2021

Jombang - suaraharianpagi.com
   Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang menggelar Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa tahun Anggaran 2021 yang di ikuti oleh 191 Desa Se-Kabupaten Jombang, di Ruang Bung Tomo Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang dan dibuka langsung oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, Jumat (22/10).
   Bupati Mundjidah Wahab dalam sambutanya mengatakan, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Desa, yaitu Kewenangan berdasarkan asal usul dan Kewenangan local berskala Desa, Desa berperan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk pembangunan wilayah terpencil ditingkat desa, hal ini merupakan bagian dalam upaya mewujudkan cita-cita Kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   Masih kata orang nomer satu di Kabupaten Jombang, Melalui pembangunan desa yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat mewujudkan peningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga terwujudnya ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ketahanan Lingkungan.
   Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan di Tingkat desa ini menjadi landasan yang kuat dalam upaya mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing yang merupakan tema Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Jombang.
   Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Bidang Sarana Kepada Desa, menjadi salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan pembangunan di tingkat Pedesaan dengan didasarkan pada aspirasi yang diperoleh dari masyarakat untuk pembangunan di desa dan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan di tingkat desa.
   Bantuan ini bersifat khusus, dalam arti peruntukan, lokasi dan besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, yang diberikan desa untuk membangun insfrastruktur tingkat pedesaan sesuai kewenangan desa. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dibidang sarana prasarana ini dimaksudkan untuk mempercepat akselerasi pembangunan pedesaan dalam rangka menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi Desa melalui peningkatan insfrastruktur pedesaan.
   Bantuan Keuangan Khusus kepada desa ini juga bertujuan untuk mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi dan penyedia sarana dan prasarana insfrastruktur pedesaan. Meningkatkan Pemberdayaan dan Menumbuhkan Perekonomian masyarakat pedesaan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
   Sesuai dengan SK Bupati Jombang No:188.4.45/350/415.10.1.3/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang daftar penerima dan besaran bantuan keuangan khusus bidang sarana dan prasarana kepala desa yang telah dievaluasi oleh DPMD Tahun Anggaran 2021. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Desa tahun 2021 ini bersumber dari P-APBD Kabupaten Jombang dengan total anggaran sebesar Rp. 23.880.473.800; ( Dua Pulu Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah ) yang akan diberikan kepada 191 Desa, dan akan digunakan untuk 108 kegiatan penguat insfrastruktur jalan, jembatan, dan banguan air, serta 145 kegiatan untuk belanja bidang sarana dan prasarana desa.
   Dengan adanya sosialisasi penerima BKK ini, diharapkan kepada semua desa, perangkat desa dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penerima bantuan keuangan khusus benar-benar paham dan mengerti dengan anggaran BKK Desa yang sangat besar. Sehingga dapat dikelola dengan baik dan hati-hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari penyelewengan.
   “Jangan sampai karena ketidaktahuan dan ketidak pahaman kita, memunculkan permasalahan dikemudian hari.” Tegas Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didepan peserta BKK. *ryan



Jombang – suarahariapagi.com
   RSUD Jombang kembali menoreh prestasi tingkat nasional. Kali ini, meraih penghargaan BPJS Kesehatan Awards 2021 dengan kategori Rumah Sakit Paling Berkomitmen Tingkat pelayanan JKN Terbaik Kategori Rumah Sakit Kelas B tingkat Nasional.
   Direktur RSUD Jombang dr. Pudji Umbaran menyampaikan rasa syukur dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung tercapainya penghargaan bergengsi ini. Apalagi di ajang yang sama, prestasi membanggakan ini pernah juga diraih tahun 2020 lalu, sebagai RS terbaik tingkat Jawa Timur.
   ”Pertama tentu bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi karunia ini. Kedua, berterimakasih kepada Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang memberi kepercayaan mengelola RSUD Jombang,’’ ujar dia.
   Tak lupa, Pudji mengapresiasi seluruh tim RSUD Jombang yang sudah bekerja dengan optimal dan profesional di masa pandemi Covid-19. Bekerja optimal itu merespon jalinan sinergi yang luar biasa dengan BPJS Cabang Mojokerto. ”Karena memang sulit meraih prestasi ini. Sebab menyangkut komitmen. Bukan sekadar gugur kewajiban, namun kewajiban yang benar-benar bermutu,’’ jelasnya.
   Menurut Pudji, penghargaan diraih karena inovasi percepatan pelayanan kepada pasien. Disamping kenyamanan dan keamanan pasien yang tetap menjadi pelayanan prioritas utama. ”Ini bentuk inovasi layanan kita. Sebagai contoh, sekarang sudah kita sediakan antrean secara online, baik untuk layanan maupun operasi pasien yang terintegrasi dengan mobile JKN,’’ katanya.
   Masih Kata orang nomer satu di RSUD Jombang, kedepan saya mengharapkan kekompakan dan sinergitas antara dokter, karyawan dan instansi yang ada kaitannya dengan RSUD terus bekerja dengan baik dan meningkatan kualitas kerjasamanya, pungkas dr. Pudji dengan nada serius. *ryan

Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Agenda Jumat barokah secara tidak langsung menjadi media komunikasi antara warga dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Baik itu persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan. Seperti halnya yang dikunjungi Walikota Mojokerto pada jumat, (15/10). Bertempat di Bancang Gg.III/8 tepatnya di gang kecil Lingkungan Bancang Kelurahan wates terdapat selokan yang rusak, dan sekitar 25 tutup got juga rusak.
   Untuk ini Ning Ita demikian panggilan akrab Walikota melihat langsung bersama suami Supriyadi Karima Syaiful dengan didampingi Mashudi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman (PUPRPRKP) kota Mojokerto, Mujari Camat magersari, Widi Lurah wates, Choirul Anwar Kepala Dinsos P3A, dr.Farida Mariana Sekretaris Dinas Kesehatan P2KB.
   Menurut Ning Ita, Jalan ini merupakan penghubung gang 3 dan gang 4 dimana lokasi e-warung berada di gang 4, sementara KPM yang menjadi anggota e-wrung berada di gang 3 dan 4, sehingga membutuhkan akses bobolan (jalan tembus) bagi para lansia.
   “Bagaimana saluran ini berfungsi secara maksimal, karena kondisi saluran ditempat ini putus ditengah jalan tidak sampai ke aliran sungai yang lebih besar atau ke sungai skundernya.
   Oleh karena itu kedepan akan dibuatkan perencanan sesuai dengan kajian komprehensif dari primer sampai tersier yang ada pada Dinas PU kemudian kita buatkan perencanaanya sesuai solusi terkait air dan banjir dapat kita selesaikan.
   Ning Ita juga berharap agar masalah jalan ini segera dituntaskan karena menjadi akses jalur cepat bagi warga terutama lansia dalam mengambil bantuan di e-Warung.
  “Ini jalan digunakan oleh warga saat mengambil bantuan di e-warung di gang sebelah. Kalau jalan ini tidak ada jalan ini maka warga harus muter lebih jauh dan kasihan karena rata-rata sudah sepuh” tutur Maksum Hadi Ketua RW. Setempat.
   Sementera itu Tumini warga sekitar, mengaku senang karena jalan yang rusak dan tutup yang berlubang kini sudah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota, dan ditinjau langsung oleh Walikota Mojokerto, Ning Ita.
   “Saya senang, akhirnya sudah ditindak lanjuti perbaikan tutup selokannya, biar jalannya seperti jalan pada gang-gang yang lain.” tuturnya. *adv/ds

Jombang – suaraharianpagi.com
   Proyek pekerjaan drainase di dusun Jajar RT. 05/RW. 05 Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diduga dikerjakan asal jadi dan sarat korupsi. Pasalnya, proyek drainase yang bersumber dari dana desa (DD) tanpa papan nama proyek itu dikerjakan oleh TPK Desa Kepuhkembeng, disinyalir kuat sangat cacat kondisi mutu dan fisiknya.
   Pantauan suarahariapagi.com dilapangan, kondisi proyek drainase yang baru dua minggu selesai dikerjakan tersebut disinyalir tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), selain itu juga tidak adanya Transparansi anggaran, karena tidak ada papan nama proyek.
   Kondisi cor antara sebelah kiri dan kanan tidak sama, sebelah kiri yang menahan bahu jalan mempunyai ketebalan 10 cm, sementara yang sebelah kanan yang menahan diding pagar warga mempunyai ketebalan variasi, antara 10cm sampai 30cm, tidak sama dan berkelok–kelok. Begitu juga dengan adonan semennya diduga kebanyakan pasir dari pada semennya.
   Melihat kondisi proyek yang dikerjakan oleh kepercayaan Kepala Desa tersebut, atau TPK, diduga asal jadi dan disinyalir di korupsi. Disangsikan proyek drainase tersebut tidak akan bertahan lama.
   Terpisah salah satu waga dusun Jajar, RT 05/RW 05, Nur, membenarkan kalau proyek drainase baru dua minggu selesai dikerjakan, untuk anggarannya saya tidak tahu, tapi yang mengerjakan warga Kepuhkembeng sebelah Utara jalan raya.
   Masih kata Nur, ia menyayangkan bahwa bangunan yang baru ini kedalamannya sangat dalam dibandingkan dengan bangunan yang lama, ia khawatir bila musim hujan air akan mengumpul jadi satu di bangunan baru dan mengedap, sehingga menjadi sarang nyamuk malaria,’’ tegas Nur kepada suaraharianpagi.com (11/10) dilokasi pekerjaan.
   Terpisah kepala Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Suprapto, ketika dikonfirmasi dikantornya tidak ada di tempat, kondisi Kantor Balai Desa Kepuhkembeng, jam 12.50 sudah tidak ada satupun perangkat yang ada dikantor, Kantor sudah terkunci rapat–rapat. Sementara suaraharianpagi.com, berusaha menghubungi Sulung, bagian perencanaan, lewat ponselnya juga tidak diangkat, ada dugaan bahwa proyek drainase di dusun Jajar RT 05/RW 05 menjadi ajang bancaan korupsi oleh Kepala Desa Kepuhkembeng, Suprapto dan kroninya. *ryan

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyambut bahagia atas bangkitnya Persatuan Sepak Bola Mojokerto (Persem Mojokerto) kembali berlaga di liga tiga. Hal tersebut disampaikan Ning Ita sapaan akrab Wali Kota usai audiensi dengan pengurus Persem di Balai Kota Mojokerto. Kamis (7/10).
   "Tentu kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi karena Persem yang sempat menjadi kebanggaan Kota Mojokerto ini sekarang bisa memiliki semangat untuk bertanding kembali di liga tiga" ungkap Ning Ita.
   Ning Ita berjanji akan mecukupi kebutuhan sarana prasarana untuk berlatih, mess, transportasi, hingga dukungan sponsor untuk Persem kembali berlaga di liga tiga.
   "Kami akan cukupi semuanya, termasuk dukungan untuk sponsor kami akan mensupport agar Persem bisa kembali berkibar seperti dulu dan bahkan melebihi prestasi dulu yang sudah sempat diraih" katanya. Lebih lanjut ia berharap Persem dibawah pembinaan Askot yang baru akan mampu membawa nama Kota Mojokerto dengan prestasi pada bidang olahraga,
   "Ini tentu sangat mendukung upaya pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto dibidang Sumberdaya Manusia khususnya dibidang olahraga" tandasnya.
   Diketahui, klub sepak bola Indonesia yang berbasis di Mojokerto yang berjuluk laskar damar wulan ini sebelumnya sempat vakum selama dua tahun tidak merumput. *adv/ds

Sampang - suaraharianpagi.com
   Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sampang bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya Plqabean C wilayah Madura menggelar sosialisasi cukai tembakau dan stop peredaran rokok ilegal kepada sejumlah wartawan di wilayah kerja Sampang.
   Plt Kepala Diskominfo Sampang Amrin Hidayat menyatakan, bersama KPPBC wilayah Madura, pihaknya mengaku ingin menyampaikan informasi melalui para jurnalis tentang ketentuan cukai tembakau serta ciri-ciri rokok ilegal. Menurutnya dia, dengan menggandeng para jurnalis, diharapkan sosialisasi stop rokok ilegal dapat tersampaikn kepada masyarakat di bawah.
   "Kami undang para jurnalis, supaya sosialisasi tentang cukai rokok dan soal rokok ilegal serta bahayanya bisa diketahui masyarakat luas. Peran jurnalis ini diharapkan membantu menyampaikan informasi itu,", Jumat (24/9).
   Sementara Kasi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Madura, Trisilo Asih Setyawan menjelaskan, salah satu pendapatan negara yaitu melalui sektor pajak cukai. Berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai pada pasal 4 ayat 1, barang kena cukai (BKC) dia antaranya seperti etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.
   "Pemasukan pajak melalui cukai ini merupakan salah satu penerimaan negara terhadap APBN. Yang nantinya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur maupun berupa bantuan," paparnya.
   Selain itu Trisilo sapaan karibnya memaparkan, sosialisasi yang disampaikan kepada para jurnalis diharapkan masyarakat bisa memahami seputar cukai dan cara mengenali rokok ilegal melalui penggunaan pita cukai seperti di antaranya rokok tanpa pita cukai, rokok yang menggunakan pita cukai palsu atau bekas, serta rokok dengan pita cukai yang bukan peruntukannya.
   "Di sinilah peran para jurnalis memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya produk dengan penggunaan pita cukai," terangnya.
   "Selain itu, para jurnalis memberikan informasi dampak bahaya peredaran rokok ilegal termasuk sanski kepada para pelaku," tandas Trisilo. *rn

Sampang - suaraharianpagi.com
   Diungkapkan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Wilayah Madura, Trisilo Asih Setyawan didampingi Kasi Humas Bea Cukai Wilayah Madura, Parulian Simanjuntak di aula kantor Dinas Komunikasi & Informasi (Diskominfo) Kabupaten Sampang, Kamis (23/09) Bea dan Cukai wilayah Madura mengancam para pelaku produk Barang Kena Cukai (BKC) ilegal yang diperjualbelikan, dengan ancaman 1 sampai 5 tahun penjara..
   Menurutnya, dalam pasal 54 UU No. 39 tahun 2007 tentang pidana penjualan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk di jual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1, dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara, dan atau denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar.
   Untuk itu, Setyawan berharap kesadaran masyarakat, khususnya pelaku penjual maupun pembeli BKC Ilegal, agar segera menghindari hal tersebut.
   Dalam hal ini, diharapkan masyarakat tidak mengkonsumsi rokok ilegal, tidak terlibat peredaran rokok ilegal, paham ciri-ciri rokok ilegal, paham sangsi pidana cukai dan paham manfaat DBHCHT.
   Sementara terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Setyawan menjelaskan adalah bagian dari manfaat BKC Legal. Dimana di salurkan ke tiga (3) prioritas, yaitu sebesar 50 persen untuk Bidang Kesejahteraan Masyarakat, dan 25 persen untuk Bidang Penegakan Hukum, serta 25 persen untuk Bidang Kesehatan.
   Sementara Plt Kepala Diskominfo Sampang, Amrin Hidayat mengatakan, dengan masyarakat paham pentingnya mengkonsumsi BKC Legal, tentunya juga membantu 3 sektor prioritas di atas melalui DBHCHT.
   Perlu diketahui, Sosialisasi tersebut dilakukan mulai dari mengenalkan ciri-ciri rokok ilegal sampai dengan modus yang biasa ditemukan serta tindak pidana yang mengikat.
   "Dengan mengkampanyekan stop rokok ilegal ke seluruh lapisan masyarakat di Wilayah Kabupten Sampang dan Madura Umumnya, Insyaallah masyarakat pula yang akan merasakan manfaatnya" pungkas Amrin. *rn

(Kiri) Ning ita, (tengah) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakoe Boewono, (kanan) SISKS  Pakoe Boewono XIII
Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasati mendapat gelar kebangsawanan dari Keraton Solo. Gelar yang diterima Ning Ita yakni Kanjeng Mas Ayu Tumenggung.
   Gelar tersebut diserahkan langsung oleh SISKS Pakoe Boewono XIII saat rangkaian kegiatan Hajad Dalem Garebeg Mulud Alip 1955/2021 Masehi, Sabtu (2/10).
   Ning Ita tak menyangka menerima gelar kehormatan tersebut. Pasalnya, Ia tercatat sebagai satu-satunya Wali Kota Mojokerto yang disahkan menjadi kerabat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dan kini namanya menjadi Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Hj. ika Puspitasari Arimingtyas SE.
   Usai penobatan, Ning Ita mengaku kaget dan tidak menyangka akan mendapat gelar tersebut. Sebab, ia merasa masih memiliki banyak kekurangan dalam mengemban tugas sebagai Kepala Daerah.
   “Terima kasih banyak. Matur nuwun sanget saya diberikan gelar dari Keraton Surakarta, meskipun itu tidak pernah ada dalam bayangan saya,” katanya.
   Kendati demikian, Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini menyampaikan rasa terima kasih karena sudah dipercaya mengemban amanah dari Keraton Surakarta.
   “Matur nuwun (terima kasih) diberikan kepercayaan ini, mudah-mudahan ini bisa membuat saya selalu menyampaikan apa yang saya lakukan ini memberikan kebanggan untuk warga kota saya,” tuturnya.
   Menurutnya, penganugerahan gelar Kanjeng Mas Ayu Tumenggung dari Keraton Surakarta ini pastinya bukan tanpa alasan. Karena itu, ia pun mengaku takjub dan merasa bangga mendapat kehormatan tersebut. “Pasti bukan tanpa alasan saya dipercaya untuk mendapatkan ini tapi saya sungguh sangat kaget dan saya sangat takjub luar biasa,” ungkapnya.
   Gelar ini diberikan oleh Keraton Kasunanan Surakarta atas keberhasilan Ning Ita sebagai Wali kota yang berhasil membangun Kota Mojokerto lebih maju, dengan tetap melestarikan budaya leluhur Majapahit, serta segudang prestasi lainya.
   Lebih lanjut, ia juga berharap bahwa gelar yang diterimanya bisa memberikan kebanggan untuk warga Kota Mojokerto.
   "Semoga dengan gelar ini, bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi Warga Kota Mojokerto, dan akan menggali terus potensi-potensi budaya dan sejarah yang ditinggalkan leluhur kita, yakni Kerajaan Majapahit" tandasnya.
   Perlu diketahui, dalam setiap rangkaian kegiatan Hajad Dalem Garebeg Mulud Alip, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan upacara, Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat selalu memberikan "Gelar Kehormatan" kepada berbagai pihak yang dianggap pantas untuk menerimanya.
   Selain itu, bertepatan dengan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober, Keraton Solo juga mengadakan pameran batik hasil karya dari Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono XIII. Pameran ini mengusung tema "Batik Karya Adiluhung". Diantaranya, Batik Parang Noto Bhirowo, Parang Loro Ati, Parang Gunung Sari, Parang Puspito Rinonce serta Batik Sekar Jagat.
   Dikesempatan berbeda Kanjeng Pangeran Aryo Eko Yudi Prastowo Adi Nagoro selaku Pangeran Sentono dan Pangarso Wilayah Jawa Timur,, dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mengatakan, bahwasanya Ning Ita tersambung nasab darah keatas dengan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan yang kedua berdasarkan prestasi kinerja, Ning Ita memiliki segudang prestasi. Sehingga Sinuwun dalam pemberian gelar mengambil keputusannya dari berbagai aspek.
   Kalau dalam bahasa jawa masih trah kusuma rembesing madu maka (keturunan orang-orang terpilih) akan kembali keasalnya yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat. “Jadi Ning Ita adalah Sentono Dalem yaitu keluarga Raja. Berbeda dengan abdi dalem yaitu pegawai kerajaan,” jelasnya.
   Dengan demikian maksud dan tujuan Sinuwun Pakoe Boewono XIII menganugerahkan gelar ini adalah kalau sudah trah kusumo rembesing madu maka masih tetap mengemban amanah dengan menguri2 budaya luhur dengan tidak meninggalkan adat istiadat sebagai orang jawa apalagi kita adalah kerabat keraton kasunanan Hadiningrat. Yang kedua dalam mengemban amanah sebagai pemimpin harus memegang teguh filsafat dan falsafah budaya jawa yg luhur.
   “Contoh dengan menerapkan Hasta brata sehingga berimplikasi kepada kemakmuran daerah yg dipimpinnya,” cetusnya.
   Harapan saya selaku Pangeran Sentono Keraton Kaunanan Surakarta Hadiningrat semoga ini menjadi suri tauladan dan penyemangat bagi Ning Ita Kanjeng Mas Ayu Tumenggung agar berkiprah lebih baik dan hebat lagi dalam mengemban amanah pemerintaham dan dari Sinuwun Pakoe Boewono XIII sebagai Sentono Dalem. *adv/ds


Sampang-suaraharianpagi.com
   Proyek Jalan Desa yang terletak di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ada dugaan tidak memenuhi aturan tentang pelaksanaan Proyek yang mana jika proyek tersebut dibiayai Negara wajib pasang papan informasi proyek, sebagai sarana transparasi publik.
   Dari pantauan wartawan suaraharianpagi.com rabu, (29/9) pengerjaan proyek di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tersebut tidak ditemukan papan informasi proyek. Mengetahui hal itu kami mengkonfirmasi Kepala Desa setempat melalui telp selularnya tidak ada tanggapan ataupun jawaban. Karena melalui telp selulernya tidak ada respon, kami pun datang ke rumah Kepala Desa tersebut. Disana juga kami tidak bertemu dengan Kepala Desa ABD. ROHIM.
   Proyek di Dusun Banjar tersebut sangat meresahkan warga pengguna jalan. Keresahan itu dikarenakan adanya tumpukan material di kanan dan kiri jalan poros Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
   Informasi yang kami terima bahwa pada saat penurunan material tidak ada yang mengatur kendaraannya. “Tidak ada yang mengatur mas saat material diturunkan, jadi ya seenaknya sendiri penurunannya yang akhirnya membuat kami sebagai pengguna jalan harus berhati-hati, jika tidak kami bisa jatuh,”jelas warga yang tidak mau disebutkan namanya.
   Warga juga menyampaikan tidak mengetahui material ini untuk perbaikan jalan atau irigasi. Saya tidak tau mas ini proyek apa, karena tidak ada informasi apapun kepada warga setempat. Dugaan saya ini Proyek Desa mas,”imbuhnya.
   Saya sebagai informasi Publik sangat menyayangkan akan tindakan Kepala Desa yang tidak dapat dikonfirmasi terkait proyek ini. Juga tumpukan material yang sangat membahayakan pengguna jalan karna tidak ada penerangan jalannya.
   Hingga berita ini dinaikkan Kami belum mendapatkan penjelasan dari pihak Kepala Desa setempat terkait tumpukan material juga kejelasan Proyek tersebut. *Bnts

Jombang – suaraharianpagi.com
   Ketika musim Kemarau tiba, Kabupaten Jombang Jawa Timur, di sebagian wilayah akan mengalami musim kekeringan. Untuk itu salah satu permasalahan yang ada saat ini dan sangat krusial adalah kebutuhan air bersih pada wilayah-wilayah tertentu, yang rawan air ketika musim kemarau tiba. Sebagaimana kita ketahui kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar minimum yang harus disediakan oleh pemerintah setempat.
   Di wilayah Kabupaten Jombang terdapat banyak lokasi yang merupakan kategori wilayah rawan air bersih dan kekeringan, salah satunya Desa Kudubanjar Kecamatan Kudu. Untuk menyikapi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Jombang melakukan Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Kudubanjar Kecamatan Kudu, Kabupaten Jawa Timur.
   Tujuan tersedianya sarana dan prasarana air minum / air bersih dalam rangka memenuhi pasokan air minum / air bersih bagi masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan dan mudah dalam pemeliharaan kedepannya.
   Sasaran dari kegiatan ini adalah terbangunnya sarana dan prasarana air minum / air bersih yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dengan jaringan pipa sehingga dapat menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan air bersih / air minum daerah setempat.
   Kegiatan ini diperlukan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dibiayai dari DAK Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Kudubanjar Kecamatan Kudu, Jawa Timur, dilaksanakan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
   Kedepannya Pemerintah Kabupaten Jombang, mengharapkan masyarakat desa Kudubanjar yang menerima manfaatnya bisa merawat dengan baik dan tidak boros dengan air, gunakan seperlunya dan jangan bocor kemana-mana, ingat pada saat musim kemarau sebelum ada jaringan air bersih ada. *ryan

Sampang – suaraharianpagi.com
   Bupati Sampang H. Slamet Junaidi bersama Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat melakukan peninjauan pelaksanaan uji kompetensi Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru, Senin (13/9).
   Peninjauan dilakukan di berbagai lokasi, dimulai dari SMAN 1 Sampang kemudian berlanjut di SMKN 1 Sampang dan diakhiri di SMKN 2 Sampang. Turut mendampingi peninjauan diantaranya Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang Asyyari, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Nor Alam, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Agus Mulyadi, Plt. Kepala BKPSDM Arief Lukman Hidayat.
   Pelaksanaan Uji Kompetensi PPPK Guru tersebut akan berlangsung selama empat hari terhitung sejak tanggal 13 sampai 16 September 2021. Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan bahwa peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan seleksi PPPK berlangsung dengan lancar. "Dari banyaknya peserta sekitar 1.700 nanti akan diambil 371 formasi PPPK Guru, hal ini bagian dari ikhtiar kami meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sampang," ungkapnya.
   Menurutnya, Kabupaten Sampang saat ini mengalami defisit guru terbukti ada satu sekolah yang memiliki 90 murid namun Guru ASN nya hanya satu orang, sisanya 6 orang GTT. "Hal ini menjadi atensi pemerintah daerah, kebijakan kami saat ini tidak akan mengizinkan guru ASN mutasi ke luar daerah, sebab di Kabupaten Sampang sendiri kekurangan tenaga pendidik," ucapnya.
   Pihaknya berharap seluruh kuota dapat terisi oleh peserta yang mengikuti seleksi dan mencapai nilai passing grade agar tidak ada rekrutmen kembali. "Secara keseluruhan hasil peninjauan kami aman dan lancar, semoga sampai hari terakhir demikian," tandasnya. *rn

Sampang - suaraharianpagi.com
   Sungguh cerdik oknum pendamping bantuan Program Keluarga Sejahtera (PKH) untuk memperkaya diri. Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang (23/09)
   Informasi warga yang di terima awak media suaraharianpagi.com sebut saja AS menyampaikan,'' Saya terahir menerima di panggil sama pendampinya mas. Ibu AS sekarang terahir menerima program bantuan pkh karena tidak ada komponin jadi bantuan ibu di blokir / bukan peserta penerima lagi. Begitu mas Singkat saja.
   Hasil konfirmasi kepada kepala desa dharma camplong Moh. Amin mengatakan, saya tidak tahu atau ikut campur urusan pkh mas. Karna itu haknya masyarakat dan saya hanya berpesan sama pendampingnya jangan sampai ada masalah dibawa cuma itu pesan saya. Saya sudah memanggil pendampinya bahwa ada keluhan warga masalah bantuan pkh tolong temui dan urus yang benar. Tutur kades
   Pantuan wartawan suaraharianpagi.com di lapangan, ibu AS menunjukkan hasil prin out koran buku Rekening Bank BRI ternyata mulai 2018 sampai 2020 masih ada bukti transferan dana bantuan PKH dan tèrtera mutasi dana antar Rekening yang sama Bank bri. Pendampin yang berinesial (SU) & (SR) sulit ditemui untuk di mintai keterangan,'' Jelasnya.
   "dalam hal tersebut (SU) & (SR) sudah melakukan pelanggaran aturan UUD pemerintah menyalagunakan dana bantuan dangan memberikan keterangan palsu dan bisa di katakan penggelapan hak orang lai,'' Pungkasnya. *bnts



Sampang - suaraharianpagi.com
   Gambar Rencana Anggaran Bangunan (RAB) tak sesuai dengan lokasi proyek yang di luncurkan dinas pendidikan Kabupaten Sampang (22/09)
   Informasi dari kontraktor proyek yang enggan disebut namanya kepada awak media suaraharianpagi.com menyampaikan," Saya belum memulai kerja masih menuggu gambar Rencana Anggaran Bangunan (RAB) dari dinas pendidikan turun mas. Sempat saya tanyakan kedinas pendidikan, kekonsultan perencana (rab) dan konsultan pengawas bagaimana kapan saya mulai kerja, jawabnya tunggu",Ujar kontraktor.
   Kontraktor menambahkan komentarnya," program dinas pendidikan sampang ada yang dikerjakan dan ada yang tidak mas. Yang di kerjakan gambar (rab) dan lokasi sama. Yang tidak sama gambar (rab) dan lokasi, ia belum dikerjakan masih menuggu perubahan gambar mas. Saya yakin Hal ini terjadi penguluran waktu mungkin konsultan perencana tidak turun kelapangan melakukan pengecekan / surve sehingga gambar tidak sesuai", imbuhnya singkat saja.
   Ketika dikonfirmasi wartawan media suaraharianpagi.com melalui pesan chat media sosial WHATSAPP kepada Pak NORALAM selaku kadis Dinas pendidikan Kabupaten Sampang, ia menjawab sangat simpel sekali. Sudah mas jalan mas," tutur kadis.
   Pantauan kuli tinta suaraharianpagi.com di lapangan tidak ada tanda-tanda akan dikerjakan sekolahan tersebut ingin dibangun tetap berdiri utuh seperti biasa. Dalam menyikapi Hal ini terjadi pejabat pemerintah dinas pendidikan kabupaten Sampang kurang bertanggung jawab, kurang tegas alias enteng", Pungkasnya. *Bnts

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kota Mojokerto telah berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. salah satu upayanya adalah pembentukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) atau disebut SP4N-Lapor!
   Hari ini, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dengan didampingi Plt Kepala Dinas Komunitas dan Informatika (Diskominfo) M Imron, membuka bimbingan teknis aplikasi mobile untuk pengelola SP4N-Lapor! dan rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Selasa (21/9).
   Pada kesempatan ini, Wali Kota mengatakan bimbingan teknis aplikasi mobile untuk SP4N-Lapor di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ini, untuk mewujudkan penguatan SP4N-Lapor yang lebih baik. Sehingga dibutuhkan pembekalan bagi admin, pengelola pengaduan, dan pejabat penghubung agar dapat lebih memantapkan pengetahuan tentang petunjuk teknis dan tata kerja sistem SP4N-Lapor, sehingga terbentuk persamaan persepsi dalam implementasinya dapat disatukan.
   Wali Kota Ning Ita berharap partisipasi dari pimpinan instansi, pejabat penghubung dan operator untuk mendukung dan memiliki komitmen untuk mengoptimalkan aplikasi pengaduan dan terus meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pengaduan. Selain itu para pimpinan juga dapat menggunakan data pengaduan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta perbaikan program dan kebijakan.
   Dengan adanya peningkatan pengelolaan pengaduan layanan publik, maka kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan terus meningkat, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih (good and clean government), transparan dan terpercaya. Sehingga dapat membangun Kota Mojokerto yang lebih baik dan menjadi kebanggaan masyarakat. *ds

Sampang - suaraharianpagi.com
   Rapat dewan dalam paripurna digelar dalam rangka penyampaian nota penjelasan bupati sampang terhadap raperda Perubahan APBD TA 2021. Dimana sebelumnya sudah dilakukan pembahasan ditingkat badan musyawarah (Banmus). Sehingga hal ini diharapkan dapat memacu kerja para wakil rakyat untuk menuntaskan tugasnya secara tepat waktu.
   Ketua DPRD Sampang Fadol menyampaikan, agenda yang sudah dibahas ditingkat Banmus tersebut, merupakan raperda yang sudah dibahas oleh anggota dewan. Ia berharap, dengan adanya raperda itu bisa berdampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pembangunan. “Atas semangat kinerja dari Badan Pembentukan Perda (Bapperda), Raperda ini masih akan dibahas kembali ditingkat fraksi. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat Sampang,” ucapnya.
   Pihaknya berharap usai disampaikannya nota penjelasan tersebut dapat memberikan perubahan yang lebih efektif terhadap masyarakat. Termasuk pula adanya pembahasan ditingkat fraksi yang nantinya bisa memberikan kontribusi yang nyata dan bisa memberikan evaluasi yang konstruktif bagi kemajuan pembangunan sampang kedepan. ”Dari situ nantinya akan diberikan rekomendasi yang bisa bermanfaat untuk pembangunan Sampang,” jelasnya
   Sementara itu, Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan terima kasih atas sumbangsih dan pemikiran anggota dewan yang telah melakukan tugasnya. “Kami yakin, APBD Perubahan ini akan berguna bagi masyarakat Sampang. Untuk itu, implementasinya harus dijadikan komitmen bersama untuk diterapkan,” tegasnya singkat. *rn

Mojokerto - Suaraharianpagi.com
Program pendidikan gratis di Kota Mojokerto, terus digencarkan oleh pemerintah daerah untuk melahirkan generasi emas yang berkualitas. Hari ini, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyalurkan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah kepada siswa secara simbolis di Pendopo Sabha Kridatama, Gedhong Hageng, Jumat (17/9).
Program pendidikan gratis ini, tidak hanya untuk sekolah negeri, melainkan sekolah swasta juga mendapatkan fasilitas serupa. Seperti :
1. Sekolah Negeri
- Biaya pendidikan.
- Baju seragam tiga setel bagi siswa baru.
- Buku dan alat tulis.
- Angkutan sekolah gratis
2. Sekolah Swasta
- Baju seragam tiga setel bagi siswa baru.
- Satu pasang sepatu bagi siswa baru.
- Buku serta alat tulis
Hari ini, Wali Kota @ningita_ didampingi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Amin Wachid, Ketua Dewan Pendidikan Kota Didik Hoediono, Ketua PGRI Kota Mulib, Kepala K3S Kota Endang Soenarijati, memberikan secara simbolis seragam dan perlengkapan sekolah kepada perwakilan siswa. Untuk siswa SD, Pemerintah Kota Mojokerto memberikan 7.698 setel untuk 67 lembaga (SD/MI Negeri dan Swasta).
Kemudian, untuk siswa SMP sebanyak 2.715 setel yang akan disalurkan kepada 19 lembaga (SMP/MTS Negeri dan Swasta). Selanjutnya, perlengkapan sekolah berupa sepatu dan tas sebanyak 400 paket yang disalurkan kepada TK Negeri dan Swasta. Serta alat peraga edukatif (APE) untuk 10 lembaga TK Negeri dan Swasta. Dan yang terakhir, sepatu gratis untuk siswa SD dan SMP Negeri maupun Swasta sebanyak 4.942 pasang. *ds

Jombang – suaraharianpagi.com
   Salah satu permasalahan yang ada saat ini dan sangat krusial adalah kebutuhan air bersih pada wilayah-wilayah tertentu, yang rawan air ketika musim kemarau tiba. Sebagaimana kita ketahui kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar minimum yang harus disediakan oleh pemerintah. Di wilayah Kabupaten Jombang terdapat banyak lokasi yang merupakan kategori wilayah rawan air bersih, salah satunya Desa Gedangan Kecamatan Sumobito.
   Dalam menyikapi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Dinas Perumahan Dan Permukiman Kab. Jombang melakukan Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Ds. Gedangan Kec. Sumobito. Tujuan tersedianya sarana dan prasarana air minum / air bersih dalam rangka memenuhi pasokan air minum / air bersih bagi masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan dan mudah dalam pemeliharaan kedepannya.
   Sasaran dari kegiatan ini adalah terbangunnya sarana dan prasarana air minum / air bersih yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dengan jaringan pipa sehingga dapat menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan air bersih / air minum daerah setempat. Untuk kegiatan ini diperlukan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) yang dibiayai dari DAK Tahun Anggaran 2021.
   Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Ds. Gedangan Kec. Sumobito, Kabupaten Jombang, dilengkapi dengan Rencana Keselamatan Kerja untuk mengidentifikasi pekerjaan, bahaya pekerjaan dan pengendalian bahaya yang timbul dari pekerjaan.
   Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Ds. Gedangan Kec. Sumobito dilaksanakan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Diharapkan setelah pekerjaan selesai nanti masyarakat desa setempat bisa merawat dengan baik sehingga dimusim kemarau akan datang tidak lagi akan mengalami krisis air minum. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com 
   Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, Dr. H. Akh. Jazuli, SH, MSi menyambut positif dilaksanakanny Koordinasi Bantuan Keuangan Khusus Program Pemberdayaan BUMDes Maju, Pemberdayaan Desa Mandiri dan Pemberdayaan Usaha Perempuan dari Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jombang.
   Disampaikan Sekda Jazuli saat memberikan pengarahan pada acara Sosialisasi dan Koordinasi Bantuan Keuangan Khusus Program Pemberdayaan BUMDes Maju, Pemberdayaan Desa Mandiri dan Pemberdayaan Usaha Perempuan oleh Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh 16 Desa, di Ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang pada Rabu (15/9/2021).
   Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan pemahaman terkait program tersebut kepada semua pemangku kepentingan yang terkait, termasuk kepada pelaksana program dan stake holder lainnya. Sehingga terjalin penyelarasan kebijakan sekaligus kolaborasi dalam rangka proses keberlanjutan program yang pada akhirnya dengan stimulus dana yang diberikan akan mampu menjadi pemicu dan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan program.
   Masih kata Sekda Akh. Jazuli bahwa tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dampak dari adanya wabah covid-19 semakin menurun. Oleh karena itu dengan adanya program khusus ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga di desa sekaligus mendorong perekonomian pedesaan, mengoptimalkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat, pengembangan potensi ekonomi desa, pengelolaan usaha ekonomi produktif serta mendorong tumbuhnya produk unggulan pedesaan melalui program Jatim Puspa, Pemberdayaan BUMDes dan Desa Berdaya. “Dengan adanya program ini semoga BUMDes makin berdaya, mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan”, tuturnya.
   “Dengan sosialisasi ini saya berharap program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat. Perlu dikoordinasikan dengan baik, dijelaskan bagaimana tata penggunaannya, pertanggungjawabannya, sehingga sesuai dengan peruntukannya”, tandas Sekda Jazuli yang didampingi Kepala DPMD Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto.
   Kepala DPMD Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto mengatakan bahwa program pemberdayaan BUM Des Maju, Pemberdayaan Desa Mandiri (Desa Berdaya) dan Pemberdayaan Usaha Perempuan Jawa Timur (Puspa) bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku ekonomi lokal untuk memanfaatkan sumberdaya milik lokal dalam rangka kesejahteraan bersama dan memperbanyak pelaku ekonomi untuk mengurangi faktor produksi yang tidak terpakai.
   Pada kesempatan tersebut diserahkan secara simbolis Bantuan Khusus Keuangan dengan jumlah dana total sebesar Rp. 1.434.625.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta, enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang akan diberikan kepada Pemberdayaan BUMDes Maju kepada 6 desa, masing-masing BUMDes mendapatkan 75 juta rupiah. Sasaran dari program ini adalah untuk penguatan permodalan BUMDes Maju.
   Pemberdayaan Desa Mandiri (Desa Berdaya) kepada 7 desa, masing-masing desa berdaya akan mendapatkan 100 juta rupiah. Sasaran program ini adalah untuk desa yang mempunyai status kemajuan dan kemandirian desa di tahun 2020 sebagai Desa Mandiri.
   Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) sebanyak 3 Desa (total sebanyak 97 keluarga penerima manfaat dalam bentuk barang senilai masing-masing Rp. 2.500.000 per KPM). Sasaran dari program ini adalah KPM Graduasi (Graduasi Sejahtera, Mandiri dan Alamiah) program PKH, dan KPM Pengganti yang berasal dari data DTKS selain KPM Graduasi PKH setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi.
   Hadir pada acara ini, Kukuh Tri Sandi S.Pi, MT, M.Sc, Kasi Promosi dan Pemasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur selaku narasumber, Asisten, Staf Ahli serta kepala OPD terkait lingkup Pemkab Jombang, beserta para Camat, perwakilan dari Bank Jombang dan Bank Jatim, Kepala Desa dan Ketua BPD dari 16 Desa lokasi Program bersama pendamping dan pelaksana program.*ryan

Jombang - suaraharianpagi.com
   Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang bekerjasama dengan Kantor Bea Cukai Kediri terus melakukan sosialisasi sekaligus melakukan pembinaan khususnya kepada para pedagang rokok disejumlah Desa yang ada di kabupaten Jombang. Karena Cukai Hasil Tembakau (CHT) alias cukai rokok memiliki peran penting bagi negara. Keberadaan cukai rokok dapat meningkatkan pendapatan pemerintah.
   Kegiatan sosialisasi khususnya “Gempur Rokok Illegal” kali ini dilanjutkan di desa Kebon Agung - Ploso - Jombang, Kamis
   Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Aries yuswantono saat sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ketetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, Terangnya.
   Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat, “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama – lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.
   Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Doni Sumbada yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal.
   Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang – barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.
   Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.
   Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya. *ryan

Jombang – suaraharianpagi.com
   Cukai Hasil Tembakau (CHT) alias cukai rokok memiliki peran penting bagi negara. Keberadaan cukai rokok dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Dalam rangka mendukung itu semua, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang bekerjasama dengan Kantor Bea Cukai Kediri terus melakukan sosialisasi sekaligus melakukan pembinaan khususnya kepada para pedagang rokok disejumlah Desa yang ada di kabupaten Jombang.
   Kegiatan sosialisasi khususnya “Gempur Rokok Illegal” berlanjut di desa Bawangan - Ploso - Jombang, Kamis.
   Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Aries Yuswantono saat sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ketetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, Terangnya.
   Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat, “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama – lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.
   Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Syaiful Arifin yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal.
    Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang – barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.
   Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.
   Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya. *ryan

Sampang – suaraharianpagi.com

   Penambangan galian C yang terletak di Dusun Banjar Desa Banjartabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Diduga Tak berizin. Dilokasi, nampak terlihat gundukan, lobang tanah yang curam bekas penambangan, dua alat berat berupa Backhoe serta beberapa truk pengangkut pasir.
   Dari keterangan warga setempat kepada wartawan suaraharianpagi.com bahwa lokasi tersebut sangat berbahaya karena dulu pernah memakan korban tertimpa reruntuhan tanah karena galian tanah terlalu dalam. Lain halnya saat sopir truk diberhentikan oleh awak media bilang,“ ndak apa-apa di video ataupun difoto karena saya disini beli bukan pemilik, minggu, (12/9)
   Sementara pemilik tambang saat akan di konfirmasi tidak ada di tempat. Akan tetapi saat dikonfirmasi melalui telp selulernya membenarkan bahwa tambang atau galian tanah tersebut tidak berizin atau ilegal. Menurut pengakuan dari saudara pemilik tambang bahwa setiap bulan harus setor kepada polres sebesar Rp. 2.000.000,-. Sebenarnya berat dengan permintaan Polres harus setor Rp. 2.000.000,- per bulan tapi mau gimana lagi demi keamanan’’, ucapnya kepada awak media.
   Dikesempatan lain wartawan suaraharianpagi.com mencoba menghubungi oknum Polres (polisi yang menerima uang) tidak pernah di respon. *bnts


Jombang - suaraharianpagi.com
   Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai khususnya “Gempur Rokok Illegal” terus dikampanyekan kepada masyarakat, kali ini dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jombang di desa Ngudirejo - Diwek - Jombang, Kamis.
   Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Aries Yuswantono saat memberi sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ketetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, Terangnya.
   Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat, “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama-lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.
    Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Rudi Suprianto yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal.
   Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang-barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.
   Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.
   Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya. *ryan


Jombang – suaraharianpagi.com

   Ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai khususnya “Gempur Rokok Illegal” terus dikampanyekan kepada masyarakat, salah satunya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jombang di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten  Jombang,

   Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Aries Yuswantono saat sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ke-tetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, terangnya.

   Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan    ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat,

   “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. Tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. Saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama-lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” pungkasnya.

   Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Raden Doni Sumbada yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal. Disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang – barang apa saja yang bisa dikenai cukai, “ada 4 (Empat) karakteristik barang kena cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakaaat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan” Katanya.

   Disampaikan pula bahwa ada juga beberapa barang yang bisa dikenai cukai, “ada 3 (Tiga) barang yaitu Etil Alkohol (EA) atau Etanol yang dikenal dengan istilah umum alcohol, minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya” Terangnya.

   Materi lainnya juga disampaikan terkait pengertian pita cukai, “Pita Cukai adalah dokumen security sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur security dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita Cukai dilekatkan pada kemasan barang kena cukai. Pita Cukai akan berganti desain pada setiap tahun anggaran berikutnya. Pita Cukai dalam keseharian dikenal sebagai istilah BANDEROL” Pungkasnya. *ryan


Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bekerjasama dengan Bank Jatim, melaunching empat inovasi bertajuk Punokawan Milenial Era Digital. Dua di antara empat inovasi tersebut mengusung basis digital, antara lain “Sistem Elektronik Membayar Retribusi Pasar (Semar)” melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
   QRIS sendiri adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Ada juga inovasi “Penggunaan Retribusi Elektronik Tera/Tera Ulang atau E-Retribusi Tera/Tera Ulang (Gareng)” yang menggunakan virtual account (VA).
   Inovasi selanjutnya yakni “Pelayanan Tera/Tera Ulang Gratis (Petrug)”, yaitu inovasi pelayanan dengan membebaskan biaya, baik biaya retribusi maupun reparasi timbangan. Terakhir, yakni inovasi “Bantuan Timbangan Oentoek Pedagang (Bagong)”, yakni program pemberian bansos berupa 200 timbangan kodok kepada para pedagang dan IKM.
   Empat inovasi tersebut dilaunching langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Rabu (8/9) pagi di Pasar Tradisional Kedungmaling Kecamatan Sooko, dengan dihadiri Kepala Perwakilan BI Jatim Budi Hanoto, Direktur Risiko Bisnis Bank Jatim Rizyana Mirda, Deputi Kepala Perwakilan BI Imam Subarkah, Direktur Pengawasan LJK 2 & Manajemen Strategis Mulyanto, Pimpinan Bank Jatim Cabang Mojokerto Eko Yudi Prastowo serta Plt Kepala Disperindag Iwan Abdillah.
   Rizyana Mirda Direktur Risiko Bisnis Bank Jatim, dalam sambutannya menyebut era digitaliasi sangat sesuai untuk diterapkan pada masa pandemi Covid-19. Mirda juga menyebut beberapa keuntungan penting dari digitalisasi.
   “Adanya inovasi cashless ini kita harap dapat menekan kerumunan sesuai prokes, bahkan menghindari risiko peredaran uang palsu,” kata Rizyana Mirda.
   Budi Hanoto Kepala Perwakilan BI Jatim Budi Hanoto, juga menyebut bahwa digitalisasi telah membuat perubahan besar termasuk perekonomian. Empat inovasi yang dilaunching, diharapkan dapat memudahkan masyarakat khususnya para pedagang.
   “Kenapa semua sekarang menuju serba digital? Karena kita adalah pengguna internet terbesar di dunia. Peningkatan ini tentu akan berpangaruh pada kebiasaan, termasuk dalam perekonomian dan keuangan digital. BI ingin mendorong transaksi non tunai yang kita mulai sejak 2014. Inovasi ini sangat bagus, di Pasar Kedungmaling ini bahkan tercatat sudah ada sekitar 60 QRIS,” kata Budi.
   Pada sambutan arahan, Bupati Ikfina turut menyebut bahwa perluasan digitalisasi daerah, dimakasudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dan memberi pelayanan berkualitas.
   “Digitalisiasi mau tidak mau harus kita laksanakan dalam semua aspek tatanan bidang. Mulai pemerintahan, perekonomian dll. Tidak perlu khawatir tidak bisa mengikuti era digital, karena tentu nanti kita akan menyesuaikan. Digitalisasi sangat penting untuk efisiensi, akuntabel dan transparan. Saya harap inovasi digital ini dapat menjadi fasilitas terlaksanannya transaksi non tunai,” terang bupati. *hms/adv


Lamongan - suaraharianpagi.com
   Maraknya kekosongan jabatan Perangkat Desa dalam waktu bertahun-tahun di Kabupaten Lamongan adalah sebuah fenomena yang yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang patut mendapat perhatian publik. Karena, Perangkat Desa dalam hal ini bersama dengan Kepala Desa merupakan Pemerintah Desa yang bertugas menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal itu berarti bahwa keberadaan Perangkat Desa adalah sangat penting bagi terwujudnya tujuan dari pengaturan Desa. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa poin yang dimaksud sebagai tujuan pengaturan Desa yang sangat terkait dengan eksistensi perangkat desa. 
   Hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 4 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain adalah (1) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; dan (2) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Sementara itu, Pemerintah pusat, sejak diundangkannya UU tentang Desa tahun 2014 tersebut, telah memberikan sebuah kepercayaan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan di Desanya masing-masing. 
   Triliunan rupiah telah di transfer dari pusat ke desa sebagai wujud nyata kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mencapai kemandirian baik dari segi sosial, politik, budaya, dan lebih-lebih ekonomi. Singkatnya bahwa sejak 7 tahun terakhir, desa sudah dianggap sebagai tujuan pembangunan nasional dan pemerintah desa telah dipercaya melaksanakan tujuan tersebut. Namun sayangnya, Pemerintah Desa nampaknya masih gagap dan gugup dalam menjalankan amanat besar undang-undang. 
   Desa masih belum dikelola secara profesional, efektif, dan efisien. Salah satu bukti yang sahih adalah dengan maraknya kekosongan jabatan perangkat yang terjadi dalam waktu bertahun-tahun. Sebagai contoh Beberapa Desa di Kabupaten Lamongan yang jabatan Perangkat Desanya Kosong tersebar dibeberapa desa, antara lain Desa Labuhan, Sendangharjo, Trepan, Trosono, Manyar, Gempoltukmloko, Majenang, Gelap, Pucangtelu, serta beberapa desa di kecamatan Turi dan masih ada kemungkinan di desa lainnya yang mengalami hal yang serupa. 
   Jabatan yang kosong bermacam-macam mulai dari sekretaris desa sampai kepala urusan (KAUR) dengan durasi masa kekosongan yang bervariasi mulai dari hitungan bulan hingga bertahun-tahun. Tentu itu hanya contoh nyata di lapangan dan tidak menutup kemungkinan masih banyak desa lain yang terjadi hal serupa yakni kekosongan Perangkat Desa yang tak kunjung terisi. Sekarang mari kita cermati fenomena kekosongan jabatan Perangkat Desa. Jika kekosongan tersebut terjadi selama bertahun-tahun, maka secara hukum itu jelas tidak sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, termasuk bertentangan dengan Peraturan Bupati. Dengan kata lain, bahwa yang diberi kewenangan oleh Perbup, ternyata tidak mematuhi Perbup yang berlaku.
   Hal tersebut disebabkan karena di dalam regulasinya jelas disebutkan bahwa Pemerintahan Desa diharuskan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lambat 2 bulan sejak jabatan Perangkat Desa tersebut kosong atau diberhentikan. Pengaturannya mulai dari dalam Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 4 ayat 1 poin c bahwa pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Peraturan Bupati Lamongan No 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan. Meskipun Paraturan Bupati tersebut telah diubah hingga 3 kali melalui Peraturan Bupati Lamongan No 43 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Bupati Lamongan No 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lamongan No 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan, namun kesemua aturan tersebut menyatakan dengan jelas dan konsisten bahwa proses pengisian jabatan perangkat desa adalah paling lama 2 bulan sejak jabatan tersebut kosong atau diberhentikan.
    Berangkat dari dasar hukum tersebut diatas, maka fenomena kekosongan jabatan Perangkat Desa yang jamak terjadi di beberapa Desa di Kabupaten Lamongan adalah merupakan tindakan yang patut diduga sebagai tindakan tidak patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan. Sementara yang lebih menarik disini adalah pertanyaan tentang sejauh peran Pemerintah Desa selaku penyelenggara Pemerintahan Desa menyikapi fenomena tersebut? Jangan sampai ada upaya sadar dan terencana untuk melakukan tindakan melawan hukum. Hal ini menjadi penting karena Perangkat Desa unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
   Kekosongan jabatan Perangkat Desa yang terlalu lama berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik bagi warga desa dan terganggunya tujuan pembangunan yang direncanakan karena Sumber Daya Pemerintah Desa yang Kurang. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip Good Government. Apalagi jika terbukti ada pihak atau oknum tertentu yang dengan sengaja membiarkan jabatan Perangkat Desa kosong dalam waktu yang lama hanya demi kepentingan pribadi maupun kelompok, maka hal tersebut jelas merupakan pelanggaran atas aturan perundang-undangan yang berlaku. * Ind

Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Remaja sebagai penduduk usia produktif memiliki peran penting sebagai aktor pembangunan. Sifat remaja yang menggebu-gebu dan penuh semangat, harus diiringi dengan karakter yang pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif, memiliki jiwa kepemimpinan dan menguasai keterampilan yang seiring dengan perkembangan teknologi masa kini.
   Tadi malam (26/8), Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menobatkan Muhamad Fawa'id dan Vony Puspitasari sebagai Duta Genre 2021. Bertempat di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Wali Kota @ningita_ berpesan agar emerging skills yang dimiliki oleh penduduk usia produktif harus mampu mengisi emerging jobs dan inovatif dalam membangun the emerging business.
   Pemilihan dan penganugerahan Duta Genre di Kota Mojokerto merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada remaja-remaja Kota Mojokerto yang telah secara sukarela menjalankan perannya sebagai pendidik dan konselor bagi sebayanya. Duta Genre adalah brand ambassador program Generasi Berencana (Genre) bagi remaja-remaja lainnya, dengan berbagi pengalaman dan praktek terbaik untuk memberikan inspirasi, membangun semangat, terus berkreasi dan berinovasi dalam memberikan motivasi bagi teman-teman sebayanya, di lingkungan sekolah, rumah, dan pergaulan masing-masing.
   Turut hadir dalam acara penobatan ini, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hariyanto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Amin Wachid, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Choirul Anwar dan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, yang diwakili oleh Kabid Pariwisata Sutilah. *ds

Jombang - suaraharianpagi.com

   Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kenyamanan serta keamanan pengguna jalan di wilayah Kabupaten Jombang yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah.

   Dari beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang salah satunya adalah Peningkatan Jalan Cukir Mojowarno, ruas jalan tersebut merupakan salah satu ruas jalan utama di wilayah selatan Kabupaten Jombang, selain itu juga menjadi Ruas Jalan Strategis sebagai penunjang Kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur (mantan Presiden RI yang ke-IV).

   Kegiatan Peningkatan Jalan Cukir Mojowarno ini meliputi kegiatan pengaspalan jalan, pelebaran jalan beton dan pembangunan tembok penahan jalan pada titik-titik bahu jalan dalam kondisi kritis.

   Pekerjaan utama kegiatan tersebut yaitu pengaspalan jalan dan pelebaran dengan panjang total sepanjang 2.790 m. Sumber pendanaan kegiatan tersebut berasal dari APBN Program Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2021.

Selain kegiatan Peningkatan Jalan Cukir Mojowarno Dinas PUPR Kabupaten Jombang juga sedang melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Banjaragung Pulosari ruas jalan tersebut merupakan salah satu ruas alternatif sebagai penunjang Kawasan Wisata Wonosalam dan juga sebagai akses untuk mendukung pertanian didaerah tersebut. .

   Pekerjaan utama kegiatan tersebut yaitu pengaspalan jalan dan perkerasan bahu jalan sepanjang 1.566 m. Sumber pendanaan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kabupaten Jombang Tahun 2021. *ryan

Sampang – suaraharianpagi.com

   Bupati Sampang H Slamet Junaidi bertindak langsung sebagai inspektur upacara peringatan HUT RI ke-76 lingkup pemkab Sampang setempat. Upacara yang berlangsung khidmat dimulai sejak pukul 07.00 WIB yang diiringi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI. Masih dalam Pandemi, pengibar bendera merah putih kali ini hanya 3 orang. Kali ini, peringatan HUT RI 76 lebih menekankan ketangguhan dan tumbuh dari hasil kerja nyata.

   Upacara dilaksanakan Selasa (17/8) di halaman pendopo bupati sampang mulai pukul 07.00 WIB tetap dengan prokes yang ketat, yang diikuti Bupati Sampang H Slamet Junaidi, anggota forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), asisten, kepala dinas/badan, pegawai lingkup Pemkab Sampang, TNI, Kepolisian, serta perwakilan pelajar dan mahasiswa. Pengibaran bendera yang dibawa oleh pasukan Paskibraka Sampang berhasil menyelesaikan tugasnya mengibarkan bendera Merah Putih.

   Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliandi Setiawan mewakili Bupati Sampang H Slamet Junaidi dalam menyampaikan supaya menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu wujud nyata dalam mengenang kembali peristiwa sejarah dan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan bangsa ini, dan memaknainya untuk tetap melangkah bersama mewujudkan cita-cita perjuangan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan.

   “Alhamdulillah semua rentetan peringatan kemerdekaan kami laksanakan dengan baik. Mulai kemarin dilakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera, renungan suci, upacara bendera merah putih dan detik-detik proklamasi bersama Presiden hingga nanti sore pada pelaksanaan penurunan bendera merah putih,” ujarnya usai pelaksanan upacara peringatan HUT RI . *rn

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget