suaraharianpagi

   Pemkab Sampang menggelar konsultasi publik pengadaan tanah untuk pembangunan jalan inspeksi itu berlangsung di Gedung PKPRI Sampang, Senin (28/9). Acara tersebut dibuka langsung oleh asisten 1 Pemkab sampang Tony Moerdiwanto mewakili Bupati Sampang. Acara tersebut dihadiri oleh kepala BPN Sampang, kabag pemerintahan pemprov jatim Dwi Mardiana, SSTP, MSi, Kepala Dinas PUPR kabupateen Sampang Ach. Hafi, serta Kabag administrasi pembangunan  Pemkab sampang.

   Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ach. Hafi mengatakan sosialisasi dan konsultasi publik menjadi tahapan awal pelaksanaan jalan inspeksi. Diperkirakan sekitar lahan yang mencapai 7 ribu hektar. Pihaknya mengatakan di kecamatan sampang ada sekitar 3 desa dan 6 kelurahan yang bakal terdampak jalan inspeksi ini. "Acara kali ini hanya untuk menyiapkan persetujuan warga pemilik lahan untuk nantinya siap bilamana pembebasan lahan ini akan dilakukan, ini dimulai dari tahapan sosialisasi dan kosultasi publik dulu," ujarnya disela acara konsultasi publik pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan inspeksi kabupaten Sampang, senin (28/9).

   Soal pelaksanaan pembangunan, pihaknya mengatakan sebelumnya direncanakan dimulai pada 2021 mendatang. “Untuk target menunggu proses ini dulu karena juga kondisi masih seperti ini (pandemi Covid-19). Sehingga kita bagi 3 sesi kali ini. Kami tidak bisa menghitung kapan dimulainya. Kalau sebelumnya direncanakan 2021 sudah mulai pelaksanaan pembayaran pembebasan itu,” jelas dia.

   Asisten 1 pemerintahan Tony Moerdiwanto dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini untuk mendapatkan masukan dari warga terkait rencana pembangunan jalan inspeksi di wilayah kecamatan sampang. “Kita semua memahami bahwa tujuan pembangunan itu adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya mewakili Bupati Sampang Slamet Junaidi.

   Dikatakan, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sering kali menimbulkan masalah dan polemik dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut terjadi karena konflik kepentingan antara hak kepemilikan tanah dari pemilik lahan dan aspek hukum dalam proses pembebasan tanah tersebut yang seringkali ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

   Pada pengadaan lahan, bakal ada tim yang mendatangi bidang-bidang tanah terdampak jalan inspeksi ini. Tugas tim tersebut mengukur tanah serta mendata apa saja yang ada di atas tanah tersebut seperti bangunan, sumur, serta tanaman keras. Sedikitnya ada 3 desa dan 6 kelurahan yang terdampak dari pembangunan jalan inspeksi ini.

   Nantinya, setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi lahan terdampak, bakal dilakukan penilaian appraisal atau penaksiran harga oleh tim independen. Soal ganti rugi, berbagai hal yang ada di atas tanah tersebut yang sudah diinventarisasi serta ditaksir nilainya oleh tim bakal mendapatkan ganti rugi. Sejumlah warga sempat mempertanyakan jadwal pelaksanaan pembebasan lahan agar mereka bisa bersiap-siap jika memang lahan mereka terdampak proyek jalan inspeksi ini.

   Pada kesempatan ini, tim persiapan mengatakan pembebasan lahan di sampang ini akan segera dilakukan. Kecepatan waktu pembebasan lahan tergantung kesiapan dokumen warga. Pada kesempatan itu, pihak PUPR juga menyampaikan ihwal teknis pembangunan jalan inspeksi. Jalan inspeksi yang akan dibangun dan melintasi di wilayah sampan. *ron

ketua rw 5 saat meluapkan emosinya didepan ketua BPD Darno

Jombang - Suaraharianpagi.com

   Untuk yang kesekian kalinya Sekdes Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Anis Prasetyo Ari diduga membuat resah warganya sendiri. Pertama terkait dengan dugaan menyimpan surat panggilan dari Pengadilan Agama Jombang, untuk warganya yang mengajukan gugatan cerai dan sekarang bikin ulah lagi, dengan dugaan menggoblok - goblokan istri Ketua Rukun Warga (RW) 05 Dusun Jajar, Desa Kepuhkembeng, didepan umum, alhasil suaminya tidak terima melabrak dan  mengamuk di balai desa setempat.

“Saya sengaja datang ke sini (Kantor Desa Kepuhkembeng, red), karena ingin klarifikasi dan meminta pertanggungjawaban atas ucapan Sekdes yang tak beretika tersebut,” kata Eko Yulianto (39), Ketua RW sekaligus suami korban, Senin (28/9)

Dijelaskan Eko, pokok permasalahan tersebut muncul, ketika ada pembagian masker yang dilakukan oleh kader desa setempat. Kebetulan saat itu, istri Eko bersama kader lainnya membagikan masker pada warga. Namun, di tengah perjalanan, istri Eko ada sedikit kekeliruan dalam membagikan masker. Saat itu seharusnya masker dibagikan dua, namun sama istri Ketua RW dibagikan satu.

   Sebenarnya yang dilakukan oleh istri saya tidak sengaja. Karena, entah istri saya tidak mendengar perintahnya, atau istri saya yang keliru mendengar perintahnya yang seharusnya masker dibagikan perKK dua, tapi dibagikan per-KK satu, atau salah perintah operasinya,” paparnya.

Namun menurut Eko, pada saat keliru dalam membagikan masker tersebut, istrinya langsung berkoordinasi dengan Siti Maisyaroh yang notabennya sebagai Ketua Kader Dusun Jajar.

   Ketika istri saya berkoordinasi lewat handphone sama Bu Maisyaroh, ia marah. Namun di tengah percakapan, Bu Sekdes mengeluarkan kata-kata kasar dengan ucapan dan bahasa, oh, ayu-ayu tibak e goblok,”terangnya.

Atas kejadian tersebut, Eko meminta pada pihak Pemerintah Desa, dalam hal ini Kepala Desa Kepuhkembeng, Suprapto, segera menyelesaikan persoalan tersebut.

panah merah merupakan nama-nama yang dipakai oleh Sekdes  untuk menguras uang Bumdes Kepuhmakmur

“Saya minta segera persoalan ini cepat ditanggapi dan ada titik temu. Namun, yang pertama saya meminta istri saya keluar dari kader. Kedua, sebelum persoalan ini selesai, urusan kader khususnya di Dusun Jajar, saya minta divacumkan terlebih dulu. Dan saya minta Lagi, sebelum urusan selesai, Bu Sekdes jangan menginjak kantor desa,” tandasnya.

Terpisah, Masrifatul Qomariah (33), istri Eko Yulianto saat dikonfirmasi menguraikan, bahwa dirinya mengakui adanya kesalahan dalam membagikan masker. Tapi, dirinya langsung konfirmasi sama Bu Maisyaroh untuk persoalan tersebut.

   Saya langsung konfirmasi begini, bu saya minta maaf kemarin saya salah dalam membagi masker. Kalau bisa saya minta masker lagi atau bagaimana, dan nanti saya yang bertanggungjawab. Intinya saya yang bertanggungjawab’. Tapi ternyata balasan Bu Maysyaroh apa?, oalah mbak, kamu itu kalau ada orang bicara tidak didengarkan, bilangnya begitu. Tapi, setelah itu disahut oleh Bu Carik begini, oalah orang cantik itu ta?, ternyata cantik-cantik goblok. Itu saja tidak dihiraukan. Setelah itu handphone saya matikan, urainya.

Akan tetapi setelah kejadian itu, Masrifatul Qomariah berusaha untuk menghubungi Sekretaris Desa untuk mengklarifikasi. Namun, usahanya sia-sia karena hingga saat ini belum ada tanggapan dari Sekretaris Desa. Hingga pada akhirnya dirinya bersama sang suami mendatangi kantor desa setempat.

   Sampai detik ini tidak ada ikhtikad baik. Kenapa WA dan telepon saya bersama suami tidak ada yang dibalas dan dijawab. Saya tidak mau macam-macam, ada ikhtikad baik saja,” pungkasnya,

   Sekdes Desa Kepuhkembeng, Anis Prasetyo Ari, ternyata diduga tidak hanya pandai membuat resah warganya sendiri, tapi juga diduga pandai ngakali warganya, dengan cara nama warganya dipakai pinjam uang di Bumdes Kepuh Makmur, Desa Kepuhkembeng, sebesar Rp. 3.800.000; dengan urutan peminjam nomor 20, atas nama Dwi Asrini warga dusun Klagen yang sudah meninggal dunia, tapi Sekdes Anis Prasetyo Ari, sampai saat ini belum pernah mengembalikan uang pinjaman tersebut. Hal ini dituturkan salah satu kerabat Dwi Asrini yang tidak mau disebut namanya lewat telpon kepada Suaraharianpagi.com(28/9).

   Untuk menguras uang Bumbes Kepuh Makmur, Sekdes Desa Kepuhkembeng, Anis Prasetyo Ari diduga tidak hanya mencatut nama warganya tapi juga nama Suaminya yang bernama Sunaryo dengan nomor urut 4 daftar peminjam, sebesar Rp. 4.000.000; diduga sampai berita ini diturunkan juga belum pernah mengembalikan.

   Bendahara Bumdes Kepuh Makmur, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Sulistia ketika dikonfirmasi di kantornya mengatakan semenjak saya diangkat jadi Bendahara, Bumdes Kepuh Makmur, tahun 2018 sampai sekarang yang namanya Dwi Asrini dan Sunaryo belum pernah mengembalikan pinjaman, terlepas namanya dipakai oleh Sekretaris desa atau tidak,” tegas Sulistia kepada suaraharianpagi.com(28/9)

   Sementara itu, hingga sampai saat ini Sekretaris Desa Kepuhkembeng, Anis Prasetyo Ari dan Kepala desa Suprapto, belum bisa dikonfirmasi.*ryan  

Gambar 1 ()

Gambar 2 ()

Mojokerto - suaraharianpagi.com

   Pemerintah Kota Mojokerto kembali mengadakan lomba Musabaqah Tilawah Quran (MTQ) bagi para pelajar. Lomba MTQ ke-6 yang diselenggarakan secara serentak di lima lokasi tersebut, dibuka secara langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dari Masjid Agung Al-Fattah, Sabtu (26/9) pagi.

   Di tengah kondisi pandemi Covid-19, pemerintah daerah terpaksa menyelenggarakan lomba MTQ di lima lokasi berbeda. Yakni, di Masjid Baitun Nur, Masjid Al-Ghufron, Masjid Agung Al-Fattah dan di Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Pembagian lokasi ini, tidak lepas dari aturan yang mengacu pada protokol kesehatan dalam menggelar suatu kegiatan.

   "Agar lomba MTQ ini berjalan dengan lancar di tengah kondisi Covid-19 seperti saat ini, kami terpaksa membagi pelaksanaan lomba di beberapa tempat untuk menghindari kerumunan massa. Sehingga, putra-putri kami yang sedang mengikuti kompetisi tidak terganggu serta aman dari paparan Covid-19, karena telah sesuai dengan standart protokol kesehatan yang diterapkan," jelas Ning Ita, sapaan akrab wali kota.

   Pada perlombaan MTQ ke-6 ini, ada lima cabang yang dilombakan. Seperti, Tartil Anak sebanyak 51 orang, MTQ Anak sebanyak 53 orang, MTQ Remaja sebanyak 41 orang, Musabaqoh Hifdzil Qur’an (MHQ) 1 Juz sebanyak 39 orang dan Musabaqoh Syarhil Qur’an (MSQ) sebanyak 75 orang. Para perserta ini, akan berlomba secara serentak dalam satu hari ini (26/9) langsung dari lima lokasi.

   "Ada 259 peserta dari SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA se-Kota Mojokerto yang ikut dalam perlombaan Musabaqah Tilawah Quran ke-6 ini. Lomba ini, merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk melahirkan bibit-bibit unggul dalam mengembangkan kompetensi dasar agama (religious), yang berdaya saing dan mandiri dari putra-putri di Kota Mojokerto," kata wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini. 

   Pada pembukaan Lomba Musabaqah Tilawah Quran (MTQ) ke-6 ini, turut dihadiri oleh Wakil Walikota Mojokerto, perwakilan Kapolresta, perwakilan Dandim 0815, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kementerian Agama Kota Mojokerto, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mojokerto, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Tokoh Muhammadiyah, Tokoh NU, Tokoh LDII, Tokoh Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI), dan Ketua Ansor Kota Mojokerto. *adv

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Pemerintah Kota Mojokerto, terus berupaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat berupa perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga kurang mampu. Tahun ini, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyerahkan bantuan Program Bedah Rumah Swadaya (BRS) kepada 100 orang secara simbolis di Aula Kantor Kecamatan Kranggan, pada Rabu (24/9).

   Ning Ita, sapaan akrab walikota menjelaskan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau yang biasa disebut dengan program bedah rumah, tahun ini melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) menyasar dua Kecamatan. Yakni, Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Magersari.

   Dari dua kecamatan tersebut, program bedah rumah akan diberikan kepada 52 orang di Kelurahan Kranggan, 20 orang di Kelurahan Sentanan dan 28 orang di Kelurahan Balongsari. Nantinya, setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dana senilai Rp 17.500.000 yang telah ditransfer ke buku rekening masing-masing dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto

   "Dengan adanya program bedah rumah swadaya dapat memberikan kemanfaatan bagi warga. Selain itu, warga tidak perlu khawatir dalam mempergunakan dana yang telah diberikan dari pemerintah daerah untuk bedah rumah. Sebab, mereka akan mendapatkan pendampingan secara penuh dari tenaga fasilitator lapangan (TFL) terkait administrasi dan penggunaan dananya," jelas Ning Ita.

   Selain itu, Pemerintah Kota Mojokerto juga bekerjasama dengan toko material bangunan dalam proses pengerjaan bedah rumah warga. Sehingga warga tidak perlu lagi khawatir jika nantinya kekurangan material. Pun sebaliknya dengan pemilik toko material tidak perlu khawatir dengan pembiayaan. Sebab, semua pengadministrasian maupun dana, telah dilakukan secara penuh oleh TFL.

   "Karena dana dalam pembangunan ini, merupakan uang pemerintah. Maka, semua prosesnya harus jelas dan transparan. Mulai dari penggunaanya hingga pelaporannya. Dan kami, telah menyediakan penyedia bahan bangunan yang dapat dipercaya. Mereka pun tidak perlu khawatir jika material yang diambil, tidak terbayar. Semua pengeluaran atau pembiayaan akan terekap jelas dari TFL," urainya.

   Dengan didampingi Wakil Walikota Mojokerto, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Camat dan Lurah, pemberian buku tabungan diserahkan kepada 30 orang penerima bantuan perwakilan dari 3 kelurahan. Sedangkan sisanya, akan diberikan langsung oleh pihak BPRS kepada penerima bantuan.

   Tidak hanya bantuan dari program bedah rumah, Pemerintah Kota Mojokerto juga memberikan bantuan berupa program pembuatan jamban sehat bagi warga. Melalui program jamban sehat, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya sanitasi dan kebersihan. Sehingga setiap rumah tangga mampu mengelola limbah dengan baik sesuai standar kesehatan.

   Melalui dana alokasi khusus (DAK) sanitasi, tahun 2020 Pemerintah Kota Mojokerto memperoleh Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal sebanyak 10 unit dan Septik Komunal 15 unit yang tersebar didelapan kelurahan. Yaitu Surodinawan, Blooto, Pulorejo, Kranggan, Balongsari, Kedundung, Prajurit Kulon, Gunung Gedangan.

    "Kami ingin, melalui program pembuatan IPAL Komunal dan program perpipaan sanitasi, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dan kebersihan. Sehingga setiap rumah tangga mampu mengelola limbah dengan baik sesuai standar kesehatan. Karena kami menargetkan, 2020 - 2021 Kota Mojokerto ODF (Open Defecation Free)," tandasnya. *adv

Lamongan - Suaraharianpagi.com

  Para petani di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro tidak lagi merasa resah di saat musim kemarau tiba, hal itu dikarenakan telah rampungnya pembangunan jalur pipanisasi melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang telah dibangun secara bertahap sejak 2016 silam atas inisiatif pemerintah Desa setempat.

   Pipanisasi yang dibangun sepanjang 950 meter ini juga didukung dengan bak pembagi air yang bisa mengaliri lahan persawahan di sisi selatan dan utara Desa yang berasal dari embung Desa. Yang sebelumnya tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono selaku Dansatgas TMMD mengungkapkan apresiasinya kepada pemerintah Kabupaten Lamongan yang telah mendukung program TMMD dengan sasaran yang telah direncanakan.

   “Selain mengoptimalkan irigasi pertanian melalui pipanisasi, kegiatan lain yang dilakukan TNI Kodam 0812 Kabupaten Lamongan antara lain pembangunan jalan rabat beton sejauh 900 meter dari Desa Tebluru ke Taman Prijek, bak pembagi air, posco Covid, rumah singgah/isolasi, serta bedah rumah dengan total anggaran mencapai 1,5 milyar,” Tutur Dandim.

   Dengan pengoptimalan irigasi pertanian ini, lanjut Sidik kedepannya petani dapat menanam padi maupun jagung tanpa resah lagi. Sementara itu Bupati Lamongan Fadeli mengharapkan pembanguna yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat bagi petani Desa Tebluru dan sekitarnya. “Antusiasme masyarakat sangat besar sekali terhadap pembangunan ini, s

aya sampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran TNI, tokoh masyarakat, warga Desa yang turut membangun jalannya program ini. semoga sangat membantu warga Desa Tebluru dan sekitarnya,” Kata Bupati Fadeli saat membuka TMMD Ke-109 Kabupaten Lamongan di Balai Desa Tebluru, Selasa (22/9).

   Selain itu, Fadeli tak henti-hentinya terus mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk tetap mentaati protokol kesehatan secara ketat. “Saya yakin masyarakat kita sudah cukup sadar, saya minta kepada seluruh elemen masyarakat bersama-sama membantu mentati protokol kesehatan demi menjaga kesehatan masyarakat dan kemajuan Desa,” imbuhnya.

   Kegiatan yang dihadiri Danrem 082/CPYJ Mojokerto Kolonel Inf Muhammad Dariyanto menerangkan, bahwasanya pemilihan sasaran Desa yang mendapat bantuan dari program TMMD tidaklah asal-asalan, namun merupakan hasil dari survey yang telah dilakukan sebelumnya oleh Babinsa dengan bantuan Babinkamtibnas masing-masing Desa. “Perlu saya jelaskan bahwasanya kegiatan ini sebelumnya telah dilakukan survey, yang dilakukan oleh Babinsa yang dibantu Babinkamtibnas masing-masing desa kemudian di laporkan kepada kodim, mana-mana saja Desa yang berhak mendapatkan, daerah yang tidak mampu dari Desa - Desa yang lainnya,” terangnya.

   Selain program pembangunan oleh TMMD, juga telah dilakukan normalisasi saluran air sepanjang 596 meter serta pengerukan embung oleh Dinas Sumber Daya Air. Bedah rumah sebanyak 15 unit oleh Dinas Perkim, pemeliharaan gampang oleh Dinas PU Bina Marga dan rehap lapangan voli dari dukungan Dana Desa setempat. * abi

   Bupati Mojokerto Pungkasiadi bersama Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander serta unsur forkopimda lainnya, menggelar operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sedikitnya, terjaring 25 orang pelanggar yang tidak membawa dan memakai masker (terkena sanksi denda dan sidang di tempat), serta 10 orang yang menggunakan masker namun masih asal-asalan (berupa sanksi teguran). Operasi dilaksanakan di jalan raya Sooko tepatnya di depan Gedung Pengadilan Negeri Mojokerto, Rabu (16/9) pagi.

   Untuk diketahui, upaya pencegahan Covid-19 yang dilakukan dengan pengetatan protokol kesehatan, telah tertuang pada revisi dari Perda Nomor 1 Tahun 2019 yang direvisi menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2020 serta Pergub Nomor 53 Tahun 2020 serta implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Pada Pergub Nomor 53 Tahun 2020 pasal 9 ayat 1, dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan dapat dikenai sanksi administratif.

   Sementara, protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 yaitu menggunakan APD berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu dengan benar, jika bepergian keluar maupun berinteraksi dengan orang lain tanpa tahu status kesehatannya.

“Operasi ini sudah kita lakukan tadi malam. Terjaring empat orang yang belum disiplin bermasker. Pagi ini kita laksanakan lagi. Ternyata masih ada (pelanggar). Penegakan ini akan terus kami maksimalkan, sebab pandemi ini masih ada bahkan meningkat,” kata bupati dalam keterangannya.

   Senada, AKBP Dony Alexander Kapolres Mojokerto ingin agar penegakan disiplin ini dapat menjadi pembelajaran bersama terkait pentingnya melindugi kesehatan diri dan orang lain.

“Kini, semua harus komitmen bahwa kesehatan itu yang utama. Operasi ini harus dapat menjadi pembelajaran bersama, tentang pentingnya disiplin protokol kesehatan,” kata AKBP Dony Alexander.

   Di hari yang sama usai operasi yustisi, Bupati Pungkasiadi menyerahkan secara simbolis bantuan alat pelindung diri (APD), bagi 93 pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Mojokerto. Bantuan diserahkan di Kantor Disparpora Kabupaten Mojokerto.

   Amat Susilo Kepala Disparpora Kabupaten Mojokerto, secara rinci menjelaskan jika langkah ini diambil demi kebaikan dan kelangsungan usaha para pelaku usaha wisata. Sebab, bagi pelaku usaha pariwisata yang tidak menerapkan protokol kesehatan, sangat berpotensi dikenai sanksi administratif, baik berupa teguran lisan maupun tertulis, penghentian sementara hingga pencabutan izin.

   “Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberi bantuan APD, dengan harapan dapat membantu teman-teman sekalian. Jangan sampai usaha wisata ditutup, karena tidak mampu memenuhi protokol kesehatan,” terang Amat Susilo.

   Sementara itu, Bupati Pungkasiadi pada acara ini menegaskan jika penerapan protokol kesehatan saat ini harus makin diperketat dengan payung hukum. Untuk itu, bupati ingin agar masyarakat bisa terus disiplin menjalankannya.

   “Angka Covid-19 ini belum turun. Jadi saya tidak akan pernah bosan untuk terus mengingatkan protokol kesehatan, bahkan harus dilebihkan. Pemkab membuat aturan terkait new normal, ada tim verifikasi juga, serta ada upaya penegakan disiplin protokol kesehatan. Bahkan, kini makin kuat dengan payung hukum,” jelas bupati yang hadir didampingi Sekdakab Hery Suwito, Asisten serta OPD. *hms/ds

   Untuk bangkit dari covid-19 Pemerintah Kota Mojokerto tengah mengupayakan berbagai ikhtiar, diantaranya adalah peningkatan SDM warga Kota Mojokerto melalui berbagai pelatihan dan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi.

   Pada Selasa (15/9) Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau progres pembangunan pasar Benteng di Kota Mojokerto, yaitu Pasar Benteng Pancasila dan pasar di Rest Area Gunung Gedangan.  Ning Ita menyampaikan bahwa kunjungan ke area pembangunan adalah untuk memastikan bahwa kedua proyek pembangunan pasar bisa terselesaikan di tahun ini dan progresnya sesuai dengan schedule yang telah dibuat. “Sesuai dengan instruksi presiden, pada masa pandemi covid khususnya nanti di tahun kedua, di 2021 fokusnya adalah pada pemulihan ekonomi tidak seperti di tahun 2020 yang fokus terbesarnya adalah penanganan adalah kesehatan,”jelas Ning Ita.

   “Salah satu unsur untuk pemulihan ekonomi adalah ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan. Maka saya ingin memastikan kedua pasar yang kita kerjakan di tahun ini bisa terselesaikan, sehingga harapan saya tahun depan sudah bisa menempati sarana dan prasarana yang kita sediakan,”lanjut Ning Ita.

   Selain menyiapkan sarana dan prasarana fisik, saat ini, Ning Ita juga tengah menyiapkan pembayaran secara cashless dan peningkatan kualitas SDM warga Kota Mojokerto guna memulihkan ekonomi di Kota Mojokerto akibat pandemi covid-19.

   “Pembayaran secara cashless merupakan salah satu cara untuk memutus penyebaran covid-19,”jelas Ning Ita. Ia menambahkan bahwa untuk meningkatkan SDM Pemerintah Kota Mojokerto juga telah menyiapkan berbagai pelatihan yang diselenggarakan melalui dinas-dinas terkait.

   “Pagi ini saya juga membuka pelatihan RAT yang diselenggarakan oleh Diskouminaker,”jelas Ning Ita. Ia menambahkan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian oleh karena itu koperasi harus dikelola oleh manajer yang berkompeten. *adv

JOMBANG - Suaraharianpagi.com

   Proyek pembangunan jalan rabat beton di Desa Gempol Legundi dan Tanggungan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Diduga dikerjakan asal dan ada diduga mengurangi spesifikasi teknis. Pasalnya jalan di desa tersebut baru beberapa bulan selesai dibangun sudah rusak parah.

Proyek jalan rabat beton tersebut di kerjakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa ( BKAD ) Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Lokasi pekerjaan di Desa Gempol Legundi dan Desa Tanggungan. Yang menelan anggaran Kurang lebih Rp. 600.000.000; yang bersumber dari APBN, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW ) tahun 2019.

    Dari pantauan dilapangan pembangunan tidak transparan, tidak terpasang papan naman proyek juga tidak ada prasasti bangunan yang mencantumkan sumber anggaran dan volume pekerjaan Jalan selesai dibangun kisaran 8 bulan yang lalu, namun kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, sudah mengalami pecah-pecah, retak, dan permukaan jalan sudah terkelupas alias mrotoli.

   Menurut salah seorang warga yang menolak disebutkan namanya, ia mengatakan, bangunan jalan tersebut selesai dikerjakan sekitar delapan bulan lalu, tapi kondisi jalan sudah rusak parah, permukaan jalan banyak yang aus terkelupas semennya sehingga tinggal tampak batu cornya yang kelihatan.

“bisa dilihat sendiri kondisi jalanya sekarang sudah banyak yang aus terkelupas semennya dari ujung ke ujung sepanjang jalan yang di rabat beton tersebut. Pelaksanaan pembangunan memang dilaksanakan secara asal-asalan. Menurutnya saya ini rakyat biasa, jadi hanya bisa pasrah, padahal uang yang digunakan untuk membangun adalah uang hasil pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat,” ujar warga Gempol Legundi yang tidak mau disebut namanya kepada Suaraharianpagi.com. (14/9).

    Nampak permukaan jalan rabat beton di Desa Gempol Legundi dan Tanggungan yang  dibangun dengan Dana APBN, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ( PISEW ) 2019 baru beberapa bulan memang sudah banyak yang aus terkelupas semenya dari ujung Utara sampai ujung Selatan, tinggal batu cornya yang kelihatan..

“”Saya yakin rakyat juga tidak akan rela kalau, uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah digunakan untuk membangun asal-asalan seperti ini. Dana APBN kan uang dari rakyat, bukan uang pribadi BKAD”” tegasnya.

   Menangapi hal tersebut Kepala Desa Gempol Legundi, Alif, sebagai  penerima manfaat, mengatakan “ itu bukan jaman saya mas, saya belum jadi Kepala Desa, terus apa yang harus saya jelaskan, itu jamanya Kepala desa yang lama, sekarang sudah meninggal. Pelaksananya BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa) tegas Alif, kepada suaraharianpagi.com. (14/9). Di Kantornya. 

   Sementara Kepala Desa Blimbing Taufik, selaku Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, saat diminta konfirmasi via ponselnya mengatakan, Pekerjaan itu sudah diperiksa BPK mas, tidak ada masalah, kalau mau nulis tulis saja yang besar-besar. Ketika ditanya berapa anggaran dan volume pekerjaan, ia katakan saya lupa mas, saya tak tanya bendahara dulu,” tegas Ketua BKAD Kecamatan Gudo, Taufik kepada Suaraharianpagi.com

   Camat Gudo, Tomson selaku Pemangku wilayah Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang,  ketikan akan dikonfirmasi terkait pekerjaan Program PISEW Tahun 2019, di Desa Gempol Legundi dan Tanggungan, Tidak ada ditempat, salah satu stafnya mengatakan pak Camat baru saja keluar ke Inspektorat. Ketika dihubungi lewat ponselnya pun tidak mau mengangkat. Ada dugaan Camat tidak mau tahu program atau kegiatan yang ada diwilayahnya.   

   Perlu diketahui, setiap perencanaan infrastruktur yang dibiayai dari APBN atau APBD harus dibuat perencanaan yang bagus dan matang, agar infrastruktur/bangunan  yang dibangun dari uang keringat rakyat dapat digunakan oleh rakyat dalam waktu yang lama minimal 5 tahun bahkan lebih. Jadi jika ada bangunan yang dibiayai dari APBN hanya hitungan bulan sudah rusak, itu layak dipertanyakan, bila perlu di audit kembali oleh inspektorat dan diperiksa Oleh Aparat Penegak Hukum (APH ). *ryan  

Lamongan Suaraharianpagi.com

Satgas Pengendalian COVID-19 Lamongan memperkuat prosedur pengendalian. Mulai saat ini mereka menggunakan Swab Test, dan tidak lagi memakai rapid test. Penegasan itu disampaikan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Lamongan Fadeli saat meninjau Swab Test di Pasar Babat bersama Kapolres AKBP Harun dan Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono, Senin (14/9).

Menurut Fadeli untuk merespon kecenderungan peningkatan konfirmasi positif di beberapa daerah lain. "Kami ingin meningkatkan efektifitas pengendalian tracing dan skrining dengan penggunaan metode Swab Test PCR, " ujarnya. Metode Swab Test menjadi pilihan terkini karena hasilnya yang lebih akurat. Selain itu, Kabupaten Lamongan sudah memiliki alat PCR sendiri dengan kapasitas pemeriksaan 70 sampel perhari. Disampaikan terpisah oleh Koordinator Bidang Preventif dan Promotif Satgas Penananganan COVID-19 Lamongan dr Taufik Hidayat, dibanding rapid test, pemeriksaan Swab Test dengan PCR lebih memang akurat. Metode ini seperti dijelaskannya, yang direkomendasikan WHO untuk mendeteksi Covid-19. "Swab kita saat ini sebenarnya sudah sesuai dengan standar WHO, 1000 sampel per 1000.000 Jiwa.

Sementara Satgas Lamongan saat ini sudah melakukan tes 1.378 sampel, " katanya. Tapi lanjutnya, untuk lebih mempercepat pengendalian maka ditingkatkan skrining dan tracing dengan Swab, tidak lagi menggunakan Rapid. "Ini untuk keakuratan hasil," imbuhnya. Dengan akurasi yang meningkat, kedepan akan bisa mendapatkan temuan kasus berkualitas sehingga memudahkan tracing dan isolasi untuk memutus rantai penularan. Dia menegaskan, peningkatan tracing dan skrining juga diikuti isolasi dan kepatuhan protokol kesehatan. Sehingga diharapkan penularan COVID-19 di Lamongan bisa semakin ditekan, memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan pada masyarakat dan Zona COVID Lamongan semakin baik.

Di Pasar Babat, Satgas menyiapkan 100 VTM (media pemeriksaan virus). Sedangkan sampai tengah hari, sebanyak 49 sampel sudah diambil. Di sisi lain, penegakan protokol kesehatan dilakukan dengan semakin tegas. Tim gabungan penegak disiplin mulai Senin (14/9) tidak lagi hanya memberi teguran dan sanksi sosial, namun sudah dengan sanksi administratif. Saat melakukan operasi penegakan disiplin di Sport Center Lamongan, sebanyak 17 warga yang kedapatan tidak bermasker disidangkan di tempat dan langsung diberi sanksi berupa denda. Operasi ini akan dilaksanakan secara rutin, di semua wilayah Lamongan. Melibatkan Satpol PP, Polres, Kodim 0812, Polres Lamongan, Pengadilan serta Kejaksaan Negeri. Ini terutama untuk menindaklanjuti Perda Provinsi Jatim nomor 2 tahun 2020 dan Pergub Jatim nomor 53 tahun 2020. * abi

Lamongan - suaraharianpagi.com

Dalam rangka menyadarkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan, Satgas Penananganan COVID-19 Kabupaten Lamongan menerjunkan tim gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. Alhasil dalam razia gabungan tersebut terjaring sejumlah 17 pengendara. “Hari ini dilakukan sosialisasi penegakan disiplin protokol kesehatan. Melalui razia masker ini kita sadarkan warga yang belum patuh protokol kesehatan dengan cara humanis,” ungkap Bupati Fadeli saat meninjau Razia Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di depan Gedung Sport Center Lamongan, Senin (14/9).

Bagi pengendara yang terjaring langsung dilakukan sidang secara formal dengan menghadirkan hakim ketua serta panitera pengganti dari Pengadilan Negeri Lamongan. Kepala Pengadilan Negeri Lamongan Raden Ari Muladi menerangkan, penerapan protokol kesehatan meliputi menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menjaga jarak. Namun saat ini baru penegakan disiplin penggunaan masker. “Mulai hari ini penegakan disiplin protokol kesehatan kita lakukan. Sosialisasi ini merupakan pendidikan untuk masyarakat Lamongan, bagi yang tidak memakai masker sanksinya sudah menanti,” kata Ari Muladi.

Sementara itu, Kapolres AKBP Harun menerangkan bahwa penertiban disiplin protokol kesehatan tidak hanya dilakukan di area perkotaan, namun akan menyasar wilayah kecamatan hingga tingkat Desa. “Nanti akan kita pantau secara ketat, kecamatan-kecamatan mana yang minim kesadaran masyarakatnya yang tidak memakai masker. Razia ini kita lakukan bahkan ke daerah yang jauh dari kota, Jika tidak ada ketegasan seperti ini dikira Covid-19 kan tidak ada,” terangnya. Razia masker akan terus digalakkan, baik di jalan-jalan, pasar tradisional, maupun tempat umum lainnya.

Penegakan disiplin protokol kesehantan ini sesuai peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Sesuai peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 53 tahun 2020 pasal 9 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, bagi perseorangan dikenai denda administratif sebesar Rp 250 ribu. Sedangkan untuk badan usaha dikenai denda mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 25 juta rupiah. * abi

 
Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Rencana pembangunan destinasi wisata di Kota Mojokerto terus dilakukan oleh Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari. Salah satu objek wisata yang menjadi konsentrasi pembangunan adalah pemandian Sekarsari, di Jalan Empunala Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.
   Pada Rabu, (9/9) Ning Ita meninjau progres pembangunan yang tengah berlangsung sejak bulan Juni yang lalu dan ditargetkan selesai pada 7 Desember 2020. “Saya hanya ingin memastikan kolam renang ini adalah salah satu destinasi buatan yang kita siapkan untuk menjadi satu tujuan wisata di Kota Mojokerto,”jelas Ning Ita.

   “Kolam renang ini sudah ada sejak 50 tahun yang lalu tapi kondisinya sangat kurang layak,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa untuk kolam renangnya tidak jauh berbeda pada kolam renang pada umumnya, kelebihan kolam renang sekarsari ini adalah adanya ornamen bernuansa Majapahit seperti Tower Tribuana dan Kapal Mojopahit.

   Lebih lanjut, Ning Ita menyampaikan bahwa proses pembangunan sudah mencapai 55%. “Terkait parkir, kolam renang sekarsari bisa menampung 30 mobil dan 70 sepeda motor. Tahun ini hanya pembangunan kolam renang yang diselesaikan, untuk pembangunan tahap 2 di tahun depan yakni pembangunan food court dan landscape,” tutup Ning Ita.

   Dalam membangun destinasi wisata di Kota Mojokerto, selain menyiapkan pembangunan fisik seperti revitalisasi pemandian Sekarsari, Pemerintah Kota juga tengah menyiapkan unsur pendukung lainnya seperti menyiapkan warga Kota Mojokerto untuk menjadi pemandu wisata melalui  berbagai pelatihan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto seperti pelatihan pemandu wisata branding produk, pemandu wisata kuliner pemula dan profesional, pemandu wisata ecopark, budaya, tematik, dan yang baru saja diselenggarakan adalah pelatihan tata kelola destinasi pariwisata. *hms/ds

Lamongan Suaraharianpagi.com

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan program pelayanan di Lamongan. Melalui Dinas Ketenagakerjaan, program pelatihan keterampilan dasar tetap digelar di Balai Latihan Kerja (BLK). Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Hamdani Azahari, antusiasme masyarakat Kabupaten Lamongan dalam mengikuti pelatihan sangat tinggi, terutama di tengah pandemi Covid-19 ini. “Hampir setiap hari ada masyarakat yang ke sini (Disnaker) untuk mendaftar pelatihan. Antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti pelatihan ini, kami juga berharap keterampilan baru bagi masyarakat kabupaten Lamongan yang dapat digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran,” ungkap Hamdani, Selasa (8/9).

Salah satunya pelatihan servis otomotif roda dua yang diikuti 16 orang peserta. Disnaker menggandeng teknisi professional sebagai instruktur. “Untuk pelatihan otomotif roda dua ini kami menggandeng teknisi professional, jadi tidak asal-asalan. Peserta diajarkan berbagai cara dalam servis sepeda. Karena setelah mengikuti kegiataan ini akan ada ujiannya,” imbuhnya. Selain pelatihan berbasis kompetensi, Disnaker juga mengadakan pelatihan berbasis masyarakat yang pelaksanaannya disesuaikan kebutuhan masyarakat sekitar. Selain pelatihan otomotif roda dua, setiap tahunnya Disnaker mengadakan berbagai kegiatan pelatihan seperti, menjahit, otomotif roda empat, Las, Tata Boga, Teknik Pendingin (AC), dan tata rias yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Lamongan.

Selain itu, Hamdani mengaku sejumlah upaya terus dilakukan untuk menekan angka pengangguran. Disnaker Lamongan juga membukakan jalan bagi para pencari lowongan pekerjaan dengan menggelar Job Market Fair (JMF). "Job market fair tersebut melibatkan sejumlah perusahaan besar yang setiap tahunnya selalu membuka peluang kerja bagi lulusan sekolah atau perguruan tinggi," sambungnya. *abi

   Sesuai visinya untuk mewujudkan Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memacu investasi dan pembangunan infrastruktur serta pemantapan produk-produk unggulan untuk percepatan pembangunan sosial ekonomi.

   Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani. Sehingga perlu adanya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan yang didukung oleh ketersediaan saprodi yang ramah lingkungan, infrastruktur, permodalan dan pengembangan SDM. Fokus Lamongan tetap pada sektor pertanian, karena 35 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ditopang oleh sektor pertanian. “Hanya sektor pertanian yang masih eksis dan berkontribusi menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional ditengah menurunnya ekonomi karena Covid-19,” tutur Bupati.

   Dalam paparannya pada kegiatan Evaluasi reformasi birokrasi kabupaten Lamongan 2020 secara daring di Ruang Command Center Kabupaten Lamongan, Senin (7/9), Bupati Fadeli mengungkapkan bahwa perlu adanya inovasi-inovasi baru sebagai pengungkit tercapainya kesejahteraan SDM. Inovasi yang menjadi program prioritas kabupaten, antara lain MTS PAS BAPER atau Manajemen Tanam Sehat Padi Sehat Beras Super. MTS PAS BAPER adalah sebuah inovasi yang memanfaatkan pendekatan strategi bukan berbasis teknologi semata, kearifan lokal, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia diberdayakan secara optimal berbasis kondisi Agroekologi. Inovasi MTS PAS BAPER bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. 

   Selain karena pertanian ini ramah lingkungan, juga menghasilkan beras yang sehat karena menggunakan pestisida alam seperti burung hantu, agen hayati dan tanaman refugia. Selain itu tanah lebih subur karena meminimalkan penggunaan pupuk anorganik dan memperbanyak pupuk organik. Berdasarkan analisa usaha tani, pertanian menggunakan strategi MTS PAS BAPER dianggap lebih menguntungkan. Biaya produksi dari Rp 14.500.000 (Non MTS) menjadi Rp 10.500.000 (MTS), turun sebesar 27,58 persen. Hasil panen (Kg/Ha) naik sebesar 14,51 persen, dari 6.200 (Non MTS) menjadi 7.100. Pendapatan petani (Rp/Ha) juga naik dari Rp 15.880.000 (Non MTS) menjadi Rp 24.290.000, naik sebesar 52,95 persen.

   Dengan demikian pertanian menggunakan MTS PAS BAPER dianggap lebih efisien. Terdapat 6 kecamatan di Lamongan yang lokasinya berada di sekitar aliran Bengawan Solo, yaitu Kecamatan Sekaran, Karanggeneng, Kalitengah, Karangbinangun, Glagah dan Deket yang mampu melakukan budidaya padi tiga kali dalam setahun. Dengan pertimbangan ketersediaan air, enam kecamatan ini dijadikan sebagai kawasan pengembangan MPS di Kabupaten Lamongan. “Berbagai inovasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Lamongan,”Pungkasnya. *abi