[img src="https://1.bp.blogspot.com/-y5vc1w5WmmI/Wvu0-zyCxSI/AAAAAAAAE1k/6-N0xM6XlYERbg8k5nHriuOLiwFrZiWpACLcBGAs/s1600/150%2Bx%2B450%2Bbanner.png"/]

Diduga Oknum Perangkat Desa Ambil Bantuan Kemensos


 Jombang - suaraharianpagi.com

   Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengaku pemerintahan desa tempatnya tinggal diduga telah melakukan pengambilan bantuan miliknya secara sepihak.

   Bibit (52), warga Dusun Doro RT 003, RW 01, Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengaku uang bantuan dari Kementerian Sosial RI, diguga telah diambil oleh oknum perangkat desa selama tiga kali pengambilan.

   Bibit seharusnya menerima bantuan senilai Rp 2,7 juta untuk 6 bulan. Namun ia hanya menerima tiga kali yang sebulanya Rp. 600 ribu, jadi sekitar Rp 1,8 juta, yang diterima selama tiga bulan, untuk tiga bulan berikutnya Bibit sudah tidak lagi menerima bantuan sama sekali, tapi undangan untuk pengambilan Bantuan dari Kemensos RI, yang dikeluarkan Kepala Desa maupun Pemberitahuan dari Kantor Pos, terus keluar tapi ditangan orang lain.

   Terakhir undangan yang distempel dan ditandatangani Kepala Desa Karangdagangan, Tambit, tanggal 30/11/2020, dan Pemberitahuan dari Kantor Pos, dengan Nomor Danom 61400/3517010011/19. Atas nama Bibit Rameli, Dusun Doro, RT 003 RW 01 KL. Karangdagangan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dengan NIK: 3517181001067491 serta BST 35171810010674919. Terus keluar tapi dipegang orang lain.

Ditemui di kediamannya, Bibit mengaku bantuan dari Menteri Sosial RI tahap pertama dan kedua lancar tidak ada kendala sama sekali, masuk tahap ketiga setelah saya mengambil dari Kantor Pos di Balai Desa Karangdagangan, saya didatangi oleh Pak RT, atas suruhan oknum perangkat desa untuk meminta uang Rp. 100.000, ketika saya ajukan beberapa pertanyaan untuk keperluanya pak RT tidak bisa menjawab dan kembali pulang, setelah kejadian itulah saya sampai hari ini tidak menerima Bantuan dari Kementerian Sosial RI.

   Terakhir Undangan dari Kepala Desa Karangdagangan dan Pemberitahuan dari Kantor Pos tersebut saya peroleh dari suami Bu Wiwik yang selama ini mengambil hak saya. Menurut pengakuan Bu Wiwik selama ini dia yang mengambil bantuan dari Kemensos RI atas nama Bibit Rameli, karena disuruh oleh oknum perangkat desa Karangdagangan.

   Ditambahkan, tidak saya saja yang diperlakukan oleh oknum perangkat desa Karangdagangan mengambil hak seseorang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, ada sekitar 11 orang penerima Bantuan Sosial Tunai ( BST ) dari Kementerian Sosial RI, di desa Karangdagangan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombng, Jawa Timur, yang punya nasib sama. Dari sebelas orang yang punya nasib sama dengan saya, 1.Fatona. 2.Sucip. 3. Kasmina. 4.Suliati. 5.Suroto. 6.Said. 7.Parni. 8.Huda. 9.Samuji. 10.Surati, dan 11.Saya sendiri Bibit Rameli.

   Bibit juga mengatakan bahwa modus yang dipakai oleh oknum perangkat desa mengambil hak Bantuan Sosial Tunai (BST) warganya dari Kemensos adalah sebagai berikut. Oknum Perangkat tersebut menyuruh kroninya untuk mencarikan orang yang mau mengambil Bansos di Kantor Pos, ketika orangnya dan sudah diambil uangnya, yang ngambil dapat imbalan Rp. 50.000, dan kroninya mendapat imbalan Rp. 50.000, sisanya diduga dibuat bancaan oknum Perangkat Desa Karangdagangan,” papar Bibit Rameli kepada suaraharianpagi.com hari Kamis (10/12).

   Camat Bandar Kedungmulyo, Mahmudi, ketika dikonfirmasi di kantornya terkait hal tersebut tidak ada di tempat, dihubungi via ponselnya ia katakan saya ada rapat di Kabupaten, tanpa menyebut rapat apa, di wakili Sekcamnya Wahib, tolong saya diberi catatan kecil atau fotocopy apa saja nanti bisa saya laporkan ke pak Camat, yang jelas akan dilakukan pemanggilan Kepala Desa dan operator yang ada di desa tersebut.” Tegas Wahib.

   Sementara Kepala Kantor Pos Bandar Kedungmulyo, H. Rejo Nuryanto, saat dikonfirmasi di kantornya mengatakan, dasar pengambilan Bansos Kementrian Sosial RI, adalah KTP dan KSK yang disamakan dengan undangan atau pemberitahuan dari Kantor Pos. Ketika ditanya bila ada KSK dan KTP yang tidak sesuai dengan undangan di katakan, saya tidak akan bayarkan, tapi sekarang yang mengambil KTP dan KSK pihak Desa, bila ada kasus seperti ini ya Harus desa yang bertanggung jawab. Karena yang membagikan undangan itu desa, undangan dikasih siapapun saya juga tidak tahu, yang penting pada saat pengambilan membawah Undangan, KTP, KSK, ya saya bayarkan, gak mungkin undangan diberikan kepada orang lain, Kalau sadah terjadi seperti ini pak lurahnya harus bertanggung jawab.

   Kalau di Kantor Pos ada buktiknya, ada penerimaan, ada fotonya siapa yang mengambil, itu nanti pasti ketahuan, ya nanti kita cek kepusat. Dengan kejadian seperti ini saya akan segera kroscek kedesa, dikasihkan ke-siapa, karena saya yang membayarkan,” tegas H. Rejo Nuryanto kepada suaraharianpagi.com (10/12).

   Kepala Desa Karangdagangan, Tambit, ketika di konfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, Saya tidak tahu persis aturan main data dari Kemensos, ketika ada data masuk ke Desa Karangdagangan, pemangku wilayah Kepala Dusun, saya panggil, saya suruh membagikan undangan tersebut lewat RT atau RW masing-masing. Setelah itu saya mendapat laporan bahwa ternyata ada yang namanya dobel yaitu atas nama Bibit Rameli. Ya sudah kita tata saja, suruh memilih antara BPNT atau Bantuan dari Kementerian Sosial RI. Akhirnya dia memilih menerima BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai ), yang dari Kementerian Sosial kita coret.

   Ketika ditanya kenapa kalau memang data atas nama Bibit Rameli sudak dicoret dari data Kenterian Sosial RI, udanganya masih beredar dan ditangan orang lain? Saya sebagai Kepala Desa, diedarkan atau tidak itu yang tahu Kesra, tapi saya sudah menyampaikan bahwa undanyan tersebut tolong dikasihkan sesuai dengan nama yang tertera dalam undangan.

   Saya baru tahu kalau undangan atas nama Bibit Rameli masih beredar setelah saya dapat laporan dari Pak Bibit sendiri, masalah yang mengambil Bantuanya orang lain atas suruhan oknum perangkat desa, saya belum tahu siapa orangnya dan okmun perangkat desa yang mana.

   Tambit juga mengatakan apapun yang dilakukan perangkat desanya, saya bertanggung jawab, tapi saya sudah beberapa kali mengingatkan atau menghimbau agar hati-hati dalam menangani bansos baik dari Kementerian RI maupun dari lainnya. Ketika ditanya apa benar selain nama Bibit Rameli, juga ada sekitar 11 nama lain yang undangannya keluar tapi tidak menikmati bantuanya? Diakatakan langsung saja ke pak wo, artinya disuruh menghadap Kepala Dusun,” tegas Kepala Desa Karangdagangan Tambit, kepada suaraharianpagi.com (11/12). *ryan

 

 

Posting Komentar

[facebook]

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget