Lamongan - suaraharianpagi.com
Pemerintah
kabupaten Lamongan dinilai sukses melakukan percepatan penurunan angka
stunting. Karena itu pemerintah pusat menjadikan Lamongan sebagai lokasi studi
pembelajaran program penurunan stunting. Sebanyak 255 orang peserta Workshop
Penganggaran Berbasis Data Capaian Konvergensi Pencegahan dan Penurunan
Stunting dari Kementerian Dalam Negeri yang merupakan perwakilan 34 provinsi
tersebut diterima Bupati Fadeli di Pendopo Lokatantra kemarin sore. Perwakilan
masing-masing provinsi ini meliputi dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PU dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial,
serta Dinas Pertanian. Kasubdit Kesehatan Dirjen Bina Pembangunan Daerah
Kemendagri RI Arifin Effendy Hutagalung mengungkapkan tujuannya datang ke Kabupaten
Lamongan untuk belajar dari kesuksesan Lamongan.
Kunjungan ini
dalam upaya untuk melihat upaya daerah untuk memfasilitasi bagaimana proses
penguatan kapasitas dalam upaya penurunan stunting. Tak hanya itu, kami juga
ingin mengadaptasi upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pencegahan dan
penurunan stunting,” ungkap Arifin Effendy Hutagalung.
Bupati
Fadeli menyambut baik kunjungan peserta workshop Kemendagri itu. Dia
menjelaskan berbagai kebijakan penurunan stunting yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dikatakan olehnya, pada Tahun 2017 masih
terdapat 23 persen stunting, yang kemudian turun menjadi 15,64 persen pada
Februari 2018, dan menjadi 10,17 persen pada Agustus 2018. “Data terakhir,
sudah turun lagi menjadi 9,57 persen pada Februari 2019”, katanya menjelaskan.
Sementara alokasi anggaran yang digelontorkan
untuk penurunan stunting sebesar Rp 6.232.512.100 yang dikelola oleh 15 OPD.
Beberapa diantaranya adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan
Pangan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Fadeli juga menyebutkan bahwa di tahun 2019 terdapat 10 Desa prioritas
penurunan stunting. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 31 Desa prioritas
pencegahan stunting. Penambahan jumlah Desa prioritas ini menurutnya bagian
dari upaya percepatan penurunan angka stunting. Pemkab Lamongan menurutnya juga
melakukan intervensi spesifik pencegahan stunting dengan pola asuh dan pola
makan yang telah dilakukan sejak tahun 2013. “Kita juga melakukan pendampingan
semua balita stunting di Kabupaten Lamongan. Audit stunting juga akan dilakukan
untuk mengetahui penyebab stunting semua balita di 27 kecamatan. Laporan
perkembangan balita stunting akan dilaporkan setiap tiga bulan sekali dengan
melakukan pengukuran yang dilaporkan pada Dinas Kesehatan”, Pungkas Fadeli. *abi
Posting Komentar