suaraharianpagi

Mojokerto - suaraharianpagi.com

   Warga Jakarta yang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan (PDP), meninggal di rumah sakit swasta Kota Mojokerto. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Christiana Indah Wahyu dari Posko Satgas, Selasa (31/3/2020).

   "Pasien tersebut tidak terkonfirmasi (*positif*) Corona. Melainkan ia meninggal karena memiliki riwayat hipertensi dan penyakit jantung koroner. Karena pasien tidak kooperatif, kami mengalami kesulitan untuk pemeriksaan swabnya," tegas Indah, yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.

   Indah mengatakan, pasien PDP Nomor 05 yang masuk pada data Kota Mojokerto, datang dari Jakarta tanggal 21 Maret 2020 untuk mengunjungi keluarganya di kota. Saat tiba di Kota Mojokerto, pasien 05 sebelumnya telah mengalami sakit. Dengan gejala batuk, mual, muntah, sakit kepala dengan suhu tubuh 37,8 derajat celsius.

   "Pada tanggal 23 Maret, pasien ini mengalami sakit lagi dengan keluhan mual dan keringat dingin. Saat itu, pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium dan Rontgen. Dengan hasil, trombosit turun, leukosit turun. Sedangkan dari hasil Rontgen, tidak ada gambaran infiltrat. Yang kemudian dirujuk ke rumah sakit swasta dengan diagnosa demam berdarah," jelasnya.

   Pasien PDP 05, kemudian masuk ke IGD rumah sakit swasta pada tanggal 23 Maret 2020. Saat itu ketika petugas menganamnese (wawancara), pasien tidak berkata jujur jika ia merupakan warga Jakarta yang sedang berkunjung ke daerah. Selama pasien di rawat di rumah sakit swasta baru diketahui dari hasil Rontgen jika di dalam paru - parunya terdapat infiltrat.

   "Setelah dianamnesa ulang, pasien baru jujur mengatakan riwayat tinggal di Jakarta sebelum datang ke Mojokerto. Akhirnya tanggal 27 Maret, pasien dipindahkan ke ruang isolasi. Setelah itu pada 28 Maret, karena paru semakin memburuk kami berupaya mencari rumah sakit rujukan di Surabaya, Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, tapi semuanya penuh," terangnya.

   Dan pada hari yang sama lanjut Indah, saat pihak rumah sakit akan melakukan pengambilan swab, pasien PDP 05 menolak dengan tegas dan tidak kooperatif kepada petugas medis. Padahal dari hasil Rapid Rest Covid-19, pasien PDP 05 memiliki hasil strip dua samar - samar. "Saat kami lakukan pemeriksaan sesuai standard PDP, pasien tidak kooperatif dan menolak," imbuhnya.

   Dan pada tanggal 29 Maret, pasien PDP 05 mengalami penurunan kondisi dengan saturasi oksigen menurun. Tepat 30 Maret, pukul 24.00 wib pasien dinyatakan meninggal dunia. "Hari ini di makamkan di Trowulan. Tentunya, pemulangan jenazah sesuai dengan ketentuan pemakaman seperti pasien positif Covid-19," tandasnya. *Humas

Ket Gambar : https://www.covid19.go.id/wp-content/uploads/2020/03/covid_rapid_tes_photo.jpeg

Jombang - suaraharianpagi.com

   Kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendapat respon dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

   Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Agus Purnomo SH. M. Si, mengeluarkan surat nomer 422.1/1366/415.16/2020, perihal Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan yang ditujukan ke Koewilker Pend Kecamatan, SMP N/S, SKB dan PKBM se Kabupaten Jombang.

   Isi dari surat tersebut, menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 4 Tanggal 24 Maret Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus ( Covid-19 ) dan surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 420/1950/101.1/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Pelaksanaan Kebijakan

   Pendidikan dalam masa darurat Penyebaran Corona Virus di Jawa Timur, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

   Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pendidikan Kesetaraan ( Kejar Paket B/C ) di Kabupaten Jombang Tahun 2020 Dibatalkan. Dengan dibatalkanya UN Tahun 2020 maka proses penyertaan bagi lulusan program paket A, B, dan C, akan ditentukan kemudian.

   Sementara untuk Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam bentuk penugasan dengan tidak mengumpulkan peserta didik. Ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktifitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Kelulusan pada satuan Pendidikan berlaku ketentuan sebagai berikut: (1). Kelulusan Sekolah Dasar (SD) Paket A ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA) (2). Nilai Akhir (NA) diperoleh dari gabungan Nilai ujian sekolah dan rata-rata nilai 5 semester akhir ( Kelas 4,5 dan 6 semester gasal ). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. (3). Kelulusan sekolah menengah pertama (SMP) Paket B/C ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA). (4). Nilai Akhir (NA) diperoleh dari gabungan Nilai Ujian Sekolah dan rata-rata Nilai Lima Semester terakhir. Nilai semester genap kelas Sembilan dan kelas duabelas dapat digunakan sebagai nilai tambahan bagi kelulusan. (5). Pembobotan Nilai Akhir (NA) ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing.

   Untuk Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (A). Satuan pendidikan melaksanakan Penilaian Akhir Tahun (PAT) dalam bentuk penugasan dengan tidak mengumpulkan peserta didik. (B). Penilaian Akhir Tahun (PAT) dirancang untuk mendorong aktifitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara mengyeluruh. (C). Kenaikan kelas ditentukan berdasarkan kriteria Kenaikan kelas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.

   Dengan surat edaran tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Agus Purnomo SH. M. Si, mengaharapkan para pendidik atau guru-guru di Jombang bisa menyesuaikan apa yang menjadi keputusan Mendikbud. Karena

   Para guru selama ini sudah dibekali dengan pelatihan. Bahkan mereka juga yang membuatkan soal untuk siswanya. *ryan

suaraharianpagi.com

   Pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19, terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dengan penyemprotan cairan disinfektan. Tak terkecuali di area - area publik, jalan protokol dan tempat ibadah. Dan hari ini (25/3) Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memimpin secara langsung penyemprotan disinfektan di tempat - tempat ibadah sekaligus memberikan edukasi serta himbauan kepada masyarakat di pasar tradisional.

   Dengan didampingi suami, Supriyadi Karimah Saiful, Kepala Disperindag Ruby Hartoyo, Kepala Satpol PP Heryana Dodik Murtono, Kepala DLH Ikromul Yasak, Kabag Humas dan Protokol Hatta Amrullah, Plt Bagian Perekonomian Sekdakot Ani Wijaya, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan dr Farida Mariana, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Ganesh Pressiatantra dan OPD, Ning Ita, sapaan akrab wali kota, tak henti - hentinya memberikan himbauan kepada masyarakat. 

   Selain penyemprotan di Klenteng Hok Sian Kiong, Ning Ita tak lupa memberikan himbauan kepada para pengurus untuk tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19. Untuk itu, selain penyemprotan yang dimotori oleh pemerintah daerah, ia berharap warga mampu melakukan penyemprotan secara mandiri di lingkungan masing - masing. "Kami terus lakukan penyemprotan secara bertahap di seluruh area publik. Dan kami mohon kerjasamanya kepada masyarakat agar melakukan penyemprotan secara mandiri," jelasnya.

   Usai penyemprotan di tempat ibadah, Ning Ita juga memberikan sosialisasi dan himbaun kepada para pedagang sekaligus pengunjung pasar tradisional, agar tidak panik dan tetap waspada. Kendati penyebaran virus Corona telah masuk ke Indonesia, Ning Ita berharap masyarakat tidak membeli barang - barang dengan jumlah yang berlebihan. "Saat ini, harga - harga kebutuhan pokok masih stabil ya. Mungkin, yang harganya melonjak tinggi cuma cabai saja. Selebihnya masih normal. Untuk itu, saya berpesan kepada masyarakat agar tidak panik dan belanja berlebihan," tegasnya.

   Tak berhenti di Pasar Tradisional Tanjung Anyar, Ning Ita juga meninjau beberapa pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Di antaranya Puskesmas Kedundung, Puskesmas Blooto dan RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo. Di sini, Ning Ita melihat kondisi dan fasilitas penunjang sekaligus persiapan para tenaga medis dalam menangani pencegahan penyebaran Covid-19. "Kami mau membuat beberapa unit tempat screening untuk sterilisasi, selain cuci tangan dengan sabun dan penggunaan hand sanitizer. Semoga, ikhtiar kami semua ini dapat mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Mojokerto," tandasnya. *ADV

Jombang – suaraharianpagi.com

Camat Bareng, Usman SE.MSi, lewat Whatsappnya mengatakan “Pendapat saya terkait isu program PTSL, di desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebelum benar – benar jelas ada sosialisasi program PTSL dari BPN, maka jangan melakukan kegiatan yang nantinya menimbulkan persoalan, Terkecuali diluar program PTSL, yang sifatnya mandiri itu sah”. Tegas Camat bareng Usman SE.MSi.

   Apa yang dikatakan oleh Camat Bareng, bisa dimaknai kalau sosialisasi pendampingan program PTSL oleh salah satu Lembaga yang di fasilitasi Kepala Desa Tebel, Khoiman diduga illegal dan menimbulkan keresahan.

   Sementara, Solekan, bukan nama sebenarnya, Tokoh warga dusun Tebel, mengatakan, pada saat sosialisasi didusun kami, warga sudah menolak dengan adanya pendampingan, karena selain akan membayar dua kali, Rp.175.000; dan nanti pada saat pengukuran membayar lagi Rp.150.000; warga keberatan dan terbebani, tapi warga tidak bisa berbuat apa – apa, didesa lain yang sudah mendapat program PTSL hanya membayar Rp.150.000; tanpa ada pendampingan dari lembaga apapun, kenapa kita harus medatangkan pendampingan dan membayar dua kali.” Tegas Solekekan dengan nada kecewa.

   Lain lagi dengan Mursid warga dusun Kupang yang juga bukan nama sebenarnya, “ ini akal – akalan Kepala Desa Khoiman saja, mencari pulihan karena pada saat Pilihan Kepala desa kemarin habis banyak untuk mengondisikan suaranya, cuman memakai bendera Lembaga orang lain, diluar sana pasti diduga ada deal-dealan yang tidak diketahui oleh masyarakat desa Tebel.” Tegas Mursid kepada suaraharianpagi.com. (13/3).

   Hal senada juga di katakan oleh tokoh warga dusun Larangan, Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Tukiman, nama samaran, warga masyarakat desa Tebel itu mudah dikibuli oleh Kepala Desa, Kepala desa ngomong apa saja pasti di angguki atau di-iyakan, ketika ada yang tidak sepaham dengan Kepala Desa akan di sudutkan oleh perangkat yang lain. Apa yang terjadi di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, itu diduga benar –benar Pungli, cuman Kades Khoiman pandai memakai tangan lembaga untuk meraup keuntungan pribadi, warga dihadap-hadapkan dengan lembaga, dengan istilah pendampingan, di belakang layar Khoiman sangat berperan. “Ya tinggal waga Desa Tebel saja, kompak gak, kalau kompak ya ayo kita rame - rame minta dibatalkan pendampingan dan kita minta dikembalikan uang kita yang Rp.175.000; Kalau Desa Mundosewu , Kecamatan Ngoro, bisa minta kembali uang pendapinganya kenapa kita tidak,” tegas Tukiman dengan nada menghimbau masyarakat yang sudah daptar lewat lembaga.

   Program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya ditujukan untuk memudahkan warga mengurus sertifikat tanah, justru diduga menjadi lahan pungutan liar (pungli) bagi segelintir oknum Kepala Desa di Kabupaten Jombang.

Fakta itu disampaikan oleh beberapa masyarakat desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kepada wartawan suaraharianpagi.com, beberapa hari yang lalu. Menurut SN ( 43 th ) warga dusun Kupang RT.03, RW.01, bahwa dia sudah membayar Rp. 870.000; kepada panitia, sementara pada saat pengukuran nanti saya masih harus membayar lagi Rp.150.000; sebenarnya berapa sih biaya untuk ikut program PTSL? keluhnya dengan nada bertanya.

Hal senada juga disampaikan ST warga RT.02, RW.01. dusun Kupang, desa Tebel, Kecamatan Bareng. “Pertama saya membayar Rp.700.000; ke panita, terus dikemudian hari saya menambah lagi Rp. 100.000; jadi kalau kita total semuanya sudah Rp.800.000; itupun sampai hari ini belum ada tanda-tanda ada pengukuran,” tegas St kepada suaraharianpagi.com.

Sementara SW yang tinggal di RT.01, RW.01 dusun yang sama mempunyai cerita yang tak jauh berbeda dengan SN maupun ST. Ia juga sudah membayar Rp.800.000; kepada panitia, setelah pengukuran nanti saya juga masih harus membayar lagi Rp.150.000; dengan alasan untuk mengurus surat- surat didesa membeli patok, materai, foto copy dan transport panitia. Saya tidak habis pikir berapa sebenarnya biaya PTSL yang sebenarnya”.

“Bukan saya saja yang dipungut biaya selangit, tapi hampir semua warga Desa Tebel yang ikut program pra PTSL di pungli Rp.600.000; lebih persertifikat. Pungutan tersebut ditarik lewat panitia,” tegas SW dengan nada geram.

   Jika mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, biaya PTSL hanya Rp 150 ribu perbidang. Namun fakta di lapangan, di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, masyarakat masih dibebani biaya administrasi sampai Rp 600-Rp 800 ribu. Bahkan di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, untuk

mengelabuhi petugas Kepala Desa Tebel, Khoiman, diduga bekerjasama dengan salah satu Lembaga di Kabupaten Jombang.

   Kepala Desa Tebel, Khoiman, ketika di konfirmasi di kantornya (26/2/), mengatakan,” setelah saya terpilih menjadi Kepala Desa, banyak masyarakat Desa Tebel mengharapkan segera ada program PTSL. Harapan itu saya komunikasikan dengan sekdes dan perangkat yang lain, kami mendapat kesimpulan bahwa SDM di desa Tebel tidak Mumpuni.

   Kita tau sendiri PTSL tidak jatuh dari langit meskipun itu program Pak Jokowi, tanpa ada pengajuan dari desa PTSL tidak akan turun di desa Tebel. Terus tanggal 10 November 2019 saya dapat surat dari salah satu lembaga yang mengajukan permohonan sosialisasi pendampingan di Desa Tebel. Setelah itu saya fasilitasi, dalam pertemuan itu ada kesepakatan antara warga desa Tebel dengan lembaga menggunakan pendampingan. Sampai saat ini desa Tebel juga belum di tetapkan sebagai desa PTSL, baru kemarin saya mengajuka ke BPN,” kelit Khoiman.

   Ketika ditanya bukti bentuk kerjasama antara desa dengan lembaga, Khoiman tidak bisa menunjukan, tapi untuk biaya pendampingan Rp.175.000; perbidang setau saya, itupun pembayaranya langsung ke panitia pendamping. Perangkat desa Tebel saya pesan jangan sekali-kali menerima uang Rp. 175.000; dari warga yang mengajukan progam PTSL.

   Khoiman juga mengatakan “bahwa sampai hari ini Desa Tebel belum membentuk panitia karena desa Tebel belum ditetapkan menjadi desa PTSL. Jadi kerjasama antara desa dengan Lembaga tidak ada, yang ada kerjasama adalah masyarakat desa Tebel dengan Lembaga, karena disitu ada kuwitansi dan ada surat kuasa. Desa sifatnya hanya memfasilitasi, dengan adanya pendampingan secara otomatis panitia desa kelak akan diringankan.” Kilah Khoiman dengan suaraharianpagi.com.

Kepala desa Tebel Khoiman juga membenarkan bahwa Rp. 175.000; murni biaya pendampingan, sementara bila desa Tebel sudah ditetapkan menjadi desa PTSL, panitia desa akan memungut biaya lagi sebesar Rp.150.000; untuk biaya sertifikat.

   Khoiman juga mengatakan, “sebelum desa Tebel di tetapkan sebagai desa PTSL, sah – sah saja melakukan pendampingan, tapi apabila desa Tebel sudah ditetapkan sebagai desa PTSL oleh BPN, memungut biaya melebihi Rp. 150.000; itu salah besar.” Tegas Kepala Desa Tebel, Khoiman, dengan nada yakin bahwa dugaan pungli di desanya tidak ada.

Sementara salah satu panitia dari Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen Nasional, Heni, membenarkan bahwa untuk biaya pendapingan sebesar Rp.175.000; perbidang, jumlah pemohon per tanggal 24/2/2020. “Sebanyak 1400 pemohon, untuk ketua pendamping adalah Bu Siti,” tegas Heni ketika dikonfirmasi suaraharianpagi,com di pendopo Balai desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur,24/2.

   Warga masyarakat Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengharapkan agar pendampingan program PTSL dibatalkan dan dikembalikan uang Rp. 175.000;. Selanjutnya desa Tebel menunggu sosialisasi dari BPN dan membentuk kepanitiaan di desa agar biaya PTSL tidak membayar dua kali tapi hanya sekali Rp.150.000; warga tidak dibebani dan tidak ada keresahan di Desa Tebel. *ryan.

Jombang- suaraharianoagi.com

   Sebagai upaya meningkatkan pelayanan perizinan, khususnya rekomendasi pemanfaatan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang selaku sekretariat tim Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) melakukan rapat koordinasi yang secara rutin dilaksanakan setiap hari Rabu. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha mendapatkan kepastian bahwa lokasi yang dimohonkan diperkenankan atau tidak untuk rencana usahanya.

   Rapat koordinasi ini dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait antara lain Satpol PP, Dinas PMPTSP, Bappeda, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Kantor Pertanahan/ BPN serta OPD teknis lain yang berkaitan dengan kegiatan yang dimohonkan pemanfaatan ruangnya, misalnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Peternakan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Selain itu, rapat koordinasi juga menghadirkan pelaku usaha agar mereka dapat menjelaskan rencana kegiatan secara gamblang, sehingga anggota tim dapat memberikan rambu-rambu yang harus dipenuhi agar kegiatan beroperasi sesuai dengan ketentuan.

   Dalam rapat koordinasi ini juga mejadi kesempatan bagi Tim Pokja untuk menyamakan persepsi antar tim teknis yang berada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Dinas PMPTSP sebagai instansi atau unit penyelenggaraan perizinan agar tercapai keselarasan pemahaman antara DPMPTSP dengan dinas teknis, sehingga pengurusan perizinan dapat berjalan dengan lancar. Semua ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. *ryan

suaraharianpagi.com

suaraharianpagi.com

   Untuk ‘mempersempit’ ruang gerak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Bupati Mojokerto Pungkasiadi mengintensifkan agar seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

   Imbauan ini direalisasikan dengan gerakan kerja bakti dan penyemprotan disinfektan di lingkup Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang dilaksanakan Rabu (18/3) pagi. Instruksi tersebut diumumkan langsung oleh bupati sehari sebelumnya, saat menghadiri acara Bulan Panutan Pajak PBB-P2 di Desa Bicak Kecamatan Trowulan.

   “Corona bisa kita lawan bersama dengan penerapan PHBS. Salah satunya dengan kerja bakti dan penyemprotan cairan disinfektan, yang akan kita awali di lingkup Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto mulai hari Rabu tanggal 18. Selanjutnya, gerakan tersebut harus dilakukan di kantor kecamatan, desa, sekolah dan tempat lainnya mulai hari Kamis-Minggu,” instruksi bupati.

   Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga sepakat untuk menjalankan lima protokol kesehatan terkait Covid-19. Yakni komunikasi, pengawasan perbatasan (berlaku bagi daerah tertentu), area pendidikan, dan tempat umum atau pelayanan publik.

   Di lingkup instansi pemerintahan yang memikul tupoksi pelayanan publik, Bupati Pungkasiadi juga menginstruksikan agar lingkup tersebut menyediakan sarana lengkap Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Beberapa event dan kegiatan bersifat menyedot massa, dianjurkan untuk ditunda namun dengan koordinasi.

   Untuk pengamanan lingkup pendidikan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga telah mengeluarkan imbauan “belajar di rumah” bagi murid sekolah per tanggal 17-29 Maret 2020. Namun, bupati meminta anak-anak untuk membatasi diri berkegiatan di luar jika tidak mendesak. Seperti jalan-jalan dan rekreasi ke tempat wisata. Guna mengantisipasi hal tersebut, beberapa wanawisata di Kabupaten Mojokerto juga telah ditutup sementara.

   “Bapak Ibu, tolong putra-putrinya dipantau di rumah, ditanyakan tugas-tugas yang diberikan guru. Karena sekarang bukan liburan sekolah, tapi belajar dirumah. Ini juga agar rantai penyebaran Covid-19 dapat terpotong. Jaga kebersihan, cuci tangan yang benar, nanti Dinkes akan bersinergi dengan Dinas Pertanian untuk penyemprotan disinfektan,” tambah bupati.

   Sebagai tambahan informasi terkait kegiatan bulan panutan PBB-P2, bupati pada kesempatan tersebut terus mengingatkan kesadaran masyarakat agar tertib pajak.

   “Tadi saya tanyakan berapa total keseluruhan pajak yang harus dibayarkan masyarakat pada pemerintah daerah, yaitu sebesar Rp 247.000.000. Pajak yang panjenengan setorkan ke daerah itu nantinya akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat berbentuk ADD, DD, BK Desa senilai kurang lebih Rp 400-900 juta,” tandas bupati yang akrab disapa Abah Ipung. *Hms/Ds

suaraharianpagi.com