[img src="https://1.bp.blogspot.com/-y5vc1w5WmmI/Wvu0-zyCxSI/AAAAAAAAE1k/6-N0xM6XlYERbg8k5nHriuOLiwFrZiWpACLcBGAs/s1600/150%2Bx%2B450%2Bbanner.png"/]

Carut Marut Data Penerima Bansos Di Desa Perak, Ada Dugaan Persengkokolan RT Dan Perangkat Desa


Jombang - suarahariapagi.com
   Pendataan calon penerima bantuan sosial (bansos) warga terdampak Covid-19 di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diduga kuat dilakukan secara diam-diam alias tidak transparan.
Hal itu diungkapkan oleh Paijo (bukan nama sebenarnya) salah satu waga Perak yang mengaku menerima informasi dari masyarakat, tentang adanya pendataan secara diam-diam yang dilakukan oleh RT dan perangkat desa.
“Ada laporan terkait pendataan penerima bantuan secara diam-diam. Ini ada bukti. Ada laporan kepada saya. Ada oknum RT dan Perangkat Desa saat membagikan kartu panggilan jam 23.00 malam, berpesan kepada penerima bansos jangan bilang siapa-siapa kalau kamu mendapatkan bantuan. Saya disuruh diam masalah pendataan ini.” Kata Paijo dengan nada berbisi-bisik. Kepada suaraharianpagi.com.21/5/2020.
Melihat fakta ini, tambah Paijo, meminta pemerintah desa Perak, terbuka dalam mendata masyarakat calon penerima bantuan. Baik itu bantuan dari Kementerian Sosial RI atau Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal maupun dari pemkab sendiri.
   Saya berharap Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak salah sasaran. Kalau salah bisa membuat ricuh. Pihak desa harus tepat sasaran jangan ngawur dalam mengelola data, karena di Desa Perak telah terjadi daftar ganda penerima bansos dampak covid 19. Ada sepuluh data penerima BNPT yang menerima dua kali dan data lama ada satu kali penerima BNPT. Jadi ada 11 data ganda penerima bantuan social. Selain itu masih ada nama penerima bantuan dari BPS dua kali atas nama Suyitno warga RT.1/RW 1. Dusun Plumpung, Desa Perak, Yang sebelumnya sudah menerima bantuan dari APBD Kabupaten Jombang Rp 200.000; dan menerima lagi bantuan dari BPS sebesar Rp 600.000; dengan kejadian tersebut kami menduga keras ada persekongkolan antara oknum RT 02 dengan Perangkat Desa.” Tegas Paijo dengan nada berapi-api.
   Masih kata Paijo, meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi pemantau dan pengawas setiap kebijakan pemerintah desa. BPD selayaknya menjadi pembela hak rakyat kecil jangan pura – pura tutup mata dan tutup telinga. BPD jangan ikut kata perangkat desa, tapi berdiri pada sisi rakyat,” tegas Paijo.
Paijo yang mempunyai frofesi sebagai wiraswasta ini, meminta masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk segera melaporkan ke perangkat desa bila belum terdaftar atau ke BPD setempat.
Selain itu, bila usaha tersebut juga belum ada hasil, warga Perak agar meminta masyarakat melaporkan ke Kabupaten Jombang.
   Terlepas carut-marutnya masalah bantuan sosial dampak Covid-19. Di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Kepala Desa Perak Ubaidillah Amin, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan bahwa penerima ganda tidak hanya tenjadi di desa Perak saja, tapi didesa lainya juga terjadi, ketika ditanya berapa data warga perak yang menerima bantuan dua kali, dengan nada terbata-bata tidak bisa menjawab dan memperlihatkan data kongkritnya, malah telfon Kaur Kesra atau Moden agar diberitau data ganda yang menerima bantuan.
Ketika disinggung penerima ganda baik dari APBD dan BPS, dikatakan yang bisa dikembalikan yang Rp. 200.000; dari APBD, karena sudah di SK kan, sementara yang dari Kementrian tidak bisa dikembalikan, ketika dikejar ada landasan hukumnya Ubadillah tidak bisa menjawab. Jawaban Kepala Desa Perak tersebut justru diamini oleh Sekcam Perak dan petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Bahkan Sekcam Perak malah balik bertanya kepada wartawan suaraharianpagi.com, kalau menerima dua kali bansos letak kesalahanya dimana, kan gak ada kesalahanya. Artinya bahwa untuk penerima dua kali bansos dibolehkan oleh Sekcam Perak.
   Sementara di dusun Plumpung RT.01, RT.02.RW 01. Desa Perak, Kecamatan Perak. Kabupaten Jombang. Jawa Timur, masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan sama sekali dari program dampak Covid 19. Padahal warga tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tergolong ekonomi lemah. Dengan kondisi seperti ini, Ada dugaan diskriminasi dari Kepala Desa Perak Ubaidillah Amin. *ryan.


Posting Komentar

[facebook]

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget