[img src="https://1.bp.blogspot.com/-y5vc1w5WmmI/Wvu0-zyCxSI/AAAAAAAAE1k/6-N0xM6XlYERbg8k5nHriuOLiwFrZiWpACLcBGAs/s1600/150%2Bx%2B450%2Bbanner.png"/]
Jalan Aspal Diduga Ada Suap
JOMBANG - suaraharianpagi.com
    Lagi-lagi pekerjaan pembangunan jalan lingkungan, berupa pembangunan Jalan aspal lapen di Dusun Ngares, Desa Kebondalem, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, diduga menyalahi aturan, dan ada indikasi suap.
   Pasalnya, pekerjaan jalan aspal lapen sepanjang 438 meter, dan lebar 3 meter, dengan anggaran Rp.106,816.000; dari Dana Desa 2019, tersebut diborongkan kepada pihak ketiga, yaitu orang bernama Mhj,warga  Desa Janti, Kecama tan Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa harus dikerjakan secara swakelola dan 30% dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terdongkrak.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Kebondalem, Purwanto, diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 20% dari nilai proyek. Menurut KP (38) warga setempat, kabar yang beredar Kades Kebondalem, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
Saya dengar-dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Dusun Ngares, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 20% dari nilai proyek”. Kata KP, Senin (26/08).
   Jalan di Dusun Ngares, yang dibangun aspal lapen tersebut, adalah jalan aspal yang relatif masih bagus, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah desa Kebondalem, diatasnya dibangun jalan aspal lapen. Jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang relatif masih bagus..
    Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dimainkan, karena jalan yang sebelumnya masih relatif bagus, selanjutnya bagian atas jalan hanya dipoles sedikit dengan aspal lapen. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang gigit jari atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan”. Ucap KP.
   Kepala desa Kebondalem, Purwanto, saat dimintai konfirmasi via ponselnya dua kali hari Senin (26/08), jam 12.32 wib, tidak mau mengangkat, alias tidak mau menjawab. Sedangkan ketua Tim pengelola kegiatan (TPK) Dana Desa, Desa Kebondalem, lebih suka diam seribu bahasa, karena tidak merasa dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
Dari pantauan dilapangan, pembangunan jalan aspal lapen tersebut dikerjakan belum begitu lama, tenaga kerjanya diduga  bukan warga desa Kebondalem. Sementara material yang ada aspal curah, batu dan abu batu. 
Sedangkan proyek yang dibiayai dari DD tahun 2019 ini harus di laksanakan secara swakelola, atau dengan cara Program Padat Karya Tunai. Hal tersebut diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, dan Menteri Pelak sanaan pembangunan nasional/Kepala badan pembangunan nasional. No: 040-8698 Tahun 2017; Nomer: 954/KMK.07/2017;Nomer:116 Tahun 2017;No: 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang: Penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No: 6 Tahun 2014 tentang desa.*ryan

Posting Komentar

[facebook]

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget