suaraharianpagi

Jombang (Jatim) - suaraharianpagi.com

   Semenjak pindahnya Kantor Kecamatan Tembelang, yang lama yang ber-alamat di jalan Jombang  Ploso, Desa Pesantren, ke Desa Sentul, dua bulan yang lalu, Kantor Kecamatan Tembelang terlihat tidak pernah mengibarkan Bendera Pusaka Merah Putih. Sehingga mengundang berbagai Pertanyaan dari warga sekitarnya. Disamping itu terkesan melupakan bahkan mengabaikan Pusaka Indonesia, Merah Putih.

   Padahal Kantor Kecamatan Tembelang yang baru tersebut keberadaanya ditepi jalan raya dan ditengah – tengah perkampungan. Sehingga ada kesan bahwa

   Kecamatan Tembelang yang baru ini tidak memberi contoh yang baik untuk desa –desa di Kecamatan Tembelang dan sekitarnya, malah sebaliknya mendapat cibiran nyinyir dari masyarakat.

Salah Satu warga desa Tembelang, yang namanya dirahasiakan mengatakan ke suarahariangpagi.com. (27/2), ”semenjak pindah ke Desa Sentul, Kantor Kecamatan Tembelang, tidak pernah mengibarkan Benderah Pusaka Merah Putih, saya sendiri juga heran, ada unsur kesengajaan atau untuk membeli sehelai Bendera Merah Putih tidak ada anggaran, padahal itu Kantor Kecamatan lo mas, melayani masyarakat se Kecamatan Tembelang. bukan gudang penyimpanan barang, saya warga Tembelang malu melihat kondisi seperti ini,” tegas warga Tembelang dengan nada serius.

   Meskipun sudah diatur di dalam Undang – Undang Tentang mengibarkan Bendera Merah Putih yang sudah Kusam, Robek dan Rusak dengan sengaja. Dapat di ancam Pidana sesuai dalam Undang – Undang RI Nomor 24 tahun 2009. Bendera Adalah Lambang Negara Pasal 24 huruf C yang isinya mengibarkan bendera negara yang Rusak. Robek, Luntur, Kusut Atau Kusam dengan ketentuan Pidana Pasal 67 Huruf B isinya apabila dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara Yang rusak robek, luntur, kusut atau kusam sebagai mana di maksud dalam Pasal 24 Huruf C Maka dapat di Pidana Paling Lama satu tahun atau denda paling banyak Seratus Juta Rupiah.

Namun Undang-Undang tersebut diduga tidak membuat gentar Oknum Camat Tembelang Mukhtar, untuk tidak mematuhi Undang – Undang tersebut, bahkan hampir dua bulan lebih tidak mengibarkan Benderah Pusaka Merah Putih dihalaman Kantornya, dan diduga telah melawan hukum sesuai peraturan dan perundang – undang yang berlaku.

   Diharapkan kepada aparat hukum terkait, agar kira nya menindak lanjuti oknum camat Tembelang agar tidak terjadi lagi pada kantor yang lainnya. Sementara Camat Tembelang, Mukhtar, yang dihubungi wartawan suaraharianpagi.com, 27/2, terkait tidak dikibarnya Bendera Pusaka Merah Putih di Halaman Kantor Kecamatan Tembelang via ponselnya, tidan diangkat. *ryan

Jombang (jatim) - suaraharianpagi.com

   Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan ) yang lama, Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Puji diduga melakukan tindak pidana korupsi dana PUAP yang bersumber dari dana APBN Tahun 2014, sebesar Rp100 juta.

   Terbongkarnya kasus ini berawal dari pengakuan sejumlah pengurus kelompok tani yang ada di kampung tersebut, menurut pengakuan, mereka tidak pernah menerima dana bantuan dan tidak pernah diajak musyawarah saat pencairan dana PUAP oleh Ketua Gapoktan, Puji, tersebut.

   Menurut keterangan yang disampaikan sejumlah narasumber mengatakan, bahwa modus yang dilakukan oleh Puji, yaitu dengan cara diam-diam saat menerima bantuan, hanya beberapa anggota yang diberitahu, itupun orang yang dekat dengan dia yang lain wassalam, artinya tidak diberitahu dan tidak mendapat pinjaman dari program PUAP tersebut.

   Ditambahakan, semenjak Gapoktan Dukuhmojo dipimpin oleh Puji, jarang sekali mengadakan rapat pertengahan tahun maupun setiap tahunya dengan anggota, bahkan bisa dikatakan mati suri (hidup segan mati tak mau). Akhirnya Kades yang lama mengambil kebijakan mengganti kepengurusan yang lama diganti dengan pengurus yang baru sekitar 3 tahun yang lalu, pengurus yang baru dipercayakan kepada Kaur Kesra, Agus Amrulloh.

   Semenjak kepengurusan yang baru inilah Gapoktan Dukuhmojo, mulai ada perkembangan pesat, banyak bantuan terus mengalir dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Cuman sayang pengurus yang baru ini tidak diakui oleh Ketua yang lama Puji, dengan bukti aset Gapoktan Dukuhmojo, yang berupa Rekening Gapoktan, Buku Tabungan yang didalamnya ada uang program PUAP Rp. 100.000.000; tidak diserahkan ke pengurus yang baru sampai hari ini. Puji masih mengklim bahwa dia masih menjadi Ketua Gapoktan Dukuhmojo sampai sekarang.

   Dengan tidak maunya Puji menyerahkan Rekening dan buku tabungan, kami anggota menduga bahwa uang program PUAP tesebut sudah raib dibuat bancaan Ketua yang lama Puji dengan kroninya.” Tegas narasumber yang tidak mau disebut namanya.

Terpisah, pengakuan pengurus Gapoktan Dukuhmojo, bahwa mereka selama ini tidak pernah mengetahui adanya bantuan dana PUAP. Bahkan mereka juga mengatakan selama ini tidak pernah diajak

musyawarah oleh ketua gapoktan yang lama terkait bantuan tersebut. “Kami tidak pernah dikasihtau dan tidak pernah menerima bantuan dana PUAP oleh ketua Gapoktan,”ujar pengurus yang enggan disebutkan namanya kepada suaraharianpagi,com (25/2) kemarin.

   Ketua Gapoktan Dukuh Mojo, yang lama Puji, saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa sampai saat ini belum menyerahkan aset Gapoktan Dukuh Mojo, karena belum ada serah terima jabatan, jadi saya anggap saya masih menjabat sebagai Ketua Gapoktan Dukuh Mojo, tegas Puji kepada suarahaianpagi.com. Selasa 25/2 dirumahnya.

   Sementara pengurus baru Gapoktan Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Agus Amrulloh yang sudah depinitif 4 Desember 2019 yang lalu mengatakan bahwa aset Gapoktan Dukuhmojo yang berupa rekening gapoktan dan buku tabungan didalamnya ada program PUAP Rp. 100.000.000; belum diserahkan sampai hari ini. Kelihatanya ketua yang lama tidak legowo, masih ingin menguasai gapoktan Dukuhmojo. Ketika disinggung jangan-jangan dugaan uang program PUAP sudah raib dibuat bancaan Ketua yang lama dengan kroninya, dia jawab Allohualam. *ryan

suaraharianpagi.com

   Sebagai daerah terkecil di Indonesia, Kota Mojokerto terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dibawah kepemimpinan Wali Kota Ika Puspitasari dan Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria, percepatan pembangunan tak henti - hentinya dimodernisasi oleh keduanya. Hal ini, tidak lepas dari program prioritas utama mereka dalam mensejahterakan masyarakatnya. Ada tiga program khusus yang saat ini tengah difokuskan dalam mendukung Kota Mojokerto sebagai Kota Pariwisata.

   Yang pertama, penanganan banjir di sejumlah wilayah. Sebagai daerah yang memiliki topografi cekungan, Kota Mojokerto sering kali dilanda banjir dibeberapa titik ketika hujan deras. Tak heran, permasalahan banjir tersebut, memiliki perhatian khusus bagi wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini. Sejak tahun pertama menjabat, Ning Ita, sapaan akrab wali kota, terus berbenah dengan meninjau secara langsung kondisi di lapangan. Seperti, perbaikan sistem drainase secara terpadu (biopori, sumur resapan, busem).

   Tak hanya perbaikan sistem drainase, Pemerintah Kota juga melakukan normalisasi saluran primer sepanjang 24,248km, sekunder (91,158km), dan tersier (248,542km). Serta pengadaan sekaligus peningkatan sarana dan prasarana (pompa, rumah pompa dan pompa portable, excavator dan truk). Dan mengoptimalkan program kali bersih (Prokasih) di tingkat lingkungan, dengan harapan mampu mengurangi volume sampah. Sehingga potensi luberan air yang masuk ke pemukiman warga dapat ditanggulangi sejak dini.

   "Sebagai kota yang dikelilingi dengan berbagai aliran sungai, tentunya sampah - sampah tersebut tidak datang secara regional saja ya. Yang artinya, Kota Mojokerto ini kan berada di tengah - tengah sehingga sering kali mendapatkan kiriman sampah dari hulu ke hilir. Sedangkan untuk warga kota, kami telah memberikan edukasi dan sosialisasi agar tidak membuang sampah di sungai dan memanfaatkan TPA atau TPST sebagai tempat pembuangan sampah," jelas Ning Ita, saat Ngopi Bareng Ning Ita, Senin (24/2/2020).

   Di tahun - tahun sebelumnya, peristiwa banjir yang kerap melanda Kota Mojokerto hingga berhari - hari, belum dapat ditanggulangi secara maksimal. Hingga pergantian kepemimpinan baru di tahun 2019, Pemerintah Kota Mojokerto fokus dalam menanggulangi banjir dengan melakukan pengkajian drainase primer. Hasilnya, potensi - potensi banjir dapat ditangani secara tepat sasaran. Salah satunya, mengoptimalkan fungsi rumah pompa yang tersebar sebanyak 17 unit. Sedangkan di tahun 2020, akan ada pemasangan cctv untuk pemantauan debit air dan penindakan bagi warga yang membuang sampah sembarangan di sungai.

   Selain program pengendalian banjir, program khusus kedua adalah menumbuhkan pusat - pusat perekonomian baru dan peningkatan ekonomi kreatif. Dimana, mulai tahun 2019 Ning Ita gencar melakukan pemberdayaan masyarakat melalui ibu - ibu PKK dan karang taruna wanita dalam meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Misalnya, memberikan pendampingan penuh kepada para IKM/UMKM agar produk - produk yang dihasilkan dari tangan - tangan pengrajin, mampu menembus pasar nasional dan internasional. "Hasil dari para pengrajin atau produsen ini nanti akan kami suguhkan di rumah rakyat dan outlet oleh - oleh milik Pemerintah Kota (Rest Area Gunung Gedangan)," imbuhnya.

   Sedangkan program khusus terakhir dalam mendukung percepatan pembangunan Kota Mojokerto adalah, mengembangkan potensi wisata dan kepariwisataan. Dimana, Pemerintah Kota Mojokerto telah menyiapkan grand desain Wisata Bahari Majapahit, yang bakal menjadi jujukan baru bagi para wisatawan. Pengembangan kepariwisataan ini nantinya akan berada di wilayah timur Kota Mojokerto atau bersebelahan dengan Jambatan Rejoto. Di atas lahan seluas delapan hektar, Ning Ita telah menyiapkan pembangunan Taman Budaya yang dilengkapi dengan Ampy Teater.

   "Selain taman budaya, di dalam Wisata Bahari Majapahit sendiri, akan ada Monumen dan Taman Kaltaparu, Monumen Gajah Mada, Kapal Bahari, camping ground, wisata perahu lengkap dengan dermaganya dan selter - selter Majapahitan. Sedangkan untuk bantaran Kali Ngotok, kami bekerjasama dengan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) dalam pemanfaatannya. Seperti penanaman Pohon Tabebuya, Pohon Mojo dan mengembangkan agrowisata kota yang modern. Sedangkan tahun ini, pengerjaan Monumen Tri Buana Tungga Dewi dan Pemandian Sekarsari, masih dalam progress," terang Ning Ita.

   Melalui perwajahan baru Kota Mojokerto menjadi Kota Pariwisata, Ning Ita berharap nantinya mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat di Bumi Majapahit. Terlebih, berbagai program khusus dari Pemerintah Kota Mojokerto juga mendukung dalam percepatan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Timur, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan - Kawasan Bromo - Tengger - Semeru dan Kawasan Selingkar Wilis serta Lintas Selatan. *Ds/Hms