suaraharianpagi

suaraharianpagi.com

   Membangun Kota Mojokerto menjadi daerah yang lebih maju, tentunya membutuhkan sinergitas dari berbagai elemen. Tak terkecuali dengan partai politik. Untuk itu, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menggelar silaturahmi bersama pimpinan, pengurus dan kader Partai Golongan Karya (Golkar) di Kantor DPD Partai Golkar, Minggu (16/2/2020).

   Dengan didampingi Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Sekretaris Daerah Kota Harlistyati dan OPD, Ning Ita, sapaan akrab wali kota, memulai diskusi ringan dengan para kader muda dan pengurus partai. Dengan adanya diskusi politik tersebut, diharapkan mampu memperkokoh rasa kebersamaan. Sehingga diperoleh ide - ide serta gagasan yang kreatif demi membangun Kota Mojokerto menjadi lebih maju dan berdaya saing.

   "Sesuai dengan ketentuan pasal 25 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Salah satu urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh kepala daerah di wilayah kerja masing - masing adalah pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Ini sejalan dengan tujuan umum partai politik dalam mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat," jelasnya.

   Kedepannya, diskusi dengan para pengurus sekaligus kader partai politik, akan digelar secara rutin dan bergantian. Hal ini demi mewujudkan Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat dalam suasana kehidupan berdemokrasi yang sehat, berintegritas dan beretika sesuai dengan nilai - nilai Pancasila. Tentunya, tidak lepas dengan program - program pemerintah yang mampu mensejahterakan masyarakat.

   "Kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan secara rutin dengan fraksi - fraksi partai politik lainnya. Tujuannya hanya satu, mempererat komunikasi dan sinergitas dalam membangun Kota Mojokerto. Mari satukan tekad maju melangkah ayo berbenah antara pemerintah dengan segenap anggota legislatif DPRD, tokoh partai politik, tokoh masyarakat dan tokoh agama, harus bergerak bersama dalam membangun Kota Mojokerto yang lebih baik dari segala aspek," tegasnya. *Ds/Hms

  Penambahan item pekerjaan Gedung Puskesmas Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang diduga dikerjakan asal-asalan dan tidak maksimal. Padahal sejak awal penambahan pembangunan tersebut menghabiskan anggaran puluhan juta rupiah. Parahnya lagi, dalam proses pekerjaan yang menggunakan anggaran dana Non Kapitasi JKN BLUD Puskesmas Mojowarno 2020, juga diduga terjadi praktik pembengkaan anggaran atau Mark-up. Pekerjaanya sepele anggaranya gede.

   Proyek lanjutan pembangunan Puskesmas Mojowarno tahun 2020, diduga kuat juga dijadikan bancaan oleh Pejabat dilingkungan Puskesmas Mojowarno. Tanggal 13 Januari tahun 2020, Kepala Puskesmas Mojowarno melayangkan surat nomor.440/044/415.17.31/2020 ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Isi dari

   Surat tersebut Kepala BLUD Puskesmas Mojowarno, dr. Ainun Zubaidah, M. KP meminta Penambahan Item pekerjaan Gedung Puskesmas Mojowarno sebanyak 6 item pekerjaan, masing-masing pekerjaan antara lain: 1.Pengurukan halaman depan, samping dan belakang. 2. Pemasangan paving halaman depan, samping dan belakang. 3. Pembuatan gorong-gorong saluran air. 4. Pembangunan Musholla. 5. Pemasangan Keramik teras belakang. 6. Penataan tempat Parkir.

   Yang menjadi pertanyaan, dari 6 item permintaan dr. Ainun Zubaidah tidak satu itempun disertakan volume pekerjaan dan besaran anggaran, apalagi RAB nya. Sehingga pekerjaan dilapangan terkesan asal-asalan, seperti pekejaan pemasangan paving, halaman depan Puskesmas Mojowarno dipasang paving pabrikan, sementara samping dan belakang Puskesmas dipasang paving buatan tangan manusia alias paving geblogan, apalagi Kualitas pavingnya diduga jelas tidak masuk spesifikasi teknis. Untuk pengurukan juga tidak tertera memakai tanah uruk, pasir atau tanah tras juga tidak jelas, apalagi ketebalanya. Sementara untuk gorong-gorong juga tidak jelas pasanganya memakai batu kali atau batu bata, cor beton pun ketebalanya dipertanyakan masyarakat Mojowarno. jangan-jangan ketika ada mobil parkir masuk kehalaman Puskesmas cor betonnya ambrol atau pasanganya ambles. Sungguh dugaan Mark-up anggaran sangat ketara sekali yang dilakukan oleh Pejabat dilingkungan Puskesmas Mojowarno. Ini tidak bisa dibiarkan harus dilaporkan keaparat penegak hukum dan perlu adanya audit investigasi yang mendalam terhadap proyek penambahan di Puskesmas Mojowarno, agar proyek yang menggunakan Dana non-Kapitasi tidak menjadi lahan empuk untuk korupsi.

   Kepala Puskesmas Mojowarno, dr.Ainun Zubaidah. M. KP, yang didampingi Bendahara, KTU dan dua lagi stafnya, ketika dikonfirmasi di kantornya 15/2/2020, membenarkan kalau meminta penambahan 6 item pekerjaan kedinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Ketika ditanya apakah pada saat meminta penambahan pekerjaan disertakan gambar perencanaan, dan RABnya? Dijawab dengan tegas tidak, berapa anggaran? dijawab bahwa anggaran dari 6 item kecil-kecil itu sebesar Rp. 60.000.000; itupun memakai uang pribadi saya, supaya pukeskamas tampak catik didepan dan masyarakat mendapatkan pelayanan prima.

   Sementara uang puskesmas Mojowarno bulan September tahun 2019 sampai sekarang belum keluar, gak tahu kapan keluarnya.

Ketika wartawan suarahariapagi.com, mempertanyakan gambar perencanaan dari 6 item tersebut, semua yang hadir dalam pertemuan, baik Kepala Puskesmas, Bendahara dan KTU, sewot memberi jawaban sendiri-sendiri. Seperti Bendahara Jumaidah, memberi jawaban bapak tidak punya hak untuk mengetahui perencanaan dan gambar kita, yang punya hak mengetahui adalah Inspektorat dan BPK. Sementara Anwar selaku KTU justru malah mempertanyakan surat tugas dan id card wartawan, dengan nada yang kasar. Yang lebih parah lagi jawaban dari Kepala Puskemas Mojowarno dr. Ainun Zubaidah.M.KP. mengatakan ”ya Allah saya sudah berusaha semaksimal mungkin memberi talangan masih diuber-uber koyok TAAAEEK (kotoran manusia)” tegas Kepala Puskesmas Mojowarno dr. Ainun Zubaidah. M. KP.

   Dengan sewotnya ketiga pejabat Puskesmas Mojowarno, justru memperjelas dan mempertegas bahwa dugaan Mark-up dan bancaan anggaran penambahan pembangunan Puskesmas Mojowarno mendekati sempurna. *ryan

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Puluhan pendekar dari organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PHST) Ranting Kecamatan Turi, peduli bersihkan di sepanjang aliran anak Sungai Bengawan Njero tepatnya di Desa Kemlagilor sampai Desa Tiwet Kalitengah, Minggu (16/2).

   Sejak pagi, dengan memakai sakral (seragam lengkap) mereka terjun menyusur anak Sungai Bengawan Njero dan gorong-gorong Jembatan dengan membawa berbagai alat kebersihan. Tujuannya, tak lain ikut membantu pemerintah Desa Kemlagilor yang pada saat itu menggalakkan bersih lingkungan. Menurut, Mas Munawar Siswo Utomo Ketua Ranting PSHT Turi, mengatakan pendekar PSHT selain dibekali jurus olah raga, mereka juga dibekali olah rasa.

   Olah rasa dapat dimaknai bahwa setiap siswa atau warga PSHT dalam membudayakan pencak silat diharapkan turut serta andil dalam Memayu HayunIng Bawono (ikut menjaga ketertiban dunia)."Semoga kegiatan sosial lingkungan ini, mampu menambah kepekaan siswa dan warga PSHT dalam menjaga lingkungan di Desa masing – masing”, ungkap Munawar di sela-sela kegiatan bakti sosial tersebut.

   Di lokasi yang sama, Pemerintah Desa Kemlagilor berterima kasih atas turut sertanya perguruan pencak silat yang ikut membantu menjaga lingkungan. Sebab, selain menjalin kebersamaan dengan Lembaga Desa dan lembaga pemerintah Kecamatan Turi gagasan positif ini dapat mewujudkan lingkungan Desa bersih, asri, dan nyaman. "Kami mengucapkan terima kasih kepada para pendekar, karena telah menunjukkan kepeduliannya terhadap kearifan lokal. Mereka peka dan merespon masalah sosial lingkungan, hingga mau turun serta bersih-bersih di lingkungan Desa," tutur Kepala Desa Kemlagilor Abdul Rohim. Dalam acara ini juga dihadiri ratusan pendekar PSHT ranting Turi, Pengurus Cabang PSHT Lamongan, Muspika kecamatan Turi dan warga sekitar kawasan anak Sungai bengawan Njero. Hal senada juga diungkapkan Mas Ainul Fachrudin salah satu peserta Baksos, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rasa kepedulian dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat.

   “PSHT ingin memberikan pengabdian kepada masyarakat dan bisa menjadi organisasi yang selalu ikut menjaga ketertiban dan keamanan," katanya. Kegiatan sosial itu disambut positif karena sangat membantu masyarakat sekitar. Terbukti warga antusias mendatangi lokasi tersebut. Acara ini sangat bagus sekali. Ternyata selain pandai pencak silat, warga PSHT juga memiliki sosial yang tinggi,” Pungkas Ainul. *abi.

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Warga masyarakat Desa Mojorejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan digegerkan temuan bayi di jalan, Sabtu (15/2). Saat ditemukan, bayi tersebut diduga dilahirkan pada Jumat (14/2) ini sudah tak bernyawa.

   Bayi laki-laki seberat 3 kg ini telanjang dimasukkan dalam tas kresek warna hitam. Bayi nahas itu ditemukan kali pertama oleh tiga petani setempat, Farikin (49), Mulyadi (48) dan Kiptiah (47). Para saksi Itu hendak berangkat ke sawahnya yang berada di sebelah timur Waduk Bowo Desa Mojorejo Kecamatan Modo.

   Pada saat melintas di jalan umum pinggir waduk, tiga petani tersebut curiga melihat tas kresek warna hitam dalam keadaan terbuka. Karena rasa penasaran, Mulyadi bersama dua saksi lainnya mencoba mencari tahu apa sebenarnya isi tas kresek tersebut. "Kaget juga, ternyata isinya bayi dalam keadaan meninggal," tutur Mulyadi.

   Akhirnya ketiga saksi tidak melanjutkan perjalanannya ke sawah. Dan dua orang menunggui di lokasi ditemukannya bayi, sementara satu diantaranya melaporkan temuannya ke perangkat Desa. Menurut, AKP Dwi Narwito Kapolsek Modo dan Kades Mojorejo, Tri Wahyu N, bersama Perangkat Desa, Serta petugas Puskesmas Zainuri dan 6 anggota Polsek Modo menuju TKP dan bayi itu langsung dievakuasi dibawa ke RSUD Ngimbang.

   Dan mayat Bayi itu diperkirakan baru dilahirkan dua belas jam yang lalu”, Terang Dwi. Berdasarkan keterangan petugas medis mayat bayi berjenis kelamin laki-laki, diperkirakan berusia 12 jam dan tali pusar beserta ari - ari masih menempel di pusarnya.

   Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lamongan, AKP David Manurung memastikan “pihaknya akan mencari siapa orang tua pembuang bayi tersebut. Pihaknya juga meminta bantuan masyarakat untuk berani melaporkan ke polisi jika menemukan keganjilan yang dilakukan ibu atau orang tua bayi tersebut”, pungkasnya. *abi

suaraharianpagi.com

   Untuk menjadikan generasi sehat berkualitas, diperlukan usaha bersama terkait pemenuhan gizi seimbang. Salah satu sasaran strategis adalah usaha mencegah stunting (kerdil), wasting (berat badan terlalu kurus), obesitas (kelebihan berat badan), kekurangan zat gizi mikro (gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil namun sangat penting) dan anemia (kurang darah). Hal ini dijelaskan Bupati Mojokerto Pungkasiadi, pada Peringatan Hari Gizi Nasional ke-60 Tahun 2020, yang mengangkat tema “Gizi Optimal untuk Generasi Milenial”. 

   “Untuk pencegahan stunting, upaya preventif bahkan sudah harus diawasi mulai periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seorang manusia. Begitu juga dengan wasting, obesitas dan lainnya. Namun sebelum itu semua, kecukupan gizi bisa disiapkan sejak remaja. Khususnya bagi remaja putri, yang nantinya akan melahirkan calon generasi penerus,” kata bupati, Jumat (14/2) pagi di Gedung PPNI Jabon, Mojoanyar. 

   Dalam rangka mewujudkan generasi Indonesia milenial bebas stunting, tahun 2019 lalu Pemerintah Kabupaten Mojokerto turut berkontribusi dalam upaya pembangunan kesehatan dengan mengoptimalkan penanganan stunting. Mulai dengan melakukan sosialisasi, pemberian makanan tambahan pada balita, tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri serta pemeriksaan ibu hamil. 

   Bupati juga mengingatkan untuk terus menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga, makan buah dan sayur, serta melakukan cek kesehatan teratur. Dirinya juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih pada Dinas Kesehatan yang sudah menelurkan banyak inovasi yang meriah banyak penghargaan. Salah satunya inovasi Nenek Cantik Pejuang ASI (Nenci) UPT Puskesmas Gayaman, yang berhasil masuk dalam Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jawa Timur, dan lolos 4 tatanan verififikasi Kabupaten Sehat. 

   Peringatan Hari Gizi ke-60 kali ini dimeriahkan dengan beberapa kegiatan menarik. Mulai senam bersama, cek kesehatan gratis mulai gula darah hingga kolesterol, talkshow kesehatan oleh Ketua TP PKK Yayuk Pungkasiadi, serta penyerahan sertifikat Desa Bebas ODF atau Open Defecation Free. Penerima sertfikat tersebut antara Desa Bendung Kecamatan Jetis, serta empat desa di Kecamatan Kutorejo. Antara lain Desa Wonodadi, Kutorejo, Karangdieng, dan Kepuharum. *Ds/Hmsa

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Dua Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) dari jalur independen, telah mendapatkan akun Sistem Informasi Pencalonan Pemilu (Silon) untuk Pilkada Lamongan 2020.

   "Yang sudah ambil username dan password Silon hingga hari ini ada 2 pasangan, yaitu pasangan Suhandoyo - Suudin dan pasangan Yasin - Tarpin," kata Mahrus Ali, S.Pd Ketua KPU Lamongan, Kamis (13/2). Lanjut Mahrus, meskipun telah mendapatkan akun Silon, namun kedua pasangan tersebut belum bisa dinyatakan lolos untuk menjadi kontestan pada Pilkada Lamongan 2020 mendatang.

   Dari kedua pasangan dari jalur independen tersebut masih harus memasukkan data dukungan ke Silon, kemudian harus mengikuti tahapan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU Lamongan. "Bagi pasangan calon perseorangan, penyerahan berkas dukungan adalah mulai 19 sampai 23 Februari," terangnya.

   Adapun jumlah dukungan yang harus dimiliki oleh calon dari jalur independen sebesar 6,5 persen dari daftar pemilih tetap di Kabupaten Lamongan. Dan untuk daftar pemilih tetap atau DPTKabupaten Lamongan berjumlah 1,056.505, jadi total dukungan untuk calon perseorangan adalah 68.673 dukungan," terang, Mahrus.

   Lebih lanjut Mahrus mejelaskan, jika syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka pasangan tersebut tidak dapat maju pada Pilkada Lamongan 2020. "Setelah KPU menerima pendaftaran calon perseorangan ini, kemudian KPU akan melakukan penghitungan syarat dukungan, Pungkasnya. *abi

Sampang – suaraharianpagi.com

   Diskominfo Sampang dinilai diskriminatif terhadap aliansi jurnalis yang ada di Kabupaten Sampang, dugaan tersebut berawal dari penayangan video Pers Gathering di Pendopo Trunojoyo Sampang.

   Dari lima aliansi jurnalis yang ada di Kab Sampang hanya Dua yang diduga menjadi pilihan penayangan Pers Gathering Diskominfo Sampang.

   "kecewa itu sudah pasti, kami selaku perwakilan dari rekan rekan LMS akan melakukan koordinasi anggota untuk menentukan langkah kedepan LMS terhadap persoalan ini. " ungkap Ach Sukardi selaku wakil ketua

   Ditambahkan,bahkan pihak kami LMS jauh lebih awal mengadakan kegiatan peringatan HPN ke 74 dibanding Dua aliansi yang diduga terpilih dalam penayangan yang di gelar di Pendopo Trunojoyo tersebut.

   "tepat di tanggal 9/02 LMS memperingati HPN ke 74 dengan gelar aksi bhakti sosial yang dihadiri langsung oleh Bupati Sampang, Kapolres Sampang bahkan salah satu kasi dan petugas Diskominfo juga hadir pada acara tersebut, akan tetapi pada acara Pers Gathering Diskominfo hanya menayangkan dua aliansi saja, sehingga kuat dugaan kami bahwa ada Diskriminasi kepada LMS oleh Diskominfo sampang,." pungkasnya

   Suasana panas sempat terjadi pada acara tersebut, "sebenarnya rekan rekan anggota LMS akan melakukan aksi protes dan akan meninggalkan acara tersebut namun masih bisa diredam oleh ketua dan wakik ketua LMS" imbuhnya

   Terjadi saling lempar tuduhan antara pihak Diskominfo dan Humas Protokoler terkait dugaan diskriminasi menambah panjang persoalan ini.

   Kesepakatan dari seluruh anggota yang tergabung dalam Lintas Media Sampang LMS jika tidak ada tindak lanjut atau tindakan klarifikasi dari pihak Diskominfo Sampang maka LMS akan mengambil sikap mosi tidak percaya kepada Diskominfo terkait persoalan ini. *rn

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Pencetakan KTP elektronik dan Kartu Keluarga di Lamongan kini sudah bisa dilakukan di seluruh 27 kecamatan. Ini dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lamongan untuk mendekatkan pelayanan, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Kota Lamongan. Sehingga saat ini sudah tidak dijumpai lagi, antrian mengular di Disdukcapil Lamongan.

    Area parkir juga tidak lagi dipadati kendaraan masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan. Sementara untuk dokumen kependudukan lain, seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Kartu Identitas Anak (KIA), pencetakannya masih harus di Disdukcapil. Meski demikian, karena pencetakan KTP elektronik dan KK sudah bisa dilakukan di kantor kecamatan, pelayanan menjadi semakin cepat. Ini bisa dilakukan karena Disdukcapil sudah memanfaatkan teknologi, sehingga untuk tanda tangan kepala dinas cukup secara elektronik melalui gawai.

   Seperti yang dituturkan Siti Aminah dari Kecamatan Sugio kepada bupati Fadeli yang tengah melakukan sidak pelayanan. Pagi itu, Kamis (13/2), Siti Aminah mengurus pembuatan Akta Kematian untuk bapaknya, sebagai syarat perubahan KK. “Saya mengurus Akta Kematian untuk bapak Saya. Tadi datang langsung dilayani, dan ini tinggal menunggu proses pencetakan. Alhamdulillah, rupanya sekarang semakin cepat, bisa selesai dalam sehari,” terangnya. Kepada Bupati Fadeli, Siti juga menjelaskan bahwa pengurusan Akta Kematian itu gratis.

   “Gratis pak, sama sekali tidak dipungut biaya,” tuturnya. Bupati Fadeli menegaskan persoalan pelayanan menjadi perhatian utamanya. Karena itu semua pelayanan di Lamongan harus berinovasi, dan mereformasi diri, agar semakin memudahkan masyarakat. Salah satunya dengan mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP). Di tempat ini nantinya semua jenis pelayanan yang selama ini berada di beberapa perangkat daerah akan disatukan. MPP ini juga akan menggandeng pelayanan di luar Pemkab Lamongan. Mulai dari perbankan, pertanahan, pajak, hingga keimigrasian.

   Di MPP ini pula Disdukcapil akan menempatkanAnjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang memungkinkan masyarakat mencetak semua dokumen kependudukan secara mandiri. *abi

Sampang – suaraharianpagi.com

   Musrembang RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 di Kecamatan Jrengk dengan mengangkat tema penguatan kontribusi sektor unggulan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi menuju sampang hebat bermartabat, kamis (13/02) bertempat pendopo Kantor Kacamatan Jrengik.

   Dalam loporan kegiatan Musrembangcam camat jrengik H Marnilem menjelaskan bahwa Kecamaten Jrengik banyak menyimpan potensi yang terpendam dan perlu sentuhan serta perhatian pemerintah "jrengik merupakan kacamatan lumbung padi terbesar di Kabupaten Sampang, pangairanya yang mampu menunjang pertanian serta sumber mata air yang memenuhi meskipun untuk saat ini masih meggunakan mesin sedot air, tersimpan potensi sumber mata air yang mampu memenihu kebutuhan kecamatan lain, serta produksi ikan yang masih home industri, meskipun produk tersebut mengalami kendala di pemasaran , yang di sebapkan tidak adanya pasar tradisional di kecamatan jrengik hal menjadi kendala para pengrajin serta industri. munculnya rest aria ilegal yang belum di kelola pemerintah, mengingat rest area mampu menghidupkan ekonomi kelas bawah”. ungkapnya.

   Dalam sambutanya Bupati Sampang H Selamet Junaidi menghimbau jadikan Musrmbang ajang serap kebutuhan masyrakat kelas bawah. ”musrembang adalah tempat pemerintah mendengarkan inspirasi masyarakat yang sudah di rapatkan di desa masing-masing sehingga pemerintah tepat sasaran dalam membangun kebutuhan masyarakat, usulan - usulan yang telah di sampaikan camat jrengik akan kami implementasikan sesuai dengan anggaran yang ada, mengingat apbd sampang terbatas, tugas pemeritah mendengarkan keluhan masyarak baik bupati ,wabup, sekda, kepala opd dan camat, kami semua adalah pelayan masyarakat, kami ingin jadikan kabupaten sampang sebagai kabupaten dengan desa mandirinya, prioritas pembangunan adalah asas manfaat, program pembangunan yang berkisinambungan harus di terapkan biar pembangunan tuntas dan tidak itu-itu saja, jadikan jabatan ini sebagai bentuk ibadah dan bekerja lah dengan hati jangan pakai nafsu, karna nafsu adalah syaitan biar ada manfaat kepada masyarakat.

   Acara dihadiri dprd pemilihan dapil 2, kepala desa se kec jrengik, kepala opd, Forkopimca, dan tamu undangan yang lain, sembelum acara Musrembang di mulai acara di buka dengan pemberian santunan anak yatim oleh bupati dan wakil bupati sampang. *rn

suaraharianpagi.com 

   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, memberikan imbauan tegas kepada para pedagang agar tidak menunjukkan secara jelas produk alat kontrasepsi atau alat bantu seksual di rak - rak toko. Hal ini, untuk mencegah terjadinya penyalahguaan alat bantu tersebut terjual bebas kepada anak - anak dibawah umur yang mampu merusak moral dan masa depan generasi penerus bangsa. 

   Imbauan tersebut, tidak lepas dari fenomena pergaulan bebas di antara remaja yang saat ini tidak mampu dibendung. Untuk mencegah hal tersebut melanda Kota Mojokerto, Ning Ita, sapaan akrab wali kota, meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), agar memberikan himbauan kepada seluruh pedagang ritel untuk membatasi penjualan. 

   Yang artinya, penjualan produk - produk alat bantu kontrasepsi hanya dikhususkan bagi orang dewasa atau yang sudah menikah. Sehingga pencegahan dalam menyalahgunakan alat bantu seksual dapat dicegah sejak dini. "Saya prihatin sekali melihat peletakan alat bantu seksual yang bisa dijangkau oleh anak - anak dibawah umur. Terlebih, mereka bisa membelinya dengan bebas. Untuk itu, kami ingin membatasi peredarannya. Jika mereka coba - coba membeli maka harus menunjukkan kartu identitas," jelasnya. 

   Dan hari ini (12/2/2020), Disperindag bersama Satpol PP memberikan himbauan kepada seluruh toko modern untuk membatasi penjualan alat bantu seksual bagi anak dibawah umur. Terlebih, menjelang peringatan Hari Valentine, Ning Ita menyampaikan imbauan khusus kepada seluruh kaum muda untuk menghindari sifat hura - hura, pergaulan bebas, termasuk aktifitas yang dapat merusak moral. 

   "Untuk anak - anaku semua, khususnya para remaja di Kota Mojokerto, Valentine itu bukan budaya kita, bukan budaya timur. Ayo hindari sifat hura - hura, jangan terperosok dalam pergaulan bebas, jangan merusak moral yang sudah tertanam baik dalam diri kalian. Manfaatkan momen tersebut dengan hal - hal positif, berbagi dengan sesama atau kumpul dengan keluarga. Jangan merusak masa depan dengan kegiatan yang tidak berguna," imbaunya. 

   Seperti diketahui, Satpol PP Kota Mojokerto dan Disperindag Kota Mojokerto, memberikan imbauan disejumlah toko modern, mini market dan apotek terkait larangan penjualan alat kontrasepsi, jelang hari Valentine 14 Februari 2020. Tidak kurang puluhan outlet minimarket dan apotek se - Kota Mojokerto diberikan surat himbauan mengenai larangan penjualan alat kontrasepsi terhadap anak di bawah umur atau belum menikah. *Ds/Hms

suaraharianpagi.com

   Bupati Mojokerto Pungkasiadi menyerahkan bantuan 518 paket sembako kepada 518 KK terdampak banjir Desa Tempuran, Kecamatan Sooko. Selain paket sembako, para korban juga mendapat bantuan paket kesehatan keluarga, family kit, paket sandang, peralatan makan dan peralatan bayi dari BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kabupaten Mojokerto. 

   Pada arahannya, bupati mengimbau kepada semua perangkat daerah agar menyiagakan seluruh sumber daya, guna menghadapi dan melakukan penanganan kejadian bencana. Karena hanya dengan komitmen yang kuat dan kerjasama, penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto akan terlaksana dengan baik. 

   “Perangkat daerah teknis saya minta untuk selalu proaktif bersinergi dalam penanganan bencana, baik dalam hal pengarahan personil maupun mobilisasi peralatan. Ini adalah bentuk penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, serta pemulihan kondisi dari dampak bencana,” instruksi bupati, Rabu (12/2) pagi. 

   Bupati yang hadir bersama Dandim 0815, Asisten I, Kepala OPD Kabupaten Mojokerto dan Forkopimca, juga meminta masyarakat agar tetap waspada, mengingat potensi bencana alam khususnya banjir masih berpeluang untuk terjadi. Curah hujan di Kabupaten Mojokerto pun, diprediksi masih tinggi. Prediksi tersebut dijelaskan Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto, M. Zaini. 

   “Dari data prakiraan cuaca BMKG, dapat dilaporkan jika curah hujan bulan Februari-April cuaca masih tinggi. Saya mohon bantuan kepada Semua OPD untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat. Kepada warga Tempuran khususnya, status tanggap darurat akan dilaksanakan sampai tanggal 17 Februari 2020. Kami mengajak seluruh masyarakat agar jangan membuang sampah di sungai,” kata Zaini. 

   Slamet Kepala Desa Tempuran mengatakan, banjir di lingkungannya disebabkan oleh dam sipon yang tersumbat dan pola aliran sungai yang terganggu. Slamet meminta penanganan bencana, juga diarahkan di titik penyebab banjir terjadi. 

   “Dam sipon punya tiga pintu air, dengan pola aliran zigzag. Pintu dam banyak tersumbat sampah, ditambah lagi kiriman air dari wilayah lain yang mengalir ke daerah kami. Tanggul juga tidak begitu tinggi, sehingga air luber. Kami minta bantuan agar dilakukan normalisasi sungai Desa Tempuran, dipasang filter, serta pompa untuk menyedot aliran sungai dari dam sipon supaya mengalir ke Sungai Brantas,” pinta Slamet. 

   Dalam penanganan bencana, BPBD Kabupaten Mojokerto, sudah menyiapkan dua langkah antisipasi. Meliputi masa tanggap jangka pendek, yakni dengan mengurangi kiriman air dari Sentul dan Pulo. Serta membentuk Desa Tempuran sebagai desa tangguh bencana. Sedangkan untuk jangka panjang, akan dilakukan normalisasi sungai dan peninggian tanggul yang segera ditangani oleh leading sector yakni dari DPUPR. *Ds/Hms

suaraharianpagi.com

   Pemerintah Kota Mojokerto berkomitmen secara penuh dalam menerapkan program jaminan sosial, yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di hadapan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko - PMK) dan tim penilai dari Paritrana Award 2019, Selasa (11/2/2020) di Jakarta. 

   Dengan didampingi Deputi Direktur Wilayah Jawa Timur BPJS Ketenagakerjaan Dodo Suharto, *Asisten Deputi Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Andrey J. Tuamelly*, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Dwi Endah Aprilistyani, Sekretaris Daerah Kota Harlistyati dan Kepala Diskoumnaker Hariyanto, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Adhie Wibowo, Ning Ita, sapaan akrab wali kota, memaparkan tentang berbagai inovasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dalam mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. 

   Melalui Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengaturan Jaminan Sosial Daerah dan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 94 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Ning Ita bertekad mensejahterakan para pekerja formal, informal maupun non - ASN dengan jaminan sosial. "Ada tiga kategori inovasi yang kami terapkan. Pertama, inovasi kepesertaan, inovasi kelembagaan dan rencana inovasi program," imbuhnya. 

   Melalui inovasi kepesertaan dalam memberikan jaminan sosial kepada RT/RW, membawa Kota Mojokerto menjadi daerah satu - satunya yang mewakili Jawa Timur dalam nominasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Paritrana Award 2019. Ada 872 Ketua RT/RW yang masih aktif menjabat diberikan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota. Sedangkan inovasi bagi kelembagaan salah satunya adalah membentuk kader jaminan sosial ketenagakerjaan di sekolah. 

   "Kedepan, selain inovasi - inovasi tersebut kami berencana membuat kebijakan dengan membentuk tim reaksi cepat yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjemput bola bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, sebagai bentuk dukungan kami. Selain itu, akan ada armada kendaraan bermotor yang mendukung untuk tim reaksi cepat dalam menangani kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan rumah sakit di Kota Mojokerto," jelas Ning Ita. 

   Perlu diketahui, Anugerah Paritrana merupakan penganugerahan yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko - PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan yang diselenggarakan sejak 2017 lalu. Melalui penganugerahan tersebut, diharapkan mampu menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja. *Ds/Hms