April 2020


    Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo memantau langsung pengadaan beras 10 ton di BPBD Gresik, Selasa (28/4/2020).
   Pengadaan beras 10 ton ini sebagai cadangan seandainya ada masyarakat Gresik yang belum mendapatkan bantuan sosial selama penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar).
   Kapolres berharap, beras 10 ton ini nantinya benar-benar tepat dalam pembagiannya kepada orang yang membutuhkan.
“Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Gresik kepada masyarakat agar bisa membantu masalah ekonomi saat diberlakukannya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran dan memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 ini,” kata Kusworo.
   Sementara itu, Kepala BPBD Gresik, Tarso Sagito menyatakan, tidak hanya pengadaan beras 10 ton, di kantor BPBD juga ada bantuan sembako dari Pemprov Jatim seperti telur, mie dan beras yang siap untuk disalurkan di 17 dapur umum yang sudah disediakan. *mrt



Gresik - suaraharianpagi.com 
    Hari pertama diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diterapkan diKabupaten Gresik, Kapolres Gresik, AKBP Kusworo Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. melakukan pengecekan posko check point bersama Forkopimda, Selasa (28/4/2020).
   Sejumlah posko check point yang dicek seperti di exit tol Kebomas, exit tol Manyar dan posko check poin perbatasan Gresik-Surabaya Romokalisari.
   Pengecekan dilakukan terhadap personil Posko check point exit tol terdiri dari anggota TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan Dinkes.
   “Posko check point ini juga dilengkapi alat pendukung suksesnya penerapan PSBB yaitu thermogun (pengecek suhu tubuh), handsanitazer, disinfektan, masker, tempat cuci tangan, ambulance, APD, pengeras suara, dan penunjang lainnya,” kata AKBP Kusworo.
   Kapolres juga meminta petugas agar dalam pelaksanaan check point ini kalau ada mobil yang penumpangnya berjajar di sebelah agar dihentikan dan disuruh pindah ke belakang.
   “Dan kalau ada pengemudi yang tidak patuh terhadap peraturan PSBB atau mobil penumpang dimuat lebih maka petugas berhak menurunkan dan memindahkan ke angkutan online,” jelas Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo.
   Sementara itu, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto berharap agar personil yang terlibat penjagaan posko serius dan disiplin dalam pelaksanaan penerapan PSBB.
   “Sehingga langkah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini bisa menurunkan dan memutus penyebaran covid-19,” kata Sambari. *mrt



SAMPANG – suaraharianpagi.com
   Setelah sebelumnya membagikan sembako kepada para tukang becak di perkotaan, kali ini, dua pucuk pimpinan di Kabupaten Sampang melakukan pembagian sembako kepada warga di pelosok desa, Selasa (28/04/2020).
   Uniknya, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyetir sendiri kendaraan truk yang membawa 250 sembako itu dengan ditemani oleh Wakilnya H. Abdullah Hidayat.
   Rombongan mengambil start dari Pendopo Trunojoyo kemudian bergerak menuju Kecamatan Kedungdung dan melanjutkan ke Kecamatan Tambelangan dengan melewati Desa Bajrasokah, Desa Nyeloh dan Desa Banjar.
   Di sepanjang perjalanan, kaum dhuafa dan warga yang kurang mampu dihampiri oleh pria yang akrab disapa dengan H. Idi dan H. Ab itu.
   Walaupun kondisi tanah yang saat itu sedang becek namun tak menyurutkan semangat mereka untuk menyerahkan secara langsung bantuan paket sembako kepada warga yang memang membutuhkan.
   Karena musim penghujan, Truk yang dikendarai oleh H. Slamet Junaidi sempat tersendat dengan luapan air dari persawahan yang meluber ke jalan raya di Desa Bajrasokah.
Namun kondisi itu berhasil dilaluinya dengan lancar walaupun kendaraannya melaju dengan penuh kehati-hatian di tengah luapan air di jalan raya.
   Tak hanya itu, bahkan keduanya rela melakukan buka puasa di tengah jalan karena saat adzan maghrib berkumandang rombongan tengah berada di perjalanan menuju Kecamatan Tambelangan.
"Alhamdulillah hari ini kita bisa blusukan kepada warga untuk memberikan sembako secara langsung, kita harapkan ini bisa membantu mereka di tengah merebaknya wabah Covid-19," ucap Bupati Sampang H. Slamet Junaidi.
   Dengan turun langsung itu, dirinya menginginkan agar bantuan tersebut tersalurkan tepat sasaran dan mengetahui kondisi masyarakatnya di bawah.
   "Kita berdoa agar wabah Covid-19 ini cepat berlalu, banyak masyarakat yang terdampak dan kita kedepannya akan terus membantu mereka," pungkasnya.
   Setelah membagikan ratusan sembako, rombongan Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat kemudian melanjutkan meninjau Sub Posko Covid-19 yang berada di Jembatan Timbang Jrengik. *rn



   Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo S.H., S.I.K., M.H.  memimpin apel kesiapsiagaan pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) di wilayah Gresik.
   Apel dilaksanakan di halaman Kantor Pemkab Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245 Kec.Kebomas Kab.Gresik, Selasa (28/4/20) pukul 08.30 wib, diikuti ratusan petugas gabungan dari unsur TNI/POLRI, Dishub, Dinkes, Satpoll PP, Tenaga medis Kabupaten Gresik.
   Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan mulai berlaku hari ini Selasa (28/4/2020) hingga Senin (11/5/2020) Kabupaten Gresik resmi menerapkan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan Virus Corona (Covid-19). 
   "Agar para anggota yang sudah tersprint setelah apel siaga ini langsung menempati posnya masing - masing" kata Kapolres.
   Kapolres menerangkan sesuai dengan Perbup No. 12 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Gresik, Ada 7 poin yang perlu dipedomani :
− Pembatasan pelaksanaan pembelajaran disekolah / lembaga pendidikan.
− Pembatasan aktivitas bekerja ditempat kerja.
− Pembatasan aktivitas ditempat umum.
− Pembatasan kegiatan keagamaan dirumah ibadah.
− Pembatasan kegiatan ditempat / fasilitas umum.
− Pembatasan kegiatan sosial dan budaya.
− Pembatasan penggunaan moda tranportasi untuk pergerakkan orang dan barang.
Pada penerapan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB)  ada 17 titik check point sesuai hasil rakor penentuan check point pada (27/4), yakni di Kecamatan Balongpanggang ada 2 titik di Perbatasan Mantup (pertigaan) dan Ndampet/ Dawar Blandong (Jembatan). Kemudian diwilayah Driyorejo terdapat 2 check point yakni di perbatasan Bambe-Karangpilang, perbatasan Legundi-Krian.
   Diwilayah Menganti, terdapat 3 titik Check point di Lakarsantri, Laban Sidowungu dan Benowo (dekat terminal). Kecamatan Kedamean 1 titik yaitu di Mojowuku - Dawarblandong. Kecamatan Wringinanom 1 titik check point di Wringinanom - Kedungwaru.
   Kemudian diperbatasan Duduksampeyan-Lamongan (Pandanan), Perbatasan Gresik - Surabaya Romokalisari. Pembatasan exit tol Kebomas. Exit Tol Manyar (Dekat Mushola Toll), Tanggul Rejo- Glagah Kecamatan Kecamatan Manyar.
Dan 2 titik check point di Kecamatan Dukun yaitu Dukun - Karangbinangun, Petiyin Kulon (Dukun). Terakhir di perbatasan jalan raya Panceng - Paciran Lamongan (Gapuro perbatasan).
   "Petugas yang melaksanakan dinas di titik - titik check Point/Pos harus tetap menerapkan protokol kesehatan" jelas AKBP Kusworo.
   Sesuai arahan Gubernur Jawa Timur, Kapolres Gresik untuk tiga hari kedepan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan himbauan pada penerapan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) dalam menangani covid-19, pungkasnya. *mrt


   Gelar patroli skala besar dalam rangka menjaga kamtibmas diwilayah ditengah pandemi covid-19. Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo bersama Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Gresik, Saifudin Ghozali melakukan rapid test dadakan ke sejumlah tempat, Sabtu (25/4) malam.
   Kegiatan tersebut menyisir cafe dan warkop yang ada ramai pengunjung seperti di Jalan Noto Prayitno, Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, hingga komplek Gresik Kota Baru.
   Rapid test dilakukan sebagai upaya deteksi dini penyebaran Covid-19 di Kota Pudak. Mengingat Gresik sudah masuk zona merah. Juga menyusul akan diterapkan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di 8 kecamatan. Aktivitas masyarakat dibatasi.
   Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo, SH SIK MH, mengatakan rapid test tersebut dilakukan agar para pengunjung dapat diketahui apakah terpapar coronavirus disease (Covid-19) atau tidak.
   “Jadi rapid test ini dilakukan supaya mereka dapat dipastikan apakah positif Covid-19 atau negatif,” jelasnya.
   Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Gresik Saifudin Ghozali mengatakan dari puluhan pengunjung yang dites hasilnya negatif.
   “Alhamdulillah setelah dilakukan rapid test ke pengunjung hasilnya semua negatif,” pungkasnya. *mrt



JOMBANG – suaraharianpagi.com
   Berita tekait jalan Rabat Beton di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, baru tiga bulan sudah rusak parah, telah ditanggapi pejabat Kecamatan Jogoroto, selaku pembina desa. Kasih PMD Abdul Wakid misalnya, ia katakan dengan rusaknya jalan di dusun Kebon Melati desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, yang baru tiga bulan rusak parah di karenakan ada dua faktor yaitu factor teknis dan non teknis. Faktor non teknis berarti kondisi alam sementara factor teknis, tidak diuraiakan oleh Abdul Wakid seakan–akan ditutup tutupi untuk menyelamatkan Kepala Desa Sumbermulyo, Fuad, dari jeratan hukum maupun denda dari insfektorat.
   Sementara Camat Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Nunik Hindayati ST. lebih suka kabur daripada menanggapi Berita Desa Sumbermulyo, yang jalan rabat betonnya rusak parah baru tiga bulan dikerjakan. Padahal lewat percakapan ponselnya tanggal 20/4 benjanji
   akan memberi tanggapanya setelah komunikasi dengan Kepala Desa Sumbermulyo, Fuad. “Hari senin saja mas saya beri jawaban setelah saya komunikasikan dengan Kepala desa“ Tapi kenyataanya ia lebih suka kabur dari wartawan yang akan menagih janjinya untuk menanggapi berita desa Sumbermulyo. Bahkan ada kesan Camat Jogoroto Nunik Hindayati takut sama Kepala Desa Sumberluyo. Tidak hanya itu saja bahwa dugaan yang selama ini sliweran di Kecamatan Jogoroto, bahwa Camat sering menerima sesuatu dari Kepala Desa setelah mencairkan Dana Desa sangat kentara sekali. Persoalan Desa Sumbermulyo telah dilimpakan ke Sekretaris Kecamatan Jogoroto, Andi Purwanto.
   Andi dalam keteranganya kepada suaraharianpagi.com, mengatakan, “Berita desa Sumbermulyo akan segera saya tidak lanjuti, terimakasih dengan informasinya, karena itu menyangkut uang negara, bukan uang pribadi Kades, harus ada pertanggang jawabanya. Untuk Bu Camat kondisinya sakit tidak bisa menemui, mimpin rapat tadi pun sebenarnya sudah tidak kuat.” tegas Andi kepada suaraharianpagi. com 20/4.
   Perlu diketahui Camat Jogoroto, Nunik Hindayati.ST. tanggal 20/4 telah memimpin rapat dipendopo Kecamatan Jogoroto dari pagi hingga jam 12 siang. Diapun juga menyetir mobil dinas sendirian, tapi untuk menemui wartawan alergi, ia lebih suka kabur.
   Proyek Dana Desa di wilayah Kabupaten Jombang Bermasalah, kali ini proyek bangunan jalan rabad beton di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya jalan di desa tersebut hanya hitungan bulan selesai dibangun sudah remek alias rusak parah.
   Jalan rabad beton tersebut berlokasi di Dusun Kebon Melati RT.02, RW 13 dengan volume pekerjaan 133 M X 3 M, dibiayai dari Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp 89.650.000; di kerjakan bulan Januari tahun 2020.
   Dari pantauan dilapangan pembangunan tidak transparan, dalam prasasti bangunan tidak mencantumkan ketebalan jalan rabad beton tersebut. Jalan selesai dibangun sekitar tanggal 17 Januari tahun 2020, namun kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, sudah mengalami pecah-pecah, retak, dan permukaan jalan sudah terkelupas alias remek sepanjang jalan dari ujung ke ujung. Kalau toh ada yang masih bagus itu hasil patungan warga disekitarnya satu bek sak semen untuk memperbaiki. Sementara warga yang tidak ikut patungan semen karena tidak mampu kondisi jalan didepan rumahnya masih kelihatan rusak parah.
   Menurut salah seorang warga yang menolak disebutkan namanya, ia mengatakan, “bangunan jalan tersebut selesai dikerjakan sekitar tanggal 17 Januari 2020 lalu, tapi sekitar dua bulan, jalan sudah rusak, permukaan jalan terkelupas semua dan berlubang.
   Pelaksanaan pembangunan memang dilaksanakan secara asal-asalan. Adonan semen yang digunakan takaranya ngawur, mestinya menurut SK Bupati Jombang Komposisi campuran 1,2,3, (satu sak semen, dua kotak ukuran pasir dan tiga kotak ukuran batu koral) tetapi oleh TPK Desa Subermulyo, Maskur, diduga campuranya diganti menjadi 1,3,3 (satu sak semen, tiga kotak ukuran pasir dan tiga kotak ukuran batu koral). Padahal saat pelaksanaan sudah banyak yang mengingatkan, tapi tidak digubris. Ketimbang dimusuhi, akhirnya pilih diam.” keluhan warga kepada wartawan suaraharianpagi.com. ( 13/4 ).
   Ditambahkan, saya ini rakyat biasa, jadi hanya bisa pasrah, padahal uang yang digunakan untuk membangun adalah uang hasil pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat, termasuk saya dan keluaraga”. ujar warga dengan nada jengkel.
   “Saya juga tidak ikhlas kalau uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah digunakan untuk membangun asal-asalan seperti di Desa Sumbermulyo, Dana Desa kan uang dari rakyat, bukan uang pribadi Kades” Tegas warga dengan nada sewot.
   Kepala Desa Sumbermulyo, Fuad, saat dimintai konfirmasi dikantor balai desa, tidak ada ditempat, Pak Kades sama sekdes lagi ikut rapat di kantor Kecamatan Jogoroto, ujar salah satu perangkatnya. Sementara TPK Desa Sumbermulyo Maskur yang juga Kasun Kebon Melati membenarkan kalau kondisi jalan di Dusun Kebon Melati rusak parah, ketika ditanya berapa komposisi campuran adonan luluh, dijawab seperti biasanya saya sudah lupa karena saya tidak selalu menunggui dilokasi, lebih pas tanya pak Kepala Desa Fuad, kalau gak salah ya 1,2,3, sesuai SK Bupati Jombang. Kenapa komdisi jalan sekarang baru tiga bulan sudah rusak parah? Maskur diam seribu bahasa sambil menyuruh tolong hubungi pak Kades saja,” kata Maskur kepada suaraharianpagi.com, (13/4) di kantor bala desa Sumbermulyo.
   Agar diketahui, setiap perencanaan infrastruktur yang dibiayai dari APBN atau APBD harus dibuat perencanaan yang bagus dan detail, agar bangunan yang dibangun dari uang keringat rakyat dapat digunakan oleh rakyat dalam waktu yang lama minimal 5 sampai 6 tahun bahkan lebih. Jadi jika ada bangunan yang dibiayai dari APBN (DD) hanya hitungan bulan sudah rusak, itu layak diperiksa Aparat Penegak Hukum, Kepolisian atau Kejaksaan, tidak cukup Inspektorat saja, apalagi hanya tim monitoring dari Kecamatan..
   Apalagi kalau kita melihat dilapangan pekerjaan rabat beton di Dusun Kebon Melati, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, begitu rusak parah dalam hitungan bulan, dibiarkan saja, dibenak kita akan timbul tadah tanya besar, ada apa dengan Aparat Penegak Hukum yang ada di Kabupaten Jombang. *ryan



Gresik - suaraharianpagi.com
   Kapolsek Manyar AKP Y. Jumbo Qantasson, SIK bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Manyar Sidorukun peduli dan berbagi dangan kaum Duafa pada gelaran Gerakan Bhakti Sosial Polri Peduli Covid-19. Berbagi Sembako untuk sejumlah warga terdampak mewabahnya virus Corona.
   Kapolsek Manyar mengatakan, "bahwa kegiatan bhakti sosial ini dilakukannya serentak diseluruh Indonesia tanggal 21 April 2020 menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan sesuai himbauan Kapolri yang bertujuan membantu masyarakat yang terdampak Covid-19," terangnya.
   Paket sembako disalurkan secara langsung kepada sejumlah warga yang berhak dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan penerapan physical distancing untuk mencegah penyebaran Covid-19.
   Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek bersama Kades dan anggota TNI - POLRI mendatangi langsung warga yang berhak menerima bantuan seperti kaum Duafa di Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Selain Sembako juga dibagikan masker untuk mencegah penyebaran penularan Covid-19 diwilayahnya, Selasa (21/4/2020).
   "Semoga bantuan ini bermanfaat bagi bapak dan ibu, sedikit meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari," ucap AKP Jumbo saat memberikan paket Sembako. *mrt



   Gerakan Bhakti sosial serentak Polri Peduli sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat terdampak covid-19, Polres Gresik bersama jajaran dan Bhayangkari Cabang Gresik serta menggandeng Kodim 0817 Gresik menggelar Bhakti Sosial pembagian Sembako, Selasa (21/1/2020).
    Bhakti Sosial secara serentak di 5 titik diwilayah Kawasan Gresik Kota yaitu di Jl. Basuki Rahmat, Raden Santri Alon-alon Gresik, jl. Pahlawan JA Suprapto, jl. Dr. Soetomo  dan jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Paket sembako diberikan kepada warga masyarakat kurang mampu, pekerjaan tidak tetap, buruh, ojek online, dan tukang becak.
    Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo, SH SIK MH., mengungkapkan, pembagian sembako secara serentak kepada warga sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat terdampak covid-19 guna menjaga stabilitas ketahanan pangan dan menjaga situasi tetap aman dan kondusif  akibat wabah covid -19.
    “Dengan kegiatan ini Polres Gresik menyiapkan 1800 paket sembako bagi warga yang membutuhkan  untuk meringankan beban mereka yang merasakan dampak adanya Pandemi Covid-19, jelas Kapolres.
    Pembagian sembako menurut AKBP Kusworo juga dilakukan dengan menerapkan metode physical distancing untuk mengantisipasi penyebaran virus covid-19.
    “Kami juga terapkan physical distancing dengan cara membagikan langsung kepada masyarakat dengan cara door to door untuk menghindari pengumpulan massa,” tutur Kapolres Gresik.
   Selain memberikan sembako kepada masyarakat, Kapolres juga menghimbau kepada mereka agar tetap mematuhi aturan dari pemerintah dan juga Maklumat Kapolri. Untuk tidak berkerumun, selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, menjaga kebersihan minimal dengan mencuci tangan, menjaga kesehatan dengan makan makanan Bergizi. *mrt


Jombang – Suaraharianpagi.com
    IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah kabupaten/kota) dan wajib dimiliki / diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah / mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu bangunan.
   Kehadiran IMB (izin mendirikan bangunan) pada sebuah bangunan sangatlah penting, karena bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan secara ketata ruangan, ketata bangunanan, maupun keadministrasiannya. Bahkan saat ini, keberadaan IMB juga sangat dibutuhkan ketika terjadi transaksi jual beli rumah ataupun bangunan, kegiatan usaha yang melibatkan hunian sebagai lokasi kegiatan, utang piutang dan masih banyak kegunaan lainnya.
   Dinas PUPR kabupaten jombang sebagai salah satu instansi di Pemerintahan kabupaten jombang yang melayani kegiatan dalam penerbitan Rekomendasi teknis IMB dalam hal Ketatabangunan. Kegiatan pelayanan oleh dinas PURP terkait penerbitan Rekomendasi Teknis IMB adalah sebuah kegiatan pelayanan kepada masyarakat Jombang maupun pendatang yang ingin mengajukan IMB di Kabupaten jombang. Masyarakat cukup hanya melengkapi data administrasi dan data teknis bangunan sesuai dengan ketentuan dan menyerahkan dikantor PUPR kabupaten jombang.
   Sesuai dengan SOP yang berlaku rekomendasi teknis bangunan dapat diambil maksimal 7 hari kerja untuk bangunan sederhana. Untuk bangunan tidak sederhana, bangunan khusus dan bangunan yang memiliki kompleksitas tertentu dibutuhkan waktu lebih lama karena harus meninjau berbagai aspek dalam bangunan, terutama keandalan struktur.
   Bilamana rekomendasi teknis bangunan telah diambil oleh masyarakat pemohon selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu rekomendasi untuk penerbitan IMB di dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang
    Sementara itu, sampai saat ini mempunyai IMB masih menjadi syarat wajib mendirikan atau merenovasi bangunan. Padahal tidak sedikit orang terutama pelaku usaha yang mengeluhkan adanya kewajiban memiliki IMB. Pengurusan dalam pembuatan IMB menurut mereka malah memperlambat dalam memulai kegiatan usaha. Meski begitu, IMB yang dijamin UUD ataupun peraturan daerah mengaharuskan setiap orang mendirikan bangunan harus mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut agar bangunan yang didirikannya jelas statusnya dimata hukum.*ryan.



   FS (23), pengedar sabu-sabu asal Desa Sembunganyar RT 7 RW 2, Kecamatan Dukun ditangkap Unit Reskrim Polsek Bungah Polres Gresik pada Jumat (17/4) pukul 13.00 kemarin.
   Kapolsek Bungah, AKP Sujiran mengatakan, ditangkapnya pemuda itu lantaran saat diperiksa oleh pihaknya di SPBU Desa Melirang, Kecamatan Bungah kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu.
   “Setelah ditemukannya sabu-sabu sebanyak tiga poket, pelaku langsung kami bawa ke Mapolsek untuk dimintai keterangan dan mengamankan sejumlah barang bukti,” jelasnya, Senin (20/4).
   Masing-masing poket berisi sabu-sabu seberat 0,65 gram yang digenggamnya pada tangan kiri pelaku. Kemudian 0,20 gram sabu-sabu disimpan dalam saku celana bagian kanan dan 0,18 gram ditaruh di dalam dompet pelaku.
   “Akibatnya pelaku kami jerat pasal 114  ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika,” tambahnya.
   Sebab, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.
   “Selain 3 poket sabu-sabu, kami juga mengamankan handphone Xiaomi putih milik pelaku guna mengembangkan kasus tersebut,” terangnya. *mrt




Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Kementerian Sosial (Kemensos) RI, memberikan kuota tambahan bantuan sosial kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, bagi warga terdampak Covid-19 sebanyak 2.081 kepala keluarga (KK). Ini artinya, ada 10.068 warga yang akan mendapatkan jaring pengaman sosial dari pemerintah daerah selama tujuh bulan ke depan.
   Dari jatah 2.081 KK tersebut, bantuan yang telah diberikan sebanyak 1.296 KK melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sedangkan 7.988 KK lainnya merupakan data terakhir dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Mojokerto, yang sebelumnya telah terverifikasi. "Penambahan kuota ini, dimaksudkan agar warga terdampak Covid-19, dapat tercover secara keseluruhan," kata Walikota Mojokerto Ika Puspitasari. 
   Selain tambahan jatah dari Kemensos lanjut Ning Ita, sapaan akrab walikota, pemerintah daerah juga mendapatkan tambahan kuota Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu untuk 556 orang. Bantuan ini, akan dibayarkan oleh pemerintah daerah selama tiga bulan ke depan kepada warga terdampak Covid-19. Dari 556 orang, 102 di antaranya merupakan penerima bantuan sosial lainnya.
   "Kami telah melakukan verifikasi ulang, dari 556 orang 102 di antaranya penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan keluarga prasejahtera atau PKH. Maka, penerima bantuan yang namanya telah tercatat di salah satu bantuan sosial yang diberikan akan di coret. Menghindari terjadinya penumpukan sehingga pemberian bantuan akan tepat sasaran dan merata secara keseluruhan," jelasnya, saat di Rumah Rakyat, Sabtu (18/4).
   Perlu diketahui, Pemerintah Kota Mojokerto telah menyiapkan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19, yang mulai diberikan sejak 15-30 April. Ada 600 tukang becak, 300 disabilitas, 369 anak yatim non panti, 1.264 lansia kurang mampu dan 6.458 keluarga pra-sejahtera yang mendapatkan jaring pengaman sosial Covid-19. Anggaran bantuan tersebut, bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBN) serta anggaran dari pemerintah pusat. Dan 5.500 paket sembako bagi warga yang tidak mendapat bantuan ataupun yang baru mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). *ADV



Jombang - Suaraharianpagi.com
   Antisipasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Puskesmas Japanan yang beralamatkan di Jl. Sumber Boto No.61, Japanan,Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melakukan berbagai tindakan pencegahan penyebaran Covid-19.
   Di setiap sudut ruangan puskesmas disediakan hand sanitizer dan menyediakan tempat cuci tangan, semua ruangan setiap saat dibersihkan untuk lebih steril.
   Warga yang berobat ke Pukesmas didata dengan teliti, apalagi yang ada riwayat Kontak Langsung dengan Pasien Covid-19 Didata dan dilaporkan ke Kecamatan setiap harinya. Pukesmas Japanan menerapkan kebijakan Laporkan Perkembangan Covid-19, setiap saat.
Ruang tunggu pasien diberi jarak (physical distancing) guna menjaga jarak pasien dengan yang lainnya, dan itu merupakan hal sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 sesuai ajakan pemerintah.
Kepala Pukesmas Japanan, drg. Ariany Ratnaningtyas, kepada Suaraharianpagi.com (17/4) menjelaskan bahwa pasien sebelum masuk puskesmas dianjurkan untuk secreening lebih dulu yang telah disiapkan di depan.
“Setelah secreening selesai, kita juga menyarankan untuk mencuci tangan atau memakai hand sanitizer dan duduk di ruang tunggu yang disediakan dengan berjarak minimal satu meter,” ujarnya.
Puskesmas Japanan juga berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan setiap harinya. Kemudian memasang banner sebagai bentuk penyuluhan serta keliling ke setiap desa mensosialisasikan tentang pencegahan Covid-19.
   Untuk warga yang baru pulang dari luar negeri atau dari tempat terdampak corona dianjurkan untuk secreening lebih dulu di puskesmas, setelah tidak ada ciri-ciri positif Covid-19, yang bersangkutan harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dengan tetap menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). “Untuk warga yang baru pulang dari luar maupun dalam negeri dengan wilayah yang terjangkit Covid-19, didata sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) guna mempermudah pemantauan ke masyarakat,” himbauh Ariany.
   Dokter Gigi yang punya pengalaman tugas di Pukesmas Japanan selama 10 tahun dan baru 4 bulan difinitif sebagai Kepala Pukesmas Japanan selain menangani Covid 19, juga akan melakukan trobosan membuat klinik Ispa ( Infeksi saluran pernapasan atas ) di luar ruangan, jadi bila ada pasien yang punya penyakit pernapasan akan diperiksa diluar tidak dimasukakan dalam ruangan, sekarang baru tahap penataan.
   Dengan kondisi yang ada saat ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk melayani kesehatan masyarakat, dan membantu program pemerintah untuk menanggulai Covid 19. Ya begini kondisi Pukesmas Japanan selain kecil dan disana sini kondisi bangunananya sudah banyak yang bocor. Harapan kami tahun 2021 renovasi yang saya ajukan bisa terealisasi. Bukan berarti kita tidak semangat, kami tetap semangat dan siaga, pantang menyerah agar masyarakat Kabupaten Jombang khususnya warga Japanan dan sekitarnya terhidar dari Covid 19.
   “Untuk penangan Vocid 19, Pukesmas Japanan sangat mendukung sekali program pemerintah, meskipun keterbatasan anggaran maupun tenaga, di Pukesmas Japanan hanya ada 31 pegawai, terdiri satu drg Gigi, saya sendiri dan dua dokter Umum, meskipun capek tetap semangat dan siaga, untuk menyikapi hal tersebut kita bentuk tim, masing – masing tim menangani program masing-masing, saya selaku Kepala Pukesmas yang mengkoordinasikan baik di desa maupun kecamatan, tentunya panduan kita SOP dari Dinas Kesehatan”, Tegas drg. Ariany Ratnatingtyas kepada suaraharianpagi,com (17/4 ).
    Sementara daftar penanganan Covid 19 di Pukesmas Japanan,di beberapa desa sebagai berikut, Desa Mojoduwur : OTG 8 orang, ODP 5 orang, Desa Wringinpitu : OTG 0, ODP 2 orang, Desa Penggaron : OTG 2 orang, ODP 4 orang, Desa Rejoslamet : OTG 4 orang, ODP 2 orang, Desa Japanan : OTG 8 orang, ODP 1 orang, Desa Grobogan : OTG 3 orang, ODP 1 orang, PDP 1 orang, Desa Latsari : OTG 1 orang, OPD 2 orang, Desa Karanglo, OTG 2 orang. OPD 3 orang, dan diluar wilayah mojowarno ODP 1 orang, Desa Ngrimbi ODP 1 orang. *ryan.


Jombang - Suaraharianpagi.com
   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang menggelar rapat paripurna penyampaian jawaban bupati atas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (13/4). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Jombang, Mas'ud Zuremi, dan dihadiri oleh Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, serta Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, di ruang sidang paripurna DPRD Jombang. Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas sumbangsih pemikiran dan saran dari Fraksi-Fraksi DPRD Jombang, yang telah menyampaikan pandangan umum. Empat Raperda yang disampaikan, Raperda tentang pajak daerah, Raperda tentang retribusi jasa usaha, Raperda tentang retribusi jasa umum dan Raperda tentang retribusi perizinan tertentu. “Mengingat pajak daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki kontribusi paling besar, "kata Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, Tidak hanya itu, Bupati Jombang menjelaskan, untuk Raperda tentang pajak daerah, sudah mengakomodir 11 pajak di Kabupaten Jombang. "Penerapannya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah dan memberikan implikasi terhadap pajak daerah, "jelasnya. Masih menurut Bupati Jombang, terkait wajib pajak daerah telah dijalankan oleh
   Pemerintah daerah berupa Tapping Box yang berfungsi untuk pelaporan wajib pajak yang diletakan di beberapa tempat, seperti restoran dan hotel. "Ini bekerjasama dengan perbankan dalam rangka membuka loket pembayaran, "tandasnya. Terkait mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), untuk kawasan pertanian yang produktif tetep mengacu pada Perda tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Jombang. Sementara itu, Mas'ud Zuremi, Ketua DPRD Jombang, mengatakan, agenda hari ini adalah jawaban atas Bupati. "Dari jawaban Bupati itu, kita akan agendakan paripurna pandangan akhir DPRD Jombang, "pungkasnya. Sekedar diketahui, Rapat Paripurna atas Jawaban Bupati Jombang atas empat Raperda, digelar dengan cara Paripurna Teleconference *ryan



GRESIK - suaraharianpagi.com
   Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo bersama Dandim 0817 gresik dan Pemkab gresik serta para tokoh masyarakat bahwa pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2020, membangun dapur umum di 13 titik tersebar di 13 kecamatan di kab. Gresik, di saat mewabah virus covid-19 yang berdampak kepada menurunnya ekonomi dengan tujuan menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan semangat gotong royong agar tetap tercipta situasi yang tetap aman dan kondusif
Adapun persebaran dapur umum yang telah didirikan sebagai berikut : 
1. UPT Shelter Dinsos Kec. Cerme
2. Balai Desa andong kec. Driyo
3. Balai Desa Pandanan Kec.Duduk Sampeyan
4. Balai desa Munggugianti Kec. BENJENG
5. Balai desa wringinanom kec wringinanom 
6. Balai Desa Sukerejo Kec Bungah 
7. Balai Desa petung kec.panceng
8. Balai Desa Pangkah wetan kec. Ujung pangkah
9. Kebomas, kantor desa kembangan jl Mayjend Sungkono Gresik
10. Gedung GOR Desa Sidorukun Kec. Gresik
11. Balai desa menganti, kecamatan menganti
12. Balai desa mriyunan kec. Sidayu
13. Balai Desa Wahas Kec. Balongpanggang
   Adapun setelah selesai memasak di dapur umum, nasi bungkus tersebut di dorong ke balai desa yang membutuhkan sesuai peta sebaran masyarakat miskin ataupun masyarakat miskin baru dan perangkat desa dengan relawannya membagikan secara door to door kepada masyarakat di rumahnya masing-masing ataupun ditempat pangkalan ojek, terminal dan tempat-tempat lain yang membutuhkan. *mrt



Jombang – suaraharianpagi.com
   Dinas Komunikasi dan Imformatika Kabupaten Jombang ( Diskominfo ) bekerja sama dengan Bea Cukai Kediri menyelenggarakan sosialisasi tentang ketentuan cukai.
Acara tersebut diselenggarakan di Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, selasa (25/2/2020). yang dihadiri Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno dan Kasi Penyuluhan dan Layanan Imformasi Bea Cukai Kediri, Adiek Marga Rahadja.
   Adik Marga Rahardja, dalam sambutanya mengatakan, “Rokok ilegal adalah rokok yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan perundang – undangan dibidang cukai.
   “ciri–ciri rokok ilegal diantaranya adalah rokok yang diedarkan, dijual, atau ditawarkan tidak dilekati pita cukai, rokok yang diproduksi oleh pabrik yang belum memperoleh ijin / NPPBKC dan rokok yang diedarkan dilekati pita cukai, namun pita cukainya palsu, bekas, tidak sesuai peruntukan dan tidak sesuai personifikasi” kata Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kediri, Adiek Marga Raharja saat sosialisasi cukai di Balai Desa Jarak, Wonosalam – Jombang, Selasa (25/02/20).
   Ia menjelaskan, bahwa rokok yang diedarkan. dijual atau ditawarkan tidak dilekati pita cukai (dikenal dengan istilah rokok polos atau rokok putihan, dikenai ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima ) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai.
   Lanjut dia, mulai tahun 2019 pengenaan tarif cukai untuk hasil pengolahan tembakau lainnya yang meliputi ekstraks dan essens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup (snufftobacco) atau tembakau kunyah (chewing tobacco) dikenai tarif cukai 57 %.
   Gayung bersambut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Budi Winarno menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal, “peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jombang khususnya harus terus dicegah dan dihentikan”.
   Lanjut Ia, dengan adanya kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat ini, juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi baik Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan negara dari sektor pajak semakin meningkat.
   “Prinsip, kami tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. tidak apa-apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. Meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus dicegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama–lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” kata Budi Winarno.
   Ia juga berharap bahwa sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan kepada tetangga yang lain agar semua paham, “mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, pungkasnya.*ryan



 Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, memberikan fasilitas selama proses pendaftaran kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan diri sebagai peserta program kartu prakerja di Graha Mojokerto Service Center (GMSC). Dengan pendampingan langsung dari petugas, diharapkan para pencari kerja yang mengalami kesulitan saat mendaftar dapat memiliki kartu prakerja.
   "Selain menyediakan tempat khusus di Telecenter GMSC, untuk membantu masyarakat yang hendak mendaftar sebagai peserta program kartu prakerja, kami juga menyiapkan petugas sekaligus perangkat komputer sebagai penunjang dalam mendapatkan kartu prakerja ini," kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, usai meninjau lokasi pendaftaran kartu prakerja di GMSC, Rabu (15/4).
   Pendaftaran kartu prakerja, katanya wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini, bisa dilakukan secara daring dengan mengakses http://www.prakerja.go.id. Adapun syarat dalam mengikuti program kartu prakerja, antara lain calon peserta merupakan warga negara Indonesia (WNI), minimal berusia 18 tahun, dan sedang tidak menempuh pendidikan formal.
   "Kami sebatas memfasilitasi dalam pendaftaran, sedangkan verifikasinya langsung dari Pemerintah Pusat. Pendampingan ini, kami lakukan secara langsung untuk warga Kota Mojokerto agar maksimal dalam mendapatkan kartu prakerja yang saat ini diperebutkan secara nasional. Kami fasilitasi sampai malam hari bagi pendaftar yang ingin memperoleh kartu prakerja," jelas Ning Ita, sapaan akrab wali kota.
   Peserta yang datang ke GMSC, kantor kecamatan, kantor Bappeko dan kantor Disporabudpar, juga harus mengikuti protokol kesehatan dengan tetap memperhatikan jarak antar pendaftar lainnya demi mencegah potensi terjadinya penyebaran Covid-19. Kartu prakerja tersebut, kata Ning Ita, dalam rangka memberikan perlindungan sosial akibat dampak wabah Covid-19 kepada pekerja yang terkena PHK, dirumahkan dan pencari kerja.
   "Sampai dengan pukul 18.00 ini, jumlah pendaftar yang berhasil mengikuti program kartu prakerja mencapai 295 akun. Jumlah tersebut akumulasi sejak pertama kali website dirilis dari pemerintah pusat. Sampai saat ini, ratusan calon pekerja masih terus berusaha mendaftarkan dengan didampingi petugas agar bisa mengikuti program kartu prakerja yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo," tandasnya. *Hms/Ds


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget