Juli 2020


 Lamongan - Suaraharianpagi.com
   Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan hari ini melakukan monitoring terhadap kegiatan Coklit dan Pemutakhiran Data Pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di kecamatan Kalitengah. Kegiatan dilakukan untuk memantau progres Coklit dan Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka pelaksanaan tahapan Coklit untuk Pilkada Serentak Lanjutan 2020.
Dalam kesempatan ini, Khoirul Anam selaku Komisioner KPU Kabupaten Lamongan menyampaikan beberapa hal kepada seluruh PPDP yang hadir. Khoirul Anam mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Coklit dan Pemutakhiran Data Pemilih, para petugas PPDP harus tetap menjaga protokol kesehatan.
    "PPDP harus tetap melakukan tugasnya dengan teliti", kata Khoirul Anam. Lebih lanjut, Khoirul Anam juga meminta kepada seluruh PPDP agar dalam melaksanakan Coklit tersebut juga mensosialisasikan hari pemilihan pada Pilkada Serentak Lanjutan 2020 ini. "PPDP merupakan garda terdepan dalam mensosialisasikan waktu pelaksanaan pemilihan serentak, 09 Desember 2020", ucap pria asal Payanan Solokuro tersebut.
Sementara itu, Totok Setiawan selaku Anggota PPK Kecamatan Kalitengah Devisi Data menyampaikan bahwa seluruh penyelenggara pemilihan di Kecamatan Kalitengah dalam kondisi siap melaksanakan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU. "Seluruh penyelenggara di Kecamatan Kalitengah baik PPK, PPS, maupun PPDP siap dan telah bekerja sesuai prosedur yang ditetapkan. Adapun proses Coklit masih berproses dan berprogres", terang Totok.
   PPK Kalitengah berterima kasih atas monitoring KPU Kabupaten Lamongan terhadap proses Coklit di Kecamatan Kalitengah. "Kedatangan Cak Anam kesini (Kalitengah) menambah semangat kita semua dalam melaksanakan tahapan", sambung Totok Setiawan. Hari ini KPU Kabupaten Lamongan melakukan monitoring terhadap PPDP di seluruh Kecamatan di Lamongan.
   Untuk hari ini jadwal monitoring PPDP adalah di Kecamatan Glagah, Karangbinangun, Sukodadi, Kalitengah, dan Turi. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui progres dari tahapan Coklit yang dilakukan oleh PPDP. *abi



JOMBANG  - suaraharianpagi.com
   Berdasarkan Surat Edaran Bupati Jombang nomor 451/4617/415.10.1.2/2020 tentang pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, di tengah pandemi covid-19, pelaksanaan sholat Idul Adha masih bisa dilaksanakan di masjid, mushola maupun lapangan. Namun, pelaksanaan sholat Idul Adha harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah dan menekan penyebaran covid-19.
   Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, mengatakan, pada pelaksanaan yang jatuh pada (31/07) mendatang, tidak ada penutupan tempat ibadah. Artinya, masyarakat diperbolehkan untuk menggelar acara sholat Idul Adha. Akan tetapi, pihak pengurus masjid diminta untuk mengatur saf salat minimal satu meter dan menyiapkan tempat cuci tangan, serta pemeriksaan suhu tubuh kepada para jamaah.
 Saya akan melaksanakan sesuai dengan surat edaran Gubernur. Bahwa untuk pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 1441 H ini bisa dilaksanakan di masjid, musholah maupun di lapangan. Namun harus tetap menggunakan protokol kesehatan, ujarnya, saat dikonfirmasi pada, Rabu (29/07).
   Selain itu, Mundjidah Wahab juga meminta bagi panitia penyembelihan hewan kurban juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum penyembelihan, lokasi hewan kurban disembelih harus disemprot cairan disinfektan. Petugas penyembelih juga dicek suhu tubuhnya. Serta, pembagian daging hewan kurban saat hari raya Idul Adha harus dibagikan langsung ke rumah warga, untuk menghindari terjadinya kerumunan massa atau antrian.
  Penerima daging ini tidak boleh berkerumunan. Panitia mengantar daging ke rumah-rumah. Prinsipnya tidak ada kerumunan orang, pungkas Bupati Jombang Mundjidah Wahab. *ryan.





Jombang (Jatim)  - suaraharianpagi.com
   Proyek pembangunan Checkdam Kali Konto yang berlokasi di Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo dan pembangunan Kali Puteh yang berlokasi di Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno, Kabupateh Jombang, Jawa Timur, diduga siluman. Pasalnya, hingga kini belum diketahui kontraktor mana yang mengerjakan proyek tersebut.
   Dari hasil pantauan suaraharianpagi.com, proyek pembangunan Checkdam Kali Konto dan Kali Puteh, tersebut tidak dilengkapi papan nama poyek. Sehingga, masyarakat tidak tahu siapa yang mengerjakan dan berapa besar anggaran proyek tersebut.
   Menurut keterangan salah satu pekerja yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa proyek ini milik Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) yang berkantor di Jalan Sekartaji No.1 Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Ada dua titik, satu di desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo  dan yang satu di Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno. Saya tidak mengetahui siapa kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. “saya hanya disuruh mengerjakan proyek tersebut. ujarnya
   Masih kata pekerja yang tidak mau disebut namanya. Saya enggak tau siapa kontraktornya. “Saya juga kurang paham berapa masing-masing volume dan nilai anggarannya, Yang saya tau pekerjaan ini milik orang Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Brantas, Wilayah Kediri.” Tegas salah satu pekerja kepada Suaraharianpagi.com.

 (panah merah besi ulir, sedangkan panah biru besi polos)


   Hal senada juga diungkapkan, Darmin salah satu warga Desa Mengantu. Dia mengaku tidak mengetahui proyek Pemeliharaan Kali Puteh   yang sudah berjalan sejak beberapa pekan terakhir ini, milik siapa dan berapa anggaranya. Sebab, hingga saat ini belum ada informasi papan proyeknya.
   "Enggak tau punya siapa mas, tapi kalau pekerjaanya sudah berjalan sejak beberapa pekan ini. Kalau kata pekerjanya sih milik orang BBWS, tegas Darmin warga Mengantu yang dikonfirmasi suaraharianpagi.com tidak jauh dari lokasi pekerjaan.
    Sementara itu, hasil pantauhuan dilapangan, menunjukan selain tidak ada papan nama proyek, proses pengerjaanya asal jadi, seperti pekerjaan yang berlokasi di Desa Barongsawahan, banyak matrial bangunan yang diambilkan dari lokasi pekerjaan, seperti pasir, dan batu kali, pasir diambilkan dari galian pondasi, sementara batukali diambilkan dari dalam sungai itu sendiri disekitar pekerjaan.
   Selain itu, juga ada pembesian kolom di dua lokasi pekerjaan tersebut, baik di Desa Mengantu dan Desa Barongsawahan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, ada dua jenis besi, yang satu ulir dan yang satunya polos. Hal ini sangat disayangkan, karena hingga saat ini pihak BBWS terkesan menutup - nutupi proyek Pemeliharaan Rutin Checkdam Kali Konto dan Kali Puteh.
   Yang lebih parah lagi, berdasarkan Surat No.SA 05.01.AM.05 2/68, Sifat Segera. Hal, Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Checkdam Pada Kali Konto, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mestinya swakelola, tapi kenyataanya di lokasi pekerjaan ada dugaan dikerjakan pihak ketiga. *ryan.


Lamongan - suaraharianpagi.com
   PPK Kalitengah hari ini mengadakan Apel Gerakan Coklit Serentak (GCS) dalam rangka melaksanakan tahapan Coklit dan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pilkada Serentak 2020 (18/7). Dalam Kegiatan ini PPK mengundang seluruh penyelenggara Pilkada baik Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), PPS, Panwas serta PKD se Kecamatan Kalitengah. Selain itu terdapat juga Muspika Kecamatan Kalitengah baik Camat, Polsek, maupun Koramil. Menurut Totok Setiawan selaku anggota PPK Kalitengah Devisi Data mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menyiapkan seluruh anggota PPDP yang akan mencoklit. "Kegiatan ini merupakan arahan dari KPU Kabupaten Lamongan. Kamu selaku penyelenggara Devisi Data bertanggung jawab atas kelancaran tahapan Coklit dan Pemutakhiran Data PemiLih ini. Kegiatan ini juga dilaksanakan serentak di seluruh kecamatan di Lamongan", kata Totok Setiawan.
   
Sedangkan Arif selaku ketua PPK Kalitengah menjelaskan sengaja mengundang seluruh Muspika dan Penyelenggara baik PPS maupun Panwascam dan PKD. Menurutnya hal tersebut bertujuan agar terjadi harmoni di antara semua pihak dalam melaksanakan tahapan Pilkada Serentak 2020 ini. "Harapan kami adalah agar seluruh pihak baik Pemerintah Kecamatan dan Penyelenggara lainnya dapat berkumpul bersama sehingga menghadirkan harmoni diantara kami semua. Karena kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kecamatan Kalitengah akan terwujud jika seluruh pihak dapat bekerja sama dengan baik", Kata Ketua PPK Kalitengah. Adapun Kegiatan senam bersama ini merupakan inisiatif teman-teman PPK Kalitengah. "Kita ajak senam bersama agar seluruh petugas sehat badannya di masa pendemi ini. Selain itu agar jiwa kita semua juga bahagia. Kalau petugas sehat, pilkada akan lancar", Lanjut Arif. 
   Untuk diketahui bahwa dalam Apel Gerakan Coklit Bersama (GCS) iini petugas PPDP mendapatkan arahan dari PPK terkait tugas-tugas dan alur Coklit yang harus dilaksanakan PPDP. Dalam kesempatan ini, PPK juga mengingatkan PPDP agar selalu mematuhi protocol kesehatan pencegahan Covid-19,Pungkasnya.* abi


Sampang - suaraharianpagi.com
   Sidang paripurna dalam rangka penyampaian nota penjelasan bupati sampang terhadap raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2019 dan pengumuman serta penetapan nama nama anggota panja secara telecomference. Dalam agenda rapat sebelumnya sudah dilakukan pembahasan ditingkat badan musyawarah (Banmus). Sehingga hal ini diharapkan dapat memacu kerja para wakil rakyat untuk menuntaskan tugasnya secara tepat waktu. Sehingga sinergitas antara legislatif dan eksekutif tetap bisa terjaga, (23/07).
   Ketua DPRD Sampang Fadol menyampaikan, agenda tersebut sudah dibahas ditingkat Banmus , merupakan raperda yang sudah dibahas oleh anggota dewan. Ia berharap, dengan adanya raperda itu bisa berdampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pembangunan. “Atas semangat kinerja dari Badan Pembentukan Perda (Bapperda), Raperda ini masih akan dibahas kembali ditingkat fraksi. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat Sampang, sehingga mampu memberikan perubahan yang lebih efektif,efisien dan akunteble ” ucapnya.
   Sementara nota penjelasan Bupati Sampang terhadap raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2019 di sampaikan oleh Wabup Abdullah Hidayat dirinya menyampaikan rasa terima kasih atas sumbangsih saran dan pemikiran anggota dewan yang telah melakukan tugasnya. Untuk itu, ia minta kepada SKPD terkait untuk dapat segera menindaklanjutinya. “ Pemerintah Kabupaten Sampang telah berkomitmen dengan legeslatif DPRD untuk membangun sampang lebih maju dari berbagai sektor, serta peningkatan APBD ” tegasnya. 
   Moh Anwari Abdullah Sekretaris DPRD Sampang mengatakan, bahwa sebelum mendengarkan nota penjelasan Bupati Sampang yang diwakili oleh Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Badan Musyawarah secara resmi membacakan hasil rapat internal Banmus tentang penjadwalan pembahasan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK RI) 2019. “Sebelum pembentukan Panja LHP-BPK RI, secara resmi Wakil Bupati Sampang membacakan nota penjelasan Bupati Sampang tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019, termasuk penghargaan WTP yang disandang oleh Kabupaten Sampang,”ungkapnya.
   Lanjut, Anwari juga mengatakan bahwa untuk struktur Panja di nahkodai Agus Husnul Yakin, Wakil I Shohebus Sulton, Wakil II Purwanto, Sekretaris Panja Dedi Dores, dengan total 15 anggota. Selain itu setelah gelar rapat paripurna, semua anggota Panja LHP-BPK langsung menggelar rapat internal pertama untuk menyusun rencana kegiatan selama pembahasan. . Sidang paripurna dihadiri secara telecomference oleh wakil bupati Sampang Abdullah Hidayat, Forkopimda, SKPD, di gedung Aula Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, sementara di gedung Graha Paripurna DPRD dihadiri langsung Ketua DPRD Fadol, dan Anggota DPRD Kabupaten Sampang kamis *rn


JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Kalangan DPRD Kabupaten Jombang menilai Gugus Covid 19 Pemkab gagal dalam mencegah penyebaran Corona. Hal tersebut terlihat dengan semakin banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang reaktif saat melakukan rapid test dan ditutupnya Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Dispendukcapil). Banyaknya terindifikasi Corona tidak sebanding dengan nilai anggaran yang dikeluarkan untuk pencegahan Rp. 140 Miliar.
   Pelaksana Harian (PLH) Sekda Pemkab Jombang, Eksan Gunajati membenarkan jika hari ini (Kamis 23-7 s/d 10 - 8 – 2020, red ) Dispendukcapil Pemkab ditutup, dan melakukan pelayanan secara online.” Yang pasti tadi saya menekankan di Capil. Karena apa?, kebetulan di sana memang yang reaktif cukup banyak. Ada enam staf, termasuk ditambah pimpinan. Yang kedua pertimbangannya bahwa pelayanan itu sudah bisa dilakukan dengan online. Dan harapan kita dengan pelayanan tidak tertanggu “katanya 
   Eksan menambahkan, bahwa untuk menang gulangi pelayanan yang ada di Capil secara online selama kurang lebih empat belas hari, pihak Dispendukcapil akan mengalihkan bentuk informasi pelayanan pada tingkat Kecamatan. “Yang pertama kita bentuk pelayanan, bentuk informasi salah satunya ke Kecamatan. Lalu bentuk kegiatan yang harus, memang ada beberapa, tapi bukan berarti harga mati, kalau ada yang mendesak di sana ( Dispendukcapil, red) ada yang jaga, “tukasnya.
   Senada juga dijelaskan oleh Budi Winarno, juru bicara gugus tugas covid-19, untuk ASN yang dinyatakan reaktif maka ia menjalankan tugasnya dengan sistem work from home (WFH) atau mengerjakan tugasnya di rumah. “Kita akan memantau selama tujuh hari ke depan. Jika selama tujuh hari kondisi kurang bagus, maka yang bersangkutan akan menjalani tes swab, “tegasnya.
   Sementara secara terpisah Anggota Komisi A DPRD Jombang, dengan ditutupnya Dispendukcapil Pemkab Jombang serta makin maraknya warga yang berdampak, dengan nilai anggaran Rp. 140 miliar. Dan lebih parahnya lagi terindefikasi corona para Aparatur Negara Sipil (ASN) berakibatkan ditutupnya Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil). tentunya akan berakibat pelayanan pembuatan KTP, Akte kelahiran tidak berjalan dengan wajar. “ Dengan penutupan Dispendukcapil Kabupaten Jombang menunjukan kinerja Pemkab tidak tepat sasaran alias gagal.“ kata anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jombang Isman.
   Seharusnya, kata politikus Partai Amanah Nasional (PAN), dengan dana sebesar Rp. 140 miliar yang diambilkan dari APBD Kab Jombang. Dapat mencegah penyebaran Covid 19. Jika lanjutnya, struktur program kerjanya jelas dan tersistematis. “ Seharusnya Pemkab Jombang melalui Gugus Tugas Covid 19, mengindetifikasi lebih dulu sumber dari penyebaran corona setelah itu baru tentukan strategi bukan seperti sekarang terkesan ngawur,” tegasnya.
   Lebih lanjut Isman, mencontohkan program Gugus Tugas Covid 19 Pemkab Jombang dengan menyediakan tandon untuk cuci tangan, tidak berjalan secara maksimal bahkan terkesan muspro. “ Bayangi saja, 500 titik tandon cuci tangan dengan anggaran Rp. 1,75 miliar itu saat ini tidak ada manfaatnya bahkan banyak yang rusak,” bebernya.
   Untuk itu Isman, menyarankan supaya Ketua Gugus Tugas Covid 19 dalam hal ini Bupati Jombang. Sebelum membelanjakan anggaran untuk mencegah Covid 19 setidaknya mengindetifikasi lebih dulu titik mana yang menjadi penyebaran Corona. “ Saya meminta sebelum membelanjakan harus di Swot atau dianalisa secara lebih matang dulu, yang menentukan kebijakan dan tindakan untuk mencegah Covid 19,” pungkasnya Isman. *Ryan


 Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Upaya dalam memberikan kenyamanan dan keamanan di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Tak terkecuali pada sektor pendidikan. Untuk itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari secara resmi memberikan paket data gratis kepada 15.609 siswa dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ), Rabu (22/7).
   Pemberian paket data gratis kepada siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) tersebut, dapat dinikmati mulai 1 Agustus mendatang secara serentak. Paket data yang diperoleh masing-masing jenjang pun berbeda. Untuk siswa SD mendapatkan 8 Gigabyte sedangkan untuk siswa SMP memperoleh 15 Gigabyte setiap bulannya selama satu semester atau selama kondisi Covid-19.
   "Kami ingin memberikan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh putra putri didik di Kota Mojokerto, dalam masa pandemi seperti saat ini. Dalam masa new normal ini, kami bisa saja membuka kembali klasikal di sekolah, namun hal tersebut membutuhkan pengawasan ketat dan ekstra. Untuk itu, agar anak-anak kami terhindar dari virus, kami memberikan solusi berupa paket data gratis yang dapat digunakan belajar secara daring," jelas Ning Ita, sapaan akrab wali kota.
   Paket data gratis yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui kerjasama dengan provider PT Indosat TBK, hari ini diserahkan secara simbolis oleh Ning Ita dengan didampingi Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria bersama Vice President East Regional Division PT Indosat, Sigit Pramudyantoro dan Kepala Dinas Pendidikan Amin Wachid, kepada 16 siswa SD dan SMP di Ruang Nusantara, Kantor Pemerintah Kota Mojokerto.
   Paket data yang diberikan kepada siswa, lanjut wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini, terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah paket  data yang diberi nama Biar Rajin (Bantuan Paket data Internet Agar Seru Belajar Daring) dan paket data bernama Milih Jaring Bola (Murid Terpilih Belajar Daring Gabung di Sekolah).
   "Paket data Biar Rajin, digunakan oleh siswa melalui smartphone masing-masing atau milik orangtua mereka. Sedangkan, bagi siswa yang tidak memiliki gadget di rumah, pihak sekolah menyediakan fasilitas melalui laboratorium komputer yang bisa digunakan. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk paket data yang digunakan melalui fasilitas sekolah, kami beri nama Milih Jaring Bola. Jadi, semua siswa dapat merasakan kegiatan belajar secara daring tanpa kendala apapun," tegasnya.
   Pemberian paket data secara gratis ini, tidak lain untuk meringankan beban wali murid selama pandemi Covid-19 berlangsung. Sehingga orangtua tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi selama putra-putrinya menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau secara daring setiap harinya. Tak hanya itu, para wali murid tidak perlu khawatir jika paket data tersebut akan disalahgunakan oleh anak-anak untuk bermain game atau media sosial lainnya. Sebab, paket data yang diberikan oleh pemerintah telah dikunci secara khusus dan hanya digunakan untuk pembelajaran.
   "Paket data ini khusus pembelajaran. Tidak bisa dibuat mabar, Tik Tok, atau media sosial lainnya. Selain meringankan beban orangtua, paket data ini merupakan upaya mempermudah proses pembelajaran, dalam kerangka besar transformasi Kota Mojokerto menuju kota digital. Semuanya akan terdigitalisasi kedepan. Baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. Dari sana, kita punya bekal pemetaan untuk tahu program apa yang bisa dikembangkan Pemkot agar bisa semakin mendukung tumbuh kembang para pelajar kita," tandasnya. *adv

 
Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Sebanyak 15 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dilantik oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Pelantikan pejabat fungsional tersebut tetap berjalan di masa pendemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di Rumah Rakyat Hayam Wuruk 50, Magersari, Kamis (16/7/2020).
   Pelantikan ke 15 pejabat fungsional tersebut, merujuk pada pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Bahwa setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
   Ning Ita sapaan akrab wali kota menyampaikan bahwa jabatan fungsional berbeda dengan jabatan struktural. Dimana, jabatan ini melekat pada profesi, tidak memiliki atasan, dan mandiri. Kenaikan jabatan juga tidak tergantung pada masa kerja, tapi lebih kepada angka keaktifan atau kredit pegawai.
   "Jangan minder saat menduduki jabatan fungsional, justru harusnya bangga. Karena kenaikan jabatan pada pejabat fungsional itu bisa lebih cepat dari pejabat struktural. Dimanapun ASN menjabat, harus siap untuk menjalankan amanah dengan baik," tegas wali kota perempuan pertama Mojokerto ini, saat pelantikan.
   Bagi para pejabat fungsional yang baru dilantik, Ning Ita berpesan agar senantiasa bekerja keras melayani masyarakat dalam masa transisi ini karena akan mempengaruhi output organisasi. Selain itu ia juga mendorong kepada para pejabat fungsional untuk bekerja sama merumuskan manajemen kinerja baru yang berbasis jabatan fungsional yang dapat bersinergi dengan oragnisasi perangkat daerah (OPD).
   Adapun ke 15 pejabat fungsional tersebut berasal dari Dinas Kesehatan (1 orang), Dinas Pendidikan (1 orang), Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (1 orang), Inspektorat (1 orang), RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo (3 orang), UPT Puskesmas Kedundung (2 orang), UPT Puskesmas Blooto (1 orang), UPT Puskesmas Gedongan (3 orang), UPT Puskesmas Wates (1 orang) dan UPT Puskesmas Mentikan (1 orang). *hms/ds


Jombang - suaraharianpagi.com
   Di Kabupaten Jombang, pembangunan perumahan bersubsidi dan non subsidi belakangan ini sangat gencar sekali, namun tak sedikit pengembang yang mengesampingkan aturan yang ada dengan nekat membangun sebelum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
Salah satu pembangunan perumahan BUNDA ASRI yang berlokasi di Dusun Karangasem, Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diduga menyalahi aturan, belum mengantongi IMB ( Izin Mendirikan Bangunan ) nekat mendirikan bangunan. 
   Perumahan yang berdiri di lokasi bekas galian C tersebut diduga belum mengantongi IMB, namun sudah melakukan pembangunan unit rumah. "Sudah ada sekitar 3 unit bangunan rumah mewah tingkat satu di lokasi, sekarang tahap pengerjaan" ujar sumber di lapangan.
Nantinya di perumahan tersebut akan terdapat beberapa type rumah diantaranya, type 36/60 – 100/140, type 45/70, 60/90 – 120/180, type 70/120 – 60/90 ( lt2 ), Type 160/225 – 70/105 (lt2) dengan harga mulai dari Rp. 215 juta sampai dengan Rp. 875 juta per-unit. 
   Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Jombang, Ilham Hero Koentjoro, M. Si. melalui stafnya yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan bahwa sejauh ini belum ada permohonan IMB dari pengembang tersebut ke DPMPPTSP Jombang. Namun untuk proses memperoleh IMB sendiri cukup panjang, karena sebelum masuk ke DPMPPTSP Jombang, ada banyak syarat yang harus dipenuhi.
"Seperti tata ruang, persetujuan prinsip membangun dan izin lingkungan. Setelah itu baru bisa keluar IMB, jadi IMB itu produk akhir setelah semua syaratnya terpenuhi," paparnya.
Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan apabila pengembang masih memenuhi syarat-syarat tersebut. "Bisa saja masih berproses, termasuk sosialisasi, mencari izin ke penyanding, desa dan camat. Yang jelas permohonan IMB belum masuk," pungkasnya.
   Sementara Developer Perumahan BUNDA ASRI, PT. PUTRI AIDA BAROKAH, Lailatul Musyarofah ketika dikonfirmasi Suaraharianpagi.com, via ponselnya mengatakan jika pihaknya memang belum mengantongi IMB ( Izin Mendirikan Bangunan ) kalau kita menunggu izin IMB keluar, kapan rumah contoh bisa selesai dan bisa disurve pembeli, kami pun juga belum punya izin Site Plan, ujar Laila kepada Suaraharianpagi.com, 14/7/2020. 
Ketika ditanya apa saja izin yang sudah dimiliki, dia katakan bahwa kami baru mempunyai izin, Pengeringan, izin Bupati Jombang, izin KRK yang sekarang baru berjalan, untuk izin Site Plan dan IMB memang belum” ungkapnya. 
   Namun saat ditanya kenapa nekat membangun meskipun IMB belum keluar? Dirinya mengatakan jika hanya membangun beberapa unit untuk contoh saja, karena ada konsumen yang melakukan survei. "Kalau nunggu IMB keluar konsumen tidak bisa survei," tandasnya.*ryan.


Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Perhatian Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari dalam menjalankan kebiasaan normal baru dalam bidang pendidikan tidak hanya sebatas pendidikan formal tetapi juga meliputi pendidikan non formal. Pada Selasa (14/7) malam Ning Ita bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Mojokerto Djunaidi Malik dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mojokerto Choirul Anwar bersilaturahmi ke pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Mojokerto. Kunjungan Ning Ita dimulai dari Ponpes Sholihiyah asuhan KH. M. Rofi'i di Penarip berlanjut ke Ponpes Sabilul Muttaqin asuhan KH. Mutohharun di Mentikan, dan berakhir di Ponpes Tarbiyatul Aulad asuhan Ustadz Ismail Abdurrahman di Pulorejo.
   Pada kesempatan ini Ning Ita meninjau terkait protokol kesehatan dalam kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. “Saya minta RMI menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah kemudian segera dilaporkan kepada pemerintah.”kata Ning Ita.
   Lebih lanjut Ning Ita menambahkan semakin cepat masalah diinventarisir maka akan cepat dicarikan solusinya. "Apa saja kebutuhan untuk menjalankan new normal segera dilaporkan nanti akan kami bantu untuk memenuhi sehingga protokol kesehatan segera diterapkan dan proses pembelajaran bisa segera berlangsung."tegas Ning Ita.
   Ning Ita juga berpesan agar semua pihak terus berkomunikasi dan bersinergi sehingga di pesantren bisa diterapkan normal baru. “Saya harap Bagian Kesra, Kemenag dan RMI terus bersinergi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi di pesantren.”tutur Ning Ita.
   Disamping meninjau kondisi pesantren dan berdialog mengenai metode tatanan baru di masing masing Ponpes. Ning Ita juga memberikan peralatan protokol kesehatan seperti face shields, hand sanitizer, masker dan suplemen probiotik yang bisa dikonsumsi oleh santri dan pengurus Ponpes. *adv


Lamongan - Suaraharianpagi.com
   Dalam rangka mendisiplinkan masyarakat menuju kehidupan normal baru di Kabupaten Lamongan terus digalakkan. Salah satunya dengan membuat marka jalan physical distancing di simpang empat Family dan alun-alun. Marka ini dibuat ala starting grid di Moto GP. Hal itu dilakukan sebagai penerapan physical distancing antara pengendara kendaraan bermotor saat berhenti. “Berbagai upaya terus dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat, selain disiplin memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer serta menjaga jarak. Hari ini kita melaunching marka physical distancing untuk mendisiplinkan para pengendara motor maupun mobil saat berhenti di traffic ligth dengan tetap menjaga jarak aman,” Kata Bupati Lamongan, Fadeli saat Melaunching Marka Physical Distancing bersama Kapolres Lamongan AKBP Harun, Dadim Letkol Infantri Sidik Wiyono dan Sekda Yuhronur Efendi di Simpang Empat Alun-alun, Rabu (15/7). 
   Meskipun masyarakat Lamongan pada umumnya telah mematuhi aturan-aturan yang ada, Fadeli tetap menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi aturan-aturan berkendara di tengah pandami Covid-19 saat ini. Sementara itu Kasatlantas Polres Lamongan AKP Danu Anindito Kuncoro putro menjelaskan penerapan marka physical distancing ini ibarat petugas-petugas lalu lintas. “Dengan adanya penerapan marka physical distancing ini seperti halnya penganti petugas-petugas lalu lintas, sehingga masyarakat diharapkan lebih disiplin dengan adanya marka ini.” harapannya. Desain garis star motoGP yang tercetak di aspal tersebut berupa garis putih berbentuk setengah kotak dengan jarak masing-masing satu meter. Dengan kendaraan roda dua di barisan depan sedangkan mobil dibelakangnya, Pungkasnya.* abi


Lamongan - Suaraharianpagi.com
   Peringatan Hari Koperasi ke-73 dan menyongsong Hari UMKM Nasional ke-5 tahun 2020 ditandai dengan peresmian 5 (lima) koperasi tangguh dan 5 UMKM tangguh oleh Bupati Lamongan, Fadeli, Selasa (14/7). Hal tersebut seiring dengan masa pandemi covid -19 saat ini, sehingga koperasi juga harus menerapkan protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan. Menurut Fadeli, koperasi tangguh tidak hanya tangguh secara fisik, namun juga harus mampu menyokong perekonomian di Kabupaten Lamongan. Lebih lanjut Fadeli mengungkapkan, di Kabupaten Lamongan saat ini masih dijumpai KSP (Koperasi Simpan Pinjam), KSU (Koperasi Serba Usaha), dan Kantor Cabang Koperasi skala provinsi maupun nasional yang tidak memiliki ijin usaha maupun operasional. Dari 1.391 koperasi yang ada di Kabupaten Lamongan, sebanyak 1.082 koperasi aktif (70%) telah melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan), adapun 30% sisanya belum bisa melaksanakan RAT dikarenakan adanya dampak dari pandemi covid-19. Koperasi yang belum melaksanakan RAT (tidak memiliki ijin) dapat memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat, khususnya anggota, hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan koperasi. Lanjut Bupati Fadeli menegaskan, ke depan harus dilakukan penertiban terhadap koperasi-koperasi tanpa ijin. Hal tersebut, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya anggota. “Koperasi merupakan soko-guru ekonomi, ekonomi kuat karena koperasi kuat, UMKM kuat karena ekonomi kuat. Selamat Hari Koperasi dan UMKM Nasional,” terang Bupati Fadeli. Adapun yang ditetapkan sebagai koperasi tangguh pada kesempatan tersebut, antara lain KUD (Koperasi Unit Desa), KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia), dan Kopwan (Koperasi Wanita). Adapun lima koperasi yang dipilih sebagai percontohan Koperasi Tangguh Lamongan, yakni KUD Mina Tani Kecamatan Brondong, KUD Tani Mulyo Kecamatan Lamongan, KPRI Maju kecamatan Mantup, KPRI Handayani Kecamatan Lamongan dan Koperasi Wanita Sejahtera Kecamatan Karanggeneng. Sedangkan UMKM tangguh yakni, Gusti Atmo, R&D Craft, Soe Art, Tako IB, dan Zain. * abi


Lamongan - Suaraharianpagi.com
   Terima kasih atas perhatian yang diberikan Bapak Bupati Lamongan kepada Saya. Saya akan meneruskan perjuangan dari Ayah Saya untuk melawan Covid ini, " terang Muhammad Noval Rafiahnaf, yang akrab dipanggil Noval. Kalimat penyemangat itu disampaikan Noval usai menerima tali asih dari Bupati Fadeli di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 (GTPPC) Lamongan, Selasa (14/7). Noval (19) adalah putera tunggal almarhum dr Arief Agoestono Hadi, Kepala UPT Puskesmas Mantup yang meninggal dunia 12 Juli lalu dengan terkonfirmasi positif COVID-19. Sehari sebelumnya, Noval juga kehilangan ibunya, Purnomosasi Prihatini Asri Melati, juga dengan konfirmasi COVID-19. Noval siang itu datang ke Posko GTPPC Lamongan bersama pamannya Ismail. Selain dari Bupati Fadeli, tali asih juga diberikan dari Ikatan Dokter Indonesia Lamongan dan Dinas Kesehatan. Ismail, perwakilan keluarga almarhum, juga mengucapkan terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada keluarganya.”Saya mewakili keluarga almarhum dan almarhumah mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah dan khususnya bapak bupati. Semoga bantuan ini bermanfaat untuk keluarga kami,” katanya. Dimata Bupati Fadeli, almarhum merupakan sosok pejuang kesehatan yang gigih. “Kami menyampaikan duka yang mendalam kepada almarhum dokter Arief Agoestono Hadi dan untuk almarhumah istrinya ibu Purnamasasi Prihatini yang berpulang sehari sebelumnya, " tutur Fadeli. Beliau, lanjutnya, merupakan pejuang kesehatan yang tidak mengenal lelah dan luar biasa. 
   Kami merasa kehilangan sekali atas berpulangnya dokter Arief, beliau merupakan pejuang kesehatan yang gigih terutama disaat mewabahnya pandemi covid-19. Beliau bekerja pagi, siang dan malam, tidak mengenal lelah. Semoga perjuangan dan amal ibadahnya diterima disisi Allah SWT,” katanya. Sementara itu Juru bicara GTPPC menyampaikan sudah melakukan tracing terkait terkonfirmasinya dr Arief. Termasuk kepada Noval yang hasil swabnya negatif. Sedangkan untuk Puskesmas Mantup sudah dilakukan sterilisasi secara periodik dan tetap membuka layanan. "Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat," katanya menambahkan. Proses administrasi kepegawaian dr Arief juga sudah diperintahkan untuk dipercepat. Karena meninggal dalam melaksanakan tugas, kepada ahliwarisnya akan diberikan pensiun yatim sebesar 72 persen. Sementara jika meninggal saat pensiun, ahli waris hanya menerima pensiunan sebesar 30 persen. * abi


Lamongan - Suaraharianpagi. Com
   Pemerintah kabupaten Lamongan mengapresiasi usulan DPRD Lamongan terkait Raperda pendidikan karakter anak, karena dinilai selaras dengan komitmen mereka untuk mewujudkan insan yang cerdas, berakhlak, profesional, dan berbudaya. "Saya mengapresiasi raperda pendidikan karakter anak, karena selaras dengan komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan insan yang cerdas, berakhlak, profesional, dan berbudaya,” terang Hj. Kartika Hidayati Wakil Bupati Lamongan, saat Rapat Paripurna membahas Raperda, Senin (13/7). Lanjut Kartika juga menilai bahwa mendidik dan mengajar anak tidak hanya terbatas pada materi pendidikan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Namun perlu diiringi dengan pendidikan karakter sehingga kecerdasan anak diimbangi pribadi yang baik. Dan terkait usulan Raperda dari DPRD Lamongan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dalam realitanya masih belum sepenuhnya mendapatkan kedudukan dan hak yang setara, Pemkab Lamongan memandang bahwa diperlukan adanya regulasi yang mengatur tentang hal itu, sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Sedangkan Raperda tentang keterbukaan informasi publik dalam pembahasan lebih lanjut di tingkat panitia khusus perlu dilakukan pengkajian dan penyesuaian kembali terhadap regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih. Demikian juga Raperda terkait penyelenggaraan kabupaten sehat yang diusulkan legislatif. Sementara itu, pihak legislatif juga menyambut baik enam raperda usulan eksekutif. Sedangkan Menurut Imam Fadli juru bicara Fraksi Gerindra. 
   Pihaknya berharap agar Raperda pengelolaan air limbah domestik dapat membawa perubahan yang signifikan. Adapun tantangan terbesar di sektor sanitasi ini, antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran lingkungan. Untuk itu kami berharap semua pihak yang terlibat benar - benar cermat, bertujuan untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik serta melindungi kualitas air tanah, meningkatkan pelestarian lingkungan dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat," katanya. Sedangkan Noor Fatonah Jubir Fraksi Demokrat dan Moch Dachlan Jubir Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (FPNRI). Dia menyebut bahwa perlindungan terhadap kondisi lingkungan hidup dan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk penetapan Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik yang diusulkan Pemkab Lamongan. "Selain itu juga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air limbah domestik secara benar,” tutur Moch Dachlan. Sementara itu, Rayke Ria, jubir Fraksi Amanat Nasional, mengatakan bahwa rencana perwujudan tata ruang wilayah kabupaten Lamongan yang tercantum dalam indikasi program utama diharapkan dapat diwujudkan. Indikasi program seyogyanya sesuai dengan tujuan penataan ruang daerah serta visi dan misi daerah. Sedangkan Raperda tentang rencana detail tata ruang bagian wilayah perencanaan Paciran, menurut Sholihin dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menilai bahwa perlu adanya pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat Paciran khususnya. Dan masyarakat Lamongan pada umunya, agar meniminimalisir adanya kesalahpahaman nantinya. Adapun Fraksi Golongan Karya (Golkar) sependapat dengan Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui Jubirnya, Nurul Huda, Golkar berharap Pemkab Lamongan lebih selektif dalam penentuan lokasi tempat industri dengan tetap memperhatikan sumberdaya alam sekitarnya."Berdasarkan pengematan kami, Raperda ini layak untuk dilanjutkan dalam proses pembahasan selanjutnya. Selain itu kami juga meminta Pemkab untuk benar - benar lebih selektif dalam menentukan lokasi tempat industri," Pungkas Huda. * abi


Mojokerto - suaraharianpagi.com
   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, meresmikan Becak Tangguh Semeru bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Mapolres Kota Mojokerto. Ada sedikitnya sepuluh becak tangguh yang diresmikan secara simbolik sebagai pelopor transportasi umum yang memenuhi standar aman dari Covid-19 bagi masyarakat, Senin (13/7).
   Becak Tangguh Semeru, merupakan inovasi yang dipelopori oleh Polri untuk memutus mata rantai penyebaran virus di masa pandemi saat ini. Bersama Pemerintah Kota Mojokerto keberadaan Becak Tangguh Semeru diharapkan mampu melindungi para konsumen atau pelanggan saat memanfaatkan transportasi umum selama kondisi Covid-19. Tentunya, Becak Tangguh Semeru telah dilengkapi standar kelayakan protokol kesehatan.
 "Kami Pemerintah Kota Mojokerto sangat mengapresiasi keberadaan Becak Tangguh Semeru yang diinisiasi oleh Polri. Kami berharap, melalui paguyuban Becak Tangguh Semeru yang saat ini telah diresmikan, dapat menjadi contoh dan pelopor bagi 1.200 tukang becak lainnya yang ada di Kota Mojokerto. Semoga, dengan adanya Becak Tangguh Semeru dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna transportasi umum ini," harap Ning Ita, sapaan akrab wali kota.
   Usai meresmikan Becak Tangguh Semeru, wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini, menjajal menaiki becak yang dilengkapi dengan hand sanitizer dan alat pembatas (partisi), bersama Forkopimda. Rute yang diambil mulai dari Mapolres Kota Mojokerto menuju Jalan Bhayangkara - Jalan Panglima Besar Sudirman - Jalan Jaksa Agung Suprapto - Jalan Majapahit kemudian kembali ke Jalan Bhayangkara (Mapolres Kota).
  Pada kesempatan ini, Ning Ita juga menyam paikan pesan kepada seluruh tukang becak agar terus mematuhi protokol kesehatan. Serta, selalu mengingatkan kepada orang lain yang masih kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, termasuk kepada pelanggan atau konsumen. Hal ini tidak lepas dari Perwali Kota Mojokerto Nomor 55 yang merupakan perubahan dari Perwali Nomor 47 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona virus disease 2019.
   "Jangan lupa, selalu menggunakan masker saat keluar rumah, sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Jangan sampai tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Karena, setiap hari jumlah teman-teman kita, saudara kita, terus bertambah karena terpapar virus korona. Untuk itu, mari bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus ini dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, dimanapun," tegasnya. *adv


 Lamongan - Suaraharianpagi. com
   Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kalitengah mengadakan Bimbingan Teknis Coklit & Pemutakhiran Data Pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada hari minggu (12/7). Kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Kecamatan ini diikuti oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di seluruh wilayah Kecamatan Kalitengah. Selain itu juga turut hadir ketua dan seluruh anggota PPK, Kesekretariatan PPK, dan Panwascam Kecamatan Kalitengah.    
   Menurut Totok Setiawan selaku anggota PPK devisi data, kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan penyelenggara untuk melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih di masing-masing wilayah. "Dalam kegiatan ini kami memberikan pembekalan  kapada seluruh PPS perihal tugas PPS dan PPDP selama proses Coklit. Harapannya adalah agar proses kegiatan Coklit ini kemudian dapat berjalan dengan lancar dan benar," kata Totok  Lebih lanjut, pria asal Desa Pucangtelu ini juga mengapresiasi kerja sama dari semua pihak, baik pihak Kesekretariatan dan juga Panwascam serta soliditas seluruh PPS di Kecamatan Kalitengah sehingga acara Bimbingan Teknis (Bimtek) kali ini dapat berjalan dengan lancar. Setelah mendapatkan Bimtek ini, seluruh PPS akan memberikan bimtek juga kepada seluruh PPDP di masing-masing wilayah desanya. "Kita agendakan tanggal 13 dan 14 Juli ini sudah tuntas bimtek kepada PPDP oleh masing-masing PPS karena batas akhir persiapan Coklit & Pemutakhiran Data Pemilih adalah tanggal 14, untuk selanjutnya akan dilakukan Coklit serentak," terang Totok. Untuk diketahui bahwa Pilkada Serentak Lanjutan 2020 akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Sementara salah satu agenda terdekat KPU adalah kegiatan Coklit & Pemutakhiran Data Pemilih yang berlangsung mulai 15 Juli s/d 13 Agustus. Segala persiapan telah dilakukan KPU temasuk memberikan Bimbingan Teknis Coklit & Pemutakhiran Data Pemilih kepada seluruh penyelenggara baik PPK, PPS, maupun PPDP. * abi


Lamongan - Suaraharianpagi.Com
   Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lamongan mengungkapkan bahwa jumlah pasien positif yang sembuh saat ini lebih banyak daripada pasien positif yang dirawat. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan dr.Taufik Hidayat, Senin (13/7). “Secara akumulasi kemarin tercatat jumlah pasien positif yang sembuh lebih banyak daripada yang dirawat. Meskipun ada penambahan jumlah 4 pasien positif, namun penambahan jumlah pasien sembuh jauh lebih banyak yakni 10 orang”, terang dr.Taufik Hidayat.“Jadi total pasien positif di Lamongan sebanyak 269 orang, 107 pasien masih dirawat dan 124 lainnya alhamdulillah sudah sembuh”, Tambahnya. 
   Tak hanya kabar baik tersebut saja yang diungkap oleh dr. Taufik Hidayat. Dia juga menyebutkan bahwa berdasarkan data epidemiologi dari Pusat Aplikasi Bersatu Lawan Covid yang dirilis tiap minggunya, Kabupaten Lamongan yang sebelumnya berada pada daerah resiko tinggi telah bergeser menjadi daerah resiko sedang. Namun dr. Taufik Hidayat tetap mengingatkan kepada masyarakat agar tetap mentaati protokoler kesehatan. “Kepada masyarakat Lamongan agar tetap selalu mentatati protokoler kesehatan yakni tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan untuk memutus mata rantai penularan covid-19”, pungkasnya. * abi

Mojokerto – suaraharianpagi.com
Ditengah gencarnya sosialisasi dan evaluasi penerapan protokol  kesehatan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas, pada Sabtu (11/7) Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriadi dan Dandim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto meninjau penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan ibadah dan sekaligus meresmikan klenteng Hok Sian Kiong sebagai klenteng tangguh, Masjid Al Fatah sebagai masjid tangguh dan GBI Rock sebagai Gereja Tangguh. Peresmian ini ditandai dengan penyerahan Sertifikasi Layak Operasi (SLO) kepada pengurus rumah ibadah.
   Beberapa tempat ibadah yang diresmikan hari ini dinilai telah memenuhi protokol kesehatan seperti penandaan tempat ibadah, penyediaan desinfektan, hand sanitizer tempat cuci tangan dan thermogun serta pemisahan pintu masuk dan keluar.
   Dalam sambutannya Ning Ita menyampaikan bahwa selama hampir 4 bulan beribadah di rumah masing-masing dengan tatanan normal baru, mulai sekarang jamaah bisa beribadah lagi di rumah rumah ibadah. "Di dalam pelaksanaan ibadah di rumah ibadah bisa seperti sedia kala tetapi harus sesuai protokol kesehatan salah satunya, jamaah yang hadir 30% dari kapasitas maksimal."tegas Ning Ita.
   Ditengah pandemi covid-19, warga kota mojokerto harus terus menjalin kerukunan antar umat beragama, semangat kebersamaan gotong royong, tetap terjalin tidak pandang siapa, semua saling membantu."kata Ning Ita. Kalau sebelum pandemi, ini bisa terlihat ketika ada pawai budaya lintas agama, namun ditengah pandemi saya harap kepedulian antar umat beragama bisa tetap terjalin dengan saling memberi empati kepada sesama.
   Lebih lanjut Ning Ita menegaskan meski sudah diberi sertifikat tetap ada pengawasan dari tim gugus tugas, ketika dinilai tidak melaksanakannya protokol kesehatan SLO bisa dicabut.
   Dengan diberikan SLO kepada tiga rumah ibadah tersebut semoga bisa menjadi contoh untuk rumah-rumah ibadah yang lain. Ning Ita juga berpesan agar para pemuka agama terus mensosialisasikan protokol kesehatan kepada pada jamah masing-masing, karena taat dan disiplin adalah kunci untuk menekan peningkatan Covid-19. *adv



Jombang - suaraharianpagi.com
   Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Untuk mendapatkannya, pemohon harus mengikuti serangkaian tes, mulai dari kesehatan, teori hingga praktik yang harus dilaluinya.
Tak hanya sekedar itu, pemohon juga harus rela antri yang panjang agar bisa praktek, itu pun, SIM belum bisa dipastikan terbit, jika salah satu tes ada yang gagal. Sehingga, pemohon wajib datang dan mengulanginya agar lulus dan mendapatkan SIM. Namun, ada hal yang berbeda dalam pengurusan SIM yang ada di Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi) Polres Jombang.
   Begitu pemohon datang langsung disambutnya para calo yang menawarkan jasa layanan pengurusan SIM bagi pemohon baru, akan mempermudah pemohon dalam mendapatkan SIM yang diinginkan. Otomatis, praktik percaloan dalam pengurusan SIM di Satpas Polres Jombang diduga masih marak kembali.
Buktinya para calo menawarkan jasa pengurusan SIM dengan harga yang bervariatif dan tampak secara terang-terangan menawarkan jasanya untuk mengurus SIM cepat dan tidak ribet. "Untuk SIM A, Rp. 1juta, untuk SIM C Rp. 875ribu, itu lengkap. Ayo, yang penting SIM nya jadi, nanti kalau sudah jadi, saya WA. Mending begitu mas, saya tembakkan langsung jadi, kamu tinggal test, besok langsung ambil, "ungkap salah satu calo pengurusan SIM saat dikonfirmasi di area Satpas Polres Jombang dengan inisial K.D, Kamis (09/07).
   Selain itu, K.D mengaku dari hasil tersebut dirinya hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25ribu. "Saya hanya dapat Rp. 25 ribu mas, selebihnya ke dalam, "tandasnya. Sementara itu, Bunga (bukan nama sebenarnya, red) saat dikonfirmasi saat mengantarkan anaknya dalam pengurusan SIM C mengatakan bahwa dirinya mengurus SIM melalui jasa calo. "Kena Rp. 750ribu. Dari kemarin saya cari-cari mas, kemarin dapat Rp. 850ribu, tapi gak jadi. Dan sekarang saya dapat Rp. 750ribu, untuk anak saya, "jelasnya. Hal senada juga diungkapkan oleh inisial D.K, bahwa untuk mendapatkan SIM yang mudah, pengurusannya lewat calo. "Cari calo di depan, nanti kamu tawar Rp. 600ribu. Tapi kesehatan dan tes psikolog kamu bayar sendiri, mas. Karena saya dapat Rp. 600ribu dan Rp. 650ribu sudah mentok. Satu dua hari sudah selesai, lulus gak lulus pasti lulus saja, sudah gak bolak balik lagi, mas. Dan di luar itu banyak calo nya, mas, nanti tinggal calonya yang menghubunginya. Menyingkat waktu, mas, "pungkasnya.
   Perlu diketahui, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri, pembuatan SIM A baru hanya sebesar Rp120.000 dan SIM C baru Rp100.000. Sementara untuk perpanjangan hanya dikenakan biaya Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C. *ryan



Lamongan - Suaraharianpagi.com
   Tingkat produktivitas dan pemanfaatan teknologi yang masih rendah mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk melakukan inovasi guna mendukung swasembada jagung di Indonesia. Pemanfaatan teknologi terbaru sesuai dengan agroekologi dan sosial ekonomi petani dianggap dapat meningkatkan provitas jagung, dampaknya pendapatan petani jagung dapat meningkat.
   Hal tersebut diungkapkan Bupati Fadeli, pada presentasi dan wawancara kompetisi inovasi pelayanan publik dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara virtual, Jum’at (10/7). Menurut Bupati Lamongan, Fadeli, ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk merubah petani dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Hal tersebut dimulai dengan membuat kawasan percontohan budidaya jagung modern dengan 15 titik di beberapa kecamatan, melakukan sosialisasi, pelatihan, publikasi, dan pendampingan kelompok tani, pengembangan kawasan percontohan, menfasilitasi penyediaan sarana produksi, menguatkan kelembagaan petani, menumbuhkan koperasi petani, membangun kemitraan dengan sumber teknologi, keuangan, sarana produksi dan produsen pakan ternak, serta melakukan monitoring dan evaluasi.
   Pertanian modern, kata Fadeli dilakukan dengan menggunakan teknologi terbaru, tanam-panen menggunakan mesin, penggunaan pupuk insektisida dan herbisida yang tepat dosis, serta penggunaan bibit unggul hibrida seperti pioneer 27, bisi 18, bisi 321dianggap lebih efisien dalam meningkatkan keuntungan petani. Lebih lanjut Fadeli menambahkan, jika dilihat dengan analisis usaha, biaya produksi pertanian modern untuk sarana produksi, tenaga kerja/sewa alat memang relatif lebih mahal yakni Rp 15.385.000 dibanding pertanian tradisional Rp 13.450.000, namun hasil yang diperoleh juga cenderung lebih besar yakni 10.850 kg/ha untuk pertanian modern dan 6.700 kg/ha untuk pertanian tradisional.
    Jika dihitung pendapatan dengan harga jual Rp 3.900 per-kg, maka hasil yang diterima adalah Rp 42.315.000 untuk pertanian modern dan Rp 26.130.000 untuk tradisional. Dengan demikian pendapatan bersih yang diperoleh petani adalah Rp 26.957.000/ha pada petani modern dan Rp 12.680.000 pada petani tradisional, jika dirasio yakni 2,7 banding 1,9. “Biaya produksi memang naik 12.4 persen, namun hasil panen juga naik 38.2 persen, begitu juga pendapatan petani yang naik sebesar 52.9 persen,” tutur Bupati Fadeli. Lanjut Bupati Fadeli, bahwa capaian produktivitas jagung meningkat setiap tahunnya setelah menggunakan pertanian secara modern, yakni mulai dari 5.8 ton/ha pada tahun 2016, 8.4 ton/ha pada tahun 2017, tahun 2018 sebesar 9.4 ton/ha, tahun 2019 9.5 ton/ha, dan meningkat menjadi 9,7 ton/ha pada tahun 2020 tepatnya Bulan Juni, posisi Pungkasnya. *abi



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Dalam rangka menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Lamongan terutama di masa pandemic covid-19 agar ketahanan pangan tidak terganggu, Bupati Fadeli bersama dengan Kapolres Lamongan AKBP Harun dan Dandim 0812 Letkol Infantri Sidik Wiyono melakukan kegiatan panen padi, dan tebar benih ikan di sawah ketua Poktan Desa Jotosanur Kecamatan Tikung serta penanaman pohon produktif di UPPO Kodim 0812 Lamongan, Jumat (10/7).

   Sebelumnya di tahun 2019, produksi padi sebesar 1.106.878 ton dengan produktivitas 7,46 ton per hektar. Sampai dengan Mei 2020 luasan lahan padi yang sudah dipanen seluas 71.554 hektar dengan produksi 538.461 ton dan produktivitas mencapai 7,44 ton per hektar. Sedangkan untuk produksi ikan di tahun 2019 mencapai 136.225,56 ton dengan rincian 79.315,10 ton produksi ikan tangkap dan 56.910,46 ton produksi ikan budidaya. *abi


Lamongan - suaraharianpagi.com
   Kabupaten Lamongan menjadi salah satu multicenter study uji klinis obat covid-19 yang ditemukan oleh Universitas Airlangga yang bekerjasama dengan Badan Intelegen Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga Dr. Purwati, dr., Sp.PD, K-PTI, FINASIM di Ruang Kerja Bupati Lamongan, Kamis (9/7).
 “RS di Kabupaten Lamongan menjadi prioritas bersama RS di Kediri, Pemkot Surabaya dan RSPAD “, Tambahnya. Dr. Purwati menjelaskan bahwa hasilnya telah dilaporkan pada BIN selanjutnya ditindaklanjuti oleh BPOM dan Kementrian Kesehatan dan surat persetujuan pelaksanaan uji klinis secara nasional sudah turun dari Kepala BPOM ke Rektor UNAIR pada Jumat minggu lalu.
   “Di masa pandemi seperti ini yang dapat kami lakukan yakni membuat pintasan untuk mencari obat, karena kalau membuat obat baru memerlukan proses yang panjang oleh karena itu Kami meneliti obat yang sudah beredar, yang selama ini belum diketahui efek antivirusnya melalui serangkaian uji laboratorium. Kami menggunakan sampel virus covid-19 yang menjangkit di Indonesia dan 14 regimen obat atau 6 senyawa tunggal dan 8 kombinasi”, terang Dr. Purwati. Lanjut Dr. Purwati menjelaskan bahwa uji pertama yakni uji toksisitas apakah obat yang akan dipakai itu toksis atau tidak untuk sel tubuh kita.
   Kedua yakni meneliti potensi obat yang digunakan tersebut seberapa besar daya bunuhnya terhadap virus dan yang ketiga meneliti efektivitas obat sebesarapa besar dan berapa lama berefek terhadap penghambatan dan penurunan jumlah virus. “Dari 14 regimen obat tersebut ditemukan 5 kombinasi regimen obat yang mempunyai potensi dan efektivitas yang cukup bagus untuk menghambat virus masuk ke dalam sel dan membantu menurunkan perkembangbiakannya di dalam sel. Hasilnya dapat diikuti bertahap dari 24 jam, 48 jam dan 72 jam jumlah virus berkurang hingga tidak terdeteksi (undetected)”, terangnya.
   Saat ini Tim Dr. Purwati telah membawa 100 obat yang akan di uji di Kabupaten Lamongan yang nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sementara itu, Bupati Fadeli menyambut baik hal tersebut dan berharap hal ini akan memberi kabar baik yang selama ini ditunggu oleh masyarakat.
 “Terimakasih atas upaya yang telah dilakukan oleh UNAIR, BIN, BPOM dan Kementrian Kesehatan. Karena sudah diketahui bahwa Covid-19 ini masih belum ada obatnya. Semakin hari jumlah pasien masih bertambah. Semoga dengan adanya uji klinis ini segera ditetapkan obatnya dan dapat diproduksi massal sehingga dapat memutus mata rantai penularan covid-19 di Indonesia”, pungkas Bupati Fadeli. *abi



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Bupati Lamongan Fadeli sampaikan rencana tata ruang wilayah kabupaten Lamongan Tahun 2020-2040 dalam rapat paripurna Nota Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lamongan, Kamis (9/7). Dari sepuluh Raperda yang dibahas, enam diantaranya usulan dari Pemkab Lamongan.
   Bupati Fadeli membeberkan enam raperda tersebut meliputi. “Enam Raperda tersebut yakni rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2040, rencana induk pembangunan industri kabupaten Lamongan Tahun 2020-2040, dan rencana peraturan daerah tentang pengelolan air limbah domestic”, katanya.
   Rancangan kelima, lanjut Fadeli yakni peraturan tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 23 tahun 2010 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta peraturan tentang penyidik pegawai negeri sipil.
Sedangkan enam Raperda lainnya merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Lamongan meliputi, pendidikan karakter bagi anak, penyelenggaraan kabupaten sehat, keterbukaan informasi publik, serta penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
   Fraksi-fraksi juga menyampaikan pandangan umum, mereka mengapresiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pajak dinilai mengalami kenaikan. Kasdono juru bicara Partai Kebangkitan Bangsa dihadapan Bupati Fadeli mengungkapkan PAD tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. “Nampaknya besaran nominal dari pendapatan pajak kini mulai naik. Kenaikan tersebut menunjukkan suatu prestasi pendapatan pajak daerah yang lumayan bagus, namun pihaknya juga berharap kenaikan ini sebagai bahan acuan untuk mencapai target” tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Jubir Partai Demokrat Nahdliyah Kartika Agustin bahwa pendapatan PAD dari sektor pajak cenderung mengalami kenaikan dari sisi target dibandingkan tahun 2018. Meski demikian perlu usaha khusus dalam rangka peningkatan pendapatan di bidang pajak, sehingga target yang diharapkan terpenuhi. Pada PAD tercapai 91,27 persen dari target sebelumnya, Lanjut Naim jubir FPNRI berkaitan dengan pajak daerah, pihaknya berharap kepada eksekutif agar dalam menjalankan sistem pungutan atas setiap objek pajak dengan tetap meningkatkan pelayanan sehingga hasilnya maksimal.
   Selain itu Partai Amanat Nasional serta Gerindra sependapat terkait menyampaikan apresiasinya atas kerja keras dan komitmen serta sinergitas semua pihak di Kabupaten Lamongan. Terkait dengan PAD fraksinya menyarankan agar dilakukan upaya efesiensi dan efektifitas dalam sistem pemungutan pendapatan daeran. sedangkan Jubir Partai Demokrasi Indonesi perjuangan Abdul Shomad menuturkan meski realisai belanja dinilai sudah maksimal, perlu evaluasi kembali terhadap belanja - belanja yang realisasinya masih kecil terkhusus belanja yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu Partai Golongan Karya mengapresiasi realisasi atas belanja daerah yang penyerapannya sudah maksimal. “realisasi belanja tahun anggaran 2019 mencapai Rp 2.875.512.218.177,6 dari target Rp 3.38.634.831.480,51. Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi dengan melihat realisasi belanja daerah secara nominal cukup maksimal dibanding tahun lalu,”Pungkas Abdul Aziz. *abi


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget