[img src="https://1.bp.blogspot.com/-y5vc1w5WmmI/Wvu0-zyCxSI/AAAAAAAAE1k/6-N0xM6XlYERbg8k5nHriuOLiwFrZiWpACLcBGAs/s1600/150%2Bx%2B450%2Bbanner.png"/]

Disdikbud Kabupaten Jombang Sosialisasi Juknis BOS Tahun 2020


Jombang - suaraharianpagi.com
   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melalui tele konfren di Radio Suara Pendidikan, melakukan sosialisasi petunjuk teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 dan Permendikbud No 8 Tahun 2020. 30/4.
Kegiatan ini diikuti oleh Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas), Kepala Koordinator Kecamatan (Korcam), Kepala Sesi (Kasi) SD-SMP dan seluruh Kepala SD-SMP serta bendahara sekolah se Kabupaten Jombang.
   Sekertaris Disdikbud Kabupaten Jombang, Jumadi mewakili Kepala Disdikbud, Agus Purnomo SH. M. Si, mengatakan, sosialisasi tersebut dalam rangka untuk menyampaikan juknis penggunaan dana BOS di tahun 2020 yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020.
“Ada beberapa hal sebagai pedoman dalam penggunaan dana BOS tahun 2020 dan inti dari Permendikbud no 8 tahun 2020 adalah juknis BOS tahun 2020. Jadi saya minta kepada kepala sekolah membaca dan memahami Juknis BOS 2020, karena itulah yang menjadi landasan kita di tahun 2020 dalam penggunaan dana BOS,” Ujar Jumadi.
Jumadi menyampaikan, pada tahun 2020 terdapat kenaikan dana BOS, diantaranya kenaikan pada dana BOS untuk SD yang dimana tahun 2019 lalu dana BOS yang diberikan persiswa dari Rp. 900 ribu menjadi Rp. 1 juta pertahun. Sedangkan untuk SMP, dana BOS yang diberikan persiswa dari Rp.1 juta menjadi Rp.1,1Juta pertahun.
“Kenaikan dana BOS di tahun 2020 ini akan diterima sekolah, karena dana BOS ini dihitung persiswa untuk digunakan siswa sesuai dengan 12 item yang sudah tertulis di Juknis BOS tahun 2020,” ungkapnya.
Jumadi juga mengatakan, ada perubahan mekanisme teknis dalam penyaluran dana BOS tahun 2020,
“Tidak lagi seperti penyaluran di tahun 2019 lalu yang secara teknis dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang diteruskan ke kas daerah provinsi, lalu dari provinsi baru ke rekening sekolah. Mekanisme teknis penyaluran dana BOS tahun 2020 ini dari Kemenkeu melalui KPPN dan langsung ke rekening Sekolah. Penerimaan dana BOS dan rekapan nota dilaporkan secara online guna menjadi dasar penyaluran untuk caturwulan berikutnya,” paparnya.
Jumadi menambahkan, dasar besaran transfer sesuai dengan sinkronisasi Dapodik, sehingga sinkronisasi Dapodik sangat penting. Karena kementerian akan mengambil data dari Dapodik, untuk penginputan sinkronisasi Dapodik juga harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
” Jadi jangan sampai salah input guna menghindari tidak masuknya dana BOS yang akan di transfer ke rekening sekolah,” tambahnya.
Lebih jauh Jumadi menyampaikan, penggunaan dana BOS tahun 2020 yang sesuai dengan juknis BOS dan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 digunakan untuk pengembangan perpustakaan untuk pembelian buku sesuai dengan kebutuhan sekolah yang dihitung persiswa. Serta untuk membayar gaji honorer negeri dan swasta yang sebelumnya 15% dari dana BOS kini menjadi maksimal 50% disesuaikan dengan sekolah masing-masing sesuai pedoman 12 item pada Juknis BOS tahun 2020.
“Disdikbud masih bertanggung-jawab untuk pengembangan perpustakaan dan akan mendata setiap sekolah mengenai buku pelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk guru honor negeri dan swasta syarat untuk bisa dibayar dalam Juknis BOS tahun 2020 adalah masuk dalam Dapodik per tanggal 31 Desember 2019, kemudian mempunyai Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) untuk semua tenaga kependidikan dan dalam keadaan tidak menerima sertifikasi, kalau sudah ada sertifikasi tidak dibenarkan menggunakan dana BOS,” tegas Jumadi.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Agus Purnomo SH. M. Si, terpisah ketika ditanya terkait penggunaan dana bos untuk pembelian paket data internet bagi pendidik dan peserta didik, mengatakan, mekanisnya kita serahkan semua kebijakan itu kepada Kepala Sekolah masing – masing, karena yang punya anggaran adalah sekolah dan yang tahu persis siapa - siapa yang seharusnya menerima bantuan paketan tersebut.” Ujar Agus.
Ditambahkan, aturan penggunaan dana Bos untuk membeli peket data ini sudah tertuang dalam Peratuaran Menteri Pendidikan dan Kebuyayaan Republik Indonesia Nomer.19 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bos Reguler,” tegas Agus Purnomo SH. M. Si, kepada suaraharianpagi.com,30/4. *ryan.


Posting Komentar

[facebook]

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget