Oktober 2019

suaraharianpagi.com
Mojokerto, 
   Upaya dan kerja keras Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota dalam memberantas tindak pidana Narkoba dapat di acungi jempol, selama kurun waktu bulan Oktober berhasil mengamankan 27 (dua puluh tujuh) tersangka, dengan beberapa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain : 221,75 (dua ratus dua puluh satu koma tujuh lima) Gram Narkotika golongan 1 jenis SABU, 2000 (dua ribu) Butir tablet doubel L, 5 (lima) Timbangan elektric, 4 (empat) set Seperangkat alat Hisap SABU, 22 (dua puluh dua) HP dan Uang Tunai Rp. 1.634.000.- (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah). 
   Lebih lanjut disampaikan oleh Kapolres Mojokerto Kota AKBP Bogiek Sugiyarto, SH, SIK, MH di dampingi Kasat Narkoba AKP Redik Tribawanto, S.Sos, SH, MH. dan Kasubbag Humas IPTU Sukatmanto, bahwa dari 27 tersangka tersebut terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Laki-laki dan 6(enam) orang perempuan dan kesemuanya kategori Pengedar, sedangkan tempat peredaran atau kejadian di wilayah Kota 11 (sebelas) tempat, Wilayah Jetis 4 tempat, Wilayah Gedeg 2 tempat, wilayah Dawarblandong 2 tempat dan wilayah Kemlagi 1 tempat.
   Dari beberapa tersangka yang diamankan tersebut terdapat beberapa orang yang menjadi perhatian yaitu tersangka inisial ”IN” ibu rumah tangga alamat Bangsal petugas berhasil mengamankan 9(sembilan) paket SABU siap edar berat kotor seluruhnya 4,18 Gram dan Tablet doubel L sebanyak 2000 butir, dan tersangka inisial ”SM” perempuan asal Prajuritkulon dengan barang bukti 2,55 Gram SABU. 

   Dengan tertangkapnya beberapa pengedar Narkotika jenis SABU di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota tersebut, setidaknya petugas sudah menyelamatkan beberapa orang generasi muda Calon korban peredaran Narkotika, dan jumlah barang bukti tersebut kalau di kalkulasi dengan rupiah, saat ini harga per satu Gram SABU di pasar gelap berkisar antara Rp. 1.200.000.- sampai dengan Rp. 1.500.000.- dengan disitanya barang bukti sebanyak 221,75 setara dengan Rp. 332.000.000.-
   Atas perbuatannya tersebut para tersangka patut diduga telah melakukan Tindak Pidana “Barang siapa dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengedarkan Narkotika golongan 1 jenis SABU sebagaimana dimaksud Pasal 114 dan pasal 112 UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya minimal 4(empat) tahun dan tersangka saat ini dilakukan penahan di Rutan Mapolresta Mojokerto,” pungkas Kapolres Bogiek Sugiyarto. *hms/*ds


Gresik - suaraharianpagi.com
   Polres Gresik melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke 91 tahun 2019. Bertempat di SMA NU 1  Gresik.
   Bertema ”Bersatu Kita Maju”, upacara dilaksanakan di halaman SMA NU 1 Gresik, Senin (28/10/19). Bertindak selalu Inspektur Upacara Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo SH. SIK. M.H. dengan peserta upacara terdiri dari Kasatlantas Polres Gresik, Kanit Dikyasa Polres Gresik, Dra. H. Agus Samsudin (Kepala Sekolah SMU NU 1 Gresik), Bapak Dewan guru SMA NU 1 Gresik dan Siswa – Siswi SMA NU 1 Gresik.
   Dalam amanatnya Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo SH. S. I. K. M.H membacakan amanat dari Menteri Pemuda Dan Olah Raga Republik Indonesia tentang, Hari Sumpah Pemuda ke-91 kali ini mengambil tema “Bersatu Kita Maju”. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang teiah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa.
   Tema Bersatu Kita Maju sesungguhnya diperuntukan untuk seluruh elemen bangsa, tetapi bagi pemuda menjadi keharusan karena di tangan pemuda lah Indonesia bisa lebih maju. Pemuda untuk Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia.
   Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras dan kultur, menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan ke luar batas-batas tembok kekinian dunia, demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik.
   “Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggumu, berjuanglah, lahirkanlah ide-ide, tekad, dan cita-cita, pengorbanan dan perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia dalam mengubah dunia”.
   Semoga melalui peringatan ini kita selalu menghormati jasa para pemuda, jasa para pendiri bangsa dan jasa para pahlawan kita. Semoga Allah SWT – Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.
   “Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo yang selama ini memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan kepemudaan Indonesia. Marilah bersama Pemerintahan Daerah, Organisasi Kepemudaan dan sektor Swasta, Kita bergandengan tangan, Bergotong-royong melanjutkan Api Semangat Sumpah Pemuda 1928, Saatnya Kita Berani Bersatu untuk Kemajuan dan Kejayaan Indonesia, tutupnya. *mrt



Lamongan - Suaraharianpagi.com
  Program sertifikasi kepemilikan tanah gratis yang diusung Presiden Joko Widodo, rupanya menyulut banyak kontroversi. Kebijakan yang seharusnya membantu memudahkan masyarakat ini, justru dimanfaatkan segilintir oknum sebagai ‘lumbung penghasilan baru. Ya, bak mendapat durian jatuh, tak sedikit dari Desa-Desa yang menjadi sasaran program ini, justru ‘keblinger’ mengutip sejumlah dana kepada masyarakat. Rancunya aturan terkait PTSL yang tertuang dalam SKB tiga Menteri menjadi peluang terjadinya pungutan liar. PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah Desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Berdasarkan penelusuran, dugaan penyelewengan PTSL terjadi di banyak wilayah. Contohnya di kecamatan Turi (Desa Sukoanyar, Geger, Wangunrejo dan Badurame) dan sekitarnya yang mendapat kuota program PTSL. Parahnya, dana yang dikutip pun beraneka ragam. Mulai dari Rp 850 ribu hingga 1,5 rupiah.
   Menariknya, hal ini terkesan luput dari perhatian instansi terkait. Dan Aparat penegak hukum kurang tegas menindak pelaku - pelaku pungli. Padahal dengan jelas mengetahui pungutan tersebut. Seharusnya aparat penegak hukum lebih bisa memberikan contoh bagi penegakan hukum di Indonesia sesuai visi misi presiden. Utamanya Tim Saber Pungli selama ini terkesan mandul. Menurut Nihrul Bahi Alhaidar, Direktur DPC Clean Governance Lamongan, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tersebut tidak bisa dijadikan dasar bagi panitia prona/PTSL di Desa untuk melakukan pungutan kepada pemohon Prona/PTSL. Lantaran Surat Edaran Gubenur Jatim tersebut hanyalah bersifat anjuran atau saran dalam persoalan pemenuhan sumber dana penunjang pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Panitia Desa.
   “SE tidak memiliki kekuatan hukum. Karena SE bukanlah produk hukum seperti Pergub atau Perda. Sehingga kedudukannya sangat lemah.
Surat Edaran tidak lebih dari sekedar saran atau anjuran dari pejabat atasan kepada pejabat di bawahnya dalam mengatasi suatu persoalan yang butuh pertimbangan," kata Nihrul, Senin (28/10). Lebih lanjut dikatakan pria yang akrab di Panggil Gus Irul ini, dengan adanya Surat Edaran tersebut justru berpotensi timbulnya pungli yang berlebihan oleh panitia Prona/PTSL di Desa - Desa.
   Karena aparat Pemerintah Desa sebagai panitia menganggap Surat Edaran tersebut merupakan pijakan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum pungutan. "Seharusnya Gubernur Jawa Timur, waktu dulu (Soekarwo) tidak mengeluarkan kebijakan yang unproductive karena hanya akan melahirkan pejabat korup yang berlindung pada Surat Edaran. Dalam Prona/PTSL memang ada biaya yang mesti ditanggung oleh pemohon sendiri (tidak seluruhnya pemerintah), seperti Blanko Formulir Pendaftaran, Meterai, Balok Patok batas tanah dan Foto Copy lainnya.
   Di lapangan, banyak terjadi pelanggaran hukum dimana panitia Desa meminta pemohon Prona/PTSL untuk membayar biaya sebagaimana ditentukan panitia," ucapnya lagi. Contoh di Bojonegoro, rata-rata pemohon Prona dipungut Rp.500 ribu hingga Rp 700 ribu. padahal untuk biaya beli Patok batas, Blanko Formulir, meterai, tak lebih dari jumlah Rp 250 ribu. "Apakah pemohon nantinya disuruh bayar kegiatan rapat panitia, makan minum, biaya pendataan, biaya transportasi dan honor panitia. Ya gak bisa dong. Toh dari awal Presiden Joko Widodo sudah beruang kali memperingatkan agar dalam pelayanan PTSL ini tidak ada pungutan sepeserpun kepada rakyat (pemohon).
   Nah, hal ini yang harus dibahas sebelumnya dan dirumuskan bersama oleh pihak BPN dan Pemkab Lamongan. Jangan sampai program PTSL sudah berjalan nanti bermasalah di prosesnya," tegas Gus Irul. Dengan adanya program PTSL ini pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat.
   “Bedanya, kalau ngurus sendiri saja daftar, pengukuran saja bayar. Dan PTSL cukup di tempat saja. Pemohon hanya menyediakan patok, materai, surat-surat di fotokopi. Tim SHP bertanya kepada Gus Irul terkait Peraturan Bupati Lamongan Nomer 22 tahun 2018 Tentang PTSL. Upaya pungli secara legal, dan ini tidak dibenarkan. Kita sudah berkirim surat ke Bupati Lamongan Fadeli 2 kali, agar berkenan audiensi tentang Perbup tersebut. Tapi bupati sampai sekarang belum memberi jawaban dan terkesan menyepelekan. Dan ini sudah kita lapotkan ke pusat by data. Baik itu besaran pungutan proses PTSL dan temuan - temuan lain dilapangan, pungkasnya. *abi



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Wakil Bupati Lamongan Kartika Hidayati memberikan penghargaan kepada sejumlah pemuda pelopor usai menjadi inspektur upacara dalam Peringatan Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 di Alun-alun Lamongan, Senin (28/10).
   Enam dari tujuh pemuda yang mendapat penghargaan yakni Agung Firdamansyah Juara 1 Pemuda Pelopor Kabupaten Bidang Pendidikan, M. Afit Haryanto Juara 1 Pemuda Pelopor Kabupaten Bidang Lingkungan, Intan S Juara 1 Pemuda Pelopor Kabupaten Bidang Pangan. Selanjutnya Juara 1 Pemuda Pelopor Kabupaten Bidang Agama, Sosial dan Budaya Magfirotun Nisa. Juara 1 Pemuda Pelopor Kabupaten Bidang Inovasi Teknologi Moch Aufal Marom dan Juara 1 Pemuda Pelopor Kabupaten Bidang Kewirausahaan Luhfiatun Kanina.
   Sedangkan satu penerima penghargaan lainnya, yakni Arsseliyah Nur Ainni Pemenang Wirausaha Muda Berprestasi tingkat Nasional, tengah menerima penghargaan langsung dari Kemenpora Republik Indonesia (RI). Siswi SMAN 1 Lamongan tersebut telah mengantongi berbagai prestasi bidang inovasi bisnis, diantaranya yakni Juara 1 Economical Syaria Nasional 2018, Creanovation Award 2018, Sosialpreneur Muda Indonesia 2018, Juara 1 Pemuda Utama Provinsi Jawa Timur 2018, dan Pemenang Penghargaan Persatuan Wartawan Indonesia Award 2019.
   Sebelumnya, dalam pidato Menpora RI yang dibacakan Kartika, dia mengingatkan generasi muda Indonesia pada esensi peringatan Hari Sumpah Pemuda itu sendiri.
   Ia menyampaikan, deklarasi Sumpah Pemuda tahun 1928 silam tidak berhenti sebatas pernyataan tentang tiga poin sumpah yang diucapkan para pemuda berbagai daerah di Indonesia, yakni "Bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia" saja. Lebih dari itu, Sumpah Pemuda menjadi pelopor pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Saatnya pemuda Indonesia memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia.
   Oleh karenanya dia berharap peran pemuda dapat bersaing dalam bentuk apapun, yang tentunya dalam hal yang posistif. "Pemuda adalah masa depan bangsa dan negara, pemuda juga harapan bagi dunia, pemuda Indonesia harus maju dan berani menaklukan dunia, dan harapan kedepannya akan banyak muncul tokoh-tokoh muda yang mendunia," Pungkasnya. *abi


Suaraharianpagi.com 
   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, meninjau lokasi pengerjaan saluran air di Jalan Majapahit, Jumat (25/10) pagi. Peninjauan ini, tidak lain untuk mengantisipasi adanya genangan yang sering datang saat musim hujan di Kota Mojokerto. 
   Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Ning Ita memeriksa secara langsung proses pengerjaan box culvert yang telah berjalan baik sejak dua pekan lalu. Tahun ini, perbaikan gorong-gorong dimulai dari Jalan Majapahit yang menghubungkan dua kelurahan.
   "Jalan Majapahit (saluran) ini, merupakan saluran penghubung antara Kelurahan Kauman dan Sidomulyo. Karena selama ini, warga mengeluhkan genangan yang masuk ke pemukiman setiap kali hujan. Dan ini, salah satu solusi untuk mengatasinya," kata Ning Ita disela-sela inspeksi mendadaknya.
   Genangan yang masuk ke pemukiman warga lanjut Ning Ita, dikarenakan tidak optimalnya saluran air, elevasi kurang dan daya tampung tidak maksimal, sehingga menyebabkan air kembali dan menggenang. Untuk itu, pemerintah daerah mulai melakukan perbaikan infrastruktur gun mengatasi banjir.
   "Di musim penghujan, banyak warga Kota Mojokerto yang mengeluhkan genangan yang masuk ke pemukiman. Karena, tidak optimalnya saluran air. Untuk itu, tahun ini kami pemerintah daerah memfokuskan perbaikan infrastruktur sebagai solusi mengatasi banjir. Dengan menambah besaran volume box culvert sehingga bisa menampung besaran air yang masuk," katanya.
   Pengerjaan box culvert di Jalan Majapahit sengaja dikebut penggarapannya oleh pemerintah daerah. Karena, dikhawatirkan dapat menimbulkan kemacetan disaat jam berangkat atau pulang kerja. "Karena ini akses utama kota, takutnya menimbulkan kemacetan saat jam sibuk. Jadi, kami utamakan pengerjaanya di sini dulu. Baru secara bertahap di titik lainnya," imbuhnya. 
   Ya, tahun ini ada sedikitnya puluhan saluran gorong-gorong di setiap kelurahan yang akan diperbaiki oleh pemerintah daerah. Pengerjaan ini, merupakan usulan warga yang ditampung dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara bertahap. *Hms/DS

Jombang - suaraharianpagi.com
   Ada dugaan Kepala Sekolah SDN Made 15, Sri Murdiantini dan Suaminya Yunus, guru SDN Mojo danu, akan melakukan pengurangan atau pencurian balok penggapit kuda–kuda yang diperkirakan ada sekitar 20 batang akhirnya pupus ditengah jalan, karena Dinas Pendi dikan Kabupaten Jombang begitu sigap merespon pemberitaan suaraharianpagi.com, beberapa hari yang lalu. Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang lewat PPK-nya Hendro dan PPTK Baris Sulistianto, memerintahkan Kepalah Sekolah Made Sri Murdiantini agar penggapit kuda-kuda dipasang meskipun kuda-kuda sudah naik diatas pasangan bagunan.
   Tidak hanya itu saja Hendro juga memerintahkan agar papan nama proyek yang selama ini diumpetin oleh Sri Murdiantini juga diperintahkan agar dipasang, supaya masyarakat mengetahui sumber dan besaran anggaran.
   SDN 15 Made, tahun 2019 mendapat program Rehabilitasi ruang kelas sebanyak 3 lokal, yang anggaranya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019, sebesar Rp.106.000.000 per lokalnya, sementara dilapangan yang direhab oleh Kepala Sekolah Sri Murdianti 5 lokal, jadi dengan adanya pengembangan 2 lokal tersebut ada indikasi mengurangi spesifikasi teknis bahan bangunan.
   Perlu diketahui bahwa yang mengerjakan rehabilitasi bangunan tersebut diduga adalah suami Kepalah Sekolah sendiri yang bernama Yunus guru SDN Mojodanu. “berbau KKN pun sangat kental sekali, jangan-jangan Kepala Sekolah dengan suaminya kongkalikong mencari keuntungaan pribadi”. Imbuh salahsatu warga yang tidak mau disebutkan.
   Menanggapi hal tersebut Komite SDN 15 Made, Mulyono, ketika dihubungi via ponselnya mengatakan “untuk pembelajaan barang material bangunan saya selalu diajak berunding oleh kepala sekolah, tapi kalau saya diminta mengawasi dilapangan saya tidak ada waktu karena pekerjaan saya suda terlalu banyak”, ketika konfirmasi apa benar yang mengerjakan bangunan tersebut adalah suami Kepala Sekola sendiri, dengan nada diplomasi ia katakan, bahwa yang tahu bangunan adalah P. Yunus, yang suami Sri Murdiantini.” Tegas Mulyono sambil meminta agar bahasanya diperhalus.
   Kepala Sekolah SDN 15 Made, Sri Murdiantini ketika di konfirmasi, mengantakan “Suami saya ditengah–tengah bangunan tersebut hanya ingin belajar, karena tahun 2020 juga akan mendapatkan DAK. Disamping itu tadi janjian akan ke Jombang bersama ke kantor Depag. Ia juga mengatakan penggapit kuda-kuda sudah saya betulkan, papan proyek pun juga sudah saya pasang, perlu diketahui bahwa apa yang saya lakukan selama ini saya sudah berkoordinasi dengan Pak Totok dari KWRI, karena disamping rumahnya dekat dengan sekolah, Pak Totok juga wali murid di sekolah ini.” Tegas Sri Murdiantini dengan nada pede karena ada yang sudah diajak berkoordinasi.
   Totok dari KWRI ketika dihubungi via ponselnya mengatakan, kalau saya tidak kenal dengan Kepala sekolah Made Sri Murdiantini, saya juga tidak pernah diajak berkoordinasi, cuman beberapa hari yang lalu saya ketemu di Dinas pendidikan saat dipanggil oleh dinas, setelah sapa menyapa dia adalah teman saudara saya sekolah.” Ujar Totok Ketua KWRI.
   Hendro Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas pendidikan Kabupaten Jombang, ketika dikonfirmasi via ponselnya mengatakan, “kalau memang benar yang mengerjakan rehab tersebut suami Kepala Sekolah Sri Murdiantini, itu jelas tidak boleh alias ngawur, apalagi suaminya adalah guru dilain tempat. Akan saya tanyakan ke Kepala Sekolah secepat mungkin.” Kata Hendro kepada wartawan suaraharianpagi.com.
   Sementara Yanto dari LSM Gadjah Mada, Mojokerto, ketika dimintai tanggapanya mengenai pemberitaan di SDN 15 Made, Kecamatan KUDU, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mengatakan, “Ketika ada niatan mengurangi volume pekerjaan dan ada usur KKN nya, penegak hukum, baik kepolisian maupun Kejaksaan harus bergerak cepat, memanggil Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) untuk diperiksa dimintai keterangan, karena jelas–jelas ada dugaan pelanggaran kegiatan rehabilitasi ruang sekolah tersebut bermasalah”.
Ia juga menambahkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Jombang, yang tujuanya mulia, tapi dijadikan objek Kepala Sekolah mencari keuntungan pribadi, karena yang rugi selain Pemkab Jombang, juga masyarakat pada umumnya, Untuk itu kami mendesak aparat penegak hukum segera bertindak tegas dan cepat, jangan menunggu laporan resmi dari masyarakat”, tegas yanto ke wartawan. *ryan



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Kabupaten Lamongan mendapat kehormatan, menjadi tuan rumah Galang Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia 2019 yang diselenggarakan International CounciL for Small Business (ICSB) di Pendopo Lokatantra, Rabu sore (23/10) Kemarin.
   Event bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tersebut dihadiri lebih dari 200 peserta UKM dari tujuh kabupaten, yakni Lamongan, Gresik, Tuban, Bangkalan, Pamekasan dan Sampang serta Sumenep. Sekretaris Jenderal ICSB Ardhi Ridwansyah menjelaskan bahwa kegiatan yang sudah berjalan selama empat tahun ini diselenggarakan di 25 kota dan kabupaten. Dan Lamongan terpilih menjadi salah satu tuan rumah karena telah berkontribusi dalam memajukan dan menumbuhkan UKM di Indonesia. “Ini adalah tahun ke empat.
   Dan lamongan merupakan salah satu kabupaten yang ditunjuk sebagai tuan rumah karena memiliki kontribusi terhadap perkembangan UMKM,” ungkapnya. Sementara Bupati Lamongan Fadeli dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi atas kegiatan yang turut mendorong perekonomian daerah. Karena menurutnya, UKM merupakan ujung tombak perekonomian dan pondasi kemajuan daerah.
   “UKM merupakan ujung tombak perekonomian dan pondasi kemajuan daerah. Oleh karenanya mari kita dukung semangat berwirausaha ini,” tuturnya. Lanjut Fadeli juga mengungkapkan harapannya kepada menteri terlantik agar dapat memajukan UKM Indonesia. Karena Lamongan, memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, menghasilkan produk pertanian melimpah, seperti jagung, padi dan ikan.
   Oleh sebab itu Pemkab Lamongan tidak hanya sekedar memanfaatkan, tapi setiap tahun mengupayakan tumbuhnya UKM baru. Pemerintah kabupaten Lamongan terus mendorong tumbuh kembangnya UKM baru dengan adanya Warla dan LA Mart agar masyarakat memiliki wadah untuk berwirausaha,” Pungkasnya. *abi


Lamongan - suaraharianpagi.com
   Person in Charge (PIC) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Unit Kerja Koordinasi Wilayah Jawa Timur Arif Nurcahyo kembali menyambangi Lamong an. Pada kesempatan ini Arif Nurcahyo melakukan evaluasi dan monitoring pro gram pemberantasan korupsi terintegrasi di tahun 2019.
   Arif Nurcahyo beserta rekannya Nurcahyadi disambut oleh Bupati Fadeli bersama jajarannya di Guest House, Rabu (23/10). Ini adalah bagian dari kegiatan dalam program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diinisiasi KPK.
   Arif Nurcahyo mengungkapkan bahwa saat ini seluruh pemerintah daerah di Indonesia sedang berpacu dan bersemangat agar tak tertinggal dalam pencegahan korupsi. Lanjut Arif, menceritakan bagaimana tahun lalu Lamongan menduduki rangking satu se Indonesia sehingga memacu daerah lain untuk mengejar.
   “Namun saya mengingatkan jangan hanya mengejar nilai dan skor saja tetapi juga mengimplementasikannya di lapangan,” pesan Arif. “Rencana aksi pada delapan indikator pencegahan korupsi juga harus dipenuhi selain pemenuhan dokumen,” tambahnya.
   Arif juga memberi apresiasi, karena paparan yang disampaikan Bupati Fadeli maupun Kepala OPD terkait sudah lengkap. Bupati Fadeli pada kesempatan yang sama menjelaskan kondisi rencana aksi pada delapan indikator pencegahan korupsi.
   Saat ini Kabupaten Lamongan tetap menjadi peringkat pertama di Jawa Timur untuk indeks pencegahan korupsinya. Hal ini, didukung oleh 8 indikator rencana aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh Pemkab Lamongan. “Jadi Kami tidak hanya memenuhi kelengkapan administrasi saja, tetapi juga mengimplementasikannya,” turur Fadeli.
   Lanjut Fadeli menjelaskan bahwa untuk indikator perencanaan dan penganggaran APBD progresnya sudah mencapai 83 persen, untuk indikator pengadaan barang dan jasa mencapai 66 persen, indikator pelayanan terpadu satu pintu 77 persen, dan indicator kapabilitas APIP 63 persen.
   Kemudian indikator manajemen ASN telah mencapai 99 persen, indikator optimalisasi pendapatan daerah 75 persen, indikator manajemen asset daerah 93 persen dan indikator tata kelola Dana Desa 68 persen. Untuk sejumlah indikator yang memerlukan untuk dilengkapi sehingga belum 100 persen, sudah dilakukan upaya untuk pemenuhannya. Dia berkeyakinan jika perbaikan ini sudah diverifikasi, akan meningkatkan capaian indikator Lamongan, pungkasnya. *abi



Gresik - Suaraharianpagi.Com
    Berjalan dengan lancar dan kondisif dari awal hingga akhir pemilu serentak 2019, Drs. KH. M. Chusnan Ali, M.Ag selaku ketua PCNU Kabupaten Gresik ucapkan terimakasih kepada TNI dan Polri.
   Selasa (22/10) Ketua PCNU Kabupaten Gresik sampaikan kepada awak media bahwa dengan dilaksanakannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, H Ir Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin oleh MPR RI di gedung MPR/DPR RI pada Minggu (20/10/2019) kemarin berakhir pula kegiatan rangkaian Pemilu 2019.
   "Alhamdulillah saya bersyukur pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kemarin, Polri dan TNI berhasil mengawal serta mengamankan pelaksanaan pemilu 2019. Saya berikan apresiasi yang setinggi - tingginya kepada Polri dan TNI, khususnya Polres Gresik dan Kodim 0817/Gresik ungkap Chusnan Ali.
   Selanjutnya, Drs. KH. M. Chusnan Ali, M. Ag, mengucapkan rasa syukurnya atas berjalannya dengan lancar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 - 2024. Semua berkat kerjasama semua pihak terkait beserta masyarakat yang menginginkan pelantikan berjalan aman.
   "Bukan hanya Presiden dan Wakilnya saja merasakan keamanan sebelum maupun sesudah pelantikan. Kita masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Gresik juga ikut merasakan suasana yang sangat kondusif ini. Untuk itu mari bersama kita ucapkan terimakasih kepada TNI dan Polri atas kinerjanya," terang Ketua PCNU Kabupaten Gresik. *mrt



Lamongan - suaraharianpagi.com
   Bupati Lamongan Fadeli secara resmi membuka gelaran pameran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan produk inovasi santri di Alun-alun Kabupaten Lamongan usai menjadi inspektur upacara Apel Hari Santri 2019, Selasa (22/10). Pameran UKM yang diikuti berbagai lembaga seperti DPC NU Lamongan, DPC NU Babat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kemen trian Agama Lamongan dan Dinas Koperasi dan UKM tersebut menampilkan berbagai produk kreatif.
   Puluhan produk kreatif dari berbagai UKM ditampilkan. Seperti sarung tenun ikat khas Lamongan, songkok, tas, buku dan kitab pesantren, serta aneka makanan dan minuman serta inovasi lainnya. Bupati Fadeli berharap agar santri mentransformasi diri, menjadi lebih modern, milenial. Yakni dengan menjadi santri yang inovatif, dapat menciptakan produk-produk daya guna, sehingga menciptakan peluang pekerjaan untuk sesama.
   “Santri milenial itu harus menjadi santri yang kreatif, menciptakan inovasi produk daya guna sehingga secara tidak langsung dapat menciptakan peluang pekerjaan untuk sesamanya,” imbuhnya. Lanjut Fadeli, memberi apresiasi kepada panitia peringatan Hari Santri tahun ini menyelenggarakan rangkaian acara dengan lebih baik. Sehingga ada kegiatan seminar, pameran produk inovatif dan pawa taaruf. Sementara usai membacakan sambutan Sekjen Kementerian Agama M Nur Kholis, Bupati Fadeli menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Ir. H. Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Di sisi lain, Fadeli juga sampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, jajaran TNI dan Polri serta anggota Banser yang telah turut berpartisipasi dalam menjaga Lamongan tetap aman dan kondusif.
   “Hari Santri ini merupakan momen bagi kita semua untuk memperbaiki diri. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk jajaran TNI dan Polri, Banser yang turut berpartisipasi menjaga lamongan. Bahkan kita dapat menggelar Pilkades serentak 385 desa secara aman dan kondusif,” tutur Fadeli.
   Apel Hari Santri kali ini juga diwarnai dengan penampilan kemampuan dari anggota Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa. Salah satunya atraksi seorang pendekar menarik mobil bak terbuka yang dinaiki Forkopimda hanya dengan menggunakan giginya. *abi



Polsek Kedamean Berhasil Ungkap Kasus Curat
Gresik - suaraharianpagi.com 
    Jajaran Unit Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polsek  Kedamean Polres Gresik berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yang terjadi di wilayahnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 02.00WIB. Kejadian yang dilaporkan oleh korbannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 14.00 WIB tersebut berhasil diungkap setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota dan berhasil mengamankan dua pelaku.
   Adapun identitas para pelaku yaitu berinisial DW bin IG (30) dan EA (40) keduanya merupakan warga  Desa Manunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Sedangkan korban Sunaryo warga Dusun Kemuning RT 4 RW 5 Desa Manunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.
   Menurut Kapolsek Kedamean AKP Nur Amin menerangkan kronologi kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 14.00 WIB, dirumah korban yang sedang ditinggal pemiliknya ibadah umroh telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh kedua pelaku berinisial DW bin IG (30) dan EA (40) dengan cara mencongkel jendela menggunakan linggis kemudian masuk ke kamar dan mengambil barang berharga milik Sunaryo.
   “Kedua pelaku berhasil mengambil barang berupa uang tunai Rp. 1.000.000,- , kalung emas dan 2 gros rokok surya 12” terang Kapolsek Kedamean.
   Kapolsek menambahkan, Usai mendapatkan melakukan aksinya kedua pelaku pergi ke pasar Krian membawa hasil curian berupa Kalung emas untuk menjual emas berupa kalung di toko Emas S di Sidoarjo.
   “Dari hasil penjualan emas tersebut pelaku berhasil mengantongi uang senilai Rp. 12.000.000,-. Dan hasil penjualan kalung pelaku DW mendapat bagian Rp. 7.000.000.-sedangkan pelaku EA mendapat bagian Rp. 5.000.000,-
   Dari kejadian tersebut, anggota Reskrim Polsek Kedamean berhasil menindaklanjuti laporan yang masuk dari pelapor Mukholifatin (53) warga Dusun Kemuning RT 4 RW 5 Desa Manunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik merupakan tetangga korban Sunaryo.
   “Setelah melalui penyelidikan oleh anggota kedua pelaku DW bin IG (30) dan EA (40) berhasil diamankan pada Jum’at (18/10) pada pukul 22.00 WIB”, ungkap AKP Nur Amin kepada media suaraharianpagiSenin (21/10).
   Oleh patugas, ketiga pelaku pencurian dijerat dengan pasal 363 KUHP ayat 1 ke 4e, 5e KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. *mrt



Santri Era Millennial
Lamongan - suaraharianpagi.com
  Momen Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Okto ber memiliki pemahaman yang luas. Hal itu seperti yang disampaikan K.H Ali Maschan Moesa dalam seminar membedah persepsi santri dalam era millenial dan tradisi buda ya santri di Pendopo Lokatantra Lamongan, Senin (21/10).
   “Kita perlu menyamakan presepsi tentang santri. Banyak orang salah paham memahaminya. Bahwa santri identik dengan mereka yang pernah belajar di pondok pesantren saja,” ungkapnya. Seminar yang juga di hadiri Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya Muchamad Toha dan diikuti 600 peserta ini membahas santri dalam arti yang lebih luas.
   K.H Ali Maschan Moesa kemudian menjelentrehkan soal istilah kaum priyai, santri dan abangan. Kaum santri seperti dijelaskannya merupakan orang yang aktif melakukan kewajiban dan ajaran agama Islam dengan baik. Sedangkan abangan merupakan penganut Islam yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau ritual kaum muslimin pada umumnya. “Sehingga kita perlu menyamakan persepsi bahwa santri itu terkait keimanan kita,” imbuhnya. Dia juga menjelaskan peran signifikan santri dalam proses kemerdekaan Indonesia. Sehingga saat ini setiap 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri.
   Sementara itu Bupati Lamongan Fadeli menyampaikan bahwa momen Hari Santri harus dijadikan sebagai ajang memperbaiki kualitas diri. “Negara Indonesia merupakan Negara yang besar. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan di Lamongan sebanyak 99,6 persen masyarakatnya beragama islam. Sehingga momen Hari Santri harus dijadikan sebagai ajang memperbaiki kualitas diri (umat muslim),” ujar Fadeli.
   Dalam kesempatan tersebut Sekkab Yuhronur Efendi dalam laporannya selaku Ketua Panitia Peringatan Hari Santri 2019 di Lamongan sudah mengintruksikan kepada seluruh camat agar menggelar apel santri serentak di wilayah masing-masing. Rangkaian acara Hari Santri masih akan berlangsung hingga tanggal 22 oktober, dengan melaksanakan Apel Hari Santri di Alun-alun Lamongan. Dilanjutkan dengan pembukaan pameran hasil karya para santri dan UKM di tempat yang sama. Sementara pada malam harinya akan diadakan pawai ta’aruf yang diikuti sebanyak 2.000 santri dan dimeriahkan pentas seni serta gambus. *abi



Lamongan – suaraharianpagi.com
   Berdasarkan Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan, tercatat pada tahun ini ada peningkatan titik lokasi kekeringan dibandingkan tahun 2018. Tercatat kurang dari 50 titik lokasi kekeringan pada tahun 2018. 
   Sementara sampai tanggal 16 Oktober tahun ini lokasi kekeringan mencapai 124 titik yang tersebar di 17 Kecamatan dan 79 Desa. Walau pun sebagian wilayah lamongan beberapa hari ini di guyur hujan belum mampu menyudahi krisis air bersih akibat kemarau. 
   Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan pun masih terus mensuplai air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak.
  Menurut Muslimin, Kasi Tanggap Darurat BPBD Lamongan, mengatakan setidaknya ada 17 kecamatan yang masih mendapatkan suplai air bersih. "Sampai hari ini, kami sudah mensuplai sebanyak 729 tangki air bersih ke Desa - Desa di Lamongan yang mengalami krisis air bersih," kata terang pada wartawan di Lamongan, (17/10) kemarin.
   Lanjut Muslimin menyebut, BPBD Lamongan siaga 24 jam untuk mengirimkan bantuan air bersih ke warga dan tanpa dibebani biaya sepeserpun alias gratis. "BPBD siaga 24 nonstop dengan 5 unit armada tangki untuk menyuplai air jika ada permintaan dari warga melalui kades dan camat," tuturnya. 
   Bahkan tidak hanya BPBD, sejumlah pihak lain juga turut memberikan bantuan air bersih ke wilayah terdampak, yang terjun langsung mensuplai air bersih kepada warga di Kecamatan 17 kecamatan dilamongan. Ditanya sampai kapan bantuan akan terus dilakukan. Muslimin mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengirim bantuan selama warga masih membutuhkan, pungkasnya. *abi



Lamongan – suaraharianpagi.com
   Dinas Tanaman Pangan, Horti kultura dan Perkebunan Kabu paten Lamongan, mendorong terwujudnya sumber daya manusia petani milenial menuju industri 4.0. Caranya, dengan menggelar temu wicara kontak tani tingkat kabupa ten. “Temu wicara ini merupakan acara pertemuan strategis bidang pertanian,” terang Rujito, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Horti kultura dan Perkebunan, di Pendapat Lokatantra, Jumat, (18/10).
    Di agenda tahunan yang merupakan forum diskusi antara pemerintah sebagai perencana dengan masyarakat petani sebagai eksekutor, Rujito membeberkan produktivitas pertanian di Kabupaten Lamongan, mengalami peningkatan signifikan, sehingga secara bisnis petani mengalami pertumbuhan pendapatan. “Jagung rata-rata 19 persen per tahun, dan 2019 ini mencapai 10 hingga 12 ton per hektar, ini sangat luar biasa. Selain itu padi juga mengalami peningkatan yang signifikan,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Fadeli, justru melihat adanya penurunan semangat dalam membantu petani untuk bercocok secara benar, dengan menggunakan teknologi pertanian. “Saya melihat ada penurunan semangat di tahun ini. Mari kita pompa semangat sehingga pertanian modern dapat kita aplikasikan.
   Jangan pernah merasa pintar, mari kita terus belajar memperbaiki keadaan,” tuturnya. Hal Senada, Prof Sidi Asmono dari Indonesia Country Coordinator International Food Policy Research Institute-Program For Biosafety Systems (IFPRI-PBS), juga menandaskan, Lamongan sebenarnya mampu menghasilkan produksi jagung yang lebih banyak. Teknologi belum diterapkan dengan maksimal. Teknologi pertanian harus menyentuh sampai tingkat bawah agar dapat berhasil,” ucap Prof Sidi. Lanjut Prof Sidi menyarankan, perlu dilakukan perbaikan benih lebih unggul agar tahan terhadap hama. “Hama tikus yang selama ini menyerang tanaman telah mengalami perubahan. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi untuk meminimalisir hama ini menyerang lebih luas lagi,” tuturnya. Apabila itu tidak segera diatasi, dengan sisa konsumsi per kapita per tahun yang sangat sedikit, Indonesia rentan terhadap kekurangan pangan untuk masa depan bilamana terjadi gangguan anomali iklim dan hama, pungkasnya. Dalam temu wicara kontak tani di Lamongan ini juga dihadiri peneliti utama bidang hama dan penyakit tanaman Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur Prof. Moh Cholil Mahfud, Ir Satoto Berbudi Kepala UPT PSBTPH Jawa Timur dan Peneliti Madya Bidang Pedologi dan Penginderaan Jarak Jauh BPTP, Ir Chendy Tafakresnanto, sebagai narasumber. *ab



Jombang - suaraharianpagi.com
   Pelaksanaan rehab gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 15, Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. diduga terjadi banyak penyim pangan.‎ Hal itu diungkapkan oleh Yanto salah satu anggota LSM Gadja Madah yang berkantor di Jalan Gajah Mada Mojokerto, (16/10)‎
   Menurut Yanto, dugaan penyimpangan terhadap pekerjaan rehab gedung SDN 15 Made itu, lantaran menemukan beberapa item pekerjaan yang diduga tidak sesuai RAB.
Penyimpangan itu seperti pada kuda kuda yang seharusnya ada dua batang balok penggapit untuk penyangga antara sudut tengah dan bawah, kiri kanan, ternyata oleh panitia pelaksana dari sekolah ditiadakan alias dikorup, ada sekitar sepuluh sampai lima belas kuda-kuda dari lima local yang direhab yang tidak di pasang balok penggapit, sementara satu kuda kuda diperkirakan membutuhkan dua batang balok, kalau kita kalikan 10 kuda kuda saja, sudah 20 batang balok yang diduga dikorup oleh panitia pelaksana dan Kepala Sekolah SDN 15 Made”, ujarnya.
   Selain itu, dalam pengerjaannya tidak mencantumkan papan nama proyek, sehingga tidak diketahui pagu serta sumber anggaran dari mana. Selanjutnya ia juga mengatakan pada saat mengambil gambar dilokasi sekolahan, sempat diancam akan dipalu oleh salah satu pekerjanya kepala sekolah, yang berlaga sebagai preman yang me-back up pekerjaan tersebut.
 Kami pada waktu itu sempat diancam oleh salah satu pekerja akan dipalu, Kalau memang merasa tidak ada penyimpangan kenapa pekerjanya harus bergaya preman, jangan jangan suruhan Kepala Sekolah untuk menakut-nakuti wartawan yang meliput kegiatan tersebut ujar Yanto dengan nada bertanya.
Disamping itu ada dugaan kayu lama banyak yang hilang karena kayu lama jenis kayu jati yang kondisinya masih bagus dan kuat. Sementara untuk penggantinya kayu kelas dua atau kayu kebon.
   Kepala Sekolah SDN 15 Made ketika akan dikonfirmasi disekolahanya tidak ada ditempat. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Baris Sulistianto, ketika dikonfirmasi di kantornya mengatakan, saya akan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah dan Konsultan pengawasnya, ketika diperlihatkan foto kuda-kuda yang dipasang di SDN 15 Made, ia katakan “saya bukan orang teknis mas jadi saya belum bisa menjawab foto tersebut, akan segerah saya panggil Konsultan pengawasnya dan Kepala Sekolah. Ketika ditanya apa benar kayu yang lama banyak yang hilang? Saya dengar seperti itu, saya akan segerah cek kelapangan.”
   Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Hendro, yang dihubungi lewat ponselnya, membenarkan kuda kuda yang dipasang di SDN 15 Made tidak sesuai RAB. ya gak sesuai, info konsultan akan ada tambahan penyangganya kata PPK Hendro, lewat komonitas WhatsApp yang dikirim ke ponsel wartawan Suaraharianpagi.com, (15/10).
   Dia berharap, kepada pihak yang berwewenang bisa mengusut tuntas dugaan adanya penyimpangan terhadap pembangunan rehab gedung SDN 15 Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, serta adanya dugaan indikasi penggelapan terhadap bahan bangunan yang lama di sekolahan tersebut. *ryan


Sampang- Suaraharianpagi.com
   Setelah dilakukan gugatan keberatan dalam pembuatan sertifikat lahan Rumah Sakit Umum (RSU) Mohammad Zyn Sampang, Madura, Jawa Timur. Salim yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut, Kamis (17/10) Kembali menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Sampang. Namun sayangnya, pihak tergugat Pemkab Sampang Kompak tidak menghadiri acara persidangan yang digelar oleh PN Sampang.
   Berdasarkan surat panggilan PN Sampang yang telah diterbitkan pada Senin 7 Oktober telah memanggil Salim alias Salim/Muallim untuk menghadiri proses sidang keberatan yang dilaksanakan pada pukul 09.00 Wib di Pengadilan Negeri Sampang tersebut, Salim yang didampingi Pengacaranya dalam merebut persil 76 atas nama Pak Sidi  luas 228 Ha dalam perkara perdata Nomor : 15/Pdt.G./2019/PN.Spg.  atas nama Mustar alias Muhtar, Dkk sebagai penggunggat untuk menggugat Kabupaten Sampang Cq Bupati Sampang,  Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum, Kelurahan Karang dalem Cq Lurah Karang Dalem, Kepala Kantor Bank Jatim Sampang Cq Kepala kantor Kas Rumah Sakit Umum Daerah  Bank Jatim Sampang. 
   Dalam sidang perdana sengketa lahan Rsu Mohammad Zyn dipimpin oleh Kepala PN Sampang  Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. Namun R. Arief Mulyohadi. SH. M.Hum selaku kuasa hukum Salik menyayangkan ketidakhadiran pihak tergugat sehingga sidang di tunda pada 24 Oktober 2019.
   "Sidang ditunda 24 Oktober karena para tergugat kompak tidak hadir dalam persidangan”, Terang Arief
   Lebih lanjut Arif mengatakan, Pihak PN Sampang sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap Pemerintah Kabupaten Sampang Cq Bupati Sampang,  Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum, Kelurahan Karang dalem Cq Lurah Karang Dalem, Kepala Kantor Bank Jatim Sampang Cq Kepala kantor Kas Rumah Sakit Umum Daerah  Bank Jatim Sampang. 
  "Kerugian yang di akibatkan oleh perbuatan dan atau penguasaan secara tidak sah oleh para tergugat atas tanah sengketa sejak tahun 1975 sampai saat ini adalah 44 tahun dan apabila pertahun tanah sengketa tersebut di sewakan kepada pihak lain dapat menghasilkan uang sewa sebesar 500.000.000 X 44 tahun maka menghasilkan Rp 22.000.000.000," Tuturnya.
   Sekedar diketahui, sebelumnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang memberikan jangka waktu 90 Hari kerja yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang kepada Moh. Salim warga Jalan Rajawali Kelurahan Karang Dalam Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dalam mengajukan gugatan keberatan terkait pengajuan Pemkab Sampang dalam pembuatan Sertifikat lahan Rsu Mohammad Zyn. *art



Lamongan – suaraharianpagi.com
   Tahun ini Pemkab Lamongan melakukan pengerukan 41 embung dan 8 sungai dengan total anggaran Rp 5,6 miliar. Ini sebagai upaya untuk menjaga tandon-tandon air sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Selain itu, 49 embung dua sungai ini sudah mengalami pendangkalan. Sehingga jika tidak dilakukan normalisasi, dikhawatirkan tidak mampu lagi menampung air saat musim penghujan dan bisa menyebabkan banjir. Anggaran sebesar Rp 5,6 miliar itu seperti disampaikan Agus Hendrawan Kabag Humas dan Protokol sebagian besarnya, Rp 4,6 miliar untuk pengerukan embung, (17/11).
   Sementara sisanya untuk pengerukan sungai. Embung Desa yang dikeruk diantaranya yakni Embung Tlogoanyar Lamongan, Embung Desa Kedungsoko dan Embung Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup, serta Embung Desa Datinawong kecamatan Babat.
   Sedangkan di Kecamatan Tikung ada tujuh embung yang akan di keruk. Yakni Embung Banaran, Embung Langkir, Embung Takeran, Embung Kemendung, Embung Leboyo dan Embung Pilanggot serta Embung Mojoranu. Untuk wilayah Utara ada Embung Desa Tunggul Kecamatan Paciran, dan Telaga Dusun Sekaran. Sementara untuk sungai yang dikeruk meliputi sungai Kalipatih, Balongputih, Platukan dan Kawistolegi, Sumosari, serta Mertani di Kecamatan Karanggeneng.
   Kemudian untuk Kecamatan Kalitengah meliputi Sungai Mungli dan tunjungmekar. Lanjut Agus Hendrawan menambahkan, dengan adanya pengerukan ini juga diharapkan dapat membantu para petani untuk irigasi pertanian. “Dengan adanya pengerukan ini diharapkan dapat menampung air saat musim hujan. Sehingga bisa dimanfaatkan sebagai irigasi untuk pertanian,” imbuh Agus. Sedangkan sampai tanggal 10 Oktober 2019 kondisi 44 Waduk dan Embung di Lamongan volumenya tinggal 1 persen. Dari total kapasitas 112.785.371 meter kubik, saat ini menyisakan 1.367.766 meter kubik. Waduk yang masih menyisakan air adalah Waduk Gondang di Kecamatan Sugio tersisa 1.150.753 meter kubik, dari kapasitas maksimal 19.909.752 meter kubik.
   Waduk Jajong di Kecamatan Laren hanya tersisa 100 ribu meter kubik dari kapasitas maksimal 951.600 meter kubik. Sedangkan Waduk Prijetan di Kecamatan Kedungpring dari kapasitas maksimal 5.644.752 meter kubik tinggal tersisa 116.973 meter kubik, pungkasnya. *abi



Lamongan – suaraharianpagi.com
  Apresiasi positif disampaikan Bupati Lamongan H. Fadeli terhadap kinerja jajaran Pemkab Lamongan. Hal itu diungkapkannya saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Pemkab Lamongan di pendopo Lokatantra, Kamis (17/10).
   Bupati Fadeli menjelaskan bahwa target kinerja Pemkab Lamongan yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun anggaran 2016-2021 sudah hamper semuanya memenuhi target. “Kinerja Pemkab Lamongan semakin baik. Hal ini terlihat dari hasil kinerja yang sudah hampir memenuhi target yang telah dicanangkan dalam RPJMD 2016-2021. Bahkan beberapa kinerja sudah melebihi target”, terangnya.
   Kinerja positif itu menurutnya juga diikuti dengan adanya 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah memenuhi syarat untuk penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK). “Sebanyak 15 puskesmas dan kecamatan serta 2 OPD Pelayanan, yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan RSUD dr Soegiri telah memenuhi syarat, Ini jelas upaya bersama dan kekompakan kepala OPD yang bekerja semakin baik,” tuturnya.
   Lanjut Bupati Fadeli, ini sebagai prestasi terbaik di Indonesia. Karena di daerah lain, hanya ada dua atau 3 OPD yang bisa memenuhi syarat penilaian tersebut. Sementara dalam prosesi pelantikan 59 pejabat tersebut terdiri dari 14 jabatan administrator, dan 45 jabatan pengawas.
   Pejabat struktural yang dilantik diantaranya Camat Sekaran Yuli Wahyuono menjadi Camat Paciran, kemudian posisi di Sekaran diisi Agus Hendrawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Humas dan Protokol. Selain jabatan administrator dan pengawas, ada lima jabatan Kepala Puskesmas yang juga turut dilatik. Yakni Puskesmas Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo, Puskesmas Kedungpring, Puskesmas Tlogosandang Kecamatan Paciran, Puskesmas Moropelang Kecamatan Babat dan Puskesmas Pucuk.
   Usai pelantikan, Fadeli menegaskan agar seluruh pejabat dan camat lebih memperhatikan terkait kondisi wilayahnya masing-masing. Sehingga diharapkan setiap desa mendapat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. *abi


Suaraharianpagi.com 
   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, mengapresiasi usaha dan tekad para pelaku industri kecil menengah (IKM) di seluruh Kota Mojokerto, yang turut menyukseskan pembangunan pemerintah daerah melalui Spirit of Majapahit. Hal ini, diungkapkannya saat menghadiri Presentasi Hasil Pendampingan dan Pembinaan Manajerial Terhadap IKM Kota Mojokerto 2019. 
   Acara yang dilaksanakan di Ruang Nusantara, Kantor Pemerintah Kota Mojokerto pada Rabu (16/10) sore ini, turut dihadiri Ketua Dekranasda Kota Mojokerto Nur Chasanah, Wakil Ketua Dekranasda Irma Lumiga, Kepala Disperindag Ruby Hartoyo, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Serta para mentor yang didatangkan langsung dari Bali, Dwi Iskandar dan Maria Quaryanti dari Business Export and Development Organization (BE-DO). 
   Presentasi ini dilaksanakan oleh para pelaku IKM yang merupakan hasil pendampingan dan pembinaan di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Mojokerto. Dimana, dari ratusan pelaku IKM, hanya dipilih 27 peserta yang mengikuti coaching clinic selama tiga kali pertemuan. 
   "Ada seleksinya. Diawal, ada 109 peserta yang ikut. Lalu diseleksi menjadi 75 orang. Kemudian diseleksi kembali menjadi 50 orang. Terus diseleksi lagi menjadi 27 peserta. Yang kemudian, dari 27 orang tersebut hanya ada sembilan IKM yang lulus. Dimana dari sembilan IKM itu, bisa menjadi IKM yang mandiri dan berdaya saing untuk Kota Mojokerto," kata Ning Ita, sapaan akrabnya. 
   Ning Ita berharap, nantinya produk hasil dari para IKM tersebut dapat membawa nama Kota Mojokerto semakin dikenal di seluruh penjuru Nusantara. Sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Mojokerto yang nantinya akan menjadi Kota Pariwisata. "Karena, IKM yang sehat itu, IKM yang sehat hasil produksinya, sehat administrasinya dan mampu membuka peluang tenaga kerja," imbuhnya. 
   Acara ini pun, ditutup dengan pemberian piagam penghargaan kepada para pelaku industri yang terpilih sebagai IKM Unggulan 2019. Dari puluhan IKM se-Kota Mojokerto yang mengikuti coaching clinic, Ning Ita memberikan penghargaan kepada sembilan IKM unggulan yang dinyatakan telah lulus dalam pembinaan manajerial perusahaan. *Hms/Ds

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget