[img src="https://1.bp.blogspot.com/-y5vc1w5WmmI/Wvu0-zyCxSI/AAAAAAAAE1k/6-N0xM6XlYERbg8k5nHriuOLiwFrZiWpACLcBGAs/s1600/150%2Bx%2B450%2Bbanner.png"/]

Jalan Aspal Desa Mengantu Dikerjakan Pemborong, Kepala Desa Diduga Menerima Fee


JOMBANG - suaraharianpagi.com
  Lagi-lagi proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) di lingkungan Kabupaten Jombang bermasalah. Kali ini proyek pembangunan aspal lapen di Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya pekerjaan jalan aspal lapen tersebut ada dugaan menyalahi ketentuan dan ada indikasi suap.
   Jalan aspal lapen yang bermasalah tersebut berlokasi di dua titik, yang dibiayai dari DD tahun 2020 sebesar Rp 255.000.000; dengan perincian yaitu: Disebelah Selatan dari Jalan Utama dari RT.07 sampai RT.09. RW.02 dengan Panjang 750 meter dan Lebar 3 meter, menelan biaya Rp.162.500.000; Sementara disebelah Utara dari Jalan Utama dari RT.10 sampai RT.14.RW.03. dengan Panjang 403 meter, Lebar 3 meter menghabiskan biaya sebesar Rp. 92.500.000;.
   Jalan aspal lapen didua titik tersebut diborongkan oleh pihak ketiga atau Pemborong, padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa seharusnya dikerjakan secara swakelola dan 30% Dana Desa harus dipakai untuk upah pekerja warga setempat, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat bergerak.
Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Mengantu, Yunus Ardiansyah diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 20% dari nilai proyek.
   Menurut salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa Kepala Desa Mengantu, diduga menerima uang fee dari pemborong sebesar 20% dari total nilai proyek.
“Saya dengar dari salah satu rekanan, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Desa Mengantu diduga telah memberikan uang fee kepada Kades sebesar 20% dari total nilai proyek ujarnya.
Jalan di Desa Mengantu yang dibangun aspal lapen tersebut adalah jalan aspal yang kondisinya masih relatif bagus, selanjutnya tahun 2020 ini, oleh pemerintah desa Mengantu diatasnya dibangun jalan aspal lapen, jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang relatif masih bagus.
Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan oleh pemborong, karena sebelumnya sudah ada jalan aspal, pemborong tinggal memoles sedikit aspal lapen, dan tidak semua item batu yang seharusnya digelar dikerjakan. Jadi pemborong bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi warga yang gigit jari karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan,
   Informasi yang dihimpun dari warga setempat, jalan tersebut belum begitu lama dikerjakan dan tenaga kerjakanya dari luar warga desa Mengantu, dari 14 pekerja hanya dua warga Desa Mengantu yang dilibatkan dalam pekerjaan tersebut, yaitu yang bernama Rudi Hartoyo dan Yusuf, yang lainya warga luar Desa Mengantu. “Ya saya dan pak Yusuf yang diikutkan bekerja oleh pak Kades, lainya orang luar desa Mengantu, satu hari saya dibayar Rp.100.000;” ujar Rudi Hartoyo kepada suaraharianpagi.com. dilikasi pekerjaan.19/5/2020.
   Jadi pengerjaan jalan lapen tersebut, diduga tidak mengacu kepada program padat karya tunai (Cash for wark), proyek diduga diborongkan atau dikerjakan oleh kontraktor.
Terkait hal tersebut Kepala Desa Mengantu, Yunus Ardiansyah, saat dikonfirmasi di Kantor Balai Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Membenarkan kalau pekerjaan aspal lapen ada dua titik, yang pertama di sebelah Selatan jalan utama dari RT.07 sampai RT.09. RW.02. dan yang kedua lokasinya di sebelah Utara jalan utama tepatnya di RT.10 sampai RT.14. RW.03. Ia juga membenarkan bahwa anggaranya yang sebelah Selatan sebesar. Rp.162.500.000; dan yang sebelah Utara sebesar Rp.62.500.000;
   Ketika ditanya apa benar yang mengerjakan pihak ketiga atau rekanan? dia jawab benar, pak Samsul anggota Dewan yang mengerjakan. Bagaimana dengan 30% padat karya tunai untuk pekerja warga setempat, Dia katakan tanya saja ke pak Samsul, saya taunya pekerjaan selesai, itupun pakai uang saya dulu,” tegas Yunus Ardiasyah kepada suaraharianpagi.com, (19/5/2020).
   Perlu diketahui bahwa anggaran di APBDesa Mengantu 2020, untuk Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalas Desa di dua titik tersebut dikerjakan dengan aspal lapen menelan anggaran sebesar Rp.255.000.000; diduga dikerjakan oleh pihak ketiga atau Rekanan, yang bernama Samsul oknum anggota Dewan.
Munurut Yanto, dari LSM GADJAH MADA yang berkantor di jalan Gadjah Mada Mojokerto, mengatakan “di Kabupaten Jombang, banyak proyek infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa, yang menyalahi ketentuan tidak pernah ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, ini yang membuat Kepala Desa semaunya mengerjakan proyek yang dibiayai dari Dana Desa”.
“Kejadian ini yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan penyimpangan Dana Desa kepada pihak Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang. Karena dianggap membuang-buang waktu dalam menulis laporan. Kami berharap dengan adanya kejadian ini kepala Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang, bertindak tegas kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan Dana Desa.” *ryan

Posting Komentar

[facebook]

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget