[img src="https://1.bp.blogspot.com/-y5vc1w5WmmI/Wvu0-zyCxSI/AAAAAAAAE1k/6-N0xM6XlYERbg8k5nHriuOLiwFrZiWpACLcBGAs/s1600/150%2Bx%2B450%2Bbanner.png"/]

Kades Sidokerto diduga menerima uang fee dari pihak ketiga, yang besarnya mencapai kisaran 20% dari nilai proyek

Ada Dugaan Suap Jalan Aspal Yang Dibiayai DD Rp 307.609 Juta
JOMBANG-suaraharianpagi.com
   Lagi-lagi proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) di lingkungan Kabupaten Jombang bermasalah. Kali ini proyek pembangunan aspal lapen di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya pekerjaan jalan aspal lapen tersebut ada dugaan menyalahi ketentuan dan ada indikasi suap.
   Jalan aspal lapen yang bermasalah tersebut berlokasi di tiga titik, yang dibiayai dari DD tahun 2019 sebesar Rp 307.609.000; dengan perincian yaitu: Di Jalan Mawar muter Jalan Mangga. RT04 RW01 dengan volume Lebar 2,8 meter, Panjang 400 meter, menghabiskan anggaran Rp. 135.000.000; juta. Jalan Kenari sampai jalan Jetak RT03, RW04 dengan volume Lebar 2,8 meter, Panjang 140 meter menghabiskan biaya Rp. 63 juta. Serta Dusun Buduk RT02,RT05,RW 07,dengan volume 3 meter X  370 meter, menelan anggaran Rp.135 juta.
   Jalan aspal lapen ditiga titik tersebut diborongkan oleh pihak ketiga, padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa seharusnya dikerjakan secara swakelola dan 30% Dana Desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat bergerak.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Sidokerto diduga  menerima uang fee dari pihak ketiga, (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 20% dari nilai proyek.
Menurut salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa Kepala Desa Sidokerto diduga menerima uang fee  dari pemborong sebesar 20% dari total nilai proyek.
”Saya dengar dengar  dari salah satu rekanan bahwa pemborong jalan aspal lapen di Desa Sidokerto diduga telah memberikan uang fee kepada Kades sebesar 20% dari total nilai proyek”. ujarnya.
   Jalan di Desa Sidokerto yang dibangun aspal lapen tersebut adalah jalan paving, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah desa Sidokerto diatasnya dibangun jalan aspal lapen, jadi pekerjaan B- nolnya adalah jalan paving yang relatif masih bagus.
   Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan oleh pemborong, karena sebelumnya sudah ada jalan paving, pemborong tinggal memoles sedikit aspal lapen, dan tidak semua item batu yang seharusnya digelar dikerjakan. Jadi pemborong bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi warga yang gigit jari karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan,
   Informasi yang dihimpun dari warga setempat, jalan tersebut belum begitu lama dikerjakan, tenaga kerjakanya dari luar warga desa Sidokerto, tidak satupun warga Sidokerto yang ikut mengerjakan jalan aspal lapen tersebut.
   Tak hanya itu pengerjaan jalan tersebut, diduga tidak mengacu kepada program padat karya tunai (Cash for wark), proyek diduga diborongkan atau dikerjakan oleh kontraktor.
    Terkait hal tersebut Kepala Desa Sidokerto saat akan dikonfirmasi kondisinya sakit, Sekertaris Desa Sidokerto Hakim ketika dikonfirmasi via ponselnya tidak mau mengangkat, diwakili Kasi Pembangunan Abdul Muis, membenarkan kalau pekerjaan aspal lapen ditiga titik di kerjakan oleh pihak ketiga. Ia juga membenarkan bahwa anggaran yang di bentang di APBDesa Sidokerto dengan RAB tidak sama. Dengan alasan RAB-nya belum direfisi.
Perlu diketahui bahwa anggaran di APBDesa Sidokerto 2019, untuk Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalas Desa sebesar Rp.307.609.000; sementara di dalam RAB nya untuk tiga titik jalan yang dikerjakan dengan aspal lapen menelan anggaran sebesar Rp.333.000.000; ada selisih Rp. 25 juta lebih yang perlu dipertanyakan, ada dugaan selisih anggaran di buat bancaan panitia pelaksanan Dana Desa di Desa Sidokerto.
   Munurut Deddy, dari LSM GADJAH MADA yang berkantor di jalan Gadjah Mada Mojokerto, mengatakan di Kabupaten Jombang, banyak proyek infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa, yang diduga menyalahi ketentuan tidak pernah ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, ini yang membuat Kepala Desa semau gue mengerjakan proyek yang dibiayai dari Dana Desa, 
Kejadian ini yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan penyimpangan Dana Desa kepada pihak Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang. Karena dianggap membuang-buang waktu dalam menulis laporan. Kami berharap dengan adanya kejadian ini kepala Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang, bertindak tegas kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan Dana Desa. *ryan

Posting Komentar

[facebook]

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget