[img src="https://1.bp.blogspot.com/-y5vc1w5WmmI/Wvu0-zyCxSI/AAAAAAAAE1k/6-N0xM6XlYERbg8k5nHriuOLiwFrZiWpACLcBGAs/s1600/150%2Bx%2B450%2Bbanner.png"/]

Bupati Fadeli Dikepung Dugaan Korupsi

Lamongan - suaraharianpagi.com

    Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Emansipasi dan Aspirasi Masyarakat (Jerat) gelar demonstrasi, Selasa (17/11) di depan kantor Bupati Lamongan menuntut aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi Bupati Lamongan Fadeli. Ketua LSM Jerat, Miftah Zaeni menegaskan, demonstrasi yang dilakukannya sebagai bentuk aksi moral menyikapi beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Lamongan. Sementara itu,  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Achmad Edywn Anedi belum bisa diminta tanggapan tentang aksi demo LSM Jerat karena berdalih hari ini sedang dinas luar. Ia berjanji akan konfirmasi dulu pada dinas yang menangani. Berikut ini 7 dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Lamongan yang diungkap LSM Jerat yaitu :

1. Anggaran pembangunan Puskesmas Karangkembang Babat nilai proyek Rp 9,4 Miliar tahun 2018 terindikasi Mark Up (penggelembungan) dan kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara minimal Rp 1.561.472.727 dan maksimal Rp 2.795.831.013 Hal ini dikarenakan terjadi pengurangan pengerjaan pengeboran strauss pada rumah pompa dan pengurangan pekerjaan pada beton atap unit Unit Gawat Darurat (UGD). Selain itu, LSM Jerat menemukan ada pengurangan pada pekerjaan pagar samping sambatan depan (Box Culvert), AC, dan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan pada pekerjaan lainnya. Apalagi pengerjaannya dimenangkan PT Pilar Abadi milik H Mardi, tapi praktek di lapangan dikerjakan saudara Dodon.

2. Kemudian tahun 2019 dianggarkan lagi melalui satuan kerja Dinas Kesehatan rincian anggaran Rp 9.350.000.000 hasil lelang pemenang dengan harga Rp 8.350.630.394. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi Mark Up seperti tahun sebelumnya yang tendernya dimenangkan CV Kharisma Cipta Abadi beralamat di Jalan Kinameng Indah Nomor 18 Lamongan.

3. Dugaan pungutan liar (pungli) melalui Camat se Kabupaten Lamongan meminta uang senilai Rp 1,6 juta pada para Kades dengan alasan diberikan kepada Kejaksaan dengan dalih agar tidak dipermasalahkan penggunaan anggaran Dana Desa (DD) dan bahkan bisa juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan diduga meminta jatah anggaran proyek-proyek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKKPD) di Desa Se Kabupaten Lamongan tahun 2020 dengan prosentase 15% – 25%. Menurut pengakuan dari beberapa sumber hal itu dilakukan atas dasar perintah dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan dan juga patut diduga modusnya dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

5. Dana Covid-19 tahun 2020 terindikasi banyak Mark Up baik pengadaan barang dan jasa juga pelaksanaannya. Indikasi-indikasi tersebut dibuktikan tidak dilibatkannya seluruh wakil rakyat DPRD Kabupaten Lamongan terkait penganggaran dan pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Hasil refocusing maupun yang lainnya sebesar Rp 200.177.755.000 dalam hal ini yang seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya adalah Ketua Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 yakni Bupati Lamongan yang juga sebagai Kepala Daerah.

6. Mengusut dan meminta kejelasan dan keseriusan penanganan kasus pengadaan barang dan jasa RSUD dr. Soegiri Lamongan tahun 2015-2017 sesuai surat perintah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : Sprin.Lidik-74/01/05/2018 yang terindikasi ada kecurangan dan Mark Up berupa janji terkait pengadaan barang dan jasa untuk dibuka kembali atau ditindak lanjuti untuk memperjelas upaya proses hukum agar ada kepastian hukum.

7. Mengusut dan meminta kejelasan terkait keseriusan penanganan dugaan korupsi kas dan kredit fiktif Bank Daerah Lamongan di Polda Jatim laporan masyarakat tanggal 17 Juli 2020. Selanjutnya diterbitkan surat perintah Nomor : Sprin/1344/VII/RES 3.3/2020/Ditreskrimsus tanggal 09 Juli 2020. Kamimasyarakat Lamongan ingin Keseriusan Aparatur Penegakan Hukum agar Benar - benar serius - serius menelusuri dan mengusut tuntas serta menindak tegas terjadinya kasus dugaan tindak Pidana Korupsi Bupati Lamongan H. Fadeli. * abi

 

 

Posting Komentar

[facebook]

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget