Agustus 2019


suaraharianpagi.com. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto Didiek Safiqo Hanim, mengumumkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 yang mencapai Rp 500 miliar lebih. Laporan ini Ia sampaikan pada malam gathering evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019, yang dihadiri Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Selasa (27/8) di Royal Hotel Trawas.
   “PAD tertinggi dihasilkan oleh BPKAD yang terealisasi sebesar Rp 7.255.700.00 dari target Rp 9.754.969.990. Juga ada dari kecamatan yakni Mojosari, yang terealisasi sebesar Rp 2.219.674.233 dari target Rp 3.841.864.990. Data perolehan ini tercatat sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019,” kata Didik.

   Sedangkan Wakil Bupati Pungkasiadi, dalam arahannya mengajak seluruh OPD untuk terus mengejar target PAD.
   “Target PAD kita untuk tahun 2019 adalah Rp 500 miliar lebih. Pada PAPBD 2019 ini, akan kita naikkan lagi targetnya menjadi Rp 515 miliar lebih. Kita masih bisa meningkatkannya dengan potensi yang ada. Namun terkait anggaran, kita masih tergantung dari Pusat,” kata wabup.
   Dirinya juga mengimbau agar kinerja pemungutan PBB-P2 lebih ditingkatkan. Mengingat realisasi penerimaan PBB-P2 buku I, II, dan III masih mencapai 43,69%.
   “Target PAD harus terpenuhi, minimal 100 persen. Sehingga bisa menopang pembiayaan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat,” semangat wabup.
   Kegiatan ini dihadiri Assisten Pemerintahan dan Kesra, kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Mojokerto. *ds/hms
Jalan Aspal Diduga Ada Suap
JOMBANG - suaraharianpagi.com
    Lagi-lagi pekerjaan pembangunan jalan lingkungan, berupa pembangunan Jalan aspal lapen di Dusun Ngares, Desa Kebondalem, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, diduga menyalahi aturan, dan ada indikasi suap.
   Pasalnya, pekerjaan jalan aspal lapen sepanjang 438 meter, dan lebar 3 meter, dengan anggaran Rp.106,816.000; dari Dana Desa 2019, tersebut diborongkan kepada pihak ketiga, yaitu orang bernama Mhj,warga  Desa Janti, Kecama tan Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa harus dikerjakan secara swakelola dan 30% dana desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar ekonomi masyarakat terdongkrak.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Kebondalem, Purwanto, diduga menerima uang fee dari pihak ketiga (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 20% dari nilai proyek. Menurut KP (38) warga setempat, kabar yang beredar Kades Kebondalem, diduga mendapatkan uang fee dari pemborong.
Saya dengar-dengar dari salah seorang kontraktor, bahwa pemborong jalan aspal lapen di Dusun Ngares, diduga memberikan uang fee, kepada Kades besarnya kisaran 20% dari nilai proyek”. Kata KP, Senin (26/08).
   Jalan di Dusun Ngares, yang dibangun aspal lapen tersebut, adalah jalan aspal yang relatif masih bagus, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah desa Kebondalem, diatasnya dibangun jalan aspal lapen. Jadi pekerjaan B-nolnya adalah jalan aspal yang relatif masih bagus..
    Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dimainkan, karena jalan yang sebelumnya masih relatif bagus, selanjutnya bagian atas jalan hanya dipoles sedikit dengan aspal lapen. Jadi pemborong bisa mendapat untung besar. Tapi warga yang gigit jari atau warga yang rugi, karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan”. Ucap KP.
   Kepala desa Kebondalem, Purwanto, saat dimintai konfirmasi via ponselnya dua kali hari Senin (26/08), jam 12.32 wib, tidak mau mengangkat, alias tidak mau menjawab. Sedangkan ketua Tim pengelola kegiatan (TPK) Dana Desa, Desa Kebondalem, lebih suka diam seribu bahasa, karena tidak merasa dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
Dari pantauan dilapangan, pembangunan jalan aspal lapen tersebut dikerjakan belum begitu lama, tenaga kerjanya diduga  bukan warga desa Kebondalem. Sementara material yang ada aspal curah, batu dan abu batu. 
Sedangkan proyek yang dibiayai dari DD tahun 2019 ini harus di laksanakan secara swakelola, atau dengan cara Program Padat Karya Tunai. Hal tersebut diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, dan Menteri Pelak sanaan pembangunan nasional/Kepala badan pembangunan nasional. No: 040-8698 Tahun 2017; Nomer: 954/KMK.07/2017;Nomer:116 Tahun 2017;No: 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang: Penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang No: 6 Tahun 2014 tentang desa.*ryan


Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah DPRD Kabupaten Sampang
Sampang – suaraharianpagi.com
   Sebanyak 45 orang calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang terpilih, resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sampang untuk periode masa jabatan tahun 2019-2024. Mereka diambil sumpah dan janjinya dalam Rapat Paripurna Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sampang, Minggu (25/8) di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Sampang.
   Pengambilan sumpah Anggota DPRD di lakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sampang, kemudian naskah sumpah tersebut ditandatangani oleh perwakilan anggota dewan dari seluruh anggota. Pelantikan pimpinan definitif DPRD kabupaten sampang akan dilakukan jika penyusunan tata tertib sudah rampung. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan pembentukan alat kelengkapan DPRD kabupaten sampang. “Setelah terbentuk pimpinan definitif baru nanti akan kita melangkah untuk pembentukan alat kelengkapan dewan”, ungkapnya.
   Pelantikan ini menandai sebagai sebuah titik tolak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. “Kini saatnya saudara-saudara Anggota DPRD Sampang masa jabatan 2019-2024 melangkah bersama untuk mewujudkan janji-janji untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah dengan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah, memegang peranan yang sangat strategis dalan menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah”, jelasnya.
   Adapun unsur pimpinan DPRD Sampang sementara langsung diumumkan, yakni menunjuk Fadhol dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Ketua. Hal ini sesuai usulan dari Partai masing-masing sebagai Parpol yang memperoleh Kursi terbanyak. “Ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan sebagai rangkaian dari pelaksanaan Pemilu 2019”, kata Fadhol saat menyampaikan sambutannya.
   Dirinya menambahkan bahwa dirinya mewakili seluruh anggota DPRD kabupaten sampang periode 2019-2024 mengucapkan terima kasih kepada jajaran penyelenggara pemilu, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan masyarakat. Pihaknya mengatakan bahwa anggota DPRD saat ini akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sampang sebagai wujud tanggung jawab anggota dewan. “Kami tidak akan bisa melaksanakan tugas ini tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari seluruh warga kabupaten sampan”, pungkasnya. *roni



Diduga Pj. Kades Kerjakan Proyek Dana Desa di Wilayah PUPR
Jombang - suaraharianpagi.com
   Nilai alokasi dana pemerintah untuk pembangunan setiap desa di Indonesia terus meningkat. Sayang nya alokasi yang diberikan tak dimanfaatkan Desa untuk pembangu nan proyek diinternal wilayah atau kewenangan desa, tapi justru desa mengerjakan proyek yang bukan wilayahnya. Sehingga, banyak pemanfaatan dana desa yang tidak terkoreksi.
   Hal tersebut ditemukan beberapa kasus proyek desa yang diduga seharusnya bukan wilayah desa, oleh pihak desa malah dikerjakan dengan menggunakan Dana Desa, hanya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari proyek tersebut, ini yang membuat tumpang tindih dengan proyek pemerintah daerah. Hal tersebut membuat proyek yang dikerjakan oleh desa justru sia-sia.
   Ini terjadi di Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, telah dibangun TPT (Tembok Penahan Tanah) dua titik, diwilayah Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), masing-masing di Dusun Bogorejo depan Masjid, dibangun TPT (Tembok Penahan Tanah) dengan volume pekerjaan 175 M X1,4 M, dengan anggaran Dana Desa sebesar Rp.110.000.000; dan didusun yang sama Dusun Bogorejo dengan volume pekerjaan 110 M x 1,7 M yang menghabiskan anggaran Rp. 80.000.000; semuanya dibiayai dari Dana Desa tahun anggaran 2019.
   Hal tersebut menjadikan proyek desa menjadi sia-sia. Apalagi, dana desa yang diterima mestinya untuk membangun wilayah desa, tapi oleh desa dibuat mengerjakan proyek wilayah PUPR yang bukan kewenanganya. Hal ini yang membuat masyarakat Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, kecewa karena tidak ada bermanfaat untuk masyarakat setempat.
Jelas ini kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa Kalangsemanding dan Dinas PUPR, sehingga dana desa di Desa Kalangsemanding tidak tepat sasaran.
   Pj. Kepala Desa Kalangsemanding, Fatkhur Rozi, ketika dikonfirmasi via ponselnya hari Senin tgl 12 Agustus 2019. terkait Proyek TPT tersebut, mengatakan, “bahwa proyek TPT yang lokasinya diwilayah PUPR tersebut sudah berdasarkan RPJMD, Kalangsemanding, disamping itu merupakan Visi dan Misi Kepala Desa yang lama, saya hanya merealisasikan saja, saya sekarang masih sakit mas” tegas Fatkhur Rozi, Pj. Kepala Desa Kalangsemanding sambil menutup ponselnya.
   Sementara Deddy dari LSM GADJAG MADA, hari Senin tanggal 12 ketika dimintai komentarnya terkait kengawuran Pj, Kepala Desa Kalangsemanding, yang mengerjakan proyek yang bukan wilayah desa, mengatakan “Desa seharusnya lebih hati-hati dalam menyalurkan dana desa, Desa mengerjakan kegiatan harus berdasarkan musyawarah desa, bukan berdasarkan visi dan misi, apalagi Kades yang lama sudah habis masa jabatannya, terus siapa yang bertanggung jawab”. Semua proyek harusnya di dokumentasikan untuk pertanggungjawabanya. Hal ini sekaligus bentuk tranparansi aparat desa terhadap masyarakat”. terangnya.
   Di sisi lain, ketidaktahuan pemerintah desa terhadap proyek desa juga menunjukkan kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan tim pendamping desa.
   Kedepan sinergitas antara pemangku kepentingan yang menangani program pembangunan desa perlu ditingkatkan. Agar tidak terjadi lagi tumpang tindih wilayah proyek yang menimbulkan kesalaha pahaman di tengah masyarakat, ujarnya
   Ditambahkan, apapun yang terjadi di Desa Kalangsemanding, Pj, Kepala Desa, Kalangsemanding dan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) harus bertanggung jawab penuh, karena nama dan tempat kegiatan proyek sudah salah besar dan ngawur. Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum tanggap dengan kejadian ini sebelum masyarakan desa Kalangsemanding meluapkan kekecewaanya”. Tegas Deddy.
“Dana Desa yang tahun lalu bernilai total Rp. 20,7 triliun telah meningkat menjadi Rp46,9 triliun. Dan hanya akan disalurkan dalam dua tahap. Saya harap masyarakat bisa memanfaatkan hal ini untuk proyek yang berdampak real terhadap masyarakat”. pungkas. *ryan



Kebakaran Karena Limbah Las Kabupaten Mojokerto


Mojokerto – suaraharianpagi.com
Jumat tanggal 23 Agustus 2019 Pukul  11.00 s.d 14.00 WIB bertempat  di Perusahaan Paku CV. Hasil Karya Jalan. Raya Jetis Desa. Parengan Kecamatan Jetis Kab. Mojokerto telah terjadi kebakaran yang diduga akibat dari serpian las Kerak kotoran/sisa gram hasil produksi yang panas karena proses pengelasan blower penyaringan.
I.  Adapun kronologi kejadian sebagai berikut :
1. Pada Pukul 11.00 WIB  saat Sdr. Sugeng (Saksi), 36 th, laki-laki, alamat : Ds. Sawotratap Kec.  Sidoarjo Kab. Sidoarjo beserta 4 orang pekerja dimana mereka sebagai pekerja CV. Sawot beralamatkan Jln. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo yang sedang melakukan perbaikan blower pembuangan serbuk hasil produksi perusahaan CV. Hasil Karya alamat : Jalan. Raya Jetis Ds. Parengan Kecamatn Jetis Kabupaten Mojokerto yang rencananya akan ditambah saluran penyaringan pembuangan hasil produksi
2. Menurut keterangan saksi kejadian bermula karena adanya asap yang berlebihan pada waktu melakukan pengerjaan blower penyaringan yang disebabkan oleh :
- Panasnya lokasi titik pengelasan blower
- Karena adanya Kerak kotoran/sisa gram hasil produksi bercampur oli yang berakibat timbulnya asap yang banyak dimana dalam pengerjaan blower tersebut seharusnya kerak kotoran ataupun sisa gram harus dibersihkan terlebih dahulu karena kerak tersebut termasuk bahan yang mudah terbakar.
3. Selanjutnya Sdr. Sugeng melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Iskak (Kepala Bagian Bengkel CV. Hasil Karya Perusahaan Paku), kemudian Sdr. Iskak melaporkan kejadian tersebut kepada satpam dan pimpinan.
4. Guna menghindari hal-hal yang tidak dimungkinkan akibat dari asap maka para pekerja berusaha memadamkan dengan menggunakan air, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jetis dan menghubungi petugas pemadam kebakaran.
II. Pada  Pukul  12.15 WIB petugas pemadaman kebakaran dari PMK Pemkot Mojokerto,  PMK Pemkab Mojokerto dan PMK Tjiwi Kimia tiba di lokasi kejadian untuk melakukan proses pemadaman.

III. Sedangkan Kerugian Yang Ditanggung :
1. Personil : NIHIL
2. Materiel : Serbuk kayu 10 ton hangus terbakar.
IV. Pada pukul 14.00 Wib asap yang timbul berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran selanjutnya dilakukan pembasahan sampai dengan saat ini guna menghindari masih adanya asap ataupun sisa-sisa api yang berpotensi menimbulkan kebakaran lagi.

V. Dmikian dilaporkan UMP.
Pendapat pelapor
Kejadian kebakaran yang diduga akibat dari serpian las Kerak kotoran / sisa gram hasil produksi yang panas karena proses pengelasan blower penyaringan dan situasi sampai saat ini aman terkendali. *rilies*ries

DPRD Sampang Gelar Rapat Paripurna

Penyampaian Pandangan Fraksi dan Perubahan APBD 2019
Sampang – suaraharianpagi.com
   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sam pang menggelar rapat paripurna penyampaian peman dangan umum fraksi-fraksi ten tang perubahan APBD Th 2019 dan jawaban Bupati Sampang di Gedung Aula Kantor DPRD kabupaten Sampang Senin (19/08/2019). Acara di pimpin langsung Ketua DPRD Kabupa ten Sampang Juhari
Dalam rapat paripurna tersebut anggota DPRD perwakilan masing-masing Fraksi menyerahkan pandangan umumnya kepada Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, melalui Ketua DPRD Kabupaten Sampang, dan dilanjutkan dengan penyerahan jawaban Bupati Sampang melalui ketua DPRD Sampang.
   Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menjelaskan berdasarkan hasil evaluasi rancangan APBD Th 2019-2020 perubahan itu untuk menyingkronkan dengan program ptioritas atau program masyarakat. “Kita singkronkan dengan program prioritas, program yang pro masyarakat. Dan barusan kita sudah serahkan hasil rapat perubahan Raperda", ungkapnya.
   Menurutnya jumlah pendapatan anggaran daerah ( PAD) kabupaten Sampang di Th 2019 – 2020 semakin meningkat hingga Rp 13 M, sehingga perlu di lakukan perubahan utamanya dalam bidang pembangunan infra stuktur kecuali dana hibah yang konsumtif.
“Banyak yang dilakukan perubahan seperti infrastuktur dan lain-lain, yang jelas kita hindari untuk dana hibah konsumtif, karena kita prioritaskan hibah yang produktif,” tandasnya.
   Sementara Ketua DPRD Sampang, Jauhari mengungkapkan, pihaknya bersama seluruh anggota atas nama fraksi seluruh Partai menilai kebijakan Bupati Sampang Bersama Wakilnya dapat diterima Karena singkron dengan program prioritas, program yang pro masyarakat. Sehingga dalam perjalanan Sidang Paripurna berjalan lancar tanpa ada bantahan sanggahan berarti. *adv/why



   suaraharianpagi.com . Tiga desa di Kecamatan Mojosari dikucur Bantuan Keuangan (BK) Desa tahun anggaran 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, senilai total Rp 900 juta. Tiga desa tersebut antara lain Desa Randubango, Modopuro, dan Kedunggempol masing-masing sebesar Rp 300 juta. Bantuan diserahkan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi pada acara rembuk desa, Rabu (21/8) pagi.
   Wakil bupati Pungkasiadi pada kesempatan ini mengatakan, pemberian BK desa dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di pedesaan. Hal ini guna menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian Kabupaten Mojokerto. Namun hal tersebut juga butuh sinergi dengan seluruh elemen masyarakat.

   “Pembangunan dimulai dari desa sesuai instruksi pusat. Prinsip kami adalah pemerataan di segala bidang. Pembangunan ada skalanya. Tentu yang prioritas akan kita dahulukan. Sinkronisasi, sinergi, inilah yang membuat kita maju,” kata wabup.
   Wabup juga menyampaikan program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai gaji Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).
   “Sudah kami anggarankan (PPDI Kabupaten Mojokerto) di tahun 2020. Nantinya akan kami setarakan dengan gaji PNS Golongan II, “ ungkap wabup.
Dengan adanya program tersebut, para perangkat desa diharapkan dapat meningkatkan kinerja lebih baik. Apalagi, kini desa memiliki alokasi anggaran yang besar menyusul digulirkannya program Dana Desa (DD) sejak tahun 2015. Bahkan, dengan nilai yang terus meningkat setiap tahun.
Tak lupa wabup juga berpesan pada warga masyarakat, untuk selalu berperan aktif dalam pengelolaan sampah secara maksimal. Dengan harapan Mojokerto dapat kembali memperoleh Adipura, mengingat penilaian Adipura berbeda dari tahun sebelumnya. *ds/hms


Diduga Kades dan TPK Nekad Tabrak Aturan Proyek Jalan
JOMBANG - suaraharianpagi.com
   Koordinator LSM Gadjah Mada, Mojokerto, Johni menanggapi, Proyek Aspal Lapen yang dibiayai dari Dana Desa (DD) 2019, di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, yang diduga bermasalah karena di borongkan pihak ketiga dan ada dugaan markup anggaran. Oleh karena itu ia meminta aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa timur bertindak tegas.
   Proyek tersebut adalah Aspal Lapen di jalan Mawar muter jalan Manggah RT.04/01, volume 400 m X 2,8 m, dengan anggaran Rp.135.000.000; Jalan Kenari Jalan Jetak,Rt 03/04, volume140 m X 2,8 m, anggaran Rp.63.000.000; dan Dusun Buduk RT 02,05/07 dengan volume 370 m X 3 m dengan anggaran Rp.135.000.000; semua anggaran dari DD 2019.
   Johni mengatakan “aparat penegak hukum (Polisi atau Kejaksaan) harus bertindak tegas, segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Sidokerto, H. Amir Tohari, dan TPK nya Slamet,selaku pelaksana kegiatan”.
“Mereka jangan hanya dipanggil dan diperiksa bila perlu mereka segera ditahan. Karena sudah jelas-jelas kegiatan proyek aspal Lapen di Desa Sidokerto, bermasalah. karena proyek tersebut diduga diborongkan pihak ketiga dan Kepala Desa H. Amir Tohari, diindikasikan menerima fee 20% dari total nilai proyek, tidak hanya itu saja Kades Sidokerto juga diduga memar’ap anggaran kegiatan tersebut. Dipapan APB-Desa Sidokerto, untuk tiga titik proyek aspal lapen di anggarkan Rp. 307.609.000; sementara di RAB nya,kalau kita jumlah sebesar Rp. 333.000.000; sesuai dengan penjela san Kasi Perencanaan Abdul Muis, ada kelebihan Rp.25.000.000; lebih yang diduga dibuat bancaan Kepala Desa dan panitia kegiatan. Saya juga berharap Pemkab Jombang juga mengambil tindakan tegas.” Kata Johni.
   “Jangan sampai Kabupaten Jombang, dijadikan objek proyek Dana Desa, oleh Kepala Desa Sidokerto, karena yang rugi selain Pemkab juga masyarakat, apabila sebuah proyek tidak memenuhi spek dan cepat rusak maka untuk beberapa tahun tentunya kita tidak dapat pembangunan yang sama karena mengacu pada aturan mainnya” ungkapnya.
“Untuk itu, kami mendesak aparat penegak hukum, jeli dan segera bertindak tegas. Jangan menunggu laporan resmi dari masyarakat. Panggil dan periksa dulu kepala Desa Sidokerto, H. Amir Tohari, dan pihak terkait lainya, nanti akan ketahuan ada pelangaran hukum atau tidak. Kalau mereka tidak pernah dipanggil dan diperiksa mungkin penegak hukum tidak akan tahu ada pelangaran hukum atau tidak.” kata jhoni.
   Ditambahkan “Setiap perencanaan pembangunan Aspal Lapen pasti dibuat sebaik mungkin agar masa pemakaian (penggunaan)  bisa bertahan lama, minimal 5 - 6 tahun bahkan lebih. Namun pekerjaan aspal lapen di desa Sidokerto diperkirakan tidak akan tahan lama karena dasar kegitan tersebut adalah paving yang relatif masih bagus.
   Tidak hanya itu pelaksanaan proyek Aspal Lapen ditiga titik yang berlokasi didesa Sidokerrto tersebut tidak transparan, TPK selaku pelaksana proyek sejak awal pengerjaan sampai hari ini tidak memasang papan nama proyek, apa lagi prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Padahal pemasangan papan nama proyek dan prasasti wajib dalam persyaratan dan lingkup pelaksanaan kontruksi.
   Menurut Jhoni, ini semua bisa terjadi karena lemahnya pengawasan baik dari Kecamatan dan dari Dinas Teknis setempat. Bahkan kami menduga mereka memang bersekongkol untuk mengerjakan proyek tersebut dengan cara diborongkan sehingga 30% padat karya tunai bisa dibuat bancaan bersama.
   “Kalau pihak Kecamatan dan Dinas Teknis melakukan pengawasan dengan benar, tidak mungkin ini semua akan terjadi. Oleh karena mereka harus diseret keranah hukum. Dan kami berharap penegak hukum segera memanggil dan memeriksa mereka, bila perlu segera ditahan”. Tegas Johni.
Sementara Kepala Desa Sidokerto, H. Amir Tohari ketika dikonfirmasi di kantornya, kondisinya sakit strok, tidak bisa bicara, sekdesnya pergi kekecamatan, diwakili Kasi Perenca naan Abdul Muis, membenarkan kalau proyek Aspal Lapen ditiga titik tersebut diborongkan pihak ketiga, untuk anggaranya memang tidak sama antara APBDesa dengan RABnya, tapi yang saya bacakan ini belum direfisi.
 Dari pantauan dilapangan, pem bangunan tidak transparan, tidak ada papan nama proyek juga tidak ada prasasti yang menunjukan volume pekerjaan. Proyek dikerjakan sekitar bulan Juli  tahun 2019, namun kondi sinya sangat memprihatinkan  sudah pada mengelupas abu batunya. *tim



Terjadi Pertikaian dan Terkapar



 Surabaya – suaraharianpagi.com

   Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 Pukul 16.45 WIB di Polsek Wonokromo telah terjadi pembacokan terhadap Anggota Polsek Wonokromo A.n. Aiptu Agus (Anggota SPKT Polsek Wonokromo) dan Briptu Febian (Anggota Piket Reskrim) yang dilakukan orang tak dikenal (tanpa identitas)
Pelaku : OTK, laki - laki, sekitar 30 Th (tidak ditemukan identitas), dugaan melakukan jihad/amalia, dengan kronologi sbb :
1. Pukul 16.45 WIB pelaku (OTK) masuk ke Mapolsek Wonokromo selanjutnya diterima SPKT, kemudian ditanya keperluannya oleh anggota SPKT, tetapi secara tiba-tiba pelaku langsung melakukan pembacokan dengan menggunakan clurit dan mengenai bagian tubuh anggota SPKT, kemudian anggota SPKT berteriak minta tolong dan seketika itu Anggota Reskrim datang membantu dan melakukan penembakan terhadap pelaku (OTK) sehingga pelaku dapat segera diamankan oleh Anggota Reskrim Wonokromo.

2. Barang bukti yang diamankan :
a. 1 buah pisau penghabisan
b. 1 buah celurit
c. 1 buah ketapel dengan amunisi kelereng
d. 1 senpi gas gun hitam
e. 1 buah kaos warna hijau
f. alat mandi
g. 1 tas ransel hitam
h. 2 lembar kertas fotocopy bertuliskan laillahhaillallah
i. krupuk

3. Pukul 18.50 WIB. Kombes Pol Frams Manurung (Kadiv Humas Polda Jatim) dan Kombes Pol Sandi Nugroho (Kapolrestabes Surabaya) tiba di Mapolsek Wonokromo selanjutnya melaksanakan pertemuan tertutup dengan Kompol Cristoper (Kapolsekta Wonokromo).

4. Pukul. 19.00 WIB. Kapolres bersama Kadivhumas Polda Jatim memberikan jumpa pers yg intinya bahwa kejadian penyerangan anggota Polsek Wonokromo yg dilakukan oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) saat ini di duga karena aksi Amaliyah (Jihad), selanjutnya masih akan didalami oleh Polda Jatim.

5. Pukul. 19.25 WIB. Kadivhimas Polda Jatim dan Kapolresatabes Surabaya meninggalkan Mapolsekta Wonokromo.

Catatan :
1. Polisi telah mengamankan lokasi ( TKP), sementara pelaku tidak mau memberikan ket, selanjutnya Pelaku (OTK) dibawa ke Polda Jatim guna penyelidikan lebih lanjut.
2. Korban luka bacok atas nama Aiptu Agus sudah dibawa ke rumah sakit RKZ sedangkan Briptu Febian mengalmi luka lebam di wajah.
3. Kejadian tersebut telah dilaporkan dengan Laporan Polisi No. : LP/B/ /VIII/2019/Restabes Sby, tanggal 17 Agustus 2019
4. Saat ini di Mapolsek Wonokromo sedang dilaksanakan pengamanan Mapolsek.

5. Data Pelaku sbb :
a. NIK : 3513201001940002
b. Nama Lengkap : Andi Pribadi
c. No. KK : 3513201111050913
d. Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 10 Januari 1994
e Umur : 25 Tahun 7 Bulan 7 Hari.
f. Jenis Kelamin : Laki-laki.
g. Alamat : Dusun Plasaan, RT/RW : 015/005, Kelurahan Paras, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten/Kota Probolinggo Jawa Timur.
h. Agama : Islam.
i. Status Perkawinan : Belum Kawin.
j. Status Hub Dlm Keluarga : Anak
k. Dik Terakhir : Belum Tamat SD/Sederajat
l. Jenis Pekerjaan : Wirswasta.
m. NIK Ibu : 3513204107770142
n. Nama Ibu : Ririt Rahayu.
o. NIK Ayah : 3513200107730181
p. Nama Ayah : Budiono *ril#ries



Pemerintah Desa Bangun Jalan Dengan Dana Desa
Jombang - suaraharianpagi.com
   Untuk meningkatkan pembangunan desa, Pemerintah Desa (Pemdes) Kesamben, Kecama tan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tahun 2019 ini membangun Jalan rabat beton yang dibiayai dari anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019.
Dari data yang tercatat di Pemdes Kesamben, pembangunan jalan rabat beton tersebut terletak di Dusun Patuk Rt.03,Rw 06, sepanjang 173 Meter, Lebar 2 meter dan Tebal 12 Cm dengan anggaran sebesar Rp. 57.000.000;
   Kepala Desa Kesamben, Aris Prio Wasono mengatakan, bantuan Dana Desa (DD) tahun 2019, dimanfaatkan Pemdes Kesamben, untuk membangun berbagai fasilitas umum, seperti membangun jalan rabat beton di dusun Patuk dan dusun – dusun lainya.
Pembangunan ini dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan bantuan Dana Desa ini tentu bisa lebih dimaksimalkan untuk membangun fasilitas umum yang bisa mendongkrak kesejahteraan warga sekitar” kata Kades Kesamben Aris Prio Wasono kepada Suaraharianpagi.Com, 16/8/2019 yang lalu.
   Seluruh kegiatan pembangunan tersebut dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019, dan dikerjakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kesamben, Sukiat. Fasilitas umum itu dibangun tiada lain sebagai pendukung sarana infrastruktur jalan desa, yang nantinya bisa digunakan warga untuk melakukan berbagai aktifitas perekonomian dengan memperlancar transportasi warga masyarakat dusun Patuk.
   Sementara Ketua TPK Desa Kesamben, Sukiat, ditemui terpisah, mengatakan, pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa 2019, tersebut, kami laksanakan dengan baik, dan tranparan. Pekerjaan di Dusun Patuk dimulai tanggal 14 Agustus 2019 yang lalu. Dalam pelaksanaan program ini, kami lakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, karena semua yang kami lakukan sesuai dengan usulan berdasarkan hasil musyawarah desa sebelumnya.” Tegas Sukiat. *ryan


Dalam Rangka Persiapan Latgab 2019
Tim Wasev Itjen Mabes TNI Kunjungi Markas Batalyon Zipur 10
 Pasuruan – suaraharianpagi.com
  Tim Wasit dan Evaluasi (Wasev) Inspektorat Jendral (Itjen) Mabes TNI yang dipimpin oleh Kolonel Arh Handono, pada hari kamis, 15 Agustus melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di Yonzipur 10/JP/ 2 Kostrad, Pasuruan. Kunjungan Tim Wasev Itjen Mabes TNI ini dilaksanakan dalam rangka peme riksaan kesiapan pasukan dan peralatan tempur yang akan ditampil kan pada latihan gabungan (latgab) TNI tahun 2019. Giat Latgab TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) yang akan dilaksanakan pada 09 September besok selama 5 hari di Situbondo yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo bersama Panglima TNI. 
     Kunker Tim Wasev Itjen Mabes TNI diterima langsung oleh Komandan Batalyon (Danyon) Zipur 10/JP/2 Kostrad Mayor Czi Dendi Rahmat Subekti, S.I.P beserta Perwira Staf. Pemeriksaan tersebut meliputi pengecekan kesiapan personel dan kondisi fisik Alutsista yang dimiliki oleh Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, dipastikan dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan  dalam rangka latihan gabungan TNI 2019, serta siap digunakan pada medan operasi sesungguhnya”. Untuk satuan Yonzipur 10 Pasuruan, secara umum dinyatakan siap operasional dan siap melaksanakan giat latihan gabungan TNI tahun ini" Kata Kolonel Arh Handono.
     Sebelum menghadapi pada giat Latgab, para prajurit atau personil Yonzipur 10 terlebih dahulu harus melalui sejumlah tahapan dalam latihan tempur selama kurang lebih 9 bulan. Dari beberapa tahapan latihan yang dilakukannya yaitu latihan perorangan, latihan UST Ru, latihan UST Ton dan latihan UST Ki. Sementara dalam aksi para prajurit pada acara Latgab TNI tahun 2019, Danyon Zipur 10/JP/2 Kostrad Mayor Czi Dendi Rahmat Subekti, S.I.P telah menyiapkan personil pasukan tempur handalnya sebanyak 1 Kompi atau 120 prajurit yang setara dengan 1 Divisi Infanteri.
       Pada persiapannya tersebut, Mayor Czi Dendi Rahmat merasa puas serta menekankan kepada anggotanya agar selalu dan tetap menjaga nama baik keluarga besar TNI khususnya Yonzipur 10/JP/2 Kostrad. " Saya merasa cukup puas, pertahankan untuk tetap semangat serta menjaga nama baik TNI ", Tegasnya kepada anggota. *Syah



Upacara HUT RI ke 74 bertepatan
Ulang Tahun Bupati Sampang Yang Ke 47
Sampang – suaraharianpagi.com
   Bupati Sampang Slamet Junaidi memimpin upacara bendera HUT ke 74 Kemerdekaan Republik Indone sia di halaman Pendopo Bupati Sampang, Jalan Wijaya Kusuma. Tahun ini tahun pertama kalinya Bupati Sampang Bertindak sebagai inspektur upacara HUT RI. HUT Kemerdekaan RI pada tahun ini mengusung tema SDM Unggulan Indonesia Maju , sabtu (17/8).
   Bertindak sebagai pembaca Teks Proklamasi Ketua DPRD Kabupaten Sampang Juhari, Komandan Upacara Letkol Nur Hamin dari Kodim 0828, sementara pasukan pengibara bendera pembawa sang merah putih Halawatun Nufus SMAN 1 Sampang, pengibar bendera Nurul Fatmawati SMAN 1 Sampang, pengibar M. Hanafi SMKN 1 Sampang, pengibar Rian Mahesa SMAN 1 Ketapang, acara pengibaran bendera merah putih berjalan dengan khidmah dan penuh makna,usai pengibaran bendera para tamu undangan dan peserta upacara di suguhi lagu-lagu perjuangan dan daerah oleh obade gabungan dari bebera SMA, tidak sampai disitu saja suguhan Drum Band dari Trunojoyo marcing band pun ikut memerihkan HUT RI ke 74.
   Sebagai peserta upacara terdiri dari Anggota Polres Sampang, anggota TNI dari Kodim 0828, Mahasiswa, Karang Taruna, Tagana, Paramuka, Satpol PP Kabupaten Sampang, Pelajara SMA, Staf Organisasi Perangkat Daerah, sedangkan sebagai tamu undangan, para pejuang vetran, Kepala Polres beserta perwira lingkungan polres sampang, Dandim 0828 serat perwira kadim 0828, Kejaksaan Negeri Sampang beserta Kasinya, Pengadilan Negeri Sampang Kepala Rutan Sampang, Kepala OPD, Camat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua dan Angota DPRD Sampang, Kepala Desa se Kabupaten Sampang dan Ormas.
   HUT RI yang ke 74 merupakan momen spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahun Bupati Sampang H Slamet Junaidi yang ke 47, Bupati Sampang mendapatkan kejutan dari Forkopimda berupa nasi tumpeng dan kue ulang tahun yang langsung di kawal oleh pasukan dari unsur TNI POLRI dengan iringan konvoi dari luar pintu gerbang pendopo Bupati Sampang, bunyi sirini patwal sempat mengagetkan Bupati dan tamu undangan yang hadir,acara ditutup dengan pemberian tanda kasih kepada para vteran oleh Bupati Sampang
   Dalam wawancaranya Bupati Sampang H. Slamet Djunaidi menjelaskan “ memperingati HUT RI adalah kegiatan rutin setiap tahun, antusis masyarakatlah yang menjadikan HUT RI ini meriah tanpa melupakan jasa-jas para pahlaman dalam memperjuangkan kemerdekaan,dan kami bertekat unutuk tahun depan sampang menjadi kabupaten yang maju damai dan tentram, jadikan momen HUT RI sebagai penyemangat diri untuk memajukan sampang dan bangsa indonesia sesuai dangan tema SDM Unggul Indonesia Maju”mari kita selaraskan tujuan untuk sempang Hebat dan Bermartabat ungkapnya. *rn


Ada Dugaan Suap Jalan Aspal Yang Dibiayai DD Rp 307.609 Juta
JOMBANG-suaraharianpagi.com
   Lagi-lagi proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) di lingkungan Kabupaten Jombang bermasalah. Kali ini proyek pembangunan aspal lapen di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang bermasalah. Pasalnya pekerjaan jalan aspal lapen tersebut ada dugaan menyalahi ketentuan dan ada indikasi suap.
   Jalan aspal lapen yang bermasalah tersebut berlokasi di tiga titik, yang dibiayai dari DD tahun 2019 sebesar Rp 307.609.000; dengan perincian yaitu: Di Jalan Mawar muter Jalan Mangga. RT04 RW01 dengan volume Lebar 2,8 meter, Panjang 400 meter, menghabiskan anggaran Rp. 135.000.000; juta. Jalan Kenari sampai jalan Jetak RT03, RW04 dengan volume Lebar 2,8 meter, Panjang 140 meter menghabiskan biaya Rp. 63 juta. Serta Dusun Buduk RT02,RT05,RW 07,dengan volume 3 meter X  370 meter, menelan anggaran Rp.135 juta.
   Jalan aspal lapen ditiga titik tersebut diborongkan oleh pihak ketiga, padahal menurut ketentuan proyek Dana Desa seharusnya dikerjakan secara swakelola dan 30% Dana Desa harus dipakai untuk upah pekerja, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat bergerak.
   Yang lebih parah lagi beredar kabar, bahwa Kades Sidokerto diduga  menerima uang fee dari pihak ketiga, (pemborong) yang besarnya mencapai kisaran 20% dari nilai proyek.
Menurut salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa Kepala Desa Sidokerto diduga menerima uang fee  dari pemborong sebesar 20% dari total nilai proyek.
”Saya dengar dengar  dari salah satu rekanan bahwa pemborong jalan aspal lapen di Desa Sidokerto diduga telah memberikan uang fee kepada Kades sebesar 20% dari total nilai proyek”. ujarnya.
   Jalan di Desa Sidokerto yang dibangun aspal lapen tersebut adalah jalan paving, selanjutnya tahun 2019 ini, oleh pemerintah desa Sidokerto diatasnya dibangun jalan aspal lapen, jadi pekerjaan B- nolnya adalah jalan paving yang relatif masih bagus.
   Proyek jalan aspal lapen ini rawan sekali dipermainkan oleh pemborong, karena sebelumnya sudah ada jalan paving, pemborong tinggal memoles sedikit aspal lapen, dan tidak semua item batu yang seharusnya digelar dikerjakan. Jadi pemborong bisa meraup keuntungan yang besar. Tapi warga yang gigit jari karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan,
   Informasi yang dihimpun dari warga setempat, jalan tersebut belum begitu lama dikerjakan, tenaga kerjakanya dari luar warga desa Sidokerto, tidak satupun warga Sidokerto yang ikut mengerjakan jalan aspal lapen tersebut.
   Tak hanya itu pengerjaan jalan tersebut, diduga tidak mengacu kepada program padat karya tunai (Cash for wark), proyek diduga diborongkan atau dikerjakan oleh kontraktor.
    Terkait hal tersebut Kepala Desa Sidokerto saat akan dikonfirmasi kondisinya sakit, Sekertaris Desa Sidokerto Hakim ketika dikonfirmasi via ponselnya tidak mau mengangkat, diwakili Kasi Pembangunan Abdul Muis, membenarkan kalau pekerjaan aspal lapen ditiga titik di kerjakan oleh pihak ketiga. Ia juga membenarkan bahwa anggaran yang di bentang di APBDesa Sidokerto dengan RAB tidak sama. Dengan alasan RAB-nya belum direfisi.
Perlu diketahui bahwa anggaran di APBDesa Sidokerto 2019, untuk Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalas Desa sebesar Rp.307.609.000; sementara di dalam RAB nya untuk tiga titik jalan yang dikerjakan dengan aspal lapen menelan anggaran sebesar Rp.333.000.000; ada selisih Rp. 25 juta lebih yang perlu dipertanyakan, ada dugaan selisih anggaran di buat bancaan panitia pelaksanan Dana Desa di Desa Sidokerto.
   Munurut Deddy, dari LSM GADJAH MADA yang berkantor di jalan Gadjah Mada Mojokerto, mengatakan di Kabupaten Jombang, banyak proyek infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa, yang diduga menyalahi ketentuan tidak pernah ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum, ini yang membuat Kepala Desa semau gue mengerjakan proyek yang dibiayai dari Dana Desa, 
Kejadian ini yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melaporkan penyimpangan Dana Desa kepada pihak Inspektorat maupun ke Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang. Karena dianggap membuang-buang waktu dalam menulis laporan. Kami berharap dengan adanya kejadian ini kepala Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum Pemkab Jombang, bertindak tegas kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan Dana Desa. *ryan


Kirap Bendara Merah Putih KE-74


Mojokerto – suaraharianpagi.com
Hari ini Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 pukul 07.00 s.d 09.00 WIB bertempat di Lapangan TBI (Taman Brantas Indah) Desa Mlerip Kec. Jetis Kab. Mojokerto (sebagai titik finish) telah dilaksanakan rangkaian kegiatan Kirab Bendera Sang Merah Putih sepanjang 740 M dengan tema "Prasetya Merah Putih" dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-74 Tahun 2019  yang diselenggarakan oleh Polresta Mojokerto dengan penanggung jawab kegiatan Kapolresta Mojokerto AKBP Sigit Dany Setiyono, SH. SIK. MSc. (Eng). yang diikuti ± 3000 orang.

I. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain :

1. Dandim 0815 Mojokerto Letkol Kav Hermawan Weharima, SH.
2. Kapolresta Mojokerto AKBP Sigit Dany Setiyono, SH. SIK. MSc. (Eng).
3. Walikota Mojokerto Hj. Ika Puspitasari, SE.
4. Wakil Bupati Mojokerto H. Pungkasiadi, SH.
5. Kepala Kejari Kota Mojokerto Dr. Halila Rama Purnama, SH. M.Hum.
6. Kepala Kejari Kab. Mojokerto Rudy Hartono, SH. MH.
7. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Muslim, SH. MH.
8. Ketua BNN Kota Mojokerto, AKBP Suharsih, SH, M.Si.
9. Sekdakot Mojokerto Harlistyati, SH. MSi.
10. Sekdakab Mojokerto Ir. Herry Suwito, MM.
11. Para Ka OPD Kota dan Kab. Mojokerto terkait.
12. Para PJU Kodim 0815 dan Polresta Mojokerto.
13. Para Toda, Toga dan Tomas se Kota Mojokerto.
14. Peserta Kirab perwakilan dari anggota Kodim 0815, Polresta Mojokerto, ASN Pemkot dan Pemkab Mojokerto, Purna Paskibraka Kota Mojokerto, Pelajar dan elemen masyarakat.

II. Rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pada pukul 07.15 WIB Kirap Prasetya Merah Putih Memasuki Finish lapangan TBI (Taman Brantas Indah) Ds. Mlerip Kec. Jetis Kab. Mojokerto,dengan urutan susunan personel sebagai berikut : - Patwal Polresta Mojokerto - Unsur Forkopimda Mojokerto - Pok gabungan TNI, Polri, ASN, Purna Paskibraka dan elemen masyarakat pembawa Bendera Merah Putih - Pok gabungan TNI, Polri, ASN, Purna Paskibraka dan elemen masyarakat pembentang Bendera Merah Putih.
2. Pukul 07.55 WIB para forpimda Mojokerto menuju ke ujung tepi sungai brantas untuk berdoa sasaji dengan tujuan Kota Mojokerto aman tidak ada bencana dan slalu di berikan anugerah oleh tuhan YME.
3. Pukul 08.13 WIB Menyanyikan lagu kebangsaan diantaranya sebagai berikut :
a. Indonesia Raya.
b. Gebyar gebyar Indonesia.
c. Indonesia Pusaka.
4. 08.30 WIB dilaksankan pelipatan penggulungan prasetya bendera merah putih sepanjang 740 M.
5. Sambutan Walikota Mojokerto yang intinya :
a. Menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap Forpimda Mojokerto serta seluruh elemen yang tergabung dalam acara Kirab Bendera Sang Merah Putih sepanjang 740 M.
b. Persamaan dan persatuan bangsa sangatlah penting,  karena  bisa mewujudkan kekompakan  sehingga semakin kita memperkuat cinta kepada tanah air Indonesia
c. Dengan berkibarnya sang merah putih membuat kita bangga kita wujudkan untuk mengisi  kemerdekaan membangun kemerdekaan untuk bergotong-royong ke depan lebih baik.
d. Semoga Kota Mojokerto kedepan selalu kondusif damai dan aman.
4. Pukul 08.30 WIB dilaksanakan pembacaan Ikrar prasetya Merah Putih yang di bacakan oleh Kapolresta Mojokerto AKBP Sigit Dany Setiyono, SH. SIK. MSc. (Eng).
 
III. Pada pukul 09.00 WIB rangkaian kegiatan  Kirap Prasetya Merah Putih selesai dengan tertib, lancar dan aman.
IV. Dmikian dilaporkan UMP.
V . Pendapat Pelapor.
Kegiatan Kirab Bendera Sang Merah Putih dengan tema "Prasetya Merah Putih" dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 74 Tahun 2019 merupakan wujub penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan serta guna mempererat kebhinekaan seluruh komponen masyarakat agar tercipta situasi yang harmonis, aman dan nyaman. *rilies/ris

XxX

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget