Oktober 2019


Gresik - Suaraharianpagi.Com
    Berjalan dengan lancar dan kondisif dari awal hingga akhir pemilu serentak 2019, Drs. KH. M. Chusnan Ali, M.Ag selaku ketua PCNU Kabupaten Gresik ucapkan terimakasih kepada TNI dan Polri.
   Selasa (22/10) Ketua PCNU Kabupaten Gresik sampaikan kepada awak media bahwa dengan dilaksanakannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, H Ir Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin oleh MPR RI di gedung MPR/DPR RI pada Minggu (20/10/2019) kemarin berakhir pula kegiatan rangkaian Pemilu 2019.
   "Alhamdulillah saya bersyukur pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kemarin, Polri dan TNI berhasil mengawal serta mengamankan pelaksanaan pemilu 2019. Saya berikan apresiasi yang setinggi - tingginya kepada Polri dan TNI, khususnya Polres Gresik dan Kodim 0817/Gresik ungkap Chusnan Ali.
   Selanjutnya, Drs. KH. M. Chusnan Ali, M. Ag, mengucapkan rasa syukurnya atas berjalannya dengan lancar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 - 2024. Semua berkat kerjasama semua pihak terkait beserta masyarakat yang menginginkan pelantikan berjalan aman.
   "Bukan hanya Presiden dan Wakilnya saja merasakan keamanan sebelum maupun sesudah pelantikan. Kita masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Gresik juga ikut merasakan suasana yang sangat kondusif ini. Untuk itu mari bersama kita ucapkan terimakasih kepada TNI dan Polri atas kinerjanya," terang Ketua PCNU Kabupaten Gresik. *mrt



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Bupati Lamongan Fadeli secara resmi membuka gelaran pameran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan produk inovasi santri di Alun-alun Kabupaten Lamongan usai menjadi inspektur upacara Apel Hari Santri 2019, Selasa (22/10). Pameran UKM yang diikuti berbagai lembaga seperti DPC NU Lamongan, DPC NU Babat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kemen trian Agama Lamongan dan Dinas Koperasi dan UKM tersebut menampilkan berbagai produk kreatif.
   Puluhan produk kreatif dari berbagai UKM ditampilkan. Seperti sarung tenun ikat khas Lamongan, songkok, tas, buku dan kitab pesantren, serta aneka makanan dan minuman serta inovasi lainnya. Bupati Fadeli berharap agar santri mentransformasi diri, menjadi lebih modern, milenial. Yakni dengan menjadi santri yang inovatif, dapat menciptakan produk-produk daya guna, sehingga menciptakan peluang pekerjaan untuk sesama.
   “Santri milenial itu harus menjadi santri yang kreatif, menciptakan inovasi produk daya guna sehingga secara tidak langsung dapat menciptakan peluang pekerjaan untuk sesamanya,” imbuhnya. Lanjut Fadeli, memberi apresiasi kepada panitia peringatan Hari Santri tahun ini menyelenggarakan rangkaian acara dengan lebih baik. Sehingga ada kegiatan seminar, pameran produk inovatif dan pawa taaruf. Sementara usai membacakan sambutan Sekjen Kementerian Agama M Nur Kholis, Bupati Fadeli menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Ir. H. Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Di sisi lain, Fadeli juga sampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, jajaran TNI dan Polri serta anggota Banser yang telah turut berpartisipasi dalam menjaga Lamongan tetap aman dan kondusif.
   “Hari Santri ini merupakan momen bagi kita semua untuk memperbaiki diri. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk jajaran TNI dan Polri, Banser yang turut berpartisipasi menjaga lamongan. Bahkan kita dapat menggelar Pilkades serentak 385 desa secara aman dan kondusif,” tutur Fadeli.
   Apel Hari Santri kali ini juga diwarnai dengan penampilan kemampuan dari anggota Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa. Salah satunya atraksi seorang pendekar menarik mobil bak terbuka yang dinaiki Forkopimda hanya dengan menggunakan giginya. *abi



Polsek Kedamean Berhasil Ungkap Kasus Curat
Gresik - suaraharianpagi.com 
    Jajaran Unit Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polsek  Kedamean Polres Gresik berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yang terjadi di wilayahnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 02.00WIB. Kejadian yang dilaporkan oleh korbannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 14.00 WIB tersebut berhasil diungkap setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota dan berhasil mengamankan dua pelaku.
   Adapun identitas para pelaku yaitu berinisial DW bin IG (30) dan EA (40) keduanya merupakan warga  Desa Manunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Sedangkan korban Sunaryo warga Dusun Kemuning RT 4 RW 5 Desa Manunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.
   Menurut Kapolsek Kedamean AKP Nur Amin menerangkan kronologi kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 14.00 WIB, dirumah korban yang sedang ditinggal pemiliknya ibadah umroh telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh kedua pelaku berinisial DW bin IG (30) dan EA (40) dengan cara mencongkel jendela menggunakan linggis kemudian masuk ke kamar dan mengambil barang berharga milik Sunaryo.
   “Kedua pelaku berhasil mengambil barang berupa uang tunai Rp. 1.000.000,- , kalung emas dan 2 gros rokok surya 12” terang Kapolsek Kedamean.
   Kapolsek menambahkan, Usai mendapatkan melakukan aksinya kedua pelaku pergi ke pasar Krian membawa hasil curian berupa Kalung emas untuk menjual emas berupa kalung di toko Emas S di Sidoarjo.
   “Dari hasil penjualan emas tersebut pelaku berhasil mengantongi uang senilai Rp. 12.000.000,-. Dan hasil penjualan kalung pelaku DW mendapat bagian Rp. 7.000.000.-sedangkan pelaku EA mendapat bagian Rp. 5.000.000,-
   Dari kejadian tersebut, anggota Reskrim Polsek Kedamean berhasil menindaklanjuti laporan yang masuk dari pelapor Mukholifatin (53) warga Dusun Kemuning RT 4 RW 5 Desa Manunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik merupakan tetangga korban Sunaryo.
   “Setelah melalui penyelidikan oleh anggota kedua pelaku DW bin IG (30) dan EA (40) berhasil diamankan pada Jum’at (18/10) pada pukul 22.00 WIB”, ungkap AKP Nur Amin kepada media suaraharianpagiSenin (21/10).
   Oleh patugas, ketiga pelaku pencurian dijerat dengan pasal 363 KUHP ayat 1 ke 4e, 5e KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. *mrt



Santri Era Millennial
Lamongan - suaraharianpagi.com
  Momen Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Okto ber memiliki pemahaman yang luas. Hal itu seperti yang disampaikan K.H Ali Maschan Moesa dalam seminar membedah persepsi santri dalam era millenial dan tradisi buda ya santri di Pendopo Lokatantra Lamongan, Senin (21/10).
   “Kita perlu menyamakan presepsi tentang santri. Banyak orang salah paham memahaminya. Bahwa santri identik dengan mereka yang pernah belajar di pondok pesantren saja,” ungkapnya. Seminar yang juga di hadiri Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya Muchamad Toha dan diikuti 600 peserta ini membahas santri dalam arti yang lebih luas.
   K.H Ali Maschan Moesa kemudian menjelentrehkan soal istilah kaum priyai, santri dan abangan. Kaum santri seperti dijelaskannya merupakan orang yang aktif melakukan kewajiban dan ajaran agama Islam dengan baik. Sedangkan abangan merupakan penganut Islam yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau ritual kaum muslimin pada umumnya. “Sehingga kita perlu menyamakan persepsi bahwa santri itu terkait keimanan kita,” imbuhnya. Dia juga menjelaskan peran signifikan santri dalam proses kemerdekaan Indonesia. Sehingga saat ini setiap 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri.
   Sementara itu Bupati Lamongan Fadeli menyampaikan bahwa momen Hari Santri harus dijadikan sebagai ajang memperbaiki kualitas diri. “Negara Indonesia merupakan Negara yang besar. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan di Lamongan sebanyak 99,6 persen masyarakatnya beragama islam. Sehingga momen Hari Santri harus dijadikan sebagai ajang memperbaiki kualitas diri (umat muslim),” ujar Fadeli.
   Dalam kesempatan tersebut Sekkab Yuhronur Efendi dalam laporannya selaku Ketua Panitia Peringatan Hari Santri 2019 di Lamongan sudah mengintruksikan kepada seluruh camat agar menggelar apel santri serentak di wilayah masing-masing. Rangkaian acara Hari Santri masih akan berlangsung hingga tanggal 22 oktober, dengan melaksanakan Apel Hari Santri di Alun-alun Lamongan. Dilanjutkan dengan pembukaan pameran hasil karya para santri dan UKM di tempat yang sama. Sementara pada malam harinya akan diadakan pawai ta’aruf yang diikuti sebanyak 2.000 santri dan dimeriahkan pentas seni serta gambus. *abi



Lamongan – suaraharianpagi.com
   Berdasarkan Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan, tercatat pada tahun ini ada peningkatan titik lokasi kekeringan dibandingkan tahun 2018. Tercatat kurang dari 50 titik lokasi kekeringan pada tahun 2018. 
   Sementara sampai tanggal 16 Oktober tahun ini lokasi kekeringan mencapai 124 titik yang tersebar di 17 Kecamatan dan 79 Desa. Walau pun sebagian wilayah lamongan beberapa hari ini di guyur hujan belum mampu menyudahi krisis air bersih akibat kemarau. 
   Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan pun masih terus mensuplai air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak.
  Menurut Muslimin, Kasi Tanggap Darurat BPBD Lamongan, mengatakan setidaknya ada 17 kecamatan yang masih mendapatkan suplai air bersih. "Sampai hari ini, kami sudah mensuplai sebanyak 729 tangki air bersih ke Desa - Desa di Lamongan yang mengalami krisis air bersih," kata terang pada wartawan di Lamongan, (17/10) kemarin.
   Lanjut Muslimin menyebut, BPBD Lamongan siaga 24 jam untuk mengirimkan bantuan air bersih ke warga dan tanpa dibebani biaya sepeserpun alias gratis. "BPBD siaga 24 nonstop dengan 5 unit armada tangki untuk menyuplai air jika ada permintaan dari warga melalui kades dan camat," tuturnya. 
   Bahkan tidak hanya BPBD, sejumlah pihak lain juga turut memberikan bantuan air bersih ke wilayah terdampak, yang terjun langsung mensuplai air bersih kepada warga di Kecamatan 17 kecamatan dilamongan. Ditanya sampai kapan bantuan akan terus dilakukan. Muslimin mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengirim bantuan selama warga masih membutuhkan, pungkasnya. *abi



Lamongan – suaraharianpagi.com
   Dinas Tanaman Pangan, Horti kultura dan Perkebunan Kabu paten Lamongan, mendorong terwujudnya sumber daya manusia petani milenial menuju industri 4.0. Caranya, dengan menggelar temu wicara kontak tani tingkat kabupa ten. “Temu wicara ini merupakan acara pertemuan strategis bidang pertanian,” terang Rujito, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Horti kultura dan Perkebunan, di Pendapat Lokatantra, Jumat, (18/10).
    Di agenda tahunan yang merupakan forum diskusi antara pemerintah sebagai perencana dengan masyarakat petani sebagai eksekutor, Rujito membeberkan produktivitas pertanian di Kabupaten Lamongan, mengalami peningkatan signifikan, sehingga secara bisnis petani mengalami pertumbuhan pendapatan. “Jagung rata-rata 19 persen per tahun, dan 2019 ini mencapai 10 hingga 12 ton per hektar, ini sangat luar biasa. Selain itu padi juga mengalami peningkatan yang signifikan,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Fadeli, justru melihat adanya penurunan semangat dalam membantu petani untuk bercocok secara benar, dengan menggunakan teknologi pertanian. “Saya melihat ada penurunan semangat di tahun ini. Mari kita pompa semangat sehingga pertanian modern dapat kita aplikasikan.
   Jangan pernah merasa pintar, mari kita terus belajar memperbaiki keadaan,” tuturnya. Hal Senada, Prof Sidi Asmono dari Indonesia Country Coordinator International Food Policy Research Institute-Program For Biosafety Systems (IFPRI-PBS), juga menandaskan, Lamongan sebenarnya mampu menghasilkan produksi jagung yang lebih banyak. Teknologi belum diterapkan dengan maksimal. Teknologi pertanian harus menyentuh sampai tingkat bawah agar dapat berhasil,” ucap Prof Sidi. Lanjut Prof Sidi menyarankan, perlu dilakukan perbaikan benih lebih unggul agar tahan terhadap hama. “Hama tikus yang selama ini menyerang tanaman telah mengalami perubahan. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi untuk meminimalisir hama ini menyerang lebih luas lagi,” tuturnya. Apabila itu tidak segera diatasi, dengan sisa konsumsi per kapita per tahun yang sangat sedikit, Indonesia rentan terhadap kekurangan pangan untuk masa depan bilamana terjadi gangguan anomali iklim dan hama, pungkasnya. Dalam temu wicara kontak tani di Lamongan ini juga dihadiri peneliti utama bidang hama dan penyakit tanaman Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur Prof. Moh Cholil Mahfud, Ir Satoto Berbudi Kepala UPT PSBTPH Jawa Timur dan Peneliti Madya Bidang Pedologi dan Penginderaan Jarak Jauh BPTP, Ir Chendy Tafakresnanto, sebagai narasumber. *ab



Jombang - suaraharianpagi.com
   Pelaksanaan rehab gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 15, Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. diduga terjadi banyak penyim pangan.‎ Hal itu diungkapkan oleh Yanto salah satu anggota LSM Gadja Madah yang berkantor di Jalan Gajah Mada Mojokerto, (16/10)‎
   Menurut Yanto, dugaan penyimpangan terhadap pekerjaan rehab gedung SDN 15 Made itu, lantaran menemukan beberapa item pekerjaan yang diduga tidak sesuai RAB.
Penyimpangan itu seperti pada kuda kuda yang seharusnya ada dua batang balok penggapit untuk penyangga antara sudut tengah dan bawah, kiri kanan, ternyata oleh panitia pelaksana dari sekolah ditiadakan alias dikorup, ada sekitar sepuluh sampai lima belas kuda-kuda dari lima local yang direhab yang tidak di pasang balok penggapit, sementara satu kuda kuda diperkirakan membutuhkan dua batang balok, kalau kita kalikan 10 kuda kuda saja, sudah 20 batang balok yang diduga dikorup oleh panitia pelaksana dan Kepala Sekolah SDN 15 Made”, ujarnya.
   Selain itu, dalam pengerjaannya tidak mencantumkan papan nama proyek, sehingga tidak diketahui pagu serta sumber anggaran dari mana. Selanjutnya ia juga mengatakan pada saat mengambil gambar dilokasi sekolahan, sempat diancam akan dipalu oleh salah satu pekerjanya kepala sekolah, yang berlaga sebagai preman yang me-back up pekerjaan tersebut.
 Kami pada waktu itu sempat diancam oleh salah satu pekerja akan dipalu, Kalau memang merasa tidak ada penyimpangan kenapa pekerjanya harus bergaya preman, jangan jangan suruhan Kepala Sekolah untuk menakut-nakuti wartawan yang meliput kegiatan tersebut ujar Yanto dengan nada bertanya.
Disamping itu ada dugaan kayu lama banyak yang hilang karena kayu lama jenis kayu jati yang kondisinya masih bagus dan kuat. Sementara untuk penggantinya kayu kelas dua atau kayu kebon.
   Kepala Sekolah SDN 15 Made ketika akan dikonfirmasi disekolahanya tidak ada ditempat. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Baris Sulistianto, ketika dikonfirmasi di kantornya mengatakan, saya akan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah dan Konsultan pengawasnya, ketika diperlihatkan foto kuda-kuda yang dipasang di SDN 15 Made, ia katakan “saya bukan orang teknis mas jadi saya belum bisa menjawab foto tersebut, akan segerah saya panggil Konsultan pengawasnya dan Kepala Sekolah. Ketika ditanya apa benar kayu yang lama banyak yang hilang? Saya dengar seperti itu, saya akan segerah cek kelapangan.”
   Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Hendro, yang dihubungi lewat ponselnya, membenarkan kuda kuda yang dipasang di SDN 15 Made tidak sesuai RAB. ya gak sesuai, info konsultan akan ada tambahan penyangganya kata PPK Hendro, lewat komonitas WhatsApp yang dikirim ke ponsel wartawan Suaraharianpagi.com, (15/10).
   Dia berharap, kepada pihak yang berwewenang bisa mengusut tuntas dugaan adanya penyimpangan terhadap pembangunan rehab gedung SDN 15 Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, serta adanya dugaan indikasi penggelapan terhadap bahan bangunan yang lama di sekolahan tersebut. *ryan


Sampang- Suaraharianpagi.com
   Setelah dilakukan gugatan keberatan dalam pembuatan sertifikat lahan Rumah Sakit Umum (RSU) Mohammad Zyn Sampang, Madura, Jawa Timur. Salim yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut, Kamis (17/10) Kembali menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Sampang. Namun sayangnya, pihak tergugat Pemkab Sampang Kompak tidak menghadiri acara persidangan yang digelar oleh PN Sampang.
   Berdasarkan surat panggilan PN Sampang yang telah diterbitkan pada Senin 7 Oktober telah memanggil Salim alias Salim/Muallim untuk menghadiri proses sidang keberatan yang dilaksanakan pada pukul 09.00 Wib di Pengadilan Negeri Sampang tersebut, Salim yang didampingi Pengacaranya dalam merebut persil 76 atas nama Pak Sidi  luas 228 Ha dalam perkara perdata Nomor : 15/Pdt.G./2019/PN.Spg.  atas nama Mustar alias Muhtar, Dkk sebagai penggunggat untuk menggugat Kabupaten Sampang Cq Bupati Sampang,  Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum, Kelurahan Karang dalem Cq Lurah Karang Dalem, Kepala Kantor Bank Jatim Sampang Cq Kepala kantor Kas Rumah Sakit Umum Daerah  Bank Jatim Sampang. 
   Dalam sidang perdana sengketa lahan Rsu Mohammad Zyn dipimpin oleh Kepala PN Sampang  Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. Namun R. Arief Mulyohadi. SH. M.Hum selaku kuasa hukum Salik menyayangkan ketidakhadiran pihak tergugat sehingga sidang di tunda pada 24 Oktober 2019.
   "Sidang ditunda 24 Oktober karena para tergugat kompak tidak hadir dalam persidangan”, Terang Arief
   Lebih lanjut Arif mengatakan, Pihak PN Sampang sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap Pemerintah Kabupaten Sampang Cq Bupati Sampang,  Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum, Kelurahan Karang dalem Cq Lurah Karang Dalem, Kepala Kantor Bank Jatim Sampang Cq Kepala kantor Kas Rumah Sakit Umum Daerah  Bank Jatim Sampang. 
  "Kerugian yang di akibatkan oleh perbuatan dan atau penguasaan secara tidak sah oleh para tergugat atas tanah sengketa sejak tahun 1975 sampai saat ini adalah 44 tahun dan apabila pertahun tanah sengketa tersebut di sewakan kepada pihak lain dapat menghasilkan uang sewa sebesar 500.000.000 X 44 tahun maka menghasilkan Rp 22.000.000.000," Tuturnya.
   Sekedar diketahui, sebelumnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang memberikan jangka waktu 90 Hari kerja yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang kepada Moh. Salim warga Jalan Rajawali Kelurahan Karang Dalam Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dalam mengajukan gugatan keberatan terkait pengajuan Pemkab Sampang dalam pembuatan Sertifikat lahan Rsu Mohammad Zyn. *art



Lamongan – suaraharianpagi.com
   Tahun ini Pemkab Lamongan melakukan pengerukan 41 embung dan 8 sungai dengan total anggaran Rp 5,6 miliar. Ini sebagai upaya untuk menjaga tandon-tandon air sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Selain itu, 49 embung dua sungai ini sudah mengalami pendangkalan. Sehingga jika tidak dilakukan normalisasi, dikhawatirkan tidak mampu lagi menampung air saat musim penghujan dan bisa menyebabkan banjir. Anggaran sebesar Rp 5,6 miliar itu seperti disampaikan Agus Hendrawan Kabag Humas dan Protokol sebagian besarnya, Rp 4,6 miliar untuk pengerukan embung, (17/11).
   Sementara sisanya untuk pengerukan sungai. Embung Desa yang dikeruk diantaranya yakni Embung Tlogoanyar Lamongan, Embung Desa Kedungsoko dan Embung Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup, serta Embung Desa Datinawong kecamatan Babat.
   Sedangkan di Kecamatan Tikung ada tujuh embung yang akan di keruk. Yakni Embung Banaran, Embung Langkir, Embung Takeran, Embung Kemendung, Embung Leboyo dan Embung Pilanggot serta Embung Mojoranu. Untuk wilayah Utara ada Embung Desa Tunggul Kecamatan Paciran, dan Telaga Dusun Sekaran. Sementara untuk sungai yang dikeruk meliputi sungai Kalipatih, Balongputih, Platukan dan Kawistolegi, Sumosari, serta Mertani di Kecamatan Karanggeneng.
   Kemudian untuk Kecamatan Kalitengah meliputi Sungai Mungli dan tunjungmekar. Lanjut Agus Hendrawan menambahkan, dengan adanya pengerukan ini juga diharapkan dapat membantu para petani untuk irigasi pertanian. “Dengan adanya pengerukan ini diharapkan dapat menampung air saat musim hujan. Sehingga bisa dimanfaatkan sebagai irigasi untuk pertanian,” imbuh Agus. Sedangkan sampai tanggal 10 Oktober 2019 kondisi 44 Waduk dan Embung di Lamongan volumenya tinggal 1 persen. Dari total kapasitas 112.785.371 meter kubik, saat ini menyisakan 1.367.766 meter kubik. Waduk yang masih menyisakan air adalah Waduk Gondang di Kecamatan Sugio tersisa 1.150.753 meter kubik, dari kapasitas maksimal 19.909.752 meter kubik.
   Waduk Jajong di Kecamatan Laren hanya tersisa 100 ribu meter kubik dari kapasitas maksimal 951.600 meter kubik. Sedangkan Waduk Prijetan di Kecamatan Kedungpring dari kapasitas maksimal 5.644.752 meter kubik tinggal tersisa 116.973 meter kubik, pungkasnya. *abi



Lamongan – suaraharianpagi.com
  Apresiasi positif disampaikan Bupati Lamongan H. Fadeli terhadap kinerja jajaran Pemkab Lamongan. Hal itu diungkapkannya saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Pemkab Lamongan di pendopo Lokatantra, Kamis (17/10).
   Bupati Fadeli menjelaskan bahwa target kinerja Pemkab Lamongan yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun anggaran 2016-2021 sudah hamper semuanya memenuhi target. “Kinerja Pemkab Lamongan semakin baik. Hal ini terlihat dari hasil kinerja yang sudah hampir memenuhi target yang telah dicanangkan dalam RPJMD 2016-2021. Bahkan beberapa kinerja sudah melebihi target”, terangnya.
   Kinerja positif itu menurutnya juga diikuti dengan adanya 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah memenuhi syarat untuk penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK). “Sebanyak 15 puskesmas dan kecamatan serta 2 OPD Pelayanan, yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan RSUD dr Soegiri telah memenuhi syarat, Ini jelas upaya bersama dan kekompakan kepala OPD yang bekerja semakin baik,” tuturnya.
   Lanjut Bupati Fadeli, ini sebagai prestasi terbaik di Indonesia. Karena di daerah lain, hanya ada dua atau 3 OPD yang bisa memenuhi syarat penilaian tersebut. Sementara dalam prosesi pelantikan 59 pejabat tersebut terdiri dari 14 jabatan administrator, dan 45 jabatan pengawas.
   Pejabat struktural yang dilantik diantaranya Camat Sekaran Yuli Wahyuono menjadi Camat Paciran, kemudian posisi di Sekaran diisi Agus Hendrawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Humas dan Protokol. Selain jabatan administrator dan pengawas, ada lima jabatan Kepala Puskesmas yang juga turut dilatik. Yakni Puskesmas Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo, Puskesmas Kedungpring, Puskesmas Tlogosandang Kecamatan Paciran, Puskesmas Moropelang Kecamatan Babat dan Puskesmas Pucuk.
   Usai pelantikan, Fadeli menegaskan agar seluruh pejabat dan camat lebih memperhatikan terkait kondisi wilayahnya masing-masing. Sehingga diharapkan setiap desa mendapat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. *abi



Proyek TPT Dan Pavingisasi Tidak Tranparan
Jombang – suaraharianpagi.com
   Proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Proyek Papingisasi di Dusun Ngembak RT 01,02 RW 05, Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, disoalkan warga setempat, Pasalnya proyek tersebut tidak tranfaran dan ada dugaan penyimpangan.
   Proyek tersebut dikerjakan oleh Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) Desa Made, dibiayai dari Dana Desa (DD) 2019. Lokasi pekerjaan untuk TPT ada ditiga titik di tepi jalan masuk Dusun Ngembak, Desa Made, sepanjang 175 meter dan Tinggi 1,7 meter, tebal topi 0,30 meter dan pondasi 0,40 meter, menghabiskan anggaran sebesar Rp.110 juta.
   Sementara untuk Proyek Pavingisasi juga ada tiga titik disekitar Dusun Ngembak RT.01,02 RW.05, sepanjang 223 meter dan lebar 1,5 meter, menghabiskan anggaran sekitar Rp.58.350.000; semuanya bersumber dari Dana Desa (DD) 2019.
   Dari pantauan suaraharianpagi.com, dilapangan pekerjaan tersebut diduga kuat ada pengurangan volume pekerjaan, baik pekerjaan TPT maupun Papingisasi. Untuk Proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) misalnya, kenapa harus dijadikan tiga titik spot-spot padahal lokasi pekerjaan sama di tepi jalan masuk dusun Ngembak, dan yang lebih mencurigakan lagi bahwa belum lama ini ada pekerjaan baru TPT menyambung pekerjaan yang sudah selesai sebelumnya bahkan material batu kali masih tersisa dilokasi pekerjaan.
   Sementara untuk Pavingisasi juga tak jauh berbeda, meskipun panjangnya hanya 223 meter juga dibagi menjadi tiga titik, lokasi pertama digang kecil masuk ke perkampungan dan yang kedua dan ketiga lokasi pekerjaanya di jalan masuk kearah Lumbung Desa dan Perkebunan. Bukan hanya itu saja spesifikasi pavingnya juga diduga tidak sesuai dengan RAB-nya, yang lebih parah lagi sebelum paving dipasang lokasi dasar kegiatan mestinya digelar pasir kali dengan ketebalan yang sudah ditentukan di RAB-nya, tapi kenyataan dilapangan yang digelar tanah uruk, untuk kunci nat paving biasanya juga pakai pasir Kali yang sudah diayak oleh TPK juga dikunci pakai tanah uruk.
   Menurut NR (38 tahun) warga Made, ia mengatakan, pembangunan TPT dan Papingisasi, yang dipecah-pecah merupakan akal–akal Kepala Desa Made Winarsih dan Kasi Perencana Mujiono saja. Mestinya Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) tersebut bisa satu titik memanjang karena lokasinya sama, kenapa direncanakan spot-spot, karena hanya untuk mengelabuhi warga Made saja. Tegas NR kepada suaraharianpagi.com. (16/9).
   Ditambahkan, untuk Pavingisasi juga sama, tapi warga Made sudah banyak yang mengerti dan kritis, NR menduga pembangunan TPT dan Pavingisasi di Dusun Ngembak, Desa Made, tersebut sengaja dan diduga dikerjakan akal-akalan oleh Kades Winarsih, karena ada pihak yang diduga mencari keuntungan pribadi dari proyek tersebut.
Lihat saja proyek sampai selesai papan nama proyek yang menunjukan volume pekerjaan, dan besaran biaya tidak pernah dipasang apalagi prasastinya. Ujar NR dengan nada sewot.
   Kepala Desa Made, Winarsih ketika dikomfirmasi dirumahnya tanggal 16 Sebtember 2019, mengatakan bahwa benar kalau papan nama proyek sampai hari ini belum dipasang, ketika ditanya kenapa untuk pemasangan papingisasi harus spot-spot, dia katakan karena tanah warga yang akan dibangun jalan paping masih bermasalah, selanjutnya kita alihkan ke jalan menujuh lumbung desa dan ke tanah perkebunan. Kades juga mengatakan bahwa untuk Kwalitasnya paving adalah K.300.
   Kades Winarsih juga membenarkan kalau belum lama ini ada kegiatan mengerjakan TPT menyambung kegiatan yang lama karena diperkirakan oleh panitia panjangnya kurang. Kades Winarsih juga minta tolong siapa yang laporan ke Media tolong saya diberi tahu. *ryan


Paripurna Nota Penjelasan Bupati Sampang
Sampang – suaraharianpagi.com
   Bertempat di ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Sampang, Bupati Sampang Slamet Junaidi memaparkan nota penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 senin (07/10) acara di pimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Sampang dangan di dampingi ketiga wakil DPRD Kabupaten sampang.
   Ketua DPRD Sampang Fadol menyampaikan, agenda yang sudah dibahas ditingkat Banmus tersebut, merupakan raperda yang sudah dibahas oleh anggota dewan. Ia berharap, dengan adanya raperda itu bisa berdampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pembangunan. “semoga apayang di rumuskan Badan Pembentukan Perda (Bapperda). Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat Sampang,” ungkapnya.
   Pihaknya berharap usai disampaikannya nota penjelasan tersebut dapat memberikan perubahan yang lebih efektif, efisien dan akuntable terhadap manfaat besar bagi masyarakat. Terlebih terhadap kegiatan yang belum sejalan dengan pandangan legislatif bisa memberikan masukan dan saran yang bersifat konstruktif. “Pihak legislatif dapat memberikan saran dan masukan demi pembangunan Sampang yang lebih baik,” imbuhnya.
   Dalam pidato nota penjelasanya Bupati sampang H. Selamet Junaidi menjelaskan Perlu diketahui, Pemkab Sampang dipastikan fokus pada lima program prioritas pembangunan, antara lain, Peningkatan kualitas pembangunan Pendidikan, Kesehatan, serta sarana dan prasarana dasar masyarakat, Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor unggulan pariwisata, agropolitan serta ekonomi kreatif didukung iklim investasi yang sehat, Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan penanganan bencana, Peningkatan kualitas layanan publik didukung tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan reformasi birokrasi, Peningkatan harmonisasi masyarakat yang berbudaya, tertib, damai, dan pembangunan gender. “Saya berharap, pembahasan dapat dilakukan seefektif mungkin dengan harapan Perda 2020 dapat ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal,” harapnya. *rn


suaraharianpagi.com
   Kecamatan Jetis kembali berinovasi lewat dua program anyar. Yakni car free day (CFD) tiap Minggu pagi, serta inovasi bernama Merpati Putih (Meraih harapan tak pernah mati, dan jangan pernah putus cinta kasih). Launching kedua program tersebut, dilakukan pada Minggu (6/10) pagi di lapangan Desa Jetis, dengan dihadiri langsung Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi didampingi Wakil Ketua TP PKK Yayuk Pungkasiadi. Selain launching inovasi, digelar juga lomba mewarnai yang diikuti 2.000 orang siswa TK dan PAUD se Kecamatan Jetis.
   Camat Jetis Iwan Abdillah, pada laporan sambutan menjelaskan latar belakang dua program tersebut secara lengkap.
   CFD digagas sebagai bentuk kepedulian akan pentingnya hidup sehat, upaya mendongkrak ekonomi masyarakat, serta kestabilan lingkungan sosial yang diambil dari manfaat bersilaturahmi.
   Sedangkan Merpati Putih, dibentuk dengan tujuan utama peduli lansia tidak mampu, dengan memberi bantuan makanan bergizi.
   “CFD sebenarnya inisiasi dari Kades Jetis Bapak Martono. Ini sudah lima kali ini dilaksanakan tiap Minggu pagi. Kami harap CFD bisa dijadikan wahana rekreasi keluarga, silaturahmi, dan penggerak ekonomi kreatif masyarakat. Sedangkan Merpati Putih, adalah bentuk rasa peduli pada para lansia tidak mampu. Agar mereka tetap mendapat asupan makanan yang cukup, sehat, dan selalu tersenyum bahagia” kata Iwan.
   Wakil bupati Pungkasiadi, pada sambutan arahannya juga mengapresiasi dua inovasi yang dilaunching. Ia setuju bahwa program bersifat rekreasional, dan mengasah kepekaan sosial, harus terus digalakkan rutin.
   “CFD itu menghidupkan. Ada olahraga bersama yang memberi manfaat kesehatan, UMKM bangkit, serta hubungan keluarga dan silaturahmi meningkat. Untuk Merpati Putih, saya juga beri applause. Sebab program ini akan meningkatkan kualitas hidup para lansia kita yang kurang mampu,” salut wabup. 
   Wabup juga berpesan pada Kecamatan Jetis, agar mempertahankan inovasi yang sudah ada. Sebab menurutnya, inovasi adalah sesuatu yang bisa diciptakan. Namun mempertahankan, adalah hal yang berbeda dan kadang sulit dijalankan.
   “Membuat (inovasi) itu mudah, mempertahankan yang susah. Saya minta ini dijaga terus, harus konsisten,” pesan wabup, dilanjutkan penyerahan paket bantuan pada 16 orang lansia secara simbolis senilai total Rp 16 juta. *ADV

suaraharianpagi.com
   Dana Desa (DD), 5 kecamatan di Kabupaten Mojokerto yakni Bangsal, Mojoanyar, Puri, Sooko, dan Trowulan terus bertumbuh dalam membuat banyak inovasi menarik dan bermanfaat. 
   Di bidang kesehatan dan pertanian, Kecamatan Bangsal telah membuat inovasi Posyandu Jiwa di Desa Mojotamping, dan budidaya labu di Desa Pacing. Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar pun tak ingin kalah, yakni membuat gebrakan inovasi pemanfaatan ban bekas.
   Selanjutnya di bidang insfrastruktur, Desa Panggih Kecamatan Trowulan juga sudah berhasil membangun petilasan Hayam Wuruk memakai DD dan BK Desa senilai Rp 5 miliar. Di bidang SDM, Desa Blimbingsari Kecamatan Sooko telah sukses mendirikan sekolah sepak bola.
   Semua inovasi tesebut, dipaparkan dalam acara Bursa Inovasi Desa (BID) Program Inovasi Desa (PID) Kabupaten Mojokerto tahun 2019 cluster 2, yang dihadiri Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Selasa (1/10) pagi di Gedung Korpri Raya Jabon. BID cluster 2 ini mencakup 5 kecamatan eks pembantu bupati wilayah Mojokerto (Kecamatan Bangsal, Mojoanyar, Puri, Sooko, dan Trowulan).
   Ardi Sepdianto Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto sekaligus panitia pelaksana acara, pada laporannya mengatakan bahwa maksud dan tujuan acara ini adalah menjembatani pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan DD secara efisien.
   Sedangkan Wakil Bupati Pungkasiadi, pada sambutan arahannya menyatakan dukungan secara penuh terhadap BID. Menurutnya program ini akan mampu mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan DD. Serta memberikan banyak referensi, dan inovasi-inovasi pembangunan desa. Dirinya juga berharap agar program ini mampu memantik kreatifitas desa dalam mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki.
   “BID membuat pemerintah desa punya referensi dalam merencanakan, dan menjalankan pembangunan desa. Serta menggunakan DD lebih optimal dan bermanfaat,” kata wabup. * Humas/Ds

Suaraharianpagi.com 
   SMA Negeri 1 Puri mewakili Pemerintah Kabupaten Mojokerto, berhasil menyabet dua kategori juara pada lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) tahun 2019 tingkat Bakorwil II Bojonegoro. Dua kategori tersebut antara lain juara pertama lomba yel-yel, dan juara dua lomba cerdas cermat.
   Piala dan piagam penghargaan lomba ini, diserahkan langsung Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi Senin (16/9) pagi, pada 10 orang pelajar SMA Negeri 1 Puri dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Puri Suhariyono selaku Official dan Pembina Kadarkum.

 Materi yang dilombakan pada Kadarkum 2019 meliputi UU tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia, UU lalu lintas dan angkutan jalan, UU narkotika, UU sistem peradilan anak, UU ITE, dan UU pemberantasan tindak pidana terorisme.
   Wabup Pungkasiadi pada penyerahan piagam mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus berkomitmen untuk mengadakan penyuluhan hukum dan membina kelompok sadar hukum di desa-desa. Dari upaya-upaya tersebut, beberapa penghargaan mengesankan telah dikantongi.
   Antara lain penghargaan sebagai Desa Sadar Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2018 bagi 7 desa di Kabupaten Mojokerto. Serta, penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM juga di tahun 2018.
   “Masyarakat kita saat ini makin peka terhadap hukum, namun tidak didukung pengetahuan hukum. Maka, terjadilah banyak pelanggaran hukum. Namun, Pemkab Mojokerto terus melakukan upaya peningkatan sadar hukum melalui beragam kegiatan penyuluhan. Alhamdulillah, hasilnya bagus dan banyak diganjar penghargaan,” kata wabup.
   Tak lupa wabup mengucapkan terimakasih dan apresiasi pada SMA Negeri I Puri, yang sudah memberikan yang terbaik pada lomba Kadarkum 2019. Dirinya berpesan kepada utusan peserta yang memenangkan lomba, agar menularkan semangat sadar dan melek hukum di lingkungannya terutama terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.
   Usai penyerahan piagam, wabup juga sempat memberi pembinaan kepada guru-guru SMA 1 Puri, agar lebih memperhatikan pendidikan dan kesehatan anak didik terlebih maraknya narkoba di kalangan pelajar.
   “Kita sebagai orangtua harus ikut memerangi Narkoba, yang banyak menyasar generasi muda kita. Penyebaran narkoba sangat luar biasa dengan berbagai cara dan inovasi. Kita harus aware dan tetap waspada,” tandas wabup yang hadir didampingi Sekdakab Herry Suwito, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Yayuk Pungkasiadi, dan OPD terkait. *ADV

Suaraharianpagi.com
   Jelang Pilkades serentak tahun 2019, 39 orang calon kepala desa dari 14 desa di Kecamatan Kutorejo, berkomitmen untuk bertanding fair play. Kepastian ini disampaikan Camat Kutorejo Budiono, pada kesempatan rembuk desa bersama Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Rabu (18/9) pagi.
   “Dapat kami laporkan bahwa suasana di Kecamatan Kutorejo terpantau kondusif. Persiapan Pilkades 2019 juga demikian. Semuanya adem. Tidak ada konflik, maupun permasalahan. Kami ada 39 calon dari 14 desa, yang siap maju bertanding secara fair dan tertib,” mantap Budiono.
   Budiono juga menyatakan supportnya secara penuh terhadap program-program pembangunan Pemkab Mojokerto, yang manfaatnya telah dirasakan secara nyata khususnya di bidang pembangunan infrastruktur. 
   Menimpali Budiono tentang gelaran Pilkades serentak 2019, wabup Pungkasiadi juga tak lupa untuk terus berpesan tentang pentingnya kedewasaan dalam berdemokrasi. Hal tersebut penting, demi menjaga kesatuan dan persatuan.
   “Pilkades serentak tahun 2019, sudah di depan mata. 23 Oktober mendatang kita sudah bisa ikut berpartisipasi untuk memilih. Harus terus diingat, beda pilihan itu biasa. Sudah lumrah. Kalau sudah ya sudah (pelaksanaan Pilkades serentak). Masyarakat kita harus bisa dewasa dalam berdemokrasi,” tandas wabup.
   Seperti beberapa kegiatan rembuk desa yang sudah dilakukan sebelumnya, wabup juga menyerahkan Bantuan Keuangan (BK) Desa pada lima desa di Kecamatan Kutorejo. Lima desa penerima bantuan antara lain Desa Simbaringin Rp 300 juta, Kutorejo Rp 300 juta, Jiyu Rp 300 juta, Karangasem Rp 300 juta, dan Desa Kanigoro Rp 400 juta.
   Wabup menegaskan pemberian BK desa dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di pedesaan. Hal ini guna menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian Kabupaten Mojokerto. Namun hal tersebut juga butuh sinergi dengan seluruh elemen masyarakat.
   “Pembangunan dimulai dari desa sesuai instruksi pusat. Prinsip kami adalah pemerataan di segala bidang. Pembangunan ada skalanya. Tentu yang prioritas akan kita dahulukan. Mulai kesehatan, pendidikan, SDM, pariwisata, dan tentunya tetap meneruskan pembangunan infrastruktur,” kata wabup yang hadir didampingi Wakil Ketua TP PKK Yayuk Pungkasiadi, dan OPD. *Humas/Ds

Suaraharianpagi.com
   Tim pusat verifikasi lapangan (verlap) Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2019, telah selesai melakukan tugasnya di Kabupaten Mojokerto selama dua hari terakhir. Paparan lengkap hasil verifikasinya disampaikan ketua tim verlap Sofwan, Rabu (4/9) siang, dengan disaksikan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Mojokerto Yayuk Ismawati, Sekdakab Herry Suwito, dan OPD terkait.
   “Saya kira Kabupaten Mojokerto sudah sangat matang dalam 4 tatanan pelaksanaan Kabupaten Sehat 2019. Kami sarankan tahun selanjutnya bisa nambah satu tatanan lagi, pasti lebih bagus. Tatanan pertanian dan ketahanan pangan saya rasa akan makin melengkapi. Sebenarnya 5 tatanan saja sudah baik. Strateginya disitu. Potensi terbaik di Kabupaten Mojokerto adalah kami lihat adalah pariwisatanya. Kami juga menegaskan ODF wajib dipenuhi. Karena kalau tidak, penghargaan tidak akan bisa kami berikan,” jabar Sofwan dalam paparannya.
   Pemerintah Kabupaten Mojokerto sendiri telah menargetkan predikat Swastisaba Wiwerda pada KKS 2019 dengan empat tatanan di 13 kecamatan. Dari empat tatanan tersebut, terdapat dua tatanan baru yang dimasukkan yakni tatanan kawasan pariwisata sehat, dan tatanan kehidupan sosial yang sehat. Wabup Pungkasiadi pada hasil evaluasi tim KKS, dalam pernyataannya mengucapkan terimakasih atas hasil yang dilakukan tim verlap. Menanggapi saran terkait usulan tambahan tatanan ke 5 yakni pertanian dan ketahanan pangan, wabup menyatakan bahwa Perda dan Perbup yang mengatur hal tersebut sudah ada.
   “Perda dan Perbup kita sebenarnya ada untuk 3 wilayah pertanian. Kebetulan kemarin juga saya diminta untuk mengisi seminar Majapahit. Ada dalam salah satu materinya mengangkat tentang kearifan lokal Majapahit dari sisi agraris. Misalnya tanggal pasaran bercocok tanam dan sebagainya. Kami terimakasih pada seluruh tim verlap yang sudah mengevaluasi. Kami harap bisa meninggalkan kesan yang baik di Kabupaten Mojokerto,” kata wabup. *Humas/Ds


Rabat Beton Desa Banjardowo Rusak Parah
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Lagi-lagi proyek Dana Desa di wilayah Jombang Bermasalah, kali ini proyek bangunan jalan rabad beton bertulang, di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya jalan di desa tersebut hanya hitungan bulan selesai dibangun sudah rusak parah.
Jalan rabad beton bertulang tersebut berlokasi di Dusun Banjarkerep, RT.02, RW 05, dengan volume pekerjaan 144,5 M X 4,10 M = 592,45 M², dibiayai dari Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp 125.605.000;.
   Dari pantauan dilapangan pembangunan tidak transparan, dalam prasasti bangunan tidak mencantumkan ketebalan jalan rabad beton bertulang tersebut. Jalan selesai dibangun  sekitar bulan Juli  tahun 2019 lalu, namun kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, sudah mengalami pecah-pecah, retak, dan permukaan jalan sudah terkelupas alias rontok sepanjang jalan dari ujung ke ujung. Warga sekitar bangunan tidak ikhlas jika uang pajak yang mereka bayar, digunakan secara asal-asalan.
   Menurut salah seorang warga yang menolak disebutkan namanya, ia mengatakan, “bangunan jalan tersebut selesai dikerjakan sekitar bulan Juli 2019 lalu, tapi sekitar dua bulan, jalan sudah rusak, permukaan jalan  terkelupas semu, pecah-pecah dan retak alias rontok”.
Jalan sekarang sudah rusak. Pelaksanaan pembangunan memang dilaksanakan secara asal-asalan. Adonan semen yang digunakan takaranya ngawur, mestinya menurut SK Bupati Jombang Komposisi campuran 1,2,3, (satu sak semen, dua kotak ukuran pasir dan tiga kotak ukuran batu koral) tetapi oleh TPK Desa Banjadowo, Subiantono, campuranya diganti menjadi 1,3,3 ( satu sak semen, tiga kotak ukuran pasir dan tiga kotak ukuran batu koral ). Padahal saat pelaksanaan sudah banyak yang mengingatkan, tapi tidak digubris. Ketimbang dimusuhi, akhirnya  pilih diam. keluahan warga kepada wartawan suaraharianpagi.com. (30/9).
   Ditambahkan, saya ini rakyat biasa, jadi hanya bisa pasrah, padahal uang yang digunakan untuk membangun adalah uang hasil pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat, termasuk saya dan keluaraga”. ujar warga dengan nada jengkel.
Saya juga tidak ikhlas kalau uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah digunakan untuk membangun asal-asalan seperti di Desa Banjardowo. Dana Desa khan uang dari rakyat, bukan uang pribadi Kades”.Tegas warga dengan nada sewot.
   Kepala Desa Banjardowo, Muhamad Irwanto, saat dimintai konfirmasi dikantor balai desa, membenarkan kalau kondisi jalan di Dusun Banjarkerep rusak parah, ia juga membenarkan kalau komposisi campuran adonan luloh 1,3,3 ( satu sak semen, tiga kotak ukuran pasir dan tiga kotak ukuran batu koral ), ketika ditanya kenapa tidak mengikuti SK Bupati Jombang, ia katakan saya campur dengan perbandingan 1,3,3, saya sudah mbengkak 60 sak semen, apalagi kalau saya kerjakan sesuai SK Bupati bisa lebih dari itu. Bagaimana dengan RAB nya? RAB nya memang tidak sama terutama ketebalan mestinya 15 cm, bisa menjadi 18.20,21 cm. disamping itu lebarnya pun saya lebih 10 cm, dari ketentuan RAB, ujar Kepala Desa Banjardowo, Muhamad Irwanto, 30/9/2019, memberi alibi yang tidak masuk akal, Irwanto juga mengatakan bahwa pekerjaan rabat beton bertulang yang ada di dusun Banjarkerep baru saja di cek oleh tim monitoring dari Kecamatan Jombang.
   Agar diketahui, setiap perencanaan infrastruktur yang dibiayai dari APBN atau APBD harus dibuat perencanaan yang bagus dan detail, agar infrastruktur/bangunan yang dibangun dari uang keringat rakyat dapat digunakan oleh rakyat dalam waktu yang lama minimal 5 sampai 6 tahun bahkan lebih. Jadi jika ada bangunan yang dibiayai dari APBN (DD) hanya hitungan bulan sudah rusak, itu layak diperiksa Aparat Penegak Ukum, Kepolisian atau Kejaksaan, tidak cukup Inspektorat saja, apalagi hanya tim monitoring dari Kecamatan..
   Apalagi kalau kita melihat dilapangan pekerjaan rabat beton bertulang di Dusun  Banjarkerep, Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, begitu rusak parah dalam hitungan bulan, hanya dipereksa oleh tim monitoring dari Kecamatan, dibenak-bentak kita akan timbul tadah tanya besar, ada apa dengan Tim Monitoring Kecamatan, jangan-jangan ada dugaan persekongkolan jahat dengan Kepala Desa Banjardowo Muhamad Irwanto. *ryan

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget