suaraharianpagi

suaraharianpgi.com

   Keberadaan tanah kas desa (TKD) terus didorong potensinya untuk kebermanfaatan dan kesejahteraan desa. Hal tersebut dibahas bersama dalam acara silaturahmi bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kecamatan Dlanggu di kediaman Kepala AKD Dlanggu Sunyoto, dengan dihadiri Bupati Mojokerto Pungkasiadi didampingi Ketua TP PKK Yayuk Pungkasiadi. 

   Bupati Pung pernah menyampaikan hal ini pada pertemuan AKD sebelumnya di Kecamatan Kutorejo tanggal 22 Januari dan di Kecamatan Jetis tanggal 25 Januari lalu. 

   “Di beberapa pertemuan AKD sebelumnya, sering saya sampaikan kalau bengkok (TKD) bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif. Misalnya dibuat destinasi wisata, rest area, juga pujasera. Manfaatnya nanti akan kembali ke desa juga. Desa itu ujung tombak pembangunan kita saat ini. Apalagi sudah tidak ada lagi status desa tertinggal di kabupaten kita,” kata bupati, Selasa (28/1) siang. 

   Namun sebelum itu, bupati menyarankan agar hal tersebut dikoordinasikan dengan Pemda tepatnya Bappeda untuk memastikan status TKD yang ingin difungsikan. Hal tersebut semata-mata agar semua perencanaan bisa tepat sasaran dan ketentuan. 

   “Konsultasi dulu ke Bappeda apakah tanahnya berstatus zona merah, hijau, kuning atau lainnya. Saya hanya pesan agar anggarannya dikelola dengan efektif, efisien dan sesuai aturan. Ini semua supaya hasilnya juga bisa baik,” saran Pung. 

   Pung pun selalu mengingatkan agar semua program selalu linier dengan pusat. Termasuk tuntutan zaman dimana kecepatan selalu menjadi yang utama (tekoneksi IT). Terkait hal itu, Bupati Pungkasiadi membeberkan beberapa program pembangunan yang berkorelasi dengan hal tersebut. Diantaranya pembangunan jaringan fiber optic (FO), yang akan memudahkan dan mempercepat sistem koneksi. Ini juga sebagai jawaban atas tuntutan kemajuan zaman yang serba berbasis IT. Pemkab Mojokerto diketahui sudah merencanakan untuk membangun jaringan fiber optic (FO) sendiri. Nantinya di kantor-kantor desa sudah ada akses internet mandiri. 

   Beberapa jenis pembangunan yang akan tetap didorong Pung adalah pembangunan infrastruktur. Selain jalan poros yang tinggal 800 km lagi pembangunannya, Pung akan segera membangun infrastruktur berwujud gedung pelayanan publik. 

   “Di APBD, kita tetap masukkan plot pembangunan infrastruktur. Namun infrastruktur itu tidak harus berbentuk jalan poros. Gedung pelayanan publik itu juga termasuk. Kita telah rencanakan untuk segera membangun Mall Pelayanan Publik di Sooko, dan Islamic Center. Kita juga ingin punya gedung Command Center sendiri. Itu juga kita buat terkoneksi semua, dengan sistem jaringan yang menyebar melalui FO tadi,” tambah Pung. 

   Pung yakin bahwa target keseluruhan akan segera selesai dalam waktu dekat. Dirinya ingin agar semua komponen masayarakat dan pemerintah dapat bersinergi, agar target pembangunan prioritas di Kabupaten Mojokerto bisa tuntas dengan baik. Terlebih lagi Pemkab Mojokerto turut diberi amanat untuk menjalankan Perpres 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di Jawa Timur. Salah satunya menjalankan pembangunan tol Mojokerto-Gempol. 

   “Jalan tol itu nanti kita rencanakan interchangenya ada di Ngoro, Mojosari, dekat terminal, kalau ke barat ke arah Trwoulan. Ini untuk menyambung konektivitas. Selain itu tertuang juga pembangunan TPA Regional, kawasan ekonomi utara sungai, dan pembangunan situs Majapahit,” tandas Bupati Pungkasiadi. *Ds/Hms

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Satuan Reskrim Polres Lamongan berhasil menghentikan aksi komplotan curanmor yang memiliki seribu cara dalam menjalankan aksi kejahatannya. Komplotan yang beranggotakan empat orang, yaitu Farid Wahyudi (27) warga Desa Sidomukti, Kecamatan Lamongan, Yost Sanjaya (28) warga Desa Sugihwaras, Kecamatan Deket, Mas Hendrik Kusanto (28) warga Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket dan Imam (32) warga Desa Sumberejo, Kecamatan Lamongan, terbilang cukup produktif. Dalam kurun waktu Oktober 2019 - Januari 2020, komplotan tersebut sukses melancarkan aksinya di 20 TKP di berbagai kota di Jawa Timur dan Bali.

   "Dari 20 TKP ini diantaranya Lamongan sebanyak 9 TKP, Gresik 7 TKP, Malang 2 TKP, Jombang 1 TKP dan Bali 1 TKP," terang AKBP Harun Kapolres Lamongan pada wartawan saat press release di Mapolres Lamongan, Senin (27/1). Lanjut Kapolres Harun menjelaskan, ketika melancarkan aksinya, komplotan curanmor itu menggunakan cara yang berbeda-beda.

   Mulai dari mengaku sebagai anggota polisi dan memerkan senjata api palsu, hingga memacari calon korban untuk mempermudah melancarkan aksi curanmornya. "Keempat orang ini memiliki peran masing-masing, ada yang mengaku sebagai anggota polisi, ada yang bertugas mengambil motor dan ada juga yang bertugas menjual motor hasil kejahatan. Wahyudi ini yang mengaku-ngaku sebagai anggota polisi," katanya. Tak cukup sampai di situ, biasanya komplotan tersebut juga mengincar motor yang parkir dalam keadaan kunci kontak masih menempel di motor dan ditinggalkan pemiliknya, seperti yang dialami oleh seorang ibu di Kecamatan Glagah. Selain berhasil mengamankan keempat pelaku, terang Harun, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 4 Handphone, 3 dompet, 1 jaket jeans warna biru, 1 replika senjata api mainan, 1 jam tangan, 1 kaos warna hitam, 1 Helm warna merah dan 1 sandal yang semuanya adalah hasil kejahatan. Polisi juga mengamankan 2 motor yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya. Dari hasil pengembangan pemeriksaan, seluruh kendaraan hasil curian dijual secara online dan dilakukan secara terputus”, terangnya. Kini keempat anggota komplotan curanmor tersebut mendekam di ruang tahanan Polres Lamongan.

   "Mereka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan atau penipuan atau penggelapan atau turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 dan atau 372 atau 378 KUHP atau 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara," Pungkas Kapolres Lamongan. *abi

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Kecelakaan maut terjadi di jalur poros Jalan Nasional Lamongan - Babat. Kali ini, seorang mahasiswi yang hendak berangkat kuliah tewas terlindas truk setelah motor yang dikendarainya terjatuh. korban adalah Firdausi Rahma Putri (20) warga Desa Besur, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.

    Mahasiswi tersebut terlindas truk setelah terjatuh dari atas motor yang dikendarai, saat hendak menuju kampus tempatnya kuliah. Korban diduga kurang hati-hati saat mengendarai motor dengan nopol S 5919 JAC sehingga terjatuh ke badan jalan."Terjatuh ke badan jalan dan naasnya dari arah yang sama, di belakang korban melintas truk tronton," kata petugas Satlantas Polres Lamongan yang ada di lokasi, Aiptu Ngaidi, Senin (27/1). Menurut keterangan sejumlah saksi, korban saat itu mengendarai motor bernopol S 5919 JAC melaju dari arah barat ke timur.

   Sampai di dekat Pertigaan Sumlaran, korban yang hendak berangkat kuliah ini diduga menyenggol kendaraan lainnya sehingga korban terjatuh dan tubuh korban terpental hingga ke badan jalan. Dan dari arah belakang, muncul truk tronton bernopol B 9793 TE yang dikemudikan oleh Sukarman (51) warga Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kudus Jateng."Korban terlindas truk hingga korban tewas seketika di lokasi kejadian," tuturnya.

   Polisi dibantu warga langsung mengevakuasi korban ke RS Muhammadiyah Lamongan. Petugas juga langsung menggelar olah TKP dan meminta keterangan dari beberapa saksi mata kejadian. *abi

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Pemerintah kabupaten Lamongan sukses mempertahankan predikat A atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hanya ada 10 kabupaten/kota di Indonesia yang bisa meraih predikat A. Ini menunjukkan langkah konkret yang dilakukan Pemerintah kabupaten Lamongan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Salah satunya dilakukan dengan menerapkan SAKIP.

    Rapor dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tersebut diterimakan kepada Bupati Fadeli oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh di Nusa Dua, Bali, Senin (27/1). "Alhamdulillah, Pemerintah kabupaten Lamongan mampu mempertahankan SAKIP dengan predikat A. Ini menunjukkan konsistensi Kami dalam membangun organisasi pemerintahan yang berbasis kinerja," terang Fadeli. Melalui SAKIP, kata dia, Pemerintah kabupaten Lamongan ingin agar instansi pemerintahan semakin akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta setiap kegiatannya bermanfaat untuk rakyat.

   Fadeli menjelaskan, implementasi SAKIP di Pemkab Lamongan ditunjukkan dengan terjadinya efisiensi kegiatan. Dari yang semula 1.793 kegiatan pada 2015, menjadi 1.105 kegiatan pada 2019, atau turun 38 persen.

   Efisiensi ini juga berimbas dengan terjadinya penghematan anggaran sebesar Rp 39 miliar. SAKIP di Lamongan juga rupanya memacu tumbuhnya inovasi yang memberi manfaat pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satunya adalah Program Tersapu Jagat, ternak sapi usaha jagung meningkat. Inovasi ini berprinsip pada zero waste. Sehingga setiap limbah dari ternak termanfaatkan untuk pertanian dan demikian pula limbah pertanian dimanfaatkan untuk peternakan. Melalui Tersapu Jagat, keuntungan peternak sapi bisa meningkat hingga 206 persen. Produktivitas jagung juga meningkat 72, 4 persen, dari 5, 8 ton menjadi 10 ton per hektar. Ditambahkannya, capaian ini berimbas langsung pada naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan dari 103, 78 menjadi 108, 84. NTP sendiri merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. *abi

suaraharianpagi.com

   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi penyebaran virus Corona yang saat ini sedang marak di wilayah Kota Wuhan, China. Sebagai langkah preventif, Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Kesehatan membentuk pusat informasi yang bertugas untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan antisipasi penyebaran penyakit pneumonia berat yang belum diketahui etiologinya. 

   Ning Ita, sapaan akrab wali kota menjelaskan, himbauan yang dimaksud dalam mencegah penyebaran virus Corona khususnya di wilayah Kota Mojokerto adalah meminta seluruh rumah sakit dan puskesmas serta mengerahkan semua kader kesehatan untuk mendeteksi dan memperkuat pengawasan secara langsung ke masyarakat. Sekaligus, memberikan edukasi dan pemahaman mengenai virus Corona yang sedang hangat diperbincangkan. Hal ini untuk menghindari kepanikan di masyarakat sehingga tidak termakan berita bohong. 

   "Dengan memberikan pemahaman sekaligus informasi langsung dari para tenaga medis dan kader kesehatan tentang virus Corona, maka berita - berita hoaks bisa ditangkal. Sehingga kepanikan di masyarakat bisa diredam. Selain itu, kami juga menghimbau kepada masyarakat jika memiliki gejala - gejala yang mirip dengan gejala virus Corona, segera periksa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Sehingga bisa mendapatkan penanganan sedini mungkin," katanya. 

   Seperti diketahui, Novel Coronavirus (2019-nCoV) merupakan virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini berasal dari China. Dimana, Novel Coronavirus merupakan jenis virus yang masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Adapaun gejala dari virus Corona adalah, demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu. Untuk pencegahan terjangkit virus ini, maka cuci tangan dengan sabun secara rutin, gunakan masker saat batuk dan pilek. 

   Selain itu, konsumsi makanan dengan gizi seimbang seperti memperbanyak sayur dan buah. Rajinlah berolaraga, jangan mengonsumsi daging yang belum dimasak, hati - hati saat kontak langsung dengan hewan. Jika mengalami batuk dan sesak nafas, segera pergi ke rumah sakit. "Karena untuk saat ini obat penangkal dari virus Corona berupa vaksin 2019-nCoV masih belum ada, jadi kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan," tandasnya. *Ds/Hms

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBHNU) Lamongan bekerjasama dengan Ansor, Fatayat, PMII, IPNU dan IPPNU menggelar bedah buku 'menjerat Gus Dur', Jumat(24/01) kemarin. Nihrul Bahi Alhaidar, SH selaku ketua LPBH NU Lamongan dalam sambutannya mengatakan, "Fakta sejarah ini telah terungkap. Kedatangan Penulis di Lamongan akan menjelaskan semuanya fakta sejarah waktu itu, dan PW LPBHNU Jawa Timur sebagai pemateri juga akan menjelaskan kaitannya dengan Hukum Positif di Indonesia. Lebih berperan mana Politik Hukum atau Hukum Politik dalam kejadian pelengseran Gus Dur saat itu”. Jelasnya.

   Buku berjudul 'Menjerat Gus Dur' karya Virdika Rizky Utama lagi booming mendapat perhatian sejumlah masyarakat. Pasalnya buku tersebut mengungkap skenario penggulingan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dari kursi presiden. Buku itu juga menyebut beberapa tokoh politik yang diduga berperan dalam skenario tersebut.

Seperti apa proses penulisan buku tersebut dan bagaimana penulis mendapatkan informasi penting yang kemudian, Dia paparkan dalam buku. Virdika Rizky Utama, bersama Moch. Ilham Mu'ari, MH dari PW.LPBHNU Jawa Timur, blak-blakan di acara Diskusi dan Bedah buku tersebut dengan di moderatori Rojali dari NU Online. Virdika, selaku penulis mengatakan buku tersebut dibuat melalui proses yang sangat panjang. Dia mengatakan berawal dari ketidaksengajaan menemukan dokumen yang ternyata sangat penting dan rahasia. "Sekitar 2,5 tahun yang lalu, saat saya lagi liputan Setya Novanto, saya lihat ada petugas kebersihan lagi mau buang dokumen, terus saya lihat dan saya minta ternyata dikasih," katanya. Setelah mendapatkan dokumen tersebut, Virdika kemudian melakukan uji pustaka dan uji narasumber untuk memvalidasi data yang terdapat pada dokumen tersebut. "Prosesnya benar-benar panjang. Saya juga riset dari koran-koran tahun kejadian untuk mengutip dan memastikan lagi”, katanya.

   Karena dokumen tersebut terbilang sensitif dan rahasia, Virdika merasa dirinya mendapatkan ancaman. Salah satunya terjadi pada Januari 2018. "Ada beberapa orang yang datang ke rumah siang-siang, padahal kalau siang saya gak ada di rumah, lagi kerja. Orang itu nanyain dokumen ke orang rumah saya, mungkin itu jadi sebuah ancaman buat nakut -nakutin keluarga saya," katanya. Sementara Moc. Ilham Muari, dari PW LPBH NU Jawa Timur mengatakan "Salah satu peristiwa kontroversial dari Gus Dur ialah ketika ia dilengserkan pada 23 Juli 2001 melalui sidang istimewa MPR. Terkait hal itu, ada begitu banyak spekulasi spekulasi, karena dasar pelengseran Inkonstitusional. Lebih pada kepentingan Politik bukan pada hukumnya, " Tandasnya. Acara Bedah Buku tersebut dihadiri kurang lebih 450 peserta yang ikut diskusi.*abi

suaraharianpagi.com

   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, meminta dewan pengawas perusahaan daerah air minum (PDAM) Maja Tirta agar bisa membawa perubahan secara siginifikan untuk perusahaan dan mampu membawa dampak baik bagi kota. Hal ini disampaikan usai menghadiri acara pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Maja Tirta tahun 2020 - 2023 di Ruang Nusantara, Kantor Pemerintah Kota Mojokerto, Jumat (24/1/2020) 

   Pengangkatan Yasin, S.Sos sebagai Dewan Pengawas PDAM Maja Tirta tahun periode 2020 - 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Mojokerto nomor 188.45/ 47 /417.111/2020 tentang Dewan Pengawas PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto. Itu artinya, melalui surat keputusan tersebut tiga orang dewan pengawas sebelumnya secara sah diberhentikan dari tugas. Mereka adalah Dra. Kasih, M.Si, sebagai ketua, Ir. Drs. H. Soelistyo Pribadi, MM sebagai sekretaris dan Dr. Hj Lisa Rokhmani, M.Si sebagai bendahara. 

   "Melalui pengangkatan dewan pengawas yang baru ini, kami berharap agar PDAM Maja Tirta mampu menjadi BUMD yang sehat dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada dewan pengawas sebelumnya, yang telah mendedikasikan seluruh waktu, tenaga dan pikiran untuk PDAM Maja Tirta demi memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Mojokerto," kata Ning Ita, sapaan akrab wali kota. 

   Dalam kesempatan ini, Ning Ita menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto khususnya Bagian Perekonomian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta PDAM Maja Tirta dengan bersinergi Dirjen Cipta Karya dan Dirjen SDA agar pelayanan air bersih di Bumi Majapahit dapat ditingkatkan. Baik sarana prasarana atau infrastruktur, kualitas dan ketersediaan air. "Hasilnya di tahun 2019 Pemkot Mojokerto mendapat bantuan 500 juta berupa infrastruktur sehingga sambungan air bisa tersedia secara bertahap. Insyaallah akan berlanjut di tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang," imbuhnya. 

   Lebih lanjut disampaikan Ning Ita, sebagaimana Peraturan Wali Kota (Perwali) Mojokerto untuk mewajibkan seluruh kantor pelayanan publik milik Pemerintah, agar memanfaatkan air PDAM dan tidak menggunakan air tanah. Dengan harapan, nantinya PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto mampu memaksimalkan kinerjanya dalam mendistribusikan air minum, yang dimulai dari lingkungan pemerintahan. "Penggunaan air PDAM itu, dimulai dari lingkungan sendiri dulu. Agar masyarakat bisa menaruh kepercayaan bahwa air PDAM Maja Tirta memiliki kualitas baik," tandasnya. *Ds/Hms

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Pemerintah Desa diajak mulai menggunakan Dana Desa tidak hanya untuk pembangunan fisik. Namun agar juga digunakan untuk pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan potensi Desa. Pesan itu disampaikan Bupati Fadeli usai melantik 15 Kades hasil Pilkades serentak 15 September 2019 di Pendopo Lokatantra, Kamis (23/1). Kepada Kades terpilih yang baru saja dilantik, Fadeli meminta agar segera melakukan action, memetakan potensi apa yang ada di Desanya lalu dikembangkan.

   “Manfaatkan Dana Desa tidak hanya untuk pembangunan fisik saja. Tetapi juga untuk mengembangkan potensi yang ada di masing-masing Desa, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi," ujarnya. Terlebih saat ini seluruh 462 Desa di Lamongan sudah memiliki BUMDes. Lewat BUMDes ini bisa dimunculkan berbagai inovasi untuk ekonomi Desa yang berkelanjutan, sehingga nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fadeli juga mengingatkan terkait bencana yang bisa saja terjadi saat musim hujan, salah satunya yakni pohon tumbang.

   Kades bisa melaporkan titik-titik dimana ada pohon rawan tumbang pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan PU Bina Marga untuk dilakukan pemangkasan. Tak lupa Beliau juga berpesan terhadap seluruh Kades agar dapat mempertanggungjawabkan Dana Desa serta mengelolanya dengan baik. Sementara itu, Khusnul Yaqin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamongan, Hari ini 15 Kades baru bisa dilantik, dikarenakan masa jabatannya yang baru berakhir pada Januari 2020. Pilkades serentak 385 Desa yang terbesar di Indonesia itu berlangsung kondusif. Sebanyak 369 Kades telah dilantik pada 7 Nopember 2019, 1 orang pada 28 Nopember 2019.

   "Dan sisanya sebanyak 15 Kades baru dapat dilantik pada hari ini, karena memang masa jabatannya yang baru berakhir pada Januari 2020" katanya. Dari hasil Pilkades serentak tersebut, 187 Kades lama terpilih kembali dan 198 lainnya adalah kades baru. * abi

Sampang - suaraharianpagi.com

   Pelaksanaan proyek Kementerian PUPR sebanyak 32 Lembaga terdiri dari 33 SDN dan 1 SMPN tahun anggaran 2019 dikabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur sudah kelar seratus persen. Walaupun sudah kelar seratus persen tapi masih menyisakan dinamika yaitu tukang banyak yang keleleran akibat termin sampai saat ini belum cair. Hal ini disampaikan oleh M. Sholeh selaku pengambil borongan proyek Kementerian PUPR dikabupaten Sampang. " Saya merasa senang dapat borongan proyek mas, namun hingga saat ini walaupun sudah kelar, belum dapat bayaran akibatnya saya cari utangan untuk membayar anak buah saya," kata M Soleh sambil memegang kepalanya, saat ditemui Rabu (22/1).

   M. Soleh berharap kepada semua pihak yang terkait dengan proyek Kementerian PUPR supaya cepat bisa mengatasi persoalan ini. Supaya tidak berdampak langsung pada tukang jika berlarut-larut. "Akan banyak orang yang bakal menagih utang, disamping itu juga belum bisa bayar biaya sekolah anak semesteran. Sedangkan kebutuhan dapur mencari utang”, ungkapnya M.Soleh. *roni

Sampang – suaraharianpagi.com

   Sidang Paripurana Laporan Bapemparda terhadap dua raperda Kabupaten Sampang, pengesahan dua reperda Kabupaten Sampang pendapat akhir Bupati Sampang terhadap lima reperda usulan, laporan bapemperada dan penyampaiaan nota penjelasan atas dua raperda inisiatif, di gelar di gedung Graha Paripuran selasa (21/101). Acara di pimpin oleh Ketua DPRD Fadol.

Dalam Sambutanya ketua DPRD Kabupaten Sampang yang di limapahkan Kepada wakilnya menjalaskan “sidang paripurana ini merupakan siadang lanjutan dari rapat-rapat sebelumnya, baik rapat tingkat fraksi, tingat pimpinan fraksi-fraksi serta badan anggaran dan Bapemperda DPRD” ungkapnya.

   Laporan Bapemperda tentang dua perda Kabupaten Sampang di sampaikan olah Angota DPRD Agus Husnol Yakin, dalam sambuatanya menjelaskan “ dua raperada yang akan di bahas adalah Raperda Pembentukan Dana cadangan dan Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020”. Ungakapnya.

   Sementara nota penjelasan Bupati Sampang terhadap lima Raperda usulan di sampaikan oleh Wakil Bupati H Abdullah Hidayat, dalam Nota penjelasanya lima Raperda meliputi Raperda penyelenggaraan Kearsipan, Raperda Rencana Detail Ruang dan Peraturan Zonasi bagian wilayah Perkotaan Camplong tahun 2019 -2039, Raperda Tentang Perubahan Retrebusi Jasa Usaha perubahan atas Perda Nomer 5 Tahun 2011, raperda Tentang Perubahan Retrebusi jasa Usaha perubahan atas Perda nomer 6 Tahun 2011, dan Raperda Retrebusi Perizinan Tertentu perubahan kedua Atas Perda Nomer 7 tahun 2011.” Saya atas nama pemerintah Kabupaten Sampang mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh angota DPRD yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir Bupati sampang terhadp Rancangan Peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan perangat daerah” ungkapnya. Acara di hadiri Wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat, Sekretaris Daerah Yuliadi Setiawan, Forkopimda, Kepala OPD, Kepala Bagian, dan Camat. *rn

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Di pemerintah kabupaten Lamongan, saat ini sudah ada dua perangkat daerah yang nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya (SAKIP) yang AA. Yakni Dinas Perikanan dan Kecamatan Lamongan.

   Menurut Bupati Fadeli, capaian ini mengandung konsekuensi, tidak hanya prestasi. Pelayanan publiknya harus semakin berkualitas. Pesan itu disampaikannya usai Pencanangan Zona Integritas, Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Penyerahan Penghargaan AKIP Perangkat Daerah Tahun 2019 Kabupaten Lamongan di Ruang Gajah Mada Pemkab Lamongan, Rabu (22/1). Karena itu Fadeli meminta agar perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani agar dipenuhi. Jangan sampai ada perangkat daerah yang tidak bisa memenuhi target yang sudah ditetapkannya sendiri.

   "Pelayanan harus semakin baik. Program yang dibuat harus bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat," terangnya. Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan memusatkan seluruh pelayanan publik di Lamongan dalam satu gedung, menurut Fadeli adalah bagian dari upaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Di sisi lain, dia memberi apresiasi kepada perangkat daerah yang nilai SAKIPnya sudah bagus, apalagi yang AA.

Ini menunjukkan perangkat daerah sudah memahami tugas dan fungsinya. Hal senada disampaikan Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementrian PAN RB Didid Noordiatmoko yang turut hadir dalam kesempatan itu. Lanjut, Didid memberikan contoh pembangunan Alun-alun Lamongan dengan berbagai fasilitasnya, yang kemudian banyak dikunjungi warga.

   Ini menurutnya menunjukkan, bahwa kinerja Pemkab Lamongan bisa dirasakan dan bermanfaat langsung pada masyarakat. "Zona integritas adalah miniatur dari reformasi birokrasi. Dan reformasi birokrasi menunjukkan bahwa birokrasi itu ada untuk semakin mempermudah pelayanan kepada masyarakat di level apapun, " katanya. Didid menyebut yang dilakukan Pemkab Lamongan sudah baik. Dengan pencanangan zona integritas dan penandatanganan kinerja di awal tahun. Dia berharap Pemkab Lamongan nanti bisa menjadi tolak ukur, menyebarkan virus kebaikan kepada pemerintah daerah lainnya. Saat ini, nilai SAKIP perangkat daerah Pemkab Lamongan yang sudah AA ada dua. Tahun lalu belum ada yang bisa mencapai nilai AA. Selain itu sebanyak 50 perangkat daerah nilai SAKIPnya A dan 13 nilai BB. *abi

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Kasus pencurian yang terjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Deket, terbilang sangat unik. Pelaku pencurian yang masuk dengan merusak pintu belakang kantor dan ruangan Kepala KUA, M Robih tidak mengambil barang-barang seperti uang, komputer dan electronik lainnya. Pelaku hanya mengambil 366 buku nikah yang masih kosong. Sebanyak 300 buku nikah yang baru diterima KUA dalam kardus dan masih tersegel amblas dicuri. Sementara buku nikah stok lama yakni sisa tahun 2019 sebanyak 66 buku juga turut digasak pencuri. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh staf administrasi KUA Deket, Siti Muzayyamah. Saya pertama kaget, kok pintu belakang terbuka dan rusak, " terang Siti kepada penyidik, Selasa (21/1).

   Kemudian Siti semakin curiga setelah masuk ke dalam kantor mendapati pintu ruangan kepala KUA juga rusak terbuka. Lanjut Siti Muzayyamah yang akrab di panggil Siti, memberitahukan hal tersebut kepada kepala KUA, M Robih, kalau kantor KUA dimasuki orang dengan merusak sejumlah pintu. Sekitar pukul 10.00 WIB, M Robih datang dan baru memastikan barang apa saja yang hilang dicuri. Ternyata benar, sisa buku nikah yang masih kosong dalam almari hilang.

   Dan sebanyak 300 buku nikah yang baru dari Kemenag Lamongan yang masih terbungkus utuh dalam kardus juga digasak pencuri. Pada hari Selasa (21/1), pihak KUA sedang minta data ke Kemenag untuk mengetahui nomor seri berapa saja yang hilang.Terkait kerugian, M Robih kepada penyidik mengaku tidak tahu berapa kerugiannya. Menurut, AKP Sunaryo Putro selaku Kapolsek Deket saat ditemui awak media mengungkapkan, kejadian di Kantor KUA, masih menjadi pekerjaan rumah bagi Polsek Deket."Belum, belum ditemukan pelakunya. PR ini, " kata Sunaryo.

Lanjut, Sunaryo peristiwanya sudah dua hari kemarin, namun oleh KUA baru dilaporkan ke Polsek Deket hari ini.

   Dari hasil olah TKP, polisi mendapati adanya pengerusakan dua pintu dan satu almari."Pelaku tidak meninggalkan jejak apapun, termasuk alat bukti. pelaku hanya meninggalkan pintu yang dicongkel, Pungkasnya. * abi

Lamongan - suaraharianpagi.com

   Jelang tahun baru Imlek, harga beberapa kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional dan modern Lamongan naik signifikan. Beberapa komoditas di Pasar Sidoharjo Lamongan misalnya, naik cukup tinggi. Seperti cabai naik dengan tingkat kenaikan hingga Rp 20 ribu. Cabai keriting yang pekan lalu Rp 50 ribu per kilogram, naik Rp menjadi Rp. 70 ribu. Hal yang sama juga terjadi pada cabai besar. Dari semula Rp 55 ribu saat ini naik menjadi Rp 60 ribu per kilogram. Cabai rawit juga mengalami kenaikan dari Rp 60 ribu ke Rp 65 ribu per kilo atau naik Rp 5 ribu.

   "Naiknya ini ya sekitar satu minggu ini," tutur Endang salah satu pedagang di Pasar Sidoharjo Lamongan, Senin (20/1). Lanjut Endang, lonjakan harga cabai tersebut terjadi karena hasil panen petani cabai sedang mengalami penurunan."Lihat panennya aja, kalau panennya banyak ya murah. Sekarang banyak yang busuk," tuturnya. Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada jenis sayuran, namun kenaikannya tidak terlalu signifikan, hanya pada kisaran Rp 1000 sampai Rp 2000 per kilo. "Rata-rata memang naik semua, mulai Rp 1000 sampai Rp 2000. Tomat dan buncis dari Rp 10 ribu menjadi Rp12 ribu," kata Endang.

Selain itu, komoditas lain yang juga mengalami kenaikan adalah gula produk lokal yang naik sebesar Rp 500 per kilo dari Rp13 ribu menjadi Rp13.500 per kilo. Sudah sekitar satu minggu gula naik, sebelumnya ya Rp12.000, terus Rp12.500 dan Rp13.500. minyak goreng curah juga naik jadi Rp12.500, sebelumnya Rp11.000," terang, Hindun pedagang lainnya.

   Sementara itu, Muhammad Zamroni Kepala Diperindag Lamongan, membenarkan bahwa kenaikan harga cabai karena adanya penurunan hasil panen dari petani cabai."Penyebabnya lebih banyak karena perubahan cuaca. Imbasnya penurunan produksi cabai juga distribusi cabai, baik dari Blitar atau Kediri terhambat," terang Zamroni. Lanjut Zamroni, lonjakan Harga cabai tidak hanya terjadi di Lamongan saja tapi juga terjadi di beberapa wilayah lain, pungkasnya. *abi