2020

 


Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo, menyebut lingkungan alam yang hijau sebagai salah satu kebutuhan manusia yang wajib dicukupi. Untuk mewujudkannya, diperlukan rasa peka dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan alam tetap hijau. Salah satunya dengan gerakan menanam pohon.

   Hal ini dituturkan Pjs Bupati Mojokerto saat memimpin apel penanaman pohon dalam rangka Polri Peduli Penghijauan, dengan tema "Penanaman Sejuta Pohon Demi Mojokerto yang Sehat, Hijau dan Bersahabat", Minggu (22/11) pagi di Wisata Alam Sari & Perum Perhutani, Desa Nogosari, Kecamatan Pacet.

   "Keseimbangan alam itu penting. Laut tidak pernah kekurangan ikan, padahal kita tidak pernah menabur bibitnya. Pohon yang tumbuh juga tidak menuntut kita untuk menyiram. Dia mampu hidup sendiri dengan kemurahan alam. Tapi manusia kadang menyalahgunakan. Padahal, udara bersih disuplai dari situ dan akan terus berlanjut," tutur Pjs Bupati Mojokerto.

   Senada dengan itu, Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander pada pesan-pesan arahannya menyatakan jika lingkungan alam yang terjaga kehijauannya adalah harta berharga bagi jalannya kehidupan seimbang mahluk hidup.

   "Tanggal 21 November kemarin adalah Hari Pohon Sedunia. Jadi hari ini kita juga melaksanakan penanaman sejuta pohon. Kegiatan ini penting, untuk menjaga ekosistem lingkungan sebagai harta berharga kita. Dengan menanam mulai sekarang, manfaatnya bakal kita rasakan dua-tiga tahun lagi bahkan lebih," kata Kapolres Mojokerto. *hms/ds

 


 Jombang - suaraharianpagi.com

   Seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Jombang yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) hari ini menghadiri pengukuhkan Pengurus PAPDESI Kabupaten Jombang masa bakti 2020-2025 yang dikukuhkan oleh DPD PAPDESI Jawa Timur dan disaksikan secara langsung oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, di Pendopo Pemkab Jombang.

   Ucapan selamat disampaikan oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab atas terbentuknya dan dikukuhkannya pengurus DPC PAPDESI Kabupaten Jombang, yang dinahkodai oleh Drs. H. Fathur Rohman Kepala Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro.

   “Dengan dikukuhkannya pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAPDESI ini nantinya diharapkan dapat melaksanakan tugas yang sudah diamanatkan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” ungkap Bupati Mundjidah Wahab.

   PAPDESI ini merupakan wadah bagi seluruh aparatur pemerintahan desa utamanya kepala desa dalam upaya penyamaan persepsi dan penyelarasan langkah untuk pembangunan desa.

   "PAPDESI adalah penyambung komunikasi antara desa, daerah, provinsi hingga pusat tentu saja untuk kepentingan desa, juga masyarakat Kabupaten Jombang", tutur Hj.Mundjidah Wahab.

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Jombang ini juga menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Kepala Desa se-Kabupaten Jombang yang sangat kompak penuh kebersamaan untuk ikut mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing.

   Bupati Jombang juga berharap jalinan komunikasi antara PAPDESI dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Jombang dapat terjalin dengan baik, saling bersinergi  agar suasana desa menjadi aman, tentram, sehingga pembangunan desa dapat berjalan dengan baik, masyarakat sejahtera.

   "Apalagi disituasi pandemi Covid-19 ini mari kita bergerak bersama melawan Corona bersama-sama dengan masyarakat, sehingga seluruh desa di Kabupaten Jombang menjadi desa yang tangguh, masyarakatnya juga tangguh, semuanya  bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", tandas Mundjidah Wahab yang didampingi Sekdakab Jombang Dr. Akh. Jazuli.

   Disinggung juga oleh Bupati Jombang terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan segera dilakukan validasi verifikasi. Untuk itu Bupati Jombang mengajak Kepala Desa untuk bersinergi bekerja bersama sama.

   Mengakhiri sambutannya Bupati Jombang meminta kepada para Kepala Desa se-Kabupaten Jombang Makin Solid, Guyub Rukun, Bersinergi Untuk Negeri,” pungkasnya.

   Sementara Ketua DPC PAPDESI Kabupaten Jombang Fathur Rohman menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan semua pihak dan terlaksananya Pengukuhan PAPDESI Kabupaten Jombang.

   Dirinya berharap semoga didalam menjalankan amanah sebagai Ketua DPC PAPDESI Kabupaten Jombang ini  bersama  sama dengan seluruh pengurus dapat mewujudkan Kebersamaan dan Kemandirian Kepala Desa diseluruh Kabupaten Jombang dan dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Jombang guna Mewujudkan Masyarakat Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing.

   Fathur Rohman mengaku bahwa oleh DPD PAPDESI Jawa Timur pada tanggal 11 September 2020, dirinya diberikan kesempatan membentuk kepengurusan. "Dan Alhamdulillah tepat pada tanggal 10/10/2020 lahirlah PAPDESI Kabupaten Jombang", tandasnya

   Ketua DPP PAPDESI Hj. Wargiyati SE, yang hadir bersama jajaran pengurus menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan DPC PAPDESI Kabupaten Jombang. "Semoga DPC PAPDESI Kabupaten Jombang mampu mewujudkan desanya menjadi desa yang makmur, mandiri, sejahtera dan bermartabat.

   Diingatkannya pula bahwa tujuan Organisasi ini adalah untuk mempermudah Komunikasi para Kepala Desa dengan Kepala Daerah baik ditingkat Kabupaten, Provinsi hingga Pusat.

   Dalam prosesi pengukuhan yang disaksikan oleh Bupati Jombang tersebut juga dilakukan Pengucapan Janji Bakti Pengurus PAPDESI Kabupaten Jombang. Penyerahan Pataka Panji Kebesaran PAPDESI dari Ketua Umum DPP PAPDESI kepada Ketua DPC PAPDESI Jombang dilanjutkan dengan penyematan Pin PAPDESI, *ryan

 


Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Roda perekonomian di Kota Sorong yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada masa pandemi Covid-19, menjadi salah satu contoh daerah di Indonesia yang mampu bertahan di tengah situasi wabah. Sebagai pusat perdagangan di Provinsi Papua Barat, Kota Sorong cukup ketat dalam melakukan pembatasan pengunjung. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Sorong Pahimah Iskandar saat menerima kedatangan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, dalam kunjungan kerja, Kamis (19/11).

   "Ekonomi Kota Sorong, selama ini tidak terkontraksi Covid-19. Karena, Kota Sorong tidak pernah menutup akses masuk dan keluar dari pelabuhan dan airport. Yang mana dua akses tersebut, merupakan jalur utama dalam pendistribusian perdagangan. Hanya saja, kami sangat ketat dalam membatasi orang saat masuk, baik dari jalur pelabuhan dan airport. Semua yang datang wajib menjalani rapid test dan swab," kata Wakil Wali Kota Sorong Pahimah Iskandar.

   Kota Sorong, telah ditetapkan dalam tata ruang wilayah nasional oleh pemerintah pusat sebagai Kawasan Strategis Nasional. Dimana, letak Kota Sorong yang sangat strategis, baik dari laut maupun udara, menjadikan kawasan ini sebagai gerbang utama saat masuk ke Tanah Papua. Oleh karena itu, pendistribusian barang maupun kedatangan wisatawan, semuanya akan singgah terlebih dahulu melalui Kota Sorong.

   "Kota Sorong ini, memiliki Bandara Domine Eduard Osok (DEO), yang merupakan bandara termegah di Tanah Papua. Selain itu, pelabuhan tol laut yang terus dikembangkan, menjadi pelabuhan yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Kendati Kota Sorong merupakan pusat perdagangan bagi beberapa daerah dan sempat mengalami perlambatan, namun tiga bulan ini justru mengalami deflasi. Tapi pertumbuhan ekonominya masih bagus," kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

   Sedikit berbeda dengan Kota Mojokerto, lanjut Ning Ita sapaan akrab walikota, Mojokerto merupakan daerah penyangga dari Ibu Kota Provinsi Jatim, pada sektor perdagangan. Namun pada saat kondisi pandemi berlangsung, Kota Mojokerto sempat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang secara tidak langsung berdampak pada penurunan ekonomi di masyarakat.

   "Kota Sorong dengan Kota Mojokerto, memiliki kemiripan pada sektor perdagangan. Yakni, sama-sama menjadi pusat perdagangan bagi daerah lainnya. Namun, ada aturan yang dimiliki Pemerintah Kota Sorong dalam masa pandemi berlangsung, sehingga roda perekonomian mereka masih tetap stabil. Untuk itu, kami ingin menambah informasi bagaimana Kota Sorong dapat bertahan, bahkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya di situasi Covid-19," jelas walikota perempuan pertama di Mojokerto ini.

   Seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada rapat terbatas secara daring dengan para pimpinan daerah beberapa waktu lalu, bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Sorong telah mencapai 9,6 persen jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo berencana menjadikan Kota Sorong sebagai pusat pertumbuhan perekonomian di Indonesia Timur. *adv

 

 Lamongan - suaraharianpagi.com

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lamongan tengah menyiapkan skema agar pasien Covid-19 tetap bisa menyalurkan hak pilihnya pada Pilbup Lamongan yang berlangsung 9 Desember mendatang.

 Menurut, Mahrus Ali, S.Pd, Ketua KPU Lamongan, skema yang sedang dipersiapkan adalah dengan menerjunkan petugas untuk mendatangi penderita Covid-19 yang menjalani perawatan di Rumah Sakit. Adapun rencananya, petugas yang akan mendatangi satu per satu pasien Covid-19 adalah petugas TPS yang lokasinya dekat dengan rumah sakit tempat pasien dirawat. "Tapi kami masih menunggu teknis yang dipersiapkan tim gugus tugas, kalau misalnya petugas kami diperbolehkan masuk, maka tiga petugas TPS di sekitar rumah sakit kita suruh datang sambil membawa kertas suara dan bilik suara dan mendatangi mereka satu per satu,"terang Mahrus, (19/11).

Lanjut, Mahrus, petugas TPS yang mendatangi pasien Covid-19 akan menerapkan protokol kesehatan dan didampingi petugas dari Satgas Covid-19. Biar tidak terjadi penularan, maka yang pasti kita minta petugas TPS kami ada yang mendampingi dari tim Satgas Covid-19, mereka sebelum masuk pasti mendapatkan pengarahan dulu,"katanya.

Pada Pilbup Lamongan 2020, KPU Lamongan tidak mendirikan TPS khusus bagi pasien Covid-19 karena berbagai pertimbangan, diantaranya faktor biaya dan minimnya jumlah pasien yang dirawat. "Percuma kita dirikan, misalnya 10 hari sebelum hari H ada 200 pasien yang dirawat, kemudian mereka dinyatakan sembuh kan sia-sia. Kecuali di Lapas Lamongan, masa tahanan para narapidana yang bertahun-tahun,” pungkasnya. * abi

 Jombang - suaraharianpagi.com

   Miris melihat kondisi Proyek jalan rabat beton didusun Kedunglumpang. RT. 01, 02, 03. RW 02, 03. Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. yang dibiayai dari Dana Desa (DD) 2020 sebesar Rp. 230.899.000,- baru beberapa Minggu selesai dikerjakan, sudah rusak parah.

   Dari pantauan dilapangan jalan rabat beton di dusun Kedunglumpang tersebut, sudah banyak mengalami keretakan disepajang jalan. Padahal perencanaan pembangunan jalan, termasuk jalan rabat beton, pasti dibuat perencanaan agar jalan bisa digunakan dalam waktu yang lama atau minimal 5 hingga 6 tahun, bahkan lebih.

   Jadi sangat tidak lazim jika pembangunan jalan rabat beton di Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung, hanya hitungan Minggu, jalan sudah rusak, retak - retak disana sini.

Jika jalan tersebut dikerjakan sesuai dengan perencanaan, atau sesuai dengan ketentuan teknis, dan anggaranya dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) tidak mungkin jalan rabat beton, tersebut baru hitungan Minggu sudah retak retak Kata beberapa warga yang tidak mau disebutkan namanya kepada suaraharianpagi.com (18/11).

   Masih kata warga dusun Kedunglumpang, menyebutkan, kami menduga ada pengurangan kualitas mutu beton yang digunakan untuk jalan tersebut, bisa jadi campuran beton tidak bagus, Hal itu terlihat jelas permukaan jalan baru hitungan Minggu sudah  banyak yang retak.

Jalan rabat beton yang baru 1 minggu sudah banyak tambalan

   Kami menduga penyebab utamanya adalah pengurangan kualitas beton, dan teknik pengecoran yang asal-asalan. Kerusakan seperti ini tidak bisa diperbaiki tambal sulam, kecuali dilakukan pembongkaran. Karena perbaikan tidak mungkin dapat menggantikan kualitas mutu beton secara keseluruhan. Karena mutu beton yang terpasang jelas-jelas berkualitas buruk. Solusinya ya harus dibongkar. Tegas warga dengan nada emosi.

   Perlu diketahui bahwa jalan rabat beton di Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang kondisinya sudah banyak yang retak-retak tersebut anggaranya dari silpa Dana Desa (DD) tahun 2019. Di kerjakan tahun 2020, karena pada tahun 2019 ada Pemilihan Kepala Desa oleh mantan Kepala desa yang lama Asan Basron, jalan tersebut dengan Panjang 340 meter, Lebar 3.40 meter, Tebal 20 cm, dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000; berdasarkan RAB tahun 2019.

   Sementara oleh Kepala Desa yang baru, Juprianto, anggaran silpa tahun 2019 dimasukan ke pendapatan Desa Kedunglumpang dan dibuatkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tahun 2020, dengan volume pekerjaan. Panjang 340 meter, Lebar. 3,40 meter, dan Tebal 15 cm, dengan anggaran sebesar Rp. 230.899.000;. Ada perbedaan ketebalan dan selisih anggaran. RAB tahun 2019 dengan Tebal 0,20 m, anggaranya Rp. 300.000.000; sementara RAB tahun 2020. Tebal 0,15 m, anggaranya Rp. 230.899.000;

   Ada selisih anggaran kurang lebih Rp. 70.000.000,- yang sekarang dipertanyakan warga Desa Kedunglumpang. jangan jangan selisih anggaran tersebut di duga dibuat bancaan Kepala Desa yang baru“ ujar warga Kedunglumpang kepada suaraharianpagi.com. 18/11, di lokasi pekerjaan.

   Ia juga mengatakan bahwa saat perubahan RAB, Kepala Desa Juprianto tidak penah mengadakan musyawarah desa, lembaga yang ada di desa Kedunglumpang ditilap, tahu- tahu RAB sudah jadi dan dikerjakan bulan ini,” tegas salah satu tokoh masyarakat yang tidak mau disebut namanya.

      Menurut tokoh warga setempat, ia mengaku heran dengan bangunan jalan rabat beton di dusun Kedunglumpang, baru dibangun sekitar tanggal 9 November 2020 sudah rusak dan retak- retak.

   “Saya heran kok hasil pekerjaanya seperti ini, baru sekitar dua Minggu yang lalu dikerjakan sudah banyak retak-retak. Kok beda dengan jalan rabat beton yang ada di desa lain. Di desa lain bagus-bagus, kok di Desa Kedunglumpang baru beberapa Minggu sudah retak - retak katanya, saat ditemui di lokasi proyek jalan rabat beton, kebetulan dia tinggal disekitar jalan rabat beton.

   Kepala Desa Kedunglumpang, Juprianto, saat dimintai konfirmasi dikantornya mengatakan “bahwa pekerjaan rabat beton tersebut sudah sesuai RAB nya, untuk K saya beli Jayamix K 250 karena jalan kampung, anggaran tahun 2020. Ia juga membenarkan bahwa anggaranya bersumber dari silpa tahun 2019 tapi sudah masuk pendapatan desa tahun 2020. Untuk pembuatan RAB Tahun 2020 saya juga sudah melakukan musyawarah desa yang dihadiri tokoh masyarakat dan lembaga yang ada didesa. Saya juga sudah pesan ke TPK agar mengerjakan pekerjaan sesuai dengan RAB nya. Ia juga membenarkan kalau betonya pesan dari pabrik.” Tegas Juprianto kepada suaraharianpagi.com. 18/11.

Kerusakan jalan di Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung ini, menambah daftar panjang proyek Dana Desa, di Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang tidak diproses hukum, oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Jombang. Meski banyak proyek Dana Desa yang menyimpang dari RAB nya maupun dikerjakan asal-asalan, maka dari itu warga Kedunglumpang meminta aparat penegak hukum menindak tegas dugaan penyimpangan yang dilakukan Kepala Desa Kedunglumpang saat mengerjakan rabat beton tahun 2020. *ryan


 

Jombang – suaraharianpagi.com

   Bertempat di Gedung Grahadi Surabaya, Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menerima Piagam Penghargaan hasil capaian kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri RI.

   Dari 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur, Kabupaten Jombang berada di peringkat 5 dengan nilai 3.4617 dengan status Kinerja Sangat Tinggi  untuk hasil LPPD  Tahun 2018 yang merupakan EKPPD tahun 2019 .

   Piagam Penghargaan LPPD diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab. Prestasi ini menjadi kado bagi Pemerintah Kabupaten Jombang jelang HUT ke-110 tahun pada 21 Oktober mendatang. Adapun skor yang diraih yakni sebesar 3.4617 sehingga Jombang berhak atas predikat sebagai Kabupaten dengan status kinerja Sangat Tinggi.

   Adapun penilaian dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk setiap pengukuran, baik dalam hal tataran pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang nantinya menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional.

   "Alhamdulillah, apresiasi dan penghargaan ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang bersama jajarannya selama ini telah berhasil memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab", tutur Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab.

   “Penghargaan ini bukti apresiasi dari hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang. Terimakasih kepada seluruh ASN serta dukungan seluruh elemen masyarakat yang berhasil mempertahankan kinerja terbaiknya dalam melayani masyarakat dengan semangat prima,” ungkap Hj. Mundjidah Wahab. Bupati Jombang berharap kinerja yang baik ini terus dipertahankan dan bahkan terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan Jombang "Yang Berkarakter dan Berdaya Saing ".

   "Perkuat sinergitas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, kompeten, profesional, partisipatoris dan berorientasi pada pelayanan prima. Saya ingin Jombang Kota Santri ini bisa menjadi role model penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, transparan, akuntable, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” imbuhnya.

   Sementara itu, kabupaten/kota di Jatim juga turut meraih diantaranya peringkat I diraih oleh Kabupaten Banyuwangi yang juga meraih predikat I tingkat nasional. Sedangkan peringkat II diraih Kab. Sidoarjo, peringkat III diraih Kab. Pasuruan, Peringkat IV Kabupaten Trenggalek dan peringkat V - Kabupaten Jombang, *ryan.

Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Dalam upaya meningkatkan manajemen produk domestik regional bruto (PDRB) serta pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kota Mojokerto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kunjungan kerja yang dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria ini, diharapkan mampu membangkitkan perekonomian masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19.

   Wabah Korona yang saat ini menjadi pandemi global usai diumumkan oleh World Health Organization (WHO) menjadi topik utama di penjuru dunia. Tidak terkecuali di Indonesia yang diketahui mulai menyebar sejak awal Maret 2020. Seiring berjalannya waktu, angka kasus positif Covid-19 terus mengalami lonjakan setiap harinya. Pemerintah Indonesia berupaya menyiapkan beragam langkah dan kebijakan untuk menangani dan mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

   Pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan berupa, mempersiapkan sarana kesehatan rumah sakit rujukan, menerbitkan Keputusan Presiden tentang kedaruratan kesehatan masyarakat termasuk di dalamnya adalah menetapkan gugus tugas percepatan penanganan covid-19, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), refocusing dan realokasi anggaran untuk penanggulangan baik di bidang kesehatan, perlindungan sosial dan untuk mitigasi ekonomi.

   Pandemi covid-19 telah memukul banyak sektor usaha pada roda perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang positif saat pandemi, pastinya didukung oleh kebijakan pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 yang tepat dan strategis oleh pemerintah daerah. Salah satu kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat adalah menjamin ketersedian pangan melalui program diversifikasi produk dan konsumsi terutama bahan baku sagu dan ubi sebagai bahan pangan utama.

   "Kami Pemerintah Kota Mojokerto ingin melakukan studi banding ke kota dan kabupaten di Provinsi Papua Barat yang cukup menarik dalam meningkatkan perekonomiannya. Ada Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, yang akan kami datangi untuk mendapatkan informasi terkait penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pada sektor peningkatan ketahanan pangan, pemulihan dan start up industri kecil dan menengah sekaligus pemulihan pariwisata," jelas Ning Ita, sapaan akrab walikota.

   Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Ning Ita tersebut, diharapkan dapat melihat lebih dekat kondisi penanganan pada sektor kesehatan, perdagangan, investasi dan perizinan, industri kecil dan menengah serta lingkungan hidup dan pariwisata yang menjadi unggulan dari Pemerintah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Sehingga, dapat memperkaya informasi sekaligus perbandingan dalam proses perumusan kebijakan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah

   "Pemerintah daerah melalui Tim Pencegahan tersebut berupaya mengembalikan rasa aman kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas di luar sebagai sarana pergerakan ekonomi, baik di bidang perdagangan maupun pariwisata. Saat ini sektor pariwisata di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat diyakini sebagai salah satu sumber potensial yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat karena banyak spot-spot atau lokus yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal, domestik maupun mancanegara," tandasnya.

   Seperti yang diketahui, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dibandingkan dengan provinsi lainnya selama pandemi Covid-19 berlangsung. Tercatat, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua sebesar 4,52 persen sedangkan untuk Provinsi Papua Barat tercatat 0,53 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga, jatuh pada wilayah Sulawesi Tengah. Namun, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah berada pada angka minus 0,06 persen.

   Sementara itu, tiga daerah yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi selama pandemi Covid-19 adalah Bali, Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bali berada di peringkat pertama dengan angka minus 10,98 persen. Angka tersebut muncul karena hancurnya pariwisata Bali akibat pandemi. Disusul berturut-turut DKI Jakarta dengan angka minus 8,22 persen dan Yogyakarta dengan nilai minus 6,74 persen.

   Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada rapat terbatas secara daring dengan para gubernur dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2020) lalu, mengatakan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat belanja APBD provinsi. Ia juga mengingatkan bahwa sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah serta menjaga kelangsungan daya beli dan konsumsi rumah tangga masyarakatnya. *hms/ds

Lamongan - suaraharianpagi.com

    Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Emansipasi dan Aspirasi Masyarakat (Jerat) gelar demonstrasi, Selasa (17/11) di depan kantor Bupati Lamongan menuntut aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi Bupati Lamongan Fadeli. Ketua LSM Jerat, Miftah Zaeni menegaskan, demonstrasi yang dilakukannya sebagai bentuk aksi moral menyikapi beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Lamongan. Sementara itu,  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Achmad Edywn Anedi belum bisa diminta tanggapan tentang aksi demo LSM Jerat karena berdalih hari ini sedang dinas luar. Ia berjanji akan konfirmasi dulu pada dinas yang menangani. Berikut ini 7 dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Lamongan yang diungkap LSM Jerat yaitu :

1. Anggaran pembangunan Puskesmas Karangkembang Babat nilai proyek Rp 9,4 Miliar tahun 2018 terindikasi Mark Up (penggelembungan) dan kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara minimal Rp 1.561.472.727 dan maksimal Rp 2.795.831.013 Hal ini dikarenakan terjadi pengurangan pengerjaan pengeboran strauss pada rumah pompa dan pengurangan pekerjaan pada beton atap unit Unit Gawat Darurat (UGD). Selain itu, LSM Jerat menemukan ada pengurangan pada pekerjaan pagar samping sambatan depan (Box Culvert), AC, dan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan pada pekerjaan lainnya. Apalagi pengerjaannya dimenangkan PT Pilar Abadi milik H Mardi, tapi praktek di lapangan dikerjakan saudara Dodon.

2. Kemudian tahun 2019 dianggarkan lagi melalui satuan kerja Dinas Kesehatan rincian anggaran Rp 9.350.000.000 hasil lelang pemenang dengan harga Rp 8.350.630.394. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi Mark Up seperti tahun sebelumnya yang tendernya dimenangkan CV Kharisma Cipta Abadi beralamat di Jalan Kinameng Indah Nomor 18 Lamongan.

3. Dugaan pungutan liar (pungli) melalui Camat se Kabupaten Lamongan meminta uang senilai Rp 1,6 juta pada para Kades dengan alasan diberikan kepada Kejaksaan dengan dalih agar tidak dipermasalahkan penggunaan anggaran Dana Desa (DD) dan bahkan bisa juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan diduga meminta jatah anggaran proyek-proyek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKKPD) di Desa Se Kabupaten Lamongan tahun 2020 dengan prosentase 15% – 25%. Menurut pengakuan dari beberapa sumber hal itu dilakukan atas dasar perintah dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan dan juga patut diduga modusnya dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

5. Dana Covid-19 tahun 2020 terindikasi banyak Mark Up baik pengadaan barang dan jasa juga pelaksanaannya. Indikasi-indikasi tersebut dibuktikan tidak dilibatkannya seluruh wakil rakyat DPRD Kabupaten Lamongan terkait penganggaran dan pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Hasil refocusing maupun yang lainnya sebesar Rp 200.177.755.000 dalam hal ini yang seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya adalah Ketua Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 yakni Bupati Lamongan yang juga sebagai Kepala Daerah.

6. Mengusut dan meminta kejelasan dan keseriusan penanganan kasus pengadaan barang dan jasa RSUD dr. Soegiri Lamongan tahun 2015-2017 sesuai surat perintah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : Sprin.Lidik-74/01/05/2018 yang terindikasi ada kecurangan dan Mark Up berupa janji terkait pengadaan barang dan jasa untuk dibuka kembali atau ditindak lanjuti untuk memperjelas upaya proses hukum agar ada kepastian hukum.

7. Mengusut dan meminta kejelasan terkait keseriusan penanganan dugaan korupsi kas dan kredit fiktif Bank Daerah Lamongan di Polda Jatim laporan masyarakat tanggal 17 Juli 2020. Selanjutnya diterbitkan surat perintah Nomor : Sprin/1344/VII/RES 3.3/2020/Ditreskrimsus tanggal 09 Juli 2020. Kamimasyarakat Lamongan ingin Keseriusan Aparatur Penegakan Hukum agar Benar - benar serius - serius menelusuri dan mengusut tuntas serta menindak tegas terjadinya kasus dugaan tindak Pidana Korupsi Bupati Lamongan H. Fadeli. * abi

 

 

 

Lamongan -  suaraharianpagi.com

   Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan terus mempersiapkan logistik pemilihan suara. Rencananya, lembaga penyelenggara pemilu itu mencetak 1.066.205 lembar surat suara.Jumlah surat suara nantinya berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 2,5 persen untuk cadangan,"Terang Mahrus Ali, S.Pd Ketua KPU Kabupaten Lamongan, Selasa (17/11).

   Lanjut Mahrus, adapun mekanisme pencetakan surat suara masih dikoordinasikan dengan pihak percetakan Temprina Gresik. Mahrus memastikan, template dan master surat suara sudah siap untuk dicetak."Kalau untuk surat suara itu cetaknya bisa cepat. Dua sampai tiga hari sudah selesai,"Lebih lanjut DIa menuturkan, pelipatan surat suara nantinya dilaksanakan di lokasi pencetakan. Alasannya, petugas pelipatan harus menggunakan alat pelindung diri (APD) yang distribusinya terkonsolidasi secara nasional. Dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak bawaslu.

Tambah Mahrus, memastikan pengadaan APD yang menggunakan APBN mulai diproses. Untuk logistik TPS reguler nantinya menggunakan APBD, sedangkan TPS tambahan menggunakan APBN."Untuk kotak suara tidak ada masalah. Yang kita intensifkan surat suara. Dan untuk  bilik suara menggunakan yang lama berbahan aluminium. Sedangkan bahan kotak suara juga masih sama seperti pemilu serentak tahun lalu."Logistik semua sudah jalan. Logistik APD itu terkonsolidasi semuanya dengan KPU RI. Logistik TPS itu sebagian besar juga terkonsolidasi secara nasional dan tintanya sudah datang kemarin," pungkasnya. * abi


Mojokerto – suarahariapagi.com

   Meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai non aparatur sipil negara (ASN), terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Hal ini, dibuktikan dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh pegawai non ASN.

   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menjelaskan, kebijakan yang diambil dalam mensejahterakan pegawai non ASN merupakan sinergitas antara pemerintah daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Yang mana, dibawah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat menerima perlindungan yang layak.

   Seperti dari dampak yang merugikan atau penurunan pendapatan akibat sakit, kecelakaan kerja, usia lanjut, pensiun, maupun kematian. Untuk itu Pemerintah Kota Mojokerto memberikan perlindungan kepada seluruh pegawai non ASN. Di antaranya ketua RT/RW (859 penerima), pegawai non ASN (3.521 penerima) dan perusahaan/badan usaha (7.910 penerima).

   Dari data BPJS Ketenagakerjaan, penerima JKK-JKM yang telah mendapatkan haknya terhitung sejak bulan Januari hingga 16 November 2020, sebanyak 7 orang. Di antara, 2 orang mengalami kecelakaan kerja meninggal dan 5 lainnya mengalami kecelakaan kerja. Untuk penerima JKK-JKM yang mengalami kecelakaan kerja meninggal, bantuan diberikan kepada keluarga almarhum.

   "Melalui Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengaturan Jaminan Sosial Daerah dan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 94 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kami bertekad mensejahterakan para pekerja formal, informal maupun non ASN dengan jaminan sosial," tegas Ning Ita, sapaan akrab walikota, Selasa (16/11).

   Untuk tahun depan, lanjut wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini, Pemerintah Kota Mojokerto akan memperluas sasaran dalam memberikan JKK-JKM. Yakni kepada tenaga keagamaan sebanyak 1.894 penerima (Guru TPQ, Mudin, Muadzin, Takmir Masjid/Musala, Kebersihan Masjid, Penjaga Makam, Pemandi Jenazah, Guru Sekolah Minggu, Koster dan Huffadz) serta jaminan kesejahteraan untuk keluarga.

   "Kami juga mengupayakan seluruh pegawai bukan penyelenggara negara maupun pegawai penyelenggara negara (non ASN), juga mendapatkan manfaat bantuan subsidi upah (BSU) pemerintah dengan gaji dibawah Rp 5 juta. Untuk pegawai bukan penyelenggara negara sebanyak 9.626 penerima sedangkan pegawai non ASN sebanyak 2.665 penerima," jelas Ning Ita.
   Melalui program JKK-JKM yang diberikan selama ini, Pemerintah Mojokerto masuk nominasi 10 besar pada Paritrana Award 2020. Dimana, Kota Mojokerto menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang mewakili Provinsi Jawa Timur pada penganugerahan yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko - PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan.

   Kebijakan yang bersinergi ini pun mendapatkan apresiasi dari Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Dwi Endah Aprilistyani. Ia mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Mojokerto dalam mendukung program negara terkait perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan di wilayah kerja Pemerintah Kota Mojokerto.
   "Pemerintah Kota Mojokerto telah mengimplementasikan program tersebut dengan
mendaftarkan seluruh pegawai non ASN Kota Mojokerto dalam perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan pada dua program (jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian). Semoga, kedepannya sinergi Pemerintah Kota Mojokerto dan BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat pekerja dapat terus ditingkatkan," tandasnya. *adv

Jombang - suaraharianpagi.com

   Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab mengukuhkan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Kepala Desa (AKD)  Kabupaten Jombang periode 2020 -2025 yang di Ketuai oleh H. Warsubi SH, MSi  berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah AKD Jawa Timur, tanggal  21 Oktober 20 Nomor 19/AKD-35/2020 .

   Pengukuhan DPD AKD Kabupaten Jombang terbilang istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke 75, Hari Jadi  Pemerintahan Kabupaten Jombang ke 110 tahun dan Hari Santri Nasional.  Acara yang digelar di Pendopo Pemkab Jombang ini dihadiri Ketua DPRD, Forkopimda Kabupaten Jombang dan OPD terkait.

   Pengukuhan yang diawali dengan pembacaan SK Pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Jombang oleh Ketua DPW AKD Provinsi Jawa Timur, dilanjutkan pengambilan sumpah , penyerahan pataka dan pengukuhan oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab ditandai dengan penyematan pin juga penandatangan Berita Acara Pengukuhan tersebut berjalan dengan lancar dan tetap melaksanakan protokol Kesehatan.

   H. Warsubi SH, MSi Ketua DPD AKD Kabupaten Jombang  dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon dukungan semua pihak untuk melaksanakan  amanah yang diberikan kepada pengurus DPD AKD Jombang didalam membawa kemajuan,  kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa di Kabupaten Jombang  kedepan  agar menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.

   Warsubi juga mengajak seluruh jajaran pengurus serta seluruh kepala Desa se Kabupaten Jombang untuk menjaga persatuan dan kesatuan guyub rukun membangun desa, bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Jombang untuk mendukung mewujudkan visi Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing .

   “Dalam waktu dekat AKD akan secara intensif beraudiensi dengan Bupati, Forkopimda untuk dapat menyatukan program program desa dengan sebaik baiknya, sehingga kita dapat  mengelola desa dengan akuntable, profesional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”, tutur Warsubi. 

   Mengakhiri sambutannya Warsubi berpantun “Dari Sabang sampai Merauke, Dari Jakarta ke Maluku. Mari berjuang bersama AKD, Kepala Desa di Kabupaten Jombang pasti bersatu”, pungkas Warsubi disambut tepuk tangan seluruh yang hadir.

   Sementara H. Munawar DPW AKD Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya juga berharap kepada DPD AKD Kabupaten Jombang senantiasa Guyub Rukun Membangun Desanya. “Kalau Kepala Desanya Rukun, mengayomi dan selalu membina masyarakatnya, pasti demikian sebaliknya masyarakatnya juga akan ikut guyub rukun mendukung pembangunan didesanya. 

   Kepada Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab, Munawar Ketua DPW AKD Provinsi Jawa Timur berharap untuk sabar menghadapi para Kepala Desa dengan berbagai ragam karakter.  Dia mengistilahkan bahwa AKD ini ibarat anak bagi Kabupaten. “Oleh karenanya anak ya harus manut kepada orang tuanya. Semoga dapat terbangun Saling Asah Asih Asuh, perkuat guyub rukunnya untuk membangun desa, bersatu padu memikirkan Jombang kedepan yang lebih baik sesuai harapan masyarakat”, tuturnya.

   Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan ucapan selamat Kepada DPD AKD Kabupaten Jombang yang baru di kukuhkan.    “Semoga ini mendapatkan barokahnya Hari Santri, barokahnya Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Jombang juga Hari Jadi Provinsi, karena seluruh jajaran Forkopimda turut menyaksikan semua pengukuhan ini”, tutur Bupati mengawali sambutannya.

   Bupati berharap AKD menjadi wadah untuk saling sharing antar Kepala Desa se Kabupaten Jombang untuk membahas segala persoalan dimasing masing desa , sehingga menghasilkan solusi terbaik untuk kepentingan masyarakat umum.  “Layani masayarakat dengan hati, setulus hati dan jangan sesuka hati “, tuturnya.

   Bupati perempuan pertama di kabupaten Jombang ini juga mengajak AKD untuk membangun kebersamaan, kerukunan, kegotongroyongan sehingga tercipta sinergitas. ”Kembangkan inovasi guna mengoptimalkan pembangunan desa dengan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui Bumdes. Mari kita bersama sama membantu pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Jombang”, pungkas  Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab.*ryan

 

Jombang – suaraharianpagi.com

   Perkembangan Jasa Konstruksi di Indonesia berkembang cukup pesat. Tingkat kebutuhan akan tempat tinggal, sarana prasarana, serta fasilitas umum sangat tinggi, seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia. Untuk memenuhi akan kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan pembuatan rancangan yang rinci dan pasti sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Di samping itu, perlu diperhatikan tata letak, rancangan, metode konstruksi, taksiran biaya serta mempersiapkan informasi pelaksanaan yang diperlukan, termasuk gambar rencana dan spesifikasi sampai dengan perlengkapan dokumen tender.

   Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam urusan Jasa Konstruksi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan untuk memberikan arah dan pertumbuhan jasa konstruksi sehingga tercipta struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi dan hasil  konstruksi yang berkualitas.

   Disamping itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi secara khusus mengatur tentang usaha jasa konstruksi yang meliputi : Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;  Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kabupaten/Kota,  Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) ; dan pengawasan tertib usaha,  tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

   Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang sebagai salah satu instansi di Pemerintahan Kabupaten Jombang yang melayani kegiatan dalam penerbitan Rekomendasi IUJK Badan Usaha juga mempunyai kegiatan sosialisasi dan fasilitasi berupa pelatihan tenaga terampil konstruksi di Kabupaten Jombang.

Kegiatan ini ditujukan kepada Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi di Kabupaten Jombang.

   Sesuai dengan SOP yang berlaku rekomendasi IUJK Badan Usaha dapat diambil maksimal 5 hari kerja bila persyaratan lengkap. Kemudian rekomendasi akan dikirimkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jombang untuk mengaktifkan IUJK yang biasa disebut pemenuhan komitmen Badan Usaha.

   Berikut ini dokumentasi beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang khususnya Seksi Bina Konstruksi Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi berupa kegiatan survei Rekomendasi IUJK dan survey tertib administrasi jasa konstruksi yang dilaksanakan secara berkala, Sosialisasi Implementasi Permen PUPR  Nomor 22/PTR/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2010 dan Bimbingan Teknis SMKK yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 16 Oktober 2020 secara daring yang diikuti oleh beberapa Instansi dan Penyedia Jasa Konstruksi, *ryan

 

 

 

 

                             Keterangan Foto: Sebagian kecil dari 40 kwitansi yang dimiliki korban 

Jombang - Suaraharianpagi.com

   Sedikitnya ada empat puluh (40) orang warga Desa Gadingmangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang memiliki kwitantasi atas penyetoran sejumlah uang kepada mantan Sekdes desa Gadingmangu, Choliluh Uzair, yang sekarang dimutasi di kantor Kecamatan Perak sebagai staf Kasi Pemerintahan, untuk  pengurusan sertifikat tanah, diduga tertipu dan digelapan uangnya. Pasalnya janji pengurusan sertifikat tanah tersebut sampai hari ini tidak ada kejelasan.

Sudah hampir 4 tahun lebih, mulai dari tahun 2016 kami mnyetorkan sejumlah uang kepada Choliluh Uzair untuk pengurusan sertifikat tanah, tapi sampai hari ini tidak jelas jluntrungnya. Setiap kali ditanyakan jawabanya selalu berbelit belit, katanya baru diproses-lah, petugas BPN yang dititipi meninggal lah, banyak lagi alibi yang disampaikan, padahal sudah 4 tahun lebih kami membayar uang pengurusan sertifikat tanah tersebut, ungkap beberapa warga Desa Gadingmangu yang tidak mau namanya disebutkan sambil menunjukan kwitansi pembayaran yang di tanda tangani mantan Sekdes Desa Gadingmangu Choliluh Uzair, kepada Suaraharianpagi.com (14/11).

   Menurutnya, tidak hanya warga tani biasa yang merasa dipermainkan oleh mantan sekdes Choliluh Uzair, tapi salah satu adik dari tokoh masyarakat Desa Gadingmangu yang menyerahkan pengurusan pensertifikatan tanahnya kepada Uzair juga belum selesai.

Untuk biaya pengurusan para warga sudah membayar Rp 6,5 juta Rp 8 juta  perbidang, tinggal melihat keluasannya, kepada Choliluh Uzair, mantan sekdes desa Gadingmangu. Tapi sayangnya sampai hari ini warga tidak mendapatkan sertifikat katanya.

   Masih kata warga Gandingmangu yang menjadi korban pengurusan sertifikat tanah oleh mantan sekdesnya Choliluh Uzair, ia mengatakan bahwa banyak warga setempat yang menjadi korban dan dugaan penipuan yang dilalukan oleh Choliluh Uzair dengan modus pengurusan sertifikat, cuman warga sudah malas karena setiap kali ditanyakan di rumah, rumahnya selalu tertutup rapat-rapat, ketika bertemu selalu berbelit dengan seribu alasan, apa lagi sekarang sudah pindah kantor di Kecamatan Perak, sudah tidak mungkin lagi kita bisa menemukan Choliluh yang mantan sekdes tersebut,” tegas warga Gadingmangu dengan nada setengah putus asa.

   Sekdes desa Gadingmangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Choliluh Uzair, ketika di konfirmasi awak media di Kantor barunya di Kecamatan perak tidak ada ditempat, ketika dikontak lewat ponselnya ia katakan, “jangan sekarang saya masih sibuk mengikuti ujian di Kabupaten, tanpat menyebut ujian apa dimasud di Kabupaten,” lalu ditutup.

   Sementara Plt. Camat Perak, Nurdin, saat dikonfirmasi via ponselnya, mengatakan saya belum bisa melangkah terkait kasusnya Choliluh Uzair, karena belum ada warga Gadingmangu yang melapor kekecamatan, saya baru dengar dari awak media, tapi dengan adanya informasi ini, coba kita hari senin ketemu di kantor Kecamatan, duduk bareng, kita akan panggil Choliluh Uzair, biar jelas duduk permasalahanya, tegas Plt. Camat Perak, Nurdin, menjanjikan depada awak media. *ryan


 


Mojokerto – suaraharianpagi.com

   Upaya Pemerintah Kota  Mojokerto untuk memberantas cukai illegal diawali dengan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi kerjasama dgn KPPBC  TMP B Sidoarjo tentang ketentuan di bidang cukai hasil tembakau digelar pada Sabtu (14/11) pagi di Balai Kelurahan Balongsari diikuti oleh karyawan PT. Bokormas,PT. Pura Perkasa Jaya dan PT. Strategic Alliance. 

   Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara klasikal, bahkan Ning Ita turun secara langsung untuk melakukan sosialisasi. Sebagaimana usai membuka sosialisasi bersama Wawali Achmad Rizal Zakaria, Ning Ita melalukan sidak di lingkungan Tropodo yang terindikasi sebagai tempat produksi rokok illegal. Dari hasil sidak ini, Ning Ita mendapati dirumah salah satu warga yang memproduksi rokok tanpa pita cukai. 

   Pembuatan rokok illegal tersebut dilakukan oleh sepasang suami istri lansia yang ternyata bukan warga Kota Mojokerto. Sepasang lansia ini melinting rokok bahkan memasang papan yang bertuliskan menyediakan rokok yang masuk kategori illegal. Mendapati hal yang demikian Ning Ita secara langsung menjelaskan kesalahan sepasang lansia tersebut. 

   "Kami memberi pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan ini kategori melanggar hukum, sehingga  harus dihentikan supaya tidak ada konsekuensi hukum kedepannya,"jelas Ning Ita. Ning Ita juga meminta agar papan pengumuman yang dipasang di depan rumah untuk dilepas dan dipasang sticker stop rokok illegal. 

   Terhadap pembuat rokok illegal Ning Ita juga menegaskan agar mereka menghentikan pembuatan dan penjualan rokok lintingan yang mereka buat. 

   Tentang pembuatan rokok Ning Ita menyampaikan, bahwa Pemerintah Kota Mojokerto telah berdiskusi dengan KPPBC Sidoarjo tentang program Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). "Apabila memang potensi rokok-rokok yang selama ini illegal bisa diakomodir untuk dibuatkan satu area kawasan industri, maka ini akan menjadi satu kemungkinan yang akan kita realisasikan di Kota Mojokerto,"pungkas Ning Ita. *hms/ds

 

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget