[img src="https://1.bp.blogspot.com/-y5vc1w5WmmI/Wvu0-zyCxSI/AAAAAAAAE1k/6-N0xM6XlYERbg8k5nHriuOLiwFrZiWpACLcBGAs/s1600/150%2Bx%2B450%2Bbanner.png"/]

Pendampingan Program PTSL Diduga Ada Pungli


Jombang - suaraharianpagi.com
   Program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya ditujukan untuk memudahkan warga mengurus sertifikat tanah, justru diduga menjadi lahan pungutan liar (pungli) bagi segelintir oknum Kepala Desa di Kabupaten Jombang.
    Fakta itu disampaikan oleh beberapa masyarakat desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, kepada suaraharianpagi.com, beberapa hari yang lalu. Menurut SN (43 th) warga dusun Kupang RT.03, RW.01, bahwa dia sudah membayar Rp. 870.000; kepada panitia, sementara pada saat pengukuran nanti saya masih harus membayar lagi Rp.150.000; sebenarnya berapa sih biaya untuk ikut program PTSL? keluhnya dengan nada bertanya.
   Hal senada juga disampaikan ST warga RT.02, RW.01. dusun Kupang, desa Tebel, Kecamatan Bareng. “Pertama saya membayar Rp.700.000; ke panita, terus dikemudian hari saya menambah lagi Rp. 100.000; jadi kalau kita total semuanya sudah Rp.800.000; itupun sampai hari ini belum ada tanda-tanda ada pengukuran,” tegas St kepada suaraharianpagi.com.
   Sementara SW yang tinggal di RT.01, RW.01 dusun yang sama mempunyai cerita yang tak jauh berbeda dengan SN maupun ST. Ia juga sudah membayar Rp.800.000; kepada panitia, setelah pengukuran nanti saya juga masih harus membayar lagi Rp.150.000; dengan alasan untuk mengurus surat- surat didesa membeli patok, materai, foto copy dan transport panitia. Saya tidak habis pikir berapa sebenarnya biaya PTSL yang sebenarnya”.
   “Bukan saya saja yang dipungut biaya selangit, tapi hampir semua warga Desa Tebel yang ikut program pra PTSL di pungli Rp.600.000; lebih persertifikat. Pungutan tersebut ditarik lewat panitia”, tegas SW dengan nada geram.
   Sementara mengutip keterangan Kepala BPN Kabupaten Jombang, Titik Agustiningsih SH.M.HUM. pada saat sosialisasi di gedung Bung Tomo, Kabupaten Jombang. mengatakan, program percepatan pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) ini memang digratiskan untuk masyarakat. BPN tidak memungut apa-apa dari masyarakat, saya juga memerintakan kepada staf-staf saya agar tidak memungut biaya ke masyarakat karena program ini sudah di biayai dari APBN.
   Jika mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, biaya PTSL hanya Rp 150 ribu perbidang. Namun fakta di lapangan, di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, masyarakat masih dibebani biaya administrasi sampai Rp 600-Rp 800 ribu. Bahkan di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, untuk mengelabuhi petugas Kepala Desa Tebel, Khoiman, diduga bekerjasama dengan salah satu Lembaga di Kabupaten Jombang.
   Kepala Desa Tebel, Khoiman, ketika di konfirmasi di kantornya (26/2), mengatakan, setelah saya terpilih menjadi Kepala Desa, banyak masyarakat Desa Tebel mengharapkan segera ada program PTSL. Harapan itu saya komunikasikan dengan sekdes dan perangkat yang lain, kami mendapat kesimpulan bahwa SDM di desa Tebel tidak Mumpuni.
   Kita tau sendiri PTSL tidak jatuh dari langit meskipun itu program Pak Jokowi, tanpa ada pengajuan dari desa PTSL tidak akan turun di desa Tebel. Terus tanggal 10 November 2019 saya dapat surat dari salah satu lembaga yang mengajukan permohonan sosialisasi pendampingan di Desa Tebel. Setelah itu saya fasilitasi, dalam pertemuan itu ada kesepakatan antara warga desa Tebel dengan lembaga menggunakan pendampingan. Sampai saat ini desa Tebel juga belum di tetapkan sebagai desa PTSL, baru kemarin saya mengajuka ke BPN”, kelit Khoiman.
   Ketika ditanya bukti bentuk kerjasama antara desa dengan lembaga, Khoiman tidak bisa menunjukan, tapi untuk biaya pendampingan Rp.175.000; perbidang setau saya, itupun pembayaranya langsung ke panitia pendamping. Perangkat desa Tebel saya pesan jangan sekali-kali menerima uang Rp. 175.000; dari warga yang mengajukan progam PTSL.
   Khoiman juga mengatakan “bahwa sampai hari ini Desa Tebel belum membentuk panitia karena desa Tebel belum ditetapkan menjadi desa PTSL. Jadi kerjasama antara desa dengan Lembaga tidak ada, yang ada kerjasama adalah masyarakat desa Tebel dengan Lembaga, karena disitu ada kuwitansi dan ada surat kuasa. Desa sifatnya hanya memfasilitasi, dengan adanya pendampingan secara otomatis panitia desa kelak akan diringankan”. Kilah Khoiman dengan suaraharianpagi.com.
   Kepala desa Tebel Khoiman juga membenarkan bahwa Rp. 175.000; murni biaya pendampingan, sementara bila desa Tebel sudah ditetapkan menjadi desa PTSL, panitia desa akan memungut biaya lagi sebesar Rp.150.000; untuk biaya sertifikat. Khoiman juga mengatakan, “sebelum desa Tebel di tetapkan sebagai desa PTSL, sah-sah saja melakukan pendampingan, tapi apabila desa Tebel sudah ditetapkan sebagai desa PTSL oleh BPN, memungut biaya melebihi Rp.150.000; itu salah besar”. Tegas Kepala Desa Tebel, Khoiman, dengan nada yakin bahwa dugaan pungli di desanya tidak ada.
   Sementara salah satu panitia dari Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen Nasional, Heni, membenarkan bahwa untuk biaya pendapingan sebesar Rp.175.000; perbidang, jumlah pemohon per tanggal (24/2). “Sebanyak 1400 pemohon, untuk ketua pendamping adalah Bu Siti,” tegas Heni ketika dikonfirmasi suaraharianpagi.com di pendopo Balai desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, (24/2).*ryan


Posting Komentar

[facebook]

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget