[img src="https://1.bp.blogspot.com/-y5vc1w5WmmI/Wvu0-zyCxSI/AAAAAAAAE1k/6-N0xM6XlYERbg8k5nHriuOLiwFrZiWpACLcBGAs/s1600/150%2Bx%2B450%2Bbanner.png"/]

Jangan sampai Kabupaten Jombang, dijadikan objek proyek Dana Desa


Diduga Kades dan TPK Nekad Tabrak Aturan Proyek Jalan
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Koordinator LSM Gadjah Mada, Mojokerto, Johni menanggapi, Proyek Aspal Lapen yang dibiayai dari Dana Desa (DD) 2019, di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, yang diduga bermasalah karena di borongkan pihak ketiga dan ada dugaan markup anggaran. Oleh karena itu ia meminta aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa timur bertindak tegas.
   Proyek tersebut adalah Aspal Lapen di jalan Mawar muter jalan Manggah RT.04/01, volume 400 m X 2,8 m, dengan anggaran Rp.135.000.000; Jalan Kenari Jalan Jetak,Rt 03/04, volume140 m X 2,8 m, anggaran Rp.63.000.000; dan Dusun Buduk RT 02,05/07 dengan volume 370 m X 3 m dengan anggaran Rp.135.000.000; semua anggaran dari DD 2019.
   Johni mengatakan “aparat penegak hukum (Polisi atau Kejaksaan) harus bertindak tegas, segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Sidokerto, H. Amir Tohari, dan TPK nya Slamet,selaku pelaksana kegiatan”.
“Mereka jangan hanya dipanggil dan diperiksa bila perlu mereka segera ditahan. Karena sudah jelas-jelas kegiatan proyek aspal Lapen di Desa Sidokerto, bermasalah. karena proyek tersebut diduga diborongkan pihak ketiga dan Kepala Desa H. Amir Tohari, diindikasikan menerima fee 20% dari total nilai proyek, tidak hanya itu saja Kades Sidokerto juga diduga memar’ap anggaran kegiatan tersebut. Dipapan APB-Desa Sidokerto, untuk tiga titik proyek aspal lapen di anggarkan Rp. 307.609.000; sementara di RAB nya,kalau kita jumlah sebesar Rp. 333.000.000; sesuai dengan penjela san Kasi Perencanaan Abdul Muis, ada kelebihan Rp.25.000.000; lebih yang diduga dibuat bancaan Kepala Desa dan panitia kegiatan. Saya juga berharap Pemkab Jombang juga mengambil tindakan tegas.” Kata Johni.
   “Jangan sampai Kabupaten Jombang, dijadikan objek proyek Dana Desa, oleh Kepala Desa Sidokerto, karena yang rugi selain Pemkab juga masyarakat, apabila sebuah proyek tidak memenuhi spek dan cepat rusak maka untuk beberapa tahun tentunya kita tidak dapat pembangunan yang sama karena mengacu pada aturan mainnya” ungkapnya.
“Untuk itu, kami mendesak aparat penegak hukum, jeli dan segera bertindak tegas. Jangan menunggu laporan resmi dari masyarakat. Panggil dan periksa dulu kepala Desa Sidokerto, H. Amir Tohari, dan pihak terkait lainya, nanti akan ketahuan ada pelangaran hukum atau tidak. Kalau mereka tidak pernah dipanggil dan diperiksa mungkin penegak hukum tidak akan tahu ada pelangaran hukum atau tidak.” kata jhoni.
   Ditambahkan “Setiap perencanaan pembangunan Aspal Lapen pasti dibuat sebaik mungkin agar masa pemakaian (penggunaan)  bisa bertahan lama, minimal 5 - 6 tahun bahkan lebih. Namun pekerjaan aspal lapen di desa Sidokerto diperkirakan tidak akan tahan lama karena dasar kegitan tersebut adalah paving yang relatif masih bagus.
   Tidak hanya itu pelaksanaan proyek Aspal Lapen ditiga titik yang berlokasi didesa Sidokerrto tersebut tidak transparan, TPK selaku pelaksana proyek sejak awal pengerjaan sampai hari ini tidak memasang papan nama proyek, apa lagi prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Padahal pemasangan papan nama proyek dan prasasti wajib dalam persyaratan dan lingkup pelaksanaan kontruksi.
   Menurut Jhoni, ini semua bisa terjadi karena lemahnya pengawasan baik dari Kecamatan dan dari Dinas Teknis setempat. Bahkan kami menduga mereka memang bersekongkol untuk mengerjakan proyek tersebut dengan cara diborongkan sehingga 30% padat karya tunai bisa dibuat bancaan bersama.
   “Kalau pihak Kecamatan dan Dinas Teknis melakukan pengawasan dengan benar, tidak mungkin ini semua akan terjadi. Oleh karena mereka harus diseret keranah hukum. Dan kami berharap penegak hukum segera memanggil dan memeriksa mereka, bila perlu segera ditahan”. Tegas Johni.
Sementara Kepala Desa Sidokerto, H. Amir Tohari ketika dikonfirmasi di kantornya, kondisinya sakit strok, tidak bisa bicara, sekdesnya pergi kekecamatan, diwakili Kasi Perenca naan Abdul Muis, membenarkan kalau proyek Aspal Lapen ditiga titik tersebut diborongkan pihak ketiga, untuk anggaranya memang tidak sama antara APBDesa dengan RABnya, tapi yang saya bacakan ini belum direfisi.
 Dari pantauan dilapangan, pem bangunan tidak transparan, tidak ada papan nama proyek juga tidak ada prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Proyek dikerjakan sekitar bulan Juli  tahun 2019, namun kondi sinya sangat memprihatinkan  sudah pada mengelupas abu batunya. *tim


Posting Komentar

[facebook]

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget