suaraharianpagi

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Mojokerto dinilai efektif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Sebagaimana Keputusan Gubernur (Kepgub)Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Kota Mojokerto tidak termasuk dalam wilayah yang diperpanjang masa PPKM-nya. 

   Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari usai mengikuti Rapat Evaluasi Penerapan PPKM di Jawa Timur secara daring, Selasa (26/1) dari Ruang Galeri, Rumah Rakyat Kota Mojokerto. Menurut Ning Ita, sapaan akrab wali kota, Kota Mojokerto termasuk wilayah yang tidak diperpanjang masa PPKM-nya. "Dari 15 daerah pada Kepgub 11 tahun 2021, ada lima daerah yang tidak harus memperpanjang PPKM. Termasuk, Kota Mojokerto. Namun demikian, ada tambahan tujuh daerah lain yang harus mulai menerapkan PPKM. Sehingga, berdasar Kepgub terbaru ada 17 daerah di Jawa Timur yang harus melaksanakan PPKM pada 26 Januari - 8 Februari 2021," jelas Ning Ita. 

   Ning Ita menyampaikan PPKM di Kota Mojokerto akan terus dilanjutkan sampai 28 Januari 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto tanggal 12 Januari 2021 lalu. Menurut Ning Ita, adanya PPKM mampu meningkatakan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. “Tempat wisata dan hiburan yang ada di Kota Mojokerto 100% patuh pada pelaksanaan PPKM. Begitu pula, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 100% melaksanakan daring. Dari 100 tempat ibadah  yang dipantau semua juga taat. Demikian halnya dengan keramaian atau hajatan, dari lima lokasi yang dipantau semuanya taat menjalankan aturan,” jelas Ning Ita. 

   Lebih lanjut, Ning Ita menambahkan bahwa seluruh pemangku kepentingan telah bahu membahu dalam melaksanakan monitoring PPKM. "Selama PPKM, tim gabungan dari Satpol PP bersama Kodim 0815 dan Polresta Mojokerto telah melakukan pemantauan terhadap pemakaian masker, penutupan tempat wisata dan hiburan, jam operasional pasar, tempat usaha, tempat ibadah dan keramaian,” katanya 

   Menurut Ning Ita, di Kota Mojokerto belum semua taat dengan ketentuan. Tim gabungan masih menemukan beberapa pelanggaran namun jumlahnya tidak besar. “Pelanggaran terjadi pada pemakaian masker. Tempat usaha yang melebihi kapasitas dari 1.256 tempat usaha yang melebihi kapasitas hanya 2% saja. Ada juga pelanggaran jam operasional di pasar namun tidak terlalu lama,” imbuhnya. 

   Ning Ita menyampaikan bahwa berdasar data epidemiologis harian, jumlah penderita Covid-19 masih fluktuatif, tetapi mengalami penurunan trend. Begitu pula dengan Bed Occupancy Ratio (BOR) atau angka penggunaan tempat tidur di rumah sakit baik di ruang ICU maupun di ruang isolasi sudah mengalami penurunan. 

   Ning Ita berharap dengan sosialisasi yang terus dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Mojokerto bersama Kampung Tangguh Semeru dan Kader Motivator semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati 6M. "Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan 4M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Maka ada 2 M tambahan, yakni membatasi mobilitas dan melaksanakan vaksinasi," ujarnya. 

   Dengan semakin tingginya kesadaran dan disiplin masyarakat maka akan semakin berkurang pula jumlah yang terpapar Covid-19. "Mari bersama-sama taat pada protokol kesehatan, sehingga kita tidak perlu lagi menerapkan PPKM di kota tercinta ini. Karena, disiplin protokol kesehatan adalah benteng utama dari Covid-19,” pungkas Ning Ita. *hms/ds

Jombang - suaraharianpagi.com

   Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Sosialisasi Peraturan Bupati (PerBup) tentang Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan PDRD Tahun 2021.

   Sosialisasi yang dibuka oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab yang diikuti secara virtual oleh Seluruh Camat dan jajaran serta Kepala Desa ini dilaksanakan dari ruang Media Center Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Rabu (20/01/2021) pagi. Tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegrasi. Tampak Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Wakil Bupati Jombang, Ketua DPRD serta Perwakilan Forkopimda Kabupaten Jombang serta para Kepala OPD lingkup Pemkab Jombang.

   PerBup yang disosialisasikan diantaranya Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021; Peraturan Bupati Jombang Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021; Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2021.

   “Pada Tahun 2021 ini, Dana desa mengalami kenaikan cukup banyak, yakni sebesar Rp 440.601.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah) dari Dana Desa tahun Sebelumnya Rp 280.150.133.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) menjadi Rp. 280.590.734.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)”, ungkap Bupati Jombang Hj. Mundjdah Wahab.

Dipaparkan oleh Bupati, bahwa prioritas penggunaan Dana Desa (DD) diarahkan untuk program Kegiatan Percepatan Pencapaian SDGs Desa melalui Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa, berupa Jaring Pengaman Sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Sektor Usaha Pertanian, dan Pengembangan Potensi Desa melalui BUMdesa;

   Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa, berupa Pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, Usaha Budidaya Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Hewani serta Perbaikan Fasilitas Kesehatan;

   Adaptasi Kebiasaan Baru Desa, Berupa Upaya Untuk Mewujudkan Desa Aman Covid-19 dan Desa Tanpa Kemiskinan Melalui Blt Desa. Jaring Pengaman Sosial berupa BLT Desa juga menjadi Prioritas Utama dalam Penggunaan Dana Desa. BLT Desa diberikan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang paling sedikit memenuhi kriteria Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Pogram Bantuan Sosial Pemerintah lainnya. “Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari”, tutur Bupati Jombang.

   Penggunaan Dana Desa untuk Memperkuat Infrastruktur Dasar Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi, Pelayanan Dasar, Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana antara lain untuk Pembentukan, Pengembangan, Dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama Untuk Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata; Penyediaan Listrik Desa; Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif yang diutamakan Dikelola Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk Mewujudkan Konsumsi dan Produksi Desa    Sadar Lingkungan; Pengembangan Desa Wisata Untuk Pertumbuhan Ekonomi Desa; Penguatan Ketahanan Pangan Dan Pencegahan Stunting Di Desa Untuk Mewujudkan Desa Tanpa Kelaparan; Penggunaan Dana Desa Untuk Pelestarian Lingkungan Dan Ketahanan Bencana; Adaptasi Kebiasaan Baru Desa; Penggunaan Dana Desa Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Melalui Digitalisasi Proses Layanan. Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan Kemiskinan Secara Terpadu, Disabilitas Dan Pengarusutamaan Gender; Penggunaan Dana Desa Untuk Peningkatan SDM Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Kekuatan Agama, Budaya Dan Modal Sosial Kemasyarakatan; Pengembangan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial Dan Ketahanan Lingkungan Desa. Pengembangan Kegiatan Di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Berupa Pembangunan Kantor Kepala Desa, Balai Desa Dan Atau Tempat Ibadah Tidak Diperbolehkan.

   “Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021 adalah Sebesar Rp. 114.737.289.993,- (Seratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah). Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan serta Untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Keadaan Darurat Desa”, papar Bupati Mundjidah Wahab.

   Tujuan ADD Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Pelaksanaan Pembangunan Desa; Meningkatkan Pembinaan Kemasyarakatan; Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Secara Partisipatif Sesuai Dengan Potensi Desa; Memfasilitasi Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak; dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

   “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2021 adalah sebesar 17.075.874.627 (Tujuh Belas Milyar, Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), Dengan Rincian Pajak: 15.000.000.000 (Lima Belas Milyar); Retribusi: 2.075.874.627 (Dua Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh). Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dimaksudkan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak”, tutur Bupati Jombang.

   Tujuan PDRD adalah Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelaksanaan Pembangunan Desa; Meningkatkan Pembinaan Kemasyarakatan; Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Secara Partisipatif sesuai dengan Potensi Desa; Memfasilitasi Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak; Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

   “Dengan adanya Perbup ini, saya berharap semua pemangku kebijakan pelaksanaan Dana Desa, ADD, PDRD, bisa memahami Teknis Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Selain itu, Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus menggunakan prinsip-prinsip transparan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang salah satunya dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes ini sudah mulai diterapkan Tahun 2018 lalu untuk membantu desa dalam melaksanakan Tata Kelola Keuangan Desa Secara Efektif Dan Efisien. Saya mohon kepada Camat beserta jajarannya untuk ikut berperan juga memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasinya agar bisa berjalan sebagaimana mestinya”, tandas Bupati Jombang Mundjidah Wahab.

   Mengakhiri sambutannya Bupati Mundjidah Wahab menghimbau dan mengajak untuk bersama sama kembali mempelajari tupoksi masing masing, dan terkait dengan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dan DD diharapkan untuk lebih berhati hati dalam penggunaan dananya karena banyak yang mengawasi baik dari masyarakat, Inspektorat, Kepolisian dan media serta Aparat Penegak Hukum. Para Perangkat Desa juga untuk dapat lebih mempelajari tentang aturan hukum masalah anggaran. Dapat bekerjasama dan selalu berkoordinasi serta berkomunikasi dengan Kecamatan dan OPD terkait guna membangun kemajuan desa “, pungkasnya.

   Kepala DPMD Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto menyebut bahwa kebijakan-kebijakan Bupati Jombang ini tidak lain merupakan bentuk upaya Pemerintah Daerah dalam membina Pemerintahan Desa agar tidak bermasalah dengan hukum di kemudian hari. Sementara terkait jika terjadi penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa, adalah tugas kita semua baik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat, Camat, DPRD untuk mengawasi penggunaan Dana Desa dan itu semua sudah dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

   “Yang tidak kalah penting adalah peran masyarakat untuk ikut mengawasi di tataran implementasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa khususnya terhadap pelaksanaan pembangunan disetiap desa dengan harapan agar tujuan dari Dana Desa diantaranya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa bisa betul-betul terwujud. * ryan

Jombang – suaraharianpagi.com

   Mencuatnya dugaan adanya korupsi Pembangunan Lapak sementara Pasar Perak yang di lakukan oleh CV. MOARA PRABANGKARA, mematik reaksi Inspektorat Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

   Terbukti tidak lama lagi pihak Inspektorat Kabupaten Jombang, Jawa Timur, segera melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut, termasuk sanksi yang akan dijatuhkan, apakah lewat jalur hukum atau sekedar sanksi administrasi.

   Kepala Inspektorat Kabupaten Jombang, Eka Suprasetya, ketika dihubungi Suaraharianpagi.com. Lewat ponselnya, menegaskan pihaknya akan segera memerintahkan teman-teman turun ke lapangan mengumpulkan keterangan termasuk penyelidikan atas dugaan korupsi Pembangunan Lapak sementara Pasar Perak yang dilakukan oleh CV. MOARA PRABANGKARA.

   “Saya masih cuti mas, tapi saya akan memerintahkan teman-teman agar segera turun kelapangan untuk mengumpulkan data-data dan keterangan dari semua pihak” ujar Eka Suprasetya, hari Selasa tanggal (19/1/).

   Ditanya kapan akan melakukan penyelidikan? Eka menegaskan dalam waktu dekat, tolong sabar dikit mas,” ujar Eka Prasetya.

   Eka juga menambahkan, untuk saat ini pihaknya belum bisa memutuskan hal tersebut salah atau tidak, sebelum melakukan penyelidikan. Saya tidak bisa menjustice, saya hurus menunggu hasil investigasi teman-teman dari lapangan.” Tegas Eka Prasetya.

   Perlu diketahui pada pelaksanaan proyek Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak, di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai APBD Tahun 2020, sebesar Rp. 376.449.736,35; diduga syarat penyimpangan.

   Proyek milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Jombang, tersebut dikerjakan oleh CV. MOARA PRABANGKARA, yang beralamat di Perum Griya Kencana Mulya Blok D. 19. RT.003/RW.013/ Desa Candimulyo, Kecamatan/ Kabupaten Jombang, dengan No. Kontrak 644/PPKI/193/415.32/2020. Proyek tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggara Belanja (RAB) dan asal-asalan. Pasalnya proyek Lapak Sementara Pasar Perak tersebut kontruksinya yang seharusnya memakai kayu Tahun, tapi oleh CV. MOARA PRABANGKARA di sulap atau diganti memakai kayu Batang Kelapa (glugu).

   Bukan hanya itu saja, lantai rabat betonya juga dipertanyakan Kualitasnya, karena diduga campuran adonan semennya juga tidak sesuai dengan RAB nya. Banyak lantai yang sudah mengupas dan retak ujungnya disana sini.

   Hal ini jelas mengurangi kualitas dan kekuatan bangunan. Jangan heran jika Proyek Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak, diduga menjadi lahan korupsi oleh CV. MOARA PRABANGKARA. Seperti apa yang dikatakan oleh salah satu Pedagang Pasar Perak yang tidak mau disebutkan namanya kepada suaraharianpagi.com (3/1). Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak tersebut selain kontruksinya dari Kayu Tahun diganti kayu batang kelapa (glugu), juga lantainya kualitasnya sangat buruk sekali, belum dipakai saja sudah banyak yang aus dan retak ujungnya disana sini, ini jelas-jelas ada indikasi penyimpangan yang sangat kuat.” Tegas pedagang pasar Perak yang sedikitnya tahu kontruksi bangunan.

   Terpisah salah satu pengurus LSM Gadjah Mada yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Mojokerto, Yanto, mengatakan, “Pekerjaan Proyek Lapak Sementara Pasar Perak, dijadikan ajang cari duwit oleh Kontraktor nakal yang bekerja sama dengan konsultan pengawas.

   Adanya item yang diduga diganti tentu saja menyalahi aturan yang ada, Seharusnya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta APH (Aparat Penegak Hukum) bisa menyikapi masalah ini sebagai produk hukum,” kata Yanto.

   Ditambahkan, perlu diketahui dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak, diduga tidak ada control dari konsultan pengawas, sehingga para pekerja dan Kontraktor dari CV. MOARA PRABANGKARA, pekerjaanya ngawur dan patut dicurigai Korupsi volume bahan bangunan.” Tegas Yanto, kepada suaraharianpagi.com (3/1).

   Sementara PPK Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, Nursaila, ketika dikonfirmasi dikantornya mengatakan,“bahwa yang mengetahui jenis kayu yang seharusnya dipakai di pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak adalah PPTK, karena yang membawa RAB nya PPTK, saya gak hapal, tolong tunggu sebentar tak panggilkan. Tak lama kemudian munculah nama Mahmudi yang menemui awak media, selaku PPTK pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak. Ketika di tanya awak media jenis kayu apa yang seharusnya di pakai di pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak, ia katakan dengan kalimat yang jelas dan satu kata saja, jenis kayu tahun,” tahu kalau jawabannya di rekam oleh awak media Mahmudi sudah tidak mau menjawab pertanyaan awak media, hanya titip pesan kalau bisa jangan diberitakan, kalau diberitakan akan saya cari kerumah, maksudnya akan dicari rumah wartawanya. *ryan 

Mojokerto – suaraharianpagi.com

Sejak dikucurkan Pemerintah Pusat pada 2015, tahun anggaran 2021 merupakan tahun ke-tujuh desa se-Indonesia termasuk Kabupaten Mojokerto, untuk menerima dana desa (DD). Fasilitasi pendampingan DD pun, kembali digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto dan diresmikan oleh Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Rabu (13/1) di Vanda Gardenia Hotel Trawas.

   Tercatat alokasi yang diterima Kabupaten Mojokerto untuk tahun ini mencapai  Rp 238.562.799.000. Anggaran ini dibagikan secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan  alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Nominal DD yang paling sedikit diterima adalah  Rp 610.844.000 dan paling banyak  Rp 1.273.107.000.

Selanjutnya, Bupati Pungkasiadi menjelaskan pada kegiatan fasiitasi jika sistem penyaluran DD mengalami perubahan. Bupati meminta agar semua perubahan tersebut, betul-betul diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan.

   Sebagai informasi, terdapat re-formulasi perhitungan DD 2021 yakni adanya alokasi dasar yang mempertimbangkan klaster jumlah penduduk, dan alokasi kinerja yang merupakan reward bagi desa-desa berkinerja baik dengan pertimbangan beberapa aspek. Yaitu pengelolaan keuangan desa, pengelolaan DD, capaian keluaran DD serta capaian hasil pembangunan desa.

Alokasi kinerja ini pun telah berdasar pada penilaian  yang dilakukan Kementerian Keuangan  dan Kementerian Desa PDTT. Penilaian tersebut menjabarkan terdapat 30 (tiga puluh) desa yang mendapat alokasi kinerja, sehingga desa tersebut diberi alokasi kinerja sebesar Rp 288.000.000. Tentunya hal ini diharapkan menjadi pemacu semangat agar pemerintah desa terus berbenah diri, menjadi desa berkinerja baik.

   Tidak itu saja, saat ini juga terdapat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengubah skema penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN), langsung ke Rekening Kas Desa (RKD). Hal ini dilakukan agar DD dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, berdampak positif bagi perekonomian, memberikan nilai tambah bagi kelompok marginal melalui Program Padat Karya Tunai Desa sebagai akibat yang ditimbulkan pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, dalam menangani pandemi Covid-19 bupati berharap pemerintah desa mengalokasikan anggaran melalui APBDesa tahun anggaran 2021 untuk pencegahan Covid-19 dan mengaktifkan kembali Satuan Tugas Desa Tanggap Covid-19.

   “Saya berpesan, kelolalah DD dengan baik sesuai aturan dan pedoman. Semua harus transparan dan akuntabel, terlebih lagi kita juga sedang berjuang menghadapi pandemi. Kalau suatu desa kinerjanya baik, pasti akan ada reward yang diberikan,” kata bupati.

Terkait giat acara, Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto M. Hidayat pada laporan sambutan menjelaskan bahwa kegiatan fasilitasi akan dilangsungkan selama dua hari (13-14 Januari 2021) yang diikuti camat dan kades.

   Hari pertama kegiatan diikuti peserta dari Kecamatan Dlanggu, Kutorejo, Pungging, Ngoro, Mojosari, Jetis, Dawarblandong, Kemlagi dan Gedeg. Sedangkan pada hari ke dua, akan diikuti Kecamatan Jatirejo, Gondang, Trawas, Pacet, Bangsal, Mojoanyar, Trowulan, Puri dan Sooko. Hidayat juga mengabarkan perkembangan status Desa Mandiri yang ada di Kabupaten Mojokerto.

   “Perlu kami laporkan juga, Desa Mandiri kita naik signifikan. Tahun sebelumnya adalah 12, sekarang jadi 22. Bagi Desa Mandiri yang berjumlah 22 ini, penyalurannya dibagi menjadi dua tahap yakni 60 persen dan 40 persen. Tahun ini pula, ada 30 desa yang dapat reward dari pusat. Jumlah ini lebih banyak, karena tahun sebelumnya hanya 14 desa. Artinya, makin banyak desa-desa di wilayah kita yang meningkat kinerjanya,” jabar Hidayat. *hms/ds

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Mojokerto akan dilaksanakan pada 15 - 28 Januari 2021. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto Nomor 443.33/183/417.508/2021 tanggal 12 Januari 2021. Dalam rangka sosialisasi SE ini, Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari pada Rabu (13/1) bersama jajaran Forkopimda Kota Mojokerto meninjau Kampung Tangguh Semeru di Kelurahan Wates. 

   Turut hadir dalam sosialisasi ini, Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Ketua DPRD Sunarto, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Deddy Supriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Johan Iswahyudi, dan perwakilan Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf. Dwi Mawan Sutanto. 

   Ning Ita, sapaan akrab wali kota, menyampaikan bahwa per tanggal 11 Januari 2021 kota Mojokerto kembali menjadi zona merah. Sebagaimana data per tanggal 12 Januari 2021 jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 1.513 orang. Tingkat kesembuhan sebanyak 1.174 orang dan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 107 orang. 

   Menurut Ning Ita, sebagaimana Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021, Kota Mojokerto telah memenuhi unsur penerapan PPKM. "Ada empat parameter. Yakni, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional; tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional; tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional; dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupation Room/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen),” jelas Ning Ita. 

   Sosialisasi dilakukan di hadapan pengurus Kampung Tangguh Semeru (KTS) Kelurahan Wates. Terdiri dari, anggota PKK kelurahan, Kasi kelurahan, RT, RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. “Hal-hal yang perlu menjadi perhatian masyarakat semua adalah pelaksanaan 4 M wajib diperketat. Yaitu, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan,” tegas Ning Ita. 

   Ning Ita menambahkan bahwa kegiatan belajar mengajar di semua lembaga pendidikan seluruhnya dilakukan secara daring. Kegiatan di tempat-tempat ibadah hanya diperbolehkan 50% dari kapasitas tempat ibadah. Kegiatan perkantoran akan menerapkan perpaduan bekerja dari rumah dan bekerja di kantor. "Protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. Tanpa, mengganggu kegiatan pelayanan publik bagi kantor-kantor yang memberikan pelayan pada masyarakat," imbuh Ning Ita. 

   “Mohon menjadi perhatian karena tidak taat pada peraturan akan berimplikasi terhadap sanksi. Saya mengimbau mari semakin waspada. Tidak perlu takut kepada pasien yang terpapar covid. Tapi, kewaspadaan dan pemahaman terhadap peenrapan 4M yang akan menjadi benteng penyelamat bagi diri kita untuk tetap sehat, tidak terpapar covid 19,”  ujarnya. 

   Lebih lanjut Ning Ita menyampaikan bahwa ketaatan masyarakat adalah kunci bagi stakeholder untuk bisa menegakkan aturan dengan baik. Segala yang ditetapkan oleh pemerintah akan menjadi efektif jika seluruh masyarakat sadar, paham bahwa tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjaga keselamatan warga. "Jumlah yang terpapar semakin banyak, jumlah yang meninggal juga semakin banyak. Bantu kami agar tugas dan tanggung jawab yang kami emban menjadi lebih ringan dengan kesadaran dan kepahaman masyarakat semua. Peraturan akan efektif jika masyarakat punya komitment untuk membantu dalam pengendalian covid 19 yang ada di Kota Mojokerto,” pungkasnya. *hms/ds

   Kota Mojokerto akan menyusul 11 daerah di Jawa Timur yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini, disampaikan Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari pada rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Ruang Galery, Rumah Rakyat, Selasa (12/1).

   Penerapan PPKM ini merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

   Menurut Ning Ita sapaan akrab wali kota, sesuai dengan Inmendagri, daerah harus melakukan PPKM ketika sudah memenuhi empat unsur. "Dari parameter yang ada, Kota Mojokerto ini sudah memenuhi keempat unsur yang ada," jelas Ning Ita. Untuk diketahui, sesuai Inmendagri, PPKM diberlakukan untuk Provinsi, Kabupaten/Kota yang memenuhi empat unsur. Yakni, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional; 

tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional; 

tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional; dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupation Room/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen).

   Penerapan PPKM nantinya, akan dimulai pada 15-28 Januari 2021. Pembatasan ini pun, berlaku di seluruh sektor. Baik pada sektor perdagangan, perkantoran, pendidikan, institusi pemerintah dan lain sebagainya. Dimana, untuk rumah makan, restoran, supermarket, mall, akan diterapkan jam operasional hingga 20.00 WIB. Tentunya, penerapan jam operasional ini dibarengi juga dengan sanksi, jika para pemilik usaha kedapatan melanggar aturan. 

   "Sosialisasi PPKM, akan kami lakukan mulai besok (13/1). Semua unsur turun ke lapangan untuk berkomunikasi langsung kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat. Kami yakin, semua pihak dapat bersinergi dalam menjalankan PPKM di Kota Mojokerto. Karena, berpengalaman dari pembatasan sosial skala mikro di Kota Mojokerto sebelum Idul Fitri dan awal pandemi, Kota Mojokerto dapat menekan angka lonjakan kasus Covid-19," tegas Ning Ita. 

   Selain pembatasan jam operasional di tempat perbelanjaan dan rumah makan, lanjut Ning Ita, Pemerintah Kota Mojokerto juga menerapkan pembatasan jumlah kapasitas di tempat ibadah sebesar 50 persen dari biasanya. Tidak hanya itu, dilarang mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan. Seperti hajatan, seremonial resepsi pernikahan, kegiatan sosial dan keagamaan. 

   "Sementara waktu, tempat wisata dan tempat hiburan akan ditutup. Kegiatan belajar mengajar secara daring atau online bagi semua satuan pendidikan akan dilaksanakan secara 100 persen. Dan membatasi tempat kerja atau perkantoran  dengan menerapkan WFH (work from home) sebesar 75 persen dan WFH (work from office) sebesar 25 persen. Tentunya, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat," jelas walikota perempuan pertama di Mojokerto ini. 

   Lebih jauh Ning Ita menjelaskan, pada akhirnya Kota Mojokerto diharuskan menerapkan sistem PPKM seperti daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Ning Ita berharap dengan adanya PPKM dalam waktu dekat ini, seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dan memberikan dukungan. " Penerapan PPKM ini kami jalankan untuk melindungi masyarakat secara luas. Mohon dukungan dalam pelaksanaannya, agar penyebaran Covid-19 dapat terus ditekan. Dan, kegiatan masyarakat, termasuk pemulihan ekonomi dapat berjalan optimal," pungkasnya. *hms/ds

Jombang - suaraharianpagi.com

   Bau busuk pada pelaksanaan proyek Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak, di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai APBD Tahun 2020, sebesar Rp. 376.449.736,35; diduga syarat penyimpangan.

   Proyek milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Jombang, tersebut dikerjakan oleh CV. MOARA PRABANGKARA, yang beralamat di Perum Griya Kencana Mulya Blok D. 19. RT.003/RW.013/ Desa Candimulyo, Kecamatan/ Kabupaten Jombang, dengan No. Kontrak 644/PPKI/193/415.32/2020. Proyek tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggara Belanja (RAB) dan asal-asalan. Pasalnya proyek Lapak Sementara Pasar Perak tersebut kontruksinya yang seharusnya memakai kayu Tahun, tapi oleh CV. MOARA PRABANGKARA di sulap atau diganti memakai kayu Batang Kelapa ( glugu ).

   Bukan hanya itu saja, lantai rabat betonya juga dipertanyakan Kualitasnya, karena diduga campuran adonan semennya juga tidak sesuai dengan RAB nya. Banyak lantai yang sudah mengupas dan retak ujungnya disana sini.

   Hal ini jelas mengurangi kualitas dan kekuatan bangunan. Jangan heran jika Proyek Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak, diduga menjadi lahan korupsi oleh CV. MOARA PRABANGKARA. Seperti apa yang dikatakan oleh salah satu Pedagang Pasar Perak yang tidak mau disebutkan namanya kepada suaraharianpagi.com. (3/1). Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak tersebut selain kontruksinya dari Kayu Tahun diganti kayu batang kelapa (glugu), juga lantainya kualitasnya sangat buruk sekali, belum dipakai saja sudah banyak yang aus dan retak ujungnya disana sini, ini jelas – jelas ada indikasi penyimpangan yang sangat kuat.” Tegas pedagang pasar Perak yang sedikitnya tahu kontruksi bangunan.

   Terpisah salah satu pengurus LSM Gadjah Mada yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Mojokerto, Yanto, mengatakan, “Pekerjaan Proyek Lapak Sementara Pasar Perak, dijadikan ajang cari duwit oleh Kontraktor nakal yang bekerja sama dengan konsultan pengawas.

   Adanya item yang diduga diganti tentu saja menyalahi aturan yang ada, Seharusnya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta APH (Aparat Penegak Hukum) bisa menyikapi masalah ini sebagai produk hukum,” kata Yanto.

   Ditambahkan, perlu diketahui dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak, diduga tidak ada control dari konsultan pengawas, sehingga para pekerja dan Kontraktor dari CV. MOARA PRABANGKARA, pekerjaanya ngawur dan patut dicurigai Korupsi volume bahan bangunan.” Tegas Yanto, kepada suaraharianpagi.com (3/1).

   Sementara PPK Pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, Nursaila, ketika dikonfirmasi dikantornya mengatakan, “bahwa yang mengetahui jenis kayu yang seharusnya dipakai di pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak adalah PPTK, karena yang membawa RAB nya PPTK, saya gak hapal, tolong tunggu sebentar tak panggilkan. Tak lama kemudian munculah nama Mahmudi yang menemui awak media, selaku PPTK pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak. Ketika di tanya awak media jenis kayu apa yang seharusnya di pakai di pembangunan Lapak Sementara Pasar Perak, ia katakan dengan kalimat yang jelas dan satu kata saja, jenis kayu tahun,” tahu kalau jawabannya di rekam oleh awak media Mahmudi sudah tidak mau menjawab pertanyaan awak media, hanya titip pesan kalau bisa jangan diberitakan, kalau diberitakan akan saya cari kerumah, maksudnya akan dicari rumah wartawanya. *ryan   

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Naiknya harga kedelai di pasaran cukup meresahkan para pelaku IKM tahu tempe di Kota Mojokerto. Untuk itu, Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskouperindag) Kota Mojokerto mengambil langkah cepat dengan melakukan "Operasi Sisir Kedelai Impor untuk IKM Tahu tempe di wilayah Kota Mojokerto".

   Senin (11/1) Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari menyerahkan secara simbolis kedelai hasil operasi kepada para pelaku IKM di halaman Rumah Rakyat Kota Mojokerto. Pada tahap pertama, sebanyak sembilan ton kedelai disediakan untuk pelaku IKM tahu tempe dengan harga Rp. 8500 per kilogram.

   Ning Ita menyampaikan kenaikan harga kedelai tentu dirasa berat oleh para pengrajin tahu tempe. Terlebih di tengah pandemi, untuk menaikkan harga jual juga cukup sulit. "Kami berupaya dalam rangka menjaga agar pasokan tahu dan tempe yang merupakan sumber protein yang menjadi menu wajib bagi masyarakat lokal ini bisa terus tersedia. Dan para pengrajin ini juga bisa mendapatkan keuntungan yang layak atas produk yang mereka jual," kata Ning Ita.

   "Kami mengupayakan dari importir ini bisa kami datangkan ke kota Mojokerto untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi 34 pelaku IKM  tahu dan tempe yang ada di Kota Mojokerto," jelas Ning Ita.

   Lebih lanjut Ning Ita menyampaikan dengan operasi pasar ini pengrajin bisa mendapatkan keuntungan yang layak atas produk yang dijual.  "Kami mengupayakan dari importir ini bisa didatangkan ke kota Mojokerto, tanpa mediator. Jadi, langsung dari  Pemerintah Kota Mojokerto kepada pelaku IKM tahu tempe dengan harga Rp.8.500. Lebih murah dibandingkan harga pasaran yang mencapai Rp. 9100 rupiah," lanjut Ning Ita. Ia menambahkan, operasi pasar kedelai ini akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan hingga harga kedelai kembali normal.

   Sementara itu, Wahyuni pengrajin tempe asal Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon menyampaikan rasa terima kasihnya atas kebijakan yang diambil oleh Ning Ita. “Terima kasih Bu Wali. Kami sangat terbantu dengan adanya pasokan kedelai murah ini,” ujarnya. Perajin menjelaskan bahwa selama harga kedelai naik tidak bisa menaikkan harga tempe, hanya memperkecil ukurannya. *hms/ds