Juni 2020


 Lamongan - suaraharianpagi.com
   Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Lamongan terus mendorong penegakan disiplin protokol kesehatan. Kali ini mensasar sekolah, dengan meresmikan Sekolah Tangguh Semeru, Selasa (30/6).
   Sekolah yang dijadikan sebagai contoh Sekolah Tangguh Semeru adalah SD Bhayangkari, SDN 4 Made, SMPN 2 Lamongan, dan SMPN 1 Lamongan. Dengan Sekolah tangguh diharapkan mampu menjadi inspirasi, contoh disiplin dan kejujuran dalam mentaati protokol kesehatan.
   Mulai dari memastikan semua warga sekolah terlindungi dari penularan dan ancaman covid-19, menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, melakukan pengukuran suhu, serta penyesuaian sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan. Adapun Protokol kesehatan yang harus diterapkan peserta didik di sekolah New normal meliputi protokol kesehatan saat berangkat ke sekolah, protokol kesehatan selama di sekolah untuk guru, siswa, dan tenaga pendidik, protokol kesehatan selama di sekolah untuk siswa meliputi lingkungan sekolah, di kelas, di lab/tempat praktek, tempat ibadah), dan protokol kesehatan pulang dari sekolah.
   Bupati Fadeli dalam sambutannya saat ini pemerintah bersama GTPPC, Polres dan Kodim 0812 Lamongan terus berupaya mencari contoh terbaik dalam penerapan protokol kesehatan di sekolah. Lanjut Fadeli, empat sekolah yang diresmikan sebagai sekolah tangguh pada kesempatan tersebut hanya sebagai contoh, ke depan akan berlaku di semua sekolah di Kabupaten Lamongan. Lebih lanjut Fadeli mengatakan, tanggal 13 Juli 2020 mendatang merupakan tahun ajaran baru, namun bukan berarti saat itu juga peserta didik akan melakukan pembelajaran tatap muka. Sekolah diminta untuk terus mencari dan memberlakukan proses dan bentuk pembelajaran yang dirasa aman, baik itu secara online, offline, campuran (online-offline), ataupun guru kunjung.
“Kita masih menuju normal baru, kita masih terus mencari bentuk sekolah tangguh dan prosesnya itu bagaimana, agar jangan sampai ada masalah dan menimbulkan klaster-klaster baru nantinya,” Pungkas Bupati Fadeli. *abi



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan melakukan aksi kirab bendera merah putih dan bendera partai sebagai bentuk kecaman mereka terkait pembakaran bendera partai berlambang kepala banteng tersebut beberapa waktu lalu. Aksi long march yang diikuti kurang lebih 300 kader partai tersebut dimulai dari Kantor DPC PDI Perjuangan Lamongan, Jalan Kusuma Bangsa menuju Mapolres Lamongan, Jalan Kombespol M Duryat, Lamongan.
   Saim S.P.d Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan, mengatakan, kedatangan mereka ke Mapolres Lamongan adalah untuk meminta Kapolri mengusut tuntas kasus pembakaran bendera PDI Perjuangan saat aksi massa tolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan gedung DPR pekan lalu.
"Kami minta Kapolri untuk mengusut tuntas baik si pembakar bendera maupun aktor intelektualnya," tutur Saim, usai menyerahkan surat untuk Kapolri melalui Kapolres Lamongan, Selasa (30/6). Lanjut Saim, aksi long march tersebut dilaksanakan tanpa instruksi dari pusat, melainkan inisiatif kader partai di daerah lantaran merasa harga diri dan martabat mereka terlecehkan oleh aksi pembakaran bendera partai di Jakarta tersebut.
   "Kita semua punya bendera, sekali bendera dibakar satu, maka kami pengurus merasa martabat kita diinjak-injak. Kapolres Lamongan, AKBP Harun mengatakan akan kami bahwa aspirasi dari DPC PDIP tersebut akan disampaikan kepada Kapolri. "Tentunya kami Polres Lamongan di sini menerima dengan baik dan melayani apa yang disuarakan, kemudian nantinya surat tersebut akan kita sampaikan kepada pak Kapolri, pungkas Kapolres Lamongan.*abi



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Tahapan verifikasi faktual terhadap berkas dukungan pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang bakal maju pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Lamongan dari jalur perseorangan, dimulai pada Senin (29/6) hari ini.
   Mahrus Ali, S.P.d Ketua KPU Lamongan, mengatakan Bahwa, pada hari pertama verifikasi faktual, tahapan yang dilakukan adalah penyerahan dokumen dukungan sekaligus Alat Pelindung Diri (APD) dari Panitia Pemilihan Kecamatan kepada perwakilan Panitia Pemungutan Suara.
"Hari ini masih proses penyerahan dokumen dari PPK ke PPS. Belum geser ke personal PPS di Desa - Desa yang melalukan verifikasi," terang Mahrus, Senin (29/6). Lanjut Mahrus menjelaskan, proses verifikasi faktual dilakukan dengan mendatangi masing-masing rumah yang masuk dalam berkas dukungan. Saat menjalankan tugasnya, petugas verifikasi juga harus menerapkan protokol kesehatan, guna mencegah penyebaran Covid-19.
 Hal itu dilakukan sesuai petunjuk dari KPU RI. "Para petugas juga melakukan rapid test. Saat bekerja, PPS juga diwajibkan mengenakan masker, sarung tangan serta membawa hand sanitizer sesuai surat edaran KPU RI, demi pencegahan penyebaran Covid-19," terangnya. Di Kabupaten Lamongan hanya ada sepasang calon yang bakal berangkat dari jalur perseorangan Pilkada 2020, yaitu Suhandoyo dan Muhammad Suudin.
   Pasangan tersebut telah menyerahkan kurang lebih 92 ribu berkas dukungan ke KPU Lamongan. Lanjut Mahrus, jumlah minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh kandidat dari jalur perseorangan minimal 6,5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau sebesar 68.673 dukungan dan harus tersebar minimal di 14 kecamatan. Adapun tahap verifikasi faktual ini berlangsung sampai tanggal 12 Juli mendatang, merujuk pada verifikasi faktual bakal calon perseorangan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Lamongan, pungkas Ketua KPUD lamongan. *abi



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Bupati Lamongan Fadeli terus mendorong terbentuknya kampung-kampung Keluarga Berencana Tangguh di Kabupaten Lamongan. Ini sebagai upaya menjadikan Desa tidak hanya sukses dalam Program KB, namun juga untuk meningkatkan SDM dan kesejahteraan sehingga tetap tangguh di masa pandemi COVID-19.
   Hal tersebut diungkapkan Fadeli saat Tasyakuran Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-27 Tahun 2020 di halaman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Lamongan, Senin (29/6).
   Lanjut Bupati Fadeli, hingga saat ini Kampung KB di Kabupaten Lamongan merupakan yang terbanyak di Jawa Timur, yakni sebanyak 107. “Saat ini jumlah kampung KB di Lamongan sebanyak 107 dan terbanyak di Jawa Timur, kampung KB ini harus didorong menjadi kampung KB tangguh,” kata Fadeli.
Pada kesempatan tersebut Fadeli mengingatkan agar agar ibu-ibu tetap menjalankan program KB di tengah pandemi Covid 19 saat ini. Karena, menurutnya selain agar terwujud keluarga yang berkualitas dan mandiri, menunda kehamilan ditengah pandemi juga dapat melindungi keluarga.
   “Di tengah pandemi saat ini jangan tinggalkan KB, karena menunda kehamilan termasuk melindungi keluarga dari Covid 19 juga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan mandiri,” tutur Fadeli.
Selain mendorong terbentuknya Kampung KB Tangguh, Bupati Fadeli bersama Kapolres Lamongan AKBP Harun dan Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono juga mendorong masyarakat agar tangguh terhadap serangan pandemi dan tetap tangguh di masa selanjutnya. “Sudah ada beberapa zona dan wilayah tangguh saat ini, seperti kampung tangguh semeru, pesantren tangguh, industri tangguh dan pasar tangguh,” terang Fadeli. Lanjut Dia, hal tersebut dibentuk agar terbangun masyarakat tangguh di tengah pandemi Covid 19.
   Fadeli juga mengingatkan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dengan terus memakai masker, sering mungkin cuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Sementara itu, kepala Dinas PPKB Kabupaten Lamongan Umuronah menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai jenis program kegiatan salah satunya Bakhti Sosial Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor di Faskes dan Rumah Sakit Daerah maupun Swasta Se-Kabupaten Lamongan pada tanggal 25 - 29 Juni 2020. “Total ada 6.033 yang telah menggunakan akseptor dalam Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor di Faskes dan Rumah Sakit Daerah maupun Swasta Se-Kabupaten Lamongan pada tanggal 25-29 Juni 2020, baik itu dengan Inplant, PIL, IUD, Suntik, Kondom dan MOW. Selain itu kami juga melakukan aksi (Genre) Generasi Berencana dan bantuan sosial dengan memberi bantuan kepada keluarga yang membutuhkan,” terangnya. Di Kabupaten Lamongan sendiri pada tahun 2019 rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur yakni 1,9. Angka ini lebih rendah dari Jawa Timur mencapai 2,6 dan Nasional 2,45. Sedangkan untuk Angka Kematian Ibu (AKI) di Lamongan yakni 79/100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) 5,9/1.000 kelahiran hidup. Jauh lebih rendah dibandingkan AKI tingkat Jatim yang mencapai 91,45/100.000 kelahiran hidup, dan AKB 13,4/1.000 kelahiran hidup. Serta Nasional AKI mencapai 230/100.000 kelahiran hidup dan AKB sebanyak 20,6/1.000 kelahiran hidup, pungkasnya. *abi



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Pemerintah bersama dengan DPR dan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah sepakat akan tetap melaksanakan tahapan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Dengan segala konsekuensi, pemerintah tampak yakin akan sanggup untuk melaksanakannya meski dalam status Darurat Nasional Pendemi Covid-19. Langkah ini tentu bukan tanpa sebab karena pemerintah telah mempertimbangkan berbagai macam aspek mulai dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, maupun anggaran.
   Zulfikar Arse Sadikin selaku anggota Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa keputusan melaksanakan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 adalah upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat undang-undang yang mengamanatkan bahwa pemilihan kepada daerah dilakukan setiap 5 tahun sekali. Selain itu, pemerintah juga ingin melindungi hak konstitusional warga negara, yakni memilih calon pemimpin daerahnya. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 termasuk memberikan alokasi anggaran dari APBN.
   "Pemerintah ingin memberikan kepastian, kenyamanan, dan rasa aman kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19", pungkas Zulfikar. Disisi lain, pihak penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu dalam hal ini adalah Achmad Shohib, S.IP selaku Komisioner KPU Kabupaten Lamongan dan Sulaiman, S.H., LL.M selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara juga kompak memberikan pesan pada publik bahwa akan dapat menjaga kualitas pilkada di masa pendemi kini. Keduanya menyampaikan bahwa telah menyiapkan langkah-langkah untuk menyukseskan pelaksanan Pilkada 2020.
   Achmad Shohib selaku Komisioner KPU Kabupaten Lamongan mengatakan akan bekerja sama dengan semua pihak baik peserta Pilkada, Partai Politik maupun elemen masyarakat untuk bersama-sama menyosialisasikan agenda-agenda KPU Kabupaten Lamongan agar mampu meningkatkan kualitas Pilkada di Kabupaten Lamongan. Kami juga akan memanfaatkan kemajuan teknologi dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam setiap tahapan kegiatan KPU Kabupaten Lamongan", kata Achmad Shohib. Sementara itu, dalam paparannya Bawaslu Kalimantan Utara dalam konteks pelaksanaan Pilkada di wilayahnya telah melakukan proses pemetaan terhadap potensi kerawanan, demografi, dan geografi. "Hal ini kami lakukan dalam rangka sebagai upaya kami untuk proses pencegahan terhadap beberapa hal yang berpotensi mengganggu atau mempengaruhi kualitas proses Pilkada di Kalimantan Utara", tegas Sulaiman. Meskipun pemerintah, DPR, dan penyelenggara nampak begitu kompak dan optimis menyambut Pilkada Serentak 2020 di masa pendemi Covid-19 ini, namun tidak sedikit suara sumbang dari masyarakat yang meragukan komitmen mereka. Beberapa kalangan masyarakat masih menganggap bahwa Pilkada yang diselenggarakan dimasa Pendemi Covid-19 akan mempengaruhi kualitas dari kontestasi politik para calon kepala daerah tersebut. Lembaga Indopol Survey misalnya menyoroti persoalan potensi penurunan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada tahun ini. Ratno Sulistiyanto selaku Direktur Eksekutif Indopol Survey dengan tegas mengatakan bahwa partisipasi politik pemilih dalam Pilkada 2020 pasti menurun.
   Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan metode kampanye di masa Covid-19, dinamika politik Pilkada pasca Pemilu yang kecenderungannya tidak lebih antusias
   Dibandingkan Pilkada sebelum Pemilu, dan persepsi masyarakat terhadap keselamatan jiwanya. "Hasil survey Indopol menunjukkan hasil bahwa sekitar 60% persepsi masyarakat lebih memilih pemulihan kesehatan dibanding ekonomi dalam masa pendemi ini", terang Ratno Sulistiyanto. Lebih lanjut Ratno mengatakan bahwa masih banyak potensi masalah yang akan menjadi tantangan dalam Pilkada ini berkaitan dengan corona, seperti Bagaimana pelaksanaan memilih bagi pemilih PDP maupun ODP, dan masih banyak lagi. "Saya tidak melihat upaya kongkrit dari KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan pilkada yang berkualitas dalam masa pendemi ini", pungkas Ratno. Sementara itu, sebagian masyarakat juga khawatir hanya akan dijadikan komoditas politik bagi para peserta Pilkada yang berebut kuasa. Hal ini dapat memperkuat alasan pemilih untuk enggan berpartisipasi. Tanto Lailam, S.H., LL.M Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menganggap bahwa selama ini demokrasi di Indoensia hanya menjadi momentum pertarungan politik, namun belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Demokrasi dan pemilu mesti diarahkan dalam konteks negara kesejahteraan bukan sekedar negara hukum. Oleh sebab itu, Demokrasi dan Pilkada harus menjadi katalis bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tidak ada gunanya pilkada kalau hanya untuk memilih pemimpin", kata Tanto. Perlu ada desain dari penyelenggara dan pemerintah untuk menjadikan pilkada sbg momentum untuk mewujudkan kesadaran masyarakat dan demokrasi yang menyejahterakan. Ia berharap perbaikan tersebut dapat menemukan momentumnya di masa Pendemi Covid-19 ini. "Tahun 2020 ini harus jadi momentum untuk menciptakan kualitas demokrasi menjadi lebih baik karena pilkada tahun ini adalah ujian yang akan menentukan kualitas demokrasi di masa depan", pungkas akademisi UMY tersebut.
   Sebelumnya telah diberitakan, terdapat acara Webinar melalui aplikasi zoom yang diselenggarakan oleh Forum Inisiasi Desa & Agraria (IDeA) pada hari Rabu (24/6). Seminar yang membahas seputar Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020 ini diisi oleh beberapa narasumber, antara lain Zulfikar Arse Sadikin selaku anggota Komisi II DPR RI, Sulaiman Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Shohib Komisioner KPU Kabupaten Lamongan, Ratno Sulistiyanto Direktur Eksekutif Indopol Survey, Tanto Lailam Pakar HTN Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *abi, Forum IDeA



Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Guna meningkatkan kesejahteraan warga Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru, yaitu BUMD Aneka Usaha. Usaha ini diawali dengan bekerja sama Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya. 
   Pembentukan BUMD Aneka Usaha juga merupakan tidak lanjut dari misi keempat program pembangunan Ning Ita-Cak Rizal, yaitu mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah. BUMD baru ini akan bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. Ning Ita menyampaikan tujuan dibentuknya BUMD Aneka Usaha adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset yang ada di Kota Mojokerto. “Sebentar lagi akan dibangun Sky Walk, Rest Area, wisata susur sungai pemandian Sekar Sari, kalau aset-aset tersebut dikelola oleh OPD hasilnya kurang optimal.”tutur Ning Ita. 
   Lebih lanjut Ning Ita menyampaikan Kota Mojokerto tidak memiliki sumber daya alam, sehingga dibutuhkan lembaga berfungsi untuk mengamankan distribusi dan ketersediaan pangan yang bisa terlibat secara langsung, karena selama ini intervensi pemerintah hanya bisa melakukan operasi pasar untuk mengontrol harga bahan pangan. “Tujuan ketiga adalah BUMD Aneka Usaha sebagai sumber PAD bagi Kota Mojokerto, karena tidak mungkin hanya mengandalkan transfer dana dari Pemerintah Pusat.”kata Ning Ita. 
   Dalam pembentukan BUMD yang baru Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari berharap masyarakat turut serta partisipasi dalam menentukan BUMD seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan warga Kota Mojokerto. “Warga dapat berpartisipasi dengan mengisi survey dalam 


  Kata  Ning Ita. Lebih lanjut Ning Ita meyampaikan melalui link tersebut warga akan diminta menjawab beberapa  pertanyaan terkait bentuk BUMD yang baru. 
   Dari hasil survey tersebut Pemerintah Kota bersama tim PPOTODA akan meyimpulkan bentuk BUMD baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Mojokerto. Dengan adanya BUMD yang baru nanti diharapkan akan mampu mendongkrak PAD Kota Mojokerto, sehingga makin tinggi PAD semakin baik pula kesejahteraan dan pembangunan di Kota Mojokerto. 
   “Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi survey tidak lama, paling hanya 10 sampai 15 menit, semakin banyak warga yang mengisi survey makin banyak informasi yang akan diperoleh tim dari PPOTODA.”tambah Ning Ita. Menutup penjelasannya Ning Ita berpesan agar warga kota Mojokerto tidak hanya mengisi survey, tetapi juga memanfaatkan jejaring sosial untuk menyebarluaskan link survey. *adv



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Pemerintah kabupaten Lamongan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019. Penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah kabupaten Lamongan 2019 tersebut dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono kepada Bupati Fadeli di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Jum'at (26/6).
   Hadir pula dalam penyerahan tersebut Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur. Selain kepada Lamongan, Joko Agus Setyono juga menyerahkan LHP kepada Kabupten Pamekasan dan Ponorogo.
   Predikat WTP ini seperti disampaikan Bupati Fadeli tidak terlepas dari kerja keras, kerja sama dan sinergi semua pihak. Seluruh ASN, perangkat daerah dan mitra kerja pembangunan di DPRD. Raihan ini menunjukkan komitmen semua pihak untuk tetap bekerja keras dan melaksanakan setiap program pembangunan dengan sebaik-baiknya di tengah berbagai pembatasan dalam masa pandemi COVID-19. "Raihan ini tentu akan memberikan motivasi ekstra bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pungkasnya. *abi



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Wajah-wajah sumringah dari para penerima BLT di Desa Turi, menjelang akhir bulan Juni 2020. Pasalnya, Maslan selaku Kepala Desa Turi melalui sekretaris Desa, menyerahkan langsung Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada 77 Kepala Keluarga pada warganya. Acara yang digelar di Balai Desa Turi ini, berlangsung tertib dan lancar. Tampak dari pantauan Suaraharianpagi ini hadir juga Camat Turi, Binmas, Bhabinkamtibmas, Ketua BPD dan anggotanya,
   Pendamping Desa dan perangkat Desa, tim relawan gugus Covid-19, tokoh masyarakat dan para penerima BLT DD. Saat membuka acara pembagian BLT DD tahun 2020 ini, Sekertaris Desa Kasno mengatakan, kepada masyarakat yang menerima bantuan hendaknya bisa memanfaatkan uang Rp. 600 ribu ini dengan sebaik-baiknya.
    “Saya harap, kepada masyarakat yang menerima bantuan BLT DD agar bisa memanfaatkan bantuan tunai ini dengan sebaik-baiknya dan pergunakanlah untuk kepentingan yang benar-benar vitalitas sifatnya, jangan terlalu berheforia karena akan menimbulkan kecemburuan sosial, sementara yang menerima ini telah benar-benar di seleksi dengan sangat teliti, sesuai dengan aturan, juknis dan juktis dari Pemerintah,” ungkap kasno, (26/6).
   Dia pun menambahkan, ini merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat terkait Covid-19. “Ini wujud nyata kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat, khususnya dalam situasi dan kondisi Covid-19 ini dan ini merupakan salah satu realisasi dari apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan alokasi dana Desa tahun 2020, dalam rangka pemutusan mata rantai Covid-19 dan dampak Corona terhadap masyarakat.” jelasnya. Isenen Salah satu warga Turi penerima BLT DD, merasa sangat senang dan bahagia karena mendapatkan bantuan BLT DD ini. Lanjut Isenen Pria Lajang mengatakan, “Puji Syukur kehadirat Allah SWT dan terima kasih kepada Pemerintah yang telah membantu meringankan beban kami masyarakat kecil yang merasa sangat terdampak dengan adanya Covid-19 ini, sebagai Buruh petani, karena pengaruh terdampak Covid-19, kami benar-benar merasa sangat terbantu, Pungkasnya. *puji/abi



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Guna mengawal pengelolaan dana desa agar tidak terdapat penyimpangan, Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Lamongan menggelar Sosialisasi Pendampingan Hukum Keperdataan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa di Ruang Commend Center, Kamis (25/6).
   Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut diikuti oleh seluruh camat dan kepala Desa se-Kabupaten Lamongan. Dalam sambutannya, Bupati Fadeli berharap kegiatan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik - baiknya oleh camat maupun kepala Desa. “Camat dan kepala Desa harus faham benar penggunaan Dana Desa, jika kurang faham manfaatkan pendampingan hukum ini, agar semua dapat berjalan dengan lancar dan baik,” Katanya. Lanjut Bupati Fadeli mengungkapkan, adanya pandemi Covid-19, berdampak pada penggunaan Dana Desa, yang biasanya untuk pembangunan Desa, saat ini dialihkan untuk penanganan Covid-19.
   “Penanganan Covid-19 tersebut, anatara lain pencehanan, pembuatan ruang isolasi, pemenuhan APD, pembentukan kampung tangguh, pembangunan padat karya serta Bantuan Langsung Tunai (BLT),” terang Fadeli. Saat ini Dana Desa telah disalurkan ke desa- Desa sebesar 55%, yakni tahap I mencapai 40 persen dan tahap II 15 persen. Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan, Diah Yuliastuti membenarkan, bahwa pihaknya siap membantu untuk melakukan pendampingan hukum untuk membantu terselenggaranya pengelolaan Dana Desa tanpa ada pelanggaran penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh kades.
    “Pendampingan ini dilakukan tanpa pungutan biaya bagi kades sebagai pelaksana anggaran, hal ini diharapkan agar dalam pemanfaatan Dana Desa tahun 2020 ini dapat digunakan untuk penanganan covid-19 tanpa ada pelanggaran penyelewengan,” Pungkasnya. *abi



 Lamongan - suaraharianpagi. com
   Forum Inisiasi Desa dan Agraria (IDEA) kembali mengadakan sebuah diskusi "Tadarus Hukum" online yang khusus membahas tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Diskusi online yang dilaksanakan hari ini (24/06) dihadiri oleh beberapa pemateri dari berbagai pihak mulai dari anggota komisi II DPR RI, Komisioner KPU Kabupaten Lamongan dan Bawaslu Provinsi, Pengamat politik, serta akademisi atau Pakar Hukum Tata Negara. Dalam prosesnya seluruh pemateri banyak hal terkait pelaksanaan Pilkada 2020 ini mulai dari pertimbangan, tujuan, kesiapan, hambatan dan tantangan, serta potensi-potensinya.
   Sebagaimana yang telah masyarakat ketahui bahwa Pilkada Serentak tahun 2020 akan kembali digelar secara serentak pada tahun ini. Pilkada menjadi mekanisme konstitusional dalam pengisian jabatan Kepala Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Sebuah mekanisme yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung menentukan kepala daerahnya. Bermodal hak untuk memilih, bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat menggunakan haknya pada saat pemungutan suara untuk menentukan orang yang dianggap pantas atau dipercaya sebagai Kepala Daerah.
   Namun, sangat disayangkan tidak semua orang yang telah memiliki hak untuk memilih, ternyata tidak menggunakan haknya tersebut. Jika melihat data pemilu dan pilkada di Lamongan, Tuban dan Bojonegoro ternyata orang yang menggunakan haknya untuk memilih angkanya adalah sebagai berikut:
   Dapat kita lihat bahwa partisipasi terendah pada Pilbup sebelumnya yakni di Kabupaten Tuban yang hanya diangka 52,08 persen, sementara Kabupaten Lamongan mencapai angka 60,27 persen dan Bojonegoro angka partisipasinya paling tinggi jika dibandingkan dengan Lamongan dan Tuban, yakni 77,8%. Angka-angka tersebut dapat menjadi referensi untuk mengukur kerja-kerja konkrit peningkatan angka partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2020. Mengingat angka partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun 2020 sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman yakni sebesar 77,5 persen. Angka ini sama dengan target PILKADA Serentak 2018. Pilkada serentak di Lamongan dan Tuban yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk kerja-kerja peningkatan partisipasi pemilih. Sebab potensi covid 19 masih mengancam kesehatan pemilih. Selain itu, model sosialisasi dan kampanye jika masih sama dengan kondisi tanpa ancaman covid 19, maka efektifitasnya jelas diragukan. Itu artinya, dibutuhkan model baru yang sesuai dengan kondisi saat ini. Namun, sangat disayangkan karena hingga saat ini, indikasinya baik pihak penyelenggara maupun pihak peserta Pilkada masih belum punya model baru untuk sosialisasi dan kampanye. Minimnya sosialisasi dan terbatasnya model kampanye yang dapat digunakan, maka akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih. Kondisi yang serba terbatas seperti saat ini membuka potensi gerakan mobilisasi pemilih oleh berbagai pihak yang menginginkan kemenangan dalam Pilkada. Jika hal yang demikian terjadi, maka
   Itu merupakan kemunduran bagi kualitas demokrasi kita. Sehingga menjadi penting juga partisipasi pemilih dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada tahun 2020. Berangkat dari kondisi riil yang demikian, maka kami dari Forum IDeA, sebagai bagian dari masyarakat sipil di Kabupaten Lamongan dan Tuban, menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendukung Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan kewajiban memenuhi protokol kesehatan secara ketat;
2. Pihak Pemerintah Daerah, Pihak Penyelenggara dan Partai Politik wajib secara gotong royong dan berkomitmen untuk mencapai tingkat partisipasi pemilih diatas angka 77,5 persen;
3. Meminta Pemerintah untuk memberikan Asuransi bagi semua penyelenggara dalam semua tingkatan dan bagi para pemilih sehingga merasa aman dan nyaman untuk berpartisipasi;
4. Pihak penyelenggara wajib membuat model sosialisasi yang dapat dilaksanakan pada saat pandemic covid 19;
5. Meminta kepada pihak pemerintah daerah dan penyelenggara untuk memastikan pengawasan yang ekstra ketat, sehingga tidak ada mobilisasi pemilih dan kecurangan-kecurangan dengan memanfaatkan kondisi yang ada saat ini. * abi Pers rilies Forum IDeA .



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Setelah berhasil meresmikan kurang lebih 100 kampung tangguh, Pesantren tangguh, Pasar tangguh, dan Industri tangguh, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lamongan kembali meresmikan kantor tangguh semeru, Rabu (24/6).
   Dua kantor yang dipilih sebagai percontohan kantor tangguh Lamongan yakni Kantor Bank BRI Cabang Lamongan dan Kantor Bank Jatim Cabang Lamongan. “Alhamdulillah, kantor-kantor ini telah siap. Kantor sudah dilengkapi dengan ruang lumbung pangan, ruang isolasi, ruang kesehatan, dan ruang informasi,” Tutur Bupati Fadeli.
   Selain menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standart protokol menuju new normal, kantor juga telah menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Para nasabah Bank mulai dari pintu masuk akan diarahkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dibawah air yang mengalir, diperiksa suhu menggunakan thermo gun, apabila melebihi suhu normal akan di isolasi dan dilakukan pemeriksaan di ruang kesehatan, mengantri secara physical distancing di depan kantor, masuk dan keluar melalui jalur satu arah dan bilik disinfektan, serta secara bergilir nasabah dilayani. Adapun kapasitas di dalam ruangan untuk 25 nasabah, untuk menghindari adanya kerumunan. “Kita wajib menerapkan kedisiplinan, kita masih menuju new normal, belum tahu sampai kapan virus ini akan berakhir, dan belum ditemukan obatnya. Tetap disiplin pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ini kehidupan baru yang kita lakukan saat ini,” Imbuh Bupati Fadeli. Pada kesempatan tersebut Bupati Fadeli juga berterimakasih atas perilaku masyarakat Lamongan yang guyub, rukun, dan terus berupaya melakukan kedisiplinan.
   Dengan keguyuban dan dukungan dari Kapolres dan Dandim 0812 Kabupaten Lamongan, GTPPC Lamongan akan terus berupaya membentuk kantor tangguh dan wilayah tangguh untuk menambah ketangguhan Kabupaten Lamongan menuju new normal, pungkasnya.*abi


Lamongan - suaraharianpagi.com
   Pemerintah kabupaten Lamongan tengah sibuk mempersiapkan diri menuju new normal, dua cafe karaoke malah nekat beroperasi kembali. Akibatnya, kedua cafe karaoke yang berada di Kecamatan Kembangbahu tersebut harus ditutup paksa oleh Satpol PP Lamongan pada hari selasa malam waktu melaksanakan Razia. "Dua tempat ini kami tutup ketika kami menggelar operasi cipta kondisi menuju Lamongan new normal, mengingat Satpol PP masuk dalam devisi pengamanan dan penegakan hukum percepatan penanganan Covid-19," kata Suprapto Kepala Satpol PP Lamongan, Rabu (24/6).
   Dari penutupan dua cafe karaoke tersebut, pihaknya mengamankan 8 Purel serta masing-masing pemilik cafe. Selain itu, dari kedua cafe karaoke tersebut, petugas juga berhasil mengamankan sebanyak 96 botol minuman keras pabrikan dari berbagai merk, tutur Suprapto. "Para pemilik cafe yang menyediakan minuman keras, akan dilanjutkan ke proses peradilan dengan sidang tipiring di pengadilan".
   Sementara tindakan yang diberikan kepada 8 Purel, lanjut Suprapto mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan dan pembinaan, kemudian menghubungi keluarga untuk menjemput mereka.
"Sebagai bentuk pembinaan, kami meminta kepada keluarga mereka, baik orang tua maupun suami, untuk menjemput mereka dengan diketahui oleh kepala Desa," Katanya. Dengan ditutupnya dua cafe karaoke di Kecamatan Kembangbahu tersebut, dia berharap dapat menjadi pelajaran bagi pengusaha cafe lain di Lamongan, agar tidak buru-buru beroperasi pada masa transisi menuju new normal ini. "Sudah ada aturan bahwa pada masa pandemi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan hiburan malam, semuanya harus tutup dan tidak ada lagi yang beroperasi sehingga kami berharap agar aturan ini dipatuhi.
   Mengingat hiburan malam juga bisa berpotensi menjadi media penularan Covid-19," Pungkas Suprapto. *abi



Lamongan - suaraharianpagi.com
    Sang Surya mulai beranjak naik saat Achmad Asrori (28) memanaskan sepeda motor di depan Kontrakannya di Kelurahan Blimbing Paciran, Senin (22/6). Bapak Satu anak ini, memutuskan keluar dari Rumah kontrakan untuk berjualan Pentol setelah Tiga bulan bertahan tinggal di Rumah kontrakannya.
"Disuruh tinggal di rumah karena ada corona. Sudah Tiga bulan tidak jualan. Hasilnya malah minus," kata Asrori saat berbincang dengan SHP. Asrori menuturkan, selama tinggal dikontrakannya, dirinya mengandalkan uang tabungan dari penghasilan berjualan Pentol. Kemudian uangnya habis, sehingga terpaksa mengandalkan ikut jadi kuli Bangunan dan buruh disawah.
   Sebagai pedagang yang berharap penghasilan dari usaha harian, Asrori mengaku kesulitan menghidupi keluarga jika libur terlalu lama, karena urusan dapur mengepul, untuk biaya kontrakan perbulan. Dia sendiri selama ini tidak dapat bantuan dari pemerintah program dampat covid 19.
   Wahai virus corona, mengapa ada saja yang membuat orang melarat kian melarat. Dalam keadaan normal saja sulit mencari penghidupan. Harus berjuang mengukur jalan. Apalagi ada wabah Virus begini. Setiap orang dicurigai akan jadi penular. Mendekat pun tak berani. Keluh kesah Achmad Asrori pedagang Pentol keliling dari Padenganploso Pucuk Lamongan yang saya jajakan hampir tak laku. Apakah di tusuk pentol saya ada virus coronanya? Apakah semua orang yang ada di jalanan menjadi penyebab tersebarnya virus covid 19. Tak sampai otak saya memikirkannya. Kalau tak keliling menjajakan dagangan saya. Harus menunggu di depan Kontrakan siapa yang mau membeli. masuk kampung ditutup, sekolah tutup, saya harus jualan di mana?.
Menyambut New Normal yang telah ditetapkan pemerintah, sejumlah pedagang kecil kembali meramaikan tiap-tiap pinggiran jalan tepian dengan menjajajakan dagangannya. Pemandangan ini seolah mengisyaratkan seolah-olah ekonomi kerakyatan akan segera bangkit di tengah masih adanya ancaman virus Covid-19. Jalan-jalan yang semula sepi, saat ini sedang menuju ramai-ramainya. Di beberapa ruas jalan mulai terjadi macet menandakan kondisi perlahan kembali normal. Sejak 3 bulan silam, banyak lapak dagangan tutup dan akses jalan masuk dari satu desa ke desa lain juga tertutup.
   Namun sekarang telah kembali buka. Asa pun turut kembali menyala, seperti yang dirasakan Pujiyanto (34), seorang penjual Es buah keliling. Ia bercerita selama pandemi, ia terpaksa harus mengistirahatkan sepeda motornya, lantaran sulit mendapat pembeli di kondisi tersebut. “Baru beberapa hari ini kembali berjualan lagi. Malah selama corona kurang mas,” kata Pujianto yang mengaku kepada SHP. Di tengah sepinya pembeli. Saat itu yang ia hanya bisa ia lakukan adalah berpacu dengan waktu. Pasalnya, buah-buahan yang ia jual tidak mampu bertahan lama. Lanjut Pujianto, memasuki bulan Juni, Dia berharap perekonomian segera bangkit dari dampak Covid-19.
“Mudah-mudahan cepat selesai mas, biar tidak kayak dulu-dulu dan bisa stabil lagi. “Sepi mas, karena sekolah tutup. Biasanya jualan di sekolah-sekolah dan sekarang harus keliling dari kampung satu ke kampung satunya. Tetapi kita tetap berusaha dan mensyukuri apa yang ada. Berkat kerja kerasnya, Pujianto pun telah kembali bangkit untuk memperbaiki perekonomiannya.“Alhamdulillah mas, sudah mulai membaik, pungkasnya. *abi



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mengajukan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Pengajuan tambahan anggaran tersebut dilakukan menyusul adanya perubahan teknis pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, yang disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19. Mahrus Ali, S.Pd Ketua KPU Lamongan mengatakan, tambahan anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 11.086.319.100.
   Anggaran tambahan tersebut diajukan ke APBN, Sementara anggaran Pilkada yang berasal dari APBD melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak ada perubahan, yaitu tetap Rp. 57.500.000.000. "Hasil pleno kita terakhir tadi malam, kita ajukan tambahan ke APBN Rp. 11.086.319.100, kemudian dari NPHD awal kita sebesar Rp. 57.500.000.000 sehingga total anggaran Pilkada menjadi Rp. 69.086.319.100," tutur Mahrus, Senin (22/6). Lanjut Mahrus menjelaskan, pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp.11 M tersebut dianggarkan untuk kesiapan pemenuhan fasilitas alat pelindung diri (APD) yang disesuaikan dengan adanya penambahan Pengawas Pemungutan Suara.
   "Penambahan anggaran ini berkaitan dengan pemberlakuan protokol kesehatan seperti APD dan penambahan TPS, karena setiap TPS maksimal 500 pemilih," terangnya. Selain mengajukan tambahan anggaran ke APBN, KPU Lamongan juga mengajukan bantuan APD kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lamongan."Pengajuan bantuan APD ke gugus tugas dalam bentuk hibah barang," Terangnya. Hal senada dengan KPU Lamongan, Bawaslu Lamongan juga mengajukan tambahan anggaran ke APBN melalui Bawaslu Provinsi Jatim.
   "Tambahan anggaran yang kami ajukan ke APBN Rp 3,8 Miliar, untuk kesiapan pemenuhan fasilitas APD yang disesuaikan dengan adanya penambahan pengawas pemungutan suara," Tutur Toni Wijaya, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Lamongan. *abi



Jombang - suaraharianpagi.com
  Untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang, serius akan menangani kondisi jalan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang, yang mengalami kerusakan. Sehingga masyarakat merasa senang dengan kondisi jalan yang terjaga perawatannya.
Kepala Dinas PUPR, Miftahul Ulum ST, MT melalui Sekretaris Dinas, Bayu Pancoroadi, ST, MT menuturkan, bahwa perbaikan kerusakan jalan dan jembatan di Kabupaten Jombang, menjadi skala prioritas. Disamping itu perbaikan jalan dan jembatan merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan secara cepat setelah mendapati laporan untuk dilakukan perbaikan.
“Terdapat 2 (dua) kegiatan pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah UPTD Ploso dan UPTD Mojoagung. Antara lain ruas Jalan Blimbing – Gudo, Kecamatan Gudo. jalan dan Jembatan ini merupakan
  Jalan alternatif menuju Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Hal tersebut mengakibatkan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) pada ruas Jalan tersebut cukup tinggi dengan jumlah tonase yang besar juga, hal tersebut membuat Duiker yang terletak di desa Blimbing menjadi rusak dan berlubang,” tutur Sekretaris Dinas PUPR, Bayu Pancoroadi, ST, MT. diruang kerjanya beberapa hari yang lalu.
   Lanjut Bayu, “untuk pemeliharaan Duiker ruas Jalan Blimbing Gudo merupakan skala prioritas karena ruas Jalan ini digunakan sebagai jalan alternatif menuju Kabupaten Kediri, karena dianggap dapat mempercepat waktu. Sehingga, perlu adanya perbaikan”, kata Bayu.
Bayu juga menegaskan, perbaikan jalan dan jembatan akan dilaksanakan sesegera mungkin. Apalagi kalau kondisinya sudah membahayakan. Diharapkan perbaikan Jalan dan Jembatan bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Itu merupakan komitmen Dinas PUPR, untuk melaksanakan agar masyarakat benar-benar merasa nyaman ketika mellintasi jalan tersebut. Seperti Duiker ruas Jalan Blimbing Gudo.
   Lebih jauh Bayu menghimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan kepada Dinas PUPR Kabupaten Jombang apabila menemukan Jalan dan Jembatan yang berlubang. Pihaknya berkomitmen untuk menangani perbaikan secepat mungkin demi kenyamanan berlalu lintas. Pungkas Bayu Pancoroadi.ST.MT. *ryan



Jombang - suaraharianpagi.com
  Kepala Desa Kepuhrejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Asiami, diduga membangun jalan menuju tanah kebun milik perseorangan dengan menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2019, sebesar Rp. 38.904.000; tepatnya di Dusun Soko, Desa Kepuhrejo, dengan Volome pekerjaan, panjang 180,855 meter dan Lebar 3 meter.
   Pembangunan jalan tersebut bukanlah untuk kepentingan masyarakat banyak, melainkan hanyalah untuk kepentingan perseorangan pemilik kebun, karena diduga belum ada hibah dari pemilik kebun.
   Salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya yang tinggal tak jauh dari lokasi jalan yang dibangun Kepala Desa Kepuhrejo, Asiami mengatakan, “bahwa lokasi jalan itukan jalan ketanah kebun milik pak Guru, bukan jalan desa, dari dulu pak Guru memang membuat jalan setapak untuk menuju kebun mereka, setelah tanahnya di bagi-bagi dan sudah banyak yang berpindah tangan atau dijual oleh orang lain, baru jalan tersebut dibangun oleh Desa, diuruk dengan tanah uruk biasa dan atasnya dilapisi urukan sertu ( pasir bercampur batu )” katanya.
   Ia juga menambahakan perlu diketahui bahwa urukan tersebut tidak ada pemadatan, sehingga kondisi jalan setapak yang diuruk, tanah uruknya sudah melebar kemanah-manah, dan urukan sertunya juga sudah dibawah air hujan ke tempat yang rendah, disekitar kebun tersebut belum ada tempat tinggal orang, masih berupa hamparan kebun Jati, kalau ada hanya tiga rumah di ujung urukan jalan yang dibangun, tapi sudah ada jalan permanen disebelah utara rumah tersebut.
   Jadi tidak ada kepentingan masyarakat banyak untuk melewati jalan tersebut. Ada dugaan Kepala Desa Kepuhrejo, Asiami, punya dekatan spesial dengan pemilik Kebun, karena tanah perkebunan jati tersebut sudah dipatok - patok dan dijual untuk umum.
   Disamping itu Kades Asiami, juga diduga sengaja memasukkan anggaran pembangunan jalan menuju kebun milik perseorangan tersebut secara diam - diam tanpa melewati proses yang sebenarnya.
   Hasil pantauan suaraharianpagi.com dilapangan, menunjukan bahwa lokasi jalan yang dibangun menggunakan Dana Desa (DD) 2019, memang benar masih berupa hamparan kebun jati, belum ada tempat tinggal orang di sekitar jalan yang dibangun tersebut. Kalau ada tempat tinggal orang hanya di depan jalan masuk yang dibangun dan ujung jalan yang diuruk pakai Dana Desa (DD) sekitar tiga rumah, tapi disebelah utara rumah tersebut sudah ada jalan permanen.
   Kondisi urukan sudah morat marit melebar kemana-mana karena tidak dibangun TPT (Tembok Penahan Tanah), urukan sertunya juga sudah tergerus air ujan ke tempat yang rendah.
   Dalam papan nama kegiatanpun tidak transparan, tidak dicantumkan ketebalan urukan tanah uruk juga ketebalan urukan sertunya. Sehingga ada dugaan mengurangi volume pekerjaan.
   Kepala Desa Kepuhrejo, Asiami, ketika dikonfirmasi suaraharianpagi.com, 10/6/2020 diruang kerjanya mengatakan, “bahwa pembangunan jalan tersebut sudah melaluli muserdes desa. Sudah dimusyawarakan didesa mas. Ketika ditanya sudah dihibahkan ke Desa jalan tersebut oleh pemilik tanah, dikatakan sudah, tapi tidak bisa menunjukan surat hibah dari pemilik tanah, malah suaraharianpagi.com, disuruh tanya rekan kerjanya, tanya temanmu kalau tidak percaya, sambil meninggalkan ruangan menerima tamu dari Kabupaten Jombang. *ryan



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan terus digalakkan dalam rangka Lamongan Menuju New Normal. Kali ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Kabupaten Lamongan menyasar sektor industri dan pasar. Yakni PT Bumi Menara Internusa didapuk sebagai Industri Tangguh Tanggap Semeru dan Pasar Desa Made serta Pasar Tingkat Lamongan sebagai Pasar Tangguh, Sabtu (20/6).
   Dalam kegiatan tersebut Bupati Lamongan Fadeli selaku ketua GTTPC Lamongan didampingi Kapolres Lamongan AKBP Harun dan Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono. Saat di PT BMI, GTPPC Lamongan disambut Plant Manager PT BMI Deni Wahyudi. Mereka menelisik berbagai fasilitas dan penerapan protokol kesehatan di industri pengolahan makanan tersebut. Sementara itu dalam sambutannya, Fadeli mewanti - wanti agar tidak muncul klaster baru di bidang industri.
    "Saya tidak ingin muncul klaster baru, apalagi di industri. Karena itu peresmian Industri Tangguh Semeru ini sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. Sebuah awasan yang menyiapkan diri dengan protokol kesehatan. Tadi juga saya lihat di PT BMI mengatur protokol kesehatan di kantinnya," tutur Fadeli. Sebelumnya, lanjut Fadeli, sudah ada Kampung Tangguh, Pesantren Tangguh dan Pasar Tangguh yang baru saja diresmikan di Pasar Desa Made dan Pasar Tingkat Lamongan. Nanti juga akan ada sekolah-sekolah tangguh.
    Disiapkan tim Gugus Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim. Ini bagian dari kesiapan dari Lamongan Menuju New Normal," Imbuhnya. Hal yang sama juga diungkapkan Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono, Ia mengungkapkan PT BMI layak menjadi industri percontohan. Tidak salah jika GTPPC Lamongan meresmikannya menjadi Industri Tanggap Semeru. "PT BMI ini latar belakangnya industri makanan, sungguh luar biasa pengaturan protokol kesehatannya. Yang penting nanti pelaksanaannya harus bagus juga. Ini bisa menjadi contoh bagi industri lainnya di Lamongan," ungkapnya. Dengan menerapkan protokol kesehatan, katanya, juga bisa menjamin keberlangsungan industri di tengah pandemi COVID-19. Dia meminta agar PT BMI melakukan pula screening ketat pula saat karyawan keluar dan masuk. Sedangkan Kapolres Lamongan AKBP Harun juga mengapresiasi komitmen perusahaan dalam mencegah penularan Covid-19. "PT BMI ini memang layak jadi Industri Tangguh Semeru. Perusahaan ini memiliki komitmen untuk mencegah penularan COVID-19. Di semua proses produksi maupun manajemen sudah dilakukan upaya proteksi dengan protokol kesehatan," Pungkasnya. *abi



Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus berupaya  melakukan persiapan dalam menghadapi new normal life atau tatanan kehidupan normal baru, agar masyarakat bisa produktif namun tetap aman. Salah satunya melalui inovasi yang difokuskan pada tujuh sektor. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, saat konferensi pers, Jumat (19/6/2020).
   Tujuh sektor yang dimaksudkan meliputi Transportasi New Normal Aman Covid-19 (Dinas Perhubungan), Mlijo Online Pasar Tanjung (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Sistem Informasi Mojokerto - Simojo (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Belanja Nyaman Terjamin Sehat - Benyamin's, Jemput Dampingi Layani Antar - Jeda Layar, Musim Ada Covid-19 Ora Kuatir - Maco dan Santap Enak Di Tempat atau Di Rumah Pasti Puas - Sedap (Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata).
   Kesiapan berinovasi ditujuh sektor tersebut, ditandai dengan persiapan mengikuti lomba inovasi daerah dalam penyiapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19, yang diadakan Pemerintah Pusat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Adapun tujuan dari lomba tersebut adalah dalam rangka mendorong inovasi dan kreativitas pemerintah daerah menghadapi new normal life pada situasi pandemi Covid-19.
   "Kami telah menyiapkan semuanya pada tujuh sektor penting yang biasanya digunakan oleh masyarakat beraktivitas sehari-hari. Seperti pasar tradisional, pasar modern, restoran, hotel, pelayanan perizinan, tempat wisata, dan transportasi umum. Semuanya sudah kami siapkan dan pikirkan secara matang, agar masyarakat bisa produktif kembali namun tetap terjaga dan aman dari pandemi ini," jelas Ning Ita, sapaan akrab wali kota.
   Perubahan aktifitas yang ada pada tujuh sektor tersebut, semata-mata demi melindungi masyarakat agar terhindar dari virus. Sekaligus menyiapkan masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah menuju new normal life dengan mengedepankan protokol kesehatan. Sehingga masyarakat bisa kembali produktif dan aktivitas bisnis kembali hidup. 
   "Dari tujuh sektor tersebut, semuanya mengedepankan protokol kesehatan. Misalnya seperti saat kita ke tempat wisata, bagaimana tata cara yang benar, saat ingin berbelanja di pasar, tapi tidak mau keluar rumah, kami menyediakan layanan pendukung sekaligus pembayaran non-tunai. Tidak hanya itu, aktivitas di angkutan umum pun dibatasi. Kami benar-benar konsen menerapkan new normal ini, demi keselamatan kita bersama di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum usai," tandasnya. 
   Sementara itu, lomba inovasi dalam menghadapi new normal diikuti oleh seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Peserta lomba dikelompokkan dalam empat kluster daerah, yakni provinsi, kabupaten, kota, kabupaten tertinggal/perbatasan. Untuk warga Kota Mojokerto yang ingin mendukung, dapat mengakses link pada website tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id*adv



Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Inovasi Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi (Gayatri), menjadi kado istimewa bagi Kota Mojokerto di hari jadi ke-102, karena masuk pada Top 99 Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Jumat (19/6/2020).
   Selama ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto getol memberikan kemudahan pelayanan berbasis online kepada masyarakat dibidang kesehatan dan sosial. Dimana, layanan aplikasi Gayatri tersebut merupakan hasil kegalauan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasati melihat kondisi kesehatan masyarakat yang tidak tertangani dengan cepat dan tepat. 
   Untuk itu, melalui kader motivator yang berjumlah sedikitnya 1600 orang mulai memanfaatkan layanan aplikasi Gayatri guna mengentaskan permasalahan kesehatan dan sosial di masyarakat selama ini. Melalui aplikasi ini juga, warga dapat melaporkan langsung kepada dinas terkait apabila ada kejadian darurat yang memerlukan penanganan kesehatan ataupun lainnya.
   "Alhamdulillah, inovasi online Gayatri masuk pada Top 99 Pelayanan Publik milik Kemenpan RB. Ini merupakan kado istimewa bagi kami dan juga masyarakat Kota Mojokerto, yang selama ini memanfaatkan Gayatri sebagai sarana pelayanan kesehatan sosial lainnya. Kami berharap, kedepan masyarakat terus mendukung berbagai inovasi maupun trobosan baru dari pemerintah daerah," kata Ning Ita, sapaan akrab wali kota.
   Ditengah pandemi Covid-19, berbagai layanan online menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat yang tidak ingin keluar rumah. Melalui layanan online Gayatri ini pula, permasalahan sosial terkait jaringan gas (jargas), program keluarga harapan (PKH) ataupun permasalahan sosial lainnya, dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. "Oleh karena itu, untuk mendukung percepatan di era industri 4.0, kami akan terus memberikan yang terbaik bagi warga Kota Mojokerto," tegasnya.
   Kemudahan akses layanan ini, tidak lepas dengan porgram Kota Mojokerto sebagai Kota Pariwisata. Untuk itu, percepatan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia terus dilakukan di bawah kepemimpinan Ning Ita dan Cak Rizal. Aplikasi terpadu ini,tidak lain sebagai upaya konkrit dalam mengentaskan kemiskinan secara riil dan tepat sasaran di Kota Mojokerto. Karena, di era digital saat ini, pemenang dalam suatu kompetisi adalah organisasi yang memiliki data base, mampu menganalisa data kemudian mampu menyelesaikan masalah. *hms/ds


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget