2020


Jombang - suaraharianpagi.com 
   Terkait pemberitaan suaraharianpagi.com, tanggal (28/5/2020), Tentang Jalan Aspal Lapen di Desa Mengantu Dikerjakan Pemborong, Kepala Desa Diduga menerima fee, telah ditanggapi oleh Kabid Pembangunan Desa, DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Jombang, Evi Setyorini. S. SI, dalam penjelasanya mengatakan bahwa terkait penggunaan Dana Desa (DD) memang pada prinsipnya dilakukan secara swakelola. Akan tetapi apabila ada hal hal tertentu yang tidak bisa diswakelolakan, memang dimungkinkan untuk dilaksanakan melalui penyedia. Sedangkan terkait Program Padat Karya Tunai memang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintak Desa. Kalaupun tidak bisa dilaksanakan Padat Karya Tunai (PKT) maka seharusnya itu diputuskan dalam musyawarah Desa dengan dasar-dasar dan alasan yang kuat dan dapat dipertanggaung jawabkan.
   Ditambahkan, untuk Padat Karya Tunai (PKT) yang 30% itu dihitung dari seluruh kegiatan fisik, yang bersumber dari Dana desa (DD). Terkait dugaan adanya fee dari
penyedia, seharusnya itu tidak boleh terjadi.Karena termasuk Gratifikasi,” tegas Evi Setyorini.S.SI. kepada suarahariapagi.com. via hubungan Whatsapp.
   Masih juga kata Evi Setyorini S.SI. Kabid Pembangunan Desa, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten jombang, Jawa Timur, Terkait pekerjaan lapen yang bisa dimainkan oleh penyedia atau pelaksanaan kegiatan, ini diperlukan audit dari inspektorat untuk membuktikan adanya kerugian Negara,” pungkas Evi Setyorini.
   Camat Mojowarno, Arief Hidayat, ketika dihubungi di kantornya mengatakan, sudah terlalu sering saya katakan jangan main-main dengan Dana Desa, itu saya katakan setiap kali ada pertemuan rutin di Pendopo Kecamatan, kalau sudah terjadi ya kita kembalikan ke Kades masing-masin desa. Siapapun yang dimintai tolong mengerjakan Dana Desa, bila ada permasalahan tetap yang bertanggung jawab Kadesnya, tegas Arif kepada Suaraharianpagi.com 19/5/2020.
   Sementara Inspektorat Kabupaten Jombang, Drs. Eka Suprasetyo A.P.MM, ketika dihubungi suaraharianpagi.com, di Kantornya tidak ada ditempat, salah satu stafnya mengatakan bapak masih mengikuti rapat dengan Bupati Jombang.
   Lagi-lagi proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) di lingkungan Kabupaten Jombang bermasalah. Kali ini proyek pembangunan aspal lapen di Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya pekerjaan jalan aspal lapen tersebut ada dugaan menyalahi ketentuan dan ada indikasi suap.
   Jalan aspal lapen yang bermasalah tersebut berlokasi di dua titik, yang dibiayai dari DD tahun 2020 sebesar Rp 255.000.000; dengan perincian yaitu: Disebelah Selatan dari Jalan Utama dari RT.07 sampai RT.09. RW.02 dengan Panjang 750 meter dan Lebar 3 meter, menelan biaya Rp.162.500.000; Sementara disebelah Utara dari Jalan Utama dari RT.10 sampai RT.14.RW.03. dengan Panjang 403 meter, Lebar 3 meter menghabiskan biaya sebesar Rp. 92.500.000;.
   Jalan aspal lapen didua titik tersebut diborongkan oleh pihak ketiga atau Pemborong, padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa seharusnya dikerjakan secara swakelola dan 30% Dana Desa harus dipakai untuk upah pekerja warga setempat, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat bergerak.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Mengantu, Yunus Ardiansyah diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 20% dari nilai proyek.
   Menurut salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa Kepala Desa Mengantu, diduga menerima uang fee dari pemborong sebesar 20% dari total nilai proyek.
   Saya dengar dengar dari salah satu rekanan, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Desa Mengantu diduga telah memberikan uang fee kepada Kades sebesar 20% dari total nilai proyek” ujarnya.
   Jalan di Desa Mengantu yang dibangun aspal lapen tersebut adalah jalan aspal yang kondisinya masih relatif bagus, selanjutnya tahun 2020 ini, oleh pemerintah desa Mengantu diatasnya dibangun jalan aspal lapen, jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang relatif masih bagus.
   Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan oleh pemborong, karena sebelumnya sudah ada jalan aspal, pemborong tinggal memoles sedikit aspal lapen, dan tidak semua item batu yang seharusnya digelar dikerjakan. Jadi pemborong bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi warga yang gigit jari karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan,
   Informasi yang dihimpun dari warga setempat, jalan tersebut belum begitu lama dikerjakan, tenaga kerjakanya dari luar warga desa Mengantu, dari 14 pekerja hanya dua warga Desa Mengantu yang dilibatkan dalam pekerjaan tersebut, yaitu yang bernama Rudi Hartoyo dan Yusuf, yang lainya warga luar Desa Mengantu. “Ya saya dan pak Yusuf yang diikutkan bekerja oleh pak Kades, lainya orang luar desa Mengantu, satu hari saya dibayar Rp.100.000;” ujar Rudi Hartoyo kepada suaraharianpagi.com. dilikasi pekerjaan.19/5/2020.
   Jadi pengerjaan jalan lapen tersebut, diduga tidak mengacu kepada program padat karya tunai (Cash for wark), proyek diduga diborongkan atau dikerjakan oleh kontraktor.
   Terkait hal tersebut Kepala Desa Mengantu, Yunus Ardiansyah, saat dikonfirmasi di Kantor Balai Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Membenarkan kalau pekerjaan aspal lapen ada dua titik, yang pertama di sebelah Selatan jalan utama dari RT.07 sampai RT.09. RW.02. dan yang kedua lokasinya di sebelah Utara jalan utama tepatnya di RT.10 sampai RT.14. RW.03. Ia juga membenarkan bahwa anggaranya yang sebelah Selatan sebesar. Rp.162.500.000; dan yang sebelah Utara sebesar Rp.62.500.000;
   Ketika ditanya apa benar yang mengerjakan pihak ketiga atau rekanan? dia jawab benar, pak Samsul anggota Dewan yang mengerjakan. Bagaimana dengan 30% padat karya tunai untuk pekerja warga setempat, Dia katakan tanya saja ke pak Samsul, saya taunya pekerjaan selesai, itupun pakai uang saya dulu,” tegas Yunus Ardiasyah kepada suaraharianpagi.com,19/5/2020.
   Perlu diketahui bahwa anggaran di APBDesa Mengantu 2020, untuk Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalas Desa di dua titik tersebut dikerjakan
   Dengan aspal lapen menelan anggaran sebesar Rp.255.000.000; diduga dikerjakan oleh pihak ketiga atau Rekanan, yang bernama Samsul oknum anggota Dewan.
    Munurut Yanto, dari LSM Gadjah Mada yang berkantor di jalan Gadjah Mada Mojokerto, mengatakan “di Kabupaten Jombang, banyak proyek infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa, yang menyalahi ketentuan tidak pernah ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, ini yang membuat Kepala Desa semaunya mengerjakan proyek yang dibiayai dari Dana Desa”
   Kejadian ini yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan penyimpangan Dana Desa kepada pihak Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang. Karena dianggap membuang-buang waktu dalam menulis laporan. Kami berharap dengan adanya kejadian ini kepala Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang, bertindak tegas kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan Dana Desa.”ryan



Jombang - suarahariapagi.com
   Pendataan calon penerima bantuan sosial (bansos) warga terdampak Covid-19 di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diduga kuat dilakukan secara diam-diam alias tidak transparan.
Hal itu diungkapkan oleh Paijo (bukan nama sebenarnya) salah satu waga Perak yang mengaku menerima informasi dari masyarakat, tentang adanya pendataan secara diam-diam yang dilakukan oleh RT dan perangkat desa.
“Ada laporan terkait pendataan penerima bantuan secara diam-diam. Ini ada bukti. Ada laporan kepada saya. Ada oknum RT dan Perangkat Desa saat membagikan kartu panggilan jam 23.00 malam, berpesan kepada penerima bansos jangan bilang siapa-siapa kalau kamu mendapatkan bantuan. Saya disuruh diam masalah pendataan ini.” Kata Paijo dengan nada berbisi-bisik. Kepada suaraharianpagi.com.21/5/2020.
Melihat fakta ini, tambah Paijo, meminta pemerintah desa Perak, terbuka dalam mendata masyarakat calon penerima bantuan. Baik itu bantuan dari Kementerian Sosial RI atau Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal maupun dari pemkab sendiri.
   Saya berharap Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak salah sasaran. Kalau salah bisa membuat ricuh. Pihak desa harus tepat sasaran jangan ngawur dalam mengelola data, karena di Desa Perak telah terjadi daftar ganda penerima bansos dampak covid 19. Ada sepuluh data penerima BNPT yang menerima dua kali dan data lama ada satu kali penerima BNPT. Jadi ada 11 data ganda penerima bantuan social. Selain itu masih ada nama penerima bantuan dari BPS dua kali atas nama Suyitno warga RT.1/RW 1. Dusun Plumpung, Desa Perak, Yang sebelumnya sudah menerima bantuan dari APBD Kabupaten Jombang Rp 200.000; dan menerima lagi bantuan dari BPS sebesar Rp 600.000; dengan kejadian tersebut kami menduga keras ada persekongkolan antara oknum RT 02 dengan Perangkat Desa.” Tegas Paijo dengan nada berapi-api.
   Masih kata Paijo, meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi pemantau dan pengawas setiap kebijakan pemerintah desa. BPD selayaknya menjadi pembela hak rakyat kecil jangan pura – pura tutup mata dan tutup telinga. BPD jangan ikut kata perangkat desa, tapi berdiri pada sisi rakyat,” tegas Paijo.
Paijo yang mempunyai frofesi sebagai wiraswasta ini, meminta masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk segera melaporkan ke perangkat desa bila belum terdaftar atau ke BPD setempat.
Selain itu, bila usaha tersebut juga belum ada hasil, warga Perak agar meminta masyarakat melaporkan ke Kabupaten Jombang.
   Terlepas carut-marutnya masalah bantuan sosial dampak Covid-19. Di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Kepala Desa Perak Ubaidillah Amin, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan bahwa penerima ganda tidak hanya tenjadi di desa Perak saja, tapi didesa lainya juga terjadi, ketika ditanya berapa data warga perak yang menerima bantuan dua kali, dengan nada terbata-bata tidak bisa menjawab dan memperlihatkan data kongkritnya, malah telfon Kaur Kesra atau Moden agar diberitau data ganda yang menerima bantuan.
Ketika disinggung penerima ganda baik dari APBD dan BPS, dikatakan yang bisa dikembalikan yang Rp. 200.000; dari APBD, karena sudah di SK kan, sementara yang dari Kementrian tidak bisa dikembalikan, ketika dikejar ada landasan hukumnya Ubadillah tidak bisa menjawab. Jawaban Kepala Desa Perak tersebut justru diamini oleh Sekcam Perak dan petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Bahkan Sekcam Perak malah balik bertanya kepada wartawan suaraharianpagi.com, kalau menerima dua kali bansos letak kesalahanya dimana, kan gak ada kesalahanya. Artinya bahwa untuk penerima dua kali bansos dibolehkan oleh Sekcam Perak.
   Sementara di dusun Plumpung RT.01, RT.02.RW 01. Desa Perak, Kecamatan Perak. Kabupaten Jombang. Jawa Timur, masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan sama sekali dari program dampak Covid 19. Padahal warga tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tergolong ekonomi lemah. Dengan kondisi seperti ini, Ada dugaan diskriminasi dari Kepala Desa Perak Ubaidillah Amin. *ryan.



JOMBANG - suaraharianpagi.com
  Lagi-lagi proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) di lingkungan Kabupaten Jombang bermasalah. Kali ini proyek pembangunan aspal lapen di Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya pekerjaan jalan aspal lapen tersebut ada dugaan menyalahi ketentuan dan ada indikasi suap.
   Jalan aspal lapen yang bermasalah tersebut berlokasi di dua titik, yang dibiayai dari DD tahun 2020 sebesar Rp 255.000.000; dengan perincian yaitu: Disebelah Selatan dari Jalan Utama dari RT.07 sampai RT.09. RW.02 dengan Panjang 750 meter dan Lebar 3 meter, menelan biaya Rp.162.500.000; Sementara disebelah Utara dari Jalan Utama dari RT.10 sampai RT.14.RW.03. dengan Panjang 403 meter, Lebar 3 meter menghabiskan biaya sebesar Rp. 92.500.000;.
   Jalan aspal lapen didua titik tersebut diborongkan oleh pihak ketiga atau Pemborong, padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa seharusnya dikerjakan secara swakelola dan 30% Dana Desa harus dipakai untuk upah pekerja warga setempat, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat bergerak.
Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Mengantu, Yunus Ardiansyah diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 20% dari nilai proyek.
   Menurut salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa Kepala Desa Mengantu, diduga menerima uang fee dari pemborong sebesar 20% dari total nilai proyek.
“Saya dengar dari salah satu rekanan, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Desa Mengantu diduga telah memberikan uang fee kepada Kades sebesar 20% dari total nilai proyek ujarnya.
Jalan di Desa Mengantu yang dibangun aspal lapen tersebut adalah jalan aspal yang kondisinya masih relatif bagus, selanjutnya tahun 2020 ini, oleh pemerintah desa Mengantu diatasnya dibangun jalan aspal lapen, jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang relatif masih bagus.
Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan oleh pemborong, karena sebelumnya sudah ada jalan aspal, pemborong tinggal memoles sedikit aspal lapen, dan tidak semua item batu yang seharusnya digelar dikerjakan. Jadi pemborong bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi warga yang gigit jari karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan,
   Informasi yang dihimpun dari warga setempat, jalan tersebut belum begitu lama dikerjakan dan tenaga kerjakanya dari luar warga desa Mengantu, dari 14 pekerja hanya dua warga Desa Mengantu yang dilibatkan dalam pekerjaan tersebut, yaitu yang bernama Rudi Hartoyo dan Yusuf, yang lainya warga luar Desa Mengantu. “Ya saya dan pak Yusuf yang diikutkan bekerja oleh pak Kades, lainya orang luar desa Mengantu, satu hari saya dibayar Rp.100.000;” ujar Rudi Hartoyo kepada suaraharianpagi.com. dilikasi pekerjaan.19/5/2020.
   Jadi pengerjaan jalan lapen tersebut, diduga tidak mengacu kepada program padat karya tunai (Cash for wark), proyek diduga diborongkan atau dikerjakan oleh kontraktor.
Terkait hal tersebut Kepala Desa Mengantu, Yunus Ardiansyah, saat dikonfirmasi di Kantor Balai Desa Mengantu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Membenarkan kalau pekerjaan aspal lapen ada dua titik, yang pertama di sebelah Selatan jalan utama dari RT.07 sampai RT.09. RW.02. dan yang kedua lokasinya di sebelah Utara jalan utama tepatnya di RT.10 sampai RT.14. RW.03. Ia juga membenarkan bahwa anggaranya yang sebelah Selatan sebesar. Rp.162.500.000; dan yang sebelah Utara sebesar Rp.62.500.000;
   Ketika ditanya apa benar yang mengerjakan pihak ketiga atau rekanan? dia jawab benar, pak Samsul anggota Dewan yang mengerjakan. Bagaimana dengan 30% padat karya tunai untuk pekerja warga setempat, Dia katakan tanya saja ke pak Samsul, saya taunya pekerjaan selesai, itupun pakai uang saya dulu,” tegas Yunus Ardiasyah kepada suaraharianpagi.com, (19/5/2020).
   Perlu diketahui bahwa anggaran di APBDesa Mengantu 2020, untuk Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalas Desa di dua titik tersebut dikerjakan dengan aspal lapen menelan anggaran sebesar Rp.255.000.000; diduga dikerjakan oleh pihak ketiga atau Rekanan, yang bernama Samsul oknum anggota Dewan.
Munurut Yanto, dari LSM GADJAH MADA yang berkantor di jalan Gadjah Mada Mojokerto, mengatakan “di Kabupaten Jombang, banyak proyek infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa, yang menyalahi ketentuan tidak pernah ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, ini yang membuat Kepala Desa semaunya mengerjakan proyek yang dibiayai dari Dana Desa”.
“Kejadian ini yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan penyimpangan Dana Desa kepada pihak Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang. Karena dianggap membuang-buang waktu dalam menulis laporan. Kami berharap dengan adanya kejadian ini kepala Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang, bertindak tegas kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan Dana Desa.” *ryan


 
Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Penyaluran bantuan bagi warga terdampak Covid-19 di wilayah Kota Mojokerto, terus diberikan oleh pemerintah daerah sampai menjelang Idul Fitri. Berbagai jenis bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terus disalurkan. Dan kali ini, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau secara langsung proses pengemasan sembako bagi warga terdampak di  Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Subdivre II Surabaya Selatan, Senin (18/5).
   Selama ini, Pemerintah Kota Mojokerto tidak hanya menerima bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja. Melainkan, bantuan-bantuan tersebut juga diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Corporate Social Responsibility (CSR), kelompok masyarakat dan masih banyak lainnya. Yang kemudian, dikoordinir oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Perum Bulog Subdivre II Surabaya Selatan.
   "Ada dua poin penting yang harus diketahui masyarakat terkait bantuan. Poin pertama adalah bantuan yang didapatkan pemerintah daerah selain dari pemerintah pusat dan provinsi, juga bersumber dari instansi lain. Seperti CSR, Baznas, Korpri. Sedangkan poin kedua, terkait operasi pasar. Dimana, operasi pasar ini berbeda dengan jaring pengaman sosial. Operasi pasar merupakan murni tugas Bulog sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kuota masing-masing untuk daerah tingkat dua," jelas Ning Ita, sapaan akrab walikota.
   Lebih detail, Ning Ita menjelaskan, pada Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa Paket Sembako dari Pemerintah Kota Mojokerto bersumber dari APBD, CSR, KOPRI dan Baznas yang dalam pendistribusiannya dikerjasamakan kepada Perum Bulog agar jenis dan jumlah komoditas tiap paket sembakonya sama agar tidak terjadi keributan di masyarakat. "Jangan sampai, hanya karena sembakonya tidak ada telur atau gula, warga ribut. Untuk itu, kami ingin semua sembako yang diberikan kepada masyarakat isinya sama, meskipun bantuannya dari berbagai macam sumber," terangnya.
   Untuk sasaran operasi pasar, lanjut Ning Ita, Perum Bulog Subdivre II Surabaya Selatan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam menentukannya. Dalam operasi pasar murah yang digelar di sejumlah wilayah, merupakan hasil murni komoditi yang dimiliki oleh Perum Bulog, tanpa campur tangan dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) maupun bantuan-bantuan dari CSR atau perusahaan lainnya. "Tidak ada namanya, menjual barang-barang hasil bantuan dari CSR atau instansi lainnya, di pasar murah. Semua komoditi murni dari Bulog," tegasnya.
   Lebih lanjut Ning Ita menjelaskan dari kuota penerima bantuan sebanyak 5.500 yang disiapkan pemerintah daerah, baru ada 4.103 warga yang terdata untuk mendapatkan bantuan sembako senilai Rp 300 ribu selama tujuh bulan. Penerima bantuan tersebut, merupkan warga yang telah terverifikasi tidak mendapatkan bantuan jenis apapun, baik bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun, dari jumlah 4.103 penerima yang terdata, dimungkinkan angka tersebut terus naik.
   "Jaring pengaman sosial dalam bentuk sembako, kami mengalokasikan sebanyak 5.500 kuota. Tentu dari kuota 5.500 penerima ini, kami memilah masyarakat yang belum mendapatkan jaring pengaman sosial jenis pertama, kedua ataupun ketiga. Sisanya kami sisir untuk mendapatkan bantuan yang keempat ini. Data yang kami himpun, juga berdasarkan aduan masyarakat. Ternyata dari 5.500 kuota baru terpenuhi 4.103 saja. Yang lainnya sudah tercover dari bantuan pertama, kedua dan ketiga. Dan kami meminta kepada semua gugus tugas dan instansi terkait agar penyaluran JPS harus rampung sebelum lebaran," tandasnya. *hms/ds



 Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, kembali menyalurkan zakat fitrah dan infaq kepada 8.752 orang. Penyerahan zakat fitrah dan infaq tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari kepada mustahik di Rumah Rakyat Hayam Wuruk 50, Magersari, Jumat (15/5).
   Korpri bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto mengkoordinir penyaluran zakat dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto untuk diberikan kepada orang yang berhak. Ada sedikitnya 2.558 anggota KOPRI yang menyalurkan zakat fitrah berupa uang tunai, yang terkumpul sebanyak Rp 89.530.000 Sedangkan uang infaq sebanyak Rp 49.870.000.
   "Total penyaluran zakat dan infaq dari anggota Korpri senilai Rp 139.400.000, tidak semuanya disalurkan melalui BAZ. Melainkan, untuk penyaluran melalui BAZ, zakat berupa uang tunai dari para ASN telah dibelikan beras 2,6 kilogram dengan total nilai Rp 89 juta. Artinya, ada 6,562,4 kilogram beras yang disalurkan melalui BAZ," jelas Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.
   Sedangkan, lanjut Ning Ita, sapaan akrab wali kota, untuk infaq senilai Rp 49 juta akan diberikan kepada 650 orang berupa bingkisan sembako yang akan dibagikan melalui Kantor Kenterian Agama (Kemenag) Kota Mojokerto. "Untuk infaq, akan kami berikan kepada penjaga kantor, petugas kebersihan, guru mengaji dan masih banyak lainnya," imbuhnya.
   Melalui penyaluran zakat fitrah ini, Ning Ita berharap kepada seluruh anggota Kopri Kota Mojokerto agar terus meningkatkan kinerja. Baik dari segi profesionalisme maupun pelayanan kepada masyarakat. Termasuk tetap meningkatkan iman serta selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. *hms/ds


 
Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Bantuan percepatan penangan Covid-19 di wilayah Kota Mojokerto terus dimaksimalkan hingga saat ini. Pemerintah daerah pun, masih terus memverifikasi dan validasi data terkait penerjma bantuan sosial. Untuk itu, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari meminta warga untuk bersabar karena penyaluran bantuan sosial masih terus berlangsung. 
   Ditengah kondisi penyaluran bantuan yang masih berlangsung, perwakilan fasilitator wadul ke Ning Ita, terkait situasi di lapangan yang mereka hadapi. Pasalnya, masih banyak dijumpai warga yang menerima bantuan mengajukan protes karena perbedaan bantuan sosial yang didapatkan. "Kami ke sini, ingin meminta arahan terkait kondisi di lapangan kepada ibu walikota," kata salah satu perwakilan fasilitator Triono.
   Bertempat di Rumah Rakyat Hayam Wuruk 50, Magersari, Ning Ita menampung semua aspirasi dari para relawan yang telah berjuang dan bersabar dalam menghadapi warga selama ini. Hal ini tidak lepas dari verifikasi data yang cepat, tepat dan akurat agar semua warga merasakan bantuan sosial yang diberikan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. 
   "Sebenarnya, jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 itu banyak. Ada bantuan sembako, ada bantuan uang tunai dan masih banyak lainnya. Namun, ada sebagian warga yang memaksa ingin menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600 ribu. Padahal, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi, kami mohon kepada warga untuk lebih legowo," tegas Ning Ita.
   Ning Ita pun meminta kepada warga agar tidak bertindak diluar kewajaran. Seperti merusak kendaraan dari para relawan atau fasilitator, yang selama ini telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam percepatan penanganan Covid-19 agar warga terdampak segera mendapatkan bantuan sosial. "Kami mohon, agar warga lebih mengerti. Jangan bertindak diluar kewajaran. Para vasilitator ini juga manusia biasa. Dan juga sistem yang ada memiliki kelemahan. Mohon pengertiannya," imbuhnya. 
   Perlu diketahui, Pemerintah Kota Mojokerto telah menyiapkan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19, yang mulai diberikan sejak 15-30 April. Ada 600 tukang becak, 300 disabilitas, 369 anak yatim non panti, 1.264 lansia kurang mampu dan 6.458 keluarga pra-sejahtera yang mendapatkannya. Anggaran bantuan tersebut, bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBN) serta anggaran dari pemerintah pusat. Dan 5.500 paket sembako bagi warga yang tidak mendapat bantuan ataupun yang baru mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
   Selain itu, ada pula bantuan sosial dari  Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi yang diberikan dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) senilai Rp 300 ribu. Dengan rincian, Rp 200 ribu dari Kementerian Sosial, dan Rp 100 dari Pemerintah Provinsi Jatim. Untuk bantuan dari pusat akan diterima oleh masyarakat selama sembilan bulan, sejak bulan ini. Sedangkan dari provinsi, hanya tiga bulan saja. Sehingga, setiap bulannya mereka dapat mencairkan ke e-warong sesuai dengan yang telah ditentukan.
   Selain penerima bantuan program KKS, pemerintah daerah juga menyakurkan bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Pos kepada 11.556 penerima. Bantuan sosial tersebut senilai  Rp 600 ribu akan disalurkan selama tiga bulan terhitung mulai bulan April. Bantuan-bantuan ini, merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga terdampak Covid-19. "Kami ingin semua warga kota yang terdampak, dapat tercover bantuan sosial. Itu itu, mohon disyukuri apapun jenis bantuan yang diterima dari pemerintah," tandasnya. *hms/ds



Jombang - suaraharianpagi.com
  Bertempat di Balai Desa Tugu Sumberejo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, lewat teleconference memantau langsung jalanya pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).13/05.2020.
   Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab yang didampingi Wakil Bupati Sumrambah, serta Sekdakab Akh. Jazuli bersama Gubernur Jawa Timur, ingin melihat secara langsung penyaluran BLT DD, di Desa Tugu Sumberejo, Kecamatan Peterongan, dengan harapan bantuan tersebut bisa tersalur tepat sasaran, yakni warga terdampak Covid 19.
“Ibu Khofifah kepingin melihat secara langsung penyaluran BLT-DD di daerah, makanya kita lakukan teleconference saat penyaluran. Ada tiga kabupaten hari ini (yang menyalurkan BLT-DD, red), Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Trenggalek, dan Kapbupaten Jombang. Kebetulan hari ini di Desa Tugu Sumberjo,” terang Munjidah dalam sambutannya.
Masih kata Munjidah, “untuk Kabupaten Jombang, pihaknya sudah melaporkan seluruh perkembangan penyaluran bantuan, baik bantuan dari Kemensos, Dana Desa, dari Provinsi, maupun dari APBD.”
“Tadi saya laporkan untuk Kabupaten Jombang, sudah tersalur semua, dan minggu depan semua sudah tuntas. Sementara yang dari Kemensos ada dua tahap, saat ini masih tahap pertama. Masih ada sisa dari kuota yang 51 ribu itu, tapi sudah kami usulkan,” terang Munjidah kepada sejumlah awak media usai acara.
   "Alhamdulillah ada bocoran dari Ibu Gubernur, kalau Jombang disuruh membuat surat untuk penambahan kuota ke Kemensos. Dan ini merupakan anggaran sisa dari Kabupaten lain yang belum terserap, maka kita akan segera mengusulkan lagi untuk penambahan kuota " tegas Mundjidah. *ryan



 
Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Walikota Mojokerto Ika Puspitasari bergerak cepat dalam menangani rumah runtuh milik warga Lingkungan Balongrawe, Kelurahan Kedundung, yang rusak pada Senin (11/5) lalu. Kendati rumah milik Romla berada di atas lahan orang lain, Pemerintah Kota Mojokerto tetap memberikan bantuan renovasi rumah agar keluarga korban tetap bisa mendapatkan perlindungan.
   Tepat hari Selasa (12/5) Ning Ita, sapaan akrab walikota, ditengah kesibukan yang padat menyempatkan menemui keluarga korban rumah roboh untuk mengecek kondisi keadaannya. Dengan didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Heru Setyadi, Ning Ita memberikan arahan kepada dinas terkait untuk bergerak cepat dalam menangani masalah yang menimpa warga Kota Mojokerto.
   "Karena, rumah beliau berdiri di tanah yang bukan milik pribadi, Bu Romla belum bisa mengikuti program Bedah Rumah dari Pemerintah. Namun, kami melalui Dinas Sosial, BAZNAS, serta gotong royong dengan warga sekitar, tetap berkomitmen untuk membangun kembali rumah Bu Romla. Walaupun jenis bangunannya, non permanen. Bahan bangunan akan disediakan oleh Dinas Sosial, dan pengerjaan pembangunan rumah akan dilakukan secara gotong royong dengan warga sekitar," jelasnya.
   Untuk saat ini, lanjut perempuan pertama walikota Mojokerto ini, keluarga korban rumah runtuh tinggal untuk sementara waktu di Rumah Aman milik Dinas Sosial Kota Mojokerto. "Saya juga mengucapkan terima kasih dan sangat salut kepada warga Kota Mojokerto, yang atas inisiatif pribadi maupun kelompok telah memberikan bantuan kepada Ibu Romla. Semoga semangat gotong royong, kepedulian dan solidaritas ini, dapat terus kita tumbuhkembangkan di tengah pandemi Covid - 19," imbuhnya.
   Seperti yang diketahui sebelumnya, rumah Romlah (52) warga Lingkungan Balongrawe, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto mendadak roboh usai diguyur hujan deras yang berlangsung cukup lama pada Senin (11/5) dini hari. Diduga, rumah semi permanen yang terbuat dari bambu berukuran 4x6 meter persegi tersebut, telah lapuk dimakan usia. Mengetahui hal tersebut, warga kemudian bergotong-royong mengevakuasi pemilik rumah untuk di bawah ke Rumah Aman milik Dinas Sosial. *adv


JOMBANG -Suaraharianpagi.com
   Bertempat di Balai Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. BLT-DD merupakan Bantuan Sosial dari pemerintah yang bersumber dari anggaran Dana Desa.
   Setiap Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 600.000 tiap bulan selama tiga bulan pada Bansos BLT-DD tersebut. Jumlah total penerima BLT-DD di Kabupaten Jombang yakni sekitar 41.326 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab turut memantau secara langsung penyaluran bansos BLT -DD yang dilaksanakan di Pendopo Kantor Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin siang (11/5/2020).
Menurut Mundjidah, data penerima BLT-DD sudah lengkap, termasuk data penerima Bansos yang bersumber dari BLT-DD, dari BLT Kemensos, dari BPNT, serta dari PKH, Bansos APBD Provinsi Jatim, dan Bansos APBD Jombang.
“Datanya sudah komplit, dan di desa menurut Kepala Desa, tidak ada yang dobel,” ujar Mundjidah Wahab.
Pantauan di lokasi, Bupati Mundjidah Wahab didampingi Camat Mojoagung serta Kepala Desa Gambiran membagikan secara simbolis BLT-DD kepada perwakilan warga penerima bantuan di Kantor Balai Desa Gambiran.
“Bantuan yang diberikan kali ini merupakan bersumber dari Dana Desa, saya harapkan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok, ditengah pandemi COVID-19, kata Mundjidah dalam sambutannya.
Mundjidah mengungkapkan, di Kabupaten Jombang ada berbagai sumber bantuan yang diberikan kepada warga terdampak COVID-19, di antaranya Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang, APBD Provinsi Jawa timur, serta dari Kementrian Sosial Republik Indonesia.
“Jumlahnya pun bervariasi, tidak sama, serta penerima bantuan juga berbeda sesuai dengan data yang ada, dan yang paling penting adalah harus kita syukuri terkait hal tersebut,” tutur Mundjidah.
Mundjidah menambahkan, saat ini di Kabupaten Jombang, tahapan penyaluran bantuan sudah berproses sejak minggu kemarin, untuk bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Jombang sudah hampir 100 persen tersalurkan.”
“Hari ini dimulai dari DD yang secara keseluruhan. Besok, menyalurkan yang dari BLT Kemensos yang lewat kantor pos, ada 35 ribu KK, imbuhnya.
Masih Kata bupati Jombang, “ikhtiar seperti ini terus akan diupayakan dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat di tengah wabah COVID 19, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jombang bersama sama berupaya membantu mengatasi permasalah kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui BLT dari Dana Desa (DD).” ujar Mundjidah.
Munjidah juga berpesan kepada penerima bantuan agar uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jangan untuk membeli kebutuhan bapak – bapak, seperti rokok, belikan sembako saja biar bisa untuk keluarga,” tegas Mundjidah dengan nada berpesan kepada penerima bantuan. *ryan



 
Mojokerto – suaraharianpagi.com
   Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, terus melakukan verifikasi dan validasi data bagi penerima bantuan sosial (bansos) warga terdampak Covid-19. Untuk itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menghimbau kepada seluruh masyarakat agar melaporkan ke petugas di lingkungan masing-masing jika berhak menerima bantuan namun belum terdata. Pun sebaliknya bagi warga mampu tapi menerima bantuan.
   Data terbaru dari Dinas Sosial Kota Mojokerto, hari ini (11/5) ada 526 penerima bantuan sosial yang diblokir atau dihentikan karena dinilai mampu, telah melaporkan ke petugas. Sehingga, bantuan bagi penerima tersebut akan ditarik oleh Pemerintah Kota Mojokerto, untuk kemudian disalurkan kepada warga terdampak Covid-19 yang benar-benar berhak menerima bantuan sosial.
   "Kami terus melakukan verifikasi dan validasi data. Dari 11. 556 KK, telah dilakukan pemblokiran sebanyak 526 penerima karena mereka dinilai telah mampu dan mandiri. Sehingga jatah bantuan yang diberikan oleh pemerintah akan ditarik kembali dan akan diberikan kepada warga yang berhak menerima," jelas Ning Ita, sapaan akrab wali kota, Senin (11/5).
    Bagi warga mampu namun menerima bantuan lanjut Ning Ita, untuk segera melaporkan kepada petugas di lingkungan masing-masing. Adapun alur pelaporannya adalah dengan mendatangi ketua RT/RW setempat dengan membawa kartu keluarga (KK) dan kartu identitas (KTP) penerima. Kemudian, data tersebut akan diberikan kepada petugas Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
   "Jika sudah melaporkan ke RT/RW setempat dan mengisi identitas, maka petugas dari Dinas Sosial akan mengkroscek ulang. Nah, dari sini akan kelihatan jika penerima tersebut merupakan warga yang mampu atau pun warga terdampak. Jika hasilnya dia merupakan warga mampu, maka penerima tersebut akan diblokir. Sehingga jatah bantuan untuknya akan disalurkan kepada warga lainnya yang terdampak. Sebaliknya juga bagi warga yang belum menerima bantuan tapi terdampak, mohon segera melapor," jelasnya.
   Bagi warga yang masih bingung, Pemerintah Kota Mojokerto telah menyediakan akses pelaporan melalui website. Bagi warga mampu namun menerima bantuan, maka bisa mengakses melalui https://bit.ly//lapor-bansos-warga-mampu. Sedangkan untuk bantuan sosial tidak tepat sasaran bisa mengakses melalui http://bit.ly//lapor-bansos-tidak-tepat-sasaran. Dan yang terakhir, bagi warga terdampak tapi belum menerima bantuan bisa mengakses melalui https://bit.ly//lapor-bansos-covid19. *adv



 Mojokerto – suaraharianpagi.com
    Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Sosial dalam Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dampak Covid-19, telah melakukan perluasan program sembako sebanyak 4,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Indonesia. Di Kabupaten Mojokerto sendiri tercatat ada 56.185 KPM, dimana saat ini Kabupaten Mojokerto mendapat perluasan sebanyak 9.303 KPM.
   KPM Perluasan tersebut selanjutnya akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang disalurkan oleh BNI Cabang Mojokerto dibantu Pendamping Sosial. Penyaluran telah dijadwalkan mulai tanggal 11-16 Mei, bertempat di 18 pendapa kecamatan masing-masing se-Kabupaten Mojokerto. Penyaluran KKS tersebut, mulai dilaksanakan perdana di Kecamatan Trowulan yang dilakukan langsung oleh Bupati Mojokerto Pungkasiadi.
   “Minggu ini sebanyak 9.303 KPM sudah harus menerima bantuan, semua data ada di Dinsos. Tiap KPM yang sebelumnya menerima Rp 150 ribu per bulan, akan ditambah menjadi Rp 200 per bulan mulai April sampai Desember 2020,” kata bupati, Senin (11/5) pagi di Pendapa Kecamatan Trowulan.  
   Bantuan tersebut ditransaksikan melalui agen atau e-Warong Penyalur Bantuan Sosial Pangan, dan dapat dibelanjakan dalam bentuk bahan pangan. Sistem penyaluran seperti ini dianggap paling tepat, karena akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam hal monitoring dan reporting. Selain itu bantuan akan tersalurkan secara efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran.
   Bupati yang akrab disapa Abah Ipung, dalam acara tersebut juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini akan dilaksanakan secara seksama dan matang. Ini untuk menghindari terjadinya data ganda yang mungkin saja terjadi. Hal tersebut juga karena data yang dapat berubah setiap bulan, berdasarkan laporan yang diterima. Akan tetapi data yang masuk nan ti, tetap memerlukan verifikasi agar jangan sampai terjadi data ganda.
   “Dari pusat kita juga diminta supaya jangan sampai ada data yang dobel. Sebab program bantuan yang disampaikan ke masyarakat ada beberapa. Misalnya PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lain-lain. Kalau ada masyarakat yang berhak tapi belum menerima, bisa segera melapor. Kita tidak akan mengunci data dan selalu terbuka” tambah Abah Ipung.
   Senada dengan bupati, Camat Trowulan Try Raharjo M. menyampaikan, saat ini ada 762 KKS di Kecamatan Trowulan penerima bantuan program sembako. “Masyarakat nanti akan meneri ma senilai Rp 200 ribu, yang didistribusikan berupa sembako, kata Try.
   Kegiatan penyaluran KKS turut dihadiri Assiten, Kepala BNI Cabang Mojokerto Rudy Indrianto, OPD terkait serta masyarakat penerima bantuan. *hms/ds


Gresik - suaraharianpagi.com 
   Patroli skala besar pemberlakuan jam malam dalam pelaksaan PSBB (Pembatasan sosial berskala besar) terus dilakukan oleh tim gabungan Polres Gresik, TNI, Pemkab Gresik, (10/5) hingga (11/5) dini hari.
   Tim gabungan menyisir mulai, Jl. Raden santri – Jl. Jl. Wachid hasym – Jl. Mh. Tamrin – Jl.Pahlawan – Jl. Jagung Suprapto- Jl. Dr. Soetomo – Jl. Raya Giri Kebomas – Jl. Mayjend Sungkono Gresik – Jl. Nippon paint – Jl. Veteran – Jl. Pahlawan – Jl. Wachid Hasyim – Jl. Basuki Rahmat – Polres Gresik.
   Dalam kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kabagren Kompol Sukri itu, sedikitnya mengamankan 30 orang yang melakukan pelanggaran diangkut ke Mapolres Gresik.
   “Sebanyak 8 orang yang suhu badannya mencapai 37,0 °C dilakukan rapid tes oleh Dinas Kesehatan. Selanjutnya didata identitasnya agar supaya tidak melakukan aktifitas di malam hari selama pelaksanaan PSBB berlangsung “tegas Kapolres Gresik, AKBP Kusworo Wibowo.
   Lebih lanjut AKBP Kusworo menambahkan, tujuan PSBB adalah memutus rantai Covid-19 “Mohon dukunganya kepada seluruh masyarakat Gresik supaya pandemi ini segera berakhir “ harap Kapolres Gresik. *mrt


XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget