[img src="https://1.bp.blogspot.com/-y5vc1w5WmmI/Wvu0-zyCxSI/AAAAAAAAE1k/6-N0xM6XlYERbg8k5nHriuOLiwFrZiWpACLcBGAs/s1600/150%2Bx%2B450%2Bbanner.png"/]

Diduga Palsukan Tandatangan, Kades Gedangan Akan Dipolisikan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) priode tahun 2019 - 2025 Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Waras, akan meminta pertanggung jawaban oknum Kepala Desa Gedangan Sukarno, karena diduga memalsukan tanda tangan selama dia cuti mengikuti kompetisi pemilihan Kepala Desa tahun 2019 sampai sekarang. Disamping itu Waras juga akan membawah dugaan pemalsuan tanda tangan ini karena pelaporkan ke penegak Hukum atau Polisi.

   “Secara legalitas saya masih sah menjadi Ketua Badan Permusawaratan Desa (BPD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang, Nomor: 188.4.45 /231 / 415 .10.1.3/2019, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Dr. H, AKH. Jazuli, SH, M, Si, Selaku Pembina Utama Madya. Sampai sekarang SK itu belum dibatalkan oleh Bupati Jombang,” Beber Waras.

   Masih Juga kata Waras Ketua BPD desa Gedangan, untuk meyakinkan saya masih jadi Ketua BPD Desa Gedangan, tanggal 26 Januari 2021 saya mendapatkan undangan dari Kepala Desa Gedangan, Sukarno, untuk menghadiri acara Muserbangdes tahun 2022, tanggal 27 Januari 2021 di Kantor Desa Gedangan, jam 19.00 WIB. Informasi yang saya terima karena pak Kepala Desa mendapat tekanan dan ancaman oleh ketua BPD yang baru akan mengundurkan diri kalau Saya diikutkan Muserbangdes desa Gedangan, akhirnya undangan ditarik lagi oleh Kasi Pemerintahan desa Gedangan. Tanpa memberi alasan yang rasional. Untung undangannya sempat saya dokumentasikan.   

   “saya kawatir kepala desa Gedangan, Sukarno, telah melakukan dugaan pemalsuan tanda tangan ketua BPD yang masih sah, dalam laporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau LPJ APBDes tahun 2019 dan 2020, atau kegiatan yang lain,” ungkap Waras kepada suaraharianpagi. com. 21/3/2021.

Waras mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dan membawa sejumlah bukti terkait pengungkapan dokumen LPJ APBDes Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno tahun 2019 dan 2020. Dirinya menegaskan akan dibantu oleh temanya untuk melengkapi data – data yang sudah ada

   “Jangan main-main, ini uang Negara. Kami selaku Ketua BPD yang masih sah tidak mau bertanggung jawab jika dikemudian hari ada tersangkut masalah hukum. Apabila ditemukan penyalahgunaan dana desa (DD), APBdes dan PDRD” tegasnya.

   Dirinya juga menyesalkan atas ulah oknum Kepala Desa yang di duga kuat melakukan pemalsuan tandatangan Ketua BPD yang SK nya masih berlaku sampai sekarang.

   “Yang namanya LPJ APB-Des, tentu kaitannya dengan masalah pencairan anggaran dana desa, APBDes, dan PDRD. Dan memang, pihak BPD semestinya harus mengetahui proses yang benar agar tidak jadi persoalan hukum dikemudian hari” tegas Waras dengan nada serius.

   Sementara Kepala Desa Gedangan, Sukarno, ketika dikonfirmasi di kantornya, membenarkan Kalau Waras masih menjadi Ketua BPD yang legalitasnya masih sah, karena belum dibatalkan oleh Bupati Jombang, meskipun aturannya sudah jelas bila sudah ditetapkan balon (bakal calon kades) dengan sendirinya dianggap mengundurkan diri sebagai ketua BPD. Tapi ini tidak dilakukan oleh Bupati Jombang.

   Ia juga membenarkan untuk membuktikan Waras masih Ketua BPD Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, saya undang dalam rangka Muserbangdes tahun 2022 tanggal 27 Januari 2021. Tapi berhubung saya diancam ketua yang baru dan pengurusnya akan mengundurkan diri, akhirnya undangan saya tarik lagi.” Kata Kades Desa Gedangan.

   Ketika ditanya legalitas ketua BPD yang baru. Dia katakan belum ada, PAW saja belum, jadi belum ada SK Bupatinya. itukan urusan internal BPD, saya  tidak mau campur tangan. Ketika dikejar bagaimana belum mempunyai SK Bupati ikut menandatangi program di desa sejak tahun 2019 sampai 2020 apa sah tandatangannya. Dia tidak bisa menjawab malah cerita riwayat pencalonannya menjadi kepala Desa karena bukan warga setempat.

   Camat Wojowarno, Arief Hidayat. SH.M.Si. ketika dikonfirmasi diruang kerjanya terkait carut marutnya pengurus BPD desa Gendangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, membenarkan kalau pengunduran diri dari Ketua lama Waras memang belum ada, sementara untuk BPD yang baru juga belum ada SK dari Bupati Jombang, Bagaimana ada wong dari Desa Gedangan sendiri tidak pernah mengajukan pemberhentian maupun pengangkatan ketua baru. Kecamatan kan tidak bisa melangkah kalau dari desa sendiri tidak pernah mengajukan. Sah kah ketua BPD yang baru ikut menandatangani dukumen kegiatan di Desa Gedangan yang dipimpin oleh Sokarno selama 2019 sampai 2020, dengan singkat di jawab ya lihat juklisnya.” tegas Arief. *ryan

 

Posting Komentar

[facebook]

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget