2021

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Arahan Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Agus Setiawan pada saat pelaksanaan Rakor Evaluasi PPKM Mikro Provinsi Jawa Timur, Rabu (3/3), direspon cepat oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto. Berdasarkan data terakhir persebaran Covid-19, Kelurahan Wates memiliki jumlah RT terbanyak yang terpapar Covid-19. Untuk itu, Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari selaku Ketua Satgas menginisiasi Evaluasi PPKM Mikro di  Kelurahan Wates. Tepatnya, pada salah satu Posko Penanganan Covid-19 di Balai RW Lingkungan Rajekwesi pada Kamis (4/3). 

   Pada evaluasi ini, Ning Ita didampingi jajaran satgas Covid-19. Antara lain, wakil wali kota Achmad Rizal Zakaria, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Deddy  Supriadi, Dandim 0815/Mojokerto yang diwakili Pabung Mayor. Inf. Nuriman Siswandi, Kajari Kota Mojokerto yang diwakili Kasubsie Fandi Ardiansyah, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo selaku juru bicara. 

   Dalam laporan yang disampaikan Lurah Wates Amanullah Widi Prawiro Buwono, mulai tahun 2020 sampai dengan 3 Maret 2021, total warga terkonfirmasi positif sejumlah 468 orang. Sebanyak 408 orang sudah dinyatakan sembuh, meninggal 39 orang, dan yang dirawat di rumah sakit sebanyak 12 orang. Sedangkan, yang  menjalani isolasi di Rusunawa ada 12 orang serta 1 orang menjalani isolasi mandiri. Widi juga menyampaikan bahwa Satgas Covid Kelurahan Wates telah menjalankan 11 upaya dalam rangka mengawal PPKM Mikro. Diantaranya, melalui sosialisasi masif kepada warga melalui whatsapp grup, himbauan langsung kepada masyarakat bersama para kader motivator, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas, penyemprotan disinfektan secara rutin, juga koordinasi intensif dengan Ketua RT/RW untuk pemakaman warga terkonfirmasi positif Covid-19. 

   Ning Ita menyampaikan, Kelurahan Wates merupakan kelurahan terbesar di Kota Mojokerto, dengan 98 RT yang penduduknya hampir 22 ribu. Kepadatan penduduk juga cukup tinggi dengan perumahan yang jaraknya berhimpitan sehingga rentan penyebaran Covid-19. “Potensi penyebaran covid cukup tinggi kalau protokol kesehatannya tidak ditegakkan. Tapi, kalau protokol kesehatannya ditegakkan juga tidak akan ada masalah,” kata Ning Ita. 

   Lebih lanjut, Ning Ita berpesan agar satgas memperhatikan mobiltas warga. Mengingat, banyak warga Kelurahan Wates yang bekerja di luar daerah.  “Tracing dan testing sudah dilakukan dengan sangat massif. Namun, yang perlu diperhatikan adalah interaksi dan mobilisasi. Mobilisasi inilah yang harus dipantau betul. Sehingga, ke depan harapan kami angka keterpaparan khususnya di Kelurahan Wates bisa kita turunkan,” pesan Ning Ita.  Ia menambahkan jika dalam satu RT sudah ada yang terpapar Covid mungkin segera dilakukan penyemprotan, sehingga warga yang lain langsung waspada. 

   Hal penting lainnya yang disampaikan oleh Ning Ita adalah tentang penyintas covid dan pemakaman pasien Covid. Ning Ita menjelaskan bahwa Covid bukanlah aib, sehingga penyintas Covid-19 jangan sampai dikucilkan oleh warga. “Saya pernah terpapar Covid dan baik-baik saja. Pak Kapolres juga pernah terpapar Covid juga baik-baik saja. Ini penyakit biasa bukan aib. Jangan kemudian terkena Covid dianggap sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif sehingga masyakarat menghindar. Covid adalah penyakit yang bisa sembuh,” jelas Ning Ita. Terkait hal ini Ning Ita meminta para kader motivator memberi penjelasan kepada warga. Sehingga, para penyintas Covid bisa kembali berkatifitas tanpa dikucilkan oleh warga. Terkait pemakaman jenazah Covid, Ning Ita juga menjelaskan sudah ada petugas khusus yang melakukan pemakaman.

    Usai melakukan evaluasi PPKM Mikro di balai RW Rajekwesi, Ning Ita bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto melanjutkan dengan operasi penerapan disiplin protokol kesehatan.  Warga yang kedapatan tidak memakai masker, dikenai sanksi sita KTP dan diberikan masker. *hms/ds

 

Jombang – suaraharianpagi.com

   Kapolres Jombang  AKBP Agung Setyo Nugroho, yang diwakili Kasubag Humas AKP Haryono dan Kasad Narkoba AKP Muchamad Mukid SH, menggelar acara ‘Ngopi Bareng’ bersama insan pers, wartawan media online dan media cetak serta media elektronik se-Kabupaten Jombang, (3/3).

   Kegiatan Ngopi Bareng atau minum kopi bersama ini diselenggarakan di Restoran Palem Asri, yang dihadiri oleh puluhan wartawan se-Kabupaten Jombang, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

   Pada kesempatan tersebut, Kapolres lewat Kasubag Humas Haryono, mengapresiasi segenap insan jurnalis dimana selama ini telah menjadi bagian dalam kemitraan bersama jajaran Polres Jombang, khususnya di bidang pemberitaan atau publikasi tentang program-program kepolisian terkait pembinaan serta pemeliharaan stabilitas kamtibmas.

   “Atas nama Polres Jombang, Saya berikan apresiasi serta ucapan terimakasih kepada seluruh wartawan yang hadir dalam pertemuan ini, yang selama ini telah menjadi mitra dalam pemberitaan capaian-capaian program kepolisian terkait dengan upaya kamtibmas,” ujar Haryono.

Kapolres Jombang, mengharapkan kemitraan antara jajarannya bersama seluruh wartawan se-Kabupaten Jombang ini dapat berjalan terus dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi serta etika jurnalistik terkait dengan keterbukaan informasi publik yang telah diamanatkan undang-undang.

   “Jadilah corong kamtibmas dengan memberitakan hal-hal positif dalam upaya pemeliharaan stabilitas kamtibmas, serta turut membantu pemerintah dengan menjadi duta prokes atau protokol kesehatan, menyampaikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19” tambah Haryono.

   Kegiatan Ngopi Bareng ini dirangkaikan juga dengan dialog interaktif antara Kasubag Humas AKP Haryono dan Kasad Narkoba AKP Mochamad Mukid SH, dengan wartawan seputar permasalahan kamtibmas serta pelayanan publik di seputar Jajaran Polres Jombang, di tengah-tengah pandemic Covid 19, yang sedang berlangsung.

   “Tetap bantu kami menjadi mitra strategis dalam upaya pemeliharaan stabilitas kamtibmas khususnya di wilayah hukum Polres Jombang yang sama-sama kita cintai ini,” tegas AKP Haryono selaku Humas yang mewakili Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho.

   Sementara Kasad Narkoba AKP Mochamad Mukid SH, mengatakan bahwa Pak Kalpores tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan lain. Ia juga mengucapkan terimakasih pada semua insan pers yang hadir dalam pertemuan ini, ia juga mengharapkan sinegritas insan pers dan jajaran Polres Jombang terus ditingkatkan agar kedepanya akan lebih baik lagi.  *ryan

 

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   “Tidak ada yang bisa menangani masalah ini sendiri. Semua pihak terkait harus sinergis, kerja cepat, dan cancut taliwondo (kerja dengan segenap kemampuan, tidak berpangku tangan dan kerjasama)”. Begitu bunyi arahan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Rabu (3/3) pagi, saat menyerahkan bantuan logistik bagi warga Desa Tempuran Sooko yang terdampak bencana hidrometeorologi berupa banjir.

   Bantuan ini merupakan perpanjangan masa darurat yang ditetapkan berlaku mulai 1 Januari-31 Maret 2021 (untuk Dusun Tempuran dan Dusun Bekucuk). Bantuan terdiri dari air bersih dalam 8 tandon berkapasitas 3.000 liter atau 24.000 liter sesuai kebutuhan, yang didistribusikan pada masyarakat tiap Senin, Rabu dan Jumat.

   Lalu ada bantuan pengeboran air oleh Kementerian ESDM, karena sumber air Dusun Bekucuk berasa asin dan keruh. Untuk Desa Tempuran, pengeboran telah dilaksanakan pada 2020 lalu. Selanjutnya perlu tindaklanjut instalasi perpipaan ke rumah-rumah warga.

   Warga Desa Tempuran juga mendapat bantuan 604 paket sembako (mie instan, minyak goreng, gula pasir, kopi instan, teh, air minum kemasan), 3.000 kg beras dan 15 dus lauk pauk.

   Selain logistik, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga memberi bantuan tanggap darurat perbaikan tanggul untuk beberapa desa terdampak. Antara lain 4.000 lembar karung glangsing dan 20 lembar gedek guling (Desa Sambiroto), 1.000 lembar karung glangsing (Desa Jampirogo), 3.000 lembar karung glangsing, 20 lembar gedek guling, beras 100 kg dan 3 dus lauk pauk (Desa Sooko), dan 1.500 lembar karung glangsing (Desa Ngingasrembyong).

   Selain bersinergi, Bupati Ikfina mendorong agar peningkatan pembangunan di desa bisa dilaksanakan secara cepat demi terlaksananya desa tangguh. Mulai tangguh di bidang sosial, pendidikan anak dan tangguh secara global. Bupati Ikfina mendorong kepala desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan, pada wilayah masing-masing sesuai potensi.

   “Kita rumuskan agar ke depan proses perencanaan pembangunan desa, sudah punya platform yang jelas. Sehingga bisa tahu kapan akan dilaksanakan di tahun 2021, tahun 2022 dan seterusnya. Kita ingin mewujudkan desa tangguh dalam segala hal,” tambah Bupati Ikfina.

   Senada dengan itu, Wakil Bupati Muhammad Albarraa pada kesempatan ini menekankan agar semua dapat dikomunikasikan dengan baik dan ada solusi atas sebuah problem. Menurut Gus Barra, bencana banjir tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, melainkan juga dapat berdampak pada roda perekonomian masyarakat.

   “Bencana banjir ini dampaknya cukup berat. Selain lingkungan, roda ekonomi juga terhambat. Saya ingin kita semua membangun komunikasi dalam mencari solusi terbaik,” tutur Gus Barra.

   Slamet Kades Tempuran, dalam pertemuan bersama ini menyampaikan beberapa faktor lapangan yang dinilai menjadi salah satu pemicu banjir. Slamet mengatakan bahwa sistem penyaringan sampah pada Dam Sipon, ukurannya terlalu kecil sehingga menyebabkan penyumbatan.

   Maka dari itu, Slamet ingin agar hal tersebut dapat dijadikan periksa dan tindaklanjut penanganan. Mulai dari kesiapan alat penghancur sampah secara otomatis pada sistem penyaringan, sudetan saluran sungai untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aliran air banjir, memaksimalkan pompa Dusun Bekucuk dan Desa Tempuran, pipanisasi air bersih, drainase pinggir jalan TPS 3R untuk pemilahan sampah.

   M. Zaini Kepala Pelaksana BPBD menjelaskan, bahwa terdapat ada tiga fase dalam penanganan bencana. Yakni pra bencana, masa tanggap bencana dan pasca bencana. Zaini menyebut bahwa Kabupaten Mojokerto berada pada fase masa tanggap bencana, karena belum dilakukan simulasi uji bencana, namun banjir sudah datang. Untuk itu, selain memaksimalkan jalnnya Destana (Desa Tanggap Bencana), Zaini telah menyiapkan inovasi Keluarga Tahan Bencana, Tempat Ibadah Tanggap Bencana, dan fasilitas umum berkonsep tanggap bencana.  

   Penyerahan bantuan oleh rombongan bupati, diakhiri dengan meninjau Dam Sipon dan pertigaan sungai Watudakon. *hms/ds

 

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Edi Suryanto Kastagas Pencegahan Direktorat III Koordinasi dan Supervisi Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, menjabarkan upaya pencegahan korupsi salah satunya dengan tata kelola manajemen aset daerah.

   Paparan disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Wakil Bupati Muhammad Albarraa, Ketua DPRD Ayni Zuroh, Forkopimda, Pj Sekdakab Didik Chusnul Yakin dan OPD, Selasa (2/3) pagi di ruang SBK.

   Lebih lanjut, Edi menjelaskan jika setidaknya ada delapan sektor intervensi satgas pencegahan KPK, yang berhubungan dengan tata kelola Pemda. Yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

   "Penyalahgunaan aset adalah satu bentuk tindak pidana. Maka dari itu kita melakukan intervensi dalam beberapa sektor tata kelola pemerintah," kata Edi.

   Edy juga menjelaskan tentang Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini diakses lewat laman korsupgah.kpk.go.id, ke depan bisa diakses lewat aplikasi JAGA.ID.

   Aplikasi ini nantinya bisa diakses oleh seluruh administrator MCP yang ada di kabupaten/kota. Dengan hadirnya MCP pada aplikasi tersebut, pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk melakukan monitoring. Aplikasi ini juga dapat memudahkan pemerintah daerah melaksanakan “self assesment”. MCP pada aplikasi itu juga dapat digunakan untuk mengecek perkembangan komitmen Pemda dalam tata pemerintahan yang baik.

   JAGA.ID sendiri adalah situs resmi platform JAGA dan portal informasi publik mengenai Pencegahan Korupsi yang diinisiasi oleh KPK untuk mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat. Datanya bersumber dari kementerian dan lembaga terkait.

   Terobosan itu merupakan bagian dari fokus pencegahan KPK tahun 2020 terkait perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah. Fokus lainnya yaitu tematik, seperti pencegahan Covid-19, BUMD dan koordinasi program pencegahan korupsi.

   "Untuk MCP Kabupaten Mojokerto sendiri adalah 66 persen di tahun 2018, 90 persen pada 2019, dan 82,97 persen pada 2020 atau peringkat 7 Jatim dan 75 nasional dari 500 Pemda se-Indonesia. Tentunya ini cukup baik. Sedangkan untuk tahun 2021 kami sudah bersurat agar bisa disampaikan ke semua OPD. Jika area intervensi tahun lalu ada 38 indikator, tahun 2021 ini ada 34 indikator dan 69 sub indikator," lengkap Edi Suryanto.

   Bupati Ikfina Fahmawati pada rapat ini menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto, akan terus bersinergi dengan KPK termasuk dalam manajemen tata kelola aset.

   "Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan terus mendukung dan bersinergi dengan KPK. Manajemen aset yang baik, akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pula," tutur Bupati Ikfina.

   Rapat diakhiri dengan penandatanganan berita acara terkait hibah barang milik daerah antara Pemkab Mojokerto dan Pemkot Mojokerto. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan Walikota Mojokerto Ika Puspitasari yang hadir didampingi Sekdakot Mojokerto. *hms/ds

 

Sampang – suaraharianpagi.com

   Sekretaris LSM LSAKP (Lingkar Studi dan Advokasi Kebijakan Publik), Sahidi, menengarai salah satu proyek POKMAS (Kelompok Masyarakat) yang di danai APBD Jawa Timur 2020 yang diduga ada penyelewengan.

   “Kami sudah melakukan sampling ke beberapa proyek di Pokmas Jawa Timur. Salah satunya adalah yang ada di desa Taman Sarèh kecamatan Omben Kabupaten Sampang”, tutur aktivis kelahiran Lar-lar Sampang ini kepada Suara Harian Pagi (15/2).

   Menurut aktivis LSM yang punya ruang lingkup kerja Jawa Timur yang ini, proyek Pokmas di desa Taman Sarèh ini, secara kasat mata saja terlihat tidak wajar. Saat tim kami melakukan perhitungan proyek ini, selain volume jauh di bawah kewajaran, pengerjaannya pun terkesan asal-asalan. Misalnya, penggunaan batu pada dinding plengsengan yang index abrasinya melebihi batas maksimal yang ditetapkan  SNI.

   Diduga RAB (Rencana Anggaran Belanja) tidak di pakai. Seharusnya bahan matrial mulai dari campuran semen seharusnya 3 banding 1 akan tetapi temuan dilapangan menggunakan campuran satu mobil pikup pasir dan satu sak semen. Galian seharunya 40cm ketingian 60cm, sedangkan yang di gali 20cm. Amparan di dalam galian sebelum batu di pasang seharusnya ada pasir dan adukan semen. Itu tidak ada. Bahan matrial batu tidak dimasukan di karenakan yang di pakai batu sirtu, yang jelas semuanya tidak sesuai dengan RAB.

   Lebih jauh aktivis LSAKP yang dibesarkan di Camplong ini menjelaskan bahwa proyek yang total anggarannya mencapai Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) ini, menduga ada kickback terhadap oknum pejabat penyelenggara negara. Apalagi hal ini sudah menjadi rahasia umum.

   Karena itu, pihaknya saat ini sedang menyiapkan langkah hukum untuk melaporkan kasus dugaan korupsi kepada Aparat Penegak Hukum.

   “Kami bertekad Kasus dugaan korupsi pada proyek Pokmas ini harus diproses hukum. Sampang ini terlalu parah, jika dibiarkan akan terjadi pembusukan terhadap penyelenggaraan negara”,  tutur aktivis.

   Menurut aktivis kelahiran camplong berusia 45 tahun ini, jika tidak diproses hukum, maka Sampang akan terus terpuruk dari sisi infrastruktur. Karena itu pihaknya bertekad untuk menuntaskan kasus ini. Dan ia meminta agar aparat tidak main-main dalam soal ini.

   LSM LSAKP yang berkantor di Surabaya sangat yakin bahwa pengungkapan kasus dugaan korupsi pada proyek Pokmas di sejumlah desa khususnya di desa Taman Sareh kecamatan Omben ini akan menjadi pintu terungkapnya mafia proyek yang mengangkangi pemerintah provinsi Jawa Timur. *TIMshp

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk  siswa SD dan SMP di Kota Mojokerto telah dimulai Senin (1/3/2021). Untuk memastikan kegiatan belajar mengajar telah berjalan sesuai protokol kesehatan, Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau pelaksanaan PTM di beberapa sekolah negeri dan swasta.

   Bersama Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Amin Wachid, Ning Ita sapaan akrab wali kota, meninjau PTM yang berlangsung di SDN Gedongan 1 dan 3. Kemudian, dilanjutkan ke SDK Wijana Sejati dan SMPN 2 Kota Mojokerto. Ning Ita menjelaskan bahwa saat ini di Kota Mojokerto ada 52 negeri dan 11 SD swasta, serta 9 SMP Negeri dan 10 SMP swasta yang serentak mengadakan pembelajaran tatap muka.
   Lebih lanjut Ning Ita menyampaikan sebagaimana tercantum dalam Perwali 55 Tahun 2020 bahwa setiap pembelajaran tatap muka ruang kelas hanya boleh diisi maksimal 50% saja. Sehingga, otomatis sisa 50% harus dilakukan pembelajaran pada versi yang berbeda. “Karena itulah, makanya ada sesi 1 dan sesi 2. Dimana, antara sesi 1 dan sesi 2 ini, mereka tidak dipertemukan. Sehingga tidak terjadi kerumunan," jelasnya.

   Ning Ita menambahkan bahwa PTM perlu segera dilakukan mengingat saat ini sudah menjelang akhir tahun pembelajaran. “Nah, kebetulan sebelum ujian akhir kan akan ada cuti yang agak panjang yaitu Ramadhan hingga Idul Fitri. Maka dari itu, ini kesempatannya sangat terbatas hanya kurang lebih 6 minggu anak-anak bisa mengikuti pembelajaran,” ujarnya. Ning Ita juga berharap agar waktu singkat tersebut bisa dimanfaatkan seefektif sebelum ujian akhir atau ujian kenaikan kelas.

   Terkait adanya beberapa orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti PTM, Ning Ita menyampaikan bahwa hal itu tidak menjadi masalah. Menurutnya, ini memang bagian dari SOP dan orang tualah yang paham kondisi anaknya. “Ini kan orang tua yang bisa mempertimbangkan karena ada penyakit bawaan dan seterusnya. Maka, orang tualah diberi kewenangan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan,” terangnya.

   Kepada pihak sekolah Ning Ita berpesan agar protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat agar PTM tetap di bisa laksanakan secara optimal. “Protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan harus benar-benar diperhatikan. Sehingga, para siswa bisa belajar dengan nyaman serta seluruh instruksi sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan protokol Kesehatan,” pesan Ning Ita.

   Bagi siswa, kembali belajar di kelas merupakan hal yang menyenangkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Cahya Dewi siswa kelas IV SDN Gedongan I. Ia menyampaikan  selain bisa bertemu dengan teman, penjelasan dari guru juga lebih bisa dipahami dibanding ketika belajar secara daring. “Kalau di sekolah bisa ketemu teman, dijelaskannya lebih jelas, jadi lebih menangkap pelajarannya,” ujarnya. Ia juga berharap bisa terus sekolah secara tatap muka dibanding secara daring. Meski, sedikit kurang nyaman karena harus terus memakai masker dan face shield selama di kelas. *hms/ds


Lamongan - suaraharianpagi.com

   Bupati Terpilih Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA dan Wakil Bupati Terpilih Drs. KH. Abdul Rouf, M.Ag. dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa, di Gedung Negara Grahadi Surabaya bersama 16 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada serentak Tahun 2020 di Propinsi Jawa Timur, Jum'at (16/2). 

   Acara yang bertajuk Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Hasil Pilkada Serentak 2020 tersebut terbagi menjadi tiga sesi. Kabupaten Lamongan ada pada sesi ketiga yakni pada pukul 16.00 bersama dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya. Khofifah Indarparawansa dalam sambutannya menjelaskan mengapa acara ini dilaksanakan dalam tiga sesi. “Jadi proses pelantikan ini dimonitor langsung oleh Tim Kemendagri untuk memastikan betul-betul mengikiuti protokol kesehatan yang ketat,” Ungkap Khofifah Indarparawansa.

   Beliau mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak terkait atas kelancaran proses pilkada serentak tahun 2020. “Alhamdulillah proses pilkada serentak sudah dilalui dengan berbagai ikhtiar yang luar biasa. Dari yang seharusnya dilaksanakan Bulan September mundur menjadi 9 Desember. Banyak kekhawatiran, kehati-hatian dan kewaspadaan agar tidak menjadi kluster penularan Covid 19. Terimakasih atas kerja keras seluruh jajaran KPU, Bawaslu, relawan, KPPS dan juga TNI/Polri sehingga proses ini berjalan lancar. kondusif dan aman,” terang Khofifah.

   Lanjut Dia mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di masa pandemi tersebut cukup tinggi yakni 67,68% melebihi pilkada serentak sebelumnya tahun 2018 yang tidak di masa pandemi yang hanya 66,92%. Sehingga menurutnya itu mengartikan begitu kuatnya dukungan masyarakat memberikan amanah dan kepercayaannya kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

   Khofifah Indarparawansa juga menyampaikan pesan Presiden Jokowi agar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah nantinya bekerja secara cepat dan detail serta melakukan gas dan rem. Hari ini kita masih ada pada posisi PPKM Mikro, kecepatan kerja harus dilakukan dengan baik tetapi masih harus memperhatikan penyebaran Covid 19. Penularannya sudah melandai namun masih belum berakhir jadi harus tahu kapan melakukan gas dan kapan menggunakan rem,” Ungkapnya.

   Lebih lanjut, Dia juga mengungkapkan bahwa April diharapkan sudah take off ekonomi kita karena sebelumnya terkontraksi sehingga Maret diharapkan melakukan percepatan-percepatan salahsatunya terealisasinya Dana Desa. Diharapkan sampai Maret Dana Desa sudah masuk rekening sebesar 40%, sedangkan untuk Desa Mandiri sudah masuk 60%. Hal ini penting karena PDRB di Jawa Timur 62% terdiri dari konsumsi rumah tangga.

   Jadi jika distribusinya naik maka akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya memberikan multiplier effect untuk pertumbuhan ekonomi,” Tambahnya. Dia juga mengingatkan terkait pembuatan RPJMD kabupaten/kota segera disahkan dan harus seiring dengan RPJMN dan RPJMD Propinsi Jawa Timur. Yang nantinya RPJMD tersebut akan dibreakdown menjadi RKP, RKPD JPropinsi dan RKPD Kabupaten. “Jadi jika ada revisi-revisi harap disesuaikan agar program-program pemerintah daerah sinergi dengan program pusat dan propinsi,” pungkasnya. * ind

 

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Bagi pengguna Jalan Nasional Lamongan - Gresik sebaiknya mulai mencari jalur alternatif, karena jalur utama tersebut akan mengalami perbaikan, Sabtu (27/2). Adapun perbaikan dimulai Km 39 - 41 Desa Rejosari Kecamatan Deket Lamongan. Pengerjaan diperkirakan membutuhkan waktu selama sekitar 2 bulan.Menyikapi kondisi tersebut, Satlantas Polres Lamongan memberikan informasi jalur alternatif yang dapat digunakan agar pengguna jalan tidak terjebak kemacetan. Untuk menghindari kamacetan, kita ada arahan tentang jalan alternatif yang bisa dipilih para pengguna jalan,” tutur Kasat Lantas, AKP Fybrien Indah Senja Lestari didampingi Kanit Patroli, Ipda Fifin Yuli S, Jumat (26/2).

   Lanjut Fybrien menjelaskan, untuk menghindari kamacetan arus Lalin akibat perbaikan jalan, maka kendaraan besar dari Tuban - Bojonegoro bisa melalui jalur alternatif simpang 3 Mira Babat, menuju Manunggal Tuban dan berlanjut ke jalan raya Daendels Paciran. Sedangkan dari arah Surabaya - Gresik, bisa melalui Bunder ke arah jalan raya Daendels. Kemudian untuk kendaraan kecil yang dari arah Tuban-Bojonegoro, bisa melalui simpang tiga Pucuk atau simpang 3 Sukodadi untuk seterusnya menuju arah jalan raya Daendels Paciran. Sedangkan yang dari arah Surabaya-Gresik, melalu alternatif Bunder arah jalan raya Daendels Paciran.

   Pengalihan dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas. Lebih lanjut Fybrien berharap pengguna jalan bersedia mengikuti arahan petugas Satlantas Polres Lamongan untuk menggunakan jalur alternatif agar terhindar dari macet.Pengalihan arus lalu lintas akibat perbaikan Jalan Poros Nasional Gresik-Lamongan ini situasional. Jika perbaikan jalan lebih cepat selesai dari jadwal, maka tidak lagi perlu jalur alternatif. "Pengguna jalan kami minta berhati-hati saat berkendara karena jalan agak licin akibat masih musim hujan dan adanya titik rawan laka lantas,"pungkas Fybrien. * ind

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Ikfina Fahmawati dan Muhammad Albarraa resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto hasil pilkada serentak 2020, oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (25/2) siang Gedung Negara Grahadi Surabaya.

   Dari pelantikan ini, maka Ikfina Fahmawati resmi tercatat sebagai bupati wanita pertama dalam sejarah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Selain Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, pada kesempatan tersebut turut dilantik Shofiya Hanak Albarraa sebagai Ketua TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Mojokerto. Shofiya dilantik oleh Arumi Emil Elestianto Dardak selaku Ketua TP PKK dan Dekranasda Provinsi Jawa Timur.

   Pada sambutan arahan, Gubernur Khofifah menyampaikan banyak pesan penting. Baik kepada para kepala daerah terlantik, hingga gambaran kondisi dan program-program pembangunan di Jawa Timur. Khofifah juga menyampaikan apresiasinya, karena pilkada serentak 2020 berlangsung lancar dengan partisipasi masyarakat sangat tinggi.

   "Meski dalam pandemi Covid-19, partisipasi masyarakat tercatat sangat tinggi mencapai 68 persen, melebihi tahun 2019 yang berkisar 66,92 persen. Saya juga mengingatkan, dari beberapa kepala daerah yang dilantik di sesi ini, mungkin ada yang belum menjalankan Perbub Dana Desa, mohon untuk secepatnya menindaklanjuti," kata Khofifah.

   Selain itu, Khofifah juga menyebut semangat Jawa Timur Bangkit dapat diimplementasikan melalui Bangga Buatan Indonesia dan Wisata Indonesia. Hal ini kemudian dapat direalisasikan dengan pemaksimalan UMKM yang ada, dengan dukungan penuh Pemerintah. Tak lupa, Khofifah memperingatkan ancaman bencana alam yang masih berpotensi terjadi seperti tanah longsor dan banjir.

   "Jack Ma selaku founder Alibaba, memprediksi tahun 2030 adalah surganya UMKM. Kita melihat itu sebagai hal yang baik, tentu dengan didukung Pemerintah beserta pola digitalisasinya. Saya juga ingin mengingatkan kewaspadaan pada potensi bencana alam. Indeks risiko bencana bahkan bisa mencapai 80 persen, yang berdampak pada kemisikinan masyarakat. Sungai banyak yang mengalami sedimentasi contohnya. Saya mohon agar kita semua lebih peduli lingkungan," tandas Khofifah.

   Seterusnya usai melantik Ketua TP PKK dan Dekranasda masing-masing daerah, Arumi Emil Elestianto Dardak pada sambutan arahan menitipkan beberapa harapan. Diantaranya agar Ketua TP PKK dan Dekranasda terlantik, dapat mengemban tugasnya dengan menegedepankan visi misi.

   "Saya harap Ketua TP PKK dan Dekranasda terlantik, dapat lebih tanggap menjalankan visi misi dan rencana induk. Semua harus selaras, bersinergi dan efektif, terlebih pada masa pandemi yang sangat berat ini.  Dekranasda juga harus membantu industri kecil, agar bisa masuk pasar digital dan mengembangkan SDM. Produk-produk lokal harus ditingkatkan juga," pesan Arumi.

Terpisah saat menyapa awak media di luar gedung, Bupati Ikfina Fahmawati menyampaikan bahwa dirinya dan Gus Barra akan menjalankan amanah sebaik-baiknya.

   "Banyak PR yang harus kita kerjakan, apalagi dalam pandemi Covid-19. Pesan Gubernur tadi, kita harus waspada bencana alam. Akan kami lakukan pemetaan agar tidak terjadi hal tidak diinginkan. Semua dilaksanakan sesuai APBD yang disetujui. Untuk menurunkan angka kemiskian, itu juga akan kita petakan nanti. Saat kampanye lalu, selalu ditekankan Mojokerto Adil Makmur, itu akan kita mulai dari desa. Dari 299 desa dan 5 kelurahan di wilayah kita, potensinya beda-beda. Namun semua akan kita lakukan secara terpadu. Nanti di awal (hari Senin), kami melaksanakan rapat staff, dan minta laporan untuk menentukan apa yang akan dilaksanakan," tegas Ikfina.

   Sebagai informasi, beberapa kepala daerah terpilih juga dilantik berbarengan dengan Kabupaten Mojokerto pada kesempatan ini. Antara lain Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang serta Kabupaten Blitar. *hms/ds

 

Sampang suaraharianpagi.com

   DPRD Kabupaten Sampang menggelar sidang peripurna  penetapan  Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah,  raperda yang ditetapkan menjadi perda yakni Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Sampang, kamis (25/02)

   Ketua DPRD Sampang Kabupaten Sampang Fadol, dalam pembukaaan sidang dirinya mengatakan DPRD bersama eksekutif (Pemkab Sampang) menetapkan persetujuan bersama terhadap 1 (satu) raperda menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sampang. "Mudah-mudahan setelah di tetapkan raperda ini menjadi perda ini akan membawa manfaat dan kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Sampang, khususnya untuk para petani yang ada di Kabupaten Sampang,mengingat petani adalah penyokong dan pondasi ekonomi kelas bawah " ungkapnya.

   Ditempat yang sama, Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat mewakili Bupati Sampang mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terutama kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Sampang yang telah memberikan tanggapan, pandangan, saran, koreksi, serta masukan atas raperda inisiatif yang kami sampaikan, sehingga pada hari ini sudah sampai tahap persetujuan.

   Menurut dia raperda ini mencerminkan adanya komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sampang dalam mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta potensi dibeberapa aspek pembangunan di wilayah Kabupaten Sampang.

   "Kita patut bersyukur karena atas kerja keras yang dilakukan oleh pihak legislatif bersama jajaran eksekutif pada akhirnya mencapai hasil seperti yang kita harapkan bersama, khususnya bagi kaum petani dibawah, semoga perda ini mempermudah para petani untuk mendaptkan fasiltas dari pemerintah kabupaten sampang, ini bukti nyata bahwa pemerintah peduli kepada petani " ungkapnya singkat. *rn

 

 

Jombang - suaraharianpagi.com

   Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab melaunching penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di 2 desa di Kabupaten Jombang yakni, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Kamis (25/02).

   Dalam sambutannya Bupati Mundjidah Wahab mengatakan, perlu diketahui bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 yang lalu telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2021, Peraturan Bupati Jombang Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Restribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2021, guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegrasi. Pada tahun 2021 ini, Dana Desa (DD) mengalami kenaikan cukup banyak, yakni sebesar Rp 440.601.000,00 dari Dana Desa tahun sebelumnya Rp 280.150.133.000,00 menjadi Rp 280.590.734.000,00,” kata Bupati Jombang.

   Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDGS desa melalui:

a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, berupa Jaring Pengaman Sosial, padat karya tunai, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui BumDesa.

b. Program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan.

c. Adaptasi kebiasaan baru desa, berupa upaya untuk mewujudkan desa aman Covid-19 dan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa.

   Jaring Pengaman Sosial berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa,” ujar Bupati Jombang. BLT Desa diberikan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan.

b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya. 

   Penerima BLT Desa di Desa Mayangan ini adalah sebanyak 100 KPM (Keluarga Penerima Manfaat),” jelas Bupati Jombang. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama 12 bulan mulai Bulan Januari. Dengan adanya Perbup Jombang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2021 ini, diharapkan kepada pemangku kebijakan pelaksanaan Dana Desa bisa memahami teknis pengelolaan Dana Desa.

   Selain itu, pengelolaan Dana Desa harus menggunakan prinsip-prinsip transparan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang salah satunya dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sudah mulai diterapkan tahun 2018 lalu untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Saya mohon kepada Camat beserta jajarannya untuk ikut berperan juga memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasinya agar bisa berjalan sebagaimana mestinya,” ucap Bupati Jombang.

   Kebijakan-kebijakan tersebut tidak lain merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam membina pemerintah desa agar tidak bermasalah dengan hukum di kemudian hari terkait penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan Dana Desa. Adalah tugas kita semua baik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat, Camat, DPRD untuk mengawasi penggunaan Dana Desa dan itu semua sudah dilakukan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing,” beber Bupati Jombang.

   Yang tidak kalah penting sambung Bupati yakni, peran masyarakat untuk ikut mengawasi di tataran implementasi penggunaan Dana Desa khususnya terhadap pelaksanaan pembangunan di setiap desa. “Dengan harapan agar tujuan dari Dana Desa di antaranya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa bisa betul-betul terwujud,” tandas Bupati Jombang. *ryan

 

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget