Halloween Costume ideas 2015
[img src="https://1.bp.blogspot.com/-y5vc1w5WmmI/Wvu0-zyCxSI/AAAAAAAAE1k/6-N0xM6XlYERbg8k5nHriuOLiwFrZiWpACLcBGAs/s1600/150%2Bx%2B450%2Bbanner.png"/]

Program PTSL Diduga Ada Indikasi Pungli
Jombang -  suaraharianpagi.com
 Masyarakat Desa Brudu, Keca matan Sumobito, Kabupaten Jom bang, Jawa Timur  mengeluhkan Program Pendaftaran Tanah Sistema tik Lengkap (PTSL).  Pasalnya, da lam prateknya, program tersebut panitia masih menarik biaya berfariasi antara Rp.500.000; sampai Rp.700.000; bahkan lebih.
   Menurut LN (47) warga Desa Brudu, kepada Suaraharianpagi.com  mengatakan, waktu sosialisasi di kantor balai Desa Brudu, biaya Program  Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sebesar Rp.150.000; Dengan perincian untuk beli patok pembatas tanah,biaya matrei, fotocopy, dan biaya transport panitia di desa.
   Tapi kenyataan dilapangan berbeda, malah saya mengajukan pemecahan menjadi 5 sertifikat dipungut biaya Rp. 2,5 juta. Jadi satu sertifikat dikenakan biaya Rp. 500.000; Pungutan tersebut ditarik oleh Kepala Dusun Brudu.
   Masih menurut LN, pungutan liar tersebut berdalil untuk mengurus surat – surat tanah didesa. Padahal pemerintah desa tidak mempunyai kewenangan untuk memungut biaya surat–surat tanah didesa. Jadi pungutan Rp. 500.000; itu jelas–jelas Pungli, harus ditindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum.
   Hal senada juga dikatakan oleh Parto bukan nama sebenarnya, warga dusun Plosorjo, yang mengajukan 3 bidang sertifikat, ia harus mengeluarkan uang dari kocenya sebesar Rp. 1,5 juta. Dengan alasan untuk mengurus surat–surat didesa, beli patok pembatas tanah, matrei dan foto copy. Saya tidak habis pikir, pada saat sosialisasi di balai Desa Brudu, biaya pengurusan Program PTSL Cuma Rp.150.000; Tapi kenyataanya kami di kenakan Rp, 500.000; per bidang, jadi kami harus membayar Rp 1,5 juta tiga bidang.
   “Bukan hanya saya saja yang dipungut biaya selangit, tapi hampir semua warga Desa Brudu yang mengajukan Program PTSL di pungli Rp. 500 ribu, persertifikat. Pungutan tersebut di tarik lewat Kepala Dusun masing-masing” Tegas Parto dengan nada kecewa.
   Sementara mengutip keterangan Kepala BPN Kabupaten Jombang, Titik Agustiningsih SH.M.Hum. pada saat menyerahkan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL) disalah satu desa , mengatakan, program percepatan pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL) ini memang digratiskan kepada masyarakat.
Jadi BPN tidak memungut apa-apa dari masyarakat, “saya juga memerintahkan kepada staf – staf saya agar tidak memungut biaya ke masyarakat karena program ini sudah dibiayai dari APBN”.
   Kepala Desa Brudu, Syamsi ketika akan dikonfirmasi di Kantornya tidak ada ditempat, di temui sekretaris Desa Brudu Ibu Chusnul, dalam penjelasanya ia mengatakan bahwa pertanggal 24 Juli 2019 warga masyarakat Brudu yang sudah mendaftar program PTSL sudah mencampai angka 1584 bidang, sedangkan untuk TKD ( Tanah Kas Desa ) ada 55 bidang, jadi totol semua 1584 bidang + 55 bidang= 1639 bidang yang sudah terdaftar di BPN Kabupaten Jombang.
   Ketika di tanya kapan sertifikat bisa diterima oleh warga masyarakat Brudu? “Kalau tidak ada kendala bulan Agustus sudah bisa Lounching”, tegas Bu Chunul dengan nada percaya diri. Ketika ditanya apa benar ada pungutan di luar ketentuan, dengan tegas di jawab “saya tidak tahu bapak, tolong tanyakan ke pak Kades Syamsi, kebetulan baru saja meninggaslkan kantor.” *ryan

Labels:

Posting Komentar

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget