Agustus 2020


Lamongan - Suaraharianpagi.com 
   Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur, secara resmi telah membuka Kick Off Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) pada Senin (31/8) secara virtual. Dengan dibukanya Kick Off SP 2020 Jatim akan memaksimalkan sensus secara door to door atau tatap muka yang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 1 September 2020. “Yang telah melakukan sensus secara online baru 6 juta penduduk dari total 40,9 Juta penduduk Jawa Timur, jadi masih ada sekitar 34,12 juta yang belum. 
   Sehingga pada sensus offline ini harus kita maksimalkan, sesuai tujuan SP 2020 yakni menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan Indonesia,” ungkapnya. Lanjut Khofifah, pemutakhiran data tidak hanya akan merubah status keadministrasian, namun juga dapat memaksimalkan distribusi bansos yang telah disediakan pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah agar tepat sasaran. “SP 2020 merupakan momentum yang sangat tepat untuk kita semua dalam pemutakhiran data. Dari data yang valid dan terupdate itu dapat memaksimalkan distribusi bansos yang telah disediakan pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah tepat sasaran,” tambahnya. 

   Sedangkan di Kabupaten Lamongan sendiri penyematan atribut pada petugas sensus penduduk oleh Bupati Fadeli menjadi petanda dimulainya sensus offline yang akan dilaksanakan pada 1-14 September 2020 mendatang. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Kabupaten Lamongan dalam melampaui target SP Online yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat menargetkan sekitar 18 juta keluarga di Indonesia akan berpartisipasi mensukseskan pelaksanaan SP Online 2020. Kabupaten Lamongan berhasil menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang mampu mencapai bahkan melampaui target, dengan persentase keluarga clean terhadap target sebesar 106,86 persen. Data jumlah clean sensus penduduk 2020 online di Kabupaten Lamongan yakni, dari 349.280 jumlah estimasi KK, terdapat 127.237 jumlah keluarga respon, dan tercatat 121.405 jumlah keluarga clean. Adapun kecamatan yang tercatat memiliki antusiasme tertinggi yakni Kecamatan Lamongan, dengan besar jumlah keluarga clean sebesar 12.023 dari jumlah estimasi KK 18.971 (63,38 persen). Saya mengucapkan terimakasih atas antusiasme masyarakat Lamongan dalam mensukseskan pelaksanaan SP Online 2020. Melalui partisipasi ini, mari kita bersama-sama bangun Indonesia dengan satu data kependudukan,” ujar Bupati Fadeli. 
   Sementara itu untuk mendukung terlaksannya SP 2020 di Kabupaten Lamongan, BPS Lamongan mengerahkannya 1.054 petugas sensus yang terdiri dari 38 orang petugas Task Force (TF), 68 orang petugas koordinator sensus kecamatan (KOSAKA) dan 948 orang petugas sensus (SP) diharapkan kedepannya tidak muncul jumlah penduduk yang berbeda-beda serta percepatan administrasi khususnya di Kabupaten Lamongan. SP 2020 kali ini menggunakan metode kombinasi, yakni menggunakan data registrasi yang relevan dengan sensus, yang kemudian dilengkapi dengan sampel survei, Pungkasnya. *abi


Lamongan - SuaraharianPagi.com
   Geliat Pilkada 2020 di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mulai terasa. Ini terlihat dari banyaknya baliho sosialisasi dari para kandidat calon bupati maupun wakil bupati. Baliho dengan berbagai ukuran terlihat tersebar di setiap sudut startegis baik di kota maupun Desa. Keberadaan baliho itu bahkan mengalahkan papan pengumuman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Baliho atau spanduk juga banyak terpasang di batang pohon di sepanjang jalan. Baliho ini menampilkan foto beserta nama serta berisi Slogan para kandidat jika nantinya memimpin Lamongan. Baliho atau spanduk memang menjadi media utama bagi sebagian nama. Tahapan pilkada baru saja dimulai setelah berhenti karena pandemi Covid-19, namun demikian sudah banyak beredar banner yang dIpasang ditiang listrik dan dipaku dipepohonan, Padahal kampanye Pilkada 2020 Kabupaten Lamongan belum dimulai. Banner ‘Calon Bupati dan wakil Bupati Lamongan dipasang dengan cara ditempelkan di batang pohon menggunakan paku. Pantauan kami di lapangan, pemasangan banner itu dijumpai disepanjang pinggir jalan raya Nasional, diKecamatan Kalitengah, Kecamatan Turi, Kecamatan Karanggeneng dan hampir disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan.
   Melihat hal tersebut, Ach salah satu Masyarakat Penguna jalan raya tersebut dan warga sekitar langsung angkat bicara. Menurutnya banner yang bergambar bakal calon Bupati dan wakil Bupati Lamongan itu dinilai merusak tanaman dan lingkungan. “Bakal Calon Bupati kok tidak peduli lingkungan, peduli pohon, dan peduli kebersihan” Katanya Kepada SHP, saat ditemui awak media, Sabtu (29/8). Menurut dia (Ach) pemasangan banner tersebut jelas melanggar aturan lantaran saat ini belum memasuki masa kampanye, rupanya pemasangan banner tersebut juga tidak ada izin resminya. Bahkan, banner tersebut tidak ada tanda cap resmi (pajak) dari pemerintah sebagai tanda telah membayar pajak.“Bisa dilihat, di sana kelihatan ada tulisan calon Bupati dan Wakil Bupati itu sudah melanggar” tegasnya. Menurut Ach pemasangan banner itu juga melanggar Undang-Undang UU RI No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.“Dalam UU itu sudah jelas jika dilarang memasang baliho dan banner pada pohon,” tegasnya. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten lamongan No.10 dan Sangat Jelas akan Larangan Tersebut. Lebih lanjut dia berniat akan bersurat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslukab) Kabupaten Lamongan, Provinsi dan Pusat tentang Pelanggaran yang telah dilakukan oleh tim Relawan dari pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan. Karena hal Ini tidak bisa dibiarkan, tahapan penetapan calon saja masih belum. Tapi kok sudah memasang banner. Apalagi, ditempel di pohon dengan cara dipaku seharusnya pohon di pinggir jalan itu dilindungi dan harus selalu dijaga dan dirawat” pungkasnya. Sementara itu, Tohari salah satu anggota Panwas kecamatan Turi saat dihubungi awak media melalui sambungan seluler mengatakan bahwa, terkait maraknya banner atau atribut bakal pasangan calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati yang terpasang di wilayah kecamatan Turi. Sampai hari ini merupakan kewenangan dari birokrasi penegakan Perda kabupaten Lamongan, katanya.

   Hal senada dengan Ach, Mas kriwul salah satu warga masyarakat Bengawan Njero berharap, calon Bupati dan wakil Bupati yang maju, memiliki komitmen untuk bisa lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat. "Entah itu, yang jadi nanti anak muda maupun golongan tua, yang penting bisa kerja nyata untuk rakyat. Tapi lebih baik, memiliki pengetahuan yang luas dan bisa merangkul semua lapisan masyarakat, " ujarnya. Sebagai warga, dia hanya bisa memberikan masukan untuk calon Bupati dan wakil Bupati siapa pun yang terpilih nantinya misalnya, yakni bisa mengatasi permasalahan banjir di wilayah Bengawan Njero, membuka lapangan Kerja seluasnya dan memperbaiki pelayanan publik lebih baik lagi. Ingat tanggal 9 Desember Besok Pilih Bupati dan Wakil Bupati yang Berprestasi dan punya dedikasi kepada Rakyat. Masyarakat Bisa Pilih Calon Bupati dan Wakil Bupati yang beruang atau calon Bupati dan wakil Bupati yang mempunyai Jiwa pemimpin. Saatnya kita memilih pemimpin kepala daerah yang mempunyai Jiwa kepemimpinan Melayani dan jiwa kepemimpinan yang berkaitan dengan penghormatan dan penghargaan kepada orang lain, serta Berani melakukan perubahan yang lebih baik, pungkasnya. *abi

Lamongan-suaraharianpagi.com

   Pecairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap ke-3 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akibat terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Lamongan telah dilakukan di beberapa wilayah di Lamongan. Diantara pencairan BLT DD tahap 3 tersebut dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) Pringgoboyo, Kecamatan Maduran kepada sebanyak 101 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa setempat.

   Kepala Desa (Kades) Pringgoboyo, Achmad Ellifuddin, SPd, menyebutkan penyaluran BLT DD dikucurkan kepada sebanyak 101 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga Pringgoboyo yang terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19. “Penyaluran BLT DD warga Desa Pringgoboyo tahap ke-3 ini tidak ada penambahan maupun pengurangan yakni sebanyak 101 KPM” kata, Ellif Rabu (26/8) siang. Ellifuddin, berharap untuk BLT DD tahap berikutnya, pada awal Bulan September 2020 akan bisa terealisasi.

“BLT DD tahap berikutnya di Desa Pringgoboyo, mudah-mudahan awal september bisa cair” ujar Ellif yang juga berharap bantuan yang diberikan itu dimanfaatkan sesuai yang diharapkan pemerintah. Di sisi lain, pendamping Lokal Desa Kecamatan Lamongan, Nasrul, SPd mengatakan Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, pemerintah menambah besaran dan jangka waktu pemberian BLT Dana Desa kepada masyarakat.

   Awalnya kan sebesar Rp. 600 ribu/KPM selama 3 bulan. Kemudian pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian BLT ini menjadi 6 bulan”, tutur Nasrul. Dalam pencairan BLT DD di sejumlah Desa di Kabupaten Lamongan juga mendapat pengawalan TNI dan Polri. Pengawalan yang dilakukan TNI-Polri di tingkat kecamatan dilakukan Babinsa dan Bhabinkamtibmas itu agar bantuan tersebut tepat sasaran dan diterima mereka yang berhak. *abi

 


 Jombang – Suaraharianpagi.com

   Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang menghimbau petani untuk bisa patuh pada RTTG (Rencana Tata Tanam Global). Kedisiplinan tersebut sangat penting dilakukan terlebih dimusim kemarau seperti saat ini. Dengan mematuhi RTTG, kita bisa mengantisipasi terjadinya kekeringan lahan pertanian.

   RTTG berisi pembahasan sistematis terkait rencana tanam lahan pertanian dan telah disepakati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, selaku pengendali air irigasi, Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Kelompok Tani (Poktan). Dengan kata lain, dalam RTTG, telah dilakukan perhitungan yang matang terkait rencana tanam.

   Pada musim kemarau debit air berkurang, sehingga perlu efisiensi dan pemakaian air irigasi secara bijak. Pada daerah-daerah hilir yang debit airnya turun drastis, para petani agar menghindari tanaman padi. Dan beralih pada tanaman palawija, yang kebutuhan airnya lebih sedikit. Namun meski sudah ada RTTG, masih ada saja petani yang melanggar dengan tetap menanam padi walaupun musim kemarau. 

   Dalam mengantisipasi permasalahan di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, melakukan kegiatan RTTG kepada para juru/mantri pengairan. Adapun maksud dari kegiatan Rencana Tata Tanam Global 2020/2021 ini adalah untuk mengoptimalkan pelayanan air irigasi berdasarkan ketersediaan air (debit andalan) dengan mempertimbangkan usulan rencana tata tanam dan rencana kebutuhan air tahunan, dan kondisi hidroklimatologinya.

   Sedangkan tujuan kegiatan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) ini adalah sebagai berikut: 1.) Agar para juru/mantri pengairan sebagai pengelolah jaringan irigasi mengetahui Rencana Tata Tanam Global Kabupaten Jombang Tahun 2020/2021.  2.) Menumbuhkan partisipasi dan kesadaran juru pengairan dalam penyelenggaraan operasi jaringan irigasi. 3.) Menekan terjadinya pelanggaran pola tanam dan tata tanam di Kabupaten Jombang.  4.)  Mewujudkan kondisi tertib tanam di masyarakat petani di Kabupaten Jombang. *ryan

 


 

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Pemeriksaan Terpadu Pekerja Wanita Dengan Pemeriksaan Resiko Penyakit Tidak Menular (Pete Jawa Rasa Timun), milik Pemerintah Kota Mojokerto masuk dalam kompetisi inovasi pelayanan publik (Kovablik) Jawa Timur 2020. Inovasi tersebut merupakan layanan kesehatan yang dikhususkan bagi pekerja wanita. Hal ini, disampaikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat mempresentasikan inovasi Pete Jawa Rasa Timun, kepada para juri secara virtual di Ruang Nusantara, Senin (24/8).

   Pada presentasi tersebut, wali kota yang akrab disapa Ning Ita menjelaskan bahwa, inovasi Pete Jawa Rasa Timun hadir karena adanya beberapa masalah di lingkungan usaha. Permasalahan tersebut khususnya bagi pekerja wanita. Permasalahan tersebut di antaranya meliputi, wanita memiliki peran ganda sebagai ibusekaligus istri. Selain itu, terdapat resiko gangguan kesehatan pada wanita serta rendahnya kesempatan untuk memberikan asi ekslusif pada anak. Tidak hanya itu, pekerja wanita juga rentan terhadap permasalahan gizi seperti anemia dan obesitas.

   "Inovasi ini, telah kami terapkan pada seluruh Puskesmas di Kota Mojokerto. Yang didukung dengan adanya kader dalam pelaksanaanya. Kader tersebut, berfungsi sebagai tenaga pemeriksa kesehatan untuk sesama pekerja wanita lainnya. Pemeriksaan ini, meliputi pemeriksaan gizi, tinggi badan, berat badan dan masih banyak lainnya. Selain pemeriksaan, pihak Puskesmas juga melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan kepada para kader," jelas wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini.

   Jika nantinya ada temuan suatu penyakit khusus, lanjut Ning Ita, pihak puskesmas akan memberikan rekomendasi khusus kepada pada pelaku usaha atau perusahaan untuk menerapkan pola yang sesuai dengan anjuran tim medis. Hal ini, tidak lepas dari tujuan digagaskannya Pete Jawa Rasa Timun bagi pekerja wanita. Di antaranya seperti, meningkatkan produktivitas dan kesehatan pekerja perempuan, meningkatkan capaian standar pelayanan minimal pada bidang kesehatan dan mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses serta kualitas pendidikan kesehatan.

   "Dampak yang dirasakan dari Inovasi Pete Jawa Rasa Timun ini adalah meningkatkan kesehatan pada pekerja wanita, meningkatkan pemenuhan asi eksklusif pada anak dan meningkatkan kualitas SDM serta menurunkan angka stunting. Terlebih inovasi Pete Jawa Rasa Timun ini, juga terintegrasi pada aplikasi layanan Gayatri (Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi) yang sebelumnya juga telah masuk pada Top 45 Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020. Sehingga, data-data masyarakat khususnya pekerja wanita dapat terpantau secara signifikan di sini," tegasnya. *hms/ds

Lamongan - Suaraharianpagi.com

   Bupati Fadeli mengungkapkan pentingnya agenda Perubahan APBD (PAPBD) Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut diungkapkannya saat Penutupan Rapat Paripurna Penetapan Raperda PAPBD Tahun Anggaran 2020, Senin (24/8).

   “Agenda Perubahan APBD Tahun 2020 mempunyai arti yang penting mengingat kebutuhan belanja daerah untuk penanganan Covid-19, dan kebutuhan operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan tetap dibutuhkan namun di sisi lain terjadi penurunan di sisi pendapatan daerah yang tidak bisa dihindari,” kata Fadeli. Lanjut Bupati Fadeli melanjutkan ini juga sebagai mekanisme untuk menghadapi ketidakpastian global maupun domestik.

   Perubahan APBD menurutnya memiliki fungsi untuk menghadapi tatanan masyarakat baru dalam menghadapi pandemi Covid-19. “Melalui PAPBD Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berupaya untuk mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan inovasi dan daya saing ekonomi serta mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital,” Sambungnya. Beliau menjelaskan di bidang pendidikan yang saat ini menghadapi protokol kesehatan, melalui PAPBD ini pembelajaran melalui teknologi informasi akan diprogramkan disamping memberikan belanja untuk internet kepada siswa melalui skema Bantuan Operasional Sekolah. Sedangkan di bidang ekonomi Pemkab akan membantu dan memediasi pemasaran produk UMKM dan bekerjasama dengan berbagai tenant untuk mengenalkan produknya ke market secara daring.

   Selanjutnya di bidang pariwisata, obyek wisata akan dibuka secara bertahap dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan selalu dilakukan evaluasi secara intens. Ahmad selaku Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) menjelaskan bahwa setelah dilakukan pembahasan bersama antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maka Banggar berharap kiranya Raperda PAPBD Tahun Anggaran 2020 ini dapat disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. “Selanjutnya setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan, Banggar berharap Pemerintah Daerah segera melakukan percepatan penyerapan anggaran sebagaimana program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam PAPABD Tahun Anggaran 2020,” Jelasnya.   

   Pada PAPBD Tahun 2020 ditetapkan Pendapatan Daerah turun menjadi Rp. 2,933 Trilliun dari sebelumnya Rp. 3,076 Trilliun Belanja Daerah yang sebelumnya Rp. 3,098 Trilliun turun menjadi Rp. 2,970 Trilliun sehingga terjadi defisit anggaran Rp. 36,865 Milyar dan Pembiayan Daerah menjadi Rp. 36,572 Milyar. * abi

 

 Lamongan - suaraharianpagi.com

   Pemerintah kabupaten Lamongan inovasikan ODO atau Ojek Darah Online sebagai solusi terbaik bagi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lamongan. ODO merupakan inovasi RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan. Inovasi ini untuk mengatasi permasalahan distribusi darah di RSUD Ngimbang sekaligus untuk memberantas praktik percaloan transport darah.

   Keunikan inovasi ODO terletak pada peran masyarakat lokal (Paguyuban Ojek Terminal Ngimbang) dan proses distribusi darah dengan kendali berada dibawah RS. Inovasi ini muncul dari gagasan mempermudah, mempercepat, dan meringankan biaya untuk memperoleh darah. Inovasi ODO tersebut disampaikan Bupati Lamongan Fadeli, pada Kovablik (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Provinsi Jatim 2020 secara daring di ruang Command Center pada Senin (24/8).

   Disampaikan oleh Fadeli terjadi peningkatan grafik pengguna ODO, dari 30 persen menjadi 96 persen. Dibandingkan mandiri yang turun dari 70 persen menjadi 4 persen. Selain itu, terjadi pula peningkatan indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada semester 1 tahun 2018 IKM Rumah Sakit Ngimbang mencapai 81,09 dan pada semester 1 tahun 2020 meningkat mencapai 81,50. Selain terjadi peningkatan grafik pengguna serta IKM, rata-rata pendapatan tukang ojek online terus meningkat, yakni dari Rp 829.200 menjadi 2 juta lebih.

   Resiko darah rusak juga dapat diminamalisir dengan penggunaan jasa ODO, karena penyediaan fasilitas cool box (box simpan sesuai standart) dalam pengiriman. ODO, menurut Fadeli tercetus dari beberapa permasalahan seperti tingginya biaya yang dikeluarkan pasien, ketidakpastian pelayanan darah, kondisi geografis rumah sakit (RSUD Ngimbang), dan belum tersedianya BDRS (Bank Darah Rumah Sakit).

   ODO dianggap mampu memberikan kepastian pelayanan darah dan dapat melayani secara non-stop 24 jam. Disamping dapat meringankan beban keluarga pasien (tidak perlu repot meninggalkan yang sakit untuk memperoleh darah), juga dapat memberdayakan masyarakat (paguyuban ojek). Adapun alur penggunaan jasa ODO yakni, keluarga pasien menuju nurse station kemudian mengisi form permintaan jasa ODO dan melakukan pembayaran melalui non-tunai (LA Pay) atau tunai. Setelah itu, kasir akan menghubungi ODO. ODO menuju ke LAB (sampel darah) kemudian menuju PMI dan selanjutnya menyerahkan darah ke perawat “Inovasi tidak boleh berhenti.

ODO ini juga harus dikembangkan dengan aplikasi yang lebih baik, penambahan armada dan layanan antar obat. Mudah-mudahan dari ODO ini pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” Pungkasnya. *abi

 

 Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor, tak terkecuali pada sektor ekonomi. Karena itu, lewat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019, Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari melalui OPD-OPD di Pemkot Mojokerto, menerapkan berbagai kebijakan untuk memulihkan perekonomian.

   Disamping gencar melakukan budi daya pertanian organik, upaya lain yang ditempuh oleh Ning Ita untuk bangkit dari Covid-19 adalah dengan menggelar berbagai pelatihan untuk warga Kota Mojokerto. Salah satunya adalah pelatihan pembuatan frozen food bagi pelaku usaha mikro. Pelatihan ini dibuka langsung oleh Ning Ita pada Senin (24/8) di ruang pertemuan GMSC.
   Hariyanto, Plt. Kepala Diskouminaker Kota Mojokerto menyatakan, tujuan pelatihan pembuatan Frozen Food adalah untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia pelaku usaha mikro dalam usaha yang mandiri dan berdaya saing. “Pelatihan ini juga untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah,” ujar Hariyanto.

   Lebih lanjut, Hariyanto menyampaikan, pelatihan frozen ini banyak diminati oleh warga Kota Mojokerto, namun terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan, maka pelatihan ini dibatasi hanya untuk 60 orang yang terbagi menjadi 2 gelombang. “Pelatihan gelombang I dilaksanakan tanggal 24 s/d 26 Agustus 2020 dan gelombang II akan dilaksanakan pada 27 s/d 29 Agustus 2020,” jelas Hariyanto.

   Sementara itu dalam pengarahannya, Ning Ita menyampaikan bahwa pelatihan ini tidak hanya sebuah program yang selesai setelah pelatihan, tapi akan terus berkelanjutan hingga pemasaran dan menjadi salah satu solusi dampak covid-19. “Pelatihan yang digelar pada masa pandemi ini bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha mikro. Kami berupaya semaksimal mungkin dampak covid bisa kita atasi secara sinergis," ujarnya.

   Dalam pelatihan yang mayoritas diikuti oleh perempuan tersebut, Ning Ita juga menyampaikan bahwa para pelaku usaha mikro adalah tulang punggung perekonomian nasional dan memegang peran penting dalam ekonomi kerakyatan. “Kita upayakan pelaku usaha mikro dan karyawan yang ter PHK kita berikan stimulus untuk bisa tetap bertahan, bangkit melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap bulannya,” ujar Ning Ita.

   “Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan Bansos, kita sadar Bansos tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, untuk itu tetap harus berinovasi, dan salah satu sektor yang terdampak namun masih tetap dibutuhkan adalah bidang makanan," lanjut Ning Ita. Selain itu, Ning Ita juga menyampaikan agar para peserta selain memahami proses produksi juga harus mampu memanfaatkan berbagai media yang ada untuk memasarkan produk. “Dalam era industri 4.0 Pemkot telah menyiapkan platform untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu muka antara penjual dan pembeli serta untuk memutus mata rantai covid-19,” ujar Ning Ita.

   Sementara itu, para peserta menilai, pelatihan ini sangat bermanfaat, sebagaimana diungkapkan oleh Eni, warga Purwotengah. “Saya sampaikan terima kasih kepada Ning Ita, karena dengan pelatihan ini saya memiliki wacana baru untuk usaha saya, semoga bisa untuk memperbaiki ekonomi dan tambahan pemasukan di masa pandemi ini," ujarnya. Perempuan yang kesehariannya berjualan makanan ini berharap, setelah pelatihan mereka tetap diberi pendampingan untuk memasarkan produk dan tentunya peralatan untuk menyimpan hasil produksi.

   Senada dengan Eni, Heni Stefani, warga Miji, menyampaikan bawa pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuannya dibidang kuliner. “Adanya pelatihan ini bisa meningkatkan skill saya dan para pelaku UMKM bidang kuliner," ujarnya. Heni menambahkan, dirinya tidak keberatan untuk berbagi ilmu kepada teman atau kerabat yang tidak berkesempatan untuk ikut pelatihan kali ini karena memang peserta sangat terbatas.

   Selain pelatihan pembuatan frozen food yang menghadirkan narasumber PT. Mulia Inti Pangan Semarang dan PT. Ensterna, melalui Diskouminaker Pemerintah Kota Mojokerto juga akan mengadakan pelatihan pelaksanaan RAT bagi koperasi, pelatihan akuntansi dasar, pelatihan pembuatan kudapan tradisional, pelatihan aneka camilan kekinian dan pelatihan pembuatan aneka rasa telur asin.

   Disperindag Pemerintah Kota Mojokerto selanjutnya juga akan mengadakan pelatihan membatik dengan teknik shibori, pelatihan ecoprint dan pelatihan leathercraft yang rencananya akan digelar bulan september mendatang. Sementara itu dari Disporabudpar Kota Mojokerto akan menggelar pelatihan tata kelola destinasi pariwisata dan pelatihan pemandu wisata ekowisata/bahari. *adv

 

JOMBANG - suaraharianpagi.com 

   Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang akhirnya menetapkan 3 (tiga) RAPERDA Kabupaten Jombang 2020. Dari tiga Raperda tersebut antara lain: 1.) Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2.) Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik Kabupaten Jombang. serta yang ke 3.) Raperda Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Tahun 2024 menjadi Perda pada hari Rabu (19/8/2020) siang di Gedung DPRD Kabupaten Jombang.

   Penetapan tersebut setelah agenda Penyampaian Pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Jombang yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Jombang, H. Masud Zuremi semuanya menyetujui terhadap Jawaban Bupati Jombang tentang Raperda Tahun 2020

   Ketua DPRD Kabupaten H. Masud Zuremi menegaskan  bahwa 3 (tiga) RAPERDA Kabupaten Jombang 2020, tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan dari semua Fraksi yang ada, yaitu 8 Fraksi, meskipun  ada catatan catatan kecil dari setiap Fraksi.

   Disampaikan oleh juru bicara masing-masing Fraksi PPP, PDIP, Partai Demokrat, PKB, Partai Golkar, PKS dan Arsy secara umum menerima dan menyetujui Raperda yang diajukan oleh Bupati Jombang.

   Fraksi PKB menerima dan menyetujui, dengan catatan dalam pelaksanaannya Pemerintah harus memperhatikan lebih baik lagi, serta dapat mengembangkan akses yang dikelola.

   Fraksi PDIP menyampaikan beberapa catatan yakni pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, serta pendapatan hasil penggunaan kekayaan daerah tetap sesuai dengan target. Pelaksanaan pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada 11 desa pada bulan Desember 2020, pada pelaksanaannya diberikan surat resmi diperbolehkannya pelaksanaan pilkades serentak, agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Fraksi PDIP berharap penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan pengelolaan, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Jombang.

   Sama halnya dengan 2 Fraksi tersebut, Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan saran kepada Pemerintah, melihat pada kondisi pandemi covid-19 yang tidak tahu sampai kapan akan selesai, Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar dalam pelaksanaan dilakukan dengan langkah yang cepat dan tepat.

   Setelah masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhir, dilanjutkan dengan pembacaan draft Raperda yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Jombang, Pinto Windarto. Adapun hasilnya, anggaran berjumlah 2 Trilyun 854 Milyar 663 Juta 347 Ribu 458 Rupiah 31 Sen, bertambah sejumlah 137 Milyar 784 Juta 966 Ribu 116 Rupiah 3 Sen. Sehingga jumlah keseluruhan menjadi 2 Trilyun 992 Milyar 448 Juta 313 Ribu 574 Rupiah 34 Sen.

   Sidang Paripurna diakhiri dengan penandatanganan berita acara 3 Raperda yang telah disetujui 8 Fraksi DPRD Kabupaten Jombang. Penandatanganan oleh Bupati Jombang dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jombang. Sidang Paripurna dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Jombang, Plh. Sekda, Staf Ahli, Asisten, dan Kepala OPD. *ryan.

 Sampang –  suaraharianpagi.com

   Setelah Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 secara virtual dan ziarah di Taman Makam Pahlawan, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi memberikan Remisi di rumah tahanan (Rutan) Kelas II B Kabupaten Sampang secara simbolis ke 10 Napi yang langsung bebas. Sebanyak 154 Narapidana binaan rutan mendapat remisi atau pemotongan masa tahanan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, Senin (17/8).

   Pemberian remisi langsung diserahkan oleh Bupati Sampang H Slamet Junaidi (17/8) usai upacara peringatan HUT RI. Dari 154 napi tersebut, 10 diantaranya penerima remisi langsung bebas atau asimilasi di rumah. Sebanyak 154 narapidana ini terdiri dari narapidana yang sudah menjalani hukuman. Bahkan rata-rata remisi diberikan mulai dari 1 sampai 5 bulan. Adapun tahanan yang dinyatakan bebas, sebanyak 10 orang. Keputusan tersebut sesuai Kep. Menkumham RI No. PAS - 992.PK.01.01.02 tahun 2020.

   Pemberian remisi tersebut disaksikan langsung Bupati Sampang H Slamet Junaidi, selaku Inspektur Upacara pemberian remisi. Dalam sambutannya, pihaknya menyatakan pemberian remisi kepada warga binaan bukan semata merupakan suatu hal yang didapatkan dengan mudah dan bukan pula merupakan bentuk kelonggaran agar Napi segera bebas. Namun, pemberian remisi merupakan bentuk tanggung jawab untuk terus menerus memenuhi kewajiban untuk ikut dalam pelaksanaan program pembinaan.

   Di samping itu pemberian remisi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari tempat pelaksanaan pidana serta dapat menjadi stimulan dalam menghadapi era saat ini, serta menekan tingkat frustrasi sehingga dapat meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas. "Kontroversi pemberian remisi masih terjadi dikarenakan masih sedikitnya pandangan masyarakat yang melihat pemidanaan dalam rutan, belum adanya komitmen nyata dari jajaran Pemasyarakatan untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai masalah yang dihadapi," katanya.

   Sebanyak 10 orang yang langsung mendapatkan asimilasi di rumah. Yakni Feri Irawan bin Kamid, Fidayat bin Mujehri, Sudariyanto al Yayan, Yudi Adi P bin Sudarwanto (Perlindungan anak), Andre Bin Mastur, Mudasir Bin Padla, Rahmat Riyadi Bin Sulaiman, Zainul Alwi bin H Eko Sunarto, Supardi bin Matdehri (Narkotika) dan Abdulloh bin Dikan (Pencurian). *rn

 


Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan), terus digaungkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Langkah ini, tidak lepas untuk mencegah kondisi gagal pertumbuhan pada anak bayi dan usia dini (stunting). Untuk itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak seluruh masyarakat agar lebih sering mengonsumsi ikan sebagai sumber protein utama bagi anak.
   Kampanye Gemarikan yang diselenggarakan di Gedung Pramuka, turut dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Nur Chasanah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Happy Dwi Prasetyawan, Kepala Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Farida dan pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan).
  "Ikan merupakan salah satu penyumbang protein paling besar. Terlebih, protein tersebut jika di rupiahkan sangat murah. Untuk itu, kami ajak melalui Kampanye Gemarikan. Agar, kebutuhan pangan sehari-hari seimbang sehingga dapat mencegah terjadinya anak mengalami stunting," kata Ning Ita, sapaan akrab wali kota, Selasa (18/8).
   Melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan, Pemerintah Kota Mojokerto mendapatkan bantuan pangan sebanyak 150 paket. Berupa 2 kaleng ikan sarden, 2 kaleng ikan tuna, 1 tas berisi olahan ikan beku sebanyak 10 buah dengan total berat 5 kg, masker 3 buah serta 1 kg ikan bandeng dan 1 kg ikan Gurame dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Paket tersebut, diberikan kepada keluarga yang mengalami stunting.
   "Paket ini, kami berikan kepada masyarakat yang memiliki anak dalam kondisi stunting. Penyaluran paket pangan ini, telah sesuai dengan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Kesehatan yang selama ini terus memantau perkembangan konsumsi masyarakat. Terlebih dalam mengonsumsi ikan," jelas wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini.
   Ning Ita berharap dengan adanya paket pangan berbagai macam ikan, dapat mencukupi kebutuhan protein. Terlebih, pada kondisi pandemi Covid-19. Untuk itu, dirinya berharap agar anak-anak dapat diberi makanan bergizi dengan kandungan protein yang tinggi dari ikan. Sehingga kedepannya dapat menurunkan angka stunting di Kota Mojokerto. *adv


suaraharianpagi.com - mojokerto
   Bupati Mojokerto Pungkasiadi, mengukuhkan 90 orang anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan sosialisasi peningkatan laporan informasi, yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto, Selasa (18/8) pagi di Hotel Vanda Gardenia Trawas.
   Bupati Pungkasiadi pada arahannya menyebut jika FKDM adalah salah satu garda depan terciptanya lingkungan aman dan strategis. Bahkan, bupati mengibaratkan FKDM sebagai sebuah sistem utuh peringatan ancaman yang punya peran strategis. Bupati juga meminta agar FKDM berperan aktif dan nyata di masyarakat, serta membantu berjalannya pelaksanaan otonomi daerah.
   “Kalau sudah waspada sejak dini, artinya hal-hal yang membahayakan dan menimbulkan konflik bisa dicegah. Waspada itu bisa banyak bentuknya. Misalnya bencana alam, ada alat namanya Early Warning System (EWS). Panjenengan ibaratanya berfungsi seperti itu,” ucap bupati dilanjutkan pemberian tali asih secara simbolis, pada beberapa anggota FKDM yang telah dikukuhkan.
   Yo’ie Afrida Soesetyo Djati Kepala Bakesbangpol, pada laporan sambutan menerangkan jika FKDM dibentuk untuk mengemban tugas mengidentifikasi serta memetakan potensi ancaman yang mungkin terjadi di masyarakat. Dari situ, diharapkan muncul solusi-solusi strategis untuk mengatasi.
   “Kemajuan Indonesia tidak akan ada jika tidak diimbangi ketahanan wilayah masing-masing. Partisipasi panjenengan sangat besar untuk menyokong kemajuan Indonesia. Apalagi di masa pandemi Covid-19 dan Pilkada, peran panjenengan jelas sangat vital. FKDM bergungsi untuk menjaga situasi wilayah agar tetap aman tentram, dengan memetakan antisipasi gangguan maupun ancaman melalui deteksi dini. Hal itu selanjutnya diatasi dengan cara memberikan informasi,” terang Yo'ie.
   Usai mengelar pengukuhan FKDM, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto, melaksanakan giat Pembinaan LSM dan ormas Kabupaten Mojokerto 2020 di tempat dan hari yang sama.
   “Hari ini kita mengundang 75 LSM dan ormas yang terdaftar di Kabupaten Mojokerto. Narasumber acara terdiri dari unsur Polres Mojokerto, Plt. Assiten Pemerintahan dan Kesra Didik Chusnul Yakin serta Kabag Administrasi Pemerintahan Rahmat Suhariyono,” beber Yo'ie Afrida Soesetyo Djati Kepala Bakesbangpol, pada laporan sambutannya.
   Pada arahan sambutan, Bupati Pungkasiadi menucapkan terima kasih pada segenap LSM dan ormas, yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah serta program kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Bupati juga meminta salah satu bagian dari elemen masyarakat ini, agar ikut mendukung tercipatanya suasana aman dan tentram jelan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.
   “Pileg tahun 2018 berjalan lancar, begitupun dengan Pilpres dan Pilkades di tahun 2019. Nah, sebentar lagi kita akan menyongsong Pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang. Ada 270 daerah se-Indonesia, serta 19 daerah di Jawa Timur termasuk Kabupaten Mojokerto yang akan melaksanakan hajat demokrasi ini. Tolong bantu dorong mengondusifkan suasana agar berjalan aman tentram dan damai,” kata bupati dalam arahan. *hms/ds

JOMBANG - Suaraharianpagi.Com

   Uji coba pembelajaran siswa secara tatap muka di kabupaten Jombang akan dimulai hari ini tanggal 18  Agustus 2020. Yang sebelumnya para siswa melakukan pembelajaran dengan cara daring ( dalam jaringan ) baik dari tingkat SD sampai SMA dan SMK, dikarekan ada pandemi COVID 19. Uji coba ini dilakukan di dua sekolah tingkat SMA/SMK .

   Dilakukan uji coba ini karena merujuk pada Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tertangggal 9 Agustus 2020. Surat edaran itu tentang uji coba pembelajaran tatap muka terbatas jenjang SMA/SMK dan PK-PLK di Jawa Timur. Dan rencana uji coba dimulai 18 Agustus 2020. Untuk di Jombang sendiri, melakukan uji coba pembelajaran secara tatap muka, yakni SMK Negeri Kudu dan SMA Negeri 3 Jombang.

Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, mengatakan bahwa untuk sekolah yang akan menerapkan kembali belajar secara tatap muka, harus mendapat izin dari pemerintah daerah setempat, kendati sudah ada edaran dari Gubernur Jawa Timur.

“Jadi, Jombang sudah orange insyaallah tanggal 18 Agustus,sudah melakukan percobaan uji coba 2 sekolah, yaitu di SMK Negeri Kudu dan SMA Negeri 3 Jombang,” kata Bupati Jombang disela dialog interaktif dengan influencer Jombang, yang ada di Pendopo Kabupaten, Sabtu (15/8) malam.

   Dijelaskan Mundjidah Wahab, kalau ada wilayah yang tidak pada zona merah, maka bisa melakukan uji coba pembelajaran siswa secara tatap muka dengan kapasitas 25 persen dari jumlah siswa di setiap kelas. Untuk wilayah yang pada zona kuning itu bisa 30 persen, dan kalau zona yang hijau bisa 50 persen.

   Tak sekedar itu, pelaksanaan pembelajaran juga harus memenuhi protokol kesehatan secara ketat. Mulai pengecekan suhu tubuh sebelum masuk sekolah, pakai masker, face shield. Dan di sekolah  juga harus ada tempat cuci tangan. Namun, uji coba pembelajaran tatap muka itu, dilaksanakan selama 2 minggu. Setelah itu dilakukan evaluasi terkait pelaksanaannya.

“Ini dua minggu dulu, setelah pelaksanaan sudah bagus maka September dibuka untuk semua sekolah yang ada di Kabupaten Jombang. Dan Insya allah berlaku untuk wilayah-wilayah dimana yang sudah melaksanakan uji coba itu,” pungkas Mundijdah Wahab. *ryan.

Sampang - suaraharianpagi.com  

   Sidang paripurna penyampaian laporan rekomendasi terhadap LHP BPK RI TA 2019 dan persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap LKPJ APBD TA 2019 serta nota penjelasan dua Raperda inisiatif oleh Bapemperda yang bertempat di ruang sidang paripurna DPRD setempat, Senin (10/8). Dalam sidang tersebut secara langsung diberikan rekomendasi tersebut kepada bupati sampang. Rekomendasi ini disampaikan dengan adanya saran perbaikan demi kemajuan sampang kedepan.

   Beberapa rekomendasi yang di sampaikan oleh  Panitia kerja (Panja) DPRD Sampang terkait laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemkab Sampang TA 2019. Dewan minta Bupati sampang Slamet Junaidi untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan. Hal ini pula untuk mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan tersebut, di antaranya penambahan auditor di tubuh kantor Inspektorat Kabupaten Sampang

   Tim Panja DPRD Sampang Agus Khusnul Yakin. Dalam rapat paripurna kemarin, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi yang harus segera dijalankan dan ditindak lanjuti oleh pemkab sampang. Utamanya bupati sampang selaku pucuk pimpinan dan pemangku kebijakan. “Ini semata-mata demi mempertahankan pencapaian yang telah didapatkan WTP,” ungkapnya.

   Dimana, rekomendasi yang disampaikan tersebut berdasarkan dari hasil pembahasan tim Panja dalam menindaklanjuti LHP BPK RI tersebut. Dimana pencapaian WTP tersebut merupakan upaya maksimal dari segenap penyelenggara negara. Tugas dan tanggung jawab tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat kabupaten sampang. “Rekomendasi itu salah satunya agar segera menyelesaikan pengembalian yang ditemukan atas kerugian negara yang ditemukan di OPD,” imbuhnya.

   Sementara Bupati Sampang H Slamet Djunaidi dalam nota penjelasan menyabut baik usulan, kritik serta saran dari DPRD hal ini semata untk kemajuan Kabupaetn Sampang” terimakish atas usulan, saran dan kritikan hal ini sebagai cambuk pemerintah daerah untuk menjadikan kabupaten sampang lebih maju menuju Sampang Habat Bermartabat”ungkapnya.  *rn


Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Peringatan Hari Kemer dekaan Republik Indonesia Ke -75 di Kota Mojokerto, dirayakan secara berbeda pada tahun ini. Di tengah kondisi pandemi Covid-19, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari sengaja memilih SMP Negeri 2 sebagai lokasi upacara peringatan Hari Kemerdekaan, Senin (17/8).
   Salah satu sekolah menengah pertama yang ada di Kota Mojokerto tersebut, tidaklah lepas dari kenangan dan sejarah bagi warga Kota Mojokerto. Karena, di sekolah yang dulunya dikenal sebagai Europesche Lagere School (ELS) merupakan tempat sang proklamator kemerdekaan mengenyam pendidikan pada tahun 1911. 
   "Tempat ini, telah menjadi kebanggaan kita bersama masyarakat Kota Mojokerto, bahwa sang proklamator IR Soekarno atau Kusno pernah tinggal selama delapan tahun lebih dan mengenyam pendidikan di Kota Mojokerto. Salah satunya di sekolah ini, yang dulu disebut sebagai ELS. Untuk itu, kami ingin merayakannya kebahagiaan ini di sini," kata Ning Ita, sapaan akrab wali kota.
   Upacara peringatan HUT RI ke-75 tahun tersebut, dilaksnaakan secara hikmad bersama seluruh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita Persatuan dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
   Usai melaksanakan upacara peringatan hari kemerdekaan, wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini juga meresmikan patung Soekarno kecil di SMPN 2. Patung Soekarno kecil ini merupakan tanda bahwa sosok sang proklamator kemerdekaan pernah menempuh pendidikan selama menetap di Kota Mojokerto. 
   "Kami ingin kebanggaan yang dimiliki warga Kota Mojokerto ini, dapat menjadi semangat dan motivasi bagi kita semuanya. Bagaimana kita dan anak-anak generasi melanjutkan perjuangan sang proklamator melalui semangat Spirit of Majapahit. Kita semua ingin membangun Mojokerto ini, sebagai kota yang memiliki kebanggaan dan kemajuan bagi wilayah Jawa Timur khususnya," tegasnya.
   Ditengah acara peringatan hari kemerdekaan, Ning Ita mengajak seluruh jajaran Forkopimda untuk membagikan masker kepada masyarakat. Melalui gerakan berbagai masker, sebanyak 75 ribu masker berwarna merah putih dibagikan kepada pengendara jalan sebagai bentuk ajakan dan kepedulian terhadapat kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sejak beberapa bulan lalu.
   "Karena kondisi saat ini masih pandemi Covid-19, dan kita merayakan hari kemerdekaan pun dengan cara berbeda. Untuk itu melalui gerakan berbagi masker, kami ingin memberikan edukasi sekaligus mengajak masyarakat agar lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan. Karena salah satu kunci agar tidak terpapar Covid-19 adalah melalui masker. Hari ini, kami bagikan 75 ribu masker yang merupakan representasi dari usia Kemerdekaan RI ke-75 tahun," tegasnya.
   Selain meresmikan patung Soekarno kecil dan membagikan masker sebanyak 75 ribu, Ning Ita juga menyempatkan menyapa para perwakilan veteran secara virtual. Dan pada kesempatan tersebut, Ning Ita juga memberikan bingkisan sebagai tanda apresiasi dan terimakasihnya atas jasa serta perjuangannya pada masa lalu, saat memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia.
   "Suasana Hari Kemerdekaan tahun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika 75 tahun lalu kita melawan musuh secara nyata. Tahun ini kita juga melawan musuh tapi musuh yang berbeda.Saat ini yang kita butuhkan adalah sinergi untuk bersama-sama melawan musuh yang tak kasat mata. Kita optimis, dengan segala kesabaran dan keikhlasan ini, kita bisa melawan pandemi covid-19," ajaknya.
   Sementara itu, salah satu perwakilan veteran Budi Laksana menyampaikan terimakasihnya kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari beserta seluruh jajaran forkopimda, yang senantiasa peduli dan ingat kepada para veteran. Terlebih, di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini para veteran mengajak seluruh masyarakat untuk berani melawan musuh yang saat ini dihadapi. 
   "Terimakasih kepada ibu wali kota atas perhatian dan kepeduliannya kepada kami semua, para veteran. Kami hanya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Mojokerto untuk terus menggelorakan semangat kemerdekaan, jangan putus asa dan terus bersama-sama melawan musuh pada pandemi yang saat ini kita hadapi. Jika kita bersatu, kita pasti bisa melawan musuh," tandasnya. *adv


mojokerto - suaraharianpagi.com
   Pelaksanaan Inpres nomor 6 tahun 2020 di Kota Mojokerto terus dikawal oleh Pemkot Mojokerto beserta Jajaran Forkopimda. Bermula di aloon-aloon Kota Mojokerto, pada sabtu malam (15/8) Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari bersama Kapolresta Mojokerto, AKBP Deddy Supriyadi dan Dandim 0815 Mojokerto, Letkol. Inf. Dwi Mawan Sutanto menggelar Apel Besar Monitoring Inpres tentang Protokol Kesehatan. 
   Apel diikuti oleh tim gabungan dari Polresta Mojokerto dan Kodim 0815 Mojokerto serta Satpol PP Kota Mojokerto. Usai apel Ning Ita bersama Kapolresta Mojokerto dan Dandim 0815 dengan menaiki truck patroli berkeliling Kota Mojokerto untuk melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat publik yang menjadi pusat keramaian. 
  bTentang pengawasan penegakan protokol kese hatan Ning Ita menjelaskan bahwa kegiatan ini telah rutin dilakukan oleh tim gabungan. “Pengawasan physical distancing sebenarnya dilaksanakan setiap weekend, sabtu malam minggu dan minggu malam senin ada tim gabungan yang turun ke area-area yang menjadi keramaian, seperti salah satunya Benpas yang menjadi pusat keramaian wisata kuliner.”kata Ning Ita. 
   Dalam operasi penegakan protokol kesehatan sabtu malam ini, Ning Ita bersama tim gabungan mendapati warga yang tidak memakai masker dan memberikan sanksi seperti push up dan pengambilan KTP. “Orang yang tidak memakai masker diberi sanksi yang kita dalam rangka mengajak mereka untuk lebih disiplin lain waktu supaya mereka taat untuk menggunakan masker.”jelas Ning Ita. Ia menambahkan bagi warga yang diambil KTP nya bisa mengambil di kantor Satpol PP.
   “Untuk sanksi para pelanggar akan kita kasih rompi dan disuruh bersih-bersih di jalan, itu salah satu upaya untuk mendisiplinkan masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan.”tutur wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto. Ning Ita menambahkan bahwa pemberian sanksi semacam ini adalah sebagaimana Inpres nomor 6 tahun 2020 dan Perwali nomor 50, yaitu mengutamakan sanksi administratif bagi para pelanggar protokol kesehatan.
   Pada operasi malam ini Ning Ita bersama Kapolresta Mojokerto dan Dandim 0815 selain menindak para pelanggar protokol kesehatan juga kembali membagikan masker gratis. “Dalam rangka menyambut HUT RI ke-75 kami telah menyediakan 75.000 masker merah putih berlogo 75 untuk dibagikan kepada seluruh masyarakat.”ujarnya. 
   Selain memberikan masker gratis, pada kesempatan ini juga kembali dilakukan penyemprotan desinfektan di jalan-jalan protokol Kota Mojokerto. *hms/ds


Jombang - suarahariapagi.com
   Tiga rancangan peraturan daerah ( Raperda ) telah disampaikan Bupati Jombang, H. Mundjidah Wahab, dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Selasa (11/8 ) di Gedung DPRD Kabupaten Jombang.
   Ketiga Raperda yang disampaikan Mundjidah Wahab terdiri dari Raperda perubahan APBD tahun 2020, Raperda pencabutan Perda no 7 tahun 2019 tentang pembentukan dana cadangan pembangunan gedung mal pelayanannya publik, serta Raperda dana cadangan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
   Untuk Raperda dana cadangan Pemilu perlu dilakukan, karena pendanaannya dibebankan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, pengangarannya tidak dapat dilakukan dalam satu tahun anggaran.
   “Bahwa penganggaran untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jombang, tidak dapat dibebankan dalam satu anggaran. Untuk itu, Pemerintah Daerah Jombang, membentuk dana cadangan dengan menetapkannya pada Peraturan Daerah, “kata Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, Selasa (11/8).
   Besaran dana cadangan yang dianggarkan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jombang tahun 2024, senilai Rp 60 millar. Untuk pembagian anggaran dana cadangan tersebut, terjadi tiga kali penganggaran, yakni pada tahun 2021 sampai dengan tahun anggaran 2023. Sehingga, setiap tahun besaran dana cadangan senilai Rp 20 millar.
   Terkait pencabutan Raperda no 7 tahun 2019 tentang pembentukan dana cadangan pembangunan gedung mal pelayanannya publik, karena Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan penyesuaian prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang lebih diarahkan pada penanganan wabah pandemi corona virus deases 2019 (Covid-19).
   “Pencabutan Raperda tersebut, karena dalam rangka untuk mempercepat penanganan virus corona yang ada di Kabupaten Jombang. Selain itu, adanya penurunan kemampuan keuangan daerah seiring dengan penurunan pendapatan nasional. Dan mengacu pada Perpres no 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara,” jelasnya.
  Diakhir penyampaian nota tiga Raperda, Mundjidah Wahab, menyerahkan sepenuhnya pada DPRD Jombang untuk membahas dan memproses Raperda tersebut. “Saya serahkan sepenuhnya pada DPRD untuk membahas dan memproses rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.
  Diketahui, rapat paripurna yang dimulai pukul 09.00 WIB, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi dan dihadiri oleh Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD dan anggota. Serta, pejabat yang ada di lingkup Pemkab Jombang. * Ryan.


mojokerto - suaraharianpagi.com
   Tempat ibadah dan Pondok Pesantren jadi salah satu perhatian utama Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dalam menjalankan tatanan normal baru. Masjid yang menjadi salah satu tempat berkumpul warga, diharapkan tidak menjadi tempat penyebaran Covid-19.
    Seharian kemarin, Jumat (14/8) Ning Ita bersama Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kota Mojokerto berkeliling ke masjid-masjid dan ponpes di Kota Mojokerto untuk membagikan alat cuci tangan pakai sabun, sekaligus memastikan bantuan dari Pemerintah Kota Mojokerto sudah diterima dan digunakan dengan baik ditempat-tempat ibadah di Kota Mojokerto. 
   Sebelumnya Pemerintah Kota Mojokerto melalui gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Mojokerto telah membagikan ribuan masker untuk warga. Tidak hanya itu, thermogun dan flash disk yang berisi himbauan ketaatan protokol kesehatan juga sudah dibagikan pada 116 masjid dan pondok pesantren di Kota Mojokerto. 
   Ning Ita menjelaskan, cara utama memutus rantai penyebaran covid-19 adalah taat kepada protokol kesehatan. Untuk itu, sosialisasi protokol kesehatan terus menerus digencarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. 
   “Ini semua untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan. Pemerintah akan terus membagikan masker kepada masyarakat. Himbauan melalui baliho juga sudah dipasang di berbagai tempat, ditambah flash disk praktis yang juga berisi himbauan tentang mentaati protokol kesehatan,” ujar Ning Ita. 
   “Flash disk ini akan diputar menjelang sholat berjamaah, sehingga diharapkan bisa didengar oleh seluruh masyarakat untuk terus mengingatkan supaya masyarakat selalu taat dan patuh protokol kesehatan,” ujar Ning Ita. 
   Ning Ita menambahkan, dengan diputarnya himbauan ini paling tidak lima kali sehari melalui sound system yang ada di masjid, himbauan akan sering didengar oleh masyarakat. Harapannya ini bisa menjadi sebuah pembiasaan untuk selalu taat pada protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. 
   Dalam kesempatan ini, Ning Ita juga membagikan alat cuci tangan terbaru."Alat CTPS yang kita bagi kali ini berbeda dengan sebelumnya. Untuk mengambil sabun tidak perlu dipencet, untuk mengalirkan air juga tidak perlu memutar kran air, cukup menginjak pedal dengan kaki sehingga semakin meminimalisir menyentuh benda-benda yang menjadi media penyebaran Covid-19,” pungkas Ning Ita. 
   Lebih lanjut, Ning Ita mengimbau agar masyarakat bisa menggunakan semua sarana dan prasarana yang telah disiapkan dengan sebaik-baiknya.
   “Kami telah menyiapkan sarana dan prasa rananya seperti masker, thermogun, dan alat CTPS. Maka kami himbau kepada masyarakat untuk menggunakannya, karena itu bagian dari protokol kesehatan yang harus diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” pungkas Ning Ita. 
   Dengan adanya bantuan tersebut, para takmir masjid merasa sangat terbantu dalam pelaksanaan protokol kesehatan di tempat ibadah. 
   Taufik, Takmir Masjid Baiturahman menyatakan, bantuan thermogun dan alat CTPS sangat membantu jamaah dan pengurus masjid, 
   "Untuk itu kami berterima kasih dengan bantuan ini,” ujar Taufik.
   Taufik menambahkan, flash disk yang sudah dibagikan juga sudah diputar dan bisa menjadi alat untuk menghimbau bagi para jamaah. 
   “Adanya alat CTPS ini jelas akan sangat mem bantu jamaah dan takmir masjid tanpa ribet. Cukup menginjak pedal, sehingga meminimalisir kontak langsung tangan dengan benda umum” pungkas Taufik. *adv


Sampang - suaraharianpagi.com
   Sidang paripurna penyampaian laporan rekomen dasi terhadap LHP BPK RI TA 2019 dan persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap LKPJ APBD TA 2019 serta nota penjelasan dua Raperda inisiatif oleh Bapemperda yang bertempat di ruang sidang paripurna DPRD setempat, Senin (10/8). Dalam sidang tersebut secara langsung diberikan rekomendasi tersebut kepada bupati sampang. Rekomendasi ini disampaikan dengan adanya saran perbaikan demi kemajuan sampang kedepan.
   beberapa rekomendasi yang di sampaikan oleh Panitia kerja (Panja) DPRD Sampang terkait laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemkab Sampang TA 2019. Dewan minta Bupati sampang Slamet Junaidi untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan. Hal ini pula untuk mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan tersebut, di antaranya penambahan auditor di tubuh kantor Inspektorat Kabupaten Sampang
   Tim Panja DPRD Sampang Agus Khusnul Yakin. Dalam rapat paripurna kemarin, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi yang harus segera dijalankan dan ditindak lanjuti oleh pemkab sampang. Utamanya bupati sampang selaku pucuk pimpinan dan pemangku kebijakan. “Ini semata-mata demi mempertahankan pencapaian yang telah didapatkan WTP,” ungkapnya.
   Dimana, rekomendasi yang disampaikan tersebut berdasarkan dari hasil pembahasan tim Panja dalam menindaklanjuti LHP BPK RI tersebut. Dimana pencapaian WTP tersebut merupakan upaya maksimal dari segenap penyelenggara negara. Tugas dan tanggung jawab tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat kabupaten sampang. “Rekomendasi itu salah satunya agar segera menyelesaikan pengembalian yang ditemukan atas kerugian negara yang ditemukan di OPD,” imbuhnya. 
   Sementara Bupati Sampang H Slamet Djunaidi dalam nota penjelasan menyabut baik usulan, kritik serta saran dari DPRD hal ini semata untk kemajuan Kabupaetn Sampang” terimakish atas usulan, saran dan kritikan hal ini sebagai cambuk pemerintah daerah untuk menjadikan kabupaten sampang lebih maju menuju Sampang Habat Bermartabat”ungkapnya. *rn

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget