Oktober 2020

Jombang – suaraharianpagi.com

   Bertempat di Pendopo Balai Desa Banjardowo, Kecamatan / Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjardowo menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa.

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjardowo Nomor: 140/4/415.53.19/2020. Menetapkan Tiga Calon Kepala Desa Banjardowo yaitu Suradji, Syamsudin Arief dan Amirul Mukminin.

   Perlu diketahui bahwa dari ketiga Calon Kepala Desa tersebut merupakan warga desa setempat, Suradji merupakan salah Satu Calon kades yang awalnya sebagai Perangkat desa dan Amirul Mukminin calon kades yang pernah menjabat sebagai BPD Banjardowo serta Syamsudin Arief merupakan warga masyarakat setempat.

   Setelah acara penetapan calon Kepala Desa, dilanjutkan pengundian nomor urut calon Kepala Desa. Pengambilan undian berdasarkan nomor urut pendaftaran, Kemudian Dari hasil pengambilan undian nomor urut calon Kepala Desa, diperoleh urutan Calon Kepala Desa Banjardowo sebagai berikut : Syamsudin arief mendapat Nomor Urut 1, Amirul Mukminin Nomor Urut 2 serta Suradji No Urut 3.

   Acara dilanjutkan dengan pengucapan ikrar pemilihan kepala desa secara damai, jujur dan tanpa politik uang. “Acara kali ini memang ada tiga agenda, yakni penetapan calon, pengundian nomor urut calon dan Penetapan DPT sebanyak 6914 orang.

   “Deklarasi damai ini sengaja kita adakan, agar nantinya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Banjardowo Pada tanggal 16 Desember 2020 dapat berjalan dengan lancar, tertib dan damai,” kata Toni Budiman selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjardowo.

   Ditambahkan, Dalam ikrar damai tersebut, para calon Kepala Desa mematuhi dan melaksanakan setiap pelaksanaan pilkades secara damai, santun, bermartabat dan penuh tanggung jawab. Demi terselenggaranya pilkades Banjardowo tahun 2020 secara demokrasi.

   Selain itu para calon kepala desa juga akan mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan perundang – undangan yang berlaku, disamping mengedepankan etika dan moralitas selama pelaksanaan pilkades. Para calon juga diminta menciptakan situasi yang kondusif selama pelaksanaan pilkades, serta bertekat untuk siap menang dan siap kalah,” tegas Toni Budiman selaku Ketua Panitia Pilkades Banjardowo.

   Sementara Camat Jombang Muhdlor, mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja panitia pilkades yang telah melakukan rangkaian dari proses penjaringan dan pendaftaran calon Kepala Desa Bonjardowo hingga mengucapkan ikrar damai saat ini.

   “ Kami sangat mengapresiasi panitia yang sudah melakukan penetapan calon kades, pengundian nomor, penetapan DPT berjumlah 6914 orang, hingga ikrar damai “ papar Muhdlor kepada Suaraharianpagi.com, (24/10)

   Ditambahkan, bersama jajaran Muspika Jombang, ia selalu berdiskusi bagaimana agar pilkades Banjardowo ini bisa berjalan sukses, damai, serta aman terkendali. Hal ini mengingat Desa Banjardowo adalah satu – satunya desa yang melaksanakan pilkades di Kecamatan Jombang.

Ia juga meminta kepada calon kades agar mampu mengendalikan tim suksesnya agar tidak melakukan kampanye hitam, supaya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.” pungkas Camat Jombang Muhdlor. *ryan.

 

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Menjelang libur panjang yang jatuh pada akhir bulan Oktober, pemerintah daerah akan memperketat jalur keluar-masuk di kawasan Kota Mojokerto. Nantinya, para pengunjung maupun warga yang akan keluar ataupun masuk ke Kota Mojokerto diharuskan menjalani rapid test massal yang telah disiapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto.

   Libur panjang kali ini sesuai dari ketetapan Pemerintah Pusat, tentang cuti bersama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dimana, libur akhir pekan akan dimulai pada Rabu 28 Oktober sampai dengan Minggu 1 November 2020. Untuk itu, peningkatan pergerakan masyarakat yang mengisi libur panjang akhir pekan, dikhawatirkan akan sejalan dengan penambahan kasus positif sekaligus klaster baru.

   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menjelaskan, untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 akibat libur panjang, tim satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 akan menggelar rapid massal di titik-titik tertentu yang menjadi jalur keluar dan masuknya pengunjung ataupun warga. Salah satunya di Stasiun Kereta Api Mojokerto dan Terminal Kertajaya. Nantinya, pengunjung maupun warga yang hendak masuk atau keluar meninggalkan kota diwajibkan menjalani rapid test.

   "Kami telah menyiapkan ribuan rapid test bagi pengunjung yang datang maupun warga yang akan meninggalkan kota. Rapid massal ini, akan kami fokuskan di beberapa titik yang menjadi akses utama keluar-masuknya pendatang. Jika nantinya dari hasil rapid diketahui reaktif, maka pengunjung ataupun warga diharuskan tinggal untuk menjalani serangkaian prosedur sesuai dengan SOP protokol kesehatan," jelas Ning Ita, sapaan akrab walikota saat konferensi pers, Senin (26/10).

   Beberapa titik jalur masuk dan keluar yang diperketat pada libur panjang di antaranya adalah Jalan Surodinawan, Jalan Brawijaya, Jalan RA Basuni, Jalan Tribuana Tungga Dewi, Jalan A Yani, Jalan Veteran, Jalan Gajah Mada, Jalan Empunala dan Jalan Pahlawan. Nantinya, pada titik-titik tersebut akan terdapat pos rapid test massal yang dijaga ketat maupun secara mobile oleh Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

   Ning Ita yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto menambahkan, rapid test massal dan pengetatan jalur, tidak lepas dari Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/5876/SJ Tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020. Dimana, pada salah satu point SE tersebut menyebut optimalisasi peran Satgas dalam memonitoring, pengawasan dan penegakan hukum.

   "Ini (optimalisasi peran satgas) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di daerah. Jadi, selain rapid massal nantinya akan ada operasi yustisi juga bagi pelanggar yang tidak mengenakan masker. Baik pengendara motor dan mobil maupun pertokoan. Kita akan tindak tegas berupa sanksi (bayar denda)," tegas walikota perempuan pertama di Mojokerto ini.

   Ning Ita pun juga meminta kepada semua pihak agar bisa bersama-sama mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-18 di Bumi Majapahit. Terlebih dengan memperketat protokol kesehatan khususnya di titik-titik yang menjadi tempat wisata/hiburan. Selain itu, masih banyak warga yang ingin mudik ke kampung halaman, menjadi salah satu faktor munculnya klaster liburan dan juga klaster keluarga.

   Selain operasi yustisi dan pengetatan akses masuk-keluar selama libur panjang, Ning Ita juga menghimbau kepada seluruh warga Kota Mojokerto yang akan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, agar selalu mentaati protokol kesehatan. Dengan tetap menjaga jarak, mengenakan masker, cuci tangan serta tidak melebihi kapasitas ruangan selama kegiatan berlangsung. "Tetap diperbolehkan, asal protokol kesehatan wajib diterapkan," tegasnya. *adv

 


 Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Hujan lebat disertai angin beberapa hari terakhir yang mulai turun di Kota Mojokerto, membuat Wali Kota Ika Puspitasari bergerak cepat dengan meninjau sepanjang aliran sungai yang mengelilingi kota. Ada beberapa titik lokasi yang menjadi fokus dalam peninjauan pagi ini, salah satunya di afvoer Miji, Jumat (23/10).

   Dengan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto Mashudi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Agung Moeljono, walikota gowes bersama menyusuri aliran sungai yang ada di sepanjang Jalan Brawijaya. Tak hanya di sepanjang Jalan Brawijaya, walikota juga meninjau aliran sungai di kawasan Kelurahan Kedundung.

   Peninjauan saluran air oleh wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini, tidak lain untuk memastikan kondisi debit air sekaligus endapan sampah atau lumpur yang dibawa dari hulu sungai hingga masuk ke aliran sungai. Hasilnya, banyak ditemukan endapan lumpur serta sampah-sampah di sungai yang menyebabkan kurang maksimalnya air mengalir.

   "Pembersihan ini, terus dilakukan secara berkala sebelum musim hujan sampai saat ini. Terlebih saat memasuki musim hujan, pembersihan lembih dimasifkan oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Ini untuk mengantisipasi melubernya air ke jalan dan ke pemukiman rumah warga," jelas Ning Ita, sapaan akrab walikota.

   Selain pembersihan sungai secara berkala, Ning Ita juga meminta sinergitas seluruh masyarakat agar lebih bertanggung jawab serta peduli dengan lingkungan. Terlebih, tidak membuang sampah di sepanjang aliran sungai atau selokan yang dapat menimbulkan banjir.

   Selama ini, Pemerintah Kota Mojokerto tidak hanya memasifkan pembersihan sungai secara berkala. Melainkan juga, memkasimalkan 32 rumah pompa untuk mengantisipasi banjir. Selain itu, perbaikan infratruktur sebagai salah satu solusi pencegahan banjir terus dilakukan oleh pemerintah daerah. 

   Seperti, perbaikan box culvert (gorong - gorong), pelebaran plengsengan dan perbaikan saluran air. Selain itu, ada normalisasi dan rehabilitasi saluran, pembuatan ribuan biopori yang tersebar di masing - masing lingkungan rumah warga dan jalan. 

   Tidak hanya terkait pembersihan sungai, Ning Ita juga menghimbau kepada seluruh warga Kota Mojokerto agar lebih berhati-hati selama musim hujan. Pasalnya, dari update Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo, menyebut wilayah Jawa Timur berpotensi mengalami terjadinya Hujan Sedang-Lebat yang dapat disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang dengan kecepatan angin kurang lebih 30km/jam.

   "Kami juga berpesan kepada warga agar lebih berhati-hati, karena masuk musim hujan ini sesuai  update dari BMKG juga disertai angin kencang. Tadi, sewaktu saya berkeliling ada sebuah warung makanan yang atapnya roboh. Hal seperti ini, harus disampaikan kepada seluruh masyarakat agar waspada, terutama mereka yang memiliki bangunan semi permanen. Nanti akan kami sampaikan melalui media sosial dan media massa," terangnya.

   Pada kesempatan ini, selain meninjau dan turut membersihkan saluran air secara langsung, Ning Ita juga memberikan konsumsi kepada petugas kuning dari DLH dan PUPR. Pemberian ini, tidak lepas dari bentuk perhatian orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Mojokerto kepada seluruh anak buahnya tanpa tebang pilih. *hms/ds

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Tiga tahun usai peristiwa kebakaran yang menghanguskan seluruh bangunan pasar, akhirnya pedagang kaki lima (PKL) kembali menempati kios di Pasar Benteng Pancasila (Benpas). Dengan konsep transaksi digital di era modern, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari melaunching pasar yang berlokasi di Jalan Benteng Pancasila pada Kamis (22/10) pagi.

   Peresmian tersebut, turut dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Iwan Supriyanto secara virtual, Wakil Walikota, Tiga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perbankan serta seluruh PKL Benpas.

   Pasar Benteng Pancasila yang dibangun ulang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak Januari 2020 tersebut, memiliki 242 kios di atas lahan seluas 3400 meter persegi. Dari jumlah lapak itu, akan ditempati oleh 198 pedagang eks-Alun-alun, 17 pedagang Tropodo dan 25 sisanya merupakan pedagang baru yang telah mendaftar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

   Pasar ini, kata Ning Ita, sapaan akrab walikota, merupakan pasar keempat yang ia bangun selama menjabat sebagai kepala daerah. Keempat pasar yang telah rampung pengerjaannya adalah Pasar Gunung Gedangan, Pasar Rakyat Prapanca, Pasar Prajuritkulon dan Pasar Benteng Pancasila.

   "Pembangunan pasar ini, tidak lain sebagai roda perekonomian masyarakat di Kota Mojokerto. Dimana, dari keempat pasar yang telah dibangun, Pasar Benteng Pancasila sedikit berbeda karena menerapkan model transaksi digital yang menggunakan aplikasi cashless Meeber," jelas walikota perempuan pertama di Mojokerto ini kepada awak media.

   Melalui aplikasi ini, lanjut Ning Ita, bentuk pembayaran non tunai dapat dihindari sekaligus sebagai bentuk upaya memutus mata rantai penyebaran virus yang saat ini tengah menjadi pandemi di seluruh daerah. Selain itu, kemudahan dalam pembayaran non tunai selaras dengan program Kota Mojokerto sebagai Kota Pariwisata kedepannya.

   "Jadi melalui aplikasi ini, produk-produk unggulan dari para UKM/UMKM/IKM dapat dilihat secara langsung tanpa perlu mendatangi lokasi pedagang. Aplikasi ini pun, dapat diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Sehingga, secara tidak langsung dapat menumbuhkan sistem perekonomian masyarakat sekaligus mengenalkan produk lokal Kota Mojokerto ke berbagai daerah," jelasnya.

   Pada kesempatan ini, Ning Ita mengucapkan terimakasihnya kepada Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan dan seluruh lintas instansi dan lembaga yang turut andil dalam proses pembangunan Pasar Benteng Pancasila, sampai akhirnya dapat diresmikan dan dimanfaatkan oleh PKL. Ia pun juga mengucapkan banyak terimakasih kepada para PKL yang selama ini telah bersabar dan ikhlas, menempati tempat relokasi sementara di selatan Pasar Benteng Pancasila.

   Sementara itu, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Mojokerto dalam memanfaatkan teknologi digital. Karena, hal tersebut selaras dengan lima arahan presiden terkait transformasi digital. Dimana, dalam APBN 2021 Pemerintah Pusat telah menganggarkan Rp 414 triliun untuk pembangunan infrastruktur digital. Dan sebesar Rp 30,5 triliun untuk perluasan jangkauan akses internet di seluruh Indonesia.

   "Pasar merupakan tonggak perekonomian, tempat terjadinya transaksi, tempat berputarnya roda perekonomian dan merupakan indikator hidupnya kota atau daerah. Dan di masa new normal atau kebiasaan baru, kita dipaksa untuk menggunakan kecanggihan teknologi di berbagai sektor. Kami berterimakasih kepada Ibu Walikota Mojokerto, yang telah menjadi bagian dari penerapan transformasi digital untuk Pasar Benteng Pancasila," katanya.

   Peresmian Pasar Benteng Pancasila ini, ditandai dengan penandatangan prasasti dan pemotongan pita oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dengan didampingi Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria beserta jajaran. Tak hanya pemotongan pita secara simbolis, Ning Ita beserta tamu undangan lainnya juga menyempatkan meninjau kios para pedagang.

   Pada kesempatan itu pula, Ning Ita menerima bantuan berupa kendaraan motor roda tiga dari Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BRI, sebagai penunjang operasional Mlijo Online Pasar Tanjung Anyar. Dimana nantinya, kendaraan tersebut akan dimanfaatkan sebagai alat transportasi untuk mengantarkan pesanan warga yang memanfaatkan layanan Mlijo Online dari Disperindag. *adv

Jombang - suaraharianpagi.com

   Bertempat diruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melakukan penandatanganan kerjasama dengan STIE PGRI Dewantara Jombang, untuk Sekolah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

   Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Jombang, Asisten I, Ketua PPLP PT PGRI, Ketua STIE PGRI Dewantara Jombang, Kepala Dinas DPMD, Kabid Perdagangan dan Kabid Koperasi dan UMKM.

   Ketua STIE PGRI Dewantara, Yuniep Mujati Suaidah menyampaikan, kerjasama dengan DPMD Kabupaten Jombang untuk Sekolah BUMDes ini, nantinya setiap BUMDes akan diberikan 1 dosen pembina, serta mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

“untuk pelaksanaannya akan terdapat beberapa tahapan, diawali dengan melakukan identifikasi terhadap jenis usaha, pengelompokan usaha sejenis, melakukan identifikasi terhadap permasahalan BUMDes, penyusunan jadwal pelaksanaan sekolah BUMDes, serta pada tahap pelaksanaan sekolah BUMDes,” kata Yuniep.

   Selain itu, sambung Yuniep, STIE PGRI Dewantara telah melakukan pembinaan kewirausahaan bagi beberapa kelompok wirausaha, yakni  kewirausahaan siswa SMK, kewirausahaan mahasiswa, wanita pengusaha, sekolah wirausaha, dan desa wirausaha.

   “STIE PGRI Jombang yang memiliki 2 program ini nantinya dapat bermitra dengan seluruh dinas yang ada di Kabupaten Jombang, dengan program-program pemberdayaan yang kita miliki,” papar Yuniep.

   Dua program tersebut, yakni kegiatan pendampingan out-class dan in-class. In class diantaranya identifikasi jenis usaha, pengelompokan usaha sejenis, identifikasi permasalahan BUMDes, penyusunan jadwal pelaksanaan pembelajaran sesuai kurikulum sekolah BUMDes secara bertahap sesuai protokoler kesehatan, dan kapasitas kelas serta pelaksanaan sekolah BUMDes. Sedangkan Out Class yaitu pendampingan lapangan.

   “STIE PGRI Dewantara Jombang  juga telah  bekerja sama dengan dinas – dinas yang ada di Kabupaten Jombang, antara lain Dinas PMPD, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja, Bidang Perekonomian, Bapeda, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian,” pungkas  Yuniep.

   Sementara, Wakil Bupati Jombang, Sumrambah SP menyampaikan, sebuah negara bisa menjadi mandiri ketika dilihat dari perkembangan ekonominya. Sama halnya yang dilakukan oleh STIE PGRI Dewantara dalam mengembalikan sosial kapital masyarakat.

   “Sosial kapital yang dimaksud yakni rasa percaya diri, kebersamaan, jaringan, informasi dan ilmu pengetahuan teknologi. Ketika semua hal dapat terbentuk dalam masyarakat, maka ke depan dapat meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan kehidupan masyarakat,” ungkap Wabup.

   Ia juga mengucapkan terima kasih kepada STIE PGRI Dewantara Jombang, yang telah memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk mengembangkan BUMDes di beberapa desa. Sumrambah juga mengatakan mengembalikan social kapital masyarakat merupakan bentuk menyatu padukan masyarakat untuk membangun dan memperkokoh ekonomi Kabupaten Jumbang.” Pungkas Sumrambah. *ryan 

 

 

Lamongan - suaraharianpagi.com

Bupati memberikan apresiasinya terhadap TMMD ke-109 Tahun 2020 di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro. Hal tersebut diungkapkannya saat Acara Penutupan TMMD ke-109 Tahun 2020 di Pendopo Lokatantra, Rabu (21/10).“Saya telah mengikuti Program TMMD beberapa kali, dan tahun ini mempunyai rasa tersendiri. TMMD ke-109 ini sangat luar biasa karena hadir di tengah-tengah pandemi Covid 19. Programnya sangat terpadu, memiliki sasaran dan hasil yang jelas,” kata Fadeli.Fadeli bahkan berharap agar nantinya Program TMMD bisa ada di setiap tahunnya karena Program TMMD mempunyai manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

“Anggaran Program TMMD sebesar Rp. 1,5 Milyar ditambah dengan Rp.470 Juta menjadi Rp.1,97 Milyar namun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lebih dari itu. Jika diadakan setiap tahunnya maka Kita Pemerintah Daerah akan selalu mendukung program tersebut”, Harap Fadeli.Dandim 0812 Letkol Infantri Sidik Wiyono mengungkapkan bahwa Program TMMD hanyalah sasaran antara, sasaran utamanya adalah gotong royong masyarakat.

Menurutnya tanpa bantuan semua pihak yang berpartisipasi termasuk Bupati, Kapolres, Dinas Terkait, masyarakat serta para mantan kombatan dan napiter program ini tidak akan sukses.“Terimakasih karena tanpa bantuan semua pihak kami hanyalah partikel kecil yang tidak ada apa-apanya, mari bersama-sama memberikan kontribusi terhadap negara,” terang Letkol Infantri Sidik Wiyono.

Pada Program TMMD ke-109 Tahun 2020 di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro berhasil mencapai sasaran pokok berupa pembangunan rabat beton Jalan Tebluru-Taman Prijek, pemeliharaan Jalan Gampang Sejati-Petiyen, Normalisasi saluran air sepanjang 596 meter, Pipanisasi sepanjang 950 meter, Pembuatan bak pembagi air, Pengerukan embung desa, Pembangunan rumah singgah 2 unit, dan Pembangunan Pos Kampling 1 unit. Ditambah dengan sasaran tambahannya yakni bedah rumah 15 unit, dan Rehab lapangan volley 1 unit.Di akhir acara dilakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Kegiatan Fisik TMMD ke-109 Tahun 2020 dari Dandim 0812 kepada Bupati Fadeli yang diterima oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Khusnul Yaqin. * abi

 

Lamongan - suaraharianagi.com

Pemerintah kabupaten  Lamongan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mempercepat pemulihan perekonomian di Kabupaten Lamongan. Bupati Fadeli mengatakan pelatihan, pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM ini merupakan tugas dari Satgas Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional."Jadi ini adalah tugas kita, yang pertama bagaimana sehat dulu. Kemudian berbicara mengenai ekonomi. Ini memang para pengusaha-pengusaha Lamongan sudah rindu,"tutur Fadeli usai memberikan sambutan, Rabu (21/10).   

Lanjut Fadeli menjelaskan, kemarin tenaga kerja banyak yang dikurangi karena tidak bisa memaksimalkan perusahaan. Bahkan yang ekspor-ekspor ditutup."Sekarang sudah dibuka lagi sudah bekerja lagi dan ini perlu support dari kita. Begitu juga pelaku UMKM ini harus kita berikan pelatihan. Saya ingin ekonomi di Lamongan ini cepat tumbuh dan bangkit kembali seperti semula,"Harapannya.

Sementera itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, Agus Suyanto menjelaskan, pelatihan dan pembinaan kepada pelaku UMKM ini untuk meningkatkan kualitas mereka."Sekitar kurang lebih 200 ribu pelaku UMKM kita berikan pelatihan, pembinaan dan ketrampilan. Sehingga nantinya mereka bisa diharapkan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Lamongan,"Kata Agus Suyanto.

Bayangkan kalau para pelaku UMKM tersebut hanya memiliki 1 pekerja, kata Agus, kemudian mereka bisa menyerap lebih dari itu maka luar biasa penyerapan tenaga kerja di Lamongan."Jika seluruh jumlah UMKM tersebut mampu menyerap 2-3 tenaga kerja maka secara tidak langsung perekonomian di Kabupaten Lamongan makin meningkat,"Pungkasnya. *abi

Mojokerto – suaraharianpagi.com 

   Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo, mengawal langsung penyaluran bantuan air bersih yang rutin dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Rabu (21/10) pagi. Bantuan di distribusikan untuk beberapa desa rawan kekeringan di Kecamatan Ngoro, yakni Kunjorowesi dan satu desa di Kecamatan Trawas yakni Duyung.

   Pjs Bupati Mojokerto, saat turun langsung menyalurkan bantuan air, turut menyampaikan apresiasinya kepada BPBD. Himawan menilai, air bersih merupakan kebutuhan primer masyarakat untuk mewujudkan hidup bersih dan sehat.

   Saya apresiasi BPBD yang sudah bertugas. Karena lokasi sini juga cukup jauh. Saya harap airnya cukup. Kami juga dorong BPBD agar terus mengusahakan supaya air bersih selalu tercukupi, kata Pjs Bupati Mojokerto.

   Kepala Desa Kunjorowesi pada kegiatan ini menyampaikan, PU Provinsi Jawa Timur juga telah memberikan bantuan pipa air sepanjang 1 km beserta pompa portable, yang dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

   Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui BPBD mulai 2 Agustus 2020, sudah menyalurkan bantuan air bersih setiap hari (kecuali Kamis dan Sabtu) sebanyak 12.000 liter per hari. Rencananya, bantuan akan disalurkan hingga 24 Oktober 2020.  Namun, apabila masih diperlukan masyarakat Desa Kunjorowesi, BPBD siap untuk memperpanjang bantuan air bersih.

Selanjutnya di Desa Duyung, Pjs Bupati Mojokerto mengatakan akan berkoordinasi dengan UTC Ubaya terkait kekurangan air di Duyung. Hal ini mengingat Desa Duyung termasuk dalam daerah pemasok air terbanyak, dengan jumlah mencapai 32 dim. Hal ini disinyalir karena letak sumber air berada di bawah, sehingga sebagian wilayah Desa Duyung bagian atas mengalami kekurangan air ketika kemarau.  

   “Nanti akan kita telusuri masalahnya dimana, kita bisa koordinasi dengan Ubaya. Karena, saya juga heran kenapa bisa terjadi demikian (kekurangan air) di Duyung ini,” kata Pjs Bupati Mojokerto.

   Selain itu, Pjs Bupati Mojokerto juga mengajak warga Duyung dan Pemerintah Desa Duyung untuk bersinergi, dalam mengelola potensi desa untuk dimanfaatkan dalam BUMDes.

   “Saya dengar di sini ini ada kebun durian yang dikelola warga. Itu bisa jadi tempat wisata buah. Seinergikan potensi ini, baik dari warga bersama pemerintahan desa. Nanti bisa masuk di BUMDes,  dikelola warga setempat, hingga memberi manfaat jangka panjang,” saran PjS Bupati Mojokerto. *hms/ds

 

Lamongan Suaraharianpagi.com

Pemerintah kabupaten Lamongan sudah mengirim surat penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ke Jakarta. Ini semua dilakukan demi mengakomodir aspirasi demo atau aksi yang dilakukan mahasiswa Lamongan. Menurut, Hamdani Ashari, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Lamongan,di hadapan massa aksi mahasiswa gabungan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah  (IMM), di depan Kantor Pemkab Lamongan Selasa (20/10) siang.

“Kita telah mengirim penolakan itu” tutur Hamdani Azhari yang didampingi Moch. Nalikan Asisten IPemkab Lamongan, saat menghadapi puluhan mahasiswa itu. Para mahasiswa gabungan yang melakukan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tidak percaya jika Pemkab Lamongan telah mengirim penolakan Omnimbus Law.“Buktinya hingga saat ini Pemkab Lamongan atau Pak Hamdani Azhari tidak bisa menunjukkan bukti penolakan tersebut” kata salah satu Korlap aksi, Eko Prasetyo Utomo. Lanjut Eko, menegaskan, mahasiswa melakukan aksi adalah menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu karena tidak berpihak pada masyarakat, utamanya pekerja.

“Kami menuntut Pemkab Lamongan dan DPRD Lamongan untuk mengeluarkan surat kelembagaan yang resmi terkait penolakan Undang-undang Cipta Kerja” Tegas Eko. Setelah melakukan aksi di depan Kantor Pemkab Lamongan. Mahasiswa yang kecewa dengan Pemkab Lamongan kemudian melanjutkan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Lamongan. Namun lagi-lagi mereka tidak mendapatkan bukti bahwa surat penolakan UU Cipta Kerja telah dilayangkan oleh DPRD Lamongan kepada DPR RI. Aris Wibawa Sekretaris DPRD Lamongan, yang menemui mahasiswa mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima bukti asli yang akan disuarakan kepada DPR RI.

"Sampai sekarang saya belum menerima bukti asli yang harus disuarakan ke pusat. Kemarin kan sudah ditandatangani Ketua DPRD kami, yang asli dibawa teman panjenengan (mahasiswa). DPRD sampai sekarang kami belum menerima tuntutan jenengan yang asli itu," kata Aris. Pernyataan Aris Wibawa itu kemudian dibantah oleh perwakilan mahasiswa, Amir Mahfut, yang menyebut bahwa tuntutan yang telah ditandatangani tersebut telah dibawa oleh Ketua DPRD Lamongan. "Kami hanya mengambil foto," kata Amir.

Lebih lanjut, Eko selaku Koordinator aksi, menilai bahwa Pemkab dan DPRD Lamongan telah melakukan pembohongan. "Ini adalah sebuah kebohongan dan penghianatan rakyat. Ternyata dari pihak eksekutif maupun legislatif sendiri belum bisa menunjukkan bukti fisik surat yang kemarin sudah disepakati dan ditandatangani untuk dilayangkan ke pemerintah pusat dan DPR RI. Artinya mereka itu tidak serius menanggapi aspirasi mahasiswa," kata Eko. Massa Aliansi Lamongan Melawan akhirnya membubarkan diri dengan penuh kekecewaan dan mengancam akan kembali menggelar aksi lanjutan. * abi


Lamongan - suaraharianpagi.com

   Bupati Fadeli turut hadir saat pengukuhan dan pelantikan pengurus Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Lamongan periode 2020 - 2025 di Pendopo Lokatantra, Sabtu (17/10) kemarin.

   Melalui organisasi ini, Fadeli berharap ABPEDNAS mampu menjadi fasilitator Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Lamongan untuk kemajuan Desa. Dia menilai sebagai mitra kerja, BPD harus bisa bekerjasama dan mendorong kepala desa agar mampu menjalankan roda pemerintahan desa demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat."Saya yakin 3.021 orang anggota BPD di Kabupaten Lamongan mampu menjembatani aspirasi masyarakat 426 Desa yang ada di Kabupaten Lamongan, sehingga pembangunan yang ada di Desa sesuai dari kehendak masyarakatnya,"kata Fadeli.

   Selain menjadi jembatan aspirasi masyarakat Desa, Fadeli juga berharap BPD mampu mengarahkan pembangunan untuk kemajuan bidang pertanian dan perikanan, serta pandai-pandai dalam penggunaan anggaran dana Desa, yang pada tahun ini tidak dapat digunakan sepenuhnya pada pembangunan infrastruktur, akibat wabah Covid-19.

   Pada kesempatan itu, Fadeli tak lupa mengingatkan kepada seluruh masyarakat Lamongan khususnya petugas pemungutan suara untuk tetap mematuhi protokol kesehatan."Mari kita sukseskan pilkada Lamongan dengan penuh rasa aman, tertib dan kondusif. Untuk anggota BPD agar mengingkatkan anggota BPS dan KPPS dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan protokol kesehatan," imbuhnya.Turut hadir pula sebagai pelantik Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ABPEDNAS Provinsi Jawa Timur Agus Budi Sampurno beserta seluruh jajaran OPD Kabupaten Lamongan.* abi

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Bupati Fadeli menerima hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat Rapat Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Wilayah Propinsi Jawa Timur di Convention Hall Grand City Surabaya, Senin (19/10).

   Opini WTP tersebut telah empat kali berturut-turut didapat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang menurut Fadeli hal ini tidak terlepas dari kerja keras, kerja sama, dan sinergi semua pihak termasuk seluruh ASN, perangkat daerah dan mitra kerja pembangunan di DPRD.“Apresiasi ini akan memberikan motivasi ekstra bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”, kata  Fadeli.

   Menurut Fadeli penghargaan ini juga sebagai bentuk komitmen semua pihak untuk tetap bekerja keras dan melaksanakan setiap program pembangunan dengan sebaik-baiknya di tengah berbagai pembatasan dalam masa pandemi Covid 19. * abi

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Di bawah kepemimpinan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, pemerintah daerah kembali meraih penghargaan yang membanggakan di tahun 2020. Kali ini, Pemerintah Kota Mojokerto meraih penghargaan atas prestasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dengan status kinerja sangat tinggi.

   Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, hari ini (16/10). Melalui penghargaan ini, Kota Mojokerto menduduki peringkat ke dua kategori kota se-Jawa Timur.

   "Alhamdulillah, Kota Mojokerto menerima penghargaan atas prestasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  Tahun 2018, dengan skor kinerja sangat tinggi yakni 3,4197. Ini artinya, Pemkot Mojokerto meraih peringkat nomor 2 kategori Kota se-Jatim, sedangkan peringkat 10 untuk Kota/Kabupaten se-Jatim," jelas Ning Ita, sapaan akrab walikota.

   Skor tersebut, lanjut Ning Ita, merupakan nilai tertinggi yang pernah diraih oleh Pemerintah Kota Mojokerto dalam satu dekade terakhir. LPPD, merupakan dasar penilaian kinerja yang disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.

   "LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. LPPD disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, Pemerintah Kota Mojokerto telah menyampaikan LPPD tahun 2018 pada Maret 2019. Dan hasilnya, keluar pada 2020 ini," terang wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini usai menerima penghargaan LPPD.

   Selain itu, evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. EPPD menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan sebagai sumber informasi utama.

   EPPD dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.  Evaluasi kinerja makro dilakukan dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD dan perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dilakukan dengan menilai capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam LPPD. Tim Nasional EPPD melakukan EPPD provinsi dan kabupaten/kota setiap tahun. *adv

 

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Lesunya perekonomian adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh pandemi covid-19, meski demikian Pemerintah Kota tidak hanya berpangku tangan menunggu bantuan dari pemerintah pusat tetapi berupaya bangkit melalui Program Upaya Pangan Mandiri (PUMP). Pada Jumat (16/10) yang bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, Wali kota Mojokerto bersama Wawali Achmad Rizal Zakaria, Sekdakot Mojokerto Harlistyati serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemerintah Mojokerto mengikuti panen perdana tanaman jagung serta penyerahan bantuan permodalan di balai Kelurahan Gunung Gedangan.

   Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian (DKPP) adalah dengan memberdayakan lahan aset pemkot untuk ditanami jagung dan memberikan bantuan modal usaha dalam bidang pertanian dan peternakan. Pemerintah Kota Mojokerto memiliki lahan aset seluas 9,0 ha yang dimanfaatkan untuk menanam jagung, salah satunya adalah lahan jagung di lingkungan Kedungsari Kelurahan Gunung Gedangan. Lahan seluas 1,5 ha ini ditanami oleh warga kelurahan kedungsari dengan jagung varietas NK 212 sejak Juli 2020.

   Usai mengikuti panen perdana, Ning Ita menyerahkan bantuan yang akan menjadi modal usaha bagi warga Kota mojokerto. Pada kesempatan ini bantuan bibit sayuran diberikan kepada 600 KK. Bibit yang diberikan antara lain bibit bungkul, cabai, tomat, terong. Selain dalam bidang pertanian, warga yang berminat dalam bidang peternakan juga mendapat bantuan modal usaha berupa ayam buras dan ayam petelur beserta kandang dan pakannya.  

   Modal usaha juga diberikan dalam perikanan  yaitu berupa bibit ikan nila dan ikan lele. Ada 17 kelompok warga yang mendapat bantuan bibit ikan lele dan  1 kelompok mendapat bantuan bibit ikan nila. Selain mendapat bantuan bibit ikan masing-masing kelompok juga mendapat bantuan kolam dan pakan ikan. 

   Dalam sambutannya Ning Ita menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantuan program ketahanan pangan untuk 10000 KK. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ketahanan pangan yang menjadi bagian dari program pemulihan dampak ekonomi pandemi covid 19. “Di dalam kegiatan ketahanan pangan ini ada salah satu upaya di mana masyarakat kita aja untuk melakukan budidaya berbagai macam ada sayur mayur ada juga ikan ataupun unggas,”jelas Ning Ita.

   Ia menambahkan bahwa budidaya pertanian juga dilakukan oleh DKPP kemudian hasilnya dibagikan kepada masyarakat.  “Semua bantuan ini kita harapkan tidak hanya bisa memberikan kecukupan atas kebutuhan pangan masyarakat kita tapi ke depan masyarakat kita aja untuk lebih sabar lebih telaten,”tutur Ning Ita.  

   Ning Ita menjelaskan bahwa Kota Mojokerto ini memang bukan daerah pertanian tetapi meskipun wilayahnya  perkotaan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi tidak menjadi kendala untuk bisa mengembangkan pertanian. "Tidak hanya pertanian tentunya peternakan juga bisa kita upayakan artinya suasana pandemi ini justru menuntut kita lebih inovatif dan kreatif dan ini terbukti kita bisa melakukannya."kata Ning Ita.

    “Bagaimana beralih dari wilayah perkotaan yang notabene memang jarang sekali ada pertanian karena ketersediaan lahan yang cukup sempit, kita arahkan untuk lebih inovatif memanfaatkan lahan yang sempit untuk kegiatan ketahanan pangan dan ini bisa kita lakukan secara bertahap dari hasil itu untuk menjadi mata pencaharian masyarakat ke depan kuncinya dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan,”jelas Ning Ita.

 Lebih lanjut Ning Ita menyampaikan apa yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto ini merupakan upaya untuk  merubah pola hidup yang selama ini memang warga perkotaan jarang sekali melakukan kegiatan pertanian maupun peternakan. “Untuk itu kita tidak boleh patah semangat, justru iInilah saatnya kita meningkatkan inovasi dan kreativitas kita bagaimana memanfaatkan segala sumber daya yang ada ini untuk bisa menjadi sumber ekonomi atau mata pencaharian bagi masyarakat dan insya Allah kami juga akan melakukan pendampingan sampai dengan 6 bulan agar masyarakat kota ini mulai terbiasa untuk melakukan kegiatan budidaya kedepannya dan ini akan menjadi kebiasaan hidup yang akhirnya bisa menjadi sumber mata pencaharian atau ekonomi warga Kota Mojokerto,”pungkasnya. *hms/ds

 

Jombang – suaraharianpagi.com

Sertifikat punya arti penting sebagai upaya mengamankan aset Negara, sebagaimana diketahui bahwa pengamanan aset harus memenuhi tiga kriteria yang dikenal dengan 3T yaitu Tertib Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum. Pengamanan dari aspek hukum dilakukan agar Barang Milik Negara dalam hal ini adalah asset tanah terjaga/terlindungi dari potensi masalah hukum seperti sengketa, gugatan, atau beralih kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah.

Masih banyak aset tanah dan fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Jombang yang belum bersertifikat, termasuk ruas jalan Kabupaten. Tanah jalan kabupaten berdasarkan SK Bupati Nomor : 188.4.45/197/415.10.10/2015 tentang Penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten dan jalan desa, jalan kabupaten sebanyak 195 ruas belum bersertifikat.  Ini baru ruas, berapa persilnya belum pasti, karena ada ketentuan dari BPN. Karena satu ruas jalan bisa jadi lima persil, karena setiap ada jembatan, maka dihitung satu persil.

Dengan dibuatnya sertifikat ini, maka kepastian hukum atas penggunaan aset jalan semakin terjamin, selain itu dengan adanya dokumen tanah tersebut, akan memiliki posisi kuat bila berhadapan dengan pihak-pihak yang kerap mengokupasi tanah-tanah milik pemerintah kabupaten Jombang, karena seringkali terjadi tanah bawah jalan dipergunakan atau dikuasai secara tidak sah oleh masyarakat atau pihak lain, dan pemkab  kesulitan untuk melakukan penertiban karena data administrasi atau bukti kepemilikan yang dimiliki tidak kuat.

Ada 5 ruas jalan kabupaten Tahun 2020 sedang di proses untuk dilakukan pensertifikatannya yaitu:

1.      Jl. Bupati R.A.A. Soeroadiningrat, yang berada di wilayah Kelurahan Jombatan, Kelurahan Kaliwungu, Kelurahan Kepanjen; 2. Jl. Alon-alon, yang berada di wilayah Kelurahan Kaliwungu; 3. Jl. KH. Ahmad Dahlan, yang berada di wilayah Kelurahan Jombatan; 4. Jl. Dr. Setiabudi, yang berada di wilayah Kelurahan Jombatan; 5. Jl. Cak Durasim, yang berada di wilayah Kelurahan kaliwungu dan Kepanjen.

Proses sertifikasi Barang Milik Negara berupa tanah jalan kabupaten itu sendiri adalah merupakan upaya menjalankan amanat UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Jalan, serta mengacu kepada Peraturan Menteri No. 78 Tahun 2008 tentang Leger Jalan untuk mendukung akuntabilitas pencatatan aset jalan dan jembatan di lingkungan kerja Dinas PUPR Kabupaten Jombang.

Aset yang dikelola dengan baik merupakan salah satu indikator penilaian bagi Kementerian PUPR dengan harapan bisa mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). *ryan.

(ketiga papan proyek anggarannya sama, padahal tingkat kerusakannya berbeda)

Jombang - Suaraharianpagi.com

   Tiga Loksi Proyek Rehabilitas Gedung Sanggar Kegiatan Balajar ( SKB ) Gudo, yang beralamat di Jalan. Raya Gudo N0. 52 Japanan, Blimbing, Kecamatan Gudo, Kapupaten Jombang, Jawa Timur. Yang terdiri 1. Rehabilitasi Ruang Kelas, dengan anggaran Rp. 85.000.000; 2. Rehabilitasi Ruang Praktek dengan anggaran Rp. 85. 000.000; dan Rehabilitasi Ruang Pamong dengan anggaran Rp. 170.000.000; yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) tahun 2020. yang seharusnya dikerjakan dengan cara swakelola oleh pihak SKB sendiri, tapi pada kenyataannya proyek tersebut diduga dikerjakan oleh  pihak ketiga, sehingga pekerjaan proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

   Demikian disampaikan oleh salah satu narasumber Suaraharianpagi.com yang tidak mau disebut namanya hari Sabtu tanggal (10/10)

   Dikatakan, Kualitas pekerjaan proyek rehabilitasi Ruang Pamong, yang sekarang sudah tahap memasang kayu reng, dinilai tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, karena disubkan pada pihak ketiga yang sudah pasti mencari keuntungan. Di sisi lain, pihak SKB atau oknum pengelola anggaran, diduga ada indikasi mendapatkan fee dari pihak ketiga. Sehingga, dana yang semestinya dapat dimaksimalkan pada pembangunan rehabilitasi Gedung SKB, tidak sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan.

(tanda merah menunjukkan penggapit kuda-kuda yang ukuran kayunya empat dua belas (tebal 4cm lebar 12cm), sementara yang tidak ada tanda merah ukurannya delapan dua belas (tebal 8cm lebar 12cm)

   Kami melihat ada beberapa item pekerjaan yang dikerjakan asal-asalan, tanpa memper hitungkan mutunya. Salah satunya pekerjaan kayu Kuda - Kuda atap Gedung Pamong,  ada  kayu penggapit kuda-kuda yang kayu baloknya besaranya tidak sama, yang lain pakai kayu balok berukuran delapan dua belas artinya tebal kayu 8 cm dan lebar 12 cm, tapi untuk penggapitnya berukuran empat dua belas, yang dimasud 4 cm tebal, lebar kayu 12 cm,  jadi lebih tipis dari yang lain. Untuk satu kuda kuda butuh kurang lebih 6 balok penggapit, sementara Gedung Pamong kuda-kuda yang sudah dipasang ada 7 kuda kuda, kalau 7 kuda-kuda kita kalikan 6 batang yang berukuran empat dua belas ada sekitar 42 batang penggapit yang ukuranya tipis dan tidak sama dengan balok yang lain.

   “Jadi ada dugaan kayu balok penggapit kuda-kuda tidak sesuai dengan spesifikasi tenik yang ada dalam rencana anggara belanja (RAB) nya, alias diduga dikorup oleh oknum pengelolah anggaran,” papar narasumber dengan nada emosi.    

   Masih kata sumber suaraharianpagi.com, ia menyayangkan dengan adanya pihak luar yang mengerjakan pekerjaan tersebut, takut kalau pekerjaanya tidak sesuai harapan. Contohnya kayu penggapit kuda kuda diduga disulap lebih kecil dan tipis dari balok yang lain.

   “Kuda-kuda fungsinya sangat peting karena akan menyangga beban berat seperti atap dan kayu yang lainya, kalau sudah diganti lebih kecil dan tipis berarti kekuatanya juga akan berkurang”, tuturnya.  

   Hasil pantauan wartawan suaraharianpagi.com dilapangan, menunjukan apa yang diceritakan sumber tersebut benar adanya, bahkan pada saat mengambil gambar hampir semua kuda-kuda penggapitnya kecil dan tipis, tidak seperti balok yang lain.

   Selain itu SKB  ( Sanggar Kegiatan Belajar ) Gudo, yang mendapatkan kucuran dari dana DAK tahun 2020 tidak transparan, gambar shop drawing tidak ditempelkan di papan pengumuman, sementara kalau kita melihat papan nama proyek antara anggaran untuk rehabilisitasi ruang kelas dan rehabilitasi  ruang praktek sama besarnya Rp. 85.000.000;  sementara tingkat kerusakanya tidak sama.

   Rehabilitasi ruang kelas misalnya yang direhap hanya plafon luar dan dalam serta dinding tekel setengah badan. Sementara rehabilitasi ruang praktek yang direhap kayu kap berupa kayu balok sabuk, usuk semua diganti, reng semua diganti reng gavalum dan plesteran dinding luar yang kasar di ganti plesteran halus. Disini kelihatan ada dugaan pengelola anggaran bermain patgulipat dengan konsultan pengawas terkait anggaran.

   Tingkat kerusakan tidak sama tapi anggaranya disamakan, dipapan nama proyek pun tidak tertulis berapa besaran volume pekerjaan tapi hanya ditulis volume 1 ruang kelas dan volume 1 ruang praktek. Ada kesan ditutup tutupi oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Yang lebih konyol lagi kalau kita melihat papan nama proyek untuk  rehabilitasi ruang pamong, itupun anggaranya juga disamakan dengan anggaran ruang kelas dan ruang praktek sebesar Rp. 85.000.000;.  

   Sementara PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) SKB Gudo, Lasubu, membenarkan kalau penggapit kuda-kuda ruang pamong berukuran empat dua belas, tidak sama dengan balok yang lain yang berukuran delapan dua belas. Ia juga mengatakan untuk ruang pratek yang diganti kayu kapnya berupa kayu sabuk semuanya sebanyak 8 biji, usuk semua, reng diganti reng gavalum, atap genting diganti semuanya.  Ia juga membenarkan untuk ruang kelas paud yang direhabilitasi berupa plafon luar dalam dan keramik dinding dalam setengah badan” tegas Lasubu kepada suarahariapagi.com tangal (12/10).

   Kepala SKB ( Sanggar Kegiatan Belajar ) Gudo, Listyo Irawati S. Pd, selaku penanggung jawab atas proyek dilingkup SKB Gudo, ketika akan dikonfirmasi di kantornya tidak ada ditempat, sekrertaris SKB Gudo, Tohari ketika ditanya terkait papan nama proyek yang ketiga-tiga anggarannya sama mengatakan itu kesalahan saya, akan saya pertanggung jawabkan, saya terimakasih atas koreksinya. tegas Tohari kepada suaraharianpagi.com. 

   Perlu diketahui SKB Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tahun 2020 dapat pekerjaan rehabilitasi tiga paket, pertama rehabilitasi ruang kelas. kedua, rehabilitasi ruang praktek dan ketiga, rehabilitasi ruang pamong  yang sumber anggaranya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020. Sekitar Rp. 340.000.000; *ryan.

 


 


 

 

 

 

 

 

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget