu", tuturnya kepada awak media Suaraharianpagi, senin (19/4) sore. Hal senada dengan Gus As, Hadi Pria lajang dari Desa Moropelang Babat Lamongan, mengatakan jika Ramadhan tahun ini membawa berkah. Lebih lanjut Hadi, megatakan bahwa selama pandemi tahun lalu penjualannya menurun, namun saat Ramadhan tahun ini perlahan mulai merangkak naik."Sekarang sudah berangsur normal. Seharinya bisa sampai Rp 250.000", tutur penjual Sosis telur.

   Meskipun demikian, semangat Ramadhan yang berlanjut lebaran meski tanpa mudik diharapkan tetap dapat memacu spirit berkah Ramadhan yang bersifat universal, bukan hanya bagi kaum muslim, melainkan juga untuk semua kalangan. * Ind