Maret 2021

Jombang - suaraharianpagi.com

   Koordinator LSM Gadjah Mada, yang berkantor di Jalan Gadjah Mada, Mojokerto, Yanto, menanggapi, Proyek Aspal Lapen yang dibiayai dari Dana Desa (DD) 2021, di Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang diduga bermasalah karena di borongkan pihak ketiga dan ada dugaan mar’af anggaran. Oleh karena itu ia meminta aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa timur bertindak tegas.

   Proyek tersebut adalah Rehab Jalan Aspal Lapen di dusun Pagerwojo, desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dengan Panjang 850 meter X Lebar 3,5 meter, menelan anggaran Rp. 319.963.800;  dari Dana Desa (DD) Tahun 2021.

   Yanto mengatakan, “aparat penegak hukum (Polisi atau Kejaksaan) harus bertindak tegas, segera memanggil dan memeriksa Pj. Kepala Desa Pagerwojo, Fatrur Rozi dan TPK nya, selaku pelaksana kegiatan.”

   “Mereka jangan cuman dipanggil dan diperiksa bila perlu mereka segera ditahan. Karena sudah jelas-jelas kegiatan proyek Rehab Jalan Aspal lapen di Desa Pagerwojo, bermasalah. karena proyek tersebut diduga diborongkan pihak ketiga dan Pj. Kepala Desa Pagerwojo, Fathur Rozi diindikasikan menerima fee 20% dari total nilai proyek, tidak hanya itu saja Pj. Kades Pagerwojo, Fathur Rozi, juga diduga memar’ap anggaran kegiatan tersebut. Saya juga berharap Pemkab Jombang, lewat Inspektorat juga mengambil tindakan tegas, melakukan audit kegiatan” Kata Yanto.

   “Jangan sampai Kabupaten Jombang, dijadikan objek proyek Dana Desa, oleh Pj. Kepala Desa Pagerwojo, Fathur Rozi, karena yang rugi selain Pemkab juga masyarakat, apabila sebuah proyek tidak memenuhi spek dan cepat rusak, maka untuk beberapa tahun tentunya tidak dapat pembangunan yang sama karena mengacu pada aturan mainnya” ungkapnya.

   “Untuk itu, kami mendesak aparat penegak hukum, jeli dan segera bertindak tegas. Jangan menunggu laporan resmi dari masyarakat. Panggil dan periksa dulu Pj. Kepala Desa Pagarwojo, Fathur Rozi, dan pihak terkait lainya, nanti akan ketahuan ada pelangaran hukum atau tidak. Kalau mereka tidak pernah dipanggil dan diperiksa mungkin penegak hukum tidak akan tahu ada pelangaran hukum atau tidak.” Tegas Yanto.

   Ditambahkan “Setiap perencanaan pembangunan Aspal Lapen pasti dibuat sebaik mungkin agar masa pemakaian (penggunaan) bisa bertahan lama, minimal 5-6 tahun, bahkan lebih. Namun pekerjaan jalan aspal lapen di desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, diperkirakan tidak akan tahan lama karena diduga ada komponen dasar, yang tidak dikerjakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pj. Kepala Desa Pagerwojo, Fathur Rozi.

   Tidak hanya itu pelaksanaan proyek Rehab Aspal Lapen di Desa Pagerwojo  tersebut tidak transparan, TPK selaku pelaksana proyek sejak awal pengerjaan sampai  selesai, ketika ditanya oleh beberapa  tokoh masyarakat desa Pagerwojo, selalu menghindar dan berbelit-belit.

Menurut Yanto, ini semua bisa terjadi karena lemahnya pengawasan baik dari Kecamatan dan dari Dinas Teknis setempat. Bahkan kami menduga mereka memang bersekongkol untuk mengerjakan proyek tersebut dengan cara diborongkan sehingga 30% padat karya tunai bisa dibuat bancaan bersama.

   “Kalau pihak Kecamatan dan Dinas Teknis melakukan pengawasan dengan benar, tidak mungkin ini semua akan terjadi. Oleh karena mereka harus diseret keranah hukum. Dan kami berharap penegak hukum segera memanggil dan memeriksa mereka, bila perlu segera ditahan.” Tegas Yanto.

   Sementara Pj Kepala Desa Pagerwojo, Fathur Rozi, ketika dikonfirmasi via ponselnya, membenarkan kalau proyek Rehab Jalan Aspal Lapen merupakan permintaan dari warga setempat. Ketika ditanya apa benar proyek tersebut di kerjakan pihak ketiga dari wilayah Nganjuk, dia katakan tidak benar, murni swakelola, Begitu dikejar dengan pertanyaan apa warganya punya keahlian mengerjakan pekerjaan Aspal Lapen, dia jawab Kami pinjam tenaga ahli dari luar sebanyak 10 orang beserta alat beratnya, warga kami saya libatkan 11 orang untuk tenaga pembantu usung-usung material proyek” kelit Fathur Rozi, menghindari kesan bahwa proyek Rehab  Jalan Aspal Lapen didesanya diborongkan pihak ketiga.

   Tidak cukup dengan pertanyaan tersebut, ketika ditanya apa benar bapak diduga menerima fee 20% dari total nilai proyek dari pihak ketiga, dia jawab “Demi Allah tidak benar, saya tidak menerima apapun, besok pagi-pagi  mas ketemu saya dan mas Arip  di kantor,” Arip yang dimasud Fathur Rozi, bagian perencanaan desa Pagerwojo.  

   Dari pantauan dilapangan, pembangunan menunjukan lebih banyak anggarannya dari pekerjaan yang dikerjakan, diduga tidak ada pengembangan kegiatan kalau dilihat dari anggaran yang segede itu.  Proyek dikerjakan sekitar beberapa minggu yang lalu, namun kondisinya sangat memprihatinkan, sudah pada mengelupas abu batunya, *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Bertempat di Gedung Pertemuan Balai Desa Mojongapit, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar sarasehan Tim Penggerak (TP) PKK desa dan kelurahan se-Kabupaten Jombang, mulai hari Senin s/d Rabu (29s/d31/3)

   Sesuai tema acara “Bersama Melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting Menuju Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing di Kabupaten Jombang”, kegiatan ini merupakan salah satu langkah menurunkan angka stunting di wilayah setempat.

   Kepala Seksi (Kasi) Penguatan Kelembagaan Masyarakat DPMD Kabupaten Jombang, Nuning Fitriana mengatakan, dalam sarasehan ini, peserta diberikan bekal dan materi mengenai bagaimana cara mencegah stunting pada balita di desa mereka.

   Mereka yang bertugas di bidang kesehatan melakukan beberapa kegiatan yang mengarah pada percepatan penurunan stunting, semisal membuat pelatihan pengukuran bayi, membuat makanan tambahan untuk balita penderita stunting dan sebagainya.

   “Karena Kabupaten Jombang di tahun 2021 ini merupakan Kabupaten Locus Stunting. Jadi kegiatan kita, diharapkan para Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Jombang ikut bersama-sama melaksanakan percepatan penurunan stunting dengan kegiatan PKK yang ada di desa,” tuturnya.

   Masih kata Nuning, di Jombang sendiri saat ini ada 11 kecamatan yang menjadi locus stunting. Dari jumlah itu, 20 desa di antaranya tercatat memiliki angka stunting cukup tinggi. “20 desa ini akan menjadi locus stunting untuk 2021 – 2022,” ungkapnya.

   Narasumber yang dilibatkan pada acara sarasehan ini, di antaranya yaitu ada 2 orang tenaga ahli P3MD Kabupaten Jombang, Moch Muchlis dan Maghfuri serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Ny Wiwin Sumrambah.

   Dijelaskanya, untuk narasumber juga menyampaikan materi bagaimana Peran Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dan konvergensi pencegahan stunting dan perencanaan penganggaran Dana Desa untuk kegiatan PKK. “Salah satunya membentuk rumah desa sehat (RDS) sekretariat bersama bagi kegiatan pemberdayaam masyarakat desa di bidang kesehatan,” imbuhnya. Diharapkan, kegiatan ini bisa mengarah ke kegiatan-kegiatan yang menunjang percepatan penurunan stunting. “Harapan kami ada percepatan penurunan stunting,” tegasnya.

   Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Ny Wiwin Sumrambah, dalam materinya mengatakan Perlunya Penguatan Kelembagaan PKK. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Pemerintah Desa dan masyarakat bisa membentuk LKD sebagaimana dimasud sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan melalui PERDES sesuai Permendagri 18/2018 Ps 4 ayat 2.

   Pemberdayaan Kesejateraan Keluarga tahun 2000 sampai sekarang, Merupakan organisasi kemasyarakatan yang bermitra dengan pemerintah dikelolah secara berjenjang dari tingkat bawah dasawisma, RT/RW, desa Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan Pusat, guna wewujudkan keluarga sejatera, dari, oleh dan untuk masyarakat. *ryan

 

 


Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Pemerintah Kota Mojokerto tahun ini, menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan adanya penyesuaian tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memiliki tujuh program prioritas. Salah satunya adalah pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

   Hal ini disampaikan langsung oleh wali kota perempuan pertama di Mojokerto saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan RPJMD dan RKPD 2022 di Ruang Nusantara, Balai Kota Mojokerto, Rabu (31/3). Dengan didampingi oleh Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria, Ketua DPRD Sunarto, Wakil Ketua I Sonny Basoeki Rahardjo, Wakil Ketua II Junaedi Malik, Sekdakot Harlistyati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Agung Moeljono, wali kota menyampaikan bahwa pelaksanaan musrenbang perubahan merupakan agenda strategis dalam merumuskan sekaligus menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

   Untuk itu, guna menyelaraskan perubahan RPJMD Kota Mojokerto, maka RKPD 2020 mengangkat tema 'Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Pelayanan Dasar didukung Penguatan SDM dan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan'. Tema tersebut selaras dan berkesinambungan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Yakni, Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Berdasarkan tema RKPD tersebut ada tujuh program prioritas. Di antaranya adalah pertama, peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi.

   Kedua, penguatan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan dasar. Ketiga, Pengembangan kawasan-kawasan baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan pariwisata dengan meningkatkan keunggulan kompetitif wilayah. Keempat, peningkatan ketahanan ekonomi melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, koperasi, pasar tradisional, pariwisata dan usaha kreatif dengan menciptakan nilai tambah dan daya saing. Kelima, Meningkatkan kepedulian sosial, kesadaran hukum dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Keenam, perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pengintegrasian pelayanan publik berbasis teknologi informasi secara komprehensif. Dan ketujuh peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengurangan resiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

   "Indeks pembangunan infrastruktur pada tahun 2018 mencapai 68,81 persen. Kemudian, tahun 2019 mencapai 78,63 persen. Sedangkan di tahun 2020 mencapai 84,52 persen. Untuk Indeks infrastruktur pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 80,33 persen. Hingga tahun 2023 ditargetkan dengan kenaikan sebesar 2,36 persen tiap tahunnya sehingga pada akhir periode RPJMD menjadi 83,13 persen. Ini merupakan akumulasi indeks pembangunan dari berbagai sektor seperti infrastruktur pekerjaan umum, infrastruktur perumahan dasar, infrastruktur LLAJ dan IKLHD," jelasnya.

   Tidak hanya itu, menyelaraskan program prioritas RPJMD dengan tujuh agenda prioritas RPJMN dan sembilan prioritas Nawa Bhakti Setya Provinsi Jatim, maka RPJMD Kota Mojokerto terdapat enam agenda prioritas. Yakni, pertama pengendalian banjir, kedua pembangunan infrastruktur, ketiga pengembangan pariwisata dan kebudayaan lokal. Keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kelima pembangunan sumber daya manusia dan keenam reformasi birokrasi. "Saat ini, pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19, jauh lebih ditingkatkan. Berbagai pemberdayaan pada semua lini sektor, kami gerakkan. Hal ini, untuk membangkitkan roda perekonomian masyarakat agar bisa survive akibat Covid," tegasnya.

   Sementara itu, Kepala Bapedalitbang Agung Moeljono menambahkan pelaksana musrenbang perubahan dikarenakan tiga hal. Pertama, menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN. Kedua, adanya penyesuaian perencanaan daerah akibat adanya bencana non alam, yakni pandemi Covid-19. Dan yang ketiga, menyelaraskan dengan peraturan baru, Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

   "Selama ini, selain pendekatan teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up, Pemerintah Kota Mojokerto dalam menyusun rancangan RKPD Kota Mojokerto tahun 2022 juga melakukan telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dilaksanakan sebagaimana amanat pasal 78 Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran," jelasnya. *adv

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, menggelar Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2022 dengan tema “Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah melalui Pemerataan Pembangunan dan Kualitas SDM”, Selasa (30/3) pagi di Hotel PCP Trawas.

   Musrenbang dihadiri Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Wakil Bupati Muhammad Albarraa, Kepala Bakorwil II Bojonegoro Dyah Wahyu Ermawati, Ketua DPRD Ayni Zuroh, Pj. Sekdakab Didik Chusnul Yakin, Forkopimda, Wakil Ketua TP PKK Shofiya Hanak Albarraa, serta OPD.

   Pada arahannya, Bupati Ikfina Fahmawati menekankan agar penguatan dan percepatan belanja pemerintah serta belanja APB Desa, dapat menjadi stimulus yang mendorong percepatan pemulihan perekonomian, terutama penyerapan APBD 2021.

   Pemerintah Kabupaten Mojokerto harus menjadi pemerintahan yang adaptif dan mampu mengadopsi berbagai perkembangan situasi obyektif daerah. Seperti dinamika perubahan regulasi/kebijakan refocusing anggaran, maupun penyederhanaan birokrasi.

   Perubahan paradigma pembangunan dari money follow function menjadi money follow program, dan pemilihan program prioritas harus benar-benar dilakukan. Jangan sampai program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2022, tidak berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. Apalagi tidak berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan.

   “Dalam bekerja, kita tidak boleh lepas dari target indikator. Contohnya saat ini bisa saya sampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto, ada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Namun jangan sampai itu membuat kita jadi terlalu santai. Kita harus lihat juga daerah lain yang terdekat," kata Ikfina.

   Orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto tersebut juga menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami kontraksi karena pandemi. Namun, masih cukup aman karena ada di urutan ke-4 terkecil se-Jawa Timur. Dari sekian banyak progres dan dinamika pembangunan yang disampaikan, Bupati Ikfina tak lupa mengingatkan PR besar Pemkab Mojokerto yakni upaya menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

   "Pertanian kita berjalan baik dan tidak terdampak pandemi, sehingga itu bisa jadi pertimbangan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.  Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka harus diturunkan. Begitu juga dengan SPBE yang harus ditingkatkan. Tidak boleh ada yang merasa kerjanya paling bagus sendiri. Karena semuanya adalah satu kesatuan tersistem,” tambah bupati.

   Hariyono Kepala Bappeda, pada laporan sambutan menjabarkan kembali beberapa tahapan musrenbang. Dimulai dari Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2021, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tanggal 03-11 Februari 2021, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah tanggal 15 Maret 2021 dan Musrenbang Disabilitas tanggal 16 Maret 2021.

   Berkaitan  dengan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2022, Hariyono turut memaparkan arahan langkah-langkah penyusunan RKPD 2022 dari Pemerintah Pusat yang dibagi menjadi beberapa point. Antara lain dengan kondisi Renstra Perangkat Daerah yang belum tersusun, dalam hal penyusunan RKPD Tahun 2022, Kepala Bappeda mengoordinasikan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, program kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 diproyeksikan menjadi bagian pada Rancangan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Periode 2021-2026.

   Adapun kebijakan umum penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2022 antara lain berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dan RKP tahun 2022, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2022. Selain itu, menyusun substansi perencanaan dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19, dan memproyeksikan RKPD Tahun 2022 menjadi bagian RPJMD Tahun 2021-2026.

   Berdasarkan pada tema di atas, dan sinkronisasi dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka kebijakan pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 diarahkan dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan.

   Antara lain pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi sektor usaha mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing dengan dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban lebih tinggi. Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas. Pemantapan daya dukung SDA dan pelestarian lingkungn hidup. Serta, peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik.

   Rancangan pagu indikatif dalam RKPD Tahun 2022 meliputi pendapatan daerah Rp 2.470.618.424.854, belanja daerah Rp 2.610.618.424.854, dan pembiayaan netto Rp 140.000.000.000. Adapun total usulan pagu indikatif pada Rancangan RENJA Perangkat Daerah adalah sebesar Rp 2.831.737.522.337 terdiri dari 246 program 620 kegiatan dan 1732 sub kegiatan. Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp 221.119.097.483 dengan catatan belum termasuk nilai reses/hibah bansos lembaga-perseorangan dan nilai usulan desa/kelurahan yang akan diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah. Sehingga diperlukan sinkronisasi usulan pagu indikatif RENJA Perangkat Daerah sesuai dengan pagu Indikatif Belanja Daerah dalam RKPD tahun 2022. *hms/ds

 

Jombang – suaraharianpagi.com

   Sebanyak 29 orang Pengurus Daerah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kabupaten Jombang Masa Bhakti 2021 - 2026, dikukuhkan di Pendopo Pemkab Jombang oleh Wakil Ketua Perhiptani Provinsi Jawa Timur Ir. Sri Widarti pada Senin (29/3) pagi.

   Pengukuhan yang tetap mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, disaksikan oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab, Sekdakab Jombang Dr Akh Jazuli, SH, MSi, Asisten,  dan Kepala OPD yang terkait ini, ditandai dengan  Pembacaan SK, Penyerahan Panji Pataka, serta Penandatanganan Berita Acara Pengukuhan dari Ketua Lama, Agus Bambang Riyanto pada Ketua Baru, Agus Fahmi Arwani, SP, MSi.

   Ucapan terimakasih dan apresiasi disampaikan Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab kepada seluruh Penyuluh Pertanian yang ada di Kabupaten Jombang. Pada agenda pengukuhan yang sekaligus menjadi ajang silaturahmi antara Bupati dengan para penyuluh Pertanian ini, Bupati Jombang juga berjanji akan memberikan kendaraan operasional, berupa sepeda motor bagi para penyuluh pertanian, guna membantu kelancaran tugas mereka melakukan pendampingan kepada para petani. 

   "Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang saya sampaikan ucapan selamat dan terimakasih telah dikukuhkannya pengurus Perhiptani yang baru, periode tahun 2021-2026. Semoga bapak ibu sekalian mampu mengemban amanah dan membawa organisasi menuju lebih baik lagi, lebih semangat dan makin inovatif dalam bekerja mendampingi para petani,"tutur Bupati Jombang mengawali sambutannya.

   "Insyaallah, karena masih dalam pandemi Covid 19 anggaran kendaraan operasional ini belum bisa mengcover semua Penyuluh, yang jelas mungkin separo dulu untuk tahun 2021, sisanya tahun 2022", tutur Bupati Jombang.

   Bupati berharap upaya peningkatan kapasitas SDM pertanian harus terus ditingkatkan agar petugas pertanian maupun petani memiliki kemampuan untuk berinovasi memecahkan permasalahan, efisiensi usaha tani dan membangun jejaring usaha oleh seluruh petani di Jombang. Dengan demikian petani Jombang akan bisa memiliki daya saing yang kuat dan mampu memperjuangkan kesejahteraannya.

   "Penyuluh Pertanian di Kabupaten Jombang, kompetensi SDM nya harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi juga jaman. Hal ini tentu akan berpengaruh pada percepatan pembangunan pertanian di kabupaten Jombang secara efektif dan efisien. Penyuluh Pertanian harus dapat memberikan pencerahan, inovasi, dukungan dan dorongan kepada para petani agar produksi dan produktivitas hasil pertanian lebih bagus dan semakin meningkat", tambah Bupati Jombang.

   Pembangunan pertanian akan bisa berjalan dengan baik jika Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pertanian bisa mendukung program pembangunan pertanian dengan baik, tandas Bupati perempuan pertama di kota santri ini.

   Penguatan kelembagaan petani di Kabupaten Jombang telah dituangkan dalam SK Bupati Jombang No.188.4.45/472/415.10.1.3/2019 tanggal 27 Nopember 2019 tentang Penetapan Daftar Asosiasi Komoditas tingkat Kabupaten dan Kecamatan, kelompok tani dan gabungan kelompok tani di Kabupaten Jombang diharapkan bisa memacu kinerja lembaga petani menjadi lebih baik lagi.

   "Peran penyuluh menjadi sangat strategis dalam upaya peningkatan kualitas SDM pertanian. Penyuluh dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitas diri agar lebih peka terhadap permasalahan dilapangan sekaligus memberikan solusinya dan terus memotivasi petani agar mau dan mampu menerapkan teknologi pertanian tepat guna. Hal ini tentunya akan membawa petani kita memiliki pendapatan yang meningkat dan lebih sejahtera", papar Bupati Jombang.

   "Melalui kesempatan ini saya harapkan agar seluruh OPD terkait, penyuluh dan stakeholders lingkup pertanian bisa saling bekerjasama dalam menjalankan program-program pembangunan pertanian dengan lebih baik lagi," pungkas Bupati Mundjidah Wahab, *ryan

Lamongan - suaraharianpagi.com

Untuk membangkitkan semangat wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan mampu menjaga keutuhan NKRI, PAC GP Ansor Lamongan mengadakan Diklatsar Banser.  Abdul Rouf Wakil Bupati Lamongan menuturkan, bahwa Pemuda Ansor harus mempunyai rasa mencintai NKRI yang tinggi dan mampu memperjuangkan Nahdlatul Ulama. “Banser itu adalah banom NU yang bertugas membentengi ulama, menjaga aswaja serta keutuhan NKRI. Pemuda Ansor harus mampu memperjuangkan NU,” tutur  Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf, Senin (29/03).

Sementara itu, Firza Muhammad Al Aidrus Ketua PAC GP Ansor Lamongan menjelaskan, Diklatsar Banser bertujuan untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. “Pengisi materi sangat ahli dibidangnya. Jadi kami sangat berharap dengan adanya Diklatsar ini bisa membentuk Banser yang berkualitas dan memberikan pengabdian bagi agama, bangsa dan negara,” kata Firza Muhammad Al Aidrus.

Disisi lain, pengisi materi kebangsaan Chusnu Yuli Setyo meminta, peran Pemuda Ansor dalam menyadari adanya proxy war sebagai upaya memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.“Menghadapi globalisasi, perang proxy menggunakan pihak ketiga seperti teknologi dan media sosial. Tetap meningkatkan kewaspadaan untuk mempertahankan NKRI,” tutur Chusnu Yuli Setyo. Ketua Pelaksana Diklatsar Banser Yanto menjelaskan, diselenggarakannya kegiatan tersebut untuk menambah kaderisasi sebagai Tim inti Ansor.

“Sebanyak 44 peserta yang mengikuti Diklatsar selama 3 hari yang dibimbing oleh Instruktur PC Ansor Lamongan. Lanjut, Yanto menyampaikan, Diklatsar Banser itu diselenggarakan di Sanggar Pramuka Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan juga dihadiri Ketua PC GP ANSOR Lamongan Muhammad Masyhur, Camat Lamongan, Danramil Kota, Polsek Kota, Sekjen PAC GP Ansor Lamongan Moh. Nafis Abdul Rouf, Tsalist Fahami dan Tamim. “PPGD dan PPPK Tim Medis RSUD dr. Soegiri juga hadir memberikan materi dalam diklatsar. Pak Tsalit memberikan materi sejarah NU di Lamongan sedangkan Pak Tamim memberikan materi ke-Ansoran. Untuk materi ke-Banseran diberikan oleh Kasatkorcab Banser PC Lamongan,” katanya.Hadir dalam latihan halang rintang, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi memberikan motifasi kepada para peserta untuk selalu tetap semangat berjuang demi menjaga keutuhan NKRI. * Ind

Lamongan - suaraharianpagi.com

Beberapa orang dari Forum Inisiasi Desa & Agraria (IDeA) dan Kanal Aspirasi Warga Lamongan (KAWAL) melaksanakan Audiensi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lamongan. Agenda Audiensi adalah untuk membahas seputar Program PTSL meliputi soal kuota, biaya, dan sumber dana Program PTSL. Forum IDeA mempertanyakan besaran biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang berbeda. "Mengapa dalam melaksanakan program PTSL, biaya yang dibebankan kepada masyarakat berbeda. Ada yang harus membayar 400 ribu sampai 1 juta", tanya Totok selaku Pimpinan Umum IDeA.

Selain itu, Ketua Umum KAWAL mempertanyakan upaya BPN Lamongan dalam mengawasi pelaksanaan Program PTSL di lapangan. "Mengingat beragam besaran biaya PTSL ini dilapangan, bagaimana upaya BPN dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut, mengingat hal itu berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai program PTSL ini yang seharusnya menjadi madu bagi masyarakat malah menjadi bola liar", tegas Amirul Huda selaku Ketua Umum KAWAL.

Menanggapi berbagai pertanyaan dari peserta, BPN menjelaskan bahwa proses PTSL di BPN adalah gratis. Adapun soal biaya yang di maksud adalah itu kegiatan Pra PTSL dimana itu bukan domain BPN. "Kegiatan mempersiapkan dokumen dan patok tanah itu masuk Pra PTSL. Sedangkan itu bukan domain kami (BPN). Itu adalah domain masyarakat biasanya bermusyawarah bersama pokmas untuk soal biaya Pra PTSL. Yang jelas biaya PTSL sendiri di BPN adalah Gratis". Tegas Darmawang selaku Sub Bagian Tata Usaha BPN Kabupaten Lamongan.

Lebih lanjut Darmawang menjelaskan bahwa dana untuk program PTSL di Lamongan bersumber dari APBN. Sementara dasar Kepala Desa menetapkan biaya pengurusan Pra PTSL adalah Peraturan Bupati No 22 Tahun 2018. "Teman-teman di desa sebenarnya mendasarkan biaya pra PTSL tersebut berdasarkan Perbup No 22 Tahun 2018 sehingga kami juga tidak bisa berbuat apa-apa soal itu karena memang bukan domain kami", kata Pria asal Makasar tersebut. Namun Labib selaku Ketua Bidang Analisis Kebijakan Publik dan Hukum Forum IDeA menjelaskan bahwa Perbup tersebut masih bersifat absurd.

Di jelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 bahwa seluruh biaya pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL dibebankan terhadap masing masing peserta, artinya disini masyarakatlah yang harus membayar. Lebih lanjut didalam Pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 mengatur, biaya yang dimaksud tersebut ditetapkan berdasarkan musyawarah bersama antara kelompok masyarakat dan peserta PTSL, yang besarannya harus rasional, wajar, dan berdasarkan asas kepatutan.Kalimat rasional, wajar, dan berdasarkan asas kepatutan demikian, yang ternyata menjadi ruang terbuka atas variasinya biaya yang hadir di tengah masyarakat, yang sempat memunculkan gejolak dibawah pungkasnya. *Ind

Jombang – suaraharianpagi.com

   Komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menurunkan kasus Stunting, sangat luar biasa. Pemkab Jombang dalam hal ini Bupati Jombang berkomitmen akan melakukan percepatan menurunkan kasus Stunting dengan melaksanakan beberapa program dan kegiatan antara lain pencukupan gizi, imunisasi, jambanisasi, kampung KB, program keluarga harapan, posyandu, hingga kampanye makan ikan. Tidak hanya itu, pendampingan terhadap ibu hamil juga dilakukan dan terus berlanjut saat ibu melahirkan hingga anak usia 2 tahun.

   Hal ini diungkapkan oleh dr. Vidya Buana Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan Mulya S.Kep Ns, MM Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dari Bappeda Kabupaten Jombang saat menjadi narasumber diacara dialog Warung Pojok Kebon Rojo yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, di aula Besut Dinas Kominfo, Rabu (24/3) pagi.

   Dalam dialog interaktif yang dipandu oleh Cak Giono (Ari Suara Jombang) dan dimeriahkan oleh duo pelawak Bagas dan Broto tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kabupaten Jombang dengan mengangkat  tema "Mencegah Stunting Sejak Dini, Kenali Penyebabnya". Respon luar biasa ditunjukkan oleh para Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan atau yang mewakili yang hadir mengikuti kegiatan tersebut.

   “Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Faktanya, faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Biasanya, stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia dua tahun”, papar dr. Vidya

   Beberapa faktor penyebab stunting disebutkan dr. Vidya diantaranya Kurang Gizi, sejak anak berada di dalam kandungan. Sebab, sejak di dalam kandungan, anak bisa jadi mengalami masalah kurang gizi. Penyebabnya, adalah karena sang ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi, sehingga menyebabkan buah hatinya turut kekurangan nutrisi. Selain itu, rendahnya asupan vitamin dan mineral yang dikonsumsi ibu juga bisa ikut memengaruhi kondisi malnutrisi janin. Kekurangan gizi sejak dalam kandungan inilah yang juga bisa menjadi penyebab terbesar kondisi stunting pada anak. Pola Asuh Kurang Efektif  juga menjadi salah satu penyebab stunting pada anak. Pola asuh di sini berkaitan dengan perilaku dan praktik pemberian makanan kepada anak. Bila orang tua tidak memberikan asupan gizi yang baik, maka anak bisa mengalami stunting. Selain itu, faktor ibu yang masa remaja dan kehamilannya kurang nutrisi serta masa laktasi yang kurang baik juga dapat memengaruhi pertumbuhan dan otak anak, serta pola makan.

   “Data tahun 2020 sebanyak 12 ribu anak di Jombang stunting, atau sekitar 16,9 persen. Sedangkan Target nasional 14 persen. Kita bertekad telah melakukan langkah penurunan stunting dengan 30 persen melakukan Intervensi spesifik seperti penyediaan vitamin, makanan tambahan, dan lainnya sedangkan intervensi sensitif sekitar 70 persen dilakukan oleh sektor non–kesehatan seperti penyediaan sarana air bersih, ketahanan pangan, jaminan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya.

   Mulya Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda S.Kep NS, MM dari Bappeda mengungkapkan pelaksanaan upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilakukan di kabupaten Jombang mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. “Kita sudah siapkan regulasi yang mendasari percepatan Stunting, melaksanakan 8 aksi percepatan, penyelarasan program di OPD dan penganggarannya”, tuturnya.

   “ Ada 8 (delapan) tahapan aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting diantaranya Aksi #1 Melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Aksi #2 Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Aksi #3 Menyelenggarakan rembuk stunting. Aksi #4 Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi. Aksi #5 Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa. Aksi #6 Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi. Aksi #7 Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting.  Aksi #8 Melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir”, pungkas Mulya. *ryan

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Walikota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak semua elemen masyarakat bersama-sama memerangi penyakit Tuberculosis (TBC). Hari TBC Sedunia atau Wold TB Day yang diperingati setiap 24 Maret ini merupakan salah satu upaya menyadarkan masyarakat mengenai bahaya penyakit TBC. Ajakan orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto itu disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari TBC Sedunia di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Rabu (24/03).

   “Rangkaian kegiatan Hari TB Sedunia yang paling substantif adalah menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana TB itu. Hal Ini agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait TB. Sehingga penularan TB bisa kita cegah sedini mungkin, yang utama diri sendiri dan keluarga,” kata Walikota.

   Menurut Ning Ita, sapaan karib Walikota Ika Puspitasari, sesuai dengan tema Hari TB Sedunia di level global ‘The Clock is Ticking’, maka tema Nasional yang diambil dari Hari TBC Sedunia adalah ‘Setiap Detik Berharga, Selamatkan Bangsa dari TB’ memiliki makna yang cukup mendasar.

   “Tema ini didukung oleh berbagai data. Yang perlu diketahui oleh masyarakat semua, bagaimana TB ini memang menjadi PR kita bersama untuk kita cegah, untuk kita perangi, agar penularannya bisa kita kendalikan,” cetusnya.

   Ning Ita menyampaikan, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, salah satu prioritasnya adalah pembangunan SDM berkualitas. “Salah satu sektor yang harus terbangun adalah bidang kesehatan yang dikuatkan. Sektor lainnya tertopang karena kekuatan bidang kesehatan,” terangnya. Salah satu yang diutamakan dalam RPJMN adalah pencegahan penyakit yang menimbulkan biaya tinggi, salah satuanya adalah TBC.

   “Maka inilah kenapa menjadi dasar bagi kita semuanya, baik seluruh stakeholder, swasta dan masyarakat, bersama-sama terlibat secara aktif, berpartisipasi dan bertanggungjawab secara langsung dalam rangka pencegahan penyakit TB,” tekannya.  

   Lebih jauh Ning Ita mengutarakan, sesuai arahan Presiden Jokowi, gerakan bersama menuju eliminasi TB 2030 di Jawa Barat maka peringatan Hari TB Sedunia ini adalah salah satu implementasinya. “Percuma apabila masyarakat tidak sehat, karena ketidak sehatan masyarakat ini lah yang bisa mempengaruhi aset-aset lain yang penting, seperti pendidikan, ekonomi maupun sosial,” kata Ning Ita mengutip arahan Presiden Jokowi tersebut.

   Sesuai dengan data yang ada, katanya lebih jauh, bahwa Indonesia masuk delapan negara penyumbang dua pertiga kasus TB di seluruh dunia. “Ini bukan prestasi yang menggembirakan, tetapi menjadi PR bagi kita bersama, bagaimana menurunkan angka TB di Indonesia termasuk di Kota Mojokerto,” tekannya. Indonesia menempati posisi kedua setelah India, dengan kasus TB sebanyak 845 ribu serta kematian sebanyak 98 ribu atau setara dengan 11 kematian per jam kasus TB di Indonesia,” sambung Ning Ita,

   “Ini sungguh sangat mengenaskan. Apalagi, kasus TB tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, tetapi juga menyerang anak-anak kita. Data WHO 2020 menyebutkan, ada 1,12 juta anak di dunia telah terinfeksi TB. Sedangkan di Indonesia, 8,2 persen kasus TB menyerang anak-anak usia 15 tahun kebawah. Setara dengan 70 ribu kasus per tahun. Luar Biasa. Tentu tanggungawab kita bagaimana angka ini kita turunkan. Bagaimana penyelesaian TB ini. Ini menjadi tanggungjawab kita bersama ang kita sinergikan dan kita kuatkan. “Kita ingin kedepan, generasi yang berkualitas, kita bentengi anak-anak kita calon generasi penerus bangsa dari keterpaparan TB, agar memiliki tingkat kesehatan yang baik,” katanya.

   Peringatan Hari TB Sedunia tahun ini diperingati di Kelurahan Kedundung, menurut Ning Ita, lantaran di kelurahan ini angka kasus TB terbesar dibanding kelurahan lainnya. “Mohon jadi atensi, puskemas, rumah sakit dan seluruh masyarakat, kita harus menaruh perhatian yang lebih tinggi khusus untuk Kedundung. Upayakan prioritas, untuk peningkatan kesehatan maupun intervensi penurunan kasus TB di kelurahan ini,” pesannya.

   Diingatkan pula, di saat pandemi Covid-19 yang masih sedang berlangsung agar tidak mengabaikan 5 M. “Tingkatkan kewaspadaan terhadap berbagai jenis penyakit penyerta yang bisa memperparah kasus pasien yang terpapar covid, termasuk TB,  jangan abaikan 5 M, hingga M yang keenam, yakni melakukan vaksinasi.

   Sementara, dalam laporannya, Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Mojokerto, drg. Maria Poeriani Soekowardani., M.Si menyampaikan, peringatan hari TB Sedunia di Kota Mojokerto tahun ini merupakan kolaborasi dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB dengan RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo beberapa kegiatan, antara lain talkshow di Maja FM tentang penanganan TBC oleh dokter spesialis paru RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo. Yang kedua, penyuluhan tentang tantangan pencegahan dan pemberantasan TBC di era pandemi covid-19, serta screening TB. “Screening TB di daerah kantong TB sebanyak 120 sasaran, posyandu balita 3020 sasaran, posyandu lansia 2401 sasaran, dan di LP 800 sasaran,” katanya. *adv

 

Jombang – suaraharianpagi.com

   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab memastikan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, disekolah akan kembali dimulai 6 April 2021. Hal ini disampaikan Bupati usai menggelar Rapat Persiapan Pembelajaran Tatap Muka di Jombang pada Selasa (23/3) diruang Swagata Pendopo Pemkab Jombang.

   Rapat dihadiri  jajaran Forkopimda, Wakil Bupati, Sekdakab Jombang, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama serta OPD terkait dilingkup Pemkab Jombang. Banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan dengan dimulainya kembali pembelajaran tatap muka terbatas tersebut.

   Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Agus Purnomo telah memaparkan hal hal yang menjadi dasar pertimbangan tersebut. Diantaranya SKB 4 Menteri tentang Panduan  Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan tahun Akademik 2020/2021 dimasa Pendemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid19). Sudah 80 persen Tenaga Kependidikan yang divaksin sebagaimana data dari Dinas Kesehatan. Serta hasil monitoring kesiapan PTM. "Hampir 99 persen orang tua/wali baik dijenjang SD maupun SMP setuju adanya PTM", tutur Agus Purnomo

   Sementara dari Dinas Kesehatan juga menyampaikan perkembangan Covid 19 di Kabupaten Jombang yang semakin menurun, dan kesiapannya untuk melakukan vaksinasi untuk Tenaga Kependidikan yang belum divaksin.

   ”Jadi sesuai hasil rapat koordinasi bersama forkopimda kita sepakat untuk pembelajaran tatap muka terbatas jenjang SD hingga SMA serta satuan Pendidikan dilingkup Kemenag dimulai 6 April 2021, dengan tetap mengikuti prosedur Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan, tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19,’’ tutur Bupati Jombang

   Dalam PTM nanti, sekolah bakal menerapkan dua shift. Yakni shift pagi yang dimulai pukul 07.00 – 10.10 dan shift kedua dimulai 10.50 sampai 14.00 WIB. Sebelum dimulai PTM, sekolah diberikan waktu 30 menit untuk pengecekan kesehatan. ”Dari shift 1 dan 2 kita jeda 40 menit,’’ tambahnya.

   Sedangkan, untuk mengantisipasi agar siswa tidak keluyuran sepulang sekolah, Bupati menugaskan Satpol PP dan tiga pilar untuk mengawasi seluruh siswa. ”Jadi setelah pulang sekolah harus pulang kerumah masing-masing, jangan sampai anak anak keluyuran, apalagi kumpul kumpul tidak pakai masker,’’ tandasnya.

Bupati juga meminta seluruh lembaga Pendidikan mengimbau siswa siswinya agar membawa bekal ketika kesekolah. Sebab, saat ini kantin sekolah dan PKL yang biasanya berjualan di depan sekolah belum diperkenankan berjualan disekolah. ”Hal itu kita antisipasi, agar tidak ada klaster keluarga,’’ pungkasnya. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Presiden Joko Widodo pada Senin (22/03), bertolak menuju Provinsi Jawa Timur (Jatim) guna melakukan kunjungan kerja sehari. Sekitar pukul 16.00 WIB, Presiden dan rombongan tiba di Pendopo Kabupaten Jombang untuk meninjau vaksinasi para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Jombang.

   Presiden Jokowi dan rombongan disambut Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang langsung memantau pelayanan Vaksinasi mulai dari meja 1 registrasi sampai meja 4 observasi. Kemudian Presiden juga menyapa para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tengah antri untuk menjalani vaksinasi.

   Pelaksanaan vaksinasi yang diselenggarakan secara serentak di 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang tersebut juga ditayangkan langsung secara virtual melalui Zoom Meeting. Presiden Jokowi juga sempat berdialog secara virtual dengan Camat Perak dan Camat Peterongan menanyakan terkait pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan setempat yang juga berjalan lancar.

   "Alhamdulillah lancer semua pelaksanaan vaksinasi mulai dari registrasi, screening penyaringan kemudian vaksinasi penyuntikan dan observasi. Semuanya berjalan dengan baik," tutur Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga menegaskan, soal kehalalan dari vaksin AstraZeneca. Hal itu tentu berdasarkan pembahasan bersama para tokoh agama di Jawa Timur. Kepala Negara pun mendorong agar vaksinasi bisa cepat didistribusikan di wilayah Jawa Timur.

"Tadi pagi juga saya bertemu para kiai sepuh dari MUI Jatim yang menyampaikan bahwa vaksin AstraZeneca bisa digunakan, halal dan toyyib dan ini akan kami dorong besok agar lebih banyak lagi vaksin yang bisa didistribusikan di Provinsi Jatim," jelasnya.

   Presiden Jokowi juga meminta kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat ikut mensosialisasikan akan pentingnya vaksinasi Covid 19 agar pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar. Target sasaran Vaksinasi di Kabupaten Jombang sebanyak 2300 yang terbagi di 21 Kecamatan dan di Pendopo Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab yang juga penyintas Covid 19, juga ikut di vaksin.

   "Alhamdulillah vaksinasi di 21 titik yakni di Kecamatan se-Kabupaten Jombang serta di Pendopo Pemkab Jombang yang total sasarannya sekitar 2300 hari ini, berjalan lancar. Semoga Kabupaten Jombang yang sudah zona kuning ini, semua masyarakatnya sehat dan terbebas dari Covid19. Saya berharap semuanya tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan", tandas Bupati Jombang", tutur Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab

   Turut menyertai Presiden dalam kunjungan tersebut antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.a. *ryan

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget